Arsip Tag: PLUT KUMKM

koperasi dan ukm

PLUT Percepat KUMKM Onboarding dalam Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga

Tinggalkan komentar

Tasikmalaya:(Globalnews.id)– Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah menegaskan akan terus mendorong peningkatan literasi digital dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Lembaga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha agar dapat mewujudkan wirausaha yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan dalam acara PLUT Education Center dengan tema “Perluasan Pasar Produk KUMKM Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, M. Husein Fadlulloh, Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI yang juga perwakilan dari Dapil Jawa Barat XI didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah. Acara ini juga didukung oleh Shopee, Google, dan PaDi UMKM.

Siti Azizah menjelaskan PLUT KUMKM sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sekaligus rumah besar wirausaha, harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM binaan. Dengan begitu kedepan semakin banyak UMKM binaan dari masing-masing PLUT yang bisa onboarding pada platform digital termasuk laman LKPP dan PaDi UMKM BUMN.

“Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang peluang pasar pada belanja barang dan jasa Pemerintah/Lembaga dan pendampingan berupa pembinaan dan kurasi produk UMKM agar sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Siti Azizah.

Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan semangat dan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, serta sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat tumbuh kembang pelaku UMKM, dan agar bisa masuk ke pasar digital.

“Dengan kebijakan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah maka harus melalui UMKM, artinya untuk memanfaatkan peluang ini UMKM harus onboarding di LKPP atau PaDi UMKM,” kata Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husen Fadlulloh menyampaikan, bahwa PLUT KUMKM merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut Husein Fadlullah juga menyampaikan UMKM Kabupaten Tasikmalaya harus mampu memanfaatkan keberadaan PLUT sebagai mitra usaha. Apalagi saat ini UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan khususnya digitalisasi.

“Kalau perlu pendampingan, pelatihan, atau perizinan usaha silakan datang ke PLUT. Tasikmalaya ini patut berbahagia, ada Rumah BUMN dan PLUT, perlu ada sinergi di antara keduanya sehingga layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh UMKM di Tasikmalaya.” ucap Husein Fadlullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen yang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran PLUT KUMKM.

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung berbagai kegiatan pendampingan yang diselenggarakan di PLUT. Seperti hari ini kita dorong UMKM agar memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai pemasaran online khususnya dalam rangka percepatan onboarding produk UMKM dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah/lembaga” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 70 UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya yang telah melewati tahap kurasi.

Di akhir kegiatan, sebanyak 90 persen peserta telah berhasil onboarding di platform digital. Selain pelatihan, dalam kegiatan ini juga dibuka pelayanan perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk berupa NIB, PIRT, Halal, NPWP, serta bazar produk UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Pastikan Percepatan Implementasi New PLUT

Tinggalkan komentar

Makassar:(Globalnews.id)-– Kementerian Koperasi dan UKM perkuat koordinasi antara pengelola PLUT KUMKM untuk percepatan implementasi konsep New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang telah diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 26 Januari 2022. Konsep New PLUT menandai perubahan paradigma dan orientasi pengelolaan PLUT yang lebih ramah UMKM.

Dalam Rapat Koordinasi Pengelola PLUT KUMKM Tahun 2022 di Makassar yang berlangsung sampai 21 Mei 2022, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Talkah Badrus mengatakan New PLUT menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, business matching (pertemuan bisnis) hingga showcase (pameran) bagi produk UMKM atau wirausaha baru.

“Dengan fungsinya sebagai “Entrepreneurship Ecosystem Enabler”, PLUT tidak bisa sendirian. Butuh kita semua untuk ikut andil bersama dengan pemerintah. Minimal media, pelaku usaha, komunitas bisnis, industri besar, dan institusi pendidikan harus merapat guna mewujudkan wirausaha untuk Indonesia Maju,” kata Talkah.

Talkah mengimbau Pengelola PLUT KUMKM untuk berbenah dan memantaskan seluruh PLUT KUMKM menjadi New PLUT seperti yang telah ditetapkan oleh MenKopUKM, antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola dan konsultan pendamping PLUT.

Talkah mendorong Pengelola PLUT berorientasi pada capaian target kinerja PLUT, yaitu: a) peningkatan jumlah koperasi, UMKM dan wirausaha yang dilayani; b) persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UKM dan wirausaha yang memperoleh perizinan, akses pemasaran termasuk pemasaran online (digital), akses pembiayaan bank termasuk KUR dan peningkatan omset; dan c) peningkatan jumlah dan kualitas layanan.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif. Ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk mempercepat implementasi New PLUT untuk melayani para pelaku UMKM,” kata Talkah.

Selain percepatan implementasi New PLUT, rapat koordinasi juga untuk mensosialisasikan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.(Jef)

koperasi dan ukm

Garap Potensi Market Global, KemenKopUKM Resmikan PLUT-KUMKM Di Batam

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Kehadiran PLUT ini dimaksudkan untuk menyiapkan UMKM di Batam menjadi bagian dari pengembangan UMKM ekspor.

Ditegaskan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Batam menjadi bagian dari ekosistem perdagangan dengan negara tetangga. Batam berpotensi untuk UMKM menjadi window menuju pasar global. KemenKopUKM menjadikan Bali sebagai Hub Timur, dan di wilayah Barat ada di Kepri tepatnya di Batam, yang akan dibuat dengan konsep yang berbeda.

Salah satunya juga menerapkan konsep mirroring, di mana event atau program yang ada di Singapura, juga dilakukan di Batam, Kepri. Mengingat Singapura menjadi benchmark kegiataan promosi produk UMKM di Batam. “Letaknya strategis, Batam menjadi window pasar global. PLUT difungsikan untuk melakukan pendampingan, mengakses pembiayaan, pelatihan SDM dan pengembangan model bisnis. Khusus packaging, Presiden sampai detil menaruh perhatian ke packaging UMKM,” ungkap Menteri Teten dalam acara peresmian Gedung PLUT-KUMKM Kota Batam, Kepri, Kamis (31/3).

Hadir pula dalam peresmian tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, Walikota Batam Muhammad Rudi, dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.

Tak hanya itu, Menteri Teten turut menyaksikan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Batam dengan Alfamart, Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Serta penyerahan fasilitas pendanaan UMKM dana bergulir Pemerintah Kota Batam, KUR dari Bank Riau Kepri dan KUR dari Bank Jatim.

MenKopUKM menegaskan, terkadang kekuatan ekonomi UMKM yang porsinya hingga 99 persen, dengan kontribusi lapangan kerja 97 persen sering dilupakan. Bahwa sektor ekonomi justru didominasi oleh UMKM. “Di negara maju, yang paling banyak diserap adalah sektor mikro. Namun kekurangan kita produk UMKM nya masih kurang berdaya saing,” kata Menteri Teten.

Bahkan di Jepang dan China, UMKM tidak berusaha sendiri-sendiri, tapi ikut dilibatkan dalam rantai pasok global, tergabung dalam industri besar. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan ada insentif bagi usaha besar yang berkolaborasi dengan UMKM. “Jadi Pak Walikota Batam, jika ada investor besar masuk, harus digandeng UMKM nya. Ini wajib dalam Undang-Undang Ciptaker,” tegas MenKopUKM.

Tak cuma itu, masalah oleh-oleh juga menjadi perhatian di Jepang. Potensi ekonominya dinilai sangatlah besar. “Kalau kemasan jadul (jaman dulu) akan dibantu oleh PLUT disiapkan pendampingan. Karena sayang, di Batam banyak makanan enak tapi tidak dikemas menarik. Kemasan ini harus kita dandanin. Jangan melupakan kekuatan UMKM yang menjadi support system sektor pariwisata,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital, saat ini sudah hampir 18 juta. Sisanya 12 juta UMKM bisa didorong dari pelaku usaha yang ada di PLUT untuk masuk ke marketplace. “KemenKopUKM juga sudah ada SMEsta.id di sana terdapat UMKM yang siap ke pasar global, serta disediakan investor untuk melakukan business matching,” terang Menteri Teten.

Kekuatan ekonomi yang dibangun melalui UMKM lanjutnya, bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 persen secara nasional. “Tanpa investor hanya dengan mendorong UMKM masuk e-katalog saja bisa memberikan dampak signifikan bagi ekonomi negara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Batam Muhammad Rudi menuturkan, pasca diresmikan, PLUT KUMKM Batam diharapkan akan banyak usaha kecil yang menyiapkan usaha. Kehadiran PLUT dipercaya membantu segala hal yang menjadi masalah KUMKM di Batam.

Rudi juga antusias menyambut mulai dibukanya border Singapura besok. Di mana Singapura akan membebaskan warga negaranya ke mana pun dan menerima warga negara manapun ke Singapura tanpa karantina.

“Batam meraih pendapatan dari dua sumber utama, yaitu industri dan pariwisata. Jumlah penumpang saat pandemi hanya mencapai 3 ribuan, per hari ini tercatat ada 10-11 ribu masuk ke kota Batam atau naik 200 persen. Apalagi kalau warga Singapura masuk, kunjungan mancanegara hampir 2 juta sebelum Covid, nasional sebanyak 6 juta, maka akan ada 8 juta yang ditargetkan bisa berkunjung ke PLUT KUMKM,” sebut Rudi.

Diakuinya, pendapatan Pemkot Batam banyak berasal dari jasa wisata, dengan adanya stimulasi pembukaan border Singapura dan pengembangan PLUT setidaknya bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi Batam yang saat ini sudah tumbuh sebesar 4,75 persen, atau lebih tinggi dari nasional yang mencapai 3,6 persen.

Pengusaha kerajinan macrame Batam, Elvianti berharap PLUT bisa menjadi packaging center. Karena masalah kemasan , UMKM bisa kalah bersaing dengan produk impor. “Kalau pun ada kemasan biasanya kami ambil dari luar Batam. Tetapi itu biayanya menjadi lebih mahal, sehingga tidak efektif dan efisien,” keluhnya.

Konsultan PLUT bidang SDM Marlina Ramli menambahkan, perlunya ditambah skill bagi para tenaga pendamping dalam mengembangkan UMKM melalui PLUT. “Support dari pemerintah sangat kami butuhkan, untuk bisa menjalankan kegiataan PLUT ke depan,” pintanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Minta UMKM Manfaatkan PLUT untuk Perbaikan Produk dan Digitalisasi

Tinggalkan komentar


Lombok NTB:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta UMKM untuk memanfaatkan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) untuk menjadi tempat perbaikan kualitas produk dan digitalisasi UMKM.

Hal ini merupakan upaya pihaknya untuk mengoptimalkan peran PLUT KUMKM dalam mendukung percepatan onboarding produk koperasi dan UMKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

“Tahun ini kita ingin UMKM bukan hanya survival saja, tapi juga transformatif. Jadi bukan hanya kembali normal pascacovid-19, tapi juga melakukan transformasi digital termasuk PLUT yg akan kita transformasi. PLUT harus jadi tempat belajar untuk membantu UMKM go online. PLUT harus diarahkan ke sana,” ungkapnya dalam Workshop Perluasan Pasar Produk Koperasi dan UMKM Melalui Bela Pengadaan dan PaDi UMKM di PLUT KUMKM Educational Center Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/3).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat 17,2 juta UMKM yang onboarding digital. Dia pun menegaskan bahwa sampai dengan 2024, ditargetkan 30 juta UMKM yang melakulan onboarding digital.

Hal ini pun menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk segera memanfaatkan peran PLUT KUMKM, guna memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya.

“Onboarding UMKM ini sisanya tinggal 12,8 juta, waktunya juga sebentar lagi. Jadi NTB ini harus punya angka pasti. Kira-kira berapa dan siapa yang mau didampingi untuk onboarding digital,” kata Menteri Teten.

Tak berhenti di situ, KemenKopUKM juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjadi pemasok barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog LKPP. Pihaknya pun akan memberikan kesempatan untuk 1.000.000 produk UMKM agar dapat onboarding ke laman LKPP.

“Dengan LKPP ini berbagai prosedur sudah disederhanakan termasuk soal standarisasi. Misalnya SNI itu enggak perlu untuk furnitur sekolah, tapi kalau produk yang implikasinya keamanan dan keselamatan harus SNI,” tuturnya.

“Jadi kita permudah. Total pembelanjaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM kan sekitar Rp400 triliun tahun ini. Jadi harus diintip terus kebutuhan pemerintah. Jadi bikin produk yang dibutuhkan pemerintah. Bisa dilihat rencana belanja pemerintah di LKPP,” sambung Menteri Teten.

Menteri Teten juga mengapresiasi Telkom Indonesia dan Grab Indonesia yang juga telah membantu UMKM onboarding digital. Dengan keterlibatan berbagai pihak, UMKM akan semakin kuat dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perlu diketahui, PLUT KUMKM Educational Center Lombok melakukan pelatihan kepada 320 pelaku UMKM untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya. Secara rinci, peserta pelatihan secara luring terdapat 32 pelaku UMKM yang sudah dikurasi dari PLUT KUMKM NTB dan secara online sebanyak 278 peserta.

Executive Vice President Digital & Next Business Telkom, Saiful Hidayat menambahkan bahwa pelatihan ini sesuai dengan misi dari pihaknya, di mana melalui digitalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, integrasi proses perizinan melalui OSS BKPM dan peningkatan pasar pelaku UMKM.

“Sesuai amanah BUMN, UMKM yang bergabung dalam captive market BUMN sudah mencapai Rp2 triliun. UMKM yang bergabung di kami juga sedang diintegrasikan ke global sehingga produk UMKM ini punya potensi akses ke pasar global,” ujar Saiful.

Sementara itu, President Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengapresiasi KemenKopUKM yang sudah memperjuangkan kemajuan UMKM Indonesia. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan hal yang monumental karena memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan memiliki daya saing.

“Kami memberikan pelatihan juga untuk berdaya saing di digitalisasi. Jadi kami latih untuk foto produk yang baik dan hal lainnya. Dengan interaksi seperti ini kami paham dan memberikan manfaat lebih besar. Semoga ini memberikan manfaat kepada UMKM dan masyarakat Indonesia,” pungkas Ridzki.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM : Peran New PLUT Percepat KUMKM Onboarding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), dalam mendukung percepatan onboarding produk Koperasi dan UKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, setidaknya melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Di mana hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM di tahun 2022 ini.

“Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM,” ucap Menteri Teten dalam Webinar PLUT Educational Center bertajuk Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, Jakarta, Kamis (24/2).

Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97 persen dari target Rp442,43 triliun.

Masih besarnya peluang tersebut, untuk itu sepanjang tahun 2022 ini sambung Menteri Teten, KemenKopUKM menargetkan sebanyak 1.000.000 produk UMKM dapat masuk dalam laman LKPP.

Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-Katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit.

“Ke depan, KemenKopUKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform,” sebut MenKopUKM.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Menteri Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu di antaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

“PLUT Educational Center dapat kita manfaatkan bersama untuk membangun eksosistem usaha. Agar pelaku UMKM memiliki jiwa yang produktif, unggul, dan Inovatif dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi masa depan UMKM yang kuat dan tangguh,” imbuh Teten.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga melakukan serangkaian program strategis dalam memperluas pasar dan penyerapan produk UMKM. Pertama, alokasi 40 persen belanja K/L melalui LKPP, SipLah, Pasar Digital BUMN. Kedua, adaya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Ketiga, KemenKopUKM menggelar program Live Shopping, UKM on-boarding melalui Shopee, Tokopedia dan Blibli. Serta kempat, merilis platform Sistem Informasi UMKM (SMEsta).

Menteri Teten menegaskan, apa yang telah dilakukan KemenKopUKM sebagai bentuk komitmennya, dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Yaitu, dengan mengamanatkan Kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non kementerian dan perangkat daerah, wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut Teten, hadirnya PP tersebut merupakan peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama saat pandemi ini. “Sekarang sudah ada jaminan market bagi KUMKM. Adanya kepastian ini, tentunya mendorong semakin terbukanya akses pasar bagi KUMKM,” ujar MenKopUKM.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menambahkan, LKPP berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

LKPP mencatat, data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp58,18 triliun. Dengan rincian, 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Sedangkan untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir, kurir, furnitur hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

“Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi on boarding pelaku UMKM,” terang Enim.

Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan KUMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa di K/L yakni melalui platform E-Katalog dan Bela Pengadaan. “Dua channel yang kami dorong, karena penting perannya bagi KUMKM,” ucap Emin di kesempatan yang sama.

Emin menegaskan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di mana di dalamnya ada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus melakukan penghematan devisa, dengan meningkatkan porsi UMKM.

“Ini sangat penting dan diambil peluang agar KUMKM dapat mengembangkan usahanya lewat proses pengadaan barang/jasa. Baik sumber dana dari APBN/APBD, sehingga bisa dipercepat dan tak menumpuk di akhir tahun. Karena tiap bulan akan ada belanja yang dilakukan,” jelasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Dorong UMKM Naik Kelas dan Ciptakan Enterpreneur Produktif, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Tinggalkan komentar

Lombok:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meluncurkan program New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM, serta menciptakan entrepreneur produktif.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, menyampaikan redesain PLUT menjadi New PLUT merupakan implementasi dari PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di KemenkopUKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas.

“Dengan program baru yang sudah didesain tersebut, diyakini New PLUT akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam peluncuran New PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (26/1/2022).

Menteri Teten menjelaskan, saat ini struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro. Tercatat jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 99,6 persen. Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, ia mendorong program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan.

“New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, bussiness matching hingga showcase bagi produk UMKM atau enterpreneur baru,” ujarnya.

Menteri Teten menambahkan, pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan enterprenuer baru yang berkualitas. Ia menegaskan, Pemerintah perlu melahirkan the future SME yang mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global.

Untuk dapat bersaing, lanjut Menteri Teten, entrepreneur produktif harus diciptakan. Pemerintah menargetkan jumlah rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen persen di tahun 2024, dimana saat ini yang baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target itu maka telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang resmi berlaku pada 3 Januari 2022 lalu.

“Baru keluar Perpres Kewirausahaan, dan di Perpres itu targetnya mencetak enterpreur baru dengan pendekatan inkubasi. Meski kita ada 64 juta pelaku UMKM tapi yang masuk ketegori enterpreneur baru 3,55 persen,” sambung Menteri Teten.

Dijelaskan Menteri Teten, dengan terbitnya Perpres tersebut akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan per tumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan Kementerian/ Lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait enterpreneur.

Diakui Menteri Teten, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah mencapai 10 – 11 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan, di Singapura rasio kewirausahaan sudah mencapai 8,5 persen dari total penduduknya.

“Dengan pendekatan baru ini kita harus lahirkan enterpreuner baru, maka PLUT ini menjadi bagian untuk mencapai target itu. Misi kita adalah mengubah struktur ekonomi yang mikro dan yang kecil menengah kita perkuat dan kita dorong menjadi pengusaha besar,” lanjut Menteri Teten.

Selain itu, Menteri Teten juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik atau internasional melalui digitalisasi. Sebab produk e-commerce hampir 50 persen dikuasai oleh produk impor. Oleh sebab itu perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut.

“Meski market digital kita terbesar di Asia Tenggara, tapi kalau kita tidak punya
produk unggulan kita akan dibanjiri produk luar. Ini memang menjadi tantangan kita bersama,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan saat ini PLUT yang terbangun mencapai 74 unit yang tersebar di 32 provinsi. Tahun ini akan dilakukan pembangunan PLUT di 13 Kabupaten/Kota dan merenovasi 7 unit PLUT.

Sebagai pilot project, implementasi program New PLUT dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Lampung. Diharapkan nantinya PLUT di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengikuti dan melaksanakan program baru yang telah disusun secara komprehensif.

“Dengan konsep PLUT yang baru diharapkan akan jadi tempat pendaftaran dan tempat perizinan UMKM, jadi pusat pendampingan, menjadi rumah konsultasi, jadi market place dan tempat bertemunya buyer dan seller serta co working space bagi UMKM,” kata Siti Azizah.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat khususnya KemenKopUKM dalam mendorong kemajuan koperasi dan UMKM di NTB. Beberapa event yang digelar KemenKopUKM di wilayahnya menjadi pemantik bagi tumbuh kembangnya UMKM di NTB.

“Kehadiran bapak ibu tentu sangat melegakan hati kami. Kita masih di tengah pandemi semoga menambah semangat kami, dalam mendorong kemajuan koperasi dan UMKM atas kedatangan bapak ibu,” tutur Zulkieflimansyah.

Ia membenarkan bahwa untuk memaksimalkan kemajuan koperasi dan UMKM perlu dilakukan digitalisasi. Hal itu diperlukan untuk memperluas akses pasar dan kemudahan akses oleh buyer baik di dalam ataupun luar negeri.

“Digitalisasi sudah kita rasakan dan sudah dimunculkan bahkan saat ini eranya sudah metaverse, raganya di sini tapi jiwanya melayang di berbagai tempat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam peluncuran New PLUT, juga dilakukan MoU antara KemenKopUKM dengan Universitas Mataram tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. MoU ditandatangani oleh Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim dan Rektor Universitas Mataram Lalu Husni.

Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Strategis KemenKopUKM, diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha, Sosialisasi pendirian lembaga inkubator, Pelatihan vocational bagi penyandang disabilitas, Penyuluhan hukum bagi pelaku usaha mikro, Pelatihan pengembangan keahlian pemasaran digital, dan Pelatihan peningkatan kapasitas petugas penyuluh koperasi lapangan

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satriya, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Para Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

Menteri Teten Bakal Efektifkan PLUT KUKM di Palu Agar Fokus Kembangkan Keunggulan Domestik

Tinggalkan komentar

Palu:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM akan mengefektifkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM agar betul-betul menjadi teman bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Mulai dari akses pembiayaan, akses pasar, maupun meningkatkan daya saing produk.

“Terlabih lagi, Sulteng khususnya Palu, banyak sekali produk unggulan yang bisa kita kembangkan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam agenda Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Jumat (7/1).

Di Palu, lanjut Menteri Teten, banyak produk unggulan dari coklat yang didukung ketersediaan bahan baku. Begitu juga dengan rotan, dimana Palu merupakan salah satu penghasil rotan. “Sumber daya lautnya juga sangat kaya,” ungkap MenkopUKM.

Oleh karena itu, Teten berharap para pelaku UMKM disana berkoperasj agar bisa lebih fokus ke keunggulan domestik dari Sulteng ini. “Itu yang bisa discalling-up dalam skala besar, masuk ke pasar nasional maupun pasar internasional,” tandas Teten.

Apalagi, saat ini, terkait perijinan usaha bagi UMKM sudah sangat dipermudah. Misalnya, izin usaha hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hanya mendaftar saja di OSS secara online.

“Dengan itu, nanti akan mudah untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Kalau itu memerlukan izin edar, sertifikasi halal, bisa melalui akses NIB itu,” imbuh MenKopUKM.

Lebih dari itu, Teten juga berharap, sebaiknya di Mall Pelayanan juga mengintegrasikan pelayanan untuk fokus pada keunggulan domestik yang dimiliki Palu.

“Pasalnya, hampir 90% pelaku UMKM ada di Kota Palu. Saya meminta Pemerintah Kota Palu untuk dapat mengintegrasikan pelayanan bagi pelaku UMKM dengan adanya Mall Pelayanan Publik tersebut,” jelas Teten.

MenKopUKM menegaskan bahwa pihaknya menggulirkan aneka program untuk melahirkan banyak wirausaha tangguh dengan fokus pada keunggulan domestik.

“Sulteng kaya akan sumber lautnya. Bawang merah juga terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus kembangkan koperasi dan UKM berbasis keunggulan domestik. Dan perbankan harus melirik ini,” pungkas MenKopUKM. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Bakal Revitalisasi PLUT Gianyar Menjadi Level Premium di Tahun 2022

Tinggalkan komentar

Gianyar:(Globalnews.id)- Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Gianyar, Bali, yang dibangun pada 2014, bakal dikembangkan melalui penambahan segala sarana dan prasarana yang ada di sana.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Koperasi dan UKM, Bappenas, serta Kementerian Keuangan, PLUT Gianyar mendapat DAK Fisik Penugasan Tematik Destinasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM Bidang UMKM sebesar Rp3.9 miliar yang dialokasikan untuk Revitalisasi Gedung PLUT dan Fasilitasi Sarana Prasarana.
Selain itu, untuk menunjang peningkatan daya saing koperasi, UMK dan wirausaha, KemenkopUKM Tahun 2022 akan mengalokasikan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil (PK2UMK) berupa pelatihan bagi koperasi, UMK dan wirausaha sebesar Rp404,2 juta.

“Pengalokasian ini bertujuan untuk mewujudkan PLUT KUMKM Gianyar menjadi PLUT Premium,” ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, pada acara Temu Konsultasi Penguatan Peran dan Fungsi PLUT KUKM Sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan Koperasi, UMK, dan Wirausaha, di Kabupaten Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, lanjut Azizah, PLUT Gianyar dapat memberikan 9 layanan, seperti tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping, ruang kerja bersama/coworking space, sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai bidangnya, serta promosi dan pemasaran produk melalui galeri dan digital.

Layanan lainnya adalah sebagai tempat inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik kelas, penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung penumbuhkembangan kewirausahaan, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, hingga kurasi pelaku dan produk UMKM dan Wirausaha.

“Termasuk layanan meningkatkan sinergi dengan K/L, OPD, perguruan tinggi, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pendampingan dan peningkatan kemitraan usaha,” papar Azizah.

Oleh karena itu, Azizah berharap  Pemkab Gianyar bersama seluruh stakeholder terkait, ke depannya dapat memenuhi arah kebijakan dan target yang dibebankan. Hal lainnya adalah perhatian pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha, meningkat dari tahun sebelumnya.

“Baik dari segi kebijakan maupun alokasi melalui APBD termasuk operasional PLUT KUMKM sebagaimana telah dinyatakan Bupati Gianyar dan Ketua DPRD Kab. Gianyar berupa surat pernyataan sebagai salah satu persyaratan pengusulan DAK Fisik dimaksud,” ungkap Azizah.

Bagi Azizah, pencapaian PLUT KUMKM sebagai PLUT Premium, tidak hanya sekadar gedung yang layak dan sehat bagi koperasi dan UMKM yang didukung sarana dan prasaran yang lengkap. Tetapi juga, harus premium dalam banyak hal.

Diantaranya, kelembagaan minimal berbentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), pengelola dan Konsultan Pendamping memiliki kompetensi sesuai bidangnya, serta memiliki cantolan/tautan dalam RPJMD dan Renstra.

Termasuk penganggaran untuk operasional PLUT KUMKM yang mencakup pengeluaran rutin kantor, honorarium konsultan di atas UMK, kegiatan teknis bagi koperasi dan UMKM berupa sosialisasi, bimbingan teknis, magang dan pelatihan termasuk berbasis kompetensi.

“Juga, dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, baik berupa capaian output, immediate outcome atau target antara, dan outcome,” tandas Azizah.

Azizah berharap dengan revitalisasi PLUT KUKM, pendampingan yang dilakukan dapat mempercepat tumbuhnya koperasi dan UMKM tangguh dari Kabupaten Gianyar.

“Itu selaras dengan harapan Menteri Koperasi dan UKM dalam menciptakan wirausaha mandiri, berbasis teknologi dan berkelanjutan dalam pemenuhan capaian target rasio kewirausahaan sebesar 3,95 dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4% pada tahun 2024 sesuai target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai,” pungkas Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM: Jadikan PLUT sebagai Center of Exellence KUMKM

Tinggalkan komentar

Lima Puluh Kota:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim meminta agar Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, bisa dijadikan sebagai Center of Excellence atau pusat unggulan layanan Koperasi dan UMKM di kota setempat maupun di Provinsi Sumatera Barat.

“PLUT harus dikelola lebih baik lagi, lebih terukur, kalau memang belum optimal ya harus lebih diaktifkan lagi, catatan administrasi juga harus dirapikan. Dengan demikian mudah-mudahan standarnya bisa ditingkatkan lagi supaya tenaga-tenaga di PLUT dapat imbalan lebih baik lagi,” ujar arif dalam kunjungannya ke PLUT KUMKM Kab Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (18/4).

Arif dalam kesempatan itu juga mensosialisasikan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan dan membangkitkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia. “Termasuk melakukan penyesuaian organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sinergitas antar pusat dan daerah dapat ditingkatkan  dalam memajukan Koperasi dam UMKM ini,” katanya.

Menurutnya, penyesuaian organisasi itu memungkinkan adanya Deputi Bidang Usaha Mikro yang bertugas melakukan transformasi pelaku usaha mikro dari informal ke formal. Deputi tersebut akan melakukan pendampingan dan penyediaan mentor, baik di pusat ataupun di daerah.

“Nantinya mentor tersebut akan di tempatkan di PLUT, dan pendampingan seperti Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang dikoordinir oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah. Sehingga PLUT akan berperan sebagai pusat konsultasi bisnis dan inkubator dengan menumbuhkan wirausaha khususnya wirausaha muda kreatif, terang Arif.

SesKemenkopUKM menargetkan untuk menumbuhkan wirausaha muda kreatif perlu adanya pendampingan, serta memanajemen koperasi yang baik, hal ini agar koperasi dapat bertransformasi menjadi modern sesuai dengan program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM saat ini, di antaranya menumbuhkan 100 koperasi modern. “Mudah-mudahan bapak Bupati bisa mnyusun kebijakan prioritas sesuai kebijakan kami, agar bisa sejalan, dan PLUT dapat berperan optimal sesuai dengan kemampuan pendanaan dari Kementrian Koperasi dan UKM,” ujar Arif

Dalam kesempatan yang sama Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengucapkan terimakasih atas perhatian dari Kementerian Koperasi dan UKM khususnya kepada pelaku Koperasi dan UMKM di provinsi Sumbar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Kunjungan ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengembangan serta membangkitkan Koperasi dan UMKM, di kabupaten Lima Puluh Kota, saat ini ada sekitar 212 Koperasi dan 7.014 UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tengah dilakukan pemberdayaan dan pengembangan serta promosi di tingkat nasional. Selaras dengan visi misi kami bersama pak Wakil Bupati dalam mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Melalui salah satu misinya dengan meningkatkan SDM, serta mendorong pertumbuhan sektor ril yang diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota,” terang arif.

Dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM, Bupati Lima Puluh Kota berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sinkronisasi agar sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat sehingga dapat lebih terarah dan terencana.

“Kami mengucapkan terimkasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mendirikan PLUT di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian baik secara langsung maupun online,” ucapnya.

Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo juga berharap dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa mewujudkan revitalisasi PLUT dan pengembangan rumah digital yang sesuai dengan tuntutan jaman, agar produk Koperasi dan UMKM dapat dipasarkan secara online.

“Kami mohon bimbingan dan kekerjasamanya agar dapat sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami optimis dan berharap besar agar Koperasi dan UMKM bisa maju dan berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya. (Jef)