Arsip Tag: LPDB KUMKM

Wujudkan Koperasi Modern Berbasis Pesantren, LPDB-KUMKM Gelontorkan Rp4,5 M ke KSBP Sunan Drajat Lamongan

Jakarta:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan Rp4,5 Miliar dana bergulir kepada Pusat Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren Jawa Timur (KSBP). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Koperasi Serikat Bersama Pesantren (KSBP) Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan Jawa Timur menjadi jaringan ritel modern berbasis pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki kegiatan ekonomi yang sangat besar karena berkaitan dengan santri yang jumlahnya banyak.

“Yang tergabung dalam KSBP Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan Jawa Timur ini ada 17 pesantren, dimana ada 10.000 santrinya. Ini merupakan role model jaringan ritel modern berbasis pesantren dengan KSBP Ponpes Sunan Drajat menjadi pondasi, sehingga kegiatan ekonomi bukan hanya melayani pesantren tapi juga masyarakat sekitar,” tegas Menkop UKM Teten Masduki di Ponpes Sunan Drajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (15/4/2021).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahap awal pihaknya menyalurkan Rp4,5 miliar kepada KSBP Sunan Drajat. Pada tahun ini, LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran kepada koperasi syariah sebesar Rp800 miliar dan ke depan bisa bertambah menjadi Rp1 triliun, tambahnya.

“Sesuai arahan MenkopUKM penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM 100 persen harus ke koperasi,” kata Supomo.

Ia menegaskan, penyaluran ini menjadi agent of development government, sehingga penyaluran LPDB-KUMKM harus by design, dengan melihat kontribusi koperasi bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk pembiayaan bagi KSBP Sunan Drajat, kata Supomo, pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang memberikan modal untuk pembangunan, sedangkan LPDB-KUMKM untuk modal kerja dan pengembangan koperasi.

*Dana Bergulir Bagi Koperasi Syariah*

Supomo menjelaskan, jika tahun sebelumnya pembiayaan bagi koperasi syariah relatif kecil, maka tahun ini ditargetkan bagi koperasi syariah mencapai Rp1 triliun. Menurutnya, pada triwulan pertama 2021 sudah dikucurkan sebanyak Rp301 miliar untuk syariah dari total Rp553 miliar dana bergulir yang sudah disalurkan.

Supomo mengharapkan, sesuai dengan misi pemerintah, LPDB-KUMKM akan meningkatkan perekonomian umat melalui koperasi modern.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami berkolaborasi dengan dinas koperasi pemerintah provinsi. Tidak lupa menggandeng Pemda Jawa Timur yang memiliki andil luar biasa. Kerja sama ini sebagai upaya pembinaan kelembagaan demi masa depan koperasi yang lebih baik, lagi,” tutup Supomo.

Lamongan, 16 April 2021
Humas LPDB-KUMKM
www.lpdb.id dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan Rp4,5 Miliar dana bergulir kepada Pusat Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren Jawa Timur (KSBP). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Koperasi Serikat Bersama Pesantren (KSBP) Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan Jawa Timur menjadi jaringan ritel modern berbasis pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki kegiatan ekonomi yang sangat besar karena berkaitan dengan santri yang jumlahnya banyak.

“Yang tergabung dalam KSBP Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan Jawa Timur ini ada 17 pesantren, dimana ada 10.000 santrinya. Ini merupakan role model jaringan ritel modern berbasis pesantren dengan KSBP Ponpes Sunan Drajat menjadi pondasi, sehingga kegiatan ekonomi bukan hanya melayani pesantren tapi juga masyarakat sekitar,” tegas Menkop UKM Teten Masduki di Ponpes Sunan Drajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (15/4/2021).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahap awal pihaknya menyalurkan Rp4,5 miliar kepada KSBP Sunan Drajat. Pada tahun ini, LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran kepada koperasi syariah sebesar Rp800 miliar dan ke depan bisa bertambah menjadi Rp1 triliun, tambahnya.

“Sesuai arahan MenkopUKM penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM 100 persen harus ke koperasi,” kata Supomo.

Ia menegaskan, penyaluran ini menjadi agent of development government, sehingga penyaluran LPDB-KUMKM harus by design, dengan melihat kontribusi koperasi bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk pembiayaan bagi KSBP Sunan Drajat, kata Supomo, pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang memberikan modal untuk pembangunan, sedangkan LPDB-KUMKM untuk modal kerja dan pengembangan koperasi.

*Dana Bergulir Bagi Koperasi Syariah*

Supomo menjelaskan, jika tahun sebelumnya pembiayaan bagi koperasi syariah relatif kecil, maka tahun ini ditargetkan bagi koperasi syariah mencapai Rp1 triliun. Menurutnya, pada triwulan pertama 2021 sudah dikucurkan sebanyak Rp301 miliar untuk syariah dari total Rp553 miliar dana bergulir yang sudah disalurkan.

Supomo mengharapkan, sesuai dengan misi pemerintah, LPDB-KUMKM akan meningkatkan perekonomian umat melalui koperasi modern.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami berkolaborasi dengan dinas koperasi pemerintah provinsi. Tidak lupa menggandeng Pemda Jawa Timur yang memiliki andil luar biasa. Kerja sama ini sebagai upaya pembinaan kelembagaan demi masa depan koperasi yang lebih baik, lagi,” tutup Supomo.(Jef)

Ingin Dapatkan Pegawai Berkualitas dan Skill Maksimal, LPDB-KUMKM Rekrut Pegawai Secara Transparan

Tangerang:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) ingin mendapatkan pegawai yang terbaik, berkualitas dan memiliki skill yang maksimal. Oleh karena itu rekrutmen calon pegawai dilakukan secara objektif dan transparan, supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa berkontribusi bagi LPDB-KUMKM.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB KUMKM Jaenal Aripin, di sela-sela pelaksanaan Tes Potensi Akademik Rekrutmen Calon Pegawai LPDB-KUMKM 2021, Sabtu (10/4/2021), di National Information and Communication Technology (NICT) UIN Syarief Hidayatullah, Tangerang.

Pendaftaran juga dilakukan secara online, hasil dari test langsung bisa dilihat 15 menit setelah tes selesai dilakukan. Begitu juga dengan tahap-tahap tes selanjutnya juga dilakukan secara komputerisasi.

Dari 22.000 pendaftar yang mengisi formulir secara online, yang melengkapi dokumen 7.600 pendaftar, yang lolos persyaratan umum 4.600 pendaftar dan yang lolos administrasi untuk mengikuti Tes Potensi Akadamik kali ini sebanyak 555 pendaftar. Dari jumlah itu, nantinya yang akan diterima menjadi pegawai LPDB-KUMKM sebanyak 40 calon pegawai.

“40 calon pegawai tersebut akan diposkan di sektor penyaluran, Direktorat Bisnis, Analis Pinjaman Konvensional, Analis Pembiayaan Syariah, Manajemen Risiko, Bidang Monitoring dan Evaluasi, serta untuk formasi Analis Legal baik untuk konvensional maupun syariah, serta sektor Hukum Korporasi Untuk Advokasi,” jelas Jaenal.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan pemerintah, seluruh pegawai yang berada di pemerintahan ada dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk penyesuaian ke P3K prosesnya harus selesai di tahun 2022, karena BLU termasuk LPDB-KUMKM umumnya standar gajinya lebih tinggi dibandingkan standar gaji P3K, jadi khusus untuk penyesuaian eks pegawai BLU ke P3K diberikan waktu sampai 2027, karena masih disusun Permen Kemenkeu tentang penyesuaian dengan standar gaji P3K eks BLU.

Rekrutmen Calon Pegawai LPDB KUMKM 2021 ini dibuka oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Bastian. Ia mengapresiasi LPDB-KUMKM yang melakukan rekrutmen calon pegawai ini dengan sangat transparan, semua dilakukan dengan komputer.

“Prosesnya sangat transparan, yang dimulai pendaftaran secara online dan diawasi oleh lembaga yang kredibel. Diharapkan pegawai yang diterima dapat memajukan koperasi sesuai dengan arahan Pak Presiden dan Pak Menteri, yaitu menjadikan Koperasi yang modern dan UMKM naik kelas,” harap Bastian.

Kemenkop UKM dan dari Kementerian PAN/RB, imbuhnya, ikut memantau proses rekrutmen calon pegawai LPDB-KUMKM ini. Bastian berharap rekrutmen berjalan dengan lancar dan menghasilkan pegawai yang berkualitas sesuai yang diharapkan.
(Jef)

Terpilih 8 Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM 2021

Tim Pengarah Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2021 sekaligus Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin

Jakarta:(Globalnews.id)-Guna mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mitigasi dampak pandemi Covid-19, LPDB-KUMKM melanjutkan program Inkubator bagi start up atau wirausaha pemula yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2020. Dari 5 Inkubator Wirausaha yang telah terpilih pada tahun 2020, tahun ini LPDB-KUMKM telah menyeleksi 8 Inkubator Wirausaha. Inkubator-inkubator ini akan bekerja sama dengan LPDB-KUMKM guna mendorong peningkatan kewirausahaan sehingga dapat berkontribusi aktif terhadap perekonomian Indonesia di masa depan.

Delapan Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM yang terpilih pada tahun 2021 antara lain, Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya (BIIW) Jawa Timur, Inkubator Bisnis LPPM Universitas Udayana Bali, Siger Innovation Hub Lampung, dan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua.

Selain itu, terpilih juga Cubic Inkubator Bisnis Jawa Barat, Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga Jawa Timur, Pusat Inkubator Bisnis-Oorange Universitas Padjajaran Jawa Barat, serta Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat.

Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM menyasar seluruh segmen baik sudah bermitra maupun start-up. Program ini merupakan wujud implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 04 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Tim Pengarah Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2021 sekaligus Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan, proses seleksi terhadap inkubator-inkubator yang mendaftar ke LPDB-KUMKM dilakukan oleh Tim Independen di luar LPDB-KUMKM agar tidak terdapat konflik kepentingan atau conflict of interest.

“Ada inkubator tahun 2020 yang masuk kembali di tahun 2021. Namun ada juga inkubator yang baru. Yang lolos di tahun 2020, ada juga yang tidak lolos di tahun 2021. Ada pertimbangan tertentu dari tim penilai. Saya yakin bahwa tim penilai memiliki kriteria dan penilaian yang sangat objektif yang tidak dipengaruhi oleh unsur lain selain objektivitas,” kata Jaenal, di Jakarta Selasa (6/4/2021)

Jaenal menambahkan, Direksi LPDB-KUMKM tidak mencampuri penilaian tersebut dikarenakan sudah komitmen dan tanggung jawab dari tim penilai. Dari pihak LPDB-KUMKM mengucapkan terima kasih dan selamat kepada 8 inkubator terpilih. Harapannya, inkubator-inkubator terpilih dapat menjalankan proses inkubasi secara maksimal dan optimal sehingga tujuan diadakan inkubator yang secara prinsip disupport pembiayaannya oleh LPDB-KUMKM dapat memperoleh hasil yang diharapkan.

Ke depan, kami tetap dapat bekerja sama agar menghasilkan tenant-tenant yang brilian dan dapat diandalkan di persaingan market domestik maupun internasional.

Mengenai kriteria yang telah ditentukan oleh tim penilai, Jaenal menjelaskan bahwa salah satu penilaian dari inkubator wirausaha LPDB-KUMKM adalah yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan proses inkubasi, selain tata kelola kelembagaan inkubator yang telah berpengalaman. Selain itu, inkubator terpilih telah mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan inkubasi, termasuk memiliki mentor atau pengajar yang capable di bidangnya.

Ketua Tim Koordinasi Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Andika Sunandar

Penciptaan Lapangan Kerja

Ketua Tim Koordinasi Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Andika Sunandar menambahkan, inkubator yang terpilih pada tahun 2021, benar- benar melalui proses seleksi ketat.

“Dari 60 pendaftar kita seleksi menjadi delapan walaupun target kita sepuluh inkubator. Artinya proses seleksi sangat ketat yang dilakukan oleh tim seleksi dan supervisi yang independen dan prosesnya berkualitas, tim juga melakukan verifikasi mentor yang akan bekerja di inkubator,,” kata Andika.

Andika yang juga Kepala Divisi Perencanaan LPDB-KUMKM menjelaskan, ada hal yang baru dalam proses seleksi inkubator tahun ini, dengan terpilihnya inkubator dari Papua yaitu Universitas Ottow Geissler Papua sebagai salah satu inkubator terpilih. ” Selain faktor kualitas, tim menilai potensi wirausaha pemula di Papua sudah mulai tumbuh, dan dengan didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, maka wirausaha di Papua akan cepat tumbuh dan berkembang.

Melalui program ini, Andika berharap inkubator wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan cepat pulih dan normal kembali. “Target kita dari 2020 sampai 2024 dapat menyerap lapangan pekerjaan sebanyak 2000 orang. LPDB-KUMKM optimis target itu akan tercapai. (Jef)

Kopontren Amanah Nurul Qadim Semangat Kembangkan Usaha dengan Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Staf Khusus Presiden RI Aminuddin Ma’ruf menggelar Santri Business School atau Bimbingan Teknis Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Mitra LPDB-KUMKM di Surabaya, Jumat (2/4/2021).

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 22 Kopontren di Jawa Timur hadir menjadi peserta. Salah satunya adalah Kopontren Amanah Nurul Qadim, Paiton, Probolinggo. Hasan Riyadi selaku pengurus Kopontren mengaku senang koperasinya terpilih menjadi salah satu penerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Rencananya akan mendapat Rp200 juta. Sudah kami siapkan untuk pengembangan usaha agar tidak hanya melayani internal ponpes, tapi juga masyarakat sekitar ponpes,” kata Hasan.

Selama ini Kopontren Amanah Nurul Qadim, di sektor usaha hanya melayani internal ponpes yang memiliki sekitar 3.000 santri. Dengan anggota koperasi sekitar 40 orang saat ini, Hasan berharap saat usahanya meluas melayani masyarakat luar ponpes, anggota juga bertambah. “Mohon doanya semoga bisa berjalan sesuai rencana dan barokah,” ungkap Hasan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kelompok Strategis, Aminuddin Ma’ruf, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, aktivitas utama program ini bertujuan untuk mengedukasi perlunya pesantren memiliki koperasi dan bimbingan untuk pesantren yang sudah memiliki koperasi.

“Dengan adanya acara ini, juga sebagai bentuk dakwah bil hal yang dilakukan oleh pesantren,” kata Aminuddin.

Lebih lanjut Aminuddin mengatakan, pesantren memiliki tiga fungsi utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. “Sejarah pun membuktikan bahwa pesantren terus berupaya menjadi front line ketiga fungsi tersebut untuk kepentingan umat,” lanjut Aminuddin.

Dengan demikian, Koperasi Pesantren (Kopontren) menjadi titik temu dimana peran-peran tadi menjadi koheren. Pesantren akan memiliki instrumen yang lebih baik dalam menjalankan perannya tadi apabila memiliki koperasi, sekaligus melanjutkan semangat nahdlatuttujjar (kebangkitan ekonomi) yang dibangun para ulama nusantara sejak dahulu.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana mengatakan, tahun ini target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sebesar Rp 1,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 1,5 triliun.

“Dan untuk di provinsi Jawa Timur, potensinya sangat besar, tapi masih nomor dua setelah Jawa Tengah,” jelas Ari.

Di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu, para penerima dana bergulir LPDB-KUMKM ini, terutama Kopontren masih berjalan on the track. Mereka tidak banyak yang mengajukan relaksasi atau restrukturisasi karena kopontrennya tetap berkinerja positif.

“Sekitar dua atau tiga ada yang mengajukan tapi itu tidak banyak bila dibandingkan dengan total Kopontren yang menerima pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM ini,” ungkap Ari.

Kedepan, ditargetkan dengan adanya dana bergulir ini dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kinerja Kopontren agar lebih berkembang dan mampu memberi nilai lebih di masyarakat.(Jef)

Pemda Harus Kembangkan Produk UKM Unggulan Untuk Ciptakan Local Champion

Pontianak:(Globalnews.id) – Pemerintah terus mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan produk UKM unggulan dari daerah masing-masing untuk menciptakan local champion.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan hal tersebut saat kunjungannya ke Griya Dekranasda Kota Pontianak, Minggu (28/3/2021). Teten menekankan perlunya untuk menyiapkan UKM produk unggulan tiap daerah yang bisa bersaing dengan produk luar dan memenuhi standar global.

“Produk harus inovatif dan memuat kearifan lokal tapi masuk juga sektor produktif atau misalnya manufaktur yang kini juga mulai banyak permintaannya. Karena saat ini hanya Vietnam yang bisa berkompetisi dengan China, seperti garmen dan komponen elektronik. Perlu diakui kalau kita banyak impor, padahal kita mampu membuat seperti mereka,” tuturnya.

Ia mencontohkan, Pontianak yang memiliki banyak potensi komoditas yang bisa dijual dan bersaing dengan produk luar negeri mulai dari aloe vera hingga tenun. Oleh karena itu, Teten Masduki meminta Pemda aktif menyisir UKM potensial yang bisa dibesarkan skala usahanya.

“Untuk itu, kami mengusulkan skema pembiayaan baru di mana UMKM dinaikkan usahanya. Strateginya, bidik 1 sampai 2 usaha-usaha yang potensial di daerah kemudian dibesarkan untuk menjadi unggulan,” kata Teten.

Teten juga ingin mendorong pengembangan (scalling-up) UKM dengan bekerja sama inkubator swasta. Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Kewirausahaan yang sedang dibahas untuk mengembangkan UKM. “Targetnya itu mengurangi mikro, karena mereka banyak tak terserap di sektor formal,” imbuhnya.

Kementerian Koperasi dan UKM aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membesarkan usaha kecil menjadi menengah bahkan hingga usaha besar.

Ia juga ingin UKM yang masuk ke inkubasi minimal selama 6 bulan diuji oleh para ahli. Setelah produk unggulan dan market demand-nya kuat, baru akan dicarikan pembiayaan.

“Kita jauh dari Vietnam, di sana mereka menyediakan pembiayaan hingga Rp19 miliar dan berhasil melahirkan wirausaha baru,” ucapnya.

Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan, telah menyederhanakan aturan yang ada di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) agar koperasi mudah untuk mengakses dan mengembangkan UKM.

“Memang ini bukan dana hibah, ini dana bergulir jadi harus dikembalikan untuk kesejahteraan koperasi lagi,” pintanya.

Teten mengatakan, jika koperasi memiliki masalah likuiditas, LPDB-KUMKM hadir untuk memberikan pembiayaan dengan bunga 3 persen dari sebelumnya sekitar 6 persen. Tahun ini, ada tambahan dana dari Kemenkeu sebesar Rp 1 triliun yang bisa diakses oleh koperasi di LPDB-KUMKM.

“Di Pontianak ada sekitar Rp69 miliar yang sudah disalurkan ke 12 koperasi kepada 251 UMKM oleh LPDB-KUMKM. Koperasi didorong ke sektor riil dan produksi, karena 59 persen di koperasi simpan pinjam,” ujarnya.

Ke depan, Teten berencana akan menguji coba dengan mengonsolidasikan produk petani dan koperasi sebagai offtaker. Selanjutnya, Teten juga mendorong UKM yang potensi naik kelas, sekaligus bisa menambah jumlah wirausaha baru dari jumlah yang saat ini stagnan di angka 3,47 persen.

Terkait ini, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menuturkan sejak tahun 2020, Menteri Koperasi dan UKM sudah merelaksasi aturan penyederhanaan pengajuan LPDB-KUMKM melalui PermenkopUKM Nomor 04 Tahun 2020, dimana kewajiban jaminan tak ada lagi, serta syarat koperasi yang mengajukan dari 2 tahun beroperasi menjadi 1 tahun.

“Untuk relaksaksi jaminan, kami sedang menggalang kerja sama dengan Jamkrida, jika ada kekurangan jaminan dari koperasi bisa diantisipasi dengan Jamkrida. Selain itu Jamkrida menjadi partner bisnis karena mereka memiliki UMKM binaan, sehingga bisa dihubungkan,” katanya.

Saat ini, diakui Jarot, pembiayaan dana bergulir lewat skema syariah akan lebih banyak dan fokus di sektor riil.(Jef)

LPDB-KUMKM: Momentum Koperasi Syariah Tumbuh Positif di Tahun 2021

Jakarta:(Globalnews.id)— Tahun 2021 menjadi momentum yang sangat baik bagi gerakan koperasi syariah melebarkan sayap bisnisnya. Pasalnya ekosistem keuangan dan ekonomi syariah yang digencarkan pemerintah sudah mulai berjalan dengan baik.

Hal itu dibuktikan dengan berdirinya bank dengan hasil merger anak usaha BUMN yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kemudian terbantuknya sebuah organisasi besar berbasis syariah yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dua hal ini menjadikan ruang gerak koperasi syariah “semakin jelas” marketnya.

Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB -KUMKM), Ari Permana, menyampaikan bahwa pihaknya akan turut aktif dalam perkembangan koperasi syariah melalui penyediaan dana bergulir khusus untuk koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).

“Ini momentum yang baik bagi gerakan koperasi syariah dan BMT untuk memainkan perannya disaat kondisi pandemi dan ketika ekosistem keuangan syariah lagi bagus. Kita tahu Bapak Presiden kita sangat mendukung, Bapak Wapres jangan ditanya lagi,” kata Ari Permana saat ditemui di kantornya, Jumat (19/3/2021).

Dijelaskannya bahwa LPDB-KUMKM tahun ini menargetkan bisa menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah sebesar Rp900 miliar. Dia optimis target ini bisa tercapai karena saat ini “incoming call” atau proposal yang masuk sudah mulai mengalir deras.

Menurutnya, pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi mulai menambah modal kerjanya untuk menghadapi momentum bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sehingga potensi permintaan pembiayaan syariah kepada LPDB-KUKKM juga akan meningkat.

“Di triwulan I Tahun 2021, kita berusaha dapat mencapai target (pembiayaan syariah) sebesar Rp300 miliar, lalu triwulan II sekitar Rp600 miliar. Apalagi dengan momentum yang pas saat hari raya, biasanya sangat tinggi permintaan untuk penambahan modal kerja. Oleh karena itu LPDB-KUMKM hadir,” imbuh Ari.

Dijelaskannya, bahwa tren permintaan pembiayaan syariah di LPDB-KUMKM terus mengalami perbaikan. Diyakini ke depan, permintaan pembiayaan syariah akan semakin meningkat.

Terkait dengan realisasi pembiayaan dengan pola syariah di tahun 2020 lalu, Ari menyebutkan jumlahnya mencapai Rp854,65 miliar atau setara 102 persen dari target yang ditetapkan di awal sebesar Rp832,5 miliar. Jika dilihat dari klasifikasi mitra berdasarkan jenisnya, sebanyak 3 persen dari total dana bergulir merupakan lembaga keuangan non bank. Kemudian 76 persen adalah koperasi primer simpan pinjam, 1 persen koperasi primer sektor riil dan 21 persen lembaga keuangan bank.

“Realisasi pembiayaan syariah oleh LPDB-KUMKM tahun lalu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak LPDB-KUMKM berdiri. Koperasi syariah itu unik, sebab mereka terkomunitas sehingga mengenal satu sama lain. Ini suatu hal nilai plus dalam hal analisa, kita cukup mengecek melalui komunitasnya,” papar Ari.

Ari berharap agar koperasi-koperasi syariah atau BMT yang selama ini sudah menjadi mitranya tidak hanya berkutat pada bisnisnya semata yaitu mengucurkan pembiayaan bagi anggotanya. Namun mereka didorong juga bisa menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan bagi UMKM agar bisa naik kelas. Dengan begitu diharapkan koperasi syariah bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Konsentrasi kita adalah bagaimana teman-teman di gerakan koperasi syariah ini tidak hanya sekedar menjalankan simpan dan pinjam saja, namun memiliki value atau nilai yang lebih lagi agar dapat memberdayakan UMKM sehingga bisa naik kelas,” pungkasnya.(Jef)

LPDB-KUMKM Laksanakan Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Jakarta:(Globalnews.id)– Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengatasi dan menurunkan angka Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM bersama 2 (dua) satuan kerjanya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 8-10 Maret 2021 di Gedung KemenkopUKM Jakarta.

Kegiatan vaksinasi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KemenkopUKM, melibatkan 2.070 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 20 tenaga kesehatan (nakes). Pandemi Covid-19 yang telah mewabah lebih dari 1 (satu) tahun di Indonesia belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan dari kasus konfirmasi positif Covid19. Kendati demikian, LPDB-KUMKM selaku satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM tetap tidak mengurangi bahkan menghentikan kecepatannya dalam menggulirkan pinjaman/pembiayaan kepada pelaku Koperasi dan UMKM. LPDB-KUMKM terus bergerak secara profesional menjalankan tugas rutinnya, yakni menyalurkan dana bergulir ke seluruh Indonesia.

LPDB-KUMKM merupakan Badan Layanan Umum (BLU) KemenkopUKM turut menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Vaksinasi yang mengikutsertakan 346 orang peserta, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Subdivisi hingga seluruh pegawai, termasuk tenaga outsourcing di lingkungan LPDB-KUMKM. Selain itu, LPDB-KUMKM yang menjadi bagian dari penerima vaksin Covid-19 dikarenakan merupakan lembaga pelayanan publik yang memberikan pinjaman/pembiayaan kepada masyarakat sehingga membutuhkan fisik dan mental yang kuat dalam menghadapi situasi saat pandemi Covid-19.

Sebagai lembaga pelayanan publik, LPDB-KUMKM tetap menekankan seluruh karyawannya untuk terus menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Langkah 5M sebagai upaya protokol kesehatan tetap dilaksanakan secara ketat, di antaranya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Selain itu, LPDB-KUMKM tetap memberlakukan pembatasan jumlah karyawan yang masuk kantor (work from office) dengan menerapkan jadwal work from home (WFH) secara bergantian untuk seluruh karyawan. Dengan terus menerapkan langkah 5M, serta melakukan vaksinasi Covid-19 yang telah diinstruksikan pemerintah, maka diharapkan menjadi kunci sukses dalam mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin yang turut mengikuti vaksinasi Covid-19 mengatakan, tetap optimis sehat dan dapat terhindar dari virus Covid-19. Mengingat penyebarannya kini semakin meluas, dan dengan pola kerja di LPDB-KUMKM yang cukup tinggi untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga vaksinasi ini sangat dibutuhkan oleh seluruh pegawai. Ditambah, intensitas yang tinggi dari para pegawai yang melakukan dinas ke luar kota untuk bertemu dengan pelaku usaha koperasi, sehingga dengan adanya vaksinasi Covid-19, diharapkan dapat menciptakan fisik seluruh pegawai menjadi lebih kuat dan dapat terhindar dari Covid-19.

*Tenaga Kesehatan*

Salah satu tenaga kesehatan di Klinik Pratama KemenkopUKM dr Nitty Aidha menuturkan, terdapat beberapa alasan peserta yang tidak dapat divaksinasi. Antara lain, Penyintas Covid-19 yang belum sembuh dari virus selama 3 (tiga) bulan, memiliki riwayat penyakit berat seperti penyakit darah tingggi (hipertensi) yang tidak terkontrol atau tekanan darah lebih dari 180 mmHg, serta memiliki reaksi penyakit autoimun yang tidak dapat terkontrol dengan vaksin Covid-19.

“Setelah menggelar screening pra-vaksin selama 3 (tiga) hari di KemenkopUKM, terdapat 20 hingga 30 persen dari total peserta yang tidak dapat mengikuti vaksinasi. Mayoritas disebabkan oleh alasan-alasan di atas,” kata dr Nitty.

Selain itu, dengan terselenggaranya kegiatan ini, lanjut dr Nitty, diharapkan dapat terbentuk herd immunity community atau imunitas kekebalan kelompok untuk bersama-sama menjaga dan melawan virus Covid-19. Vaksinasi Covid-19 membentuk antibodi spesifik terhadap Covid-19, yang melindungi seseorang dari infeksi berat, namun tidak bisa 100 persen kebal terhadap virus tersebut.

Kegiatan vaksinasi di lingkungan KemenkopUKM melibatkan 20 orang tenaga kesehatan (nakes). Di antaranya, nakes dari Klinik Pratama Kementerian Koperasi dan UKM, nakes dari Klinik LPDB-KUMKM, serta nakes perbantuan dari Kementerian Perhubungan RI.(Jef)

LPDB-KUMKM Gandeng Kejari Pasuruan Agar Penyaluran Dana Bergulir Lebih Aman

Pasuruan:(Globalnews.id) – Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Jaenal Aripin menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, dengan berkomitmen menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku koperasi di seluruh Indonesia.

“Salah satu upaya memenuhi komitmen tersebut, kami menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam melakukan bimbingan teknis dan pengawasan dana bergulir,” kata Jaenal, di sela-sela acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (2/3).

Menurut Jaenal, bersama Kejari, LPDB-KUMKM ingin menyukseskan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Apalagi, sebagai lembaga pemerintah, LPDB-KUMKM diamanatkan menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tahun ini menargetkan Rp1,6 triliun dana bergulir ke koperasi.

Jaenal berharap, kerja sama ini bertujuan agar penyaluran dana bergulir ini ada kepastian pengembalian dari mitra LPDB-KUMKM. Selain itu, Kejari dan Dinas Koperasi dan UKM sebagai pelaksana lokal dapat mendampingi mitra saat penyerapan dana bergulir secara lancar, baik, dan aman.

“Kami harap ada bimbingan teknis sebelum proses pencairan kepada calon mitra binaan bersama Kejari Kabupaten Pasuruan. Dan setelah pencairan, ada pendampingan, pembinaan dan pengawasan bersama-sama,” imbuh Jaenal.

Lebih dari itu, penyerapan dana bergulir di Kabupaten Pasuruan juga dapat terakselerasi cepat. “Saya juga berharap hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mitra koperasi sehingga berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, khususnya di Kabupaten Pasuruan,” tandas Jaenal.

Jaenal pun mencontohkan koperasi ternak dan penggemukan sapi yang ada di Kabupaten Pasuruan potensial untuk dikembangkan. “Kita akan fokus pada koperasi sektor riil, seperti koperasi penggemukan sapi tersebut,” ujar Jaenal.

Khusus di Kabupaten Pasuruan, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sejak 2008 hingga 1 Maret 2021 sebesar Rp218 miliar dengan 15 mitra koperasi. “Tahun ini, LPDB-KUMKM akan bekerja sama dengan 30 Kejari di seluruh Indonesia,” kata Jaenal.

Sebelumnya, LPDB-KUMKM telah melakukan kerja sama serupa dengan Kejari Bogor, Sukabumi, Bandung, Malang (Jatim), dan Bulungan (Kalimantan Utara).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan Ramdhanu Dwiyantoro mengatakan seluruh jajarannya siap mengawal penyaluran dana bergulir di wilayahnya. “Kita akan mendampingi LPDB-KUMKM secara detail sejak awal sampai proses penyaluran,” tegas Ramdhanu.

Dengan begitu, Ramdhanu berharap penyaluran dana bergulir di Kabupaten Pasuruan bisa sesuai aturan yang berlaku. “Kerja sama Kejari dan LPDB-KUMKM harus ditegaskan dari proses awal sampai akhir dana bergulir itu diberikan,” ucap Ramdhanu.

*Pasuruan Sebagai Kabupaten Koperasi*

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menegaskan bahwa seluruh jajarannya berkomitmen menjadikan Pasuruan sebagai Kabupaten Koperasi. “Kita memiliki banyak Koperasi Pondok Pesantren atau Koppontren yang potensial untuk dikembangkan,” kata Irsyad.

Terlebih lagi, lanjut Irsyad, dengan jumlah desa sebanyak 365 desa, wilayahnya memiliki potensi ekonomi di sektor perkebunan (kopi dan tembakau), pertanian, dan peternakan.

Untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, Bupati Pasuruan akan fokus pada pengembangan koperasi. “Saya berharap dengan program-program kemasyarakatan yang kita miliki, koperasi di Pasuruan, khususnya Koppontren, harus bisa lebih maju lagi,” kata Irsyad.

Di samping itu, Irsyad juga akan fokus mengembangkan kopi khas Pasuruan dengan brand “Kopi Kapiten” melalui koperasi. “Saya berharap MoU antara LPDB-KUMKM dengan Kejari Kabupaten Pasuruan bisa membangun koperasi bagus berkualitas di Kabupaten Pasuruan,” pungkas Irsyad.(Jef)

Dana Bergulir LPDB-KUMKM Diharapkan Menjangkau Lebih Banyak Koperasi

Jakarta:(Globalnews.id)- Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dinilai sangat penting. Oleh karena itu, penyaluran dana bergulir ke depan diharapkan menjangkau lebih banyak koperasi.

“Kalau pendanaan dari LPDB-KUMKM bisa menjangkau lebih banyak koperasi kemudian juga dengan biaya yang murah dan dengan akses yang lebih mudah, tentu akan berdampak pada kemajuan koperasi itu sendiri,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim usai melantik Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM di Jakarta, Senin (1/3/2021).

LPDB-KUMKM pada tahun 2021 menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar kurang lebih Rp 2 Triliun, dengan fokus utama kepada koperasi sektor riil. Selain dana bergulir reguler, LPDB-KUMKM juga menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Untuk tahun ini belum ada informasi apakah ada PEN lagi, karena masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan ada penugasan lagi sehingga koperasi akan lebih luas kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah,” ujar Arif.

Dalam kesempatan itu, Arif melantik Ahmad Zabadi dan Agus Santoso sebagai Anggota Dewan Pengawas LPDB-KUMKM masa bhakti 2021-2022. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas pada LPDB-KUMKM.

Ahmad Zabadi saat ini masih menjabat sebagai Deputi Perkoperasian pada Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan Agus Santoso menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Rully Nuryanto dan Luhur Prajarto yang masing-masing menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM serta para Direksi dan Kepala Divisi dilingkup LPDB-KUMKM.

“Tentu Dewan Pengawas ini peranannya sangat penting dan LPDB-KUMKM sekarang mengelola anggaran cukup besar bahkan kemarin ada namanya PEN sehingga semangatnya agar capaian kinerja sesuai dengan target. Yang kedua kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan ini menjadi perhatian pak Menteri,” katanya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pelantikan Dewan Pengawas baru ini sebagai momentum yang tepat untuk memperkuat sumber daya manusia, sekaligus menambah amunisi baru dalam menunjang kinerja Lembaga di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

“Dengan kondisi seperti ini memang perlu penguatan karena kalau tidak ada penguatan dengan kondisi yang masih berat di lapangan, kami LPDB-KUMKM juga berat. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya Dewan Pengawas yang baru ini dapat memberikan suatu energi positif untuk LPDB-KUMKM karena tahun ini tidak mudah, di mana tahun ini fokus kita ke sektor riil,” ucap Supomo.

Pelantikan Dewan Pengawas baru ini menurut Supomo, juga sebagai respon Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam melihat peran LPDB-KUMKM dalam mendukung program Pemerintah, yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Jadi sangat tepat momentum ini. Terima kasih kepada Pak Menteri karena sangat concern dan melihat situasi terutama di LPDB-KUMKM,” ujar Supomo.(Jef)

Sesmenkop UKM Lantik Deputi Perkoperasian dan Stafsus MenkopUKM Menjadi Anggota Dewas LPDB – KUMKM

Jakarta: (Globalnews.id)- Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM) Arif Rahman Hakim melantik Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dan Staf Khusus MenkopUKM.Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM).

” Semangat dari pelantikan dua anggita Dewas LPDB KUMKM ini adalah agar kinerjanya LPDB KUMKM sesuai dengan target dan memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan,” kata SekemenkopUKM Arif Rahman Hakim, usai pelantikan dewas LPDB KUMKM di Jakarta Senin (1/3/2021)

SeskemenkopUKM mengatakan saat ini anggaran yang dikelola LPDB KUMKM semakin bertambah terlebih dengan adanya tugas tambahan menyalurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 lalu.

” Kita di KemenkopUKM memiliki target modernisasi koperasi dimana salah satu unsurnya adalah pembiayaan. Dengan pembiayaan yang dikelola LPDB khususnya buat koperasi dan biaya yang lebih murah, tentu akan berdampak pada kemajuan koperasi itu sendiri,” kata Seskemenkop Arif Rahman.

Apalagi tambahnya dari dari laporan akuntabilitas, kinerja dari LPDB KUMKM diniilai sudah on the track dan kemarin pada 2020 dipercaya menyalurkan program PEN yang tercapai 100 persen. ” Untuk PEN tahun ini belum ada informasi apakah ada PEN lagi atau tidak, , masih dalam pembahasan. Mudah mudahan ada penugasan lagi sehingga koperasi akan lebih luas kemungkinan mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah,” harap SeskemenkopUKM.

Energi Positif

Sementara itu Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo mengatakan dalam kondisi saat ini LPDB KUMKM memerlukan penguatan agar tetap bisa menjalankan fungsinya secara optimal. “Dengan adanya anggota Dewas yang baru ini daoat memberikan suatu energi posirif buat LPDB karena tahun ini juga tidak mudah dimana tahun ini fokus kita ke sektor riil,” kata Dirut Supomo.

Jadi tambah Supomo, pelantikan anggota Dewas LPDB KUMKM yang baru ini, sangat tepat momentumnya. “Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Menteri karena sangat concern dan melihat situasi terutama di LPDB KUMKM,” ujar Supomo.

“Selain penguatan dari sisi SDM juga dari segi wacana kita secara internal dan kita memberikan suatu amunisi tehadap komunitas komunitas yang ada diluar yang harus kita garap. Jadi kalau kita tak punya partner yang lebih punya kapasitas mumpuni kita berat,” kata Supomo.

Dirut LPDB KUMKM Supomo menambahkan Untuk PEN pada tahun 2021 masih digodok terus, tetapi LPDB tetap menjalankan program PEN. Sementara untuk penyaluran reguler , LPDB KUamKM punya target kurang lebih sekitar Rp 2 triliun. “Jadi ada tambahan PEN atau tidak LPDB tetap melaksanakan program PEN. Itu arahan pak menteri,” pubgkasnya. (Jef)