Bali:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melakukan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya kepada para pelaku usaha dan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan UKM.

“Materi sosialisasi dilakukan secara tematik, sehingga substansi dari UU tersebut fokus terhadap kebutuhan pelaku koperasi dan UKM serta para aparat pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, materi UU yang disampaikan benar-benar dapat dipahami oleh para peserta sosialisasi,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih saat menyampaikan paparan pada pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, di Bali, Jumat (15/07/2022).

Henra menambahkan peraturan pelaksana yang juga disosialisasikan adalah PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perijinan tunggal alokasi 30% lahan komersial di infrastruktur publik, 40% pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga, factory sharing dan beberapa kebijakan lain yang dilakukan oleh KemenKopUKM bekerja-sama dengan K/L lainnya,” jelas Henra.

Focus Group Discussion dibuka oleh Arif Budimanta Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, dihadiri oleh Andie Megantara sebagai Kepala Pokja Sinkronisasi Program dan Anggaran dan Ketut Hadi Priatna yang merupakan Kepala Pokja Data dan Informasi.

Arif Budimanta mengharapkan masyarakat khususnya pelaku koperasi dan UKM memahami UU Cipta Kerja dan Peraturan turunan. Arif mengatakan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM dan mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dari pelaku usaha mikro menjadi kecil dan seterusnya.

Pemerintah berupaya maksimal melalui Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk menyampaikan kepada masyarakat kebijakan kebijakan afirmasi pemerintah kepada koperasi dan pelaku usaha UMKM.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Umar menyampaikan bahwa saat ini untuk pelaku usaha mikro di berikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan hanya melakukan pernyataan halal produknya yang menggunakan bahan baku yang sudah bersertifikasi halal.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 7 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai ijin usaha, sertifikasi standar dan serifikasi halal. Itu sebabnya saya mendorong pengurusan NIB dapat digalakkan sehingga sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat diwujudkan maksimal,” kata Umar.

Ahli Madya dari Kedeputian Bidang Perkoperasian Trisno Rustam mengatakan KemenKopUKM telah melakukan beberapa pembenahan di bidang perkoperasian salah satunya adalah meningkatkan pengawasan kepada koperasi yang berpotensi bermasalah. Hal ini di lakukan dengan memaksimalkan peran dari fungsional pengawas koperasi yang tidak hanya ada di Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga di Dinas Koperasi baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Tagline koperasi modern juga di harapkan mendorong terwujudkan koperasi yang tidak hanya baik dari segi tata kelola, pengawasan begitu juga dengan kegiatan usaha yang mengedepankan alur bisnis dari hulu sampai hilir dan peran dari offtaker produk-produk koperasi,” kata Trisno.

Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian Ikana Yossye Ardianingsih menekankan sejak diberlakukan nya PP No. 7 Tahun 2021, maka skala usaha berdasarkan modal usaha dan penjualan tahunan digunakan dalam menentukan skala usaha pelaku usaha industri khusus nya pelaku usaha kecil dan menengah.
Peserta FGD berasal dari beberapa koperasi di provinsi Bali, Koperasi di Propinsi NTB, Dinas Koperasi Propinsi dan Kabupaten/Kota, Balai Besar BPOM Bali. (Jef)

PALEMBANG::(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM , menggelar acara Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pelembang, Rabu (16/12/2020). Tampil sebagai narasumber Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dani Plt.Asisten Deputi Peraturan Perundang-Undangan KemenkopUKM Hendra Saragih.

“Sosialisasi ini selain menjelaskan pokok-pokok UU Cipta Kerja khususnya kluster Koperasi dan UMKM,, juga menggali masukan dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama pelaku usaha, asosiasi usaha, praktisi, akademisi, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan semua peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Selain itu tambah Fiki, sosialisasi ini diperlukan karena masih ada misinformasi yang belum dipahami publik khususnya terkait kluster koperasi dan UMKM. Padahal kalau UU Ciptaker ini dibaca betul, koperasi dan UMKM mendaoatkan banyak sekali kemudahan dan fasilitasi untuk berkembang. ” Sebagai pelaku usaha selama 25 tahun saya juga melihat hal terkait kluster koperasi dan UMKM semua relevan,” kata Fiki yang juga seorang dosen itu.

Fiki memaparkan, berbicara tentang UMKM sebenarnya adalah membicarakan tentang kita atau sebagian besar masyarakat Indonesia. pasalnya UMKM merupakan 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha, 99, 7 persen pelaku usaha adalah UMKM dan memberikan kontribusi PDB sebesar 60, 23 persen.

“Masalahnya kan gap nya terlalau lebar dimana ada 0,01 persen usaha besar yang menguasai nyaris 40 persen kue nasional. Sementara ada saha mikro yang jumlahnya 63,8 juta merupakan pelaku usaha subsisten ekonomi atau ekonomi informal,” katanya.

” Disinilah RUU Ciptaker diluncurkan agar mampu menaikkelaskan UMKM agar kesenjangan itu semakin menyempit. Kita
harus dorong agar proses bisnis UMKM lebih baik. Ini yang menjadi concern kami dalam menyusun mulai dfrat sampai UU dan sekarang diturunkan dalam RPP,” ” tambah Fiki.

Sembilan Manfaat

Pada kesempatan yang sama Plt Asdep Perundang Undangan KemenkopUKM Hendra Saragih mengatakan, ada sembilan manfaat positif yang bakal diraup sektor Koperasi dan UMKM atas implementasi UU Cipta Kerja ini.

“Melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan. Ada 9 kemudahan yang akan diberikan,” tuturnya.

Pertama, izin tunggal bagi UMKM sehingga, pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). “NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha (UMKM) mulai izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal,” paparnya.

Kedua, ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis.

Ketiga, pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan penyediaan prasarana dan sarana. Keempat, kemudahan pembiayaan dan intensif fiskal. Di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor.

Kelima, adanya dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. Keenam, bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM.

Ketujuh, prioritas produk UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah.”Ketentuannya minimal menyerap 40 persen produk UMKM,” jelas dia. Kedelapan, pola kemitraan UMKM. Rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan. “Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial,” terangnya.

Kesembilan, kemudahan bagi koperasi. Yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan no minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah.

UMKM Sambut Antusias

Salah satu pelaku UMKM di Palembang, Yenny Anggraini pemilik pempek merek Cek Molek menyambut baik adanya sosialisasi RPP Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini.

” UU Cipta Kerja ini sangat banyak membantu UMKM dan Koperasi misalnya dalam hal perizinan dan legalitas perlindungan hukum. Disana semua dipermudah dan sangat komplit mudah mudahan PP nya segera disahkan dan diimplementasikan sehingga UMKM tebantu,” kata Yenni yang juga Ketua Asosiasi Pempek Palembang itu.

Ia menambahkan dari UU Ciptaker banyak hal yang bisa ia implementasikan untuk usahanya, misalnya dengan pendaftaran usaha melalui sistem online. ” Saya sekarang sudah punya NIB dan bisa memasarkan pempek ke seluruh daerah. Apalagi di masa pandemi ini
yang merubah atau menambah konsep penjualannya menjadi online dan memperbanyak reseler. saya udah buka reseller di 13 kota di Sumatra dan Jawa diantaranya di Jakarta, Bandung, Bogor Jogja dan sebentar lagi di Surabaya,” pungkasnya. (Jef)

Samarinda:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan bahwa dalam perspektif koperasi dan UMKM, UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja adalah terobosan hukum untuk memberikan kemudahan, pemberdayaaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM.

“Paling sedikit terdapat sembilan kemudahan bagi koperasi dan UMKM,” kata Zabadi, pada acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin.

Di acara yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Perekonomian itu, Zabadi mengatakan, izin tunggal bagi usaha mikro kecil (UMK), yakni pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, UMK secara otomotis memperoleh izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi halal,

“Itu perintah afirmatif kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberi insentif dan kemudahan bagi usaha besar dan menengah yang bermitra dengan UMK,” kata Zabadi.

Begitu juga dengan pengelolaan terpadu UMK. Dalam hal ini akan dikembangkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta steakholder agar pengembangan UMK lebih terpadu dan sistematik, sehingga dapat mendorong UMK naik kelas.

Di samping itu, lanjut Zabadi, UU memberikan pendampingan manajemen, SDM, anggaran serta sarana dan praarana yang diperlukan bagi UMK dalam pengembangan usahanya. “Dalam hal ini termasuk fasilitasi lokasi, sertifikasi, promosi dan pemasarannya,” ujar Zabadi.

Berikutnya adalah kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal. Menurut Zabadi, berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses pembiayaan akan terus dikembangkan.

Tidak saja KUR yang sudah cukup lama dijalankan pemerintah, skema pembiayaan non bank juga akan menjadi alternatif seperti modal ventura dan pola tanggung renteng yang telah dikembangkan di berbagai koperasi. “Termasuk, insentif pajak dan kepabeaan untuk mendorong UMK ekspor,” kata Zabadi.

Lebih lanjut, Zabadi menjelaskan, kemudahan-kemudahan berikutnya, yaitu pemerintah memberikan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan UMK.

Bahkan, ada bantuan dan perlindungan hukum UMK. Pemerintah melalui KemenkopUKM menyediakan advokasi dan bantuan hukum bagi UMK yang memerlukannya. “Upaya ini sekaligus sebagai wujud perlindungan hukum bagi UMK,” tandas Zabadi.

Kemudian, produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setidaknya 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menyerap produk UMK;

Terkait kemitraan UMK, sebagai upaya fasilitasi dan promosi produk UMK, maka rest area, stasiun dan bandara wajib menyediakan alokasi space minimal 30% dari total luas lahan area komersialnya,

“Tak lupa, kemudahan untuk koperasi, antara lain pembentukan koperasi primer minimal sembilan orang, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan luring, koperasi bisa usaha dengan pola syariah, dan buku daftar anggota berbentuk tertulis/elekronik,” papar Zabadi.

Substansi RPP

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyampaikan subtansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.

RPP ini terbagi dalam beberapa isu strategis. Yaitu, terkait koperasi 6 isu, meliputi pendirian koperasi primer oleh 9 orang, pengaturan pelaporan secara elektronik, pemulihan usaha koperasi dan bidang usaha yang diprioritaskan, pengaturan Rapat Anggota secara online/daring, usaha koperasi berasarkan prinsip syariah dan pengaturan sinergitas pusat dan daerah, termasuk alokasi anggaran dalam meningkatkan akselerasi pemberdayaan koperasi.

Lebih lanjut yang terkait dengan UMKM, disamping ada 9 kemudahan, Zabadi juga menambahkan isu-isu lain diatur dalam RPP adalah fasilitasi HAKI melalui penyederhanaan proses dan keringanan/pembebasan biaya dan pengembangan biaya dan pengembangan inkubator bisnis bagi usaha mikro kecil yang secara kelembagaan akan dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Diharapkan minimal di tingkat provinsi menyiapkan 50 peserta inkubasi (tenant) dan 20 peserta inkubasi (tenant) di Kabupaten/Kota.

Zabadi menegaskan, berbagai kemudahan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan RPP tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM sebagai sebuah momentum untuk koperasi modern dan UMKM naik kelas.

“Yang terintegrasi dalam global value chains, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Zabadi.(Jef)

Denpasar:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menjelaskan bahwa pada dasarnya kehadiran UU Cipta Kerja adalah untuk menambah investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Di satu sisi, UU Ciptaker memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi berkembangnya usaha-usaha mandiri di tengah masyarakat. Yaitu, UMKM,” tandas Prof Rully, pada acara Serap Aspirasi Implementasi UU Ciptaker, di Kota Denpasar, Bali, Jumat (27/11).

Prof Rully mengakui, UU Ciptaker khususnya kluster KUMKM memang tidak banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, pihaknya sudah lama mengusahakan banyak hal yang ada di dalam UU tersebut. “Salah satunya, kemudahan perijinan usaha,” ucap Prof Rully.

Meski begitu, Prof Rully mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ‘Gebyah-Uyah’ bahwa seluruh isi UU Ciptaker buruk, termasuk kluster KUMKM. “Ini pemikiran keliru,” tegas Prof Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully berharap, nantinya PP yang ada, khususnya dalam kluster KUMKM, mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder.

Dalam pembahasan koperasi, misalnya, Prof Rully menunjuk bahwa keberadaan UU Nomor 25 Tahun 1992, sudah tidak relevan lagi pada kondisi sekarang ini. “Setidaknya, UU Ciptaker bisa menjadi jalan keluar dalam revitalisasi koperasi,” kata Prof Rully.

Selain itu, syarat untuk mendirikan koperasi menjadi mudah. Yaitu, hanya minimal sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi. “Namun, khusus untuk KSP, jumlah anggota harus terus meningkat. Jangan sembilan orang terus,” jelas Prof Rully.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya penumpang gelap, yaitu anggota yang hanya ingin menjadi pendiri tapi tidak berpartisipasi apa-apa. “Saat ini, juga dibolehkan rapat anggota melalui daring. Bayangkan, ada koperasi yang anggotanya sudah ratusan ribu orang. Bila harus rapat anggota, tidak mungkin bisa dikumpulkan semua,” papar Prof Rully.

Yang pasti, lanjut Prof Rully, dalam UU juga diatur mengenai kemajuan teknologi yang akan dioptimalkan dalam kemudahan berkoperasi.

Begitu juga dengan pengembangan UMKM, yang dalam UU Ciptaker tertuang yang namanya inkubasi bisnis. “Di poin itu, UU mengajak keterlibatan dari kalangan kampus dan asosiasi,” pungkas Prof Rully.(Jef)