Arsip Tag: New PLUT

koperasi dan ukm

Menteri Teten: Wujudkan Transformasi Ekonomi melalui PLUT

Tinggalkan komentar

Semarang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, posisi strategis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi tools pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional dewasa ini.

Hal tersebut disampaikan MenKopUKM saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, saat meresmikan secara serentak enam PLUT KUMKM di Kabupaten Semarang, Selasa, (27/12).

Adapun PLUT KUMKM yang baru diresmikan tersebar di Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Purworejo (Jawa Tengah), Buleleng (Bali), Dairi (Sumatera Utara), Maros (Sulawesi Selatan), dan Kota Kendari (Sulawesi Tenggara).

Menteri Teten menjelaskan, sepanjang 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan pembangunan dan revitalisasi PLUT-KUMKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM Bidang UMKM untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagaimana amanat RPJMN.

Dimana hingga saat aat ini revitalisasi PLUT dilakukan di 20 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp127,6 miliar.

“Sejak digulirkan pada 2013 hingga saat ini, telah terbangun PLUT sebanyak 74 unit yang tersebar di 74 kabupaten/kota di 32 provinsi seluruh Indonesia. Dan Mulai awal tahun ini, kami melakukan re-disain PLUT yaitu sebuah konsep kebaruan dengan branding New PLUT sehingga pendampingan dan pembinaan menjadi lebih efektif,” kata Menteri Teten.

Ia juga menegaskan, berangkat dari masih lemahnya daya saing perekonomian nasional dan rendahnya rasio kewirausahaan serta memahami proporsi sistem perekonomian nasional yang tidak berubah selama 23 tahun ini, PLUT menjadi bagian program strategis kementerian KUKM dengan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan wirausaha secara komprehensif, terpadu, serta berbasis teknologi.

New PLUT adalah optimalisasi fungsi dan layanan PLUT KUMKM melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian melalui 10 fungsi layanan utama.

Fungsi layanan itu mencakup, pertama, konsultasi dan pendampingan usaha. Kedua, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha. Ketiga, pelatihan teknis dan manajemen. Keempat, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk. Kelima, inkubasi bisnis. Keenam, promosi dan pemasaran produk. Ketujuh, kurasi UMKM. Kedelapan, pengembangan jejararing kemitraan lintas sektoral. Kesembilan, co-working space, dan kesepuluh, fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.

“Mengurus UMKM berbeda dengan usaha besar, UMKM harus dilakukan pendampingan secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Seiring dengan adanya era disrupsi perilaku masyarakat akibat pandemi COVID-19, maka harus disiapkan digitalisasi dengan menyiapkan teknologi yang relevan serta mendukung bonus demografi,” kata MenKopUKM

Adapun arah kebijakan tematik yang menjadi sasaran program ini adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.

“Immediate outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, daya saing koperasi dan UMK, meningkatkan kualitas layanan pendampingan (bagi koperasi dan UMK) dan meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang didampingi,” katanya.

Untuk pembangunan dan revitalisasi PLUT saat ini telah dilakukan standardisasi terkait desain Gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung kearifan lokal dari tiap-tiap daerah, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Warna Gedung dan tata ruang gedung PLUT disesuaikan dengan corak kekinian dan terstandar.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, kehadiran PLUT diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembangnya koperasi, UMKM, dan wirausaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi di daerah, di kabupaten masing-masing. “Jadi saya harapkan dengan adanya PLUT, nanti UMKM itu tidak terkena stunting lagi. Tapi akan terus berkembang dan akan menjadi usaha yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Menurut Wapres, potensi Intanpari yang merupakan akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata, harus terus digali agar tercipta diversifikasi, produktivitas, daya saing, serta jangkauan pasar yang kian luas merambah pasar global. Bukan hanya nasional tapi juga pasar global.

Upaya pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha ini sangat penting digalakkan di seluruh daerah, karena lewat upaya ini pula Pemerintah ingin membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Pemerintah sangat menyadari besarnya potensi UMKM. Termasuk kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi, maupun perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Karena kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup serius. Mayoritas UMKM masih berskala mikro dan kecil. Ditambah rasio kewirausahaan Indonesia juga baru sekitar 3,47 persen yang harus terus kita tingkatkan,” kata Wapres Ma’ruf.

Ia mengatakan, sebagai negara berkembang dan berpopulasi besar, Indonesia diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi dunia. Prasyarat kemajuan ekonomi tersebut di antaranya jika kita mampu terus mendongkrak kualitas SDM dan kuantitas wirausaha dalam negeri. Kewirausahaaan akan menyumbang efek berjenjang karena dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, seiring dengan tumbuhnya pendapatan dan kesejahteraan para pelakunya.

Bahkan, wirausaha kerap dapat menciptakan perubahan sosial yang positif melalui produk/jasa yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, selama proses pemulihan, Pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk bangkit, melalui pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, pembiayaan, maupun pendampingan.

“Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif,” katanya.

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, khusus di Jateng, terdapat dua lagi tambahan PLUT dari total 11 PLUT di Jateng. PLUT kata Ganjar, akan menjadi titik untuk UMKM agar bisa mempelajari, meniru, hingga mengaplikasikannya. Termasuk fasilitas co-working space untuk startup bisa mengembangkan bisnisnya.

“Pendampingan menjadi permasalahn yang selama ini dihadapi oleh UMKM. Sampai saat ini sektor usaha di Jateng kurang lebih ada 4,2 juta unit. Cukup besar, dan dari semua itu usaha mikro. Artinya, ketahanan ekonomi yang kecil ini butuh intervensi dari beberapa pihak termasuk fasilitas PLUT, untuk menjadi pendorong UMKM naik kelas,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Hadirkan Transformasi Ekonomi Inklusif Untuk Semua Kalangan, Wapres Resmikan Enam PLUT KUMKM

Tinggalkan komentar

Semarang:(Globalnews.id)- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meresmikan secara serentak enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang, Selasa, (27/12/2022).

Adapun enam PLUT KUMKM yang diresmikan Wapres pada hari ini diantaranya terletak di Kabupaten Semarang, Purworejo, Buleleng, Dairi, Maros, dan Kota Kendari.

Didampingi Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta 5 Bupati dan 1 Walikota tempat PLUT didirikan, Wapres mengatakan, pemerintah terus menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi. Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja, yang salah satunya dapat terlaksana melalui kehadiran PLUT KUMKM.

“Saya sangat senang karena kehadiran layanan terpadu ini diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembang koperasi, UMKM dan wirausaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi Kabupaten Semarang,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres menegaskan, bahwa PLUT memiliki posisi strategis sebagai pengembangan semangat kewirausahaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan, PLUT KUMKM telah dinyatakan sebagai salah satu Executing Agency Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah.

Selain itu, PLUT mempunyai posisi strategis dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022, dalam percepatan transformasi pelaku usaha dari informal ke formal melalui pendampingan NIB, pendataan UMKM, pendampingan kemitraan dan penyelenggaran inkubasi bagi UMKM.

“Oleh karena itu, saya bahagia hari ini bisa menghadiri peresmian PLUT Semarang dan sangat berharap, apa yang sudah dimulai ini dapat terus dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga terbentuk suatu ekosistem kewirausahaan yang kondusif untuk menciptakan wirausaha mapan dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan, menuju pencapaian target RPJMN 2020-2024, yaitu rasio kewirausahaan 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha baru 4 persen,” terangnya.

Secara khusus, Wapres juga menuturkan bahwa PLUT KUMKM adalah sebagai kawalan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional yang mendukung integrasi sosial ekonomi masyarakat pada Proyek-proyek Strategis Nasional yang telah berjalan.

“Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda, dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif dan mandiri, jujur dan pantang menyerah, termasuk dalam kurikulum pendidikan,” pesannya

Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong konsep NEW PLUT yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, masyarakat dapat beradaptasi dan mampu terintegrasi dengan pola pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi cara kerja dunia saat ini.

Senada dengan Wapres, MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, PLUT KUMKM saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi alat pemerintah untuk mempercepat pencapaian target sebagaimana amanat dalam RPJMN maupun kebijakan yang terkait dengan transformasi ekonomi nasional dewasa ini.

Sedangkan untuk memperluas jangkauan dan layanan PLUT, di tahun 2022 telah dilakukan pembangunan dan revitalisasi PLUT KUMKM melalui DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM Bidang UMKM kepada 20 Kab/Kota dengan total anggaran sebesar Rp 127,6 miliar yang dialokasikan untuk pematangan lahan, pembangunan/revitalisasi Gedung, sarana dan prasarana pendukung layanan PLUT.

Menurutnya, arah kebijakan tematik yang menjadi sasaran program ini adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.

“Immediate outcome (dampak) dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas layanan pendampingan (bagi koperasi dan UMKM) dan meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang didampingi,” kata Menteri Teten.

MenkopUKM menegaskan, mengurus UMKM berbeda dengan usaha besar, UMKM harus dilakukan pendampingan secara terus menerus dari hulu ke hilir. Seiring dengan adanya era disrupsi perilaku masyarakat akibat pandemi Covid-19, maka harus disiapkan digitalisasi, teknologi yang relevan serta dalam rangka mendukung bonus demografi.

Untuk diketahui PLUT KUMKM merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu serta berbasis teknologi, yang telah berjalan sejak tahun 2013, hingga saat ini telah terbangun PLUT KUMKM sebanyak 74 Unit yang tersebar di 74 Kab/Kota pada 32 Provinsi/D.I seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya PLUT KUMKM telah bertransformasi menjadi New PLUT, melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian melalui 10 (sepuluh) fungsi layanan utama, yaitu: 1) konsultasi dan pendampingan usaha; 2) pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha; 3) pelatihan teknis dan manajemen; 4) pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk; 5) inkubasi bisnis; 6) promosi dan pemasaran produk; 7) kurasi UMKM; 8) pengembangan jejararing kemitraan lintas sektoral; 9) co-working space; dan 10) fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.(Jef)

koperasi dan ukm

PLUT Sulsel, Sumbar dan Subang, Jadi yang Terbaik dalam Kompetisi PLUT KUKM 2022

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyelenggarakan Kompetisi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 2022 untuk memotivasi pembina, pengelola, konsultan pendamping, dan UMKM binaan PLUT KUMKM atau PLUTers yang telah berjuang dalam mengimplementasikan New PLUT KUMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sejak 3 Oktober 2022, Presiden meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang dimaksudkan sebagai agregator percepatan pembentukan ekosistem bisnis dengan tumpuan utama adalah para pelaku UMKM.

“Dari sinilah kemudian, peran PLUT KUMKM menjadi sangat vital untuk mengawal perubahan mendasar dan struktural bagi sistem perekonomian nasional dengan re-design PLUT KUMKM sebagai implementasi PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM. Pembaharuan PLUT KUMKM ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di KemenKopUKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Puncak Kompetisi PLUT KUMKM 2022 di Jakarta, Senin malam (12/12).

New PLUT KUMKM merupakan transformasi pengelolaan PLUT KUMKM ke dalam konsep optimalisasi dan penambahan kebaruan pada layanan PLUT KUMKM yang telah ada sebagai upaya untuk mempercepat UMKM naik kelas.

Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Telkom Indonesia, Shopee, Tokopedia, Du Anyam, Google, Kompas.com, Gojek, Grab, Shipper, Bhinneka, CrediBook, Najogi Travel, dan Coca Cola Indonesia, Kompetisi PLUT KUMKM 2022 melahirkan 6 PLUT Terhebat dan 6 Konsultan PLUT Terinovatif.

Untuk PLUT Terhebat peringkat pertama ialah Sulawesi Selatan, kedua Sumatera Barat, dan ketiga Subang. Untuk harapan pertama ialah Pacitan, harapan kedua Sukoharjo, dan harapan ketiga Sumatera Utara.

Sementara itu, konsultan PLUT Terinovatif peringkat pertama ialah Bhakti Darmawan dari Jember, kedua Bobby dari Cianjur, dan ketiga Fitria Agustin Sri Arwandi dari Yogyakarta. Selanjutnya, harapan pertama diraih oleh Luh Putu Diah Puspayanthi dari Kabupaten Jembrana, harapan kedua Marlina Ramli dari Kota Batam, dan harapan ketiga Alan Wahyu Hafiludin dari Kota Batu.

Lebih lanjut, New PLUT KUMKM dikatakan menjadi strategi akselerasi dan solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat pendampingan dan konsultasi, inkubasi, bussiness matching, transformasi digital, hingga showcase bagi produk UMKM dan/atau wirausaha baru.

Menurutnya, tanpa peran PLUTers yang berdedikasi tinggi, selalu berinovasi dan meningkatkan keterampilan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, progres untuk re-design UMKM dengan peningkatan rasio kewirausahaan, kualitas pelaku usaha sehingga terjadi peningkatan daya saing nasional mustahil terjadi.

“Oleh karena itu, malam ini menjadi momen yang istimewa sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kami, KemenKopUKM kepada para garda terdepan pemberdaya, pendamping, pembina, dan mitra UMKM kita hingga ke pelosok negeri,” kata Menteri Teten.

Dia juga mengapresiasi kegiatan untuk meredesign PLUT, Menteri Teten juga berharap ini bukaan sekedar ceremonial namun merupakan salah satu langkah yang kongret.

“Bukan untuk PLUT KUMKM dan Konsultan Pendamping berkompetisi saling menjatuhkan, tetapi menemukan model-model pemberdayaan UMKM yang efektif dengan berbagai karakter dan lanskap sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai bukti nyata dari inovasi kebijakan tematik, integratik, dan holistik terkait kerja sama urusan konkuren Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tuturnya.

Dia berharap, kegiatan ini tidak sekadar kegiatan selebrasi dan berhenti saat ini saja. Kegiatan semacam ini dikatakan harus dapat menjadi momentum yang tepat untuk pengembangan ekosistem antar PLUT KUMKM di semua wilayah atau 74 PLUT KUMKM di Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus dapat menjadi ajang training of trainer untuk para konsultan PLUT KUMKM. Menurutnya, para konsultan-konsultan terbaik dapat saling mengisi sesuai dengan keahlian masing-masing.

Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi menambahkan dirinya sangat terpukau dengan inovasi yang dilakukan oleh pengelola PLUT KUMKM dari berbagai daerah.

“Saya belum pernah melihat seperti ini. Luar biasa, saya bergembira hari ini bagaimana pengelola atau pendamping menyampaikan inovasi dan pengembangan (PLUT KUMKM). Ini penting agar PLUT KUMKM berjalan. Ini kompetisi sehat karena semua bersaing dengan caranya sendiri dan akan sangat unik inovasinya. Sangat berbeda. Inovasi di daerah sangat hebat tanpa pendanaan dari pusat. Saya ucapkan terima kasih atas acara ini dan saya sangat mengapresiasi,” ucap Dading.

Ke depan, dia menegaskan masih terdapat ratusan PLUT KUMKM yang menanti untuk dibangun. Menurutnya, dukungan dari daerah akan sangat penting bagi Bappenas agar dapat terbangun PLUT KUMKM lebih banyak lagi.

“Bappenas mendukung penguatan prasarana dan kegiatan PLUT KUMKM ini. Kita sudah usulkan dana alokasi khusus untuk PLUT KUMKM, pada 2023 kita akan bangun 13 PLUT KUMKM untuk sektor pariwisata. Dukungan daerah sangat penting agar Bappenas mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) terkait pembangunan PLUT KUMKM ini,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan Kompetisi PLUT KUMKM 2022 telah dimulai sejak 18 Oktober 2022 dengan 2 kategori penilaian yaitu PLUT Terhebat dan Konsultan Terinovatif.

“Selain untuk memotivasi PLUT KUMKM agar lebih mengoptimalkan kinerjanya, kompetisi ini juga bertujuan untuk mengapresiasi para pengelola dan konsultan pendamping yang telah berjuang mengimplementasikan New PLUT KUMKM,” kata Siti Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

PLUT Percepat KUMKM Onboarding dalam Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga

Tinggalkan komentar

Tasikmalaya:(Globalnews.id)– Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah menegaskan akan terus mendorong peningkatan literasi digital dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Lembaga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha agar dapat mewujudkan wirausaha yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan dalam acara PLUT Education Center dengan tema “Perluasan Pasar Produk KUMKM Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, M. Husein Fadlulloh, Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI yang juga perwakilan dari Dapil Jawa Barat XI didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah. Acara ini juga didukung oleh Shopee, Google, dan PaDi UMKM.

Siti Azizah menjelaskan PLUT KUMKM sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sekaligus rumah besar wirausaha, harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM binaan. Dengan begitu kedepan semakin banyak UMKM binaan dari masing-masing PLUT yang bisa onboarding pada platform digital termasuk laman LKPP dan PaDi UMKM BUMN.

“Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang peluang pasar pada belanja barang dan jasa Pemerintah/Lembaga dan pendampingan berupa pembinaan dan kurasi produk UMKM agar sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Siti Azizah.

Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan semangat dan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, serta sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat tumbuh kembang pelaku UMKM, dan agar bisa masuk ke pasar digital.

“Dengan kebijakan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah maka harus melalui UMKM, artinya untuk memanfaatkan peluang ini UMKM harus onboarding di LKPP atau PaDi UMKM,” kata Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husen Fadlulloh menyampaikan, bahwa PLUT KUMKM merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut Husein Fadlullah juga menyampaikan UMKM Kabupaten Tasikmalaya harus mampu memanfaatkan keberadaan PLUT sebagai mitra usaha. Apalagi saat ini UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan khususnya digitalisasi.

“Kalau perlu pendampingan, pelatihan, atau perizinan usaha silakan datang ke PLUT. Tasikmalaya ini patut berbahagia, ada Rumah BUMN dan PLUT, perlu ada sinergi di antara keduanya sehingga layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh UMKM di Tasikmalaya.” ucap Husein Fadlullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen yang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran PLUT KUMKM.

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung berbagai kegiatan pendampingan yang diselenggarakan di PLUT. Seperti hari ini kita dorong UMKM agar memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai pemasaran online khususnya dalam rangka percepatan onboarding produk UMKM dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah/lembaga” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 70 UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya yang telah melewati tahap kurasi.

Di akhir kegiatan, sebanyak 90 persen peserta telah berhasil onboarding di platform digital. Selain pelatihan, dalam kegiatan ini juga dibuka pelayanan perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk berupa NIB, PIRT, Halal, NPWP, serta bazar produk UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Pastikan Percepatan Implementasi New PLUT

Tinggalkan komentar

Makassar:(Globalnews.id)-– Kementerian Koperasi dan UKM perkuat koordinasi antara pengelola PLUT KUMKM untuk percepatan implementasi konsep New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang telah diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 26 Januari 2022. Konsep New PLUT menandai perubahan paradigma dan orientasi pengelolaan PLUT yang lebih ramah UMKM.

Dalam Rapat Koordinasi Pengelola PLUT KUMKM Tahun 2022 di Makassar yang berlangsung sampai 21 Mei 2022, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Talkah Badrus mengatakan New PLUT menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, business matching (pertemuan bisnis) hingga showcase (pameran) bagi produk UMKM atau wirausaha baru.

“Dengan fungsinya sebagai “Entrepreneurship Ecosystem Enabler”, PLUT tidak bisa sendirian. Butuh kita semua untuk ikut andil bersama dengan pemerintah. Minimal media, pelaku usaha, komunitas bisnis, industri besar, dan institusi pendidikan harus merapat guna mewujudkan wirausaha untuk Indonesia Maju,” kata Talkah.

Talkah mengimbau Pengelola PLUT KUMKM untuk berbenah dan memantaskan seluruh PLUT KUMKM menjadi New PLUT seperti yang telah ditetapkan oleh MenKopUKM, antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola dan konsultan pendamping PLUT.

Talkah mendorong Pengelola PLUT berorientasi pada capaian target kinerja PLUT, yaitu: a) peningkatan jumlah koperasi, UMKM dan wirausaha yang dilayani; b) persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UKM dan wirausaha yang memperoleh perizinan, akses pemasaran termasuk pemasaran online (digital), akses pembiayaan bank termasuk KUR dan peningkatan omset; dan c) peningkatan jumlah dan kualitas layanan.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif. Ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk mempercepat implementasi New PLUT untuk melayani para pelaku UMKM,” kata Talkah.

Selain percepatan implementasi New PLUT, rapat koordinasi juga untuk mensosialisasikan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.(Jef)

koperasi dan ukm

Garap Potensi Market Global, KemenKopUKM Resmikan PLUT-KUMKM Di Batam

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Kehadiran PLUT ini dimaksudkan untuk menyiapkan UMKM di Batam menjadi bagian dari pengembangan UMKM ekspor.

Ditegaskan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Batam menjadi bagian dari ekosistem perdagangan dengan negara tetangga. Batam berpotensi untuk UMKM menjadi window menuju pasar global. KemenKopUKM menjadikan Bali sebagai Hub Timur, dan di wilayah Barat ada di Kepri tepatnya di Batam, yang akan dibuat dengan konsep yang berbeda.

Salah satunya juga menerapkan konsep mirroring, di mana event atau program yang ada di Singapura, juga dilakukan di Batam, Kepri. Mengingat Singapura menjadi benchmark kegiataan promosi produk UMKM di Batam. “Letaknya strategis, Batam menjadi window pasar global. PLUT difungsikan untuk melakukan pendampingan, mengakses pembiayaan, pelatihan SDM dan pengembangan model bisnis. Khusus packaging, Presiden sampai detil menaruh perhatian ke packaging UMKM,” ungkap Menteri Teten dalam acara peresmian Gedung PLUT-KUMKM Kota Batam, Kepri, Kamis (31/3).

Hadir pula dalam peresmian tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, Walikota Batam Muhammad Rudi, dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.

Tak hanya itu, Menteri Teten turut menyaksikan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Batam dengan Alfamart, Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Serta penyerahan fasilitas pendanaan UMKM dana bergulir Pemerintah Kota Batam, KUR dari Bank Riau Kepri dan KUR dari Bank Jatim.

MenKopUKM menegaskan, terkadang kekuatan ekonomi UMKM yang porsinya hingga 99 persen, dengan kontribusi lapangan kerja 97 persen sering dilupakan. Bahwa sektor ekonomi justru didominasi oleh UMKM. “Di negara maju, yang paling banyak diserap adalah sektor mikro. Namun kekurangan kita produk UMKM nya masih kurang berdaya saing,” kata Menteri Teten.

Bahkan di Jepang dan China, UMKM tidak berusaha sendiri-sendiri, tapi ikut dilibatkan dalam rantai pasok global, tergabung dalam industri besar. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan ada insentif bagi usaha besar yang berkolaborasi dengan UMKM. “Jadi Pak Walikota Batam, jika ada investor besar masuk, harus digandeng UMKM nya. Ini wajib dalam Undang-Undang Ciptaker,” tegas MenKopUKM.

Tak cuma itu, masalah oleh-oleh juga menjadi perhatian di Jepang. Potensi ekonominya dinilai sangatlah besar. “Kalau kemasan jadul (jaman dulu) akan dibantu oleh PLUT disiapkan pendampingan. Karena sayang, di Batam banyak makanan enak tapi tidak dikemas menarik. Kemasan ini harus kita dandanin. Jangan melupakan kekuatan UMKM yang menjadi support system sektor pariwisata,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital, saat ini sudah hampir 18 juta. Sisanya 12 juta UMKM bisa didorong dari pelaku usaha yang ada di PLUT untuk masuk ke marketplace. “KemenKopUKM juga sudah ada SMEsta.id di sana terdapat UMKM yang siap ke pasar global, serta disediakan investor untuk melakukan business matching,” terang Menteri Teten.

Kekuatan ekonomi yang dibangun melalui UMKM lanjutnya, bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 persen secara nasional. “Tanpa investor hanya dengan mendorong UMKM masuk e-katalog saja bisa memberikan dampak signifikan bagi ekonomi negara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Batam Muhammad Rudi menuturkan, pasca diresmikan, PLUT KUMKM Batam diharapkan akan banyak usaha kecil yang menyiapkan usaha. Kehadiran PLUT dipercaya membantu segala hal yang menjadi masalah KUMKM di Batam.

Rudi juga antusias menyambut mulai dibukanya border Singapura besok. Di mana Singapura akan membebaskan warga negaranya ke mana pun dan menerima warga negara manapun ke Singapura tanpa karantina.

“Batam meraih pendapatan dari dua sumber utama, yaitu industri dan pariwisata. Jumlah penumpang saat pandemi hanya mencapai 3 ribuan, per hari ini tercatat ada 10-11 ribu masuk ke kota Batam atau naik 200 persen. Apalagi kalau warga Singapura masuk, kunjungan mancanegara hampir 2 juta sebelum Covid, nasional sebanyak 6 juta, maka akan ada 8 juta yang ditargetkan bisa berkunjung ke PLUT KUMKM,” sebut Rudi.

Diakuinya, pendapatan Pemkot Batam banyak berasal dari jasa wisata, dengan adanya stimulasi pembukaan border Singapura dan pengembangan PLUT setidaknya bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi Batam yang saat ini sudah tumbuh sebesar 4,75 persen, atau lebih tinggi dari nasional yang mencapai 3,6 persen.

Pengusaha kerajinan macrame Batam, Elvianti berharap PLUT bisa menjadi packaging center. Karena masalah kemasan , UMKM bisa kalah bersaing dengan produk impor. “Kalau pun ada kemasan biasanya kami ambil dari luar Batam. Tetapi itu biayanya menjadi lebih mahal, sehingga tidak efektif dan efisien,” keluhnya.

Konsultan PLUT bidang SDM Marlina Ramli menambahkan, perlunya ditambah skill bagi para tenaga pendamping dalam mengembangkan UMKM melalui PLUT. “Support dari pemerintah sangat kami butuhkan, untuk bisa menjalankan kegiataan PLUT ke depan,” pintanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Minta UMKM Manfaatkan PLUT untuk Perbaikan Produk dan Digitalisasi

Tinggalkan komentar


Lombok NTB:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta UMKM untuk memanfaatkan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) untuk menjadi tempat perbaikan kualitas produk dan digitalisasi UMKM.

Hal ini merupakan upaya pihaknya untuk mengoptimalkan peran PLUT KUMKM dalam mendukung percepatan onboarding produk koperasi dan UMKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

“Tahun ini kita ingin UMKM bukan hanya survival saja, tapi juga transformatif. Jadi bukan hanya kembali normal pascacovid-19, tapi juga melakukan transformasi digital termasuk PLUT yg akan kita transformasi. PLUT harus jadi tempat belajar untuk membantu UMKM go online. PLUT harus diarahkan ke sana,” ungkapnya dalam Workshop Perluasan Pasar Produk Koperasi dan UMKM Melalui Bela Pengadaan dan PaDi UMKM di PLUT KUMKM Educational Center Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/3).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat 17,2 juta UMKM yang onboarding digital. Dia pun menegaskan bahwa sampai dengan 2024, ditargetkan 30 juta UMKM yang melakulan onboarding digital.

Hal ini pun menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk segera memanfaatkan peran PLUT KUMKM, guna memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya.

“Onboarding UMKM ini sisanya tinggal 12,8 juta, waktunya juga sebentar lagi. Jadi NTB ini harus punya angka pasti. Kira-kira berapa dan siapa yang mau didampingi untuk onboarding digital,” kata Menteri Teten.

Tak berhenti di situ, KemenKopUKM juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjadi pemasok barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog LKPP. Pihaknya pun akan memberikan kesempatan untuk 1.000.000 produk UMKM agar dapat onboarding ke laman LKPP.

“Dengan LKPP ini berbagai prosedur sudah disederhanakan termasuk soal standarisasi. Misalnya SNI itu enggak perlu untuk furnitur sekolah, tapi kalau produk yang implikasinya keamanan dan keselamatan harus SNI,” tuturnya.

“Jadi kita permudah. Total pembelanjaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM kan sekitar Rp400 triliun tahun ini. Jadi harus diintip terus kebutuhan pemerintah. Jadi bikin produk yang dibutuhkan pemerintah. Bisa dilihat rencana belanja pemerintah di LKPP,” sambung Menteri Teten.

Menteri Teten juga mengapresiasi Telkom Indonesia dan Grab Indonesia yang juga telah membantu UMKM onboarding digital. Dengan keterlibatan berbagai pihak, UMKM akan semakin kuat dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perlu diketahui, PLUT KUMKM Educational Center Lombok melakukan pelatihan kepada 320 pelaku UMKM untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya. Secara rinci, peserta pelatihan secara luring terdapat 32 pelaku UMKM yang sudah dikurasi dari PLUT KUMKM NTB dan secara online sebanyak 278 peserta.

Executive Vice President Digital & Next Business Telkom, Saiful Hidayat menambahkan bahwa pelatihan ini sesuai dengan misi dari pihaknya, di mana melalui digitalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, integrasi proses perizinan melalui OSS BKPM dan peningkatan pasar pelaku UMKM.

“Sesuai amanah BUMN, UMKM yang bergabung dalam captive market BUMN sudah mencapai Rp2 triliun. UMKM yang bergabung di kami juga sedang diintegrasikan ke global sehingga produk UMKM ini punya potensi akses ke pasar global,” ujar Saiful.

Sementara itu, President Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengapresiasi KemenKopUKM yang sudah memperjuangkan kemajuan UMKM Indonesia. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan hal yang monumental karena memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan memiliki daya saing.

“Kami memberikan pelatihan juga untuk berdaya saing di digitalisasi. Jadi kami latih untuk foto produk yang baik dan hal lainnya. Dengan interaksi seperti ini kami paham dan memberikan manfaat lebih besar. Semoga ini memberikan manfaat kepada UMKM dan masyarakat Indonesia,” pungkas Ridzki.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM : Peran New PLUT Percepat KUMKM Onboarding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), dalam mendukung percepatan onboarding produk Koperasi dan UKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, setidaknya melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Di mana hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM di tahun 2022 ini.

“Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM,” ucap Menteri Teten dalam Webinar PLUT Educational Center bertajuk Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, Jakarta, Kamis (24/2).

Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97 persen dari target Rp442,43 triliun.

Masih besarnya peluang tersebut, untuk itu sepanjang tahun 2022 ini sambung Menteri Teten, KemenKopUKM menargetkan sebanyak 1.000.000 produk UMKM dapat masuk dalam laman LKPP.

Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-Katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit.

“Ke depan, KemenKopUKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform,” sebut MenKopUKM.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Menteri Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu di antaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

“PLUT Educational Center dapat kita manfaatkan bersama untuk membangun eksosistem usaha. Agar pelaku UMKM memiliki jiwa yang produktif, unggul, dan Inovatif dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi masa depan UMKM yang kuat dan tangguh,” imbuh Teten.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga melakukan serangkaian program strategis dalam memperluas pasar dan penyerapan produk UMKM. Pertama, alokasi 40 persen belanja K/L melalui LKPP, SipLah, Pasar Digital BUMN. Kedua, adaya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Ketiga, KemenKopUKM menggelar program Live Shopping, UKM on-boarding melalui Shopee, Tokopedia dan Blibli. Serta kempat, merilis platform Sistem Informasi UMKM (SMEsta).

Menteri Teten menegaskan, apa yang telah dilakukan KemenKopUKM sebagai bentuk komitmennya, dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Yaitu, dengan mengamanatkan Kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non kementerian dan perangkat daerah, wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut Teten, hadirnya PP tersebut merupakan peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama saat pandemi ini. “Sekarang sudah ada jaminan market bagi KUMKM. Adanya kepastian ini, tentunya mendorong semakin terbukanya akses pasar bagi KUMKM,” ujar MenKopUKM.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menambahkan, LKPP berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

LKPP mencatat, data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp58,18 triliun. Dengan rincian, 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Sedangkan untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir, kurir, furnitur hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

“Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi on boarding pelaku UMKM,” terang Enim.

Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan KUMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa di K/L yakni melalui platform E-Katalog dan Bela Pengadaan. “Dua channel yang kami dorong, karena penting perannya bagi KUMKM,” ucap Emin di kesempatan yang sama.

Emin menegaskan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di mana di dalamnya ada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus melakukan penghematan devisa, dengan meningkatkan porsi UMKM.

“Ini sangat penting dan diambil peluang agar KUMKM dapat mengembangkan usahanya lewat proses pengadaan barang/jasa. Baik sumber dana dari APBN/APBD, sehingga bisa dipercepat dan tak menumpuk di akhir tahun. Karena tiap bulan akan ada belanja yang dilakukan,” jelasnya.(Jef)