Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

MenKopUKM: JakCloth Summerfest Reload Perkuat Industri Fesyen UMKM

Jakarta:(Globalnews.id)-Event lokal clothing terbesar di Indonesia, JakCloth Summerfest Reload kembali digelar 5-9 Juli 2023 di Senayan, Jakarta. JackCloth merupakan wadah bagi inovasi, inspirasi, dan kolaborasi luar biasa para pelaku UMKM bidang fesyen.

“JakCloth bukan lagi hanya sebuah event, melainkan platform, bahkan agregator produk fashion terbaik lokal, ” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan JakCloth Summerfest Reload di Jakarta.

Menteri Teten mengatakan JakCloth telah menjadi event lokal clothing terbesar di Indonesia yang mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). KemenKopUKM memberikan dukungan pembiayaan melalui KUR dalam pembelian bahan baku kolektif, produksi bersama, gudang bersama, sampai dengan pembelian booth di event JakCloth agar UMKM semakin bisa mengakses pasar.

MenkopUKM mengatakan dukungan ini merupakan bentuk nyata bagaimana pemerintah juga merespon kebutuhan UMKM di Indonesia.

Ditegaskannya, industri fesyen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 18% dari perolehan PDB Indonesia berasal dari sektor ini dan menyumbang 66% dari total nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia.

“Angka-angka ini membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh industri fesyen di Indonesia, dan JakCloth hadir sebagai wujud nyata dari keberhasilan ini. Perputaran ekonomi yang terjadi di setiap acara JakCloth dapat mencapai hingga milyaran rupiah, ” kata Menteri Teten.

Misalnya, pada acara Lebaran Tour, JakCloth bekerja sama dengan ribuan UMKM Clothing untuk mengunjungi 13 kota besar di Indonesia. Banjarmasin, Malang, Bekasi, Samarinda, Lampung, Surabaya, dan kota-kota lainnya menjadi saksi perkembangan pesat industri fashion di Indonesia. Setiap acara JakCloth melibatkan lebih dari 300 brand UMKM lokal dengan transaksi mencapai Rp200 miliar.

Tak bisa ditampilkan, acara ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi UMKM yang terlibat, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih luas.

“Di sinilah peran agregator sebagai kunci mengonsolidasikan naik kelasnya UMKM Indonesia, ” kata Menteri Teten.(Jef)

MenKopUKM: Pendidikan Vokasi di Kampung Ilmu Harus Mampu Lahirkan Skill of Life

Purwakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berharap Kampung Ilmu yang dikembangkan di Purwakarta mampu melahirkan masyarakat yang memiliki Skill of Life, melalui pendidikan vokasi.

“Saya juga berharap Kampung Ilmu sebagai sentra pendidikan alternatif terus berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan nasional,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, saat berdialog dengan Sosiolog Imam Prasodjo dan para pihak, di Kampung Ilmu, Desa Cisarua, Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (6/7).

Intinya, dunia pendidikan bukan sekadar menciptakan lulusan sebagai pencari kerja, melainkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. MenKopUKM Teten menambahkan, ada sekitar 3,5 juta orang lulusan pendidikan formal masuk ke bursa kerja pertahun, dimana 1,7 juta diantaranya adalah sarjana.

Tapi, dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen saja, hanya mampu terserap sebanyak 2 juta orang. Artinya, ada sekitar 1,5 juta yang menganggur.

Belum lagi, 97 persen lapangan kerja yang ada, disediakan sektor-sektor informal atau usaha mikro, seperti penjaga warung, pedagang bakso, dan sejenisnya. “Dengan kondisi seperti itu, mencetak lulusan yang memiliki skill of life, menjadi teramat penting,” ucap Menteri Teten.

Oleh karena itu, MenKopUKM mengatakan, keberadaan Kampung Ilmu bukan sekadar mengajari sesuatu, seperti berternak, bertani, berkebun, dan lainnya. “Harus lebih dari itu, yakni bagaimana penerapan model bisnisnya,” ucapnya.

Bagi MenkopUKM, harus ada model bisnis yang bisa membuat peternakan dan pertanian yang dikembangkan di Kampung Ilmu mampu produktif, efisien, meningkatkan kesejahteraan petani/peternak, hingga mampu menyuplai kebutuhan pangan daerah dan nasional.

“Untuk mencapai skala ekonomi, jangan ada lagi petani-petani berlahan kecil berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus dikonsolidasikan dalam sebuah wadah koperasi,” kata MenKopUKM.

Ia mencontohkan, konsolidasi petani pisang di Tenggamus, Lampung, yang melibatkan ribuan petani dengan total lahan sebanyak 600 hektare. Begitu juga di Bener Meriah, Aceh, yang setelah mengkonsolidasikan banyak petani pisang hingga mampu berlahan 1000 hektare.

Contoh lain adalah Koperasi Pondok Pesantren Al It-tifaq di Ciwidey, Bandung, yang mampu mengkonsolidasikan sekitar 1200 petani sayur-mayur. “Di sana, koperasi yang membeli produk sayur milik petani, kemudian koperasi yang menjualnya ke banyak minimarket dan pasar moderen,” kata MenKopUKM.

Dengan begitu, kata MenKopUKM program pertanian atau peternakan dikembangkan secara terencana. Dengan model seperti itu, tercipta kepastian harga dan juga pasar. “Dengan konsolidasi petani atau peternak, akan lebih mudah terhubung dengan offtaker dan juga lembaga pembiayaan,” katanya.

Small Berjejaring

Dalam kesempatan yang sama, Imam Prasodjo sepakat dengan MenKopUKM, dimana konsep usaha yang akan dikembangkan di Kampung Ilmu adalah Small Berjejaring. “Bahkan, kami terus mendorong sekolah-sekolah formal membuat unit-unit usaha yang berkaitan erat dengan masyarakat sekitar,” kata Imam.

Imam bercerita, Kampung Ilmu yang digagasnya melalui Yayasan Nurani Dunia, dikembangkan dengan tujuan untuk membangun karakter, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta tempat berbagi pengalaman yang diselenggarakan secara partisipatif dan integratif.

Kampung Ilmu adalah konsep pengembangan komunitas atau masyarakat yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan keterampilan hidup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di sekitar mereka.

“Kampung Ilmu merupakan kawasan pendidikan transdisiplin hybrid formal-informal,” kata Imam.

Dalam Kampung Ilmu, kata Imam, masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah lokal, menemukan solusi inovatif, dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

Terintegrasi dengan gedung pendidikan formal SMK Negeri Tegalwaru tersebut, sejumlah area pendidikan terapan fungsional juga dibangun di penjuru desa. “Ada Rumah Inspirasi, tempat pelatihan budidaya ikan. Ada Kebun Impian, tempat pengolahan sampah organik, budidaya maggot, dan pengolahan air,” kata Imam.

Ada Saung Kembar sebuah camping ground, tempat berbagai aktivitas pemuda. Vila Kambing Cigadog yang menjadi sentra peternakan kambing perah sebagai tempat rintisan pemberdayaan warga.

Tak ketinggalan, ada Rumah Digital. “Tempat ini akan digunakan sebagai pusat pelatihan teknologi informasi. Dan sedang dibangun Gedung SBI, sebagai gedung pertunjukan sekaligus ruang serba guna,” kata Imam.

Selain di Purwakarta, Jawa Barat, konsep Kampung Ilmu telah menyebar ke Jawa Tengah, tepatnya di beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap dengan nama Kampung Ilmu Serayu Network.(Jef)

MenKopUKM: Ada Potensi Belanja Produk Lokal Rp2.000 Triliun yang Harus Dioptimalkan UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan ada potensi belanja produk UMKM lokal mencapai Rp2.000 triliun yang berasal dari pemerintah (Rp500 triliun), BUMN (Rp500 triliun), Ibu Kota Nusantara atau IKN (Rp400 triliun), swasta dan usaha besar (Rp400 triliun), serta dari pihak lainnya yang harus dioptimalkan oleh pelaku UMKM.

“Ini peluang dan harus digarap agar semakin banyak produk UMKM yang masuk rantai pasok industri, baik nasional maupun global,” kata MenKopUKM, pada pembukaan acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7).

Oleh karena itu, Menteri Teten mengapresiasi gelaran Inabuyer 2023 ini yang banyak melahirkan penandatanganan kerja sama bisnis antara pelaku UMKM dengan pemerintah (K/L), BUMN, hingga swasta besar.

Sebanyak 23 BUMN dan 15 Kementerian/Lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar, akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dan terstandardisasi.

“Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan juga offtaker. Bahkan, bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UMKM,” ucap MenKopUKM.

Menurut Menteri Teten, setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh UMKM dengan masuk ke dalam rantai pasok industri. Pertama, memudahkan pihak perbankan mengucurkan kreditnya ke UMKM. “Ketika ada kepastian pasar bagi produk UMKM, maka perbankan menjadi yakin dan tidak ragu lagi untuk membiayai bisnis UMKM,” kata MenKopUKM.

Manfaat kedua, kata MenKopUKM, dengan masuk ke dalam rantai pasok industri maka akan ada peningkatan kualitas standar produk UMKM. “Ada pendampingan bagi UMKM dalam meningkatkan standar produk. Kami bantu UMKM dalam hal itu. Sebab kalau bukan kita yang membeli, lalu siapa lagi,” ucap Menteri Teten.

MenKopUKM juga optimistis Inabuyer B2B2G Expo 2023 ini mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal. Diantaranya, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UMKM menjadi pemasok bahan pendukung dan bahan utama, hingga memberikan pendampingan standarisasi produk UMKM.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebutkan event seperti ini harus lebih sering diselenggarakan. Apalagi karena sudah banyak produk UMKM yang memiliki kualitas setara dengan produk pabrikan usaha besar.

“UMKM harus naik kelas, sehingga produk mereka mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih lagi, kita akan memiliki bonus demografi yang luar biasa besar yang harus dioptimalkan,” ucap Hendrar.

Kepala LKPP pun mengajak pelaku UMKM masuk ke dalam e-katalog pemerintah untuk memasarkan produknya karena ini merupakan ceruk pasar yang besar melalui APBN dan APBD. “Manfaat masuk e-katalog diantaranya adalah UMKM bisa bertransaksi dengan K/L dan Pemda. Juga, meningkatkan transaksi belanja produk dalam negeri,” kata Hendrar.

Terobosan Baru

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menegaskan, Inabuyer 2023 ini merupakan terobosan dalam percepatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Lebih dari itu juga untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, mendorong UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, memperluas peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.

“Produsen lokal harus mampu mengisi kebutuhan barang yang selama ini diimpor alias substitusi impor. Saya juga berharap Smesco Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan B2B, juga B2G,” ucap Budihardjo.

Pameran tersebut ditargetkan mampu mendatangkan 5.000 pengunjung perhari dan tercatat mengikutsertakan sekitar 100-an asosiasi UMKM, hingga lebih 200 buyer dan exhibitor.(jef)

MenkopUKM Berharap KKN-PPM UGM Fokus Optimalkan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki berharap program pengabdian masyarakat Universitas Gajah Mada (UGM) lebih difokuskan untuk mengoptimalkan sektor ekonomi yang berbasis keunggulan lokal dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, hingga memperkuat hilirisasi.

“Nanti, di desa-desa, para mahasiswa akan bertemu dengan para pelaku UMKM seperti perajin, pedagang warung, petani kecil, dan sebagainya. Saya berharap para mahasiswa bisa membantu dalam pengembangan usaha mereka,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, pada acara Penerjunan KKN-PPM UGM Periode 2 Tahun 2023, di Yogyakarta, Jumat Sore (23/6).

Di depan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Ova Emilia, dan sekitar 7.700 mahasiswa UGM peserta KKN-PPM, Menteri Teten mengajak para mahasiswa untuk mulai belajar menjadi wirausaha.

“Untuk mewujudkan Roadmap Besar 2045 Indonesia menjadi negara maju dan lima kekuatan ekonomi dunia, rasio kewirausahaan harus minimal 4 persen dari total jumlah penduduk,” ucap MenkopUKM.

Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Bandingkan dengan Singapura yang sudah menembus level 8,6 persen, Malaysia dan Thailand sudah di atas 4 persen. Bahkan, negara-negara maju lainnya sudah berada di angka 12 persen.

“Melalui KKN-PPM ini, mahasiswa bisa terinspirasi pengembangan ide bisnis baru atau mengagregasi usaha-usaha kecil dengan membangun plattform aplikasi usaha,” kata Menteri Teten.

Terlebih lagi, saat ini, banyak negara sedang berlomba mencari keunggulan domestiknya untuk dikembangkan. “Para mahasiswa memantau hal itu di lapangan, apa keunggulan domestik di wilayah KKN-PPM masing-masing,” kata MenkopUKM.

Sementara Prof Ova Emilia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen agar mahasiswa UGM memiliki perhatian tinggi kepada masyarakat. “Program kebanggaan kami ini bukan hanya pengabdian, tapi juga pengembangan karakter agar memiliki jiwa empati yang tinggi,” kata Prof Ova.

Lebih dari itu, program KKN-PPM ini juga merupakan kiprah UGM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat, hingga membangun karakter kebangsaan.

“Lewat program ini juga kami berharap para mahasiswa peserta KKN-PPM mampu membuat kajian-kajian sekaligus memberikan solusi terbaik,” ucap Prof Ova.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap mahasiswa melalui KKN-PPM bisa menambah ilmu pengetahuan, membantu, dan berdialog dengan masyarakat yang ada di desa-desa.

“Ini harus bisa memunculkan aspirasi dari masyarakat dan mendorong mahasiswa mengerti persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” kata Sri Sultan. (Jef)

MenKopUKM: Percepat Digitalisasi Layanan Bantuan Hukum bagi UMK

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, digitalisasi layanan bantuan dan pendampingan hukum untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perlu segera dipercepat untuk diimplementasikan agar pelaku UMK dapat dengan mudah berkonsultasi terkait urusan hukum.

Pada tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menginisiasi terbangunnya sistem layanan bantuan dan pendampingan hukum secara online. Sistem ini dapat berfungsi untuk menyediakan akses bagi UMK dalam mendapatkan fasilitasi perlindungan hukum secara online.

“Dengan digitalisasi, pelaku UMK dapat dengan mudah berkonsultasi dan menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya,” kata Menteri Teten secara virtual, saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMK yang diselenggarakan oleh KemenKopUKM, Jumat (23/6).

Menteri Teten menjelaskan, pelaku UMK mendominasi struktur pelaku usaha dalam perekonomian nasional. Namun karena karakteristiknya, UMK masih kerap menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya, termasuk permasalahan di bidang hukum.

“Sebagaimana amanat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah (pusat maupun daerah) wajib memberikan akses perlindungan hukum bagi pelaku UMK. KemenKopUKM hadir memberikan akses perlindungan hukum melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK,” ujar MenKopUKM.

Ia juga menambahkan, perlu ada sinergi dan kolaborasi secara nyata dalam memberikan literasi hukum agar dapat bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Untuk itu pihaknya mendorong stakeholder terkait, untuk bersinergi dan kolaborasi secara nyata untuk memberikan literasi hukum, sekaligus layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, KemenKopUKM berupaya hadir untuk merespons dan membantu para pelaku UMK mendapatkan perlindungan hukum dalam usahanya.

“Sejak tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan fasilitasi dan akses layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK,” kata Yulius.

Lebih jauh, kata Yulius, dalam rangka optimalisasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, KemenKopUKM melalui Deputi Usaha Mikro melakukan penandatanganan kerja sama, dengan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, LBH Yogyakarta, PT Justika Media Indonesia dan Law Office Pontoelaeng Rumambi & Associates, pada Jumat (23/6) dalam acara Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMK.

“Penandatanganan kerja sama ini untuk meningkatkan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK. Termasuk kami juga akan melibatkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang terdapat di Pengadilan Negeri seluruh wilayah Indonesia yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung,” kata Yulius.

Senada dengan Menteri Teten, Pengacara Todung Mulya Lubis selaku Narasumber dalam Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMK mengatakan, hadirnya era digitalisasi dapat memudahkan pelaku UMK untuk berkonsulitasi.

“Digital platform penting bagi UMK untuk dimaksimalkan, dan dapat menumbuhkan kesadaran baru bahwa mereka tidak sendirian, mereka punya tempat untuk mengadu. Saya yakin digital platform bisa bermanfaat bagi pelaku UMK,” ujar Todung.

Julian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menambahkan, bantuan hukum terhadap pelaku UMK harus dioptimalkan, menurutnya pelaku UMK merupakan pahlawan ekonomi Indonesia termasuk saat krisis melanda.

Ia menambahkan pelaku UMK perlu diberi literasi hukum, seperti bagaimana cara pembuatan surat perizinan, sertifikasi halal, dan lainnya.

“Pengoptimalan layanan bantuan hukum adalah semangat pemberdayaan, dan semangat transformasi atas kesadaran hukum, diantaranya dengan menciptakan paralegal-paralegal yang andal untuk menyelesaikan masalah hukum dalam komunitas pelaku UMK. Hal inilah yang dapat mendorong UMKM untuk berkembang,” kata Julian.(Jef)

KemenKopUKM Hadirkan UMKM Masa Depan dalam Perayaan Hari UMKM Nasional 2023 di Surakarta

Surakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) siap menghadirkan model UMKM masa depan dalam acara perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 pada 12 Agustus di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Surakarta dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari UMKM Nasional, mengingat keterlibatan aktif UMKM yang sangat besar dalam setiap kegiatan Pemerintah yang ada di Surakarta.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, perayaan Hari UMKM Nasional menjadi momen penting, karena kontribusi UMKM terhadap negara yang begitu besar. Sepanjang tahun 2022, UMKM telah menyumbang PDB sebesar 60 persen. UMKM jugalah yang menyediakan lapangan kerja hingga 97 persen.

“Di saat pandemi, UMKM pun menjadi penopang ekonomi negara di mana UMKM juga sendiri mengalami keterpurukan. Namun tetap bisa bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ungkapnya dalam konferensi pers launching Perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 yang mengangkat tema ‘Transformasi UMKM Masa Depan,’ di kantor Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (14/6).

Peran UMKM yang begitu penting tersebut mendorong KemenKopUKM untuk dapat mewujudkan UMKM yang lebih dekat dengan teknologi dan digitalisasi serta mampu memanfaatkan kreativitas untuk menghadapi tantangan di masa depan.

MenKopUKM menegaskan, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan UMKM Masa Depan yang inovatif dan berbasis teknologi seperti mendorong UMKM Onboarding Digital, serta pemanfaatan e-commerce sebagai media pemasaran.

Tercatat hingga Desember 2022 UMKM yang telah Onboarding Digital sebanyak 3,1 juta UMKM merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan 26 Kementerian/Lembaga UMKM.

“Tak hanya itu, upaya selanjutnya dalam mengembangkan UMKM ke arah teknologi yang lebih maju adalah melakukan inovasi perluasan akses permodalan dengan skema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan memberikan pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per orang,” jelasnya.

Kemudian perluasan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar/BUMN untuk mendorong industrialisasi berbasis bahan baku lokal serta menjadi penggerak ekonomi dalam rantai nilai global (Global Value Chain). Sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi kemitraan strategis antara UKM dengan BUMN data per triwulan I Tahun 2023 telah tercapai kemitraan sebesar 5.022 UMKM dengan nilai kerja sama sebesar Rp4,9 triliun.

“Namun memang jumlahnya masih kecil atau sekitar 7 persen UMKM yang telah masuk ke rantai pasok industri atau bermitra dengan usaha besar. Kami punya target, supaya jumlah ini terus diperbesar,” kata Teten.

KemenKopUKM katanya, juga berupaya membuka akses pembiayaan kepada UMKM. Mengingat porsi kredit perbankan terhadap sektor mikro ini masih rendah yaitu sebesar 21 persen dibanding negara lain yang cukup jauh.

“Presiden Jokowi menargetkan paling tidak target perbankan bisa menyalurkan kredit ke UMKM itu sampai 30 persen. Hal ini yang perlu diupayakan. Kalau UMKM dipaksa harus menggunakan jaminan jelas UMKM tak punya aset. Maka perbankan diimbau mengadopsi pendekatan credit scoring yang jauh lebih efektif, jangan kalah dengan fintech. Credit scoring bagus untuk meminimalisir moral hazard,” kata Menteri Teten.

Ia melanjutkan, UMKM di masa depan nantinya harus mampu menghasilkan produk berkualitas terstandardisasi yang memperhatikan inovasi, desain, pengemasan produk, hingga kontinuitas produksinya. Pelaku UMKM harus memiliki sikap yang terbuka terhadap perbaikan kualitas produknya agar dapat berdaya saing di pasar lokal, domestik, ataupun luar negeri.

*Kolaborasi Kota Surakarta*

Hari UMKM Nasional Tahun 2023 di Surakarta kata Menteri Teten, menjadi wujud apresiasi terhadap kota yang memiliki keberagaman budaya yang kaya dan memiliki semangat kolaboratif yang tinggi. UMKM di Kota Surakarta telah terbukti mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menghadirkan inovasi yang kreatif dalam produk dan layanan mereka.

Pada 2022 PDRB Kota Surakarta tumbuh sebesar 6,25 persen. Di mana angka ini mengalami tren yang positif semenjak 2020, yang didominasi pada industri Penyediaan Makan dan Minum yaitu sebesar 43,62 persen, di mana pelakunya adalah UMKM.

“Kota Surakarta telah menjadi pusat ekosistem digital dengan meningkatkan kolaborasi dan kreativitas,” kata MenKopUKM.

Tercatat wadah-wadah kolaborasi seperti Solo Creative Hub, Solo Techno Park, Hetero Space, dan Lokananta Records merupakan sedikit dari wadah kolaborasi para komunitas dan UMKM di Kota Surakarta.

MenKopUKM menekankan, kolaborasi yang kuat antara pelaku UMKM, pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan akan menciptakan ekosistem yang menggairahkan bagi pertumbuhan UMKM.

“Saya berharap upaya ini terus berlanjut. Dan dalam rangka memperkuat UMKM di Kota Surakarta dan di seluruh negeri, saya mengajak seluruh Kementerian/Lembaga, Dinas Koperasi dan UKM, BUMN, Usaha Besar, UMKM, ABDSI, dan Asosiasi Pembina UMKM lainnya untuk berpartisipasi pada Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus 2023,” ucap Menteri Teten.

Di kesempatan yang sama, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menuturkan, pascapandemi COVID-19, Surakarta aktif menggelar berbagai kegiatan untuk membangkitkan UMKM dari masa terpuruk.

“Setiap weekend Surakarta tak pernah putus event sampai Agustus. Kami juga memberikan berbagai fasilitas kepada UMKM mulai dari pendampingan, perizinan, NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal, dan lainnya. Saya juga setuju, sesuai arahan MenKopUKM, supaya ke depannya bukan hanya UMKM sektor food and beverage (FnB) saja, tetapi juga ke sektor yang lain,” katanya.

Perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 di Surakarta, rencananya akan diselenggarakan di Lapangan Pamedan Mangkunegara, mulai 10-13 Agustus 2023.

Puncaknya Hari UMKM Nasional akan digelar pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan ratusan UMKM yang ada di berbagai daerah, serta partisipasi UMKM dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L/).

RI-Korsel Sepakat Bangun Ekosistem ICT Dukung UKM Go Global

Jakarta:(Globalnews.id)- Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Pemerintah Republik Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk bersama membangun ekonomi dan bisnis UKM, khususnya di bidang Teknologi Informasi (Information and Communication Technology/ICT) agar mampu meningkatkan kapasitas dan level UKM hingga go global.

“Kami sudah ada kerja sama dengan Korea Selatan terutama di bidang teknologi yaitu pengembangan startup. Di mana Indonesia menjadi negara ke-5 yang memiliki jumlah startup terbanyak mencapai 2.600. Ini adalah potensi yang akan dikerjasamakan dengan Korsel untuk membawa startup juga UKM Indonesia go global,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara 2023 Indonesia Korea ICT Business & Contents Partnership yang diselenggarakan oleh Ministry of Science and ICT Republic of Korea di Fairmont Hotel Jakarta, Selasa (6/6).

Hadir bersama MenKopUKM, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah. Sementara dari Korsel hadir The 2nd Vice Minister, Ministry of Science and ICT Republic of Korea Park Yun Kyu, dan Duta Besar Lee Jang-geun dari Kantor Perwakilan Korea Selatan untuk ASEAN.

MenKopUKM Teten Masduki mengapresiasi komitmen Pemerintah Republik Korea, khususnya Kementerian Ilmu Pengetahuan, Informasi, Komunikasi, dan Teknologi dalam menjajaki peluang dan kerja sama di bidang digitalisasi UKM.

Sebelumnya, dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Korea, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian UKM dan Start-Up Republik Korea pada 13 November 2022 di Bali.

Melalui Nota Kesepahaman ini, Menteri Teten menyampaikan bahwa Indonesia dan Korea telah mengimplementasikan beberapa program atau kegiatan. Antara lain Green Business Center, Knowledge Sharing Program (KSP), Official Development Assistance (ODA) Project, Korea-ASEAN Business Model Competition, dan Ecothon Indonesia.

Menurut Menteri Teten, beberapa potensi kerja sama bilateral yang bisa ditindaklanjuti antara Indonesia dan Korea, seperti Program Business Matching dan kegiatan konsultasi dengan para ahli, lembaga penelitian, dan UKM Korea untuk membangun jaringan inovasi dan membantu pengembangan teknologi, terutama di industri yang menjadi prioritas kedua negara, seperti mobil elektrik, perangkat elektronik pintar, bioteknologi, dan pemrosesan makanan.

Selain itu, ada juga seminar mengenai peningkatan kapabilitas, daya saing, dan inovasi UKM di Indonesia dan Korea melalui teknologi dan digitalisasi. Kemudian lokakarya bersama untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat meningkatkan akuntabilitas bisnis dan kepercayaan konsumen.

“Terutama dalam mendorong penggunaan perdagangan elektronik, perlindungan konsumen daring, dan keamanan dunia maya yang melibatkan bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” ucap Menteri Teten.

Selanjutnya, dukungan terhadap ekosistem digital di Indonesia melalui pembentukan inkubator bisnis dengan menyediakan bantuan teknis, penelitian dan pengembangan, infrastruktur, serta kerja sama antara UKM Korea dan Indonesia.

“Saya ingin menggarisbawahi, pentingnya pembentukan ekosistem digital bagi UKM kita. Dengan digitalisasi, kita dapat memberdayakan individu dan komunitas, agar UKM kita dapat berkembang dalam skala global,” katanya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, The 2nd Vice Minister, Ministry of Science and ICT Republic of Korea Park Yun Kyu yang mengatakan, berbagai pihak sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara kemitraan IT bisnis dan konten hari ini, sehingga diharapkan ada hasil terbaik bagi perusahaan Korsel di bidang ICT dan konten.

“Indonesia sebagai negara mitra utama dan mitra bisnis Korsel, telah kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tahun in adalah tahun yang sangat bermakna karena hubungan diplomatik Korea antara Indonesia menginjak usia ke 50 tahun,” kata Yun Kyu.

Ia melanjutkan, perusahaan-perusahaan di bidang Smart City, perlindungan informasi, dan konten yang berpartisipasi dalam acara hari ini adalah yang memimpin inovasi digital di Korea berdasarkan teknologi dan layanan terbaik, tujuan menghadiri acara hari ini yaitu demi kemajuan bersama, melalui kerja sama dengan perusahaan Indonesia di bidang digital.

“Saya berharap, kerja sama hari ini akan memberikan peluang kerja sama dan peluang bisnis baru antara kedua negara di bidang ICT dan konten, serta memperkuat kerja sama kedua negara. Kami juga berkomitmen melakukan investasi di bidang ICT di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menambahkan, melalui program factory sharing di KemenKopUKM, pihaknya bersama Pemerintah Korsel siap melakukan research and development (R&D) untuk bersama-sama mengembangkan level baru bagi koperasi di Indonesia.

“Keberadaan riset kedua negara sangat penting. Tidak heran Korsel menjadi salah satu mitra negara yang sangat penting. Untuk itu kami siap menaikkan level UKM dan koperasi Tanah Air,” ujar Tri Handoko.(Jef)

MenKopUKM Dukung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Bangun Ekonomi Umat Lewat Entrepreneurship

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung pengembangan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, terutama agar bisa menjadi center of execellent yang menyiapkan benih-benih enterpreneur untuk memajukan ekonomi keumatan.

“Kami coba kolaborasikan dengan program yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan swasta. Kami sudah punya semacam model dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bagaimana ini supaya berkelanjutan dalam membangun ekosistem entrepreneurship,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara ground breaking ceremony Mu’allimin Sport Center Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/6).

Dalam menyiapkan entrepreneur ditegaskan Teten, harus by design sejak muda agar ekosistem bisa disiapkan dalam bentuk inkubasi sehingga melahirkan entrepreneur berdaya saing dan juga berkemampuan inovasi, terutama menguasai teknologi.

Menteri Teten mengatakan, Muhammadiyah melalui Madrasah Mu’allimin sudah sejak
lama melahirkan para tokoh bangsa, menjaga bangsa ini dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan.

“Saya melihat bahwa Madrasah Mu’allimin bisa menjadi center of execellent, menyiapkan benih-benih enterpreneur untuk memajukan ekonomi keumatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam menyiapkan entrepreneur diperlukan dua skema, yakni melalui inkubasi dan juga lembaga pembiayaan.

“Ini persis seperti yang dilakukan KemenKopUKM dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lembaga pembiayaan dihubungkan dengan market yang dipersiapkan seperti e-commerce dan offtaker lainnya,” kata MenKopUKM.

Yang terpenting, melahirkan entrepreneur bagi Madrasah Mu’allimin juga dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, dengan rasio kewirausahaan minimum sebesar 4 persen.

“Saat ini kita baru mencapai 3,47 persen, Muhammadiyah memiliki jaringan kampus yang sangat besar. Diharapkan Muhammadiyah menjadi di depan melahirkan entrepreneur-entrepreneur berkualitas,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berterima kasih atas dukungan Pemerintah dalam mengembangkan Madrasah Mu’allimin.

“Terima kasih kepada Pak Teten yang akan membuka akses kewirausahaan bagi para pelajar. Hal ini sebagaimana komitmen Presiden Joko Widodo untuk memajukan ekonomi bangsa salah satunya lewat Muhammadiyah melalui sekolah atau madrasah,” ucapnya.

Terkait pembangunan Mu’allimin Sport Center, Haedar mengatakan, fasilitas pengembangan Madrasah Mu’allimin sebelumnya ada kampus, masjid, juga hadir tempat olahraga. Sehingga kebutuhan rohani, intelektual, dan fisik bisa tumbuh seimbang bagi generasi penerus bangsa.

“Dari sisi entrepreneur, sejak dahulu umat Islam sudah punya kekuatan usaha, bahkan Muhammadiyah basis kekuatannya juga berbasis wirausaha, sehingga terintegrasi maupun kolaborasi terus dilakukan dalam membangun sisi intelektual, fisik jasmani, maupun ekonomi. Mempersiapkan embrio dalam menghasilkan umat yang berkualitas,” ujar Haedar.

Senada, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap, Madrasah Mu’allimin menjadi cikal bakal dari pemikiran tentang bangsa. Generasi muda yang bermanfaat serta patriotif dalam memajukan Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

“Apa yang dikembangkan Muhammadiyah bukan hanya tentang Islam, tapi bagaimana seluruh ekosistem kehidupan menjadi lebih maju,” kata Budi.

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta melakukan ground breaking pembangunan Mu’allimin Sport Center. Di mana fasilitas tersebut didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mu’allimin Sport Center dibangun di kawasan Madrasah Mu’allimin yang memiliki total lahan mencapai 7,4 hektare (ha).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut MenKopUKM Teten Masduki, Menhub Budi Karya Sumadi, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan pergurruan PP Muhamadiyah.(Jef)

MenkopUKM Pastikan UMKM Miliki Fondasi Kuat Kuasai Pasar Domestik dan Global

Medan:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat dalam menyiapkan koperasi dan UMKM (KUMKM) agar mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global.

“Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023, bertema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/5).

Ekosistem yang sudah dibangun tersebut, mencakup kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk KUMKM.

Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara offline dan online, Menteri Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi.

MenKopUKM berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Ia tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marjinal yang berteknologi rendah. “Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas,” ucap Menteri Teten.

Bagi MenKopUKM, pihaknya akan mendesain sekecil apapun UMKM agar bisa diindustrialisasi di kemudian hari. “Hal itu sudah dilakukan di Jepang, Korsel, dan China. Dan Indonesia harus melakukan evolusi tersebut. Kalau tidak, akan terjadi gap antara industri dan UMKM, termasuk gap kesejahteraan,” kata Menteri Teten.

Terkait Rumah Kemasan, MenKopUKM menyebutkan sekarang sudah ada 13 unit rumah kemasan dengan produk kemasan yang lebih modern dan canggih. Tujuannya, supaya nanti kemasan oleh-oleh produk UMKM bisa sekelas Jepang. “Karena, produk UMKM Jepang itu kemasannya seperti konsep kado, bagus, dan cantik sehingga orang tergiur membeli,” ujar Menteri Teten.

Di samping itu, Menteri Teten juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Berbeda dengan perbankan, di mana ekosistemnya sudah demikian lengkap sejak krisis moneter pada 1998. “Seharusnya, pemerintah lebih mengurusi koperasi, karena ini menyangkut urusan orang-orang kecil,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten mengakui, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Hal itu disebabkan karena kelemahan dalam UU Perkoperasian tahun 1992 terkait pengawasan koperasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pengawas Koperasi.

“Sementara koperasinya sudah menjadi besar, sudah tidak memadai lagi menggunakan pola pengawasan seperti itu,” kata MenkopUKM.

Sehingga, Menteri Teten tidak menampik fakta yang menyebutkan banyaknya pelaku kejahatan di sektor keuangan yang banyak mendirikan koperasi karena pengawasan di koperasi sangat lemah. “Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja,” kata MenKopUKM.

Ke depan, lanjut Menteri Teten, dalam waktu bersamaan, akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Misalnya, di sektor industri kelapa sawit yang sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).

“Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi dimana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng,” kata MenKopUKM.

Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS). “Tapi, bisa membuat hilirisasi sampai membuat minyak makan. Sehingga, kesejahteraan petani akan jauh lebih baik,” kata Menteri Teten.

Dampak positif lainnya, menurut MenKopUKM, harga minyak goreng tidak bisa lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan. “Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market,” ujar Menteri Teten.

Bahkan, untuk urusan SNI, Menteri Teten mengungkapkan sudah beres semua. “Yang perlu diketahui, minyak makan merah ini hanya boleh untuk petani sawit, bukan untuk industri besar,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, tujuan dari Rakortek ini adalah ingin menguatkan pemahaman bersama agar bisa melangkah satu irama mencapai target yg telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024.

“Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan,” kata Arif.

Oleh karena itu, Arif menambahkan, pada 2024 mendatang, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenKopUKM akan fokus pada 7 Program Prioritas.

Program prioritas dimaksud yakni, pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrim, hingga layanan Rumah Kemasan. (Jef)

MenKopUKM: UMKM dan Startup Indonesia Bisa Belajar dari Kesuksesan Korsel

Jakarta:(Globslnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan para pelaku UMKM dan startup di Indonesia bisa belajar dari kesuksesan Korea Selatan (Korsel) dengan fenomena Korean Wave-nya yang layak dijadikan tolak ukur dalam hal pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan. Tujuannya untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri UKM dan Startups (MSS) Korea Selatan Hong Jong-hak sekaligus hadir dalam acara perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia.

Menteri Teten mengatakan Korea Selatan merupakan negara yang menjadi tolok ukur dalam mengembangkan UMKM dan startup. Hal ini terlihat dari ekosistem startup yang sudah sangat berkembang di Korea Selatan.

Menurutnya Indonesia dapat belajar banyak dari Korea Selatan karena Indonesia merupakan negara ranking 6 dengan startup terbanyak di dunia.

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Korea Selatan yang telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Indonesia, kerja sama ini sangat berguna dan akan kami lanjutkan ke depannya,” ucap Menteri Teten, Senin (29/5).

Selain melakukan pertemuan dengan Menteri MSS Korea, Menteri Teten juga berkunjung ke beberapa inkubator startup yang tersebar di Kota Seoul. Salah satu yang dikunjungi adalah TIPS Town, yang merupakan lembaga inkubator yang diinisiasi oleh Pemerintah Korea Selatan yang berperan dalam memfasilitasi startup dalam mendapatkan investasi dari venture capital.

Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke Seoul Startup Hub yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Kota Seoul untuk mendukung pengembangan startup. Lembaga ini tidak hanya memberikan program mentorship dan pembiayaan bagi startup, tetapi juga menyediakan sarana teknologi bagi startup untuk membuat inovasi produk sesuai dengan permintaan pasar.

Sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah, Seoul Startup Hub juga berperan dalam membangun ekosistem startup dari sisi dukungan kepada startup, tetapi juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat bagi pengembangan startup.

Menteri Teten juga berkesempatan untuk berkunjung ke kantor INNOBIZ Association untuk menghadiri Interim Reporting Seminar, yang merupakan salah satu agenda dalam implementasi Knowledge Sharing Program (KSP). Program KSP merupakan salah satu program kerja sama yang sedang dijalin antara KemenKopUKM dan INNOBIZ Association.

Chairman INNOBIZ, Byunghoon Im, secara langsung menyambut seluruh delegasi KemenKopUKM, seraya mengajak berkeliling di kantor INNOBIZ.

Menteri Teten pun memberikan apresiasi kepada INNOBIZ yang telah menjalin kerja sama dengan KemenKopUKM, sekaligus menjelaskan beberapa program yang saat ini sedang dijalankan.

“Saat ini, Indonesia sedang menyiapkan UMKM untuk naik kelas melalui pengembangan ekosistem bisnis, sehingga UMKM bisa bertransformasi dan naik kelas. Kami juga sedang mendorong transformasi digital UMKM bagi sebanyak 30 juta UMKM,” ucap Menteri Teten.

Dia menambahkan dalam mengembangkan ekosistem usaha, beberapa aspek yang saat ini menjadi fokus pemerintah antara lain kemudahaan berusaha, akses pasar, dan dukungan teknologi yang perlu terus didorong untuk menghasilkan produk-produk UMKM yang berdaya saing tinggi.

INNOBIZ Association merupakan lembaga yang memberikan sertifikasi inovasi kepada perusahaan-perusahaan Korea. Sertifikasi yang diberikan INNOBIZ memberikan sejumlah benefit bagi perusahaan Korea untuk dapat mengakses berbagai fasilitasi program dari pemerintah, salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan.

Menteri Teten juga berkesempatan untuk mengunjungi dua perusahaan INNOBIZ, yaitu AQUALEX yang merupakan perusahaan kosmetik dan Seoul F&B yang merupakan perusahaan penghasil produk makanan dan minuman.

Kedua perusahaan INNOBIZ bersakala menengah tersebut menerapkan skema smart factory yang didukung oleh peralatan modern dan teknologi tinggi, yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas.

Menteri Teten berharap pendirian smart factory ataupun rumah produksi bersama di Indonesia juga akan diarahkan serupa, guna memfasilitasi pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.(Jef)