Arsip Tag: UMKM naik kelas

koperasi dan ukm

Kebab Turki Melantai Di Bursa, MenKopUKM: Bukti UMKM Bisa Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi PT Sari Kreasi Boga Tbk UMKM produsen kebab yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi bukti bahwa UMKM yang dikelola dengan baik akan mampu naik kelas dan menjadi unit usaha yang bisa bersaing dengan perusahaan besar lainnya.

MenKopUKM Teten Masduki menambahkan bahwa perusahaan yang memiliki kode saham RAFI ini awalnya adalah UMKM yang terkenal dengan brand Kebab Turki Baba Rafi. Sebelum menjadi perusahaan besar seperti saat ini, PT Sari Kreasi Boga Tbk hanya berjualan dengan gerobak di pinggir jalan.

“Ini adalah kabar gembira selaku pembina UMKM, karena bertambah lagi UMKM yang bisa melantai di bursa. Jadi kami mengapresiasi Baba Rafi yang berhasil go public. Memang UMKM harus punya tata kelola bisnis yang baik supaya bisa masuk ke dalam proses Initial Public Offering (IPO), sebab puncak UMKM naik kelas adalah bisa IPO,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya pada acara Opening Bell di BEI Jakarta, Jumat (5/8).

Dijelaskan bahwa saat ini peluang UMKM untuk naik kelas bahkan bisa IPO semakin besar. Pasalnya pemerintah terus memberikan kemudahan dan dukungan terhadap UMKM agar terus tumbuh. Dukungan yang telah diberikan seperti kemudahan akses pembiayaan, kemudahan perizinan, hingga akses pasar telah dibuka ruangnya oleh pemerintah.

Menteri Teten berharap dengan suksesnya PT Sari Kreasi Boga Tbk melakukan aksi korporasi IPO, dapat menjadi pemantik bagi UMKM lainnya agar terus melakukan inovasi dan mengelola usahanya dengan baik. Pemerintah melalui KemenKopUKM menegaskan siap memberikan pendampingan dan dukungan bagi UMKM agar bisa naik kelas.

“Ke depan kami akan terus mendorong UMKM untuk bisa masuk pasar modal. Saya harap dengan terdaftarnya PT Sari Kreasi Boga Tbk di pasar saham ini bisa menyemangati UMKM lainnya untuk bisa go public demi memperkokoh ekonomi nasional menuju Indonesia emas di tahun 2045,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga berharap agar PT Sari Kreasi Boga Tbk nantinya bisa mengembangkan klaster-klaster baru sehingga akan semakin banyak UMKM yang bisa bermitra. Dengan begitu kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas juga semakin lebar. Terlebih pemerintah ditargetkan untuk meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia sebesar 3,95 persen di tahun 2024.

“Kami ditargetkan untuk terus tambah jumlah wirausaha karena rasio wirausaha kita baru 3,18 persen (dari total jumlah penduduk) jadi kita harus nambah 1 juta wirausaha baru. Saya ingin nanti PT Sari Kreasi Boga Tbk ini bisa terus kembangkan klaster bagi UMKM untuk bermitra,” ucapnya.

*Emiten Ke-34*

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Imam Rachman juga menyambut PT Sari Kreasi Boga Tbk yang telah sukses melakukan IPO. Secara resmi PT Sari Kreasi Boga Tbk menjadi emiten ke-34 yang mencatatkan sahamnya pada tahun ini atau menjadi emiten ke-800 di BEI.

“Kami atas nama Manajemen, Komisaris, dan Karyawan di Bursa mengucapkan selamat atas pencatatan saham PT Sari Kreasi Boga Tbk untuk upaya dan kerja kerasnya sehingga bisa mencapai milestone baru. Semoga dengan pencatatan saham ini dapat memberikan semangat dan warna baru di Bursa Efek Indonesia,” tutur Imam.

Dijelaskan bahwa BEI menargetkan tahun ini ada 55 perusahaan yang dapat melantai di BEI. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang Go Public termasuk UMKM, maka menjadi bukti bahwa stabilitas ekonomi Indonesia bisa terjaga dengan baik.

“Imbauan kami selaku Self Regulatory Organization (SRO) pada PT Sari Kreasi Boga Tbk bahwa dengan pencatatan saham ini nantinya dana yang diperoleh bisa dilakukan untuk pengembangan usaha. Sebab ini adalah awal bukan akhir dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) dan akuntabilitas perusahaan,” katanya.

Di tempat yang sama Direktur PT Sari Kreasi Boga Tbk, Eko Pujianto menyampaikan rasa syukur lantaran kerja kerasnya bersama seluruh stakeholder perusahaan akhirnya bisa menorehkan sejarah baru. Dengan resmi terdaftar di BEI Ia berharap perusahaannya bisa menjadi pelopor bangkitnya UMKM di Indonesia.

Menurutnya keberhasilan melantai di bursa juga karena dukungan dari berbagai pihak khususnya regulator. Dia berharap ke depan perusahaan yang dipimpinnya bisa menjadi perusahaan terdepan dalam bidang waralaba produk makanan dan minuman di Indonesia.

“Kami berharap dengan IPO ini mampu mewujudkan GCG bagi perusahaan kami sebagai landasan utama perseroan. Ini adalah perjalanan panjang kami karena kami berangkat dari UMKM dari lantai trotoar ke lantai BEI. Kami bisa buktikan sebagai UMKM kita bisa naik kelas,” kata Eko.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

BNI Siap Fasilitasi Pembiayaan UMKM agar Naik Kelas dan Go Global

Tinggalkan komentar

.

Jakarta: (Globalnews.id)- Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. DIa menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan focus BNI saat ini.

Yessy menuturkan, ada 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital”, dan ketiga, “BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.
“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy. dalam FORWADA – MIKRO FORUM VIRTUAL
DISCUSSION SERIES 2022 – “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?”, di Resto D’Kampoeng, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (24/2/2022).

Yessy mengungkapkan, guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.
Melalui Xpora, BNI ingin KCLN dan diaspora Indonesia untuk membantu ekspor UMKM. “Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor,” tutur Yessy.
Ditambahkan, hinga saat ini Xpora Physical Hub tersedia di 7 Kota antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Denpasar, Makasar dan Medan. Selain itu BNI juga telah menyiapkan Skema Reguler Pembiayaan kepada UMKM, diantaranya, pendanaan UMK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Wirausaha (BWU), dan Kredit Usaha Kecil dan Mengah.
Senada dengan Greatman Rajab, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Yessi menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragan kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari instritusi.
“Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya.
“Kita punya banyak strategi, kita mau bikin ekpor itu lebih mudah untuk meningkatkan lebih banyak lagi menciptakan UMKM jadi naik kelas. Tapi UMKM itu sendiri harus punya eagerness mengembangkan dirinya,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Drektur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.
Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.
“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya.

Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Tumbuhnya Iklim Kondusif Akselerasi UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong tumbuhnya iklim usaha yang kondusif menjadi faktor penting dalam akselerasi UMKM naik kelas dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Semua itu terwujud jika terjalinnya kemitraan yang baik antara usaha kecil dan besar serta adanya persaingan usaha yang sehat,” kata Menteri Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam Webinar Nasional KPPU Bertema “Peran Kebijakan Transformasi UMKM ke Depan demi Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Nasional” pada Selasa (14/9).

Teten menilai, UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring ke dalam rantai nilai global masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM. Sensus ekonomi BPS mencatat 93% UMK belum menjalin kemitraan.
Rasio produk UMKM dalam rantai nilai global juga masih rendah.

Teten memastikan UMKM yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan pemantapan industri nasional bukan untuk menarik ke bawah pelaku usaha besar.

“Kami bersama KPPU telah membangun kerja sama untuk memastikan terbangunnya kemitraan yang baik antara usaha kecil dan usaha besar baik di pusat dan daerah dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat,” katanya.

Insentif diberikan kepada mereka yang bermitra sebagaimana tertuang di dalam PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Insentif UMK dan Koperasi misalnya, berupa pengurangan atau keringanan pajak daerah, pengurangan atau keringanan retribusi daerah, serta pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi.

“Kami terus mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke formal dan akselerasi digital.

“Saat ini sudah 3,97 juta UMKM terdaftar NIB (OSS,2021), di mana 67,15% di antaranya adalah NIB untuk Usaha Mikro dan Kecil,” katanya.

UMKM di Indonesia yang telah onboarding ke dalam ekosistem digital mencapai 15,3 juta (23,9%) atau naik 7,3 juta selama pandemi dari target 30 juta UMKM pada 2024.

Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan upaya pelindungan produk lokal UMKM dalam perdagangan online atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Belum lama, pihaknya juga meminta salah e-commerce Shopee untuk menutup 13 jenis produk crossborder yang dapat diproduksi UMKM di tanah air antara lain fesyen dan asesoris muslim, kebaya batik, dan lain-lain. Langkah ini telah diikuti oleh PPMSE lain seperti Lazada dan diupayakan kepada penyedia marketplace lainnya.

“Kami bersama-sama Kementerian Perdagangan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga bersama-sama Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian juga sedang melakukan piloting melalui matchmaking kemitraan 291 UKM dengan 6 BUMN, masing-masing Pertamina, PLN, Kimia Farma, Perhutani, RNI, dan Krakatau Steel.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo menyampaikan, dalam sejarah Indonesia ketika dalam masa krisis tahun 1998 dan krisis 2008, UMKM menjadi penyelamat bangsa ini agar Indonesia bisa bertahan dan bangkit. Dalam mendorong UMKM naik kelas, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya dengan cara melakukan kemitraan yang sehat.

“Untuk menyelamatkan bangsa ini harus ada kolaborasi antarpihak saling membantu dan memberdayakan UMKM agar bangkit kembali menggerakkan roda ekonomi Indonesia yang sedang dalam masa kesulitan dengan prinsip yang harus diterapkan dalam mitra keusahaanya dengan saling memerlukan, menguntungkan, mempercayai, dan memperkuat,” kata Kodrat Wibowo.

Adapun tugas tambahan untuk KPPU sebagai pengawas kemitraan dalam UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disusul dengan PP 7 tahun 2021 menunjukkan pemerintah saat ini memiliki perhatian khusus terhadap UMKM. Dan pengembangannya diharapkan agar mengedepankan perlindungan UMKM ini dan sekaligus mendukung program pemerintah tentang pemulihan dampak Covid-19 khususnya pemberdayaan UMKM. (Jef)