Arsip Tag: Rumah produksi bersama

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Rumah Kemasan dan Rumah Produksi Bersama Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas UMKM

Tinggalkan komentar

Garut;(globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya keberadaan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) dan Rumah Kemasan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM.

“Jika kualitas produk meningkat, begitu juga dengan kemasan produknya, maka pemasaran bisa semakin diperluas lagi,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim pada acara pembukaan Limbangan Expo UMKM 2023 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (17/11).

Terlebih lagi, kata Arif, Rumah Kemasan produk UMKM di Garut sudah bisa dimanfaatkan. “Pelaku UMKM di Garut, juga Ciamis, dan Tasikmalaya, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung untuk mengemas produknya. Dan perlengkapan fasilitas kemasan yang dimiliki sudah yang terbaik,” kata Arif.

Bagi Arif, hal ini menjadi penting agar pelaku UMKM dapat membuat kemasan produk yang menarik karena konsumen memiliki ketertarikan tinggi terhadap barang-barang yang secara visual dapat menarik perhatian.

Di samping Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga sedang membuat program Rumah Produksi Bersama (factory sharing) agar kualitas produk pelaku UMKM bisa lebih baik dan biaya produksi dapat ditekan meskipun skala usahanya masih kecil. “Di Kabupaten Garut, sudah dalam proses pembangunannya untuk industri kulit. Mudah-mudahan pertengahan Desember ini sudah bisa beroperasi,” ucap Arif.

Arif berharap produk-produk unggulan Garut, khususnya kerajinan kulit, bisa diproduksi di Rumah Produksi Bersama. “Ada kerajinan kulit, jaket kulit, topi, sepatu, dan sebagainya. Bahkan, diharapkan aneka produk unggulan itu bisa memasuki pasar ekspor,” ucap Arif.

Arif menilai, ajang Limbangan Expo UMKM yang merupakan kegiatan rutin tahunan bisa dijadikan sebagai momentum untuk menggerakkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi, membeli, serta bangga menggunakan produk lokal.

“Limbangan Expo UMKM 2023 ini merupakan inisiatif gerakan yang sangat baik untuk membangkitkan serta mempromosikan produk-produk UMKM,” kata Arif.

Terlebih lagi, kata Arif, Kabupaten Garut juga telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM melalui produk seperti kopi, kerajinan kulit, anyaman bambu, dodol, akar wangi, serta wisata geopark. Bahkan, kecamatan Limbangan memiliki produk dengan potensi global, yaitu produk briket.

“Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan, agar berperan lebih strategis lagi dalam perekonomian nasional,” ucapnya.

Arif menjabarkan beberapa strategi yang sudah dijalankan dalam pengembangan produk UMKM. Untuk pembiayaan UMKM, misalnya, KemenKopUKM sudah membuat skema baru dimana Plafon KUR Super Mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta dan bunga menjadi 3 persen, serta KUR umum dengan plafon maksimal Rp500 juta dan bunga 6 persen. “Ada juga dari PNM Mekaar dan uLamm yang bisa dimanfaatkan,” kata Arif.

Strategi lainnya adalah memperkuat kelembagaan melalui koperasi agar berperan strategis mengonsolidasikan kegiatan usaha UMKM yang jumlahnya banyak tetapi kecil-kecil. Pemerintah juga lebih mudah dalam membantu pembiayaan melalui koperasi.

“Kepada koperasi melalui BLU LPDB-KUMKM, kami memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 8 persen dan pola syariah dengan sistem bagi hasil,” kata SesKemenKopUKM.

Untuk Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat langsung didaftarkan melalui OSS.GO.ID. “Untuk pendaftarannya sendiri tidak dipungut biaya alias gratis. Bila diperlukan pendampingan, kami juga ada Garda Transfumi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Arif.

Arif menambahkan, pemanfaatan ekonomi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses bisnis. UMKM tidak hanya didorong masuk ke dalam ekosistem digital, tapi digitalisasi dalam seluruh proses bisnis sektor tersebut. “UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital memiliki daya tahan lebih tinggi. Saat ini, sudah 22,8 juta UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital,” kata Arif.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Factory Sharing Solusi Jitu Sejahterakan Petani Garam Makassar

Tinggalkan komentar

Kab.Pangkep:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan Rumah Produksi Bersama (RPB) atau factory sharing komoditas garam yang dibangun dengan dana APBN di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan diyakini mampu sejahterakan petani garam.

MenKopUKM Teten Masduki meminta agar pengelola Koperasi Produsen Mappatuwo sebagai pengelola RPB dan offtaker dari para petani garam bisa memperbaiki tata kelola bisnis dan tata kelola perniagaannya. Hal ini diperlukan agar anggota koperasi yang merupakan para petani/petambak garam bisa terjamin harga jual produksinya saat panen raya.

“Kita harapkan garam hasil produksi petani bisa ditingkatkan value dan kualitasnya supaya petani bisa semakin sejahtera karena garam yang diolah di RPB ini bisa memenuhi standar industri. Ini menjadi bagian upaya pemerintah meningkatkan kualitas produksi para petani garam agar keuntungan bisa dinikmati mereka,” tutur Menteri Teten saat meninjau lokasi Rumah Produksi Bersama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kab. Pangkep), Kamis (19/10).

Menteri Teten mengatakan bahwa RPB komoditas garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun 8 titik RPB di tahun 2023.

Saat ini progres dari pembangunan RPB komoditas garam di wilayah tersebut mencapai 45 persen. Dari RPB ini nantinya 80 persen hasil produksi untuk memenuhi sektor industri dan 20 persen sisanya untuk garam konsumsi yang akan dijual melalui ritel-ritel modern.

Menteri Teten meminta semua petani garam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bisa bergabung dalam wadah Koperasi Mappatuwo agar mampu memenuhi skala industri serta terjamin kualitasnya. Menurutnya dengan bergabung dan berproduksi bersama maka jaminan kualitas, kontinuitas, dan kuantitas produksi bisa terjamin. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran RPB ini bisa menaikkan kesejahteraan bapak/ibu. Jadi tolong dijaga RPB ini supaya bisa berkelanjutan dan tolong semua petani garam segera gabung ke koperasi supaya keuntungan dari koperasi juga nanti ada SHU (Sisa Hasil Usaha) yang bisa diberikan ke bapak/ibu,” ucapnya.

Menteri Teten juga mengungkapkan dengan optimalisasi produksi garam industri yang dilakukan oleh RPB Koperasi Mappatuwo diharapkan bisa menekan angka importasi garam. Menurutnya selama ini Indonesia masih mengandalkan pasokan impor garam khususnya untuk industri yang mencapai 2,1 juta – 2,3 juta ton per tahun. Mayoritas pasokan garam untuk industri berasal dari India dan Australia.

“Untuk mewujudkan ekosistem dan tata niaga yang baik, anggota Koperasi Mappatuwo yang sekaligus sebagai petani garam ini juga harus disiplin dalam menjalankan produksinya,” ucap Menteri Teten.

Dia berharap para petani tersebut hanya menjual hasil produksinya kepada koperasi meskipun ada iming-iming harga yang sedikit lebih tinggi.

“Bapak/Ibu sebagai petambak (petani garam) harus menjualnya ke koperasi, harus disiplin menjual langsung koperasi tidak ke pedagang (tengkulak) sehingga ekositem yang kita bangun tidak buyar. Lalu kepada koperasi juga harus transparan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau menyatakan siap untuk mendukung kesuksesan program hilirisasi di sektor pangan sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Komitmen ini akan diwujudkan melalui pendampingan secara konsisten terhadap kegiatan produksi di RBP di Kabupaten Pangkep.

Dia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam upaya mendorong daya saing produk garam yang dihasilkan para petani di wilayahnya. Dia optimis melalui RBP di Kabupaten Pangkep akan mampu mendorong produktivitas dan daya saing produk garam dari Koperasi Mappatuwo. Ke depan tidak menutup kemungkinan produksi garam dari wilayah sekitar juga dapat diserap dan diagregasi oleh koperasi di Kabupaten Pangkep tersebut.

“Pembangunan RPB untuk komoditas garam ini tentunya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditi garam, khususnya pengembangan pada sektor industri,” ucap Yusran.

Sementara itu Ketua Koperasi Produsen Mappatuwo, Andi Muhammad Yusuf, berharap agar RPB Komoditas Garam yang kini dibangunnya bisa benar-benar menjadi solusi bagi upaya peningkatan kualitas produksi petani garam. Dia mengakui selama ini hasil produksi garam petani masih belum mampu memenuhi standar pasar khususnya untuk garam konsumsi sehingga sulit untuk bisa dijual di toko ritel.

“Kami berharap supaya hasil produksi UKM kita bisa menembus pasar ritel karena selama ini kemasan mereka itu standarnya tidak masuk. Jadi ketika nanti sudah ada mesin packing di RPB insyaallah nanti toko ritel bisa menerima,” ucap Andi.

Dijelaskan Andi bahwa hasil produksi garam yang diolah melalui RPB seluruhnya sudah siap diserap oleh buyer. Beberapa perusahaan besar yang siap membeli garam hasil produksi RPB yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT NewHope Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dan PT Cargill Indonesia. Untuk kapasitas produksi dari RPB ini nantinya mencapai 30 metric ton per hari.

“Hasil produk kami rencananya 80 persen untuk memenuhi garam industri dan 20 persen untuk garam konsumsi. Saat ini kita sudah punya pasar yang siap jadi offtakernya. Untuk garam konsumsi nanti akan kita suplai untuk toko ritel seperti Lotte, Indomart, Hypermart, dan lainnya,” kata Andi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terapkan Tiga Program Prioritas Koperasi dan UMKM di Papua Barat

Tinggalkan komentar

Manokwari:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menegaskan KemenKopUKM memiliki beragam program prioritas untuk mendorong UMKM naik kelas, memodernisasi koperasi, hingga menumbuhkan kewirausahaan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Barat.

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan program konkret diterapkan dalam hal pendataan lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan Layanan Rumah Kemasan, redesain PLUT-KUMKM (New PLUT) melalui pembentukan Expert Pool, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Tak ketinggalan yakni membangun koperasi modern yang didukung melalui Undang-Undang Perkoperasian, Korporatisasi Pangan, dan pengawasan koperasi,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Kota Manokwari beberapa hari lalu.

Selain program prioritas, kata Arif, KemenKopUKM juga mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini, seperti pembiayaan koperasi dan UMKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang akan berfokus pada koperasi sektor riil.

Program strategis lainnya adalah UMKM on-boarding digital, satu juta produk UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, pengembangan Minyak Makan Merah yang dikelola koperasi, perluasan kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar, program MAKMUR yaitu penyaluran pupuk non-subsidi berbasis koperasi, hingga program SOLUSI NELAYAN yaitu pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola koperasi.

Oleh karena itu, bagi SesKemenKopUKM, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Papua, perlu penyesuaian kembali pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Papua Barat pada 2023-2024,” kata Arif.

Menurut Arif, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh OPD yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Papua Barat.

“Kita sadari bersama bahwa pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Arif menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi ini, yakni adaptasi atau mati. “Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar SesKemenkopUKM.

Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah. “Juga, masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” ujar SesKemenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Ajak UMKM Manfaatkan Factory Sharing Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Tinggalkan komentar

Kutai Kartanegara:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan bahwa bila pembangunan sebuah Factory Sharing bisa diselesaikan dan dioperasikan, maka masyarakat UMKM bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkannya.

“Bahkan, selain produksi, keberadaan Factory Sharing juga bisa dimanfaatkan sebagai rumah kemasan,” ucap SesKemenKopUKM, saat meninjau pembangunan Factory Sharing di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/12).

Arif mengaku mendapat kepastian langsung dari pihak kontraktor bahwa pembangunan akan selesai pada akhir tahun ini dan segera beroperasi pada 2023 mendatang. “Saya sudah mengecek langsung dan mendapat kepastian itu,” kata SesKemenKopUKM.

Arif berharap dengan adanya Factory Sharing tersebut, warga dan para pelaku UMKM di Kaltim tidak lagi menjual produk bahan mentahan, atau bahan baku.

“Misalnya, jahe. Di Factory Sharing bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Sehingga, ketika dipasarkan, hasilnya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Selain meninjau pembangunan Factory Sharing, SesKemenkopUKM melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring PK2UMK DAK Nonfisik di Kota Samarinda, Kaltim.

“Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan prioritas UMKM bisa terjabar dari atas sampai ke bawah dan bersinergi bersama,” ucap Arif.

Dalam kesempatan itu, SesKemenKopUKM memaparkan evaluasi kegiatan UMKM, agar bisa satu arah dari pusat ke daerah untuk mencapai target dan diwujudkan bersama.

“Misalnya, terkait koperasi moderen, kami memiliki target secara nasional, juga diharapkan bisa diwujudkan bersama. Harapannya, itu bisa meningkatkan pendapatan APBD,” ucap SesKemenKopUKM.

Sementara itu, Plt Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan Rosdiana berharap adanya peningkatan UMKM di Kota Balikpapan. “”Meningkat dari segi hasil produksi dan yang utama bisa mensejahterakan pelaku usaha mikro yang ada di daerah dan Kota Balikpapan khususnya,” kata Rosdiana. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM : Factory Sharing di Minahasa Selatan Beroperasi di 2023

Tinggalkan komentar

Minahasa Selatan:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim meminta agar pembangunan Factory Sharing di Minahasa Selatan bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, pada 23 September 2022 lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah melakukan peletakan batu pertama disana.

“Saya tadi meminta kepastian dari pemborong untuk penyelesaian pekerjaan factory sharing ini,” ucap SesKemenKopUKM, usai meninjau pembangunan Factory Sharing di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Sabtu (3/12).

Arif merasa lebih tenang, karena telah melihat langsung dan bertemu dengan pihak pemborong. “Dan mereka mengatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ini sebelum akhir Tahun Anggaran 2022,” ucap SesKemenKopUKM.

Artinya, sebelum 27 Desember 2022, pekerjaan itu sudah bisa selesai. “Mudah-mudahan itu bisa ditepati dan saya juga meminta bantuan kepada Bupati Minahasa Selatan agar di tahun 2023 mendatang, Factory Sharing ini bisa dioperasikan,” imbuh Arif.

Arif juga menyinggung soal SDM yang akan mengoperasikan Factory Sharing ini. “Saya titip pesan kepada Bupati Minsel, agar dapat memperhatikan masalah SDM yang akan mengelola Factory Sharing ini,” ujar SesKemenKopUKM.

Karena ke depan, lanjut Arif, pasti akan ada program atau kegiatan lanjutan dari KemenKopUKM untuk Minahasa Selatan. Oleh karena itu, penempatan SDM harus diprioritaskan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan bahwa kunjungan SesKemenKopUKM ini untuk melakukan pemantauan atau melihat secara langsung terhadap progres penyelesaian pembangunan Factory Sharing.

“Memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan di sini. Bahkan, langsung melakukan wawancara dengan pihak pemborong  yang melakukan pekerjaan proyek ini,” ucap Franky.

*Rapat Sinkronisasi*

Sementara itu, dalam acara Rapat Sinkronisasi Indikator Kinerja Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Manado, SesKemenKopUKM menekankan proses perencanaan dan rancangan kebijakan yang panjang dimulai dari keinginan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Hingga akhirnya tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan diturunkan kembali sampai pada komponen kegiatan di daerah,” ucap Arif.

Menurut Arif, proses yang kompleks ini melibatkan banyak pihak di berbagai sektor, sehingga memerlukan upaya lebih untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaannya.

“Sebagai instrumen pemerintah, sudah sewajarnya bahwa setiap kegiatan diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dan terarah,” kata SesKemenKopUKM.

Mulai dari RPJP hingga RPJM dan RKP baik pusat dan daerah, diharapkan memiliki tujuan, indikator, dan outcome yang tersinkronisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi Arif, forum ini adalah upaya dalam rangka mendukung singkronisasi antara indikator kinerja yang telah direncanakan dengan pelaksanaan progran dan kegiatan di pusat dan daerah.

“Tujuannya, untuk mewujudkan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,” ujar SesKemenKopUKM. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Fokus Perkuat Kesiapan SDM untuk Kembangkan RPB UMKM di Aceh

Tinggalkan komentar

Aceh:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) fokus memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Aceh untuk mendukung program prioritas tahun ini yakni Rumah Produksi Bersama (RPB) UMKM, sebagai aktivitas utama dalam pengelolaan secara terpadu UMKM komoditi Nilam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Transformasi KUMKM Tahun 2022 diimplementasikan melalui 11 Kegiatan Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satu kegiatan prioritas adalah pengembangan RPB UMKM.

Terkait hal tersebut, KemenKopUKM menggelar kegiatan pengembangan SDM UKM melalui keterampilan (vocational) bagi UKM bertajuk Teknis Produksi Pengolahan Produk Berbahan Baku Nilam untuk Menembus Pasar Digital dan Global Competitive Market di Aceh, Rabu (28/9).

“Acara ini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk dan tentu saja capacity building SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan,” kata Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Dwi Andriani Sulistyowati.

Ia mengatakan kegiatan pengembangan SDM UKM ini dilakukan juga dalam rangka mempersiapkan RPB nilam yang akan dibangun pemerintah di Provinsi Aceh.

“Maka sangat penting kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM UKM dalam memenuhi standar produk ekspor, sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas usahanya,” ucap Dwi.

Selain memiiki kemampuan dan pengetahuan tentang standar produk ekspor, menurut Dwi kegiatan ini akan memberikan pengetahuan tentang SOP atau manajemen pabrik di dalam RPB yang harus dipenuhi, termasuk persoalan penempatan mesin-mesin, kemudahan dalam memperoleh bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia setempat, dan lainnya untuk mendukung proses produksi yang efisien dan efektif.

“Diharapkan dalam kegiatan pengembangan SDM UKM melalui peningkatan keterampilan (vocational) teknis produksi nilam ini, materi yang diberikan kepada peserta akan memperkaya pengetahuan dan kemampuan,” ucapnya.

Beberapa pengetahuan yang akan didapatkan di antaranya adalah adanya standar produk ekspor yang harus dipenuhi terhadap kuantitas dan kualitas produksi termasuk penyulingan produksi nilam yang baik dan pemanfaatan limbah produksi serta semua pengetahuan yang berkaitan dengan total quality management. Selain itu, diberikan pengetahuan tentang pemanfaatan ITE market nilam termasuk tatacara bernegosiasi yang baik dengan buyer.

Dalam kegiatan ini ditargetkan peserta dapat membuat SOP dalam manajemen pabrik sehingga pada saatnya kelak mampu berproduksi dengan efisien dan efektif.

Melalui diskusi interaktif dalam kegiatan, peserta diharapkan dapat membuka jejaring usaha dan informasi dengan sesama peserta kegiatan dan narasumber ataupun fasilitator yang mempunyai komitmen akan melakukan pendampingan hingga 2 sampai 3 bulan kedepan untuk mewujudkan produk nilam yang memenuhi standar ekspor, berkualitas, dan berdaya saing.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Rumah Produksi Bersama Sejahterakan Petani Kelapa Minahasa Selatan

Tinggalkan komentar

Minahasa Selatan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara resmi akan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) olahan kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang nantinya akan dikelola oleh koperasi untuk mempercepat hilirisasi produk kelapa milik para petani.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Peletakkan Batu Pertama RPB Produk Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Jumat (23/9), mengatakan Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Produksinya dikatakan mencapai lebih dari 270 ribu ton pada 2021. Sayangnya, produksi kelapa ini belum memberikan nilai tambah bagi petani kecil secara langsung.

“Selama ini petani hanya menjual kelapa utuh. Harganya kadang murah dan nilai tambahnya tidak dapat diterima. Saya dapat gambaran, rata-rata per butir Rp2 ribu. Ini kalau diolah jadi virgin coconut oil (VCO) bisa Rp12 ribu rupiah per butir,” katanya.

Selain itu, Menteri Teten menambahkan untuk setiap 100 kg kelapa juga dapat menghasilkan sabut 25 kg yang dapat diolah menjadi 7,5 kg cocofiber dengan harga Rp2 ribu per kg, dan 16 kg cocopeat Rp500 per kg.

Tempurung kelapa juga dikatakan dapat diolah menjadi briket atau arang yang dikatakan saat ini memiliki permintaan banyak dari luar negeri.

“Pelaku usaha juga sedang investasi besar-besaran pada produk kelapa. Jadi ini punya nilai ekonomi yang besar lebih dari sawit dan tidak ada isu lingkungan. Ini jadi kekuatan unggulan kita,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, para petani tidak mungkin mampu mengolah produk secara mandiri karena teknologi yang digunakan cukup mahal. Maka dari itu, pembangunan RPB ini telah menjadi langkah besar sebagai upaya hilirisasi produk olahan rakyat.

Namun, Menteri Teten menekankan RPB ini harus dirawat secara baik agar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dia menambahkan jika RPB ini terbukti berhasil, bukan tidak mungkin pemerintah akan membangun di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Kalau ini berhasil, kami akan terus membangun lagi RPB di berbagai tempat. Jadi bukan hanya kelapa. Di Aceh misalnya, kita bangun RPB olahan nilam, di Kalimantan Timur ada RPB jahe, NTT RPB daging sapi, Jawa Tengah pengolahan rotan. Jadi bergantung keunggulan komparatif daerahnya apa,” katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan daerahnya memiliki luas lahan untuk area tanam kelapa sebesar 46 ribu hektare. Nantinya, akan terdapat 600 UKM yang secara khusus mengembangkan komoditas kelapa dari RPB ini.

Dia juga yakin, dengan adanya pembangunan RPB ini akan membantu para petani kelapa khususnya UMKM untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi olahan kelapa.

“Marilah kita bergandengan tangan dan mendukung serta bekerja sama untuk menyukseskan ini. Hanya 5 kabupaten/kota yang menerima proyek pembangunan rumah produksi bersama ini dan Minahasa Selatan beruntung dapat menjadi salah satunya,” kata Franky.(Jef)