Arsip Tag: Staf khusus Menkop Riza damanjk

koperasi dan ukm

Bisakah Indonesia Jadi Negara Maju di Tahun Emas 2045 ? Pejabat Kemenkop Sebut Pendapatan Perkapita Harus Rp 475 juta/Tahun

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Pemerintah menargetkan di tahun 2045 Indonesia bisa meningkat statusnya menjadi negara maju dengan syarat antara lain pendapatan perkapita per tahun rata-rata sebesar USD30.300 atau setara Rp 475 juta per tahun.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Riza Damanik menjelaskan saat ini pendapatan per kapita rata-rata baru di level USD4.919,7 per tahun atau setara Rp75 juta per tahun.

“Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan hingga 5-6 kali lipat dari yang diperoleh hari ini untuk bisa menjadi negara maju, memang ini tidak mudah karena struktur usaha mayoritas adalah usaha mikro,” kata Riza kepada wartawan, dalam acara orientasi jurnalis dengan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop), Kamis (16/5) di Bogor, Jawa Barat.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk memenuhi syarat menjadi negara maju adalah dengan mendorong peningkatan kelas usaha. Dengan cara ini maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha.

“Jadi strateginya adalah pelaku usaha yang mikro-mikro ini perlu melakukan agregasi dan berkumpul berdasarkan klaster atau membentuk koperasi agar produktivitasnya lebih tinggi dan hasilnya juga lebih baik,” kata Riza.

Riza mengatakan bahwa selama ini struktur usaha nasional masih didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai 99,62 persen, usaha kecil 0,30 persen, usaha menengah 0,06 persen dan usaha besar sebesar 0,01 persen.

Dengan struktur usaha yang demikian, lanjut Riza, perlu komitmen yang kuat dan serius dari pemerintah agar target menjadi Indonesia maju bisa terpenuhi dengan memastikan sektor usaha lebih fokus pada pengembangan sektor industri dan jasa.

Kemudian hal yang paling penting adalah melalui penciptaan lapangan kerja kelas menengah. “Struktur ekonomi yang seperti ini tentu akan sulit bagi kita untuk bisa menjadi negara maju, maka salah satu pekerjaan besar adalah bagaimana menciptakan industri menengah yang menjadi agregator bagi usaha kecil,” pungkasnya.(jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Kopontren Masuk Rantai Pasok Global Agar Tercipta Sumber Ekonomi Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) termasuk yang ada di Sumatra Utara untuk menjadi klaster pertumbuhan ekonomi baru, dengan terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar maupun global.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Stafsus MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, UMKM Indonesia seharusnya bisa menjadi kiblat dari industri halal di kancah dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, serta jumlah pesantren lebih dari 39.000 dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang merupakan potensi untuk memulai pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok. Dengan begitu UMKM kita bisa menjadi kiblat dari industri halal dunia,” kata Stafsus MenKopUKM Bidang Riza Damanik saat memberikan keterangannya di Jakarta, Senin (04/12).

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Riza Damanik terdapat dua prasyarat dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan memiliki inovasi teknologi.

“Dulu kekuatan negara-negara di dunia adalah mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), siapa yang memiliki SDA berlimpah merekalah yang berkuasa. Namun sekarang sudah berubah, negara yang memiliki SDM yang kuat, mereka yang menguasai dunia,” ujar Riza Damanik.

Untuk itu Riza meyakini, kegiatan capacity building terhadap 30 pengurus Kopontren, dengan tema ‘Penguatan Manajemen Bisnis dan Rantai Pasok Pengembangan Usaha’ yang diselenggarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2023 di Sumatra Utara, diharapkan mampu melahirkan pejuang ekonomi yang tangguh dan mandiri berbasis Kopontren.

“Punya SDA itu penting tapi lebih penting lagi punya SDM yang unggul,” kata Riza Damanik.

Riza mencontohkan Jepang yang menetapkan industri strategis nasionalnya pada industri otomotif dan elektronik, maka dalam waktu yang bersamaan sentra-sentra UMKM Jepang menjadi pendukung industri tersebut.

“Maka setiap kita menggunakan mobil buatan Jepang, sesungguhnya kita menggunakan spare part mobil dari UMKM Jepang. Kontribusi UMKM Jepang terhadap PDB-nya sudah lebih dari 60 persen, UMKM Jepang terhubung dengan rantai pasok usaha besar,” ucap Riza Damanik.

Riza juga meminta Kopontren di Sumatra Utara untuk mencontoh Kopontren Al-Ittifaq yang telah sukses terhubung dengan pasar ritel modern seperti AEON Mall, Superindo, dan lainnya.

“Setelah skema ini terjadi, koperasi mendapatkan pembiayaan, petani yang tadinya tidak mengakses pembiayaan menjadi bisa mengakses pembiayaan. Koperasi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Koperasi dapat membeli secara tunai ke petani. Rantai pasok inilah yang ingin dikembangkan,” kata Riza Damanik.

Senada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait yang menyampaikan, Kopontren mempunyai peran strategis, sebagai penggerak ekonomi bangsa.

“Pondok pesantren menjadi pendorong dan penggerak koperasi di desa, dan membangun sosio kultral, yaitu pentingnya berkelompok tumbuh secara ekonomi dan sosial,” kata Naslindo Sirait.

Ia juga berkomitmen untuk mengembangkan Kopontren di Sumatra Utara untuk bisa terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar sehingga mampu menciptakan sumber ekonomi baru.(Jef)

koperasi dan ukm

Hadapi Ancan Resesi Global,KemenkopUKM Fokus 3 Hal Perkuat KUMKM

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id) – Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengungkapkan tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) fokus pada 3 program utama untuk perkuat koperasi dan UMKM menghadapi ancaman resesi global, yakni mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di sektor riil, mengembangkan kemitraan strategis, dan memperkuat hilirisasi.

“KUMKM sektor riil, khususnya sektor pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan menjadi unggulan domestik kita ke depan. Terbukti di tengah pandemi punya daya tahan dan mampu menyerap lapangan kerja lebih luas. Optimalisasi pasar domestik menjadi kunci,” kata Riza saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (22/1).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Riza menyebutkan fokus kedua adalah penguatan ekosistem kemitraan usaha. “Kemitraan akan terus kami kembangkan, diantaranya menghubungkan para pelaku UMKM, petani atau nelayan misalnya, dengan akses tehadap input produksi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan maupun pasar,” ucap Riza.

Ketiga, memperkuat hilirisasi dari produk-produk UMKM yang berbasis pada bahan baku keunggulan daerah. “Salah satunya melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama di beberapa daerah,” kata Riza.

Di Sulawesi Utara, misalnya, tahun lalu mulai dibangun Rumah Produksi Bersama untuk hilirisasi komoditi kelapa, agar para petani tidak hanya menjual kelapa utuh ke pasar. Tapi, bisa mengolahnya sehingga mendapat nilai yang lebih baik.

“Sabut kelapa, tempurungnya, daging kelapa, hingga air kelapa, semua memiliki nilai tinggi. Model bisnisnya juga kita lengkapi dengan kemitraan rantai pasok untuk memastikan tiap-tiap produk turunan tersebut terserap,” kata Riza.

Contoh lain, kata Riza, di Sumut ada Rumah Produksi Bersama untuk pengolahan cabai, di NTT untuk pengolahan sapi, serta di Garut untuk pengolahan produk kulit.

“Kami optimistis, UMKM kita akan jauh lebih siap dalam menghadapi ancaman isu resesi ekonomi tahun ini ketimbang di awal pandemi,” ujar Riza.

Potensi Agraria

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, Kabupaten Malang memiliki kondisi topografis dan geografis yang kompleks. Hal tersebut sekaligus menjadikan Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam serta potensi agraria yang begitu luar biasa.

“Hal ini tentunya sangat mendukung pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Malang, yang di dalamnya mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” kata Sanusi.

Sanusi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, secara langsung juga telah memberikan dampak positif.

Dimana selama 8 tahun terakhir, Kabupaten Malang telah mengalami surplus pangan pada komoditas beras. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, saat ini Kabupaten Malang juga telah berkontribusi terhadap pasar pangan internasional melalui ekspor komoditas buah pisang, alpukat, dan manggis. “Selain itu, juga ada kopi, bawang merah, susu dan sayuran seperti kubis, cabai rawit,” kata Sanusi.(Jef)

koperasi dan ukm

Tim Independen KemenKopUKM Lakukan Koordinasi Tuntaskan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menegaskan sikap untuk mengusut tuntas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan terduga pelaku dua ASN dan dua tenaga honorer di Kemenkop UKM pada 2019 lalu.

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam jumpa pers Jumat, (28/10/2022) mengatakan tim hari ini sedang melakukan proses koordinasi dengan BKN. “Awalnya kami ingin menyampaikan hasil koordinasi tim dengan BKN terkait hukuman displin tetapi sampai dengan siang ini tim masih di BKN, jadi kami belum bisa menyampaikan informasi yang detail tentang proses yang sedang berlangsung. Secepatnya akan kami sampaikan hasil koordinasi dengan BKN,” kata Arif.

Arif mengatakan KemenKopUKM sebelumnya sudah memberikan hukuman disipilin berat, dari grade 7 ke grade 3 kepada dua terduga pelaku ASN tapi belum ke tingkat sanksi pemberhentian. Untuk itu, terkait sanksi kepegawaian maka melalui tim dilakukan konsultasi dengan BKN. Sementara itu, dua terduga pelaku lainnya, yang merupakan tenaga honorer telah dipecat sebelumnya.

Tim independen yang dibentuk oleh MenKopUKM melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Independen Pencari Fakta, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan KemenKopUKM diketuai oleh Aktivis Perempuan, Ratna Batara Munti. Anggotanya adalah Riza Damanik dari KemenKopUKM, Margareth Robin Kowara dari KemenPPPA, Sri Nurherwati dari Aktivis Perempuan dan Ririn Sefsani dari Aktivis Perempuan.

MenKopUKM telah menyampaikan bahwa tugas tim independen adalah: pertama, mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan; kedua, memastikan pemenuhan hak-hak korban; ketiga, menyiapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang juga selaku anggota Tim Independen Riza Damanik mengatakan terkait kasus pidana, merupakan wilayah penegak hukum.

“Bapak Menteri berkomunikasi dengan tim dan menyampaikan arahan kepada tim agar kasus ini diungkap setuntas-tuntasnya, tidak ada yang perlu ditutupi. Sekiranya ada pihak-pihak yang menghalangi proses penyelesainnya harus diungkap dan diberikan sanksi sesuai aturan berlaku,” kata Riza.

Ia meminta agar semua pihak dapat menunggu hasil koordinasi tim dengan BKN mengenai hukuman terhadap dua terduga pelaku ASN yang saat ini masih aktif.

“Proses evaluasi ini sedang dilakukan, termasuk opsi kalau memang harus pemecatan. Terbuka untuk itu. Kalau opsinya sampai pemecatan, pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus lengkap. Itulah sebabnya perlu kami dengarkan masukan dari lembaga terkait,” kata Riza.

Terkait pemberian beasiswa kepada salah satu ASN terduga pelaku, akan ditinjau ulang. Untuk itu, akan dilakukan koordinasi dengan K/L lain sebagai pemberi beasiswa guna memastikan adanya evaluasi tuntas.

Riza mengatakan tim independen saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan informasi dan akan segera dilakukan pertemuan secara fisik untuk membahasnya sehingga dapat mengungkap kasus ini dalam waktu satu bulan. Tim juga akan memberikan catatan terkait fakta dan rekomendasi penyelesaiannya.

“Tim juga dalam waktu lebih kurang 3 bulan menyiapkan SOP dalam kaitan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Riza.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Kualitas Koperasi Sektor Riil di Sumatra Utara

Tinggalkan komentar

Padangsidempuan, Sumatra Utara:(Globalnews.id)- Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik menyebutkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan terus mengembangkan koperasi modern, terutama yang bergerak di sektor riil.

“Oleh karena itu, para kepala daerah di Tapanuli Bagian Selatan harus mampu menyiapkan minimal 3 calon koperasi modern di setiap kabupaten,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik pada acara pelatihan “Coaching Business” terhadap koperasi sektor riil terpilih, di Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara, beberapa hari yang lalu.

Di samping itu, kata Riza, Pemerintah Daerah juga harus proaktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat, karena akan ada banyak pertukaran informasi dan isu-isu strategis, salah satunya potensi komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi.

“Potensi komoditas unggulan daerah sudah saatnya harus kita kembangkan secara masif menjadi skala ekonomi,” kata Riza.

Untuk itu, Riza menyebutkan ada 3 program strategis yang siap digulirkan di sana. Pertama, pada 2023, akan dikembangkan Rumah Produksi Bersama pengolahan cabai di Kabupaten Batubara, Sumut. Karena, wilayah Batubara merupakan sentra cabai di Sumut.

“Pembangunan Rumah Produksi Bersama ini bertujuan agar petani-petani cabai yang kecil-kecil tersebut mendapatkan harga cabai yang stabil,” kata Riza.

Kedua, di seputaran pantai Timur Sumatra Utara akan dikembangkan minyak makan merah, tepatnya di wilayah di Asahan, Langkat, dan Deli Serdang, dengan membangun pabrik minyak makan merah oleh koperasi-koperasi sawit yang ada di sana. “Ada 3 koperasi yang akan menjadi piloting. Kalau berhasil akan dikembangkan di daerah lain,” ucap Riza.

Program strategis lainnya adalah yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan akan BBM. Menurut Riza, karena ada dampak kenaikan BBM subsidi terhadap nelayan-nelayan, maka akan dikembangkan membuat SPBU Nelayan yang dikelola koperasi. Salah satunya, di Deli Serdang.

Di tempat yang sama, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabfung KemenkopUKM M Nasrun Siagian mengatakan dari tiga hal tersebut, yang terlihat aktif yaitu di daerah pantai Timur Sumatra Utara. Padahal, seharusnya pembangunan itu merata.

“Maka, yang kami lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan SDM yang baik di pantai Barat Sumatra Utara,” kata Nasrun.

Caranya, melalui pelatihan-pelatihan dengan fasilitator kapasitas terbaik untuk memberikan mentoring kepada pelaku-pelaku UMKM anggota koperasi. “Harapannya, agar menjadi koperasi yang kuat di pantai Barat Sumatra Utara,” ucap Nasrun.

Nasrun mengakui, selama ini koperasi banyak yang stunting, karena pengelolaannya sambilan, hingga SDM yang tidak mempunyai naluri bisnis, serta tidak memahami tata kelola koperasi yang baik dan benar.

“Ada juga koperasi tidak memiliki Standar Operasional Management/Standar Operasional Prosedur (SOM/SOP). Maka, lengkaplah permasalahan koperasi,” kata Nasrun.

Dalam sesi diskusi, masing masing perwakilan Pemerintah Daerah menyampaikan permasalahan koperasi, mulai dari SDM, kelembagaan koperasi, usaha yang tidak konsisten, sampai rendahnya partisipasi anggota, serta rendahnya minat masyarakat berkoperasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan M Frananda menginformasikan, ada koperasi di Tapanuli Selatan mengkonsolidasikan petani kopi, koperasi perajin pandai besi, dan koperasi pangan yang memenuhi kebutuhan beras OPD, namun belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah kesulitan bahan baku.

Perwakilan Kabupaten Mandailing Natal Martuah menyebutkan, permasalahan koperasi yang klasif itu hampir sama dengan yang terjadi di Tapanuli Selatan, dimana banyak koperasi tetapi tidak berkualitas. Namun pihaknya tetap optimistis akan mampu menyiapkan calon koperasi modern.

“Kami akan tetap menyiapkan 3 calon koperasi modern, yakni Koperasi Sawit, Koperasi Nelayan, dan Koperasi Kopi,” kata Martuah.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padanglawas, menyampaikan siap akan menyiapkan 3 calon koperasi modern yakni koperasi sawit.

Dalam pertemuan tersebut, juga dihadiri Miftahudin Shaf yang merupakan pelaku koperasi yang sukses dalam mengembangkan budidaya dan produksi pengolahan kopi dengan memberdayakan kelompok petani.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Sarjana Kelautan Harus Berkontribusi dalam Evolusi Kewirausahaan

Tinggalkan komentar

Bitung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan sarjana kelautan harus mampu mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan serta berkontribusi nyata dalam evolusi kewirausahaan di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9), mengatakan Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang luar biasa dan telah menjadi keunggulan domestik.

“Kalau Norwegia punya salmon. Kita punya banyak komoditas yang lain ada tuna, udang vaname, rumput laut, dan lainnya. Karena itu, penting bagi para sarjana untuk mengembangkan riset budidaya di sektor kelautan ini. Supaya memang dengan riset ini bisa kita kuasai sumber daya kelautan kita. Ini harus kita kembangkan,” kata MenKopUKM.

Menurut Teten, Indonesia bisa mencontoh Australia, Inggris, Korea Selatan, atau negara lain yang perguran tingginya turut berperan dalam evolusi usaha mikro atau informal ke usaha berbasis inovasi teknologi sains yang sumbernya berasal dari perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi melalui program semacam KKN menurut dia, akan sangat membantu UMKM dalam implementasi teknologi modern termasuk onboarding digital mulai dari pendaftaran dan penjualan secara online, pemasaran produk, hingga cara menggunakan kode QR sebagai pembayaran.

Bahkan, perguruan tinggi bersama pemerintah sudah saatnya membangun platform khusus guna mempertemukan para pelaku usaha sejenis untuk berbagi ide, inovasi produk, hingga pelatihan untuk meningkatkan skala bisnis. Program ini di sejumlah tempat terbukti mampu meningkatkan penjualan hingga 61,5 persen.

“Jadi sarjana harus mendorong evolusi kewirausahaan. Kita harus mulai mengembangkan produk yang dapat bersaing. Sarjana Iskindo harus punya keinginan memakmurkan negeri ini berbasis sektor kelautan. Saya optimistis bisa kita lakukan,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, peluang untuk mengembangkan sektor kelautan masih luas di Indonesia. Saat ini, investor yang berminat pada sektor kelautan baru mencapai 4 persen. Hal ini dikatakannya, menunjukkan bahwa Indonesia bagaikan raksasa yang masih tertidur di sektor perikanan.

“Para Sarjana Kelautan dituntut mengambil peran lebih, utamanya membuka lapangan pekerjaan bagi kelas menengah di sektor kelautan dan perikanan yakni, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, menghasilkan inovasi teknologi yang menciptakan nilai tambah produk, dan adaptif dengan perubahan,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Staf Khusus MenKopUKM sekaligus Ketua Umum Iskindo Riza Damanik mengatakan bahwa Iskindo sudah melahirkan 35 ribu sarjana kelautan di seluruh Indonesia dari 60 lebih perguruan tinggi.

Sarjana ini juga dikatakan merupakan SDM unggul yang siap memajukan sektor kelautan Indonesia.

“Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 dapat memajukan nelayan dan koperasi. Di Indonesia harusnya ada koperasi yang mendunia di sektor perikanan. Kita berharap Iskindo Sulut punya peran strategis,” kata Riza.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Iskindo Sulawesi Utara Franky Manumpil menambahkan pihaknya siap berkontribusi pada negara untuk menunjang program pemerintah, seperti membantu menyukseskan program ekonomi biru dan ekonomi masyarakat wilayah pesisir.

“Kami berkomitmen membangun Sulut yang menjadi pintu gerbang ke Asia Pasifik. Kami sudah mendirikan koperasi yang diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat nelayan, namanya Koperasi Selekan. Semoga ke depan bisa berkembang pesat,” kata Franky.(Jef)

koperasi dan ukm

Iskindo Bisa Jadi Front-End Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Indonesia punya banyak SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan. Namun, ekosistem belum bekerja sepenuhnya mendukung. Untuk itu, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ingin melibatkan sebanyak-banyaknya SDM unggul di Tanah Air dalam berpartisipasi menggerakkan seluruh potensi kelautan dan perikanan Indonesia.

“Prioritas saat ini adalah menyiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Kemaritiman dan Bursa Kerja Kelautan,” ungkap Ketua Umum Iskindo M Riza Damanik, saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Kamis (16/12).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Dirjen Perikanan Budidaya Dr TB Haeru Rahayu dan Plt Dirjen Penataan Ruang Laut Dr Ir Pamuji Lestari, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, Riza menambahkan, sektor kelautan dan perikanan nasional diharapkan dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

Pada pertemuan itu, Riza juga menyampaikan rekomendasi Iskindo agar prioritas penangkapan ikan terukur, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta optimalisasi sumber daya non hayati.

“Termasuk inisiatif korporatisasi nelayan berbasis koperasi harus dapat menjawab tantangan perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan, dan memperpendek ketimpangan pembangunan antarwilayah,” jelas Riza.

Menteri Trenggono menyambut baik inisiatif Iskindo dan berharap para sarjana kelautan dapat menjadi Front-End pengelolaan sumberdaya kelautan di Tanah Air.

“Saya berharap Iskindo menjadi Front-End pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan,” tegas Trenggono.

Menurut Trenggono, sarjana kelautan harus dapat menciptakan pekerjaan (di laut), tidak hanya mencari pekerjaan. Manfaatkan peluang yang ada di sektor kelautan dan perikanan,” ucap Trenggono.

“Kebijakan penangkapan terukur ini, bukan hanya melahirkan peluang usaha, tapi juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono merinci beberapa hal yang diatur dalam kebijakan penangkapan terukur. Mulai dari jumlah ikan yang boleh ditangkap termasuk area penangkapannya, hingga pelabuhan tempat pendaratan ikan.

“Tujuan utama penerapan aturan ini untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar,” imbuh Trenggono.

Selain Riza, dari jajaran pengurus Iskindo juga hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal Ady Candra, Wasekjen M. Nasir, dari unsur Ketua DPP Alan Koropitan, Ikram Sangadji, dan Januar Saleh Kaimuddin. Sedangkan dari Dewan Pakar hadir Widodo Pranowo dan Majelis Pertimbangan Organisasi Hendra Yusran Siry dan Agus Ajar Bantung.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Koperasi Nelayan di Batubara dan Asahan Dikelola Layaknya Korporasi

Tinggalkan komentar

Kab.Batubara:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian dan berkolaborasi dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengadakan Pelatihan Koperasi Modern sebagai salah satu upaya terciptanya 500 koperasi modern pada tahun 2024 mendatang.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik menyampaikan sudah saatnya Koperasi di sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh dan berkembang, karena nelayan dan pembudidaya menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional.

“Kontribusi para nelayan dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat penting. Pelaku usaha perikanan, langsung maupun tidak langsung, jumlahnya sangat besar. Sehingga apabila koperasi nelayan dapat bertransformasi menjadi Koperasi Modern, maka dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas ekonomi nelayan meningkat” ungkap Riza dalam acara Pelatihan Koperasi Modern di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Riza menjelaskan bahwa koperasi sebagai milik bersama dari, oleh dan untuk anggota. Oleh karena itu akan menjadi kekuatan ekonomi komonal yakni para nelayan, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Koperasi nelayan harus dikelola sebagaimana dengan mengelola perusahaan, dan terhubung dengan lembaga pembiayaan dan akses pasar (offtaker)”, tegas Riza.

Pelatihan tersebut juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun, Asisten III Bidang Perekonomian Sahala Nainggolan yang mewakili Bupati Batubara dan beberapa praktisi.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun menambahkan pihaknya bersama kementerian lain dan lembaga terkait membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka korporatisasi nelayan melalui koperasi.

Sinergi tersebut telah diimplementasikan dibeberapa tempat seperti di Gersik, OKU Timur, Batam, Cilacap, Subang dan lain-lain. Dengan pemodelan bisnis koperasi nelayan dibeberapa lokasi tersebut dapat menjadi rujukan dan direflikasi pengembangan koperasi nelayan di Batubara dan di Tanjung Balai.

“Harapannya melalui pelatihan ini, kedepan para nelayan tidak sebatas hanya menangkap ikan namun juga mampu mengolah hasil tangkapan dalam bentuk lain yang memiliki nilai tambah ekonomis. Misalnya, menciptakan produk olahan ikan yang bernilai rendah dalam kemasan (packaging) yang lebih menarik serta lebih awet (higienis) sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat bersaing ketika dijual kemasyarakat, toko, swalayan bahkan eksport serta dikonsolidasikan oleh koperasi sebagai offtaker pertama (agregator),” ucap Nasrun.

Sementara itu, Asisten III Bidang Perekonomian Sahala Nainggolan, mewakili Bupati Batubara mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KemenKopUKM yang sudah memberikan pelatihan bagi para pengurus, pengelola maupun anggota koperasi di Kabupaten Batubara.

Dalam kesempatan itu, KemenKopUKM menyempatkan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke gudang ikan yang berada di sepanjang jalan Yos Sudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai bersama Plt Walikota Tanjung Balai H. Waris Thalib dan Kadis Perikanan dan Kelautan Nefri Siregar.

Kunjungan tersebut dalam rangka mendengar langsung aspirasi para nelayan yang ada di Teluk Nibung.

Riza menyampaikan bahwa perlu dibangun sebuah koperasi untuk para nelayan di Teluk Nibung. Pemkot Tanjung Balai juga mendukung berdirinya koperasi nelayan di Kota Tanjung Balai.

Di tempat yang sama Plt. Walikota Tanjung Balai H. Waris Thalib mengatakan sangat berharap dibangunnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Teluk Nibung, karena hasil tangkapan nelayan di daerah ini cukup besar.(Jef)

koperasi dan ukm

Terpilih Jadi Ketum Iskindo, Ini Misi Riza Damanik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)-Peserta Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menobatkan M Riza Damanik, PhD sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2026, pada Kamis (23/9) malam.

Kongres organisasi beranggotakan sekitar 35 ribu orang ini digelar secara hybrid, luring dan daring. Sebanyak 115 peserta dari berbagai provinsi mengikuti kongres secara luring, yakni di CK Tanjung Pinang Hotel & Convention Center, Kepulauan Riau. Sementara yang daring, mengikutinya secara live lewat aplikasi zoom.

Ada sembilan nama kandidat ketua umum yang muncul dalam kongres ini. Namun, pada akhirnya adalah Riza yang terpilih lewat musyawarah dan mufakat.

Riza bukanlah nama baru di lingkungan pegiat kelautan di Tanah Air. Sebelumnya, pada periode pertama Presiden Jokowi, Riza aktif mengawal agenda poros maritim sebagai Ahli Utama Kantor Staf Presiden bidang Kemaritiman.

“Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis sebait puisi. Kalau tidak karena cinta. Takkan berkumpul kita disini,” ucap Riza, mengawali pidatonya.

“Dari langkat sampai ke Lotim,
bersama Hang Tuah dan Hang Jebat.
Selamat Hari Maritim. Maritim Kuat, Indonesia Hebat,” sambungnya disambut tepuk tangan peserta.

Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Iskindo periode 2018-2021 Bapak Zulficar Mochtar, panitia dan semua pihak yang telah mengawal kesuksesan Kongres III Iskindo. Termasuk seluruh pengurus DPW Iskindo yang hadir, baik daring maupun luring.

“Wabil khusus DPW Kepri yang telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM ini juga menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. “Sebuah pekerjaan besar menanti di depan,” sebutnya.

Ia meyakini, dengan soliditas yang kuat dari seluruh pengurus DPP dan DPW di seluruh Indonesia nantinya mampu membuat pekerjaan besar tersebut menjadi terasa ringan, berhasil dan membawa manfaat untuk Indonesia.

Alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang ini lalu menyebutkan 3 syarat menjadi negara maritim yang kuat. Pertama, adanya SDA berkelanjutan. lalu, tersedianya SDM kelautan yang unggul, serta adanya kebijakan yang mendukung tumbuhkembangnya inovasi dan teknologi guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. “InsyaAllah SDM yang ada di ISKINDO dapat berkontribusi memenuhi syarat-syarat tersebut”, yakinnya.

Karena itu, ia akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik itu dengan K/L; pemerintah daerah; perguruan tinggi; organisasi profesi lainnya; BUMN; swasta; lembaga-lembaga penelitian di dalam dan luar negeri dan seterusnya—dalam rangka mempekuat kapasitas SDM Kelautan Indonesia.

“Termasuk mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi jasa kelautan; memperluas peran sarjana kelautan dalam melahirkan inovasi dan teknologi guna mendukung cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat,” tandasnya.

Secara internal, kelengkapan organisasi juga akan terus diperkuat. Seperti peningkatan kapasitas anggota, pendataan dan kemandirian organisiasi juga akan menjadi priroitas hingga melengkapi 34 DPW di 34 provinsi seluruh Indonesia.

“Terakhir, insyaAllah seluruh konsensus kelautan yang kita sepakati dari Kongres III ini akan kami jalankan sebaik-baiknya,” kata Riza.

Sebelum menutup pidatonya, pria kelahiran Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara ini kembali membawa  2 pantun.

“Dari kota berangkat mebat, sampai mencirim cari alpukat. Mari kita perkuat tekad, wujudkan negara maritim yang kuat,” ujarnya.

“Pergi ke laut membawa pukat, berlayar hingga ke Tunisia. Semoga ISKINDO membawa manfaat, memajukan kelautan Indonesia Kita, tutup Riza.

Koordinator Steering Comitee Kongres III Iskindo, Dr. Hendra Yusran Siri mengatakan pelaksanaan kongres III dilaksanakan pada momen yang tepat. Karena bersamaan dengan peringatan Hari Maritim yang akan diperingati pada tanggal 23 September 2021.

Menurut Hendra Iskindo hadir untuk memberikan warna dan kontribusi dalam memberi arah baru pembangunan kelautan bangsa Indonesia. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nanti, corak maritim dan kelautan harus mendominasi konsep pembangunan nasional. 

“Warna dan corak maritim dan kepulauan harus lebih terdeterminasi dalam blue print pembangunan nasional,” harapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

“Gerakan Berikan Protein” Jadi Solusi Hidup Sehat dan Peluang Hilirisasi Olahan Perikanan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Peluncuran “Gerakan Berikan Protein” pada 6 April 2021 menjadi solusi gaya hidup sehat sadar protein sekaligus sebagai upaya untuk hilirisasi hasil olahan perikanan.

Staf Khusus Menteri Koperasi & UKM bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Rabu (7/4/2021) mengatakan dunia sedang dihadapkan pada apa yang disebut triple malnutrition, yaitu kerawanan pangan, kekurangan gizi, dan kelebihan berat badan.

“Dalam konteks Indonesia hari ini, kita juga berkepentingan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Maka, hilirisasi produk perikanan sebagaimana dihasilkan melalui proses hidrolisis protein ikan adalah cara kita menunaikan ikhtiar kebangsaan yakni mengurangi angka kemiskinan, menjaga keberlanjutan perikanan, dan menjamin asupan protein sehat untuk masyarakat,” kata Riza.

Menurut Riza, dengan hilirisasi dan inovasi, nilai keekonomian dari ikan tangkapan nelayan berpeluang meningkat 10 bahkan 100 kali lipatnya.

“Ini adalah peluang koperasi-koperasi nelayan yang mau berinovasi. Semangat ini harus semakin kita kuatkan di Hari Nelayan kali ini”

Riza mengapresiasi karena bersamaan dengan Hari Nelayan Nasional ke-61 telah dilaksanakan kegiatan peluncuran Gerakan Berikan Protein di Pabrik HPI PT. Berikan Teknologi Indonesia di Eretan Kulon Indramayu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan sejumlah pejabat dari beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kantor Staf Presiden (KSP), PT. Kimia Farma (Persero) Tbk., dan PUM Netherlands.

Rangkaian kegiatan launching ini terdiri dari diskusi panel dengan mengangkat tema “Masa Depan Perikanan Indonesia: Kemandirian Protein, Integrasi Hulu-Hilir Perikanan”, displai produk jajanan pasar berprotein tinggi yang bernama Berikan Street Food, serta melakukan tur proses pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan secara langsung saja, melainkan juga dihadiri secara virtual dari perwakilan pemerintah daerah, dinas perikanan dan kelautan, persatuan nelayan tradisional dan masyarakat umum.

Gerakan Berikan Protein adalah gerakan yang diinisiasi oleh PT. Berikan Teknologi Indonesia yang memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat akan protein sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi hulu-hilir sektor perikanan sebagai solusi atas masalah gizi, kesejahteraan nelayan dan inovasi produk turunan hasil perikanan.

Sementara itu Yogie, dalam sambutannya, selaku Founder dari Gerakan Berikan Protein berharap bahwa gerakan ini bisa menjadi inisiatif program edukasi masyarakat tentang kesadaran protein namun dikemas dengan cara-cara yang kreatif, ringan dan menyenangkan.(Jef)