Aceh:(Globalnews.id)- Memasuki masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia masih dihadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Di mana ekonomi dunia berpotensi turun 1 persen dan inflasi dunia potensi naik 2,5 persen. Termasuk dari sektor mikro, namun masih banyak Koperasi dan UMKM (KUMKM) mengalami kendala keterbatasan permodalan.

Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengakses ke perbankan, dinilai belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable), misalnya dalam hal ketersediaan agunan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

“Sehingga diharapkan, KUMKM yang layak namun belum bankable, tetap dapat mengakses kredit ke bank,” ucap Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani dalam sambutan yang mewakili Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM pada acara kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR di Banda Aceh, Provinsi Aceh yang diselenggarakan pada 23-25 Mei, Rabu (25/5).

Tahun ini, sambungnya, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun. Dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 137,05 triliun dan diberikan kepada 2,99 juta debitur. Yakni dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 2,42 triliun kepada 276.106 debitur, KUR Mikro sebesar Rp93,17 triliun kepada 2.537.749 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp 41,45 triliun kepada 171.927 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp 6,59 miliar kepada 273 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Aceh Tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 1,02 triliun kepada 15.708 debitur. “Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Aceh,” ujarnya.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130 persen dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp. 302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp 202,55 miliar.

Irene menyampaikan target Pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11.000 Pelaku Usaha Mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. “1 orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 Usaha Mikro setiap bulan,” jelasnya.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui, pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. Dan ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Helvizar bersyukur, bahwa tahun 2022 ini KemenKopUKM Masih memberi kepercayaan kepada Putra putri Aceh, untuk menjadi Tenaga Pendamping KUR sebanyak 20 Tenaga Pendamping KUR. Di mana DinkopUKM Aceh telah melakukan seleksi berdasarkan surat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota.

“Kami berharap tahun selanjutnya, ada keberlanjutan dan keberlansungan program ini. KemenKopUKM masih memberi kesempatan kepada putra-putri Aceh untuk ikut menjadi sebagai Tenaga Pendamping KUR,” harapnya.

Helvizar menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan evalusi dan monitoring terhadap Tenaga Pendamping KUR di beberapa Kabupaten/Kota, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara Bank Pemyalur dengan Tenaga Pendamping KUR.

“Untuk itu harapan saya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Asisten Deputi Pembiayan Usaha Mikro mencari solusi agar kendala yang di hadapi rata-rata tenaga Pendamping dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Kepada Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR, sambung Helvizar, ia berharap mereka dapat menggunakan kesempatan pembekalan ini dengan baik. Terutama dalam menambah wawasan sebagai Tenaga Pendamping KUR, dan banyak belajar dari Tenaga Pendamping KUR yang sudah berpengalaman di Daerah Saudara.

“Kami terus melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap kinerja Tenaga Pendamping KUR. Sehingga ini akan jadi referensi untuk menetapkan anda sebagai calon pendamping KUR Tahun depa, jika KemenKopUKM masih memberi kuota bagi Provinsi Aceh,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara serupa juga diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Jef)

Mataram:(Globalnews.id)– Untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di dua tempat yakni di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani, saat memberikan sambutan mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro pada acara Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Mataram beberapa hari yang lalu, mengatakan pembekalan dilaksanakan dengan target satu tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

“Secara keseluruhan, target Pendampingan KUR Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan,” kata Irene.

Tercatat hasil pendampingan KUR pada 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

Yang pasti, pemerintah akan terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Sementara realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,93 triliun kepada 43.761 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Irene.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmad Masyhuri mengatakan, jumlah tenaga pendamping KUR di Provinsi NTB untuk tahun 2022 sebanyak 20 orang dan koordinator sebanyak 2 orang.

Jumlah pendamping KUR pada tahun 2021 sebanyak 40 orang dengan target pendampingan sebanyak 1600 calon debitur dengan capaian pendampingan sebesar 2.347 debitur.

Menurut Masyhuri, pendamping KUR di NTB selama ini masih tetap melaksanakan pendampingan kepada calon debitur KUR sekalipun kontrak kerja dari KemenkopUKM sudah selesai.

“Dan yang lebih penting pendamping KUR bisa memberikan pemahaman kepada calon debiturnya tentang pemberian subsidi bunga oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha (UKM) bisa mengakses pembiayaan melalui program KUR dengan suku bunga yang rendah,” kata Masyhuri.

Capaian hasil pendampingan di Provinsi NTB ini dari tahun 2016 dengan tenaga pendamping KUR sebanyak 8 orang menunjukkan target yang terlampaui atau berada pada urutan kedua seluruh Indonesia. “Sampai dengan tahun 2019, jumlah pendamping sebanyak 28 orang dengan capaian melampaui target berada pada posisi pertama di seluruh Indonesia,” kata Masyhuri.

Sementara itu, di Samarinda Kalimantan Timur, Pejabat Fungsional Deputi Usaha Mikro Agus Sutisna menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga, mengalokasikan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Pemprov Kaltim, Atikah, mengatakan bahwa pemerintah memfasilitasi KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible, atau belum bankable.

Program KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

“Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan ke skala UMKM naik kelas dan usaha yang lebih besar,” kata Atikah.(Jef)

Kendari:(Globalnews.id)- Target Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

Hal itu dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro Muhammad Subkhan, mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (18/5).

Subkhan menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakuk unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Kedua,
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga,
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Menurut Subkhan, pada 2022, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Subkhan menambahkan, realisasi penyaluran KUR Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,48 triliun kepada 31.521 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Sulawesi Tenggara,” kata Subkhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Saifuddin mengatakan, Sulawesi Tenggara kembali terpilih sebagai bagian dari Program Pendampingan KUR dari 15 provinsi yang ada di Indonesia.

Tahun ini, untuk Sulawesi Tenggara, jumlah pendamping KUR sebanyak 10 orang dan satu orang koordinator dengan masa kerja selama enam bulan yang berlokasi di Kota Kendari. Adapun target pendampingan KUR pada tahun ini sebanyak 600 UKM.

“Tenaga pendamping yang kita harapkan pada tahun ini, bukan saja untuk memfasilitasi para pelaku UKM untuk mendapatkan KUR pada lembaga penyalur, tetapi pendamping yang dapat melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, konsultasi, dan supervisi kepada pelaku UKM,” kata Laode.

Sehingga, lanjut Laode, program ini diharapkan mampu mencetak UKM yang lihai berbisnis, promosi, networking luas dan mampu mengelola keuangan bisnis yang baik. “Jadi, UMKM naik kelas dan digitalisasi tidak hanya sebatas tagline semata,” pungkas Laode. (Jef)

Denpasar:(Globalnews.id)-Pemerintah Provinsi Bali secara resmi melaunching Penjaminan KUR Kerthi Bali PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada Jumat, 13 Mei 2022 di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah berkembang secara siginifikan. Tercatat Jamkrida telah mampu melakukan penjaminan Rp21,5 triliun dengan jumlah Terjamin 417 ribu, serta bekerja sama dengan 728 lembaga keuangan baik bank maupun non bank di seluruh Provinsi Bali.

Menyusul kesuksesan tersebut, Gubernur Bali akan mendorong lagi perkembangan Jamkrida Bali Mandara dengan penambahan modal sebesar Rp15 miliar.

“Kami mengajak Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mendukung Jamkrida Bali Mandara. Di mana dengan penambahan modal tersebut, berujung pada UMKM sebagai salah satu sektor kuat di Bali,” ucapnya dalam acara launching Penjaminan KUR Kerthi Bali Jamkrida Bali Mandara di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (13/5).

Acara launching tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem serta perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Direksi Bank BPD Bali, Direksi PT BPR Indra Candra, Ketua dan Manager Umum Koperasi Guna Prima Dana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Serta Kabupaten Kota, Ketua DPD Perbarindo Bali dan Ketua DPK Perbarindo se-Bali.
           
Gubernur I Wayan juga mengapresasi terobosan Jamkrida Bali Mandara, dengan program yang selaras dengan program Pemprov Bali khususnya dalam mewujudkan Ekenomi Kerthi Bali.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau, peningkatan sinergitas Bank BPD Bali dengan Jamkrida Bali Mandara, sebagai perusahaan miliki masyarakat Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyampaikan dukungannya. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Bali kepada Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), yang dinilai Eddy sangat berarti bagi penyaluran KUR di daerah.

“Hal ini perlu dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang sekarang sedang menyiapkan upaya serupa. Kami berharap, Jamkrida Bali Mandara yang telah menjadi Perusahaan Penjamin KUR, dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM dan  dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM,” ujarnya.
 
Eddy merincikan, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 13 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sudah tersalur sebesar Rp 128,88 triliun dan diberikan kepada 2,80 juta debitur, dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp2,22 triliun kepada 253.908 debitur, KUR Mikro sebesar Rp84,80 triliun kepada 2,31 juta debitur, KUR Kecil sebesar Rp39,01 triliun kepada 162.365 debitur dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp3,40 miliar kepada 142 debitur.(Jef)