Arsip Tag: Minyak goreng

koperasi dan ukm

Siap Produksi, KemenKopUKM Terima Dokumen SNI 098:2022 Minyak Makan Merah dari BSN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Badan Standarisasi Nasional (BSN) menyerahkan dokumen SNI 9098:2022 Minyak Makan Merah kepada Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), sebagai acuan bagi para pelaku usaha pada Program Nasional Minyak Makan Merah yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit untuk memproduksi minyak makan merah sesuai standar yang ditetapkan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, dengan dikeluarkannya SNI ini, tidak perlu lagi ada yang meragukan minyak makan merah ini layak dikonsumsi atau tidak.

“Jadi sudah lengkap dan kita akan groundbreaking di pekan ketiga atau keempat Oktober 2022. Produksi diharapkan Januari 2023 untuk tiga piloting di tiga wilayah. Seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sumatera (Riau, Jambi, dan Bengkulu),” kata MenKopUKM Teten Masduki di acara audiensi bersama BSN dalam rangka Menyampaikan Dokumen SNI 9098:2022 Minyak Makan Merah, di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (4/10).

Audiensi tersebut dihadiri Kepala BSN Kukuh S Achmad, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan KemenKopUKM Riza Damanik, beserta Deputi BSN.

Menurut MenKopUKM Teten, SNI Minyak Makan Merah hanya dikeluarkan untuk produksi koperasi petani sawit. Sebagaimana afirmasi awal yakni untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Setelah DED (Detail Engineering Design) selesai, sekarang dalam tahap PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) pembuatannya. Sehingga paralel juga izin lokasi digarap. Insya Allah Januari 2023 tidak akan mundur produksi. Ini sudah banyak untuk produksi minyak makan merah,” kata Teten.

Tak hanya itu, adanya SNI Minyak Makan Merah ini selanjutnya akan menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri Teten menyebut, sejak awal BPOM sudah terlibat langsung sejak pembuatan DED menyangkut higienitas, serta keamanan pangan.

“Dari mulai jenis logam mesin yang digunakan sampai tidak boleh ada lekukan detail pun sedemikian rupa diatur. Jadi Insya Allah kalau dari awal desain pabrik, permesinannya sampai material yang dipakai Insya Allah izin edar tidak ada kesulitan by design semua,” ucapnya.

Pembangunan pabrik oleh petani koperasi sawit ini diharapkan bisa lebih murah dan efisien dari sisi biaya logistiknya, karena pabrik terintegrasi dekat suplai Tandan Buah Segar (TBS) sawit. “Diharapkan kalau produksi 10 ton per hari dari 1.000 hektare bisa diserap di dua kecamatan,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Kepala BSN Kukuh S Achmad mengaku bersyukur karena pihaknya mampu menyelesaikan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dokumen SNI untuk menjadi acuan para pelaku usaha dalam Program Nasional kepada Koperasi Petani Sawit.

“Namun tak cukup hanya di SNI ini saja, juga perlu pembinaan oleh Pemerintah, sesuai standar juga sertifikasi, pengujian laboratorium, BSN menyiapkan laboratorium lembaga sertifikasi yang kompeten, untuk melakukan pengujian minyak makan merah, dalam membuat SNI menggunakan azas konsensus untuk menyusun standar berbasis konsensus dan kesepakatan stakeholder,” kata Kukuh.

Kukuh mengatakan, dalam konsensus tersebut, BSN membagi klaster menjadi empat kelompok yakni, Pemerintah, industri asosiasi, kelompok pakar (akademisi), dan konsumen.

“Keempat stakeholder ini sudah kompak, Alhamdulillah SNI ini sudah tepat waktu, dan sesuai dengan target Presiden Jokowi,” ucapnya.

Kukuh menjelaskan, pemberlakuan SNI begitu ditetapkan penerapannya sukarela. Namun untuk kepentingan kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan kepentingan nasional, SNI bisa diwajibkan.

“Namun itu tergantung Kementerian yang mengatur produk itu. Karena BSN bukan regulator, kita sediakan infrastrukturnya. Kalau ke depannya SNI diwajibkan, maka semua minyak makan merah yang beredar harus sesuai SNI,” kata Kukuh.

Sementara untuk pengawasan peredarannya nanti di pasar, merupakan kewenangan Kemendag. “Mereka juga hand in hand dengan BSN. Apalagi kalau diwajibkan, Kemendag siap mengawasi,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Resmi Terima DED Minyak Makan Merah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah resmi menerima Detail Engineering Design (DED) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang menandakan rencana pengelolaan minyak makan merah sudah dalam tahap proses dan siap dijadikan acuan untuk pembangunan pabrik oleh koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo ada 10 tahap yang harus disiapkan sebelum launching terkait minyak makan merah pada 2023.

“Saat ini perkembangannya sudah mencapai 40 persen. SNI sudah dalam tahap konsensus oleh BSN, kemudian penyerapan produk salah satunya melalui MoU dengan HIPPINDO untuk offtaker pembelian minyak makan merah, penetapan lokasi piloting project dan kemitraan dengan PTPN. Serta hari ini DED sudah diserahkan oleh tim PPKS,” ucap MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta (12/9).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris KemenKopUKM Arif R. Hakim, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Riza Damanik, dan Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN Mahmudi, Kepala PPKS Edwin S.Lubis.

Lebih lanjut, dalam kurun tiga bulan ke depan MenKopUKM berkomitmen mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah agar bisa berjalan tepat waktu launching pada Januari 2023.

“Kita juga sudah siapkan dari segi pengadaan mesin hingga aspek pembiayaan yang sudah dikoordinasikan bersama BPDPKS, perbankan dan LPDB KUMKM. Serta masifikasi edukasi dan kampanye penggunaan minyak makan merah juga akan kita lakukan,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM optimistis pengelolaan minyak makan merah akan menjadi sejarah baru bagi industri persawitan di Indonesia. Selain memproduksi, koperasi juga menjadi solusi pemenuhan kebutuhan minyak makan merah sehat dan murah bagi masyarakat di sekitarnya.

“Jadi kita tidak perlu khawatir soal penyerapan atau pemasaran produknya,” kata MenKopUKM.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPKS Edwin S.Lubis mengapresiasi KemenKopUKM yang terus mendukung sehingga DED tersebut dapat terwujud.

“Tentunya dengan selesainya DED, pembangunan minyak makan merah dapat segera terealisasikan tepat waktu,” ucap Edwin.

Saat ini, secara paralel sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada SDM koperasi. “Selanjutnya kami mohon dukungan dari seluruh pihak agar semuanya dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng BPOM dan BSN Sinergi Percepat Produksi Minyak Makan Merah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersinergi untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani sawit.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pabrik minyak makan merah harus dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah di pasaran.

“Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh koperasi petani sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober 2022 sudah terbangun pabrik dan Januari 2023 sudah bisa produksi. Ini arahan Presiden agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (26/8).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan BPOM bersama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah melakukan perencanaan DED (Detail Engineering Desain) agar sesuai dengan standar dari BPOM.

“Untuk BSN sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI (Standar Nasional Indonesia) dari minyak makan merah ini,” kata Menteri Teten.

Dia menegaskan, koordinasi ini merupakan bukti dari gerak cepat kementerian atau lembaga (K/L) dalam mendukung kebijakan afirmasi Presiden untuk kesejahteraan petani sawit.

Dari perhitungan KemenKopUKM, setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari maka akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan di sekitar pabrik minyak makan merah yang rencana pilot projectnya akan dilakukan di Sumatra Utara.

“Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi, bahkan bisa dikembangkan turunannya untuk program stunting. Jadi ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat juga. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar.

“BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya,” kata Rita.

Sementara itu, Kepala BSN Kukuh S. Achmad menegaskan bahwa tugas BSN dalam pengembangan minyak makan merah ini ialah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, dan bergizi.

“Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama, kita sudah susun draf rancangan SNI tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI,” ucap Kukuh.

Di samping itu, ketika SNI sudah terbit maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya memenuhi SNI.

“BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Presiden Jokowi Minta Koperasi Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnews.id) – Presiden Joko Widodo secara khusus meminta agar koperasi yang telah siap di sejumlah daerah untuk membangun pabrik minyak makan merah sebagai alternatif pencegahan stunting dan gizi buruk di kalangan masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, pada Kamis, 7 Juli 2022, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti dan mendorong sejumlah koperasi untuk mulai memproduksi minyak makan merah.

“Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti agar koperasi ini menjadi produsen minyak makan merah. Kami akan segera tindaklanjuti karena pada dasarnya koperasi sudah ada beberapa yang siap,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan pada pekan depan Presiden Jokowi akan menggelar rapat koordinasi melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa pihak yang terkait diantaranya Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Minyak Makan Merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi, mulai digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Keunggulan minyak makan merah terletak pada kandungan gizi tinggi, mengandung beta karoten, vitamin A, fitonutrien dan komposisi asam lemak sehingga menjadi produk fungsional yang strategis dalam pengentasan stunting di Indonesia. Selain itu kandungan fitonutrien pada minyak makan merah, terutama vitamin E, dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetikal yang dapat mencegah penuaan dini dan bahan farmasi pencegah penyakit degeneratif.

MenKopUKM mengatakan koperasi di Indonesia sangat potensial untuk diposisikan sebagai produsen minyak makan merah dengan dipasok oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena nilai investasi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial. Di samping itu biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga relatif kecil.

“Kita perlu mempercepat hilirisasi sawit oleh koperasi sehingga petani sawit mendapatkan nilai tambah ekonomi lebih besar dan penyerapan hasil panen petani menjadi lebih pasti.,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Ia sempat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara, belum lama ini sebagai salah satu koperasi piloting yang didorong untuk memproduksi minyak makan merah.

Dengan begitu, menurut MenKopUKM, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit.

Menteri Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS Medan.

Karena pengolahannya yang sederhana, dia pun optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini. “Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya,” kata Menteri Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, MenKopUKM berharap dukungan seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan minyak makan merah oleh koperasi.

Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Jef)

koperasi dan ukm

Dicurhati Petani, Menteri Teten Siap Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit

Tinggalkan komentar

Padang:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung berdirinya pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil), minyak goreng hingga minyak makan merah oleh koperasi petani sawit di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, terlebih setelah mendengarkan langsung curahan hati para petani sawi

”Saya harapkan jika pabrik ini terbangun maka kita akan lebih mampu menjaga suplai minyak goreng di masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat berdiskusi dengan para pengurus KUD Tiku V Jorong serta para petani sawit di Kabupaten Agam, Padang, Sumbar, Kamis (30/6).

Menteri Teten pada kesempatan itu sempat dicurhati para petani sawit.

Salah satu petani sawit yang juga anggota KUD Tiku V Jorong misalnya mengeluhkan, harga minyak kelapa sawit yang turun drastis setelah dibukanya kembali keran ekspor. Sehingga hal tersebut menggerus pendapatan para petani kelapa sawit.

“Pak Menteri, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih anjlok. Kami mohon dukungannya supaya pabrik segera dibangun, sehingga kelapa sawitnya bisa kita olah menjadi minyak goreng. Kami ingin ada aktivitas lanjutan dari turunnya harga TBS yang menekan pendapatan. Kami juga minta agar ada bantuan pembiayaan ke petani lewat koperasi,” kata petani sawit.

Menjawab hal itu, Menteri Teten Masduki mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit oleh koperasi ini sangat penting. Termasuk bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Tiku V Jorong.

“Supaya petani tak lagi bergantung kepada pabrikan industri besar, dan petani mampu memproduksi sendiri,” katanya.

Menteri Teten mengatakan, jika salah satunya, KUD Tiku V Jorong mampu membangun pabrik pengolahan kelapa sawit, suplai minyak makan di kalangan masyarakat akan terjaga. Mengingat kemarin sempat terjadi kelangkaan hingga melambungnya harga minyak.

Ia mengungkapkan, saat ini KemenKopUKM sedang menginisiasi pilot project program Hilirisasi Produk Sawit Rakyat melalui inovasi minyak makan merah, sebagai functional product (food dan non food) melalui koperasi. dalam program itu digunakan teknologi produksi sederhana untuk mengolah CPO, hingga dapat menghasilkan produk akhir berupa minyak makan merah yang lebih sehat dari minyak goreng komersil karena mempertahankan fitonutrien-nya (Vit A, Vit E dan Squalene).

“Bahkan dapat mengatasi gizi buruk atau stunting pada anak, serta produk sampingannya dapat dikembangkan menjadi bahan baku kosmetik dan sabun,” katanya.

Untuk itu MenKopUKM mengatakan, strategi yang dilakukan yaitu pendampingan kelembagaan koperasi. “Selain itu perluasan akses pembiayaan untuk koperasi melalui LPDB-KUMKM sebagai modal kerja berkolaborasi dengan BPD-PKS, untuk modal investasi dan BRI dengan skema KUR Klaster bagi kelompok petani,” katanya.

Kemudian bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Kota Medan, telah dilaksanakan pilot plant teknologi minyak makan merah (yang didemokan pada 9 Juni 2022). Pengembangan SNI produk baru Minyak Makan Merah oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta piloting pengembangan minyak makan merah oleh koperasi di 6 provinsi (Sumut, Riau, Jambi, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar).

“Adanya inovasi minyak makan merah ini akan mewujudkan kemandirian sawit rakyat melalui hilirisasi produksi sawit dari TBS ke CPO, dan dari CPO ke minyak makan merah oleh koperasi untuk meningkatkan nilai tambah petani sawit,” kata Menteri Teten.

Ia berharap, inisiasi ini dapat berjalan dengan baik, karena tahapan diawali dengan adanya inovasi, kemudian terbangunnya kolaborasi, yang selanjutnya ada akselerasi dari berbagai pihak, sehingga dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan bersama.

“Maka dari itu saya mengajak KUD Tiku V Jorong untuk mengolah kelapa sawit jadi CPO dan minyak makan merah secara mandiri. Saya sudah bicara dengan Pak Mentan (Syahrul Yasin Limpo) agar juga bisa menyediakan bibit tanaman bersertifikat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Ada teknologinya di Medan bagaimana kelapa sawit CPO ini menjadi minyak makan merah,” kata Menteri Teten.

Indonesia merupakan negara produsen terbesar minyak sawit dunia, yang total produksi sawitnya menembus 50 juta ton per tahun.

Namun dari data (BPS Statistik Kelapa Sawit, 2020 sebanyak 14,59 juta hektare total luas perkebunan sawit di Indonesia, hanya sekitar 6,04 juta hektare atau 41 persen dikelola oleh petani swadaya dan 35 persen di antaranya adalah hasil dari sawit rakyat. Namun, hilirisasi kelapa sawit oleh rakyat belum optimal.

Diketahui, dengan total produksi sawit Indonesia menembus 50 juta ton per tahun, maka Indonesia menjadi negara produsen terbesar minyak sawit dunia. Namun demikian, tingkat produktivitas rata-rata per tahun baru mencapai 2,30 persen, masih rendah dibandingkan negara tetangga Malaysia, sudah mencapai 6,49 persen per tahun dan Thailand sebesar 29,17 persen per tahun, dengan kualitas bibit tanaman bersertifikat.

Pengurus KUD Tiku V Jorong Darwan yang mewakili Ketua KUD Tiku V Jorong AM Datuak Bandaharo mengatakan, saat ini KUD mengelola sekitar 3.000 ha lahan pertanian kelapa sawit. Dengan 3.700 anggota petani, KUD memiliki aset sekitar Rp142 miliar dan telah berusia 30 tahun.

“Dana yang sudah kita dibagikan ke peserta KUD sebanyak Rp136 miliar, dengan masing-masing peserta hasil mendapat Rp221 juta per keluarga,” katanya.

Dalam mengatasi terjadinya penurunan harga sawit, KUD Tiku V Jorong mencari cara agar kelapa sawit bisa tetap terjual dengan harga wajar di pasaran. “Saat ini kami memiliki harapan untuk membangun sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, agar CPO tidak terlalu banyak ekspor dan kami bisa mengolahnya sendiri. Mulai dari lahan seluas 16,5 ha, kelengkapan dokumen hingga izin pendirian pabrik sudah kami siapkan. Kami mohon dukungannya kepada KemenKopUKM,” ucapnya.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut, Bupati Agam Andri Warman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Nazwir, Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Kadis Perindagkop Agam Dedi Azwar, dan Pengurus KUD Tiku V Jorong yang mewakili Ketua KUD AM Datuak Bandaharo, Darman.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Petani Sawit Serdang Berdagai Berkoperasi Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

Tinggalkan komentar

Serdang Bedagai:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak para petani sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, untuk bergabung ke dalam koperasi dan membuat pabrik minyak makan merah agar bisa berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Kita perlu membangun koperasi sawit yang tidak bergantung kepada industri sehingga petani mendapat keuntungan dari hasil TBS (Tandan Buah Segar) sawit mereka,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (9/6).

Dengan begini, menurut MenKopUKM, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit serta tidak memiliki ketergantungan terhadap industri kelapa sawit.

Menteri Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.

Karena pengolahannya yang sederhana, dia pun optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini. Biaya yang dibutuhkan juga dikatakan hanya memerlukan investasi sebesar Rp7 miliar untuk menghasilkan 5 ton minyak makan merah per jamnya melalui teknologi tersebut.

“Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya,” kata Menteri Teten.

Terkait pembiayaan, MenKopUKM menegaskan bahwa koperasi dapat memanfaatkan dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), PT Bank Rakyat Indonesia, dan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membangun pabrik minyak makan merah ini.

Di tempat yang sama, Ketua Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Gus Bahari Harahap mengungkapkan total lahan sawit dari para petani di Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 1.800 hektare. Menurutnya, para petani sawit sedang kebingungan akibat kondisi naik turunnya harga sawit akhir-akhir ini.

“Kami hanya punya harapan di sini. Jadi kami mendukung untuk kemandirian pangan. Wujudkanlah harapan dan cita cita kami dan semoga kedatangan Menteri Teten dapat menjadi jalan keluar untuk permasalahan ini,” ucap Gus Harahap.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menambahkan bahwa saat ini para petani sawit mengalami keraguan untuk menanam kelapa sawit akibat naik turunnya harga. Bahkan, saat ini dikatakan ubi kayu lebih menguntungkan bagi para petani.

“Karena harga sawit ini turun naik jadi membingungkan para petani. Maka kadang tanaman meraka diselingi dengan ubi kayu. Hal yang dikhawatirkan kalau harga ubi kayu lebih tinggi, petani kelapa sawit lebih pilih tanam ubi kayu saja,” ucap Darma.

Dengan rencana pembuatan pabrik minyak makan merah melalui koperasi, Darma menyatakan siap untuk menyediakan tempat bagi pembangunan pabrik ini di Kabupaten Serdang Bedagai.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi Harus Dipercepat

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa saat ini pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi mendesak untuk segera dilakukan sehingga perlu dipercepat demi merespons kebutuhan akan minyak goreng di samping minyak makan merah yang potensial memberikan nilai tambah bagi petani sawit.

“Minyak makan merah ini lebih sehat dan punya banyak manfaat. Dengan adanya ini juga dapat memecahkan permasalahan pasokan minyak goreng dan dapat menghadirkan minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Kunjungan Kerja Bersama Stakeholder Kelapa Sawit di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/6).

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan pilot project pengembangan minyak makan merah oleh koperasi juga mulai diinisiasi di Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

Terkait teknologi untuk menghadirkan minyak makan merah, Menteri Teten sudah melihat langsung pembuatan minyak makan merah oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Dia pun merasa bahwa teknologi ini akan sangat mudah diterapkan kepada koperasi dan UMKM.

“Saya lihat teknologi untuk hasilkan minyak makan merah sudah ada di PPKS. Skala ekonomis dari teknologi ini bahkan dapat menghasilkan 500 kg minyak makan merah per jam. Saya akan bicara dengan Menteri BUMN agar memproduksi alat ini lebih banyak, supaya ketika piloting kita dapat dukungan teknologi dari PPKS,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menekankan, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui hilirisasi produksi minyak makan merah oleh koperasi tidak terlepas dari perlunya sinergi dan dukungan kemitraan dari seluruh stakeholders terkait.

“Saya berharap kemitraan ini dapat berjalan dengan baik, karena tahapan dari adanya inovasi, kemudian kolaborasi, yang selanjutnya adalah adanya akselerasi oleh kita semua, sehingga dapat memberikan hasil sesuai yang kita harapkan bersama,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) M. Edwin Syahputra Lubis mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghasilkan inovasi yang diharapkan menjadi upaya dan langkah baru dalam rangka pengentasan stunting sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi agar usahanya mampu naik kelas.

Inovasi tersebut adalah minyak makan merah yang merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit dengan nutrisi berupa fitonutrein (karoten dan vitamin E) yang tinggi serta kualitas asam lemak yang sangat baik bagi kesehatan.

“Minyak makan merah juga dapat menjadi jawaban untuk pengentasan stunting karena minyak makan merah memiliki asupan vitamin yang unggul dibandingkan dengan minyak goreng biasa,” ucap Edwin.

Direktur Riset Perkebunan Nusantara Teguh Wahyudi menambahkan, dari 14,59 juta hektar luas perkebunan sawit di Indonesia, 6,04 juta hektar atau 41% dikelola oleh petani swadaya dan dari total produksi sebanyak 44,8 juta ton, 35% di antaranya adalah hasil dari sawit rakyat.

Sumatra Utara, kata MenKopUKM, telah menjadi provinsi pionir penghasil kelapa sawit dan ingin memberikan nilai tambah dari industri sawit khususnya di tingkat perekonomian rakyat melalui koperasi.

“Hal yang paling penting kita hadirkan teknologinya untuk digunakan oleh rakyat atau koperasi. Jadi rakyat tidak hanya sampai TBS saja tapi juga mendapatkan nilai tambah,” ucap Teguh.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menuturkan, dengan inovasi minyak makan merah, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari petani tidak perlu lagi bergantung kepada pabrik minyak goreng.

“TBS yang ada di rakyat kan dibawa ke pabrik biasanya dan ditambah potongan sampai 7%. Kalau begitu caranya, TBS mereka kita kumpulin dan tak usah kita bawa ke pabrik. Artinya kalau kita siapkan ini dengan alat yang sederhana, saya rasa kita mampu membuat minyak merah ini. Sehingga kepusingan pemerintah karena minyak goreng ini bisa teratasi,” kata Edy.

Edy menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat untuk mengembangkan minyak makan merah di Sumatra Utara.(Jef)

koperasi dan ukm

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, KemenKopUKM Perkuat Koperasi Petani Bangun Pabrik Minyak Sawit Merah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia, untuk membangun pabrik minyak sawit merah sebagai upaya untuk turut ambil bagian dalam rantai pasok (supply chain) minyak sawit di dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat menerima audiensi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Selasa (24/5), mengatakan sudah saatnya petani sawit berkoperasi agar bisa mengakselerasi hilirisasi dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Audiensi ini sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan Fortasbi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2022.

“Salah satu pesannya adalah, supaya asosiasi petani bisa membangun pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah. Serta inisiatif Kelompok Petani Sawit Swadaya untuk berperan dalam tata produksi minyak sawit dan minyak goreng melalui organisasi koperasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (24/5).

Menteri Teten mengungkapkan, akan ada piloting pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit merah di sejumlah lokasi, antara lain: Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

Termasuk membentuk gugus tugas pembangunan pabrik minyak sawit merah yang melibatkan KemenKopUKM, LPDB-KUMKM, BPDPKS, serta asosiasi dan organisasi petani. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan petani sawit menjadi bagian supply chain minyak goreng di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit. “Jadi para petani tak harus pusing lagi di mana menjual buah tandan segar (TBS) sawit,” kata Teten.

Diakuinya, saat sebelum pandemi COVID-19 melalui program korporatisasi petani salah satunya yang menjadi sasaran adalah petani sawit agar kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam piloting tersebut, kata MenKopUKM juga difokuskan terkait isu kelembagaan, pembiayaan, maupun perluasan pasar petani sawit secara swadaya. KemenKopUKM juga akan menyiapkan ekosistem serta membangun korporatisasi petani yang terhubung dengan market, pembiayaan, dan teknologi pengolahan yang modern.

“Dari sisi pembiayaan, kita juga akan mengkombinasikan pembiayaan swadaya petani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), LPDB, dan perbankan,” kata Menteri Teten.

Ia optimistis, upaya pembangunan pabrik minyak sawit merah oleh koperasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pasalnya saat ini tercatat sebesar 42 persen atau sebesar 6,7 juta hektare lahan sawit dikelola oleh petani sawit swadaya.

“Jika semua petani dalam koperasi ini bergabung, setidaknya 35 persen dari produksi CPO nasional bisa disediakan oleh petani sawit. Jika Presiden memberikan arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri bisa dari mereka, ini sangat bisa,” kata MenKopUKM.

Maka agar tak terjadi simpang siur terkait minyak sawit merah ini, Menteri Teten menjelaskan, minyak sawit merah ini merupakan standar baru dari minyak sawit yang ada selama ini. Sebenarnya minyak sawit ini memiliki warna kuning kemerahan. Minyak sawit merah sudah ada dan diproduksi di negaran lain.

“Justru minyak sawit merah ini lebih sehat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan vitamin A. Dari sisi produksi pun pengolahan minya sawit merah ini sangat efisien dan kompetitif dari sisi harga. Kami sudah ada FGD dan standarisasi dengan BSN, tidak mengubah standar tetapi kami ingin standar baru,” kata Teten.

*Koperasi Pertama*

Senior Advisor Fortasbi Rukaiyah Rafik memastikan, koperasi yang tergabung dalam asosiasinya merupakan koperasi yang telah memiliki standar internasional. Yaitu berupa sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga bisa dipastikan standar dan kualitas minyak makan sawit ini berkualitas tinggi.

“Pembangunan pabrik ini menjadi kabar baik bagi petani sawit swadaya di Indonesia dengan harga sawit yang tidak stabil. Mengingat sebelumnya terjadi penurunan ekspor yang sangat besar akibat larangan ekspor CPO,” kata Rukaiyah.

Ke depan diharapkan, petani tidak hanya memproduksi TBS saja, tapi juga melalui koperasi petani bisa berdagang. “Kami juga membutuhkan dukungan MenKopUKM, sehingga petani swadaya berpikir dengan kelembagaan, koperasi merupakan jalan terbaik, dalam membangun posisi tawar di pemerintah maupun pihak lain,” ucapnya.

Salah satu koperasi yang telah menyatakan kesiapannya membangun pabrik minyak sawit merah ini adalah Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Subur, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Sutiyana. Ia mengatakan, pembentukan koperasi sekunder ini dalam hal pasokan bahan baku sudah sangat siap.

“Lahan kami ada sekitar 7.300 hektare. Kami sangat siap memproduksi 30 ton per jam. Saat ini kami sudah menentukan lokasi pendirian pabrik itu sendiri. Insya Allah kami menjadi koperasi yang pertama di Indonesia yang punya pabrik minyak sawit di Indonesia,” kata Sutiyana.

Dari sisi investasi, Sutiyana menyebut akan mendapat bantuan dari BPDPKS sekitar Rp120 miliar per pabrik. Ia menyatakan, jika ada kekurangan akan ditambah dari pinjaman dana bergulir LPDB. “Dan kami siap mengembalikan dana bergulir yang diberikan,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Ini Dia, Rekomendasi Strategis KemenKopUKM Wujudkan Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Pengembangan minyak makan merah (Red Palm Oil) dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah dan isu ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, produksi dan pengolahan minyak makan merah akan menciptakan nilai tambah yang tinggi bagi petani melalui skema korporatisasi pangan berbasis koperasi.

“Itu rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini,” ungkap Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pengolahan Minyak Goreng Oleh Koperasi: Tantangan dan Peluang, di Jakarta, Selasa (17/5).

FGD diikuti Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional BSN Zakiyah, Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Donald Siahaan, Kepala Divisi pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Helmi M, Kepala Departemen Mikro Sales Management BRI Komaryati Diat, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kawali Tarigan, Agus Ruli Ardiansyah (Serikat Petani Indonesia), dan Jarot Wahyu Wibowo (Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM).

Yang hadir secara online adalah Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan RI Prof Agus Pakpahan dan Ketua Kelompok Peneliti dan Manajer Inovasi OPSTP PPKS Frisda Panjaitan.

Rekomendasi lainnya, minyak makan merah memiliki kandungan nutrisi/vitamin tinggi, yang sehat dan dapat digunakan sebagai solusi atas gizi buruk/stunting dan penyediaan nutrisi bagi masyarakat umum.

Rekomendasi keempat, lahan sawit rakyat tersebar di berbagai provinsi Indonesia yang perlu dikonsolidasi dan dioptimalisasi bagi kepentingan petani serta peningkatan produk lokal.

Kelima, pengembangan minyak makan merah menggunakan teknologi tepat guna sehingga dapat dikembangkan dan dikelola berbasis komunitas dengan skala investasi yang terjangkau dan dapat didesentralisasi di berbagai wilayah/regional.

“Rekomendasi keenam, pengembangan minyak makan merah membutuhkan skema standarisasi tertentu, di luar standar SNI minyak goreng pabrik,” papar Zabadi.

Atas rekomendasi itu, stakeholder yang hadir bersepakat atas beberapa hal. Pertama, mengarusutamakan pengembangan, pengolahan dan penggunaan minyak makan merah bagi koperasi dan UMKM di Indonesia.

Kedua, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengolahan Minyak Makan Merah oleh Koperasi. Ketiga, membangun agenda aksi bersama untuk mengimplementasikan pengolahan minyak makan merah oleh koperasi dalam skala komersial.

“Keempat, membuat pilot project di beberapa wilayah di Indonesia sampai akhir tahun 2022,” papar Zabadi.

Oleh karena itu, Zabadi menekankan bahwa Perkebunan Sawit Rakyat yang masih dikelola petani swadaya kecil dengan kepemilikan lahan sekitar 2-4 hektar, dapat berkelompok membentuk kelompok tani, hingga akhirnya dapat mendirikan koperasi sebagai wadah konsolidasi lahan dan petani.

“Itu harus segera dipetakan. Kemudian, kita dampingi. Sehingga kemandirian para petani sawit untuk memiliki bargaining position dalam industri sawit skala kecil dapat diwujudkan,” ungkap Zabadi
.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Online Data System/ODS), ada sekitar 454 koperasi sawit di Indonesia dan mayoritas ada di provinsi Riau, yang memang dari presentasi luasan lahan dan kapasitas produksi terbesar, yaitu sekitar 23,57% dari total areal lahan sawit di Indonesia.

Misalnya, salah satu koperasi di provinsi Riau yang secara mandiri telah mengelola kebun sawit seluas 1.562 hektar bersama sekitar 781 petani anggotanya, yaitu KUD Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan, Riau. Selain itu, juga ada KSPPS BMT UGT Sidogiri yang akan mendirikan koperasi sawit di Kabupaten Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

“Untuk itu, dua koperasi tersebut dapat dijadikan pilot project pembangunan industri sawit rakyat,” tegas Zabadi.

Zabadi pun berharap, untuk selanjutnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang ada di 22 provinsi dan Serikat Petani Indonesia (SPI) dapat ikut mengkonsolidasikan para petani sawit untuk memperkuat kelembagaan ekonominya melalui koperasi.

Dijelaskan Zabadi, secara umum, kapasitas produksi Crude Palm Oil (CPO) dari TBS untuk 1-5 ton per jam termasuk skala mini, kapasitas rata-rata 5-20 ton per jam masuk skala menengah, dan kapasitas 30 sampai 60 ton per jam adalah skala besar. Dari produksi CPO ini masih diperlukan proses fraksinasi dan proses lainnya sehingga dapat dihasilkan minyak goreng.

Minyak goreng yang dikenal di pasaran adalah yang berwarna kuning jernih dengan SNI 7709-2019 dengan kandungan Vitamin A mencapai 45 IU/gram. Sementara, minyak sawit merah (Red Palm Oil) atau minyak makan merah dapat menghasilkan kandungan vitamin A cukup tinggi, yaitu sekitar 666 IU/gram.

“Penelitian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan Riset Perkebunan Nusantara (RPN) ini yang perlu kita implementasikan untuk kemudian kita menemukan skala keekonomian dari produksi minyak goreng oleh koperasi,” papar Zabadi.

Bagi Zabadi, kehadiran Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga diharapkan dapat secara khusus mengawal proses standarisasi minyak goreng skala koperasi dan UMKM ini. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang rasional dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng yang sehat dan terjangkau.

Untuk mewujudkan piloting ini, Zabadi berharap dukungan pembiayaan baik di sisi onfarm, yaitu dengan KUR Perbankan dan dari kelembagaan koperasinya melalui LPDB-KUMKM, baik untuk kebutuhan modal investasi dan modal kerja.

Dalam kesempatan yang sama juga Zabadi menegaskan perlu adanya komitmen bersama (dalam bentuk kesepakatan) untuk pengembangan minyak sawit milik rakyat. “Ujungnya, kita dapat merumuskan model bisnis produksi minyak goreng oleh koperasi,” tandas Zabadi.

Sementara itu, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Zakiyah menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung koperasi dan UMK dalam menghadirkan produk berkualitas dengan pertimbangan kesehatan masyarakat dan lingkungan. “Kita dukung program KemenkopUKM dalam mendorong koperasi, juga usaha mikro dan kecil, memiliki industri minyak goreng sawit sendiri,” ujar Zakiyah.

Zakiyah menjelaskan, sebelum diwajibkan SNI, harus terpenuhi dulu hasil analisa riset dan adanya teknologi yang sudah memungkinkan. “Kita memiliki program Bina UMK dimana ada pendampingan bagi UMK untuk mendapatkan SNI,” ucap Zakiyah.

Untuk itu, Zakiyah mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam penerapan standarisasi bagi UMK dengan proses yang simpel dan mudah. Ada kemudahan SNI untuk UMK risiko rendah. Mulai dari komitmen diaplikasi OSS-BKPM, aplikasi OSS, hingga Monev Online.

“BSN siap bekerjasama untuk menghasilkan standarisasi minyak goreng merah,” tegas Zakiyah.

Pabrik Rp100 Miliar

Narasumber lainnya, Ketua Apkasindo Kawali Tarigan menjelaskan bahwa dengan luas lahan kelapa sawit di Indonesia milik petani swadaya dan koperasi sebesar 42% dari total 16 juta hektar, sangat memungkinkan koperasi memiliki industri pengolahan minyak sawit sendiri.

“Andai kita memiliki pabrik sendiri, cukup dengan kapasitas produksi 15 ton/jam. Bahkan, yang ada di Pelalawan Riau, kapasitasnya sudah mencapai 30 ton/jam, dengan luas lahan sebesar 7000 hektar,” ulas Kawali.

Dengan begitu, lanjut Kawali, petani swadaya tidak lagi bergantung pada keberadaan pabrik-pabrik minyak sawit milik korporat besar. “Banyak potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga petani juga bisa naik kelas, tidak lagi bergantung pada pabrik minyak goreng yang ada,” kata Kawali.

Oleh karena itu, Apkasindo sangat mendukung koperasi memiliki pabrik dan refinary hingga penyuplai minyak goreng. “Asosiasi siap membantu membangun pabrik di seluruh Indonesia, dengan modal kurang lebih sekitar Rp100 miliar,” ungkap Kawali.

Namun, ungkap Kawali, untuk mewujudkan Minyak Goreng Sawit milik koperasi tersebut, masih ada beberapa kendala menghadang. Diantaranya, kebun masih berpencar-pencar, belum ada kepastian pasar, teknologi masih manual, modal usaha, hingga adanya tekanan korporasi besar terhadap petani.

“Tapi, ada juga peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Yakni, sudah ada Koperasi Apkasindo, bahan baku melimpah, dan kebun kelapa sawit ada di 22 provinsi di Indonesia,” pungkas Kawali.(Jef)