Arsip Tag: Santripreneur

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Arahkan Santripreneur Kembangkan Keunggulan Domestik Jadi Lahan Bisnis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan dan mengarahkan bisnis santripreneur dan para calon saudagar di sektor-sektor usaha yang menjadi keunggulan domestik Indonesia.

“Kita memiliki laut yang begitu besar. Kita juga memiliki lahan subur yang begitu luas. Kita harus mampu membangun keunggulan domestik kita,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutan di acara Santripreneur Award 2022, Jakarta, Senin malam (21/11/2022).

Menteri Teten menambahkan, hampir semua negara di dunia kini tengah mencari keunggulan domestiknya masing-masing. Tak terkecuali, Indonesia. Contoh Norwegia yang dulu pendapatan terbesarnya dari migas, tapi sekarang, dengan riset yang kuat, pendapatan terbesarnya dari budidaya ikan salmon.

Begitu juga dengan Selandia Baru yang bisa membesar pendapatannya hanya dengan tiga produk unggulan domestik yakni, daging, susu, dan buah-buahan.

“Kita punya laut yang begitu besar yang di dalamnya terkandung ikan tuna, lobster, dan sebagainya. Tapi, investasi di sektor kelautan ini baru 2 persen yang besar,” kata MenKopUKM.

Contoh lain, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Tapi, yang bisa diekspor baru sebatas minyak goreng. “Lihat Unilever yang terbanyak membeli CPO kita, mampu memproduksi banyak sekali jenis produk, dari mulai makanan, kosmetik, hingga farmasi,” ungkap Menteri Teten.

Oleh karena itu, menurut Menteri Teten, pemerintah ingin mengubah hal itu dengan memulai industrialisasi dan sekarang dengan hilirisasi yang tidak lagi menjual bahan baku. “Industrialisasi sedang kita koreksi dengan melakukan industrialisasi berbasis keunggulan domestik dengan bahan baku lokal. Bukan lagi manufaktur berbahan baku impor,” kata MenKopUKM.

Selain memiliki banyak potensi sumber daya alam, kata Menteri Teten, Indonesia juga memiliki banyak kekayaan produk-produk berbasis kreatif. “Maka, untuk menciptakan pengusaha tangguh, pendekatannya harus melalui inkubasi. Ibarat telur, dierami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Jadi, kita perlu menyiapkan inkubator-inkubator,” kata MenKopUKM.

Ke depan, kata MenKopUKM, Indonesia membutuhkan banyak industrialis dan entrepreneur yang memiliki model bisnis yang inovatif. “Salah satu caranya, pemerintah terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan,” kata Menteri Teten.

Misalnya, porsi kredit perbankan untuk UMKM akan terus ditingkatkan dari sekarang sebesar 19,8 persen menjadi 30 persen pada 2024.

Selain itu, pendekatan perbankan dalam menyalurkan kredit dengan menerapkan agunan juga harus berubah, menjadi pendekatan credit scoring. “Perusahaan Fintech saja bisa kredit sampai Rp2 miliar tanpa agunan,” kata Menteri Teten.

Untuk itu, Menteri Teten terus mendorong para pelaku UMKM go digital, dimana catatan keuangan harus sudah digital memakai aplikasi yang sudah banyak tersedia. Sehingga, kredit UMKM tidak lagi harus pendekatan agunan, melainkan credit scoring dari usahanya. “Ini solusi yang harus kita lakukan,” ujar MenKopUKM.

Lebih dari itu, perizinan usaha juga terus dipermudah. Saat ini, untuk menjadi usaha formal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB bisa mendapatkan izin edar, sertifikat halal, dan yang lainnya.”Proses pengurusan sertifikat halal juga bakal dipersingkat, dari 21-25 hari menjadi 3 hari saja,” kata MenKopUKM. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Santripreneur, dan Sociopreneur Berbasis Kopontren

Tinggalkan komentar

Indramayu:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), yang di dalam mencakup Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat dan menciptakan lebih banyak wirausaha baru.

“Kami menargetkan mampu mendorong terciptanya 10 ribu santripreneur dan 250 Badan Usaha Pesantren dari segala sektor, termasuk untuk kuliner halal,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat membuka acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu dalam rangka Haul Akbar Habib Umar bin Toha Bin Yahya ke-139 Tahun 2022, di Halaman Masjid Agung Indramayu, Rabu (21/9).

Salah satunya melalui kerja sama (MoU) dengan PBNU dalam penciptaan wirausaha baru di kalangan santri lewat pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang disinergikan dengan Kementerian BUMN.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, KemenKopUKM juga terus mendorong Integrated Halal Value Chain. Contoh konkretnya, Kopotran Al Itifaq (Bandung) yang bekerja sama dengan 33 pesantren lainnya. Begitu juga dengan Ponpes yang sudah dibangun jaringan bisnis ritelnya.

“Sudah terhubung dengan jaringan ritel modern. Itu bagian dari program Corporate Farming berbasis petani lahan kecil dalam koperasi,” kata MenKopUKM.

Tak hanya itu, dukungan pembiayaan koperasi syariah juga sudah bisa diakses, berupa penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

Dukungan KemenKopUKM lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah untuk produk halal. Diantaranya, kemudahan pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan serfikasi jaminan produk halal.

“Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebankan biaya,” ucap MenKopUKM.

Sementara tugas dari Pemerintah Daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal. “Misalnya, usaha kuliner bisa mendapat sertifikat izin edar dari Badan POM agar pemasarannya bisa baik ke skala nasional. Selain itu, bila usaha informal sudah menjadi formal, maka bisa mengakses kredit perbankan,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengungkapkan pihaknya memiliki beberapa program unggulan dalam mengembangkan UMKM.

Misalnya, untuk penguatan akses pembiayaan, Pemkab Indramayu menggulirkan Program Krucil untuk membantu permodalan warung-warung kecil. “Itu tanpa agunan dengan bunga sangat murah,” kata Nina.

Ada juga program penguatan untuk mengakses pasar, berupa pelatihan-pelatihan digital marketing. “Kita juga meningkatkan promosi UMKM di banyak minimarket dan pasar modern,” kata Bupati Indramayu.

Yang tak kalah penting adalah program penguatan akses legalitas usaha. “Di dalamnya mencakup izin halal, Nomor Induk Berusaha atau NIB, hingga legalitas usaha lainnya. Saya berharap usaha mikro dan kecil terus meningkatkan kapasitas usahanya,” ucap Nina.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Dukung Pengembangan Usaha Madu Kalulut Untuk Perkuat Santripreneur di Banjarmasin

Tinggalkan komentar

Banjarbaru :(Globalnews.id) – Dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, produk madu menjadi salah satu primadona di masa pandemi Covid-19, dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat.

Di Kalimantan Selatan, dikenal dengan nama Madu Trigona, atau dalam bahasa Banjar disebut Madu Kalulut. Bahkan, di Banjarmasin dan Banjarbaru, sudah banyak yang membudidayakan lebah Madu Kalulut. Baik untuk tujuan komersil, maupun sekadar memenuhi kebutuhan menjaga daya tahan tubuh.

Salah satunya, peternakan lebah Madu Kalulut di Pondok Pesantren (Ponpes) Mihbahul Munir, yang dikelola langsung para pengurus Ponpes bersama para santrinya yang jumlahnya sebanyak 800 orang santri dan santriwati.

“Kita akan dukung pengembangan usaha milik Ponpes ini untuk memperkuat jiwa kewirausahaan para santri hingga menjadi santripreneur yang mandiri dan tangguh,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi peternakan lebah Madu Kalulut milik Ponpes Mihbahul Munir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

Didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi KemenkopUKM Budi Mustopo dan Ketua Umum Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia Awang Dody Kardeli, Arif menambahkan bahwa dengan terus dibekali ilmu kewirausahaan, para santri diyakini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri usai lulus nanti. “Dengan dibekali jiwa kewirausahaan, Ponpes bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Kebetulan, di Banjarbaru ini ada potensi Madu Kalulut yang bisa dikembangkan,” jelas SesKemenkopUKM.

Apalagi, lanjut SesKemenkopUKM, peternakan lebah memiliki potensi ekonomi yang tinggi, serta produknya sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. “Akan ada pendampingan usaha dari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) untuk meningkatkan dan memperkuat Santripreneur,” imbuh Arif yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia.

Dan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, SesKemenkopUKM menekankan agar Ponpes Mihbahul Munir untuk mendirikan koperasi. Pasalnya, badan hukum yang cocok untuk pengembangan usaha di Ponpes adalah koperasi.

“Dengan begitu, para santri bisa fokus memproduksi madu, sementara terkait pemasaran dan perijinan usaha bisa dilakukan oleh koperasi,” ulas Arif.

Dengan berkoperasi, Arif meyakini bakal memperluas pasar dan kualitas produk madu yang dihasilkan Ponpes Mihbahul Munir. Terkait kemasan dan PIRT bisa mulai diurus agar bisa masuk e-Katalog LKPP.

“Ada peluang besar dimana belanja pemerintah dan BUMN harus menyerap produk dari koperasi dan UMKM sebesar 40%,” ungkap SesKemenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalsel Edy Setyo Utomo mengungkapkan, pihaknya juga terus meningkatkan kewirausahaan di ponpes-ponpes yang ada di Kalsel. “Para santri harus disiapkan skill dan ilmu yang salah satunya adalah kewirausahaan,” tandas Edy.

Edy menegaskan bahwa bila unit usaha yang ada di Ponpes dikelola dengan baik melalui Koperasi Pondok Pesantren, akan memiliki efek ekonomi yang bagus, termasuk bagi masyarakat sekitar Ponpes. “UKM-UKM yang ada disana juga akan terdorong untuk naik kelas,” pungkas Edy.(Jef)