Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama Pemda Garut Berkomitmen Dorong Produk UMKM Kulit Mendunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki bekerja-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, berkomitmen mendorong produk UMKM kulit yang banyak ditekuni masyarakat di wilayah Garut agar bisa semakin berkembang dan mendunia.

“Di Garut kami sedang membangun factory sharing yang menyediakan alat modern bagi perajin sepatu dan tas kulit, yang terus di-develop. Sehingga UMKM yang akan membuat kerajinan kulit tersebut, bisa melakukan maklon dengan harga yang lebih murah. Kita wujudkan Garut bukan hanya kota dodol juga menjadi World of Fashion,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Peragaan Busana Garut, Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 yang bertajuk ’Sagara Dari Timur,’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (24/2).

MenKopUKM menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) punya rencana besar untuk membangun industri kulit di Garut agar semakin maju dan tidak ketinggalan zaman. Di mana produksi kulit di Garut ini umurnya kurang lebih mencapai 100 tahun, sama dengan umur brand ternama dunia, Gucci.

“Bahan baku kulit Indonesia juga sangat berkualitas bahkan hingga high end produknya pun tak kalah bagus. Kita ini kaya akan wastra, begitu banyak kultur yang berbeda, dan desainer kita juga memiliki selera cukup tinggi bahkan sudah punya nama di luar negeri,” ucap Teten.

MenKopUKM memberikan apresiasi kepada Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Garut dan menggandeng desainer ternama, Poppy Darsono, untuk menginisiasi salah satu perhelatan fesyen terbesar di Tanah Air, khususnya melibatkan UMKM kain lokal Garut.

Menurutnya, tahun 2023 akan menjadi tahun berkembangnya seluruh potensi fesyen yang ada di Indonesia sekaligus mendorong industri kreatif nasional sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran IFW memberikan harapan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Khususnya sektor fesyen dalam menyalurkan karya-karya terbaiknya. Diharapkan dapat menjadi titik perubahan untuk kemajuan, serta perkembangan sektor fesyen Indonesia,” ucapnya.

Peragaan busana Garut di IFW 2023 kata MenKopUKM, dapat menjadi ajang untuk mengangkat, serta melindungi budaya dan sejarah Garut sebagai warisan budaya dan identitas Bangsa Indonesia. Di sisi lain, amplifikasi fesyen Garut di IFW 2023 akan menjadi motivasi bagi pengembangan UMKM sektor kreatif secara keseluruhan di Kabupaten Garut.

“Penyelenggaraan IFW 2023 memberikan harapan bagi para pelaku ekonomi kreatif khususnya sektor fesyen Nusantara,” kata Teten.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat nilai ekspor sektor fesyen Indonesia dari Januari hingga Mei 2022 senilai 2,85 miliar dolar Amerika Serikat (Rp 43,38 triliun). Angka tersebut naik sebesar 2,04 miliar dolar AS (Rp31,05 triliun) atau 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari sektor tekstil, batik merupakan kebanggaan budaya Indonesia. Batik menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, dengan banyak membuka peluang lapangan kerja, bahkan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 200 ribu orang dari 47 ribu unit usaha yang tersebar di 101 sentra wilayah Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai ekspor batik Indonesia pada semester I-2022 mencapai 27,42 juta dolar AS (Rp418,24 miliar). Negara yang membeli batik Indonesia paling banyak adalah Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Fiji, Thailand, Kanada, Jerman, Australia, Turki, dan Jepang. Hal tersebut menjadi refleksi dari potensi besar wastra Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, adanya perjanjian perdagangan bebas-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadikan Indonesia sebagai pemasok barang tekstil yang signifikan ke beberapa negara. Di antaranya Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Singapura. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan ekspor sektor tekstil dan fesyen ke negara-negara tersebut.

“Tak hanya potensi tersebut, kita juga harus menjadi pertimbangan bagi negara-negara anggota dan mitra RCEP lainnya yang bersaing dengan sektor tekstil Indonesia. Yaitu Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Sehingga Indonesia perlu memiiki strategi peningkatan ekspor produk berdaya saing tinggi,” ucap Teten.

Kolaborasi APPMI dengan Pemerintah Daerah melalui Dekranasda Kabupaten Garut, Dekranasda Kabupaten Batanghari Jambi, Kabupaten Kutai Timur dengan menggandeng UMKM setempat merupakan sinergi yang baik dalam membangun fondasi industri fesyen Indonesia.

*Edukasi dan Pelatihan*

Di acara yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, sejak dua tahun lalu pihaknya bekerja sama dengan desainer Poppy Darsono untuk mengembangkan industri kulit Garut agar semakin meningkatkan kualitasnya.

Maka tak heran pada tahun lalu, produk Garut berhasil dipamerkan di ajang W20 (Women20) yang merupakan Engagement Group G20 di Italia. “Memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki agar produk kulit Garut makin mendunia,” katanya.

Untuk itu pihaknya bersama KemenKopUKM juga terus memberikan edukasi, pelatihan, dan bimbingan konkret kepada para pelaku UMKM. “Terutama support KemenKopUKM yang membantu pembangunan Rumah Bersama dengan anggaran hingga Rp12 miliar, dibantu para profesional melalui pembentukan Koperasi Cinta Karma Bela,” ucap Rudy.

Senada, Anggota APPMI sekaligus desainer Poppy Darsono menyampaikan, kerja sama dengan Garut menghasilkan 24 kreasi fesyen yang ditampilkan di ajang IFW 2023.

Terdapat sekitar 300 perajin kulit yang tersebar di Garut diberikan pelatihan dan pengembangan produk kerajinan kulit dengan mengundang pakar mode dari Florence, Italia, khusus untuk kerajinan kulit tas dan sepatu.

“Saat saya berkunjung ke Garut dari toko satu ke toko yang lain, produknya monoton dan begitu saja. Sehingga saya berpikir banyak yang harus ditingkatkan. Karena kurangnya tempat memadai, maka akan dibangun Rumah Bersama bagi para perajin untuk bergabung di dalamnya dan membentuk koperasi,” kata Poppy.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Ingin Hilangkan Peran Tengkulak dengan Korporatisasi Petani melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Magelang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menginginkan hilangnya peran tengkulak dengan korporatisasi petani melalui koperasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tanah air.

MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau area pertanian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aman Artha Sejahtera (AMAJ) di Desa Marungan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/2) mengatakan selama ini terjadi ketimpangan di sektor pertanian lantaran produk pertanian dijual melalui tengkulak dengan harga yang sangat murah.

“Akibatnya tingkat pendapatan petani rendah di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Sementara tengkulak bisa menjual produk pertanian tersebut hingga ke ritel dengan harga tinggi,” katanya.

Melihat permasalahan yang mendasar ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mencetuskan program korporatisasi petani yang dikelola oleh koperasi. Program ini dinilai efektif untuk menghilangkan peran tengkulak sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani bisa meningkat.

“Petani yang kecil-kecil itu produknya tidak bisa memenuhi skala ekonomi sehingga dijual ke tengkulak dengan harga murah. Kami ingin sejahterakan petani sekaligus membangun sistem korporatisasi petani,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten berharap lebih banyak petani bisa tergabung ke dalam koperasi karena koperasi bisa berperan sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani. Dengan sistem pertanian terencana yang dirumuskan oleh koperasi, maka petani bisa lebih fokus pada bertani tanpa harus memikirkan pengelolaan hingga penjualan produknya.

“Para petani yang tergabung di koperasi fokus ke bertani saja agar bisa lebih produktif jadi enggak usah pusing menjual produknya karena itu nanti urusan koperasi sebagai agregator dan offtaker,” katanya.

Model pertanian terencana dan modern ini bisa menjadi solusi jitu untuk menyejahterakan petani. Sebab seluruh produk pertaniannya 100 persen diserap oleh koperasi. Di sisi lain tidak ada produk pertanian yang terbuang sia-sia karena koperasi juga berperan untuk melakukan sortir terhadap semua produk para petani untuk disesuaikan marketnya.

“Dengan cara inilah tidak ada isu over supply sehingga harga jatuh karena ini semua dibantu koperasi. Koperasi akan mencari market dan mencari segala kebutuhan petani itu apa, jadi ini semua terencana,” katanya.

Menteri Teten berharap para petani yang menjadi anggota dari koperasi AMAJ ataupun koperasi MAA untuk disiplin dengan mengikuti seluruh rencana pengurus koperasi dalam pengembangan sektor pertanian. Mulai dari pratanam hingga pascapanen, para anggota koperasi perlu mengikuti aturan agar produk yang dihasilkan bisa tetap terjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya.

“Jadi apa yang ditanam petani baik volume atau komoditasnya itu harus sesuai dengan permintaan market sebagaimana yang dipetakan oleh koperasi melalui sistem pertanian terencana. Sehingga tidak ada harga jatuh dan keuntungan petani akan lebih baik,” kata Teten.

*Tengkulak Sumber Masalah*

Ketua KSP AMAJ, Priyo Trimanto, mengatakan koperasinya melakukan spin off dengan mendirikan koperasi produsen baru bernama Koperasi Mitra Agro Abadi (MAA). Koperasi ini dibentuk untuk fokus menangani persoalan petani yang menjadi anggota KSP AMAJ yang sekaligus anggota koperasi MAA.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Koperasi MAA ini adalah untuk memastikan seluruh produk petani di Sukomakmur yang selama ini dikenal sebagai Nepal Van Java dan sekitarnya bisa terserap 100 persen sekaligus menghilangkan peran tengkulak.

“Kami mengikuti arahan pak Menteri (Teten Masduki) yaitu program ketahanan pangan sehingga kami lakukan spin off menjadi koperasi produsen Mitra Agro Abadi yang bertugas menyerap seluruh hasil pertanian,” katanya.

Sementara itu Ketua Koperasi MAA, Adnan, menambahkan meski baru berdiri pada 17 Januari 2023 namun pihaknya optimistis mampu mempercepat target untuk memakmurkan petani yang menjadi anggotanya. Koperasi MAA dalam sistem ini berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan atau modal kerja kepada anggotanya hingga ke persoalan marketing.

“Koperasi MAA akan menyerap hasil pertanian dari para petani dan saat ini kami sudah melakukan MoU dengan asosiasi pedagang dan mie ayam, CV Armada Jaya, PT JTAB (Jawa Tengah Agro berdikari),” ucap Adnan.

Manfaat bergabungnya para petani di dalam Koperasi Produsen MAA ini yaitu cashflow petani menjadi lebih lancar. Sebab selama ini petani menjual hasil pertaniannya ke tengkulak dengan sistem jatuh tempo. Di sisi lain kepastian harga yang ditetapkan oleh tengkulak kerap merugikan para petani.

“Dengan hadirnya MAA kami memberikan solusi karena pembelian kita sistem cash ke petani tidak ada tempo, tidak ada potongan dan ada kepastian harga. Jadi petani tinggal fokus ke bertani saja, pemasaran dan sebagainya itu adalah tugas kami sebagai koperasi produsen,” katanya.

Wiwin Suheri (37 tahun) petani di Desa Sukamakmur bersyukur menjadi anggota dari KSP AMAJ dan Koperasi MAA karena tak lagi harus menjual hasil panennya ke tengkulak. Menurutnya dengan adanya kepastian hasil taninya dibeli oleh koperasi, para petani akan lebih tenang dalam bertani.

“Kami saat ini sudah bisa menjual ke MAA kalau sebelumnya ke tengkulak dan itu pembayaran tidak langsung, paling cepat 15 hari. Bahkan ada yang setahun belum cair. Kalau setiap penen kita dibayar langsung oleh koperasi tentu kami sangat senang,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Bersama Komisi VI DPR Sepakat Wujudkan Program Prioritas KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Komisi VI DPR RI sepakat bekerja sama untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi saat ini mulai dari penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perkoperasian, sinkronisasi basis data KUMKM, program minyak makan merah, hingga progres kerja Satgas Koperasi Bermasalah.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan agenda Pembahasan Progres Pembinaan Koperasi dan UKM, Serta Sinkronisasi Basis Data KUKM Di Seluruh Indonesia, Jakarta, Selasa (14/2), menegaskan KemenKopUKM memiliki enam program prioritas. Pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, yang saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk non pertanian dan usaha menetap.

Selanjutnya, yang kedua, pembangunan rumah produksi bersama menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang semula akses pada teknologi modernnya rendah.

“Kami juga ingin UMKM kita bisa bergerak di sektor ekonomi strategis. Di mana tahun lalu telah terbangun 3 unit rumah produksi bersama 3 lokasi Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT,” ucap Menteri Teten.

Sementara, program prioritas ketiga terkait dengan pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022. Yang dijelaskan MenKopUKM, pada praktiknya dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Di mana Ketua Komite dipegang oleh KemenKopUKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kemendagri. Targetnya adalah menaikkan presentasi kewirausahaan, yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah entrepreneur minimum 4 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian, program keempat, yang tak kalah penting adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi.

Kelima menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian. Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dilakukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi. Dalam hal ini, KemenKopUKM telah melakukan empat hal yaitu, membentuk Pokja RUU Koperasi yang sudah menyelesaikan naskah akademik, sosialisasi serap aspirasi, koordinasi dengan Komisi VI maupun lintas fraksi, serta rapat bersama lintas kementerian.

Keenam atau yang terakhir adalah implementasi PLUT sebagai center of excelent. Di mana pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata dan telah dibangun 13 unit baru serta revitalisasi sebanyak 7 unit.

“Kehadiran PLUT penting bukan saja untuk pendampingan, kurasi, showcasing, tapi juga program digitalisasi,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM juga melakukan berbagai program strategis 2022 yang meliputi, perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR klaster dengan target proporsi kredit perbankan mencapai 30 persen atau Rp1.800 triliun.

Tak hanya itu, pembangunan pabrik minyak makan merah melalui koperasi sawit swadaya juga terus mengalami progres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah setuju untuk membangun piloting di 3 lokasi. Sehingga Pemerintah optimistis bisa menyediakan minyak makan yang murah.

“Presiden Jokowi kemarin meminta piloting dulu, karena khawatir produk tidak diserap market. Tapi ternyata banyak permintaan, namun saat ini masih terkendala dengan penyaluran dana BPDPKS terhadap koperasi, nanti baru akan dibuat perpres yg mengatur,” ucap Teten.

Kemudian penyaluran dana bergulir KUMKM sebesar Rp1,8 triliun kepada 193 mitra koperasi. Kemitraan UMKM dengan usaha besar yakni 17 BUMN dan 2 usaha besar, UMKM masuk industri baru 7 persen.

“Perlu implementasi kemitraan UMKM dengan usaha besar, agar masuk ke dalam rantai pasok ditingkatkan. Supaya UMKM naik kelas dan masuk ke produk berbasis teknologi,” katanya.

Lalu program SOLUSI, bersama dengan Kementerian BUMN, KemenKopUKM melakukan kerja sama untuk membangun pertashop-pertashop mini di desa nelayan untuk memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar. Terdapat 11.000 desa nelayan namun SPBU yang tersedia hanya 388 unit.

“Tahun kemarin kami punya piloting 7 SPBU. Tahun ini Presiden Jokowi minta 250 unit lagi dikembangkan. Selain itu terdapat pula kerja sama dengan Kementerian BUMN terkait Program Makmur petani untuk mendistribusikan pupuk non-subsidi melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Dalam rapat tersebut, disampaikan kesimpulan oleh Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Martin Manurung, bahwa Komisi VI mendukung percepatan seluruh program di KemenKopUKM seperti sinkronisasi basis data Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, dan segera menyelesaikan RUU tentang Perkoperasian.

“Komisi VI juga meminta KemenKopUKM untuk melaporkan secara berkala berkaitan dengan progres kerja SATGAS Koperasi Bermasalah. Juga perlu ada konsistensi dari Pemerintah terkait KUR, agar bisa tersalur ke UMKM tanpa kolateral,” ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul hakim menyoroti keberadaan koperasi bermasalah, dan memberikan beberapa usulan terkait hal tersebut. Pertama, mendorong Pemerintah meminta Komisi Yudisial melakukan investigasi pelanggaran kode etik majelis hakim atas putusan kasus Indosurya. Dan kedua, mendorong Pemerintah untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

“Komisi VI juga meminta report berkala dari KemenKopUKM, terkait dengan berapa persen proses homologasi masing-masing koperasi,” kata Abdul.

Menanggapi hal ini, MenKopUKM berterima kasih atas dukungan Komisi VI untuk segera merevisi UU Koperasi. Di revisi UU Perkoperasian bukan ingin menghambat koperasi, tetapi menempatkan koperasi betul-betul setara dengan usaha lain.

“Tujuannya, agar orang tidak takut kerja sama dengan koperasi. Koperasi bukan ide yang mati tapi ide yang berkembang,” kata Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

Cegah Penjahat Keuangan Masuk ke Koperasi Lewat Revisi UU Perkoperasian, MenkopUKM: Sudah Lapor Presiden

Tinggalkan komentar

Jakarta(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa rencana revisi UU Perkoperasian bertujuan agar nanti penjahat keuangan di perbankan tidak pindah ke koperasi. “Karena, saat ini, di Koperasi Simpan Pinjam (KSP), aturannya masih lemah,” ungkap MenkopUKM kepada wartawan, usai menemui Presiden Joko Widodo membahas revisi UU Perkoperasian, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (02/08).

Menteri Teten menjelaskan, saat ini pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Oleh sebab itu, melalui revisi UU Perkoperasian yang baru, pihaknya akan mengusulkan Otoritas Pengawas Koperasi, sebagai upaya melindungi anggota koperasi di Indonesia.

“Hari ini, saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi terkait hal itu,” ujar Menteri Teten.

Bagi MenkopUKM, tidak adil kalau nasabah di bank dilindungi, sedangkan di koperasi tidak dilindungi. “Dan nanti akan ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk koperasi. Ini menjadi penting,” tandas Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat terkait investasi bodong berkedok koperasi yang sedang marak terjadi belakangan ini, pemerintah telah menyelesaikan UU P2SK, dan Omnibus Law Keuangan.

“Kami saat ini telah menyelesaikan UU P2SK, dan Omnibus Law Keuangan dan sudah clear dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi nanti koperasi yang open loop itu izin dan pengawasannya di bawah OJK, open loop itu berarti koperasi yang menjalankan pelayanan kepada anggota juga di luar anggota,” ujar MenKopUKM.

Sedangkan untuk close loop, yang berasaskan dari anggota untuk anggota, nantinya akan diawasi oleh Kementerian koperasi dan UKM.

MenKopUKM menambahkan, pihaknya juga ingin menghadirkan mekanisme Apex pada koperasi simpan pinjam yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

“Jadi perlu ada Apex-nya. Apex ini seperti di bank kan sudah ada, kalau bank misalnya kekurangan likuiditas kan bisa pinjam dulu, ini di koperasi juga perlu,” kata Menteri Teten.

Lebih jauh Menteri Teten menjelaskan pihaknya akan menjadikan UU Perkoperasian sebagai agenda prioritas tahun 2023 untuk disahkan.

“Jadi kami sudah harmonisasi, kami akan segera dorong ke Badan Legislasi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) supaya ini masuk di program legislasi nasional,” ucap Menteri Teten.

Ia juga berharap dengan disahkanya UU Perkoperasian yang baru, dapat mendorong koperasi di Indonesia agar dapat tumbuh dengan pesat.

“Perkembangan koperasi di dunia sangatlah pesat. Saya berkeinginan koperasi itu masuk ke semua sektor bukan hanya di sektor ekonomi marjinal, bukan hanya yang mikro,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi Pelaku Seni Rupa Ciptakan Karya Kreatif dari Kopi Sebagai Promosi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi dan mendukung para pelaku seni rupa atau pelukis untuk menciptakan karya kreatif melalui media kopi sebagai bentuk promosi komoditas kopi Indonesia agar semakin dikenal dan meningkat daya saingnya.

“Indonesia dikenal dengan komoditas kopi yang luar biasa. Jenis kopi di negara kita juga sangat beragam. UMKM-nya juga dikenal mampu mengolah komoditas kopi sebagai kekuatan ekonomi. Sementara ampas atau cethe-nya menjadi karya seni yang bernilai tinggi terutama dalam konsep zero waste,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Pameran Lukisan dengan tema ‘Coffee in Culture Heritage #2’ di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (8/2).

Untuk itu, MenKopUKM menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Coffee Painter Indonesia, atas terselenggaranya acara tersebut sebagai upaya untuk mengenalkan para pelukis untuk ikut berperan dalam giat pameran lukisan, juga sebagai sarana memamerkan hasil karya lukisan yang berkarakter dasar media kopi.

Menteri Teten menyebutkan, kualitas kopi Indonesia tidak kalah dengan Brazil meskipun harga kopi Indonesia tergolong mahal. Sebelum pandemi COVID-19, harga kopi Brazil mencapai 9,5 dolar Amerika Serikat (AS) per kilogramnya. Sedangkan kopi Indonesia mencapai 9 dolar AS per kilogram.

“Kopi kita enak, maka dari itu orang mau beli meskipun mahal. Apalagi sekarang ini tren minum kopi terus terjadi di Indonesia. Hal itu menumbuhkan semangat serta pelaku industri kopi lokal. Dan mengkonsumsi kopi itu sehat, juga harus bangga dengan produk dalam negeri sendiri,” ucapnya.

Kekuatan komoditas kopi dan para pelaku seni kopi menurut Teten, sangatlah berkesinambungan. Sehingga menjadi kolaborasi yang baik dari dua sektor industri tersebut.

Berdasarkan data Kemenparekraf, Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi cukup besar yang mencapai 6,98 persen atau dengan nilai Rp1.134 triliun. Kuliner, fesyen, dan kriya menjadi subsektor penyumbang terbesar untuk PDB ekonomi kreatif dengan kisaran 75 persen.

“Saat ini ekonomi kreatif menjadi gerakan dari lokomotif baru untuk pengembangan ekonomi di Indonesia, sehingga saya berharap pelaku usaha ekonomi kreatif terus mencoba hal baru demi kemajuan ekonomi kreatif,” kata MenKopUKM.

Untuk itu, mengingat besarnya kontribusi dari sektor ekonomi kreatif, subsektor seni rupa dapat menjadi peluang besar maka bagi pelaku seni rupa, agar terus meningkatkan kompetensi sehingga keterampilan yang dimiliki semakin baik dan dapat menghasilkan karya seni yang baru. Sekaligus mengangkat nama Indonesia di tingkat dunia dengan menghasilkan lebih banyak lagi pelukis kopi Indonesia yang dikenal dunia.

“Saya harap, pameran ini dapat membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong UMKM ekonomi kreatif Indonesia semakin tangguh, adaptif, inovatif, dan berdaya saing,” kata Teten.

Di kesempatan yang sama, Ketua Coffee Painter Indonesia Jan Praba menuturkan, kopi telah menjadi salah satu komoditas utama dan unggulan bagi Indonesia dalam perdagangan dunia selaras dengan budaya Tanah Air yang begitu luhur, serta pengaruh budaya dari luar yang berkembang di Indonesia.

“Kopi dan warisan budaya melebur menjadi sebuah persembahan yang bernilai estetika tinggi, kebanggaan akan hasil karya seni rupa dan terpampang di atas kanvas dengan sentuhan estetika dalam berbagai ekspresi,” kata Jan.

Perkembangan sejarah kopi selaras dengan perkembangan dan eksistensi seniman Indonesia yang dimulai sejak zaman penjajahan yang dikenal dan diwakili oleh Raden Saleh, kemudian masa pergerakan-kemerdekaan tercatat ada nama-nama seperti Affandi, S, Soediojono, Basoeki Abdullah, Hendra Gunawan, Henk Ngantung, Dede Eri Supria, Heri Dono, dan lainnya.

Pada 2023 ini, merupakan kegiatan kedua pameran dengan judul dan tema yang sama, yaitu Coffee in Culture Heritage 2 bertempat di ruang pamer Perpustakaan Nasional, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Coffee Painter Indonesia, merupakan komunitas perupa yang mengekspresikan karyanya melalui media kopi di atas kanvas karena melihat dua hal yang sangat membanggakan. Pertama kopi sebagai salah satu komoditas utama bangsa, serta yang kedua adalah warisan budaya yang begitu kaya dan luhur merupakan dua kekuatan maha dahsyat.

“Kebanggaan tersebut akan kami sajikan menjadi sebuah karya seni rupa dua dimensi atau lukisan dengan cita rasa yang berbeda,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Program Inkubasi Lahirkan Wirausaha Berkarakter Aggregator

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi diselenggarakannya Business Hack 2023 oleh Ucoach Indonesia yang disebutnya turut berkontribusi dalam mengakselerasi wirausaha untuk scalling up bisnisnya melalui proses inkubasi.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan dari program inkubasi dapat dilahirkan wirausaha-wirausaha inovatif berkarakter aggregator yang dapat meng-enabler UMKM lainnya untuk naik kelas.

“UMKM yang bisa berevolusi meningkatkan skala usahanya, produknya sudah berkualitas dengan berbasis teknologi dan kreativitas, bisnis modelnya inovatif sudah harus terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar. UMKM hampir tidak mungkin untuk naik kelas sendiri-sendiri dan bukan hanya naik kelas tetapi dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya pada acara Business Hack 2023 secara daring, Jakarta, Kamis (02/02/2023).

Lebih lanjut, MenKopUKM menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mempunyai agenda besar bagaimana UMKM menjadi bagian dari industri atau masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Hal ini akan diintegrasikan dengan berbagai kemudahan seperti insentif pajak untuk usaha besar, insentif upah yang dibedakan dengan usaha besar untuk subcontracting atau subcontractor dari usaha besar atau koperasi atau UMKM dan juga termasuk pembiayaannya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster.

“Selain itu, ada satu potensi yang perlu kita perhatikan yaitu potensi ekonomi digital nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita harus memanfaatkan kekuatan ekonomi digital Indonesia ini,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM menekankan kembali transformasi digital bukan hanya dari akses pasar saja tetapi harus end to end mencakup proses hulu ke hilir, meliputi Digitalisasi Pemantauan Produksi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Supplier dan Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi dan Logistik.

“Saya sangat mendukung program inkubasi yang sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2023 ini dan telah menjadi bagian ekosistem yang mendukung transformasi digital UMKM di Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital nasional,” ucap MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Hadirkan Kawasan Khusus Perdagangan Bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik upaya pihak swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pusat pengembangan kawasan perdagangan bagi UMKM seperti kolaborasi yang dilakukan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) dan Cikarang Internasional City (Cinity).

Menurut MenKopUKM Teten Masduki perkembangan UMKM hingga saat ini tidak bisa disepelekan lagi. Sudah banyak UMKM Indonesia mampu menjadi daya tarik pengunjung pada mall-mall, hallway, dan lokasi lainnya bahkan bersaing di pasar global.

“UMKM membutuhkan rumah nyaman untuk berkembang. Seperti Sarinah, M Bloc, dan Pos Bloc, yang mampu mendatangkan pengunjung sangat besar. Di Sarinah pengunjung bisa mencapai 41 ribu orang per harinya. Sementara di M Bloc per hari pengunjung mencapai 11 ribu orang, setara dengan kunjungan mall di Plaza Indonesia,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya di acara Peluncuran Kota Baru Cinity, Jakarta, Rabu (1/2).

Di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh rintangan kata MenKopUKM, inovasi sangat penting dalam menguatkan ekonomi UMKM. Ia juga menyakinkan dunia usaha untuk terus optimistis mengembangkan usahanya. Sebab ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat terbukti di kuartal III-2022 yang tumbuh di angka 5,7 persen.

“Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi dunia usaha termasuk UMKM untuk terus berkembang dan percaya diri meski pun dunia sedang mengalami deflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan inflasi yang tinggi,” ucapnya.

MenKopUKM menekankan kembali, rencana pengembangan kawasan UMKM di Cinity ini akan menjadi pusat perdagangan produk UMKM yang terbesar, modern, dan terintegrasi dengan sistem logistik dan kemudahan ekspor. Kawasan ini diharapkan akan menjadi outlet penjualan produk UMKM yang dihasilkan dari seluruh Indonesia baik di kawasan industri maupun di luar kawasan.

“Kita bisa belajar dari Yiwu yang terletak di Provinsi Zhejiang, China, salah satu magnet importir dari seluruh dunia. Kota ini menjadi etalase barang-barang kecil produksi lokal yang dicari oleh importir dari seluruh dunia, mengintegrasikan perdagangan dalam 20 gedung di kawasan,” kata Teten.

Saat ini sudah terbangun 122 kawasan industri dan 19 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Namun mayoritas UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas kawasan tersebut, ia mengharapkan segera memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM.

Menteri Teten merinci, KEK dapat memberikan fasilitas berupa fasilitas fiskal seperti insentif pada PPh, PPN, kepabeanan dan cukai, pajak barang mewah, penangguhan bea masuk, pajak daerah, lalu lintas barang. Kemudian fasilitas non-fiskal seperti kemudahan perizinan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur, dan insentif lainnya.

“Kawasan untuk UMKM tentunya berbeda dengan kawasan untuk usaha besar. UMKM juga membutuhkan ekosistem seperti pergudangan, logistik, ruang displai, pemasaran, perbankan, dan lainnya. Dengan adanya ekosistem ini, maka biaya investasi UMKM menjadi murah dan mudah,” ucapnya.

Bahkan UMKM yang terklaster dalam kawasan akan lebih mudah dibina, diberikan fasilitas perizinan, rumah produksi bersama, rumah kemasan, dan pembiayaan klaster.

“Saya berharap banyak kawasan seperti Cinity bisa menjadi trading house. Nanti kita integrasikan UMKM yang tergabung hub di sini dengan pembiayaan seperti KUR klaster dan lainnya. Kami ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok industri,” kata MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman menambahkan, KemenKopUKM akan bekerja sama, dan terbuka kepada pihak manapun dalam membantu untuk mewujudkan usaha trading house bagi UMKM.

“Semoga ini bisa menjadi yang terbesar. Kita memang butuh kawasan untuk UMKM. Pasalnya belum ada kawasan yang skala besar khusus UMKM. Kami menyambut gembira pusat pengembangan UMKM ini oleh Cinity dengan konsep menarik dari sistem logistik sampe showcase,” ucap Hanung.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut diselenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan pihak Cikarang International City tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Kawasan Cikarang International City.

Senada, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah turut mendukung upaya Cinity yang membangun kawasan one stop shopping, menciptakan ekosistem usaha khususnya sektor retail untuk terus berkembang.

“UKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini PPKM juga sudah dibuka, artinya kesempatan bagi usaha offline untuk bangkit. Ada 500 hektare lahan dalam ekosistem one stop shopping retail Cinity yang dibantu fasilitas teknologi dan digitalisasi, agar kekuatan offline dan online bisa bersinergi,” ucap Budiharjo.

Sementara itu, Founder PT Sri Pertiwi Sejati Asmat Amin berharap, adanya ruang publik yang akan hadir di Kota Baru Cinity, termasuk penyediaan ruang bagi UKM, dapat mendorong kontribusi terhadap aspek pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Bekasi ke depannya.

Cinity menyasar target market di kategori middle upper dan kalangan millennial. Karakteristik konsumen milenial tidak hanya melihat faktor harga saja, melainkan memperhatikan kualitas dan value yang diperoleh ketika membeli suatu hunian.

“Begitu juga dengan produk ruko, kalangan milenial akan menjadi sasaran target sebagai entrepreneur muda, sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Cinity,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Jadi Solusi Persoalan Minyak Goreng

Tinggalkan komentar

Tanah Laut:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan minyak makan merah bisa menjadi solusi bagi persoalan terkait minyak goreng di samping juga menjadi fondasi dan tonggak kebangkitan petani sawit di tanah air.

“Hilirasasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Makmur, mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi koperasi petani sawit di Kalimantan. Tidak boleh gagal, karena pemerintah akan menghentikan program ini jika gagal. Ini akan menjadi pondasi dan tonggak kebangkitan petani di tanah air,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah, sekaligus meresmikan pabrik CPO Koperasi Sawit Makmur bekerja sama dengan PT BGMPA di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (31/01).

Menteri Teten menjelaskan, pihaknya telah diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat lebih menyejahterakan petani sawit di Indonesia. Presiden Jokowi ingin petani sawit yang menguasai 41,42 persen kebun sawit di Indonesia tidak menjual TBS (Tandan Buah Segar) ke industri.

“Presiden ingin kesejahteraan petani sawit meningkat. Oleh karena itu pengembangunan pabrik minyak merah khusus untuk koperasi petani sawit, bukan untuk korporasi besar, hal tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sawit,” kata MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan dengan harga yang bersaing berkisar Rp9 ribu rakyat dapat mengakses minyak yang sehat dan murah.

“Minyak makan merah memiliki khasiat yang baik untuk tubuh, bahkan dapat mencegah stunting dengan memiliki vitamin A dan E,” kata MenKopUKM.

Pada kesempatan yang sama Ketua Koperasi Sawit Makmur Samsul Bahri mengatakan, pihaknya hingga kini telah mengelola lahan kebun sawit seluas 11.750 hektare (ha) dan memiliki anggota yang beranggotakan petani sawit swadaya mandiri yang tersebar di 8 kecamatan dan 32 desa.

“Koperasi kami masih menjadi satu-satunya koperasi di Indonesia yang memiliki kebun dan pabrik yang sangat besar. Kami juga sudah menerima dan mengolah TBS sampai 150-200 ribu ton per hari dan berkontribusi sebesar Rp47 miliar per tahun kepada negara,” kata Samsul Bahri.

Dengan kemampuan produksi tersebut, Samsul yakin pembangunan pabrik minyak makan merah dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dimasyarakat.

Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta menambahkan, pembangunan minyak makan merah merupakan bagian dari wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Saya merasa sudah saatnya Tanah Laut punya pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri sebagai hilirisasi produksi sawit di Kabupaten Tanah Laut. Akan ada multiplier effect bagi masyarakat dan ini dapat menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Sukamta.

Dengan adanya pabrik minyak makan merah, kata Sukamta, tidak akan terjadi lagi krisis minyak goreng karena krisis bisa diatasi dengan minyak makan merah. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Asmindo Manfaatkan Fasilitas Bebas Bea Masuk Pasar Swiss hingga Seluruh Eropa

Tinggalkan komentar

Tangerang Selatan:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk ke Swiss untuk mengakses pasar Swiss dan Eropa secara umum.

“Hasil pertemuan kami dengan SECO (Swiss Secretariate for Economic Affair), yaitu lembaga pemerintahan terpenting di Swiss telah menyepakati bahwa Indonesia menjadi mitra dagang terpenting Swiss,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asmindo, di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/1).

Bahkan, Menteri Teten mengungkapkan, FTA Indonesia-Swiss sudah diratifikasi. “Dan yang paling penting adalah implementasi oleh dunia usaha,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menyebutkan, fokus kerja sama untuk pasar Eropa sebagaimana disampaikan Presiden EU Commission, Ursula von der Leyen, yakni penyediaan dan pemasaran produk ramah lingkungan termasuk salah satunya bambu.

Hal ini seiring dengan program KemenKopUKM yang saat ini sedang membangun Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya optimistis kita dapat meningkatkan peran yang jauh lebih besar di pasar global mengingat bahwa kita memiliki keunggulan kualitas pekerjaan, bahan baku, dan desain,” ucap MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten mengingatkan bahwa dunia usaha nasional juga perlu meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri yang cukup besar. Antara lain, memanfaatkan kebijakan afirmatif penggunaan produk dalam negeri.

“Pemerintah akan terus meningkatkan porsi belanja produk koperasi dan UMKM. Dan para pelaku asing akan didorong untuk bermitra dengan pengusaha lokal,” kata MenKopUKM.

Lebih dari itu, KemenKopUKM juga akan terus memperkuat ekosistem UKM, mulai dari sisi produksi, kemitraan, SDM, pendanaan, hingga pemasaran. Antara lain, melalui penguatan rantai pasok dan jaminan pasokan bahan baku.

“Kami memfasilitasi MoU antara Asmindo dengan PT Perhutani untuk pasokan bahan baku kayu,” ucap Menteri Teten.

Selanjutnya, akan diperkuat untuk pasokan kebutuhan rotan dan pengembangan kerja sama Asean, khususnya untuk Laos dalam pemenuhan pasokan kayu.

Pada tahun 2023 ini juga akan dibangun Rumah Produksi Bersama Rotan di Desa Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di NTT.

Fasilitasi lainnya adalah Standardisasi dan Sertifikasi Produk, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), HACCP dan ISO, Alkes dan PKRT, FSSC/BRC, dan Merek Internasional.

Begitu juga, dengan program SME’Xcellence, yaitu kemitraan antara aggregator dengan UKM ekspor melalui workshop coaching clinic, business matching, dan pameran.

“Pengembangan trading house furnitur dan home decor akan dimulai di Singapura. Kita juga sedang membahas pengembangan showroom untuk produk-produk UMKM di kawasan industri,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten mengapresiasi kemitraan yang dilakukan pada model bisnis PT Wisanka yang melakukan RDD (Research Design Development) dan QC. “Sementara yang memproduksi adalah UKM,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM berharap Asmindo berperan sangat strategis dalam pengembangan, peningkatan daya saing, serta memperluas pasar UMKM di dalam dan luar negeri. (Jef)

koperasi dan ukm

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Putusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Kabareskrim Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP Bidnag Perekonomian Edy Priyono, Jumat (27/01/2022).

“Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut, pemerintahnya dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” kata Menkopulhukam.

Mahfud menegaskan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas, melanggar UU Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Kalau alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delictinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” kata Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, pemerintah juga segera melaksanakan putusan PKPU yang untuk mengambil asset milik KSP untuk dibagi kepada anggota.
Mahfud juga menyinggung revisi UU Perkoperasian yang sudah mendesak dilakukan. Karena itu, pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi karena sangat banyak penipuan berkedok koperasi. Diharapkan semua penipuan berkedok koperasi bisa diakhiri dan ditangkap.

“Masyarakat juga saya minta hati-hati agar tidak sembarangan menyimpan uang, pilih usaha yang resmi dan legal,” tegas Mahfud.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan koordinasi ini untuk memastikan upaya hukum lebih lanjut yang dilakukan pemerintah dalam kasus KSP Indosurya.

Teten menegaskan bagi pemerintah yang penting saat ini dan menjadi prioritas menjalankan putusan PKPU agar aset-aset KSP Indosurya disita dan dibekukan lalu membayar kewajibannya kepada anggota yang mengalami kerugian.

Sebelumnya, Menteri Teten menegaskan putusan pengadilan terhadap kasus KSP Indosurya yang merugikan banyak masyarakat menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia. Putusan pengadilan itu, disebutnya telah mengabaikan rasa keadilan bagi ribuan anggota KSP Indosurya yang dirugikan.(Jef)