Arsip Tag: korporatisasi

Sambut Harkopnas, MenKopUKM Tekankan Koperasi Harus Jadi Bagian Hilirisasi Nasional

Jakarta:(Globslnews.id) – Dalam menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2023, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) menekankan, koperasi harus menjadi bagian dari agenda besar Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) terutama hilirisasi sumber daya mineral, pertanian, dan perkebunan.

“Koperasi harus menjadi bagian dari program hilirisasi nasional. Untuk nikel misalnya, di sektor hilir, koperasi bisa ikut dalam produksi di hilir seperti bahan piring, sendok, pisau, maupun produk kesehatan yang bahan bakunya dari nikel,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Jakarta, Rabu (12/7).

Selain itu, saat ini KemenKopUKM juga sedang mengembangkan pabrik Minyak Makan Merah di beberapa provinsi berbasis sawit. Pabrik tersebut sepenuhnya dimiliki para petani sawit anggota koperasi. Dengan pabrik itu, hilirisasi produk dapat dilakukan. Petani sawit tidak lagi hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS), namun menikmati nilai tambah dari produk akhir yakni minyak makan merah tersebut.

Pemerintah kata Menteri Teten, juga terus mengupayakan peningkatan ekosistem koperasi. Selain pengembangan minyak makan merah melalui koperasi petani sawit, KemenKopUKM juga mendorong terciptanya korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi.

“Kami juga memiliki program SOLUSI nelayan, hingga pembangunan rumah produksi bersama dengan koperasi sebagai pengelolanya,” ujarnya.

SDA lainnya yang berpotensi dihilirisasi adalah bambu. Saat ini, di dunia tengah didorong penggunaan bambu untuk menggantikan kayu karena dinilai lebih ramah lingkungan.

“Di Nusa Tenggara Timur (NTT) ada sekitar 40 ribu hektare bambu, potensi ini juga akan kita coba hilirisasi. Komoditas unggulan di wilayah lain harus dikembangkan dengan cara demikian. Koperasi bekerja di hulu dan hilir, sehingga nilai tambah tinggi dan manfaat ke anggota juga meningkat,” kata Teten.

Pemerintah, saat ini fokus pada pengembangan koperasi sektor riil guna membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Dari sisi peluang, koperasi sektor riil ini juga memiliki banyak potensi mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan banyak macam usaha lainnya.

Setiap wilayah, kota/kabupaten di Indonesia pasti memiliki potensi unggulan seperti komoditas, kerajinan, destinasi wisata, atau lainnya. “Koperasi sektor riil harus menjadi pemain utama dalam potensi unggulan tersebut. Tujuannya agar manfaat dan nilai tambah yang dihasilkan dapat sebesar-besarnya terdistribusi kembali ke anggota dan masyarakat di wilayah tersebut,” ucap MenKopUKM.

Dalam menangkap peluang tersebut, tahun ini KemenKopUKM pun telah membangun tujuh rumah produksi bersama untuk menjadi tempat maklon, sehingga kperasi dan UMKM didorong menjadi supply chain industri baik di dalam maupun luar negeri.

Di Garut, Jawa Barat, telah dibangun rumah produksi bersama untuk industri kulit senilai Rp12 miliar. Diharapkan produksi kulit dalam negeri tidak kalah dengan merek terkenal dunia.

“Koperasi dalam pengelolaan hilirisasi merupakan hal fundamental. Sehingga jika berbicara industrialisasi, maka bukan hanya milik usaha besar tetapi koperasi dan UMKM bisa menjadi bagian dari industri yang ada,” kata MenKopUKM.

Terkait agenda besar Indonesia di tahun 2045 menuju negara maju, dalam RPJMN yang sudah disusun, pendapatan per kapita minimum harus mencapai 14.000 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Saat ini, masih berada di angka 4.500 dolar AS per kapita.

“Bagaimana mengubah 4.500 dolar AS menjadi 12.000 dolar AS per kapita? Salah satunya harus meningkatkan kualitas pekerja atau SDM, misalnya dengan melibatkan usaha mikro di sektor hilirisasi,” ucapnya.

Untuk itu kata Menteri Teten, dibutuhkan dukungan kebijakan selain fiskal, juga dibutuhkan dukungan moneter, dengan anggaran yang besar. “UMKM butuh untuk memodernisasi usahanya, perlu membangun pabrik-pabrik bersama. Saat ini ada regulasi untuk menyalurkan pembiayaan hingga 30 persen untuk UMKM, namun saat ini baru mencapai 21 persen jadi harus dioptimalkan,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Kembangkan Pilot Project Koperasi Modern Petani Padi di Tuban

Tuban:(Globalnews.id)- Melalui sistem korporatisasi petani, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengembangkan pilot project koperasi modern yang mewadahi para petani padi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

“Dengan model bisnis corporate farming tersebut, diharapkan ketersediaan pangan di tanah air terus dipenuhi,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

MenKopUKM mengatakan, kebutuhan beras dalam negeri per tahunnya mencapai 30 juta ton, namun sebagian di antaranya masih harus dipenuhi dari impor. Untuk itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar meningkatkan produksi padi di tingkat petani agar terwujud swasembada padi. Presiden sempat melakukan tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan (KDP) SPI (Serikat Petani Indonesia) di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban pada April 2023, menandai concern yang tinggi terkait persoalan ketersediaan pangan.

“Presiden mengapresiasi penggunaan pupuk organik yang dilakukan oleh SPI selama 3 tahun dengan kurang lebih 1.000 hektare yang semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai Rp5 juta-Rp6 juta per hektare, di Kawasan KDP hanya antara Rp100 ribu sampai Rp500 ribu per hektare,” kata MenKopUKM dalam acara Panen Raya, bersama SPI sekaligus Perayaan Ulang Tahun SPI dan Hari Koperasi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (8/7).

Menteri Teten mengatakan, seiring dengan program tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan SPI oleh Presiden Jokowi tersebut, kawasan Tuban juga menjadi pilot project bagaimana petani padi yang tak lagi bertani sendiri-sendiri, namun bergabung dengan koperasi petani secara modern dalam model bisnis korporatisasi petani.

“Untuk petani padi kami ingin Tuban menjadi contoh sukses nantinya. Sudah ada juga petani sayur yang sukses membangun korporatisasi petani di Ciwidey, Jawa Barat, dimana koperasi itu mewadahi 1.200 petani sayur yang produknya berhasil masuk ke ritel modern atau supermarket,” katanya.

Melalui koperasi petani kata Menteri Teten, begitu panen tiba, petani yang membutuhkan dana tunai bisa menjual hasil panen ke koperasi. Sementara koperasi senantiasa mampu menampung dan membeli hasil petani karena terbantu secara likuiditas permodalannya oleh LPDB-KUMKM.

“Kami membantu membangun model bisnisnya melalui koperasi, dan dibantu dengan mesin RMU (Rice Milling Unit)-nya dengan mengelola minimal 1.000 hektare sebanyak anggota 250 petani padi. Sehingga keuntungannya bisa dinikmati langsung oleh petani bukan pedagang. Maaf jika pedagang dan tengkulak terganggu, supaya rezeki mereka nggak hilang jadi lebih baik gabung ke koperasi,” ujarnya.

MenKopUKM menegaskan, proses dari hulu ke hilir produksi pertanian idealnya memang harus dikuasai petani. “Saya diminta Presiden Jokowi bagaimana mengembangkan petani padi lewat koperasi, sehingga ke depan kita harus membangun ekosistem sirkulasi petani,” katanya.

Tercatat, produksi gabah dan beras Jatim pada 2022 capaiannya tertinggi di Indonesia. Yang diiringi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan indeks di atas 100, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani atau produsen pangan sebagaimana data BPS, 2022. Sebagai provinsi penghasil padi terbesar dengan luas potensi panen sampai dengan April 2023 mencapai 828,72 ribu ha, Jawa Timur memegang peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Produktivitas beras Jatim sangat diandalkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim saja, tapi juga diandalkan untuk memenuhi atau menyuplai kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia Bagian Timur,” ujar Teten.

Kabupaten Tuban termasuk lima besar produsen padi terbesar di Jawa Timur, dimana pada 2022 memiliki luas panen sebesar 85.288 hektare dan produksi padi sebesar 498.939 ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras 288.097 ton beras. Produktivitas padi rata-rata di Tuban sebesar 5,85 ton/ha di atas rata-rata produktivitas padi Jawa Timur yang sebesar 5,63 ton/ha. Pada saat ini rata-rata harga Gabah Kering Panen di Kabupaten Tuban sebesar Rp5.200, Gabah Kering Giling sebesar Rp6.400, dan harga beras medium Rp10.500.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan, fungsi entitas koperasi sangat menguntungkan bagi para petani. Misalnya saat ada kendala pupuk, dengan bergabung ke koperasi maka petani anggota koperasi akan mendapat kemudahan untuk mengakses pupuk.

“Kita patut bersyukur, bukan hanya sekadar proses tanam sesuai arahan Presiden Jokowi. April ditanam, Juli langsung bisa panen. Bahkan kita bisa panen dan tanam dari dua kali hingga empat kali. Panen kali ini pun kita sukses hasil panen dari semula 5 ton menjadi 6 ton, hama pun juga berkurang,” katanya.

Ke depan, koperasi diharapkan mampu mengelola lahan 1.000 ha dan pada akhirnya mampu menyejahterakan anggotanya. “Dibanding dijual ke pengepul keuntungan hanya 1 kali, semakin sering bertransaski di koperasi maka akan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU), itu keuntungan dari koperasi yang diberikan kepada anggota. Koperasi akan terus dibantu permodalannya agar menjadi solusi petani, dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga manfaat koperasi ini konkret bagi masyarakat,” kata Halindra.

Sementara itu, Ketua SPI Henry Saragih mengatakan, program tanam Daulat Pangan SPI ini juga dalam rangka mengantisipasi adanya badai El-Nino tahun ini. Selain juga mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pengurangan pupuk kimia.

“Dari sebanyak 1.000 ha tanam padi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia sekitar 20-40 persen menggunakan pupuk organik. Saat kemarau pun tak membuat sawah kering, dan jauh dari hama. Hasil panen meningkat dibanding musim tanam kedua tahun lalu,” kata Henry.

Pihaknya, kata Henry, juga aktif melakukan pendidikan pertanian untuk mengedukasi cara bertani tanpa pupuk kimia. Pestisida juga sudah bisa diatasi produknya tak menurun tapi baik. “Supaya membangun koperasi petani yang kuat di Tuban, kami telah memulainya sejak tahun 2010. Diharapkan petani bergabung dengan koperasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan dialog antara Menteri Teten dengan para petani. Petani Desa Senori Ernan salah satunya, mengungkapkan adanya koperasi bagi petani yang akan memberikan angin segar bagi para petani di Senori, terlebih dengan semakin berasnya kebutuhan beras seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Sementara itu, Darwanto, petani anggota koperasi di Desa Senori sangat berharap agar koperasi dapat membantu petani untuk memperluas jaringan pasarnya.

“Kami berharap koperasi bisa membuat usaha petani lebih modern dan petani semakin sejahtera,” kata Darwanto.(Jef)

MenkopUKM Ingin Hilangkan Peran Tengkulak dengan Korporatisasi Petani melalui Koperasi

Magelang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menginginkan hilangnya peran tengkulak dengan korporatisasi petani melalui koperasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tanah air.

MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau area pertanian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aman Artha Sejahtera (AMAJ) di Desa Marungan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/2) mengatakan selama ini terjadi ketimpangan di sektor pertanian lantaran produk pertanian dijual melalui tengkulak dengan harga yang sangat murah.

“Akibatnya tingkat pendapatan petani rendah di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Sementara tengkulak bisa menjual produk pertanian tersebut hingga ke ritel dengan harga tinggi,” katanya.

Melihat permasalahan yang mendasar ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mencetuskan program korporatisasi petani yang dikelola oleh koperasi. Program ini dinilai efektif untuk menghilangkan peran tengkulak sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani bisa meningkat.

“Petani yang kecil-kecil itu produknya tidak bisa memenuhi skala ekonomi sehingga dijual ke tengkulak dengan harga murah. Kami ingin sejahterakan petani sekaligus membangun sistem korporatisasi petani,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten berharap lebih banyak petani bisa tergabung ke dalam koperasi karena koperasi bisa berperan sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani. Dengan sistem pertanian terencana yang dirumuskan oleh koperasi, maka petani bisa lebih fokus pada bertani tanpa harus memikirkan pengelolaan hingga penjualan produknya.

“Para petani yang tergabung di koperasi fokus ke bertani saja agar bisa lebih produktif jadi enggak usah pusing menjual produknya karena itu nanti urusan koperasi sebagai agregator dan offtaker,” katanya.

Model pertanian terencana dan modern ini bisa menjadi solusi jitu untuk menyejahterakan petani. Sebab seluruh produk pertaniannya 100 persen diserap oleh koperasi. Di sisi lain tidak ada produk pertanian yang terbuang sia-sia karena koperasi juga berperan untuk melakukan sortir terhadap semua produk para petani untuk disesuaikan marketnya.

“Dengan cara inilah tidak ada isu over supply sehingga harga jatuh karena ini semua dibantu koperasi. Koperasi akan mencari market dan mencari segala kebutuhan petani itu apa, jadi ini semua terencana,” katanya.

Menteri Teten berharap para petani yang menjadi anggota dari koperasi AMAJ ataupun koperasi MAA untuk disiplin dengan mengikuti seluruh rencana pengurus koperasi dalam pengembangan sektor pertanian. Mulai dari pratanam hingga pascapanen, para anggota koperasi perlu mengikuti aturan agar produk yang dihasilkan bisa tetap terjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya.

“Jadi apa yang ditanam petani baik volume atau komoditasnya itu harus sesuai dengan permintaan market sebagaimana yang dipetakan oleh koperasi melalui sistem pertanian terencana. Sehingga tidak ada harga jatuh dan keuntungan petani akan lebih baik,” kata Teten.

*Tengkulak Sumber Masalah*

Ketua KSP AMAJ, Priyo Trimanto, mengatakan koperasinya melakukan spin off dengan mendirikan koperasi produsen baru bernama Koperasi Mitra Agro Abadi (MAA). Koperasi ini dibentuk untuk fokus menangani persoalan petani yang menjadi anggota KSP AMAJ yang sekaligus anggota koperasi MAA.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Koperasi MAA ini adalah untuk memastikan seluruh produk petani di Sukomakmur yang selama ini dikenal sebagai Nepal Van Java dan sekitarnya bisa terserap 100 persen sekaligus menghilangkan peran tengkulak.

“Kami mengikuti arahan pak Menteri (Teten Masduki) yaitu program ketahanan pangan sehingga kami lakukan spin off menjadi koperasi produsen Mitra Agro Abadi yang bertugas menyerap seluruh hasil pertanian,” katanya.

Sementara itu Ketua Koperasi MAA, Adnan, menambahkan meski baru berdiri pada 17 Januari 2023 namun pihaknya optimistis mampu mempercepat target untuk memakmurkan petani yang menjadi anggotanya. Koperasi MAA dalam sistem ini berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan atau modal kerja kepada anggotanya hingga ke persoalan marketing.

“Koperasi MAA akan menyerap hasil pertanian dari para petani dan saat ini kami sudah melakukan MoU dengan asosiasi pedagang dan mie ayam, CV Armada Jaya, PT JTAB (Jawa Tengah Agro berdikari),” ucap Adnan.

Manfaat bergabungnya para petani di dalam Koperasi Produsen MAA ini yaitu cashflow petani menjadi lebih lancar. Sebab selama ini petani menjual hasil pertaniannya ke tengkulak dengan sistem jatuh tempo. Di sisi lain kepastian harga yang ditetapkan oleh tengkulak kerap merugikan para petani.

“Dengan hadirnya MAA kami memberikan solusi karena pembelian kita sistem cash ke petani tidak ada tempo, tidak ada potongan dan ada kepastian harga. Jadi petani tinggal fokus ke bertani saja, pemasaran dan sebagainya itu adalah tugas kami sebagai koperasi produsen,” katanya.

Wiwin Suheri (37 tahun) petani di Desa Sukamakmur bersyukur menjadi anggota dari KSP AMAJ dan Koperasi MAA karena tak lagi harus menjual hasil panennya ke tengkulak. Menurutnya dengan adanya kepastian hasil taninya dibeli oleh koperasi, para petani akan lebih tenang dalam bertani.

“Kami saat ini sudah bisa menjual ke MAA kalau sebelumnya ke tengkulak dan itu pembayaran tidak langsung, paling cepat 15 hari. Bahkan ada yang setahun belum cair. Kalau setiap penen kita dibayar langsung oleh koperasi tentu kami sangat senang,” katanya.(Jef)

KemenkopUKM Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi Wujudkan Korporatisasi Pangan

JAKARTA:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di tanah air.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi dalam Rangkaian Webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 dengan tema “Korporatisasi Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Koperasi”, Kamis (8/7/2021), mengatakan petani harus dikonsolidasi dan jangan dibiarkan hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.

“Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Yang berperan menjadi offtaker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator) dan melakukan pengolahan hasil panen, yang berhadapan dengan pembeli juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer,” kata Deputi Zabadi.

Deputi Zabadi menambahkan, koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.

“Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan, maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah,” kata Deputi Zabadi.

Pihaknya menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan, karena berdasarkan FAO (2020) diperkirakan akan ada gangguan keamanan pangan (krisis pangan), yaitu terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan. Bahkan World Food Program (2020) juga memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan, naik 82% dari sebelum pandemi Covid-19.

Disisi lain, saat masa pandemi Covid-19, data BPS Triwulan II 2020 menunjukkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDB justru naik menjadi 15,46%, sementara sektor yang lain (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Sektor lainnya) mengalami kontraksi, sehingga sektor Pertanian menjadi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan (19,87%).

“Hal ini tentu harus kita respon positif untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik dari sisi ketersediaan lahan pertanian, peternakan, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta perlunya melakukan identifikasi komoditas unggulan di berbagai daerah, kesiapan SDM petani serta kelembagaan ekonomi petani yang kuat,” kata Deputi Zabadi.

Pada kesempatan itu, hadir Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto; Vice President PT. Metranet, Ruby H. Wijoseno; Ketua Koperasi BUMR Paramasera, Agus Somamihardja; dan Junior Manager PT GGP di Kab. Tanggamus, Waliyuddin.

Kemudian President Director PT. Agrikencana Perkasa, Andreas; Ketua Koperasi KUB Balitbang, H. Yadiman; Ketua KPBS Pangalengan, H. Aun Gunawan; Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muhammad Ihsan; anggota gerakan koperasi, pelaku UMKM, para PPKL, akademisi dan media.(Jef)

Kolaborasi KemenkopUKM, Kementan dan IPB Kembangkan Korporatisasi Petani

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM terus menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait Korporatisasi Petani Indonesia. Kali ini, upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Kerjasama itu tertuang dalam MoU bertema “Peningkatan Produksi Pangan Nasional dan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi” yang ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Dekan Fakultas Pertanian IPB, Sugiyanta, di Gedung Kementan, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

MenkopUKM mengatakan, kerjasama ini merupakan perwujudan dari  amanat Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui korporatisasi petani.

“Kami antarkementerian diminta kolaborasi dan integrasi program, salah satu yang ditugaskan Presiden adalah korporatisasi petani. Pertanian ini wilayah Kementan, dan kami rumuskan dalam koperasi pangan. Kami bantu di kelembagaan petani,” kata Teten.

Teten menjelaskan, tantangan petani saat ini adalah masalah kelembagaan, bagaimana membenahi kelembagaan petani saat ini dari skala sempit atau perorangan menjadi skala besar. Yaitu, dengan membuat piloting korporasi petani. “Koperasi bisa menjadi salah satu lembaga untuk mengkonsolidasi petani-petani perorangan,” jelas Teten.

Selanjutnya, kata Teten, adalah bagaimana koperasi petani bisa terhubung dengan pembiayaan. Hal ini bisa diatasi oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, termasuk melakukan pembinaan dalam pengembangan model bisnisnya.

“Karena itu ini kolaborasi yang sangat baik, apalagi didukung IPB di teknologi pertaniannya. Sehingga, diharapkan dapat menjadi pertanian modern dan mandiri,” kata Teten.

Tindaklanjut dari kerjasama ini, lanjut Teten, salah satunya dalam waktu dekat merealisasikan pilot project koperasi petani di Lampung, untuk komoditas pisang. Koperasi ini telah bermitra dengan offtaker dan sudah terakses pembiayaan perbankan. “Permintaan pasar saat ini cukup besar dan ada banyak komoditas potensial lainnya yang bisa dikembangkan untuk ekspor,” jelas MenkopUKM. 

Di tempat yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo berharap,q korporasi pertanian ini bisa berjalan lebih berskala ekonomi dan marketable, sehingga komoditi petani bisa dipasarkan untuk pasar nasional maupun ekspor. 

“Kita berharap budidaya mampu yang kita  tangani, dan petani yang di koorporasikan, dan kemudian kita memilih komoditi tertentu untuk kita dorong untuk masuk kepada market-place yang ada. Saya berada di hulunya, dan MenkopUKM ada di hilir. Sehingga, korporasi pertanian ini bisa berskala ekonomi,” ucap Mentan.

Mentan juga membuka diri bagi perguruan tinggi lain untuk bekerjasama dalam pengembangkan varietas unggul dan teknologi pertanian.

Sementara itu, Dekan Fakuktas Pertanian IPB Sugiyanta mengatakan bahwa pihaknya sebagai institusi pendidikan ingin berkontribusi sebesar-besarnya pada kemandirian pangan di bidang pertanian melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) unggul, kompeten dan berjiwa enterpreneur. 

“Kami sangat mendukung kerjasama ini.  Mahasiswa kami nanti bisa terjun langsung praktek ke lapangan guna melahirkan petani-petani milenial yang mengadopsi teknologi modern dan inovatif,” pungkas Sugiyanta. (Jef)

MenkopUKM Targetkan Korporatisasi Koperasi Penuhi Kebutuhan Pangan Domestik

Cikarang: (Globalnews.id)Kementerian Koperasi dan UKM kian memantapkan strategi menerapkan model bisnis korporatisasi petani dan menciptakan koperasi pangan modern. Salah satunya lewat kerja sama yang telah terjalin dengan TaniHub Group sebagai agregator.

TaniHub sendiri merupakan perusahaan agriculture technology. Melalui kerja sama kemitraan tersebut diharapkan TaniHub mampu menyerap hasil produk pertanian maupun perkebunan dengan pola yang menguntungkan bagi petani.

Bentuk keseriusan KemenkopUKM dibuktikan dengan kunjungan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ke NFC Tanihub Group di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (20/3). Sebelumnya, MenjopUKM juga sudah melihat langsung pabrik Processing and Packing Center (PPC) TaniHub di Malang, Jawa Timur pada November 2020 lalu.

Teten menegaskan, pihaknya menggandeng TaniHub lantaran startup pertanian ini telah memiliki infrastruktur yang mumpuni. Upaya tersebut, sambungnya, sejalan dengan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kementeriannya untuk membangun koperasi-koperasi pangan yang meliputi industri pertanian, perternakan, dan perikanan.

“Agar kita mampu membangun sistem produksi pangan nasional modern, yang lebih menjamin kualitas supply lebih stabil,” katanya.

Diakui Teten, hingga saat ini, sebagian kebutuhan pangan dalam negeri masih dipenuhi dari hasil impor. Oleh karena itu, dengan korporatisasi petani diharapkan kebutuhan pangan dalam negeri bisa dicukup dari produk lokal.

“Korporatisasi petani mengkonsolidasikan petani perorangan yang berlahan sempit untuk tergabung dalam koperasi pangan modern sehingga tercipta komoditi rantai pasok baik untuk pasar domestik maupun ekspor,” ucapnya.

Menurut Teten, adanya kepastian pasar bagi produksi pertanian ini juga sekaligus memudahkan koperasi dalam meraih pembiayaan. Sebab, selama ini koperasi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi bagi perbankan.

“Jadi jika kita sekarang membangun koperasi pangan terhubung dengan market dan rantai pasok, maka akan mendorong perbankan lebih berani membiayai sektor pangan kita,” imbuh Teten.

Ke depan, Teten berharap, akan banyak pihak lain, tak hanya TaniHub, yang bermitra dengan petani dalam menyerap hasil produksi pangan. Dengan demikian, target pemenuhan industri pangan dalam negeri bisa terwujud lebih cepat.(Jef)