Arsip Tag: LPDB KUMKM

koperasi dan ukm

Sinergi LPDB-KUMKM dan Perbankan Percepat Rekonsiliasi Data Rekening Dana Bergulir Periode 2000-2007

Tinggalkan komentar


Nusa Dua:(Globalnews id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengadakan rekonsiliasi data rekening dana bergulir di perbankan nasional untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dimana BLU diminta untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan perbankan tempat rekening pengelolaan dana bergulir dibuka.

“Tujuannya, untuk tercapainya kesesuaian saldo, perhitungan jasa giro dan imbal hasil atas penempatan dana yang telah dilaksanakan LPDB-KUMKM,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Rekonsiliasi Rekening dengan Perbankan Triwulan III Tahun 2021, bersama mitra-mitra perbankan pusat maupun daerah, di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/10).

Di acara yang dihadiri sekitar 30 Bank termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, Supomo mengatakan, kerja sama LPDB-KUMKM dengan perbankan tidak hanya sebatas penempatan dana atau penyaluran dana bergulir, namun juga melaksanakan pengalihan dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007.

“Kami harapkan kerja sama ini dapat lebih kita tingkatan melalui pertukaran informasi potensi dana yang dapat dikembalikan, pemindahbukuan angsuran pokok koperasi penerima program yang masih ada di rekening koperasi ke rekening LPDB-KUMKM,” papar Supomo.

Dalam kesempatan itu, Supomo juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan LPDB-KUMKM yang telah menjalankan peran strategis dalam mendukung LPDB-KUMKM, baik dalam proses penyaluran dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM, maupun dalam kegiatan operasional LPDB-KUMKM.

“Perlu kami sampaikan, kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM saat ini hanya melalui koperasi.  Kebijakan ini ditujukan sebagai stimulus bagi koperasi dan UKM untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Selain itu, LPDB-KUMKM juga menjalankan program inkubator dan pendampingan,” imbuh Supomo.

*Sudah Dialihkan Rp950 Miliar*

Sementara Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Ahmad Nizar menambahkan, total dana bergulir periode 2000-2007 yang memiliki potensi kembali sebesar Rp1,2 triliun. Hingga saat ini, yang sudah bisa dialihkan sekitar Rp950 miliar, atau kurang lebih sebesar 80%. “Bahkan, dana tersebut sudah digulirkan kembali,” tandas Nizar.

Nizar mengungkapkan, kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan mitra perbankan, tidak hanya sebatas penempatan dana. Namun, ada kerjasama cash management system (CMS), virtual account (VA), penyaluran dana bergulir, dan sebagai bank pelaksana program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007.

Menurut Nizar, pertemuan ini bertujuan agar tercapai kesesuaian data saldo, perhitungan jasa giro, dan bunga deposito antara LPDB-KUMKM dengan mitra perbankan. Dengan begitu, pencatatan data saldo LPDB-KUMKM menjadi lebih akuntabel.

“Kami harap mitra perbankan dapat memenuhi data dukung dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran acara rekonsiliasi data perbankan ini,” ujar Nizar. Masalahnya, dari sekitar 15 ribu lebih koperasi yang mendapat dana bergulir periode 2000-2007, tidak sedikit koperasi yang sudah bubar dan tidak aktif. Bahkan, para pengurusnya juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Untuk koperasi yang masih aktif, apakah masih ada potensi pengembalian atau tidak, itu harus dipastikan, pungkas Nizar.

Nizar berharap, adanya kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM terkait seberapa besar potensi dana tersebut yang masih bisa dikembalikan. Selain itu, Nizar berharap, mitra perbankan dapat lebih meningkatkan kerja sama dan perannya dalam pemindahbukuan angsuran pokok koperasi penerima program ke rekening LPDB-KUMKM.

“Ini sejalan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang mengamanatkan pengalihan dana bergulir dari program Kementerian Koperasi dan UKM ke LPDB-KUMKM,” jelas Nizar.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Tindak Tegas Penipuan Mengatasnamakan LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Tindak kejahatan dan penipuan kian marak terjadi. Mulai dari penipuan undian berhadiah, penipuan kerjasama bisnis, penipuan tingkat korporasi, hingga beragam modus-modus penipuan lainnya.

Mengantisipasi hal itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) juga tengah melakukan respons aktif terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Direksi maupun staf LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, dalam era keterbukaan informasi saat ini memang yang menjadi tantangan adalah arus Informasi yang bisa dengan cepat beredar dan sulit untuk dikendalikan.

“Di LPDB-KUMKM memang hal ini menjadi tantangan sendiri, sebagai lembaga layanan pembiayaan yang berkaitan dengan uang negara tentu ini harus mengedepankan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan baik dan hati-hati,” kata Supomo, dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/10).

Sebab, belakangan ini sedang banyak terjadi pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan LPDB-KUMKM maupun mengaku sebagai konsultan dan executive marketing untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan menipu calon mitra LPDB-KUMKM.

“Tentunya, kami melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap tindakan penipuan melalui sosial media lembaga,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga melakukan sosialisasi dalam acara bimbingan teknis kepada calon mitra koperasi untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap orang/pihak yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM, baik Direksi maupun pegawai LPDB-KUMKM.

“Kami juga melakukan imbauan terhadap koperasi yang sudah menjadi mitra kami untuk waspada dan melaporkan kepada kami melalui sosial media maupun call center kami jika mendapatkan indikasi tindakan penipuan. Kemudian, kami juga melakukan tindak lanjut secara komprehensif terhadap laporan tindakan penipuan yang terjadi dengan pihak berwajib, agar penipuan ini tidak terulang,” tegas Supomo.

Supomo menyampaikan, kepada calon mitra dan juga mitra-mitra eksisting LPDB-KUMKM untuk tetap berhati-hati terhadap
tindakan penipuan yang mengatasnamakan Direksi maupun pegawai LPDB-KUMKM.

“Jangan tergiur dengan segala iming-iming menarik yang ditawarkan para penipu terhadap proses pinjaman dana bergulir,” jelas Supomo.

Menurut Supomo, LPDB-KUMKM selalu menggunakan jalur komunikasi resmi melalui media sosial, call center, dan email lembaga.

Selain itu, seluruh proses pengajuan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM tidak dipungut biaya atau gratis. Biaya yang muncul saat proses pengajuan dana bergulir hanya biaya notaris dan biaya lembaga penjaminan jika menggunakan lembaga penjaminan, bukan biaya atas pengajuan dana bergulir di LPDB-KUMKM.

Kemudian, guna menghindari praktik penipuan, para calon mitra diharapkan untuk memantau perkembangan proposal pengajuan pinjaman melalui melalui link https://eproposal.lpdb.id .

Masyarakat diminta melaporkan kepada LPDB-KUMKM jika mengalami tindakan penipuan melalui sosial media, call center dengan nomor 1500-856, maupun operator 021-7990756, atau email LPDB-KUMKM dengan alamat info@lpdb.id.

”Sejalan dengan transformasi digital yang dilakukan LPDB-KUMKM, saat ini proses pengajuan proposal pinjaman dana bergulir dilakukan secara digital melalui e-proposal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan proses pengajuan dana bergulir LPDB-KUMKM berjalan secara cepat, efektif, dan transparan,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Dukung LPDB-KUMKM Kembangkan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Baik sebagai pelaku usaha dan produsen maupun sebagai pasar, khususnya bagi produk yang dihasilkan pelaku usaha Indonesia.

Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, di Jakarta, Senin (25/10).

Acara ISEF ini merupakan kolaborasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dengan Bank Indonesia (BI). Kolaborasi ini ditandai dengan melaksanakan dua kegiatan utama. Yakni, Business Deals Linkage dan Bimbingan Teknis di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021, LPDB-KUMKM juga mengadakan Bulan Pembiayaan Syariah yang dimulai sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Dalam periode tersebut LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp221 miliar yang disalurkan kepada 29 koperasi syariah, dan 11.601 UMKM penerima manfaat.

Menurut Teten, UMKM yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia tentunya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. “Demikian juga dengan Koperasi yang dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM,” jelas MenkopUKM.

Dari sisi keuangan syariah, MenkopUKM menambahkan, permodalan sebagai aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM, tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita tahu bahwa alternatif sumber pembiayaan UMKM cukup beragam, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk dari LPDB-KUMKM untuk pembiayaan berbasis syariah,” kata Teten.

Dengan diamanatkannya LPDB-KUMKM untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir 100% kepada koperasi, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang turut di dalamnya pelaku UMKM.

“Kami meyakini inisiatif dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM syariah, serta dukungan pembiayaan syariah melalui dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM dapat berkontribusi nyata dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Teten.

*Menggiatkan Pembiayaan Syariah*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga terus menggiatkan pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, baik sektor riil maupun sektor simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah juga terus melaksanakan penyaluran pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp3,1 triliun kepada 598 mitra syariah,” ujar Supomo.

Sedangkan khusus tahun 2021 ini sampai dengan 22 Oktober 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp602,5 miliar kepada 55 mitra syariah dan sejumlah 36.926 UMKM penerima manfaat.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 LPDB-KUMKM juga menyerahkan simbolisasi penyaluran pembiayaan syariah LPDB-KUMKM kepada lima mitra koperasi syariah.

Mulai dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp30 miliar, KSPPS BMT Al Bahjah sebesar Rp4,9 miliar, Koperasi Syariah Raya Banda Madani sebesar Rp10 miliar, KSPPS Bina Auladi Mandiri sebesar Rp2 miliar, dan KSPPS BMT Huwaiza sebesar Rp3 miliar.

Menurut Supomo, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

“Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia ini dalam gelaran ISEF 2021 diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan,” jelas Supomo.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menegaskan, pihaknya sebagai bank sentral terus berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value change.

“Kami dari Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM ini, kami terus mengembangkan ekosistem halal value change. Dan kami akan fokus pada lima sektor, pertanian, halal food, fesyen halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan,” kata Doni.

Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan meluncurkan BI Fast Payment pada Desember 2021 mendatang yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara real-time, aman, dan efisien.

“Jadi BI Fast Payment ini nanti kan mendukung likuiditas UMKM, sebab hari itu melakukan transaksi jual beli, hari itu juga akan dapat hasil transaksinya, tidak ada lagi jeda satu hari, ini akan mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end,” pungkas Doni. (Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Gelaran ISEF 2021, LPDB-KUMKM Salurkan Pembiayaan Syariah Rp602,5 Miliar

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)-Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI).

Kolaborasi ini ditandai dengan melaksanakan dua kegiatan utama yakni Business Deals Linkage dan Bimbingan Teknis di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021, LPDB-KUMKM juga mengadakan Bulan Pembiayaan Syariah yang dimulai sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Dalam periode tersebut LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp221 miliar yang disalurkan kepada 29 koperasi syariah, dan 11.601 UMKM penerima manfaat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan baik sebagai pelaku usaha dan produsen maupun sebagai pasar, khususnya bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha Indonesia.

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia tentunya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Demikian juga dengan Koperasi yang dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM,” ujar MenkopUKM dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021.

Dari sisi keuangan syariah, MenkopUKM menambahkan, permodalan sebagai aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita tahu bahwa alternatif sumber pembiayaan UMKM cukup beragam, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk dari LPDB-KUMKM untuk pembiayaan berbasis syariah,” kata MenkopUKM.

Dengan diamanatkannya LPDB-KUMKM untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir 100% kepada koperasi, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang turut di dalamnya pelaku UMKM.

“Kami meyakini inisiatif dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM syariah, serta dukungan pembiayaan syariah melalui dana bergulir yang dikelola oleh LPDB-KUMKM dapat berkontribusi nyata dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Teten.

Gencarkan Pembiayaan Syariah

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga terus menggiatkan pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, baik sektor riil maupun sektor simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah juga terus melaksanakan penyaluran pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp3,1 triliun kepada 598 mitra syariah,” ujar Supomo.

Sedangkan khusus tahun 2021 ini sampai dengan 22 Oktober 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp602,5 miliar kepada 55 mitra syariah dan sejumlah 36.926 UMKM penerima manfaat.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 LPDB-KUMKM juga menyerahkan simbolisasi penyaluran pembiayaan syariah LPDB-KUMKM kepada 5 (lima) mitra koperasi syariah.

Mulai dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp30 miliar, KSPPS BMT Al Bahjah sebesar Rp4,9 miliar, Koperasi Syariah Raya Banda Madani sebesar Rp10 miliar, KSPPS Bina Auladi Mandiri sebesar Rp2 miliar, dan KSPPS BMT Huwaiza sebesar Rp3 miliar.

Menurut Supomo, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

“Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia ini dalam gelaran ISEF 2021 diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan,” jelas Supomo.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menegaskan, pihaknya sebagai bank sentral terus berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value change.

“Kami dari Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM ini, kami terus mengembangkan ekosistem halal value change. Dan kami akan fokus pada lima sektor, pertanian, halal food, fesyen halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan,” kata Doni.

Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan meluncurkan BI Fast Payment pada Desember 2021 mendatang yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara real-time, aman, dan efisien.

“Jadi BI Fast Payment ini nanti kan mendukung likuiditas UMKM, sebab hari itu melakukan transaksi jual beli, hari itu juga akan dapat hasil transaksinya, tidak ada lagi jeda satu hari, ini akan mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Bantu Kebangkitan Wisata Labuan Bajo, LPDB-KUMKM Gelar Vaksinasi

Tinggalkan komentar


Manggarai Barat:(Global ews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali menggelar vaksinasi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Vaksinasi ini dilaksanakan berkat kerja sama dengan Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas, Bank NTT, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan vaksinasi ini bertujuan agar terciptanya kekebalan komunal (herd immunity) di kawasan Labuan Bajo sebagai salah satu tempat tujuan wisata prioritas.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini tidak hanya melaksanakan penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada koperasi-koperasi yang membawahi banyak pelaku UMKM. Namun pihaknya juga fokus untuk menyukseskan program vaksinasi yang telah ditetapkan sebagai program nasional.

Supomo berharap agar sektor pariwisata di Labuan Bajo kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi dengan dimulai dari menyehatkan masyarakatnya melalui vaksinasi terlebih dahulu. Terlebih, Labuan Bajo akan dijadikan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan ASEAN Summit Tahun 2023 mendatang.

Oleh sebab itu, UMKM dan seluruh stakeholder lainnya harus dipastikan dalam kondisi siap dan prima sebelum pertemuan internasional tersebut.

“Vaksinasi ini ada kaitannya dengan upaya kita mendorong wisata di Labuan Bajo, karena Labuan Bajo adalah destinasi prioritas apalagi nanti untuk G20 di Indonesia Timur, di Bali atau Hub Timur, maka kita perlu siapkan masyarakatnya supaya sehat semuanya dalam menyongsong itu,” kata Supomo dalam kunjungan kerjanya meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, Jumat (22/10).

Pelaksanaan vaksinasi ditargetkan sebanyak 2.000 orang terdiri dari kalangan anggota koperasi, pelaku UMKM, siswa dan masyarakat umum.

Adapun kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan di Aula Youth Center yang menjadi bagian dari Gereja Paroki Roh Kudus, Labuan Bajo dengan melibatkan tim medis dari LPDB-KUMKM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dengan jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac.

Supomo menegaskan pihaknya masih akan terus menyelenggarakan program serupa di berbagai wilayah di Indonesia agar target herd immunity secara nasional bisa segera terbentuk. Dengan cara ini diharapkan ekonomi bisa bergerak kembali seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Vaksinasi akan kita lakukan terus, kan vaksin itu ada gelombang pertama gelombang dua nah itu masih ada. Kita sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah harus hadir dengan program seperti vaksinasi ini,” lanjut Supomo.

Supomo mengapresiasi semangat dari pelaku koperasi dan UMKM di wilayah Labuan Bajo yang tetap gigih menjalankan usahanya meski terdampak pandemi. Pihaknya siap mengawal dan membantu koperasi di wilayah ini untuk tetap produktif dengan menyediakan pembiayaan yang murah. Dengan keunggulan wisata alam, Supomo yakin program pemulihan ekonomi di Labuan Bajo akan terakselerasi setelah pelaku ekonominya dalam kondisi sehat.

“Kondisi UMKM di NTT bagus sekali. Di daerah NTT itu minat masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Kopdit Obor Mas, Andreas M. Mbete, berterima kasih atas penyelenggaraan vaksinasi yang diinisiasi oleh LPDB-KUMKM. Menurutnya, program ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Labuan Bajo terutama anggotanya yang mencapai sekitar 2.536 orang di Cabang Labuan Bajo.

Vaksinasi ini diyakini akan memberikan rasa optimisme yang tinggi bagi kebangkitan usaha para anggotanya.

“Harapan kami dengan vaksinasi ini masyarakat bisa sehat, lalu upaya pengembangan usaha bisa dilakukan. Apalagi Labuan Bajo ini daerah wisata, sehingga kalau anggota kami sehat tentu bisa lebih produktif lagi. Ini sangat membantu bagi lembaga Obor Mas atau dari anggota itu sendiri,” ucap dia.

Dijelaskan Andreas bahwa selama masa pandemi ini, Kopdit Obor Mas telah menjalankan program relaksasi bagi anggota koperasi demi mengurangi beban usaha.

Program itu meliputi relaksasi dengan membebaskan anggota membayar cicilan pokok dan hanya diwajibkan membayar bunganya saja. Kemudian memberikan grace periode bagi anggota yang kesulitan mencicil angsuran selama periode tertentu. Pihaknya juga siap memberikan modal tambahan bagi anggota yang terkikis modal usahanya selama pandemi.

“Kami tidak mengenakan denda sama sekali bagi anggota kami kalau mereka tidak mengangsur pokok. Dan Alhamdulillah meski di tengah pandemi rata – rata mereka masih penuhi kewajibannya sehingga kinerja kami Kopdit Obor Mas tetap solid,” tukas Andreas.

Acara vaksinasi ini juga dihadiri oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Manggarai Barat Ismail Surdi, Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT P. Stefen Messakh, dan Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Xaverius Sukur.
 
Dalam kunjungan kerja tersebut Direksi LPDB-KUMKM bersama rombongan juga meninjau usaha tanaman hias dari anggota Kopdit Obor Mas. Kemudian Direksi juga melakukan dialog dengan para UMKM binaan Bank NTT dan dilanjutkan peninjauan produk unggulan dari UMKM tersebut.(Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Pertumbuhan Wirausaha Baru, LPDB-KUMKM Buka Rekrutmen Calon Inkubator 2022

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Guna mendukung pertumbuhan wirausaha baru di Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali membuka rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2022.

Rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2022 ini dibuka pada 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 November 2021.

Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM terus dijalankan oleh LPDB-KUMKM untuk mendampingi koperasi maupun pelaku usaha pemula atau startup potensial di Indonesia dalam mengembangkan usahanya, mulai dari tata kelola bisnis, operasional bisnis, manajemen keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia.

Pada tahun 2021 sendiri, LPDB-KUMKM telah bekerja sama dengan 8 (delapan) Inkubator Wirausaha yang melakukan inkubasi kepada 178 tenant untuk masa inkubasi selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan untuk tahun 2022 mendatang, LPDB-KUMKM membuka rekrutmen kepada 10 (sepuluh) calon Inkubator Wirausaha dengan beberapa kriteria persyaratan yang sudah ditetapkan.

Mulai dari memiliki tanda daftar Lembaga Inkubator yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Kemudian, diutamakan berbadan hukum Koperasi, atau berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan/atau lembaga lainnya yang
berada di bawah naungan Perguruan Tinggi atau Koperasi.

Selanjutnya, memiliki sumber daya manusia yang profesional, memiliki
sarana dan prasarana yang memadai, memiliki kurikulum Inkubasi, memiliki sumber pendanaan yang sah, mendapatkan pengantar atau keterangan dari dinas setempat yang membidangi urusan koperasi dan UMKM.

Selain itu, memiliki status kepemilikan kantor yang jelas, memiliki pengalaman melakukan Inkubasi kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau usaha rintisan minimal 1 (satu) tahun. Dan bersedia menerima segala keputusan hasil seleksi dari LPDB-KUMKM.

*Digitalisasi Proses Rekrutmen*

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan, guna memberikan transparansi terkait proses rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha tahun 2022 mendatang, maka seluruh proses dilaksanakan secara digital melalui aplikasi Room for Incubation Development Over Internet (RiDi).

“Seluruh proses rekrutmen akan dilaksanakan secara digital untuk
transparansi proses rekrutmen, dan juga untuk mempercepat proses
guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan,” kata Jaenal.

Jaenal memaparkan, kehadiran program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM memiliki tujuan yang konkret mulai dari pencipataan lapangan pekerjaan, mendorong terciptanya inovasi dari koperasi dan UMKM, hingga memfasilitasi para rintisan usaha atau startup maupun koperasi memiliki akses pembiayaan kepada lembaga yang tepat.

Selain itu, program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM juga untuk membentuk karakter inkubasi yang berbasis koperasi seperti yang
tengah digencarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Diharapkan dengan Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM akan melahirkan koperasi dan wirausaha baru yang dapat bersaing, dan juga terus melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya.

“LPDB-KUMKM mendorong pelaku usaha rintisan melalui program inkubator wirausaha, harapannya agar para pelaku usaha rintisan bersama-sama membentuk koperasi untuk meningkatkan nilai ekonomi bisnisnya, dan memiliki jiwa berkoperasi yang kuat,” tambah Jaenal.

Sebab, saat ini semangat berwirausaha pada generasi milenial semakin meningkat, dan juga semakin beragam model bisnis yang dijalankan, akan sangat baik jika para wirausaha baru didampingi, dan diberikan pelatihan manajemen bisnis, tata kelola keuangan dan sumber daya manusia melalui program inkubator.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait rekrutmen calon penyelenggara Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2022, dapat mengunjungi inkubator.lpdb.id (jef)

koperasi dan ukm

Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, LPDB-KUMKM Lanjutkan Vaksinasi Tahap Dua di Kulon Progo

Tinggalkan komentar

Kulon Progo:(Globalnews id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melanjutkan komitmen dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi tahap kedua di Gedung Kesenian, Kulon Progo, D.I Yogyakarta, Selasa (28/9).

Kegiatan vaksinasi ini terselenggara berkat kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan Pemkab Kulon Progo, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KSPPS BMT) Beringharjo Yogyakarta, Kodim 0731Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan vaksinasi tahap kedua ini Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Fajar Gegana, Dandim Kulon Progo Letkol Inf Yefta Sangkakala, dan Kepala Dinas Koperasi san UKM Kabupaten Kulon Progo Sri Harmintanti.

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan, LPDB-KUMKM terus berkomitmen dalam percepatan program vaksinasi yang berkolaborasi dengan mitra di berbagai daerah.

“Kami akan terus melanjutkan komitmen dalam melaksanakan vaksinasi massal bersama mitra koperasi, selain untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, vaksinasi yang kami laksanakan bersama mitra juga untuk memberikan perhatian kepada gerakan koperasi dan UKM,” kata Jaenal.

Tercatat LPDB-KUMKM telah rutin menggelar vaksinasi Covid-19. Sebelum di Kulon Progo, LPDB-KUMKM telah melakukan vaksinasi massal di Pangalengan Kabupaten Bandung Selatan, di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, dan juga di Tangerang, Banten.

“Selain memberikan perhatian kepada koperasi dan UKM, vaksinasi yang kami laksanakan dengan mitra adalah bentuk kehadiran LPDB-KUMKM sebagai bagian dari pemerintah,” tambah Jaenal.

Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh 776 orang peserta vaksinasi yang terdiri dari masyarakat umum, anggota koperasi, dan pelaku UMKM, dengan melibatkan tenaga kesehatan sebanyak 29 orang.

Adapun tenaga kesehatan itu merupakan gabungan dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, Kodim 0731Kulon Progo, RS Ciputra, RS Pusat Pertamina, RSIA Brawijaya, Klinik Fakhira Manggarai, Klinik Makmur Jaya Ciputat, dan
Puskesmas Jagakarsa.

“Diharapkan dengan kegiatan vaksinasi massal ini akan memberikan dampak pemulihan dari sektor kesehatan, sebab dengan gencarnya vaksinasi, maka pemulihan ekonomi nasional juga bisa beriringan, dan harapannya tentu pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik,” jelas Jaenal.

Sementara itu, sebagai badan usaha, koperasi saat inj terus dilibatkan oleh LPDB-KUMKM dalam hal kegiatan kolaborasi vaksinasi di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan arahan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang mengharapkan fungsi sosial koperasi harus terus ditampilkan di tengah masyarakat.

“Dengan koperasi yang semakin baik, dan menjalankan fungsi sosialnya seperti kegiatan vaksin ini, maka minat untuk bergabung kepada koperasi dari masyarakat maupun pelaku UMKM juga akan meningkat, imbasnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kelembagaan koperasi yang baik, sehat, dan profesional,” pungkas Jaenal.

Seperti diketahui, dalam menyalurkan dana bergulir pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, LPDB-KUMKM tengah menjalankan 5 (lima) strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM diantaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period.

Kemudian, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect.

Hal ini dilakukan LPDB-KUMKM karena untuk memberikan dukungan kepada koperasi maupun pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19.(Jef)

koperasi dan ukm

Dorong Peningkatan Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gelar Rapat Koordinasi di Jawa Barat

Tinggalkan komentar

Majalengka:(Globalnews.id)- Dalam meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat, Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Dinas Koperasi di Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Hal itu dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan juga gerakan koperasi se Jawa Barat.

LPDB-KUMKM sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya melayani koperasi di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini Koperasi maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh Indonesia sangat perlu bantuan, dukungan pembiayaan atau permodalan untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan antara LPDB-KUMKM dengan Dinas Koperasi di wilayah Jawa Barat akan memberikan sinergi bersama dalam membantu koperasi-koperasi mengakses pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

“Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini semoga akan memberikan informasi yang jelas terkait dengan penyaluran dana bergulir dan program LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di Jawa Barat. Dan semoga dengan adanya rapat seperti ini bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga pariwisata di Majalengka,” ujar Kusmana saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menjelaskan dengan adanya pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang besar terhadap bisnis koperasi dan juga pelaku UMKM, dengan demikian koperasi sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk dalam hal ini LPDB-KUMKM yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan perekonomian di daerah.

“Kami LPDB-KUMKM melakukan upaya dalam mendukung koperasi dan UMKM agar terus bertahan menghadapi pandemi Covid-19 dengan 5 (lima) strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Supomo saat Acara Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka.

Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM diantaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect.

Hal ini dilakukan LPDB-KUMKM karena untuk memberikan dukungan kepada koperasi maupun pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19, sebab salah satu dampak yang paling banyak menimpa koperasi dan pelaku UMKM adalah persoalan likuiditas keuangan yang membuat kinerja usaha menjadi tidak maksimal.

“Dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengamanatkan kami LPDB-KUMKM untuk menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi,” ungkap Supomo.
Supomo menambahkan, dalam mendukung kinerja keuangan koperasi, maupun akses permodalan bagi UMKM di seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM menyadari tidak bisa jalan sendiri dan butuh dukungan seluruh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia.

“Kami butuh percepatan penyaluran, karena memang kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan kami segera menyalurkan dana bergulir untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Kenapa kami fokus menyalurkan ke koperasi, karena mengingat kondisi saat ini akan lebih mudah menyalurkan pinjaman/pembiayaan secara berkelompok yakni melalui wadah usaha koperasi yang dapat langsung menjangkau UKM-UKM. Oleh sebab itu, dengan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia diharapkan dapat membantu koperasi dalam percepatan mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” tambah Supomo.

Tercatat, sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM mencapai Rp13,362 triliun menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Khusus realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Jawa Barat itu sendiri dari 2008 hingga 17 September 2021 telah mencapai Rp 1,346 triliun yang disalurkan kepada 339 mitra dan 20.526 UMKM.Khusus untuk Kabupaten Majalengka sendiri realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dari 2008 hingga 2021 sebesar Rp26,05 miliar yang disalurkan kepada 20 mitra dan 1.632 UMKM.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2021, per tanggal 17 September 2021 telah mencapai Rp1.035 triliun dengan total mitra sebanyak 128, yang terdiri dari 80 mitra konvensional sebesar Rp516 miliar, dan 48 mitra syariah sebesar Rp518 miliar.

Diharapkan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Majalengka, Jawa Barat, maka akan semakin banyak koperasi yang bisa mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, selain bisa memberikan peningkatan kinerja koperasi, pembiayaan yang diberikan dari LPDB-KUMKM juga dapat meningkatkan tata keloka koperasi yang semakin baik mulai dari perizinan, operasional, maupun pelayanan kepada anggota yang semakin terpercaya, akuntabel, dan profesional.

“Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang maksimal, dan juga memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia yang mudah, cepat, dan murah, tetapi juga mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Agar dana APBN yang kami gunakan ini tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak ekonomi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Supomo.

Selain itu, LPDB-KUMKM juga diamanatkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berhasil tersalurkan sebanyak Rp1,292 triliun atau sebesar (100%) kepada 84 mitra dan 118.783 UMKM sepanjang tahun 2020.

Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi menjelaskan untuk wilayah Majalengka sendiri dari sektor koperasi telah melaksanakan program revitalisasi koperasi yang bertujuan untuk mendorong koperasi bisa menjadi kekuatan utama perkonomian di Majalengka. Dirinya berharap, dengan adanya rapat koordinasi dengan LPDB-KUMKM bisa memberikan kemudahan bagi koperasi-koperasi dalam mengakses pembiayaan dana bergulir.

“Kami telah merevitalisasi serta membangun spirit berkoperasi agar menjadi kekuatan utama perekonomian di Majalengka. Menyadari hal tersebut, kami pun mengambil langkah konkret bagaimana menyelamatkan koperasi yang ada dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada koperasi. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menumbuhkan spirit bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu para pelaku koperasi di Provinsi Jawa Barat dalam mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” pungkasnya.(Jef)

Uncategorized

LPDB-KUMKM Salurkan Rp10 Miliar kepada KSPPS Abdi Kerta Raharja

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendorong pemulihan ekonomi di daerah melalui penyaluran pembiayaan/pinjaman dana bergulir kepada koperasi. Kali ini giliran KSPPS Abdi Kerta Raharja asal Kabupaten Tangerang yang mendapat pembiayaan Rp10 miliar.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Ketua KSPPS Abdi Kerta Raharja E. Farida, dengan disaksikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan KadiskopUKM Kabupaten Tangerang Nurul Hayati.

“Koperasi ini sangat berguna bagi masyarakat kecil. LPDB-KUMKM wajib bantu, usaha kecil boleh akses ke koperasi ini. Mudah-mudah pandemi bisa berakhir walaupun belum bisa memastikan kapan berakhir. Oleh karena itu, kita siap-siap beralih dari pandemi ke endemi,” kata Teten saat acara penyerahan bantuan LPDB-KUMKM di kantor KSPPS Abdi Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/9/2021).

Teten mengatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bisa menjadi solusi bagi penyaluran pinjaman untuk usaha mikro di tengah pandemi Covid-19. Sebab kata dia, tidak sedikit usaha mikro yang terdampak akibat mewabahnya virus Covid-19.

“Kita tahu pandemi banyak usaha mikro yang kesulitan membayar cicilannya, karena omzet mereka turun dan bahkan mereka juga banyak yang tidak bisa top up KUR misalnya karena sudah masuk dengan program restrukturisasi,” terang Teten.

“Oleh karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebenarnya untuk memulai usaha baru butuh pembiayaan, tapi terkendala dengan aturan di perbankan bisa disalurkan lewat Koperasi Simpan Pinjam sehingga betul Koperasi Simpan Pinjam bisa menjadi solusi pembiayaan bagi usaha mikro di tengah-tengah pandemi,” tambahnya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan bahwa perkuatan pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja sudah yang kedua kalinya dengan total sebesar Rp20 miliar. Rinciannya, tahap pertama sebesar Rp10 miliar pada tahun 2020, dan tahap kedua dengan cara top up sebesar Rp10 miliar pada tahun 2021.

“AKR ini adalah yang kedua dari LPDB selama Covid-19, karena beberapa bulan sebelum kita melakukan monitoring dan evaluasi pertumbuhannya dengan adanya PPKM itu melonjak cepat, sehingga momen itulah yang dibutuhkan oleh AKR untuk membantu para UKM-UKM ini untuk cepat bangkit,” kata Supomo kepada wartawan.

Supomo mengungkapkan alasan mengapa pihaknya melakukan top up pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja.

“Dulu Rp10 miliar habis tahun 2020 tapi kondisinya sehat, stabil, lancar jadi ini top up Rp10 miliar lagi. Koperasinya sehat dalam artian dari sisi kelembagaannya dari sisi keuangannya, maupun operasionalnya,” papar Supomo.

Ia menilai selama ini sumbangan koperasi terhadap perekonomian di daerah sangat berarti, bahkan memberikan multiplayer effect bagi masyarakat. Meski begitu Supomo menekankan bahwa pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUKM dikhususkan bagi anggota koperasi yang produktif.

“Yang terpenting monitor dari LPDB-KUMKM memang dipersyaratkan kita untuk hanya kepada anggota (koperasi) yang produktif bukan konsumtif sehingga untuk peningkatan multiplayer effect di masyarakat biar terasa,” tandasnya.

KSPPS Abdi Kerta Raharja sejak berdiri 12 tahun lalu mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini koperasi ini sudah menunjukkan kinerja yang positif hingga diganjar berbagai penghargaan pemerintah.

“Dengan hebatnya kita sudah peroleh penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat masional 2014, Koperasi Award dengan pertumbuhan anggota paling cepat, koperasi pemupukan modal sendiri dan penganugerahan Bhakti Koperasi, serta penganugerahan Satyalencana Wira Karya dari presiden,” kata ketua KSPPS Abdi Kerta Raharja, E. Farida.

Penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada usaha mikro yang menjadi anggota KSPPS Abdi Kerta Raharja selama 12 tahun sudah mencapai Rp791 miliar dengan rata-rata setiap tahun mencapai Rp172 miliar.

Tidak hanya itu, kinerja pengurus KSPPS Abdi Kerta Raharja juga berhasil mendongkrak peningkatan jumlah aset menjadi Rp117 miliar pada tahun 2021, dan simpanan anggota Rp45 miliar, dan mendirikan 17 kantor cabang.

“Memang dampak dari pandemi Covid-19 sangat luar biasa mengajarkan kita untuk mandiri, kuat dan banyak hikah yang bisa kita ambil,” kata Farida.

Usai menyerahkan pembiayaan bagi KSPPS Abdi Kerta Raharja, MenkopUKM Teten Masduki bersama rombongan langsung munuju Gerai Tangerang Gemilang guna meninjau acara vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKM berkerja sama dengan Kopsyah BMI. Vaksinasi ini menyasar anggota koperasi, pelaku UKM dan masyarakat sekitar dengan jumlah 1.032 peserta.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Bersama BMT Beringharjo Gelar Vaksinasi Massal bagi 1.000 Pelaku UMKM dan Masyarakat Kulon Progo

Tinggalkan komentar

Kulon Progo:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar vaksinasi massal bagi anggota BMT (Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo, pelaku UMKM dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, di Taman Budaya Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/8/2021).

Kegiatan vaksinasi percepatan ini terwujud berkat kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan Pemkab Kulon Progo, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KSPPS BMT) Beringharjo Yogyakarta, Dandim 0731/KLP, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan program vaksinasi percepatan ini merupakan wujud dari komitmen LPDB-KUMKM kepada masyarakat termasuk di dalamnya koperasi dan UMKM agar secepatnya target vaksinasi 80 persen dari seluruh penduduk Indonesia segera terwujud, dan menjadi landasan bagi terciptanya herd immunity atau kekebalan masyarakat.

“Sesuai pesan pak Presiden Jokowi, vaksinasi percepatan ini dilakukan secara gotong royong. Kami dari LPDB-KUMKM telah rutin menggelar vaksinasi Covid-19. Sebelum di Kulon Progo, kami telah melakukan vaksinasi massal di Pangalengan Kabupaten Bandung Selatan, di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, dan juga di Jakarta,” jelas Supomo.

“Kemudian ke depan kita juga akan melaksanakan bersama mitra yang rencananya dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Garut, Serang, Bogor, Bekasi, sampai Nusa Tenggara Timur. Terkait hal tersebut, pengadaan vaksin tersebut akan didesentralisasi di daerah-daerah, jadi kita bersama-sama dan berkolaborasi dalam membantu program pemerintah,” lanjut Supomo.

*Dikunjungi MenkopUKM*

Vaksinasi percepatan yang digelar di Taman Budaya Kulon Progo dikunjungi langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki.

Pemberian vaksinasi massal ini hasil kerja sama LPDB-KUMKM dengan pihak terkait, mulai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten, Distrik Militer (Dandim) setempat maupun mitra LPDB-KUMKM yaitu KSPPS BMT Beringharjo.

“Ini merupakan kolaborasi yang baik dan saya juga melihat pelaksanaan vaksin berjalan lancar dengan prokes yang baik, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa percepatan vaksinasi harus dikerjakan secara gotong royong. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” kata MenkopUKM.

Teten mengatakan, vaksinasi penting dilakukan sebagai game changer dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sehingga pemulihan ekonomi ini bisa seiring dengan keberhasilan vaksinasi.

“Makin banyak penduduk Indonesia yang divaksin, maka pertumbuhan ekonomi makin tumbuh. Kesadaran vaksinasi terus disosialisasikan sebagai jalan keluar dari pandemi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional,” tegas Teten.

Menurut MenkopUKM penurunan level PPKM menjadi Level 3 merupakan upaya dalam mempersiapkan penanganan wabah corona ini dari  pandemi ke endemi. Artinya para ahli dan WHO belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini selesai, sehingga perubahan pandemi ke endemi harus dimaknai positif, dan masyarakat bisa berdampingan dengan Covid-19 layaknya virus yang sudah ada seperti TBC maupun Influenza.

“Dengan begitu, kegiatan masyarakat jadi bisa dilakukan dengan tetap menjaga prokes. Minimal memakai masker, ini diutamakan supaya kegiatan usaha bisa tetap dilakukan,” pungkasnya.

Bupati Kulon Progo, Sutedjo menyatakan terimakasih dan  menyambut gembira vaksinasi massal yang dilaksanakan di wilayahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya pada Bapak Menteri Koperasi dan UKM beserta jajarannya atas terselenggaranya vaksinasi massal di Kulon Progo. Masyarakat kami menyambut dengan antusias, bahkan pendaftarnya lebih dari 1.000 orang. Semoga ini bisa memberikan dorongan dan semangat bagi masyarakat dan UMKM di Kulon Progo,” kata Bupati Sutedjo.

*Peresmian Kantor KSPPS BMT Beringharjo Cabang Kulon Progo*

Masih dalam rangkaian kegiatan vaksinasi, dilaksanakan peresmian kantor cabang KSPPS BMT Beringharjo cabang Kulon Progo, yang merupakan cabang ke-19.

“Kehadiran KSPPS BMT Beringharjo di Kulon Progo merupakan wujud komitmen kami kepada masyarakat dan UMKM Kulon Progo untuk bersama-sama bangkit,” kata Ketua KSPPS BMT Beringharjo, Mursida Rambe.

Mursida menjelaskan, untuk tahap awal, BMT akan memberikan bantuan kepada 100 pedagang di Pasar Wates berupa pinjaman tanpa bunga masing-masing sebesar Rp2 juta.

“Harapannya, para pedagang tidak lagi meminjam dana ke rentenir sebagai modal usahanya,” jelasnya.

Mursida juga menyatakan terima kasih kepada LPDB-KUMKM karena koperasinya mendapat dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat membantu dan menjaga likuiditas KSPPS BMT Beringharjo. Akibat terjangan Covid-19, banyak anggotanya yang menarik simpanan secara besar-besaran karena usahanya terdampak pandemi.

“Alhamdulillah kami mendapat dana PEN dan terserap habis. Tentu pandemi memberi dampak signifikan kepada anggota, sehingga ada pengambilan besar hampir Rp20 miliar. Namun, untung ada LPDB-KUMKM yang menyuntik kita dengan pinjaman sebesar Rp50 miliar, sehingga koperasi dapat memenuhi dan  membiayai sektor-sektor yang masih dapat tumbuh. Dengan kehadiran kami disini, mudah- mudahan kami dapat memberikan yang terbaik bagi UMKM dan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo,” jelas Mursida.(Jef)