Arsip Tag: Koperasi

KemenkopUKM Luncurkan Template Anggaran Dasar Pendirian Koperasi

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan template anggaran dasar pendirian koperasi yang simpel yang diharapkan akan mempermudah masyarakat saat akan membuat anggaran dasar untuk keperluan pendirian koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, dalam keterangannya, Senin, 21 Juni 2021, mengatakan bahwa pembahasan konsep final template akte pendirian koperasi sudah selesai dilakukan pembahasannya, yang telah dilakukan beberapa kali pembahasannya dengan melibatkan lintas pelaku terkait terutama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Praktisi yang berasal dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

“Dalam waktu dekat, Kementerian Koperasi dan UKM-Deputi Bidang Perkoperasian template akta pendirian koperasi yang berisikan anggaran dasar dengan sistematika yang telah disederhanakan akan diperkenalkan ke publik,” kata Zabadi.

Ia berharap hal ini akan benar-benar memberikan manfaat bagi Gerakan Koperasi, karena template akta pendirian koperasi ini tidak lebih dari 17 halaman, sebelumnya sampai dengan 50 halaman.

“Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, sehingga template yang kami siapkan tidak menjadi baku dan wajib, tetapi sebagai bentuk gambaran terkait substansi yang harus diatur di dalam Akta Pendirian (Anggaran Dasar),” katanya.

Yang menjadi penting kata Zabadi, adalah pemahaman dari para pendiri koperasi terkait hal-hal apa saja yang harus mereka atur di dalam Akta Pendirian sebelum dilakukan pembentukan koperasi.

Deputi Zabadi menggarisbawahi template yang akan diluncurkan dalam waktu segera adalah panduan, bukan pedoman, artinya template ini hanya referensi bagi lintas pelaku terkait seperti notaris, dan masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Deputi Zabadi juga mengingatkan dan mempertegas bahwa anggaran dasar sepenuhnya adalah kesepakatan para pendiri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, membantu menyiapkan contoh.

Deputi Zabadi mengatakan bahwa template anggaran dasar yang akan diluncurkan menunjukkan aksi keberpihakan pemerihtah kepada masyarakat, ini bagian kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, paska ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Kami berharap Ikatan Notaris Indonesia (INI) khususnya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) mempunyai persepsi yang sama bahwa ini adalah bagian dari kemudahan berusaha, sehingga Notaris nantinya mempercepat proses pembuatan akta serta menyesuaikan biaya pembuatan akta pendirian koperasi, karena akta pendirian koperasi nantinya lebih sederhana  atau simpel,” ujar Zabadi.

Deputi Zabadi mengharapkan tidak ada lagi curahan-curahan hati (curhat), dari masyarakat mahalnya biaya akta pendirian koperasi.

“Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, sehingga koperasi di Indoensia tetap menjadi soko guru perekonomian bangsa serta memperkokoh peran koperasi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya.(Jef)

MenkopUKM Dorong Kopkar RSCM Masuk ke Sektor Usaha Alat Kesehatan

jAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa kebutuhan akan alat kesehatan di tengah pandemi begitu tinggi. Namun, sayangnya saat ini masih didominasi produk impor.

“Untuk itu, saya mendorong koperasi pegawai RSCM ini bisa menjadi vendor barang dan jasa pemerintah, khususnya alat kesehatan,” ujar Teten, pada acara peresmian kantor Koperasi Jasa dan Transformasi Digital Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, di Jakarta, Kamis (10/6).

Terlebih lagi, lanjut Teten, 40% pengadaan barang pemerintah senilai Rp460 triliun harus menyerap produk koperasi dan UMKM.

“Koperasi ini juga bisa mulai memproduksi produk substitusi impor dan bahkan untuk ekspor,” harap MenkopUKM.

Selain itu, Teten juga mengapresiasi layanan anggota koperasi di RSCM yang sudah menerapkan digitalisasi.

“Walau koperasi kecil, tapi sudah digital dalam melayani anggota. Koperasi memang harus go digital, karena baru 0,7 persen koperasi yang sudah masuk digitalisasi,” ungkap Teten.

Terkait perkuatan permodalan koperasi, MenkopUKM menyebutkan ada LPDB-KUMKM yang bisa dimanfaatkan hingga Rp200 miliar dengan bunga sebesar 3% saja.

“Yang pasti, koperasi ini harus masuk ke sektor produksi, seperti alat-alat kesehatan. Bila perlu, bangun jaringan seluruh koperasi yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini bakal menjadi satu kekuatan besar dengan aneka unit usaha seperti herbal, alkes, dan sebagainya. Pada ujungnya akan menciptakan satu ekosistem bisnis dan sirkuit ekonomi yang saling menguntungkan,” jelas MenkopUKM.

Teten juga menegaskan bahwa pihaknya juga fokus dan menjadikan koperasi karyawan sebagai salah satu prioritas untuk dikembangkan.

“Dengan adanya Kopkar, maka tekanan terhadap kesejahteraan tidak hanya pada kisaran upah karyawan,” ulas MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerja sama bisnis dengan koperasi (KPRI) dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kita lakukan itu secara transparan dan profesional, tidak ada unsur KKN. Hasilnya juga baik,” ungkap Lies.

Lies pun berharap koperasi RSCM ini bisa lebih berkembang lagi sesuai koridor regulasi yang ada.

“Ada sekitar 5.300 pegawai dan 620 dokter yang masuk menjadi anggota koperasi,” ucap Lies.

Sementara itu, Ketua KPRI RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, Koswara, mengatakan, koperasi yang sudah berusia 74 tahun ini semakin profesional setelah menerapkan layanan anggota secara digitalisasi.

“Layanan kita semakin profesional dengan digital. Bahkan, kita juga banyak bermitra dengan koperasi-koperasi lain di Jakarta,” kata Koswara.

Menurut Koswara, keberadaan koperasi pegawai RSCM ini sangat dibutuhkan banyak anggota, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan para anggota.

“Dan dengan gedung baru ini, kita bisa meningkatkan layanan kepada anggota. Juga sebagai wadah pertemuan para anggota serta bisa menjadi lahan bisnis selanjutnya bagi koperasi,” pungkas Koswara.(Jef)

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

Lampung:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong pemberdayaan petani tambak udang melalui koperasi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta agar tambak udang Bumi Dipasena agar turut serta mengembalikan kejayaannya melalui peningkatan produksi guna pulihkan ekonomi. Hal ini dikatakan Teten saat meninjau serta berdialog bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung). Lampung, Sabtu (27/02/2021).

“Kawasan tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu tambak udang yang terbesar, dan kita harus mengembalikan kejayaannya agar bisa membantu memulihkan perekonomian,” ujar Teten Masduki, di Tulang Bawang.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kejayaan dan produktivitas tambak, yakni melalui pemberdayaan petambak dengan bentuk koperasi.

“Di sini ada Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW) yang memiliki anggota sebanyak 5.530 Kepala Keluarga yang bergantung pada sektor tambak udang. Adanya perhimpunan ini dapat pula dikembangkan dengan membentuk koperasi sehingga dapat membantu meningkatkan produksinya,” tegas Teten.

Menurut Menteri Teten, salah satu upaya untuk membangkitkan dan meningkatkan produksi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi dan pembiayaan.

“Pembiayaan ini juga penting dilakukan, kita menyediakan kemudahan dengan memberikan kemudahan kredit dengan bunga hanya 3 persen, namun semua harus bernaung dalam bentuk koperasi,” ucapnya.

Teten menjelaskan sinergisitas antar lembaga, masyarakat, pemerintah serta perusahaan dapat mendorong terbentuknya sistem produksi yang baik.

“Saat ini kita dorong adanya kemitraan koperasi bagi petambak dengan penyediaan off taker (perusahaan penjamin), sehingga petambak tidak perlu memikirkan dimana harus menjual dan hanya fokus meningkatkan produksi,” ucap Teten.

Diketahui usaha budidaya udang di kawasan Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan luas area 16.000 hektare dengan 8 kampung memiliki nilai produksi budidaya udang yang diperkirakan dapat mencapai 6 hingga 7 kuintal setiap sekali panen.

Sebab seorang petambak dapat menghasilkan 1 ton hingga 3 ton dalam sehari, dengan jumlah pembiayaan pembudidayaan per orang dengan kisaran Rp30 juta hingga Rp 50 juta.

Permintaan udang khususnya jenis vaname sampai saat ini tergolong sangat tinggi terutama permintaan dari luar negeri. Indonesia membutuhkan devisa, salah satunya dengan udang karena permintaan pasar dunia tinggi sehingga hal ini menjadi prioritas kami.
Tercatat tren kenaikan yg positif (21%) pada ekspor tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Target negara Indonesia menjadi negara penghasil udang nomor 3 di dunia, kini menduduki posisi nomor 5.

Potensi ini harus bisa dimaksimalkan dengan terus mencoba sistem pengembangan tambak udang rakyat. Korporitasasi petani, konsolidasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar akan didorong. Di saat ini pun sudah ada contoh tambak udang di Muara Gembong dan diharapkan sistemnya bisa direplikasikan di Dipasena.(Jef)

LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB

Lombok:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan siap memberikan dukungan modal usaha kepada dua koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua koperasi itu adalah Koperasi Cabe Rawit di Kota Mataram, NTB dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ammar Sasambo di Lombok Tengah, NTB. Produk-produk dari anggota masing-masing koperasi ini dinilai punya nilai khusus dan unggul dibandingkan dengan produk anggota koperasi lainnya.

Diakui bahwa selama pandemi covid-19 yang sudah hampir setahun berjalan ini mengakibatkan modal usaha dari masing-masing anggota koperasi tergerus. Sementara kemampuan koperasi untuk terus memberikan pembiayaan bagi anggotanya juga terbatas. Oleh sebab itu agar usaha para UMKM anggota koperasi tidak “mati suri”, maka perlu ada dukungan permodalan terutama dari LPDB-KUMKM yang disalurkan melalui koperasi.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Sudarmono, menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja (satker) Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sangat komitmen untuk terus mendukung kemajuan koperasi. Pihaknya sedang melakukan asessment terhadap dua koperasi tersebut agar bisa menjadi mitra usahanya. Dari assesment awal diakui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki potensi yang besar mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerjanya. Pasalnya dari track record administrasi dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya cukup meyakinkan.

“Tim kami telah melakukan diskusi dengan teman-teman di sini. Yang dibutuhkan untuk Koperasi Cabe Rawit salah satunya adalah mesin packaging. Kami LPDB-KUMKM siap memberikan pembiayaan pinjaman. Secara produk sudah baik, tidak kalah dengan produk lain. Kami siap membantu koperasi ini,” kata Krisdianto.

Dikatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yakni 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen. Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kompetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

“Kami berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, dengan tarif layanan sangat murah yaitu 3 persen. Kita tidak ada biaya provisi, administrasi dan lainnya sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. Bahkan pembiayaan kami terdapat masa tenggang (grace period) mulai 3 hingga 6 bulan, sehingga KUMKM mempunyai kelonggaran waktu dalam melewati masa-masa sulit ini,” pungkas dia.

Ketua Koperasi Cabe Rawit, Endang Susilowati mengatakan bahwa hingga saat ini anggotanya berjumlah 95 orang dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda, mulai dari kuliner hingga produk tekstil. Namun yang menjadi unggulan dari produk anggotanya adalah produk kuliner. Bahkan produk makanan olahan yang diproduksi dari anggota mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

Produk makanan olahan seperti ayam taliwang, dan produk-produk makanan olahan dalam kemasan dan frozen food. Koperasi ini juga mendapat apresiasi dari Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) karena kemampuannya dalam mendiversifikasi produk makanan olahan sehingga bisa dipasarkan hingga ke luar NTB. Selain fokus pada produk kuliner, koperasi ini juga mengembangkan basis usahanya melalui culinary training center, yaitu kelas khusus untuk mengajarkan masak memasak pada siswa.

Endang berharap agar LPDB-KUMKM dapat memberi perkuatan permodalan bagi koperasinya, terutama untuk pengadaan alat produksi seperti mesin packaging. Sebab diakuinya, hasil produk olahan anggota belum dikemas secara maksimal, sehingga diperlukan alat untuk mempercantik hasil produk agar dapat memiliki nilai lebih dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Semoga harapan kami ke LPDB-KUMKM dapat diakomodir. Selama ini kemasan produk kami besar-besar, nah kini kami ingin ukuran yang lebih kecil (mini). Kalau ada satu mesin untuk beberapa produk maka kami merasa senang sekali. Selain itu, kami bercita-cita bisa ekspor juga ke luar negeri,” ungkap Endang.

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa mengekspor hingga 2 kuintal sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya dari LPDB-KUMKM untuk dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

“Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi pemerintah maka peternak walet di luar sana akan bahagia,” tutur Lalu Buntaran.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, ke depan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, dan herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

“Setelah bertemu dengan Dinas Koperasi dan UKM juga LPDB-KUMKM, kami akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kita langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, dan Singapura,” pungkas dia.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kemajuan Koperasi dan UMKM

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat. Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2.240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga  berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua dapat memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini, para pelaku usaha KUMKM mengalami permasalahan penting yakni modal produksi yang berkurang, sehingga omset usahanya juga turun,” pungkasnya.(Jef)

Koperasi yang Banyak Menaungi UMKM Diarahkan Mengakses Pembiayaan ke LPDB KUMKM

Mataram:(Globalnews.id))-Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso, menjelaskan pemerintah tengah fokus dua hal yaitu pengendalian wabah Covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat.

“Dua hal ini menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus Santoso saat berkunjung ke sejumlah koperasi, yang berpotensi menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ( LPDB-KUMKM) , di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)) Senin (22/2/2021)

Turut serta dalam kunjungan tersebut Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto Sudarmono, Direktur Hukum’ dan Umum LPDB KUMKM Jainal Aripin dan Direktur Syariah LPDB KUMKM Ari Permana.

Lebih lanjut Agus Santoso mengatakan LPDB KUMKM adalah satker dibawah Kementrian Kopwrasi yang fokus pada pembiayaan. Unit satker lainnya adalah LLP KUKM atau Smesco yang fokus pada pelatihan dan pemasaran. ‘ “Kami di Kementrian sebagai policy maker sehingga ketiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” jelas Agus.

Oleh karena itu pihaknya mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya terpenuhi. Menurutnya dana yang diberikan LPDB memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan uang bergulir bisa lancar sehingga uang itu bisa diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

2.240 Koperasi Aktif

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi- koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua ini bisa memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini mereka para UMKM ini modal produksi berkurang dan omsetnya rata – rata juga turun,” pungkasnya. (jef)

Pandemi Covid-19 Menjadi Momentum Transformasi Koperasi ke Ekonomi Digital

Jakarta:(Globalnews.id)- Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi sebuah koperasi serta sebagai wujud komitmen tanggung jawab pengurus dan pengawas kepada anggota. Pelaksanaan RAT juga sebagai bukti kepada anggota bahwa Koperasi tetap eksis dan mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Tahun Buku 2020, secara daring, Kamis (28/1).

Meskipun demikian, Teten memahami bahwa kondisi ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia, terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei KemenKopUKM pada Juli 2020, turbulensi ekonomi tersebut juga memberikan dampak bagi koperasi.

Tiga kelompok usaha koperasi paling terdampak pandemi masing-masing Koperasi Simpan Pinjam (41%), Koperasi Konsumen (40%), dan Koperasi Produsen (10%).

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi di masa pandemi Covid-19 adalah permodalan (47%), penjualan menurun (35%), dan produksi terhambat (8%).

“Namun, pandemi Covid-19 menjadi momentum dan menghadirkan keniscayaan terhadap transformasi Koperasi dan UMKM ke arah ekonomi digital. Hal ini didukung fakta bahwa mereka yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi,” jelas MenKopUKM.

Teten menambahkan, dalam mengembangkan koperasi di Indonesia, digitalisasi koperasi menjadi salah satu fokus pemerintah, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi tanpa harus mengubah nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi.

Salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuhkembangkan koperasi.

“Karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama,” ujar MenKopUKM.

Oleh karena itu, Teten menggarisbawahi bahwa ujung tombak pengawasan koperasi ada pada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi, yang mendelegasikan tugas pengawasan koperasi kepada jajaran Pengawas Koperasi.

Karena itu, lanjut Teten, pengawas internal koperasi hendaknya menjalankan amanat anggota dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dengan efektif untuk mengawal usaha koperasi agar berjalan sesuai rencana kerja dan tetap berada dalam koridor yang tepat.

“Selanjutnya melaporkan hasil pengawasan di dalam RAT, sehingga anggota dapat mengetahui apabila ada penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di dalam tubuh koperasi,” tukas MenKopUKM.

Bonus Demografi

Teten juga menekankan bahwa pada 2030 mendatang, Indonesia negara akan memperoleh Bonus Demografi. Jumlah usia produktif yakni penduduk berusia 15 hingga 64 tahun adalah yang dominan.

Teten mengingatkan, peluang tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jika potensi generasi muda saat ini tidak menempa diri untuk terus belajar, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi.

“Untuk itu, koperasi juga dapat berperan sebagai inkubator wirausaha muda,” pungkas MenkopUKM.(Jef)

Membangun Kampung Halaman Lewat Sentuhan Graha Kreatif

Serang:(Globalnews.id)- Meraih sukses di Jakarta sebagai seorang entrepreneur muda, tak lantas membuat Johani Fauzi melupakan kampung halamannya di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. “Kami ingin anak-anak di desa ini bisa memiliki kemampuan lebih dan kreatif untuk bisa meraih cita-citanya. Harapannya, anak desa sini harus lebih dari yang lain,” ungkap Johani.

Pernyataan Johani bukan sekadar isapan jempol belaka. Pada 2019 lalu, berbekal pengalaman di bidang informasi teknologi (IT), Johani Fauzi mendirikan Graha Kreatif. Tujuannya, untuk mengubah anak-anak desa yang sebelumnya memiliki kemampuan dan skill terbatas, menjadi seorang wirausaha dan kreatif.

Johani mengaku tergerak untuk membantu dan memotivasi generasi muda agar memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan memiliki jiwa wirausaha kreatif. “Sehingga, mereka bakal mampu bersaing dengan anak-anak kota,” tandas Johani.

Bagi Johani, Graha Kreatif akan menjadi rumah bagi para generasi muda untuk bisa mendapatkan pelatihan secara gratis di segala hal, mulai entrepreneur, informasi teknologi, konten kreatif, broadcasting, pertanian, hingga peternakan.

“Ayo manfaatkan berbagai fasilitas Graha Kreatif ini, mulai dari internet gratis hingga pelatihan untuk menambah ilmu dan mewujudkan cita-cita yang berguna di masa depan,” tegas Johani.

Johani menambahkan, generasi muda merupakan tulang punggung dan generasi penerus bangsa, dengan kemampuan yang mumpuni, diharapkan mereka akan bisa merubah kondisi, mulai dari desa hingga bangsa dan negara.

Untuk itu, Graha Kreatif akan mewujudkan keinginan maupun cita-cita tersebut, melalui pelatihan secara gratis dengan tenaga ahli di bidangnya.

“Saya ingin membangkitkan semangat generasi muda, khususnya di kampung halaman saya, karena saya pernah punya pengalaman hidup yang pahit di masa lalu. Hidup penuh keprihatinan,” ungkap Johani.

Pengalaman pahit dijalani Johani, mulai dari anak desa yang miskin, merantau ke Jakarta, menempuh pendidikan yang terbatas, hingga kini sukses dengan bisnis IT. Dan akhirnya kembali lagi ke desa untuk membantu masyarakat.

Menurut Johani, beasiswa S1 dan S2 diberikan bagi anak-anak tidak mampu dan memiliki semangat tinggi untuk belajar.

“Jangan sampai adik-adik seperti saya dulu. Mulailah belajar dan belajar. Anak-anak harus kreatif. Karena apa yang kamu lakukan saat ini pasti akan berguna dimasa depan,” kata Johani.

Koperasi dan BUMDes

Selain mendirikan Graha Kreatif yang berlokasi di Desa Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Johani Fauzi juga mendirikan Join’s Mart. Yakni, sebuah supermarket yang menjual produk unggulan desa dengan sarana internet gratis.

Semangat untuk membangun desa dilakukan dengan memperbaiki jalan menuju ke Desa Pasirbuyut, drainase, sarana tempat pemakaman umum (TPU), mushola, masjid, hingga jembatan penghubung antar desa.

Tak berhenti disitu, Johani juga membuat koperasi pertanian untuk melayani segala kebutuhan para petani desa, mendirikan sekolah dan peternakan bagi masyarakat.

“Saya yakin, dengan badan hukum usaha berbentuk koperasi, manfaatnya akan lebih banyak lagi dirasakan masyarakat luas,” ucap Johani.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Hidayat menyambut baik kehadiran Graha Kreatif di wilayahnya.

“Disini ada potensi yang luar biasa dari berbagai macam aspek kehidupan dalam peningkatan SDM ke depan,” kata Hidayat. Pasalnya, di dalam Graha Kreatif ini lengkap dari semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Bahkan, Hidayat berharap Graha Kreatif bisa menjadi ikon perubahan di Desa Pasirbuyut. “Kami berencana membuat BUMDes. Dan tentunya kami akan bekerja sama dengan Graha Kreatif,” pungkas Hidayat.(Jef)

KemenKopUKM Prioritas Kembangkan Wirausaha Milenial pada 2021

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan akan memprioritaskan program pengembangan wirausaha muda milenial pada 2021 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional hingga 3,9 persen sampai 2024.

Deputi Bidang Pengembangan SDM KemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam Webinar Outlook 2021 Transformasi Koperasi dan UKM, Selasa (29/12/2020), mengatakan rasio kewirausahaan nasional Indonesia ditargetkan mencapai 3,9 persen sampai 2024.

Ia mengatakan penambahan 1,5 juta wirausaha harus dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif dan kaum muda cenderung memiliki potensi itu.

“Oleh kareni itu, upaya rasional yang harus dilakukan kedepan adalah dengan memprioritaskan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pada kalangan milenial atau kaum muda,” kata Arif.

Arif menambahkan potensi demografi Indonesia sangat besar untuk penguatan dan pengembangan wirausaha muda produktif dan berkualitas. Perguruan tinggi misalnya memiliki SDM yang berkualitas dalam jumlah besar sehingga layak menjadi sumber penguatan dan pengembangan wirausaha produktif dari kalangan anak muda.

“Pada tahun 2019 terdapat 4.621 lembaga Pendidikan Tinggi di Seluruh Indonesia, dengan total mahasiswa terdaftar sebanyak 8.314.120 orang,” katanya.

Untuk itu, KemenKopUKM melalui sinergi dengan Dunia Usaha dan Industri akan menyediakan expert bisnis untuk layanan konsultasi bisnis dan pendampingan di lingkungan perguruan tinggi, sebagai upaya menjaring minat dan bakat wirausaha sekaligus sebagai sarana edukasi dan sosialiasi wirausaha dikalangan mahasiswa.

Kemudian KemenKopUKM akan menggandeng HIMBARA dan Jaringan Angel Investor untuk menyediakan akses pembiayaan bagi mahasiswa calon wirausaha.

“Kami akan bersinergi dengan Kemenristek/BRIN untuk memfasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi usaha guna peningkatan nilai tambah dan penciptaan wirausaha berbasis peluang,” kata Arif Rahman.

Pada 2021, pihaknya akan mengembangkan tiga program prioritas yakni penyediaan layanan konsultasi bisnis dan pendampingan di 37 Perguruan Tinggi Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, dan Papua. Kemudian pengembangan inovasi dan inkubasi wirausaha pada Lembaga Inkubator di 37 PT Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, dan Papua.

Selanjutnya memberikan akses pembiayaan wirausaha dengan untuk 37 Lembaga Inkubator Perguruan Tinggi (PT) Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Maluku, dan Papua yang seluruhnya dapat terhubung dengan akses pembiayaan wirausaha Himbara dan Jaringan Angel Investor. Di samping juga sebanyak 1500 wirausaha pemula bisa mendapatkan bantuan permodalan.

Arif mengatakan total potensi demografi untuk penguatan dan pengembangan wirausaha muda produktif dan berkualitas melalui 37 Perguruan Tinggi mencapai 1.114.153 mahasiswa (berdasarkan pemetaan melalui data statistik Pendidikan Tinggi tahun 2019).(Jef)

2021, UMKM Harus Konsolidasi, Digitalisasi, Kreatif, dan Inovatif Berbasis Riset

Jakarta:(Globalnews.id) – Covid-19 telah berlangsung sejak Maret 2020 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku UMKM bersama-sama mengambil langkah pasti agar sesegera mungkin UMKM bisa pulih.

Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, pada acara Refleksi 2020 dan Outlook 2021, di Jakarta, Selasa (29/12).

“Kami mengharapkan tidak hanya pemerintah yang melakukan perbaikan database, kolaborasi, dan membuka berbagai akses bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, tetapi UMKM juga harus konsolidasi, digitalisasi, kreatif, serta inovatif berbasis R&D”, papar Victoria.

Bagi Victoria, sektor yang sangat potensial untuk digarap adalah sektor pertanian. “Kita lihat data, sektor pertanian ini trennya tetap positif. Terakhir di Q3 2020 angkanya di 2.15%. Ini potensi. Pangan itu tetap dibutuhkan meski pandemi menerjang”, ulas Victoria.

Apalagi, lanjut Victoria, UMKM merupakan sektor yang harus pulih lebih dulu. Karena, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%.

“Masyarakat harus terlibat secara nyata, yakni dengan belanja produk UMKM supaya ekonomi bisa tetap bergulir,” tandas Victoria.

Menurut Victoria, pemerintah telah melakukan berbagai kolaborasi. Diantaranya, alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp123,46 triliun untuk UMKM dan berbagai program lintas stakeholders telah ditempuh sebagai langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak COVID-19 yang kian menyesakkan.

KemenkopUKM juga telah melakukan enam program PEN khusus UMKM, mulai dari Restrukturisasi Usaha hingga Banpres Produktif, 3,4 juta unit UMKM onboarding, Rp303 triliun potensi PBJP, dan Rp35 triliun potensi belanja BUMN, 27 juta masker UMKM senilai Rp150 miliar, kolaborasi 9 Agregator untuk pemenuhan 7 komoditas pangan masyarakat dari KUMKM melalui 9 Klaster Pangan BUMN.(Jef)

MenkopUKM: Tantangan Menjadikan Konsep Koperasi Menarik Bagi Generasi Milenial

Jakarta:(Globalnews.id) – Tantangan bagi koperasi adalah bagaimana menjadikan konsep koperasi juga menarik di mata milenial atau generasi muda yang nantinya akan jadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan. Terlebih lagi, koperasi sudah memiliki narasi yang sangat relevan dalam ekonomi kekinian dan masa depan. Yaitu, melalui aspek inklusivitas dan juga aspek partisipasi.

Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Webinar Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, bertema Transformasi Koperasi dan UMKM di Era Digital sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (14/12).

Untuk itu, lanjut Teten, dalam amanat UU Cipta Kerja disebutkan kemudahan pendirian koperasi menjadi salah satu hal yang diprioritaskan.

Saat ini, pendirian Koperasi Primer hanya membutuhkan sembilan orang, sedangkan Koperasi Sekunder cukup tiga Koperasi Primer. Di sisi lain, RAT sekarang dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Poin berikutnya adalah memperkuat dan memperjelas keberadaan Koperasi Syariah.

“Kemudahan pendirian ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi atau pun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan/startup,” jelas MenkopUKM.

Bahkan, kata Teten, posisi Koperasi Syariah akan sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang berbasis pesantren.

Di sisi lain, melalui PermenkopUKM no. 4 tahun 2020, penyaluran dana bergulir oleh LPDB diprioritaskan 100% untuk koperasi. Tidak hanya itu, dilakukan penyederhanaan proses dari 12 tahap menjadi hanya 3 tahap.

Sedangkan PermenkopUKM No.9 Tahun 2020 mengawal penuh pengawasan koperasi, khususnya berkenaan aspek akuntabilitas dan compliance/kepatuhan.

“Ini menunjukkan pemerintah berupaya penuh dalam menjadikan koperasi sebagai lokomotif ekonomi rakyat,” tandas Teten.

Tren Pasar

Dalam kesempatan itu pula, MenkopUKM mengungkapkan bahwa tahun ini semua menyaksikan terjadinya perubahan tren pasar yang sangat dinamis. Digital economy dan stay-home economy menjadi diksi-diksi yang mulai lekat dengan keseharian kegiatan usaha di masyarakat.

“Atas dasar itu, kami menghadirkan beberapa program yang bertujuan mengkurasi solusi teknologi digital rintisan putra-putri Indonesia yang memang membantu proses bisnis UMKM dan Koperasi,” tukas Teten. Antara lain, Pahlawan Digital dan Gerakan Transformasi Digital Koperasi (IDXCOOP).

Kemudian, program Pahlawan Digital 2020 diikuti 126 pendaftar dari seluruh Indonesia yang mengerucut menjadi 30 innovator digital hingga dipilih
10 inovasi digital terbaik untuk UMKM yang dihadirkan putra-putri terbaik Indonesia.

Di antara beberapa inovasi yang ikut serta dalam Pahlawan Digital tahun ini mensolusikan aspek pencatatan utang-piutang. “Ini substansial sekali dan memang relevan dalam keseharian proses bisnis UMKM,” imbuh Teten.

Dengan pembukuan yang lebih baik, UMKM dapat memfokuskan sumber daya dalam upaya memajukan usaha. Ada asisten virtual dalam format chatbot, sehingga bisnis dapat tetap berjalan 24 jam dengan dukungan kecerdasan artifisal.

Hingga upaya mengagregasi proses bisnis dari hulu, seperti konsolidasi pembelian bahan baku, hingga perluasan akses pasar. “Ini semua memang solusi yang sesungguhnya dibutuhkan UMKM kita,” tegas MenkopUKM.

Namun demikian, menurut Teten, ranah ekplorasi untuk berinovasi bagi pelaku usaha masih terbuka sangat lebar. Untuk koperasi misalnya, bentuk inovasi digital yang membantu penyelenggaraan usaha koperasi sangat dinantikan baik berkenaan aspek kepatuhan, pembukuan dan pencatatan simpan-pinjam anggota untuk KSP, credit scoring atau bahkan integrator dari fitur dan fungsi tersebut.

“Salah satu hal yang menurut saya patut diangkat adalah 76% dari innovator digital ini hadir dari luar Jakarta. Ini menunjukkan seluruh belahan Indonesia generasi milenial kita sebetulnya tidak kehabisan ide-ide cerdas dan konsep-konsep inovasi untuk UMKM yang harus kita dukung dan semangati,” papar Teten.

Program berikutnya adalah Gerakan Transformasi Digital Koperasi: IDXCOOP. Gerakan ini berupaya menghadirkan sentuhan teknologi digital karya perusahaan rintisan lokal untuk kegiatan usaha koperasi di seluruh Indonesia. “Sehingga, koperasi menjadi semakin relevan dan mengikuti perkembangan zaman,” kata Teten.

Platform IDXCOOP dapat diakses di idxcoop.kemenkopukm.go.id yang mana saat ini sudah terdaftar 10 penyedia solusi teknologi digital bagi koperasi serta 400 koperasi yang telah berpartisipasi.

MenkopUKM pun mengajak seluruh elemen untuk merancang model bisnis sirkuit ekonomi yang lebih efisien sehingga menghubungkan hulu hilir dan lintas stakeholder untuk berbagai bidang usaha, merumuskan bentuk-bentuk solusi teknologi yang membantu UMKM dan Koperasi.

“Saya sangat berharap melalui kesempatan ini kita membuka kesempatan kolaborasi dan sinergi ke depannya,” pungkas Teten. (Jef)