Semua tulisan dari globalnewsid

KemenkopUKM bersinergi dengan Komisi VI DPR RI mendorong pelaku UMKM masuk ke Platform Digital

Indramayu:(Globalnews.id)-KemenkopUKM bersama dengan Komisi VI DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM UKM melalui Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM, yang saat ini diadakan di Indramayu, Jawa Barat. Pelatihan ini diharapkan agar pelaku usaha mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke pelosok negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyambut baik sinergi ini. Ia mengungkapkan,
permasalahan yang dihadapi para pelaku UKM dalam memasaran produk UKM melalui digital atau online, terkadang masalah demand dan supply. Terkadang demandnya tinggi suplaynya rendah, sehingga produknya tidak terpenuhi, sebaliknya suplaynya tinggi penjualannya kurang.

“Untuk itu bagaimana  institusi Kementerian KoperasiUKM penting kehadirannya untuk menjamin kestabilan antara demand dan supply,” kata Herman Khaeron, saat membuka “Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM”, hasil kerja sama dengan KemenkopUKM, di Indramayu, (12/9/2021).

Ia menambahkan, kini pasar UKM makin luas dengan adanya peraturan agar pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah dari produk UKM, dan ini menurutnya kesempatan bagi UKM.

Di tempat yang sama Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, untuk memasaran produk UKM secara digital harus ditingkatkan literasinya. “Pengetahuan menggunakan tekhnologi sudah ada, tapi bagaimana hal itu bisa dijadikan sebagai kegiatan pemasaran produk UKM,” kata Hanung.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini juga bukan kota-kota besar, tapi di kota yang memiliki produk UKM potensial. “Untuk memasarkan produk UKM secara digital atau pasar daring itu tidak bisa dilakukan secara langsung, untuk itu Kementerian Koperasi UKM membangun mereka secara bertahap, pertama melalui media sosial sebelum masuk ke e-commerce,” jelas Hanung, kepada wartawan yang didampingi Asdep Pengembangan SDM UKM Dwi Andriani.

Ia juga berharap, pelaku UKM yang memasarkan produknya secara digital harus jujur disampaikan ke pembeli dan tetap menjaga kualitas produk. Dengan demikian kepercayaan pembeli tetap terjaga.

Pelatihan ini merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UKM dan meningkatkan nilai tambah produk dan pemanfaatan.
Ini merupakan salah satu solusi agar UKM melakukan digitalisasi dalam pengelolaan usaha pemasaran.

Sementara itu, Kadis UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indramayu H Didi Riyadi mengungkapkan,
program pelatihan ini yang ditunggu-tunggu pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu.
Pelaku UMKM saat ini yang terdampak paling besar oleh pandemi. “Semoga dengan pelatihan ini para pelaku UMKM memperoleh manfaat dari pelatihan. Era saat ini sudah berbeda yaitu era 4.0, sehingga digitalisasi suatu keharusan,” pungkas Didi.(Jef)

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, LPDB-KUMKM dan BMT Itqan Targetkan 3.500 Peserta Vaksin Covid-19 di Kabupaten Garut


Garut:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus bergerak menyasar insan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan juga masyarakat umum di Tanah Air.

Setelah dilaksanakan vaksinasi massal di Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat, lalu kegiatan dilanjutkan ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rangkaian kegiatan vaksinasi massal LPDB-KUMKM dilanjutkan di Kecamatan Kadungora dan Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (11/9) dengan target penerima vaksin sebanyak 3.500 orang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Garut Rudi Gunawan, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Suhartono, dan Ketua KSPPS BMT Itqan Adhy Suryadi.

Pelaksanaan vaksinasi massal ini diselenggarakan di dua tempat, yakni di Kantor Kecamatan Kadungora dengan melibatkan 1.000 peserta vaksinasi, dan di Alun-Alun Kecamatan Limbangan dengan melibatkan 2.500 peserta vaksinasi.

Menkop UKM Teten Masduki yang turut hadir dalam vaksinasi massal LPDB-KUMKM tersebut, mengatakan vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional, dengan peserta vaksinasi diprioritaskan kepada pelaku UMKM.

“Vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional, dengan peserta vaksinasi diprioritaskan kepada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar,” kata Teten, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat, Sabtu (11/9).

Teten mengatakan bahwa dengan makin banyaknya upaya percepatan vaksinasi tentunya makin mendorong pemulihan kondisi yang ada, akan segera ada peralihan dari pandemi ke endemi.

“Artinya, kita akan segera melonggarkan pembatasan yang selama ini dilakukan. Unit-unit usaha akan dibuka, namun Covid-19 harus terus dikendalikan,” ujarnya.

Teten menambahkan, pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sangat terdampak atas wabah Covid-19. Oleh karena itu, mereka menjadi prioritas dalam program percepatan vaksinasi. “Saya meyakini, vaksinasi akan memiliki efek positif bagi perekonomian,” imbuh Teten.

Menurut Teten, ini saatnya sosok koperasi menampilkan fungsi sosialnya dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar. “Selain fungsi ekonomi, koperasi juga memiliki fungsi lain. Yakni, fungsi sosial dan pendidikan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Teten mengingatkan, meski sudah divaksin, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan. “Tetap jaga kesehatan dan memakai masker,” tandas Teten.

Teten tampak puas dengan kegiatan vaksinasi massal LPDB-KUMKM di Garut ini, terutama saat melihat membludaknya peserta, termasuk kalangan pelajar yang ada di Kecamatan Limbangan. Bahkan Menkop sempat diminta berfoto bersama dengan para pelajar yang telah mengikuti pemberian vaksin tersebut.

Senada dengan Menteri Koperasi dan UKM, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM bertugas untuk menyukseskan program percepatan vaksinasi yang diusung pemerintah. “Selain menyasar masyarakat umum, vaksinasi yang kami lakukan juga menyasar para pelaku usaha (UMKM) yang merupakan anggota koperasi, di mana koperasi merupakan mitra LPDB-KUMKM. Inti program vaksinasi yang dilaksanakan LPDB-KUMKM adalah pemerintah hadir di tengah masyarakat,” kata Supomo.

Dalam vaksinasi massal, LPDB-KUMKM bersinergi dengan sejumlah pihak, terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Itqan (KSPPS BMT Itqan), KSPPS BMT Beringharjo, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dan juga Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi.

Sementara itu, KSPPS BMT Itqan berdiri sejak tahun 2007, memiliki anggota sebanyak 15.509 orang, dengan 1 (satu) kantor pusat dan 9 (sembilan) kantor cabang yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini telah menjadi mitra LPDB-KUMKM sejak tahun 2020, dan tahun ini kembali mendapat pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp7 miliar, sehingga total pinjaman yang diperoleh berjumlah Rp12 miliar.

Sedangkan BMT Beringharjo berdiri sejak tahun 1997, memiliki jumlah anggota sebanyak 21.900 orang tersebar di 16 kantor cabang, dengan total karyawan sebanyak 188 orang. Koperasi ini telah menjadi mitra LPDB-KUMKM sejak tahun 2012 dan telah mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp58 miliar.(Jef)

MenKopUKM Lepas Ekspor Briket UKM Binaan LPDB-KUMKM ke Hongkong dan Irak

Tasikmalaya:(Global news.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melepas ekspor produk briket arang balok dari UKM asal Tasikmalaya, Jawa Barat, CV Mandiri Persada, dengan tujuan Hongkong dan Irak. Tujuan Hongkong sebanyak 18 ton senilai Rp305 juta, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp14.200 per dollar AS, dan ke Irak sebanyak 26 ton dengan nilai Rp316 juta.

Selain Hongkong dan Irak, briket CV Mandiri Persada juga sudah menghiasi pasar belasan negara lainnya di Eropa, Asia, hingga Amerika. Di antaranya Lebanon, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Turki, dan sebagainya.

Teten mengungkapkan, pihaknya memiliki target untuk mengurangi jumlah usaha mikro yang mayoritas lahir karena tidak terserap lapangan kerja.

“Sosok usaha kecil seperti CV Mandiri Persada ini yang harus terus kita kembangkan dan besarkan agar naik kelas,” tandas Teten, dalam acara pelepasan ekspor CV Mandiri Persada, di Neglasari Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (11/9).

Terlebih lagi, lanjut MenKopUKM, kebutuhan dunia akan briket terus meningkat, seiring dengan kampanye isu lingkungan anti batubara di berbagai belahan dunia.

“Bahkan, ke depan, tren minyak kelapa bakal semakin menggeser minyak sawit,” ungkap Teten.

Teten menambahkan, pihaknya sedang mengembangkan aneka produk berbasis kelapa, seperti santan, tepung, dan sebagainya.

“Kita harus besarkan di sektor hulunya,” kata Teten.

MenkopUKM berharap Pemkab Tasikmalaya mampu menjawab kebutuhan bahan baku usaha briket dengan cara menambah kebun kelapa dan merestorasi kebun bambu.

“Pasar ada, tapi belum optimal. Artinya, supply chain belum terhubung dengan baik,” imbuh Teten.

Anggota Komisi VI DPR RI M Husein Fadlullah yang turut hadir di sana mengatakan, usaha kecil seperti ini sangat layak untuk dibesarkan.

“Karena memiliki multiflier effect yang sangat banyak,” kata Husein.

Sementara Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo mengatakan, produk briket dari UKM Tasikmalaya ini telah mampu menembus pasar global seiring dengan adanya permintaan ekspor ke negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Eropa.

“Sejalan dengan program pemerintah, saat ini produk dari koperasi sektor riil maupun produk UMKM berorientasi ekspor tengah ditingkatkan, baik dari sisi produksi, akses pasar, tata kelola, dan pembiayaan,” ungkap Supomo.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong peningkatan pembiayaan koperasi sektor riil melalui LPDB-KUMKM.

“Harapannya, semakin banyak koperasi sektor riil yang mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM yang mudah, murah, dan cepat, serta mampu memberikan pembiayaan yang akuntabel dan profesional kepada para anggota dan pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi,” papar Supomo.

Sementara itu, Direktur CV Mandiri Persada Dewi Sinta mengungkapkan bahwa Mandiri Persada merupakan anggota dari Koperasi Makmur Mandiri (KMM) yang juga mitra LPDB-KUMKM.

“Sejak dibina KMM dan LPDB-KUMKM, ekspor briket yang tadinya hanya 6 kontainer menjadi 19 kontainer perbulan,” ungkap Dewi.

Untuk pembiayaan, produsen briket ini telah mendapatkan pembiayaan dari KMM sebesar Rp2,5 miliar melalui dua tahap. Yakni, pada 2020 sebesar Rp1,5 miliar dan 2021 sebesar Rp1 miliar.

“Itu digunakan sebagai modal kerja, mulai dari produksi, proses ekspor, dan pembelian bahan baku,” kata Dewi.

Dewi menjelaskan, produk dari CV Mandiri Persada ini menggunakan bahan baku batok kelapa dan arang bambu alami yang ramah lingkungan untuk kebutuhan bahan bakar domestik. Mulai dari memasak, pemanggangan, pengasapan pipa air, serta kebutuhan sisha, hookah, dan argileh.

Dewi mengatakan, meski permintaan meningkat, masih menemui beberapa kendala seperti ketersediaan bahan baku dan mahalnya ongkos pengiriman.

“Bahan baku tempurung kelapa berasal dari Aceh, Medan, Pangandaran, dan Sulawesi. Kita banyak menolak buyer karena keterbatasan bahan baku,” kata Dewi.

Terkait pengiriman, Dewi mengungkapkan, kendalanya terletak pada lamanya pengiriman dan mahal.

“Kapal tidak mau mengangkut arang, takut meledak. Padahal, produk kita aman tidak meledak dan sudah disurvei lembaga berwenang,” aku Dewi.

Untuk akses logistik, lanjut Dewi, produk briket arang Tasikmalaya ini menggunakan pengiriman jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Lebih dari itu, menurut Dewi, usaha briketnya juga melibatkan masyarakat di dua kampung, atau sekitar 80-an kepala keluarga.

“Ke depan, bila kapasitas produksi kita tingkatkan, maka jumlah tenaga kerja akan kita tambah,” pungkas Dewi.(Jef)

Bank DKI raih Top BUMD Awards 2021

Jakarta:(Globalnews.id)- Bank DKI kembali meraih penghargaan sebagai BUMD Terbaik TOP of the TOP BUMD 2021 dan
TOP #BPD – Bintang 5 pada TOP BUMD Awards 2021 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah, Babay Parid Wazdi.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (10/9).

Penghargaan TOP BUMD 2021 ini diberikan kepada Bank DKI berdasarkan hasil penilaian dewan juri yang terdiri dari para praktisi dan konsultan bisnis. Variabel yang dinilai adalah prestasi,
perbaikan, dan kontribusi BUMD yang berkaitan dengan kinerja, bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Herry menyatakan, “mewakili segenap jajaran manajemen Bank DKI, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan, terutama kepada seluruh nasabah dan mitra kerja Bank DKI atas kepercayaannya dalam menggunakan produk dan layanan
Bank DKI sehingga Bank DKI tetap dapat tumbuh ditengah pandemi Covid-19”.

Berbagai kebijakan cepat yang dilakukan Bank DKI sebagai respon pandemi Covid-19 menunjukkan hasil yang baik dari sisi kesehatan maupun bisnis perseroan. “Di tahun 2021 ini, kinerja keuangan
Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif, ditandai dengan pencapaian laba di Semester 1 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 40,8% secara year-on year (YoY) dari Rp279 miliar per
Juni 2020 menjadi Rp394 miliar per Juni 2021,” tutur Herry.

Ia menambahkan, sejumlah indikator
kinerja keuangan Bank DKI lainnya turut mengalami pertumbuhan signifikan secara YoY per Jun 2021. Beberapa indikator yangmengalami pertumbuhan signifikan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK),
penyaluran kredit, dan aset. Non- Performing Loan (NPL) juga menunjukkan kinerja yang membaik Secara YoY per Juni 2021.

Sebagai bank yang kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja Pemprov DKI Jakarta dan terus
meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan di DKI Jakarta.

Dukungan tersebut di antaranya adalah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan mitra lainnya dalam nenyelenggarakan beragam program sosial seperti Sentra Vaksinasi, Mobil Vaksin Keliling,. Bank
DKI juga dipercaya menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti kartu sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu
Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) serta program Dasawisma.

Dalam rangka melanjutkan transformasi perbankan digital yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di DKI Jakarta, Bank DKI terus berkomitmen dengan mengembangkan inovasi produk dan
layanan perbankan digital melalui layanan e-channel seperti JakOne Mobile, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat modern dalam bertransaksi seperti mobile banking, e-wallet, dan scan-to-pay QRIS. Peningkatan kapasitas teknis terus dilakukan khususnya pada infrastruktur teknologi untuk
mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis ke depan.

Bank DKI juga terus mengembangkan aplikasi, jaringan, inovasi informasi, dan sistem teknologi melalui pengembangan JakOne Mobile berbasis komunitas atau community apps, yang di antaranya adalah JakOne Artri, JakOne Erte, JakOne Ancol, dan SiOndel. Beberapa aplikasi yang dikembangkan
dengan berbasis JakOne Mobile tersebut bertujuan menjangkau komunitas yang lebih luas, serta memberikan kemudahan dalam proses transaksi pembayaran secara digital.

Bank DKI juga memiliki produk uang elektronik berbasis kartu, yakni JakCard dan JakLingko, yang sudah digunakan secara luas sebagai e-ticketing untuk moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT maupun sebagaiakses masuk pada beragam tempat wisata di Jakarta.
”Ke depan, kami berharap Bank DKI dapat terus menjadi Bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera,” ucap Herry.

Selain Bank DKI, sejumlah BUMD DKI Jakarta turut mendapatkan penghargaan, yakni MRT, JIEP, Sarana Jaya, dan Jaktour. Hal ini menandakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam
mengembangkan BUMD di DKI Jakarta. Meningkatnya torehan prestasi BUMD DKI Jakarta di ajang Top BUMD 2021 ini menjadikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai Top Pembina.(Jef)

MenKopUKM Gencarkan Vaksinasi di Kabupaten Garut Melalui Kolaborasi LPDB-KUMKM dan Koperasi

Garut:(Globalnews.id)– Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus bergerak menyasar insan KUMKM dan juga masyarakat umum di tanah air, dalam mendukung program percepatan vaksinasi.

Kali ini, LPDB-KUMKM menggelar vaksinasi di Kecamatan Kadungora dan Alun-Alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan target penerima vaksin sebanyak 3.500 orang. Masing-masing di Kadungora sebanyak 1.000 orang dan Limbangan 2.500 orang.

“Vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional, dengan peserta vaksinasi diprioritaskan kepada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kadungora, Garut, Jabar, Sabtu (11/9).

Di acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Garut Rudi Gunawan, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, serta Ketua KSPPS BMT Itqan Adhy Suryadi, Teten mengatakan bahwa akan segera terjadi peralihan dari pandemi ke endemi.

“Artinya, kita akan segera melonggarkan pembatasan yang selama ini dilakukan. Unit-unit usaha akan dibuka, namun Covid-19 harus terus dikendalikan,” ujar MenKopUKM.

Teten menambahkan, pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sangat terdampak atas wabah Covid-19. Oleh karena itu, mereka menjadi prioritas dalam program percepatan vaksinasi.

“Saya meyakini, vaksinasi akan memiliki efek positif bagi perekonomian,” ulas Teten.

Selain itu, lanjut Teten, ini saatnya sosok koperasi menampilkan fungsi sosialnya dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar.

“Selain fungsi ekonomi, koperasi juga memiliki fungsi lain yakni fungsi sosial dan pendidikan,” tandas MenKopUKM.

Meski begitu, Teten mengingatkan, meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan.

“Tetap jaga kesehatan dan memakai masker,” tandas Teten.

Sementara Wagub Jabar mengungkapkan bahwa sebanyak 80% masyarakat Jabar menjadi target vaksinasi hingga akhir Desember 2021.

“Kami optimis karena saat ini antusiasme masyarakat begitu tinggi,” kata Wagub.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyukseskan program percepatan vaksinasi yang diusung pemerintah.

“Selain menyasar masyarakat umum, vaksinasi yang kami lakukan juga menyasar para pelaku UMKM yang merupakan anggota koperasi. Di mana koperasi tersebut merupakan mitra LPDB-KUMKM. Inti program vaksinasi yang dilaksanakan LPDB-KUMKM adalah pemerintah hadir di tengah masyarakat,” kata Supomo.

Supomo menjelaskan, dalam vaksinasi massal, LPDB-KUMKM bersinergi dengan sejumlah pihak. Di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Itqan (KSPPS BMT Itqan), KSPPS BMT Beringharjo, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, dan Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi.

“Sebelum di Garut, LPDB-KUMKM sudah melaksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Bandung, Pangalengan (Jabar), Kabupaten Purbalingga (Jateng), dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta),” pungkas Supomo.(Jef)

BNI dan BukuWarung Kolaborasi Dorong Transaksi QRIS untuk Merchant UMKM

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati (tengah), CEO Buku Warung Abhinay Peddisetty (kedua kanan) dan David Tannoto (kanan), Deputy Director Division Head of Payment System Innovation Bank Indonesia Ricky Satria (kedua kiri), dan Senior Executive Vice President Bisnis Digital BNI Rian Eriana Kaslan (kiri) menunjukkan Mock-up QR Code Buku Warung pasca penandatangan MoU (Nota Kesepahaman) Kemitraan Digital di Jakarta, Jumat (10 September 2021). BNI memberikan value added serta solusi digital bagi merchant UMKM Buku Warung melalui QRIS, Virtual Account, API One Gate Payment, BNIDirect, dan Produk Digital Lainnya.

Jakarta:(Globalnews.id)- Pandemi Covid-19 memberikan ruang bagi seluruh pelaku ekonomi untuk terus beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk UMKM dan sector perbankan untuk berinovasi terutama untuk meningkatkan inklusi keuangan pada ekosistem digital. Pada ekosistem digital, bank terus berinovasi dalam menyediakan layanan e-channel/ digital yang semakin mudah, nyaman, dan aman.

Peningkatan inklusi keuangan digital bagi UMKM terlihat dari perubahan proses bisnisnya, sistem penjualan tidak lagi bergantung pada channel fisik namun sudah beralih secara online baik melalui e-commerce, market place, dan social media, serta pengelolaan keuangan UMKM juga telah banyak menggunakan aplikasi yang sangat mudah  didapatkan melalui media smartphone (playstore maupun Appstore). 

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam menyokong perekonomian nasional, khususnya sektor UMKM dan ritel, BNI turut mengembangkan layanan keuangan berbasis digital yang dapat memberikan solusi bertransaksi bagi nasabah UMKM dan Ritel. Salah satunya yaitu pembayaran berbasis Quick Response Indonesian Standar (QRIS) dalam rangka mendukung Strategi Pengembangan Sistem Pembayaran 2025 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI).

Deputy Director Division Head of Payment System Innovation Bank Indonesia, Bapak Ricky Satria menyampaikan kolaborasi fintech dan bank semakin bertambah pesat di masa pandemi. BNI termasuk founding father nya dalam penemuan QRIS. Ke depannya kita akan kembangkan fitur-fitur QRIS agar lebih nyaman dalam bertransaksi. 

QRIS, merupakan standarisasi pembayaran berbasis QR Code guna mendukung cashless payment yang aman, mudah dan nyaman bagi masyarakat dengan meminimalkan risiko pembayaran menggunakan uang tunai. Selain itu, penggunaan QRIS juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan membentuk credit profile UMKM untuk selanjutnya diberikan solusi pembiayaan seperti KUR dan produk perbankan lainnya. 

Untuk itu, BNI kembali melakukan inovasi kerja sama dengan salah satu aplikasi pembukuan UMKM yaitu Buku Warung. Buku Warung adalah aplikasi pembukuan UKM yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemilik usaha dalam mencatat pembukuan usahanya. 

“Kami bersinergi untuk memberikan value added serta solusi digital bagi merchant UMKM Buku Warung dengan meluncurkan solusi pembayaran berbasis QRIS, Virtual Account serta solusi keuangan digital lainnya,” ujar Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi.

Ia melanjutkan, pada kerja sama kali ini, BNI mendorong transaksi digital pada masyarakat dengan memanfaatkan kekuatan Perusahaan. Pertama, melalui optimalisasi value chain nasabah korporasi seperti distributor lokal, UMKM binaan, maupun retribusi pegawai. Kedua, pemanfaatan QRIS dan Virtual Account (VA) sebagai alternatif pembayaran online untuk merchant social-commerce.  Ketiga, mengoptimalkan kerja sama strategis dengan mitra global untuk memanfaatkan potensi bisnis yang maksimal. Terakhir, melaksanakan program boosting sebagai sarana edukasi masyarakat atas transaksi digital. 

“Diharapkan kerja sama dengan Buku Warung ini dapat mendorong transaksi digital di Indonesia serta dapat meningkatkan akseptasi QRIS ke 12 juta merchant di seluruh Indonesia, dan dapat mendorong pemulihan ekonomi yang dapat mendukung transaksi UMKM di masa Pandemi Covid-19,” tandas Susi.

Menanggapi kemitraan sinergis dengan BNI, Abhinay Peddisetty, CEO dan Co-Founder BukuWarung, menyampaikan, “Melalui solusi keuangan digital yang BNI fasilitasi, para UMKM atau merchant pengguna BukuWarung semakin dimudahkan untuk mendayagunakan produk finansial yang memadai guna pengembangan bisnis mereka; mulai produk-produk perbankan dari BNI, sampai QRIS dan virtual account. Dengan demikian, konsumen merchant memiliki fleksibilitas dalam memilih opsi pembayaran ketika bertransaksi. Lebih lanjut, potensi pemasukan merchant BukuWarung juga semakin bertumbuh sehingga diharapkan kesejahteraan finansial para UMKM pun segera tercapai sesuai dengan visi misi meningkatkan kesejahteraan 65 juta UMKM Indonesia melalui digitalisasi.(Jef)

MenKopUKM Terus Bangun Model Bisnis untuk Pengembangan Perhutanan Sosial


Bandung:(Global ews.id)- Dengan kepemilikan lahan sempit, petani tidak mungkin mampu membangun ketahanan pangan yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain berlahan sempit, petani juga tidak terhubung dengan market. Kondisi tersebut yang akhirnya akan menyuburkan tumbuhnya tengkulak.

Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara diskusi bertema Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Jawa Barat secara Berkelanjutan, yang diselenggarakan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/9).

Untuk itu, Teten mendorong para petani berlahan sempit untuk mendirikan atau bergabung ke dalam koperasi agar bisa masuk skala ekonomi.

“Saya melihat koperasi bisa menjadi konsolidator para petani berlahan sempit agar masuk skala ekonomi,” kata MenKopUKM.

Teten memberi gambaran, untuk komoditas padi, minimal harus memiliki lahan minimal 1.000 hektar. Sedangkan untuk buah-buahan, minimal lahan seluas 400 hektar. “Model bisnis seperti ini yang akan terus kita bangun,” tandas MenKopUKM.

Lanjut Teten, kalau hanya program subsidi untuk bibit, pupuk, dan sebagainya, tetapi tidak membangun model bisnisnya, takkan bisa membangun Korporatisasi Petani.

“Menciptakan Corporate Farming harus dengan Korporatisasi Petani. Yang pas untuk melakukan itu, ya koperasi,” imbuh Teten.

Dengan berkoperasi, kata Teten, koperasi yang akan membeli tunai dari petani. Sehingga, tidak ada istilah harga jatuh di saat panen raya.

“Sebagai offtaker, koperasi yang berhubungan dengan pabrikan. Bagi petani, bisnis model seperti ini menciptakan kepastian harga dan pasar,” ulas MenKopUKM.

Teten menambahkan, pihaknya sudah membangun bisnis model di tambak udang Muara Gembong (Bekasi) dan petani pisang di Lampung. Di Muara Gembong bekerja sama dengan BUMN, membangun Korporatisasi Nelayan di atas lahan seluas 100 hektar. “Sudah ada offtaker dan lembaga pembiayaannya,” ungkap Teten.

Sementara di Lampung, terkumpul lahan seluas 400 hektar untuk ditanami pisang. Ada sekitar 1.000 petani menjadi anggota Koperasi Tani Hijau Makmur dan juga sudah ada offtaker-nya. Bahkan, produk pisangnya sudah masuk pasar ekspor, yakni pasar Eropa.

Teten juga mencontohkan koperasi susu di Selandia Baru bernama Fonterra. Di sana, peternak sapi hanya mengurusi produksi susu, sedangkan pemasaran susu menjadi urusan koperasi. “Bahkan, koperasi memiliki industri pengolahan susu,” kata MenKopUKM.

Bisnis model seperti ini yang akan direplikasi untuk diterapkan di daerah.
“Jadi, Bisnis Model itu memang harus diciptakan,” tegas Teten.

Oleh karena itu, MenKopUKM akan memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menciptakan model bisnis yang saling menguntungkan bersama para petani yang menjadi anggotanya. “LPDB-KUMKM telah kita beri tugas khusus bagi pembiayaan 100% untuk koperasi,” tukas Teten.

Bila sudah tercipta bisnis model, Teten meyakini pihak perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya tidak akan ragu lagi untuk mengucurkan dana kreditnya. Selama ini, sektor pertanian masih dianggap high risk.

Begitu juga dengan Perhutanan Sosial, di mana dengan kepemilikan perorangan sekitar 2 hektar saja, tidak akan masuk skala ekonomi. “Pabrikan besar tidak bisa kontrak dengan petani perorangan. Kalau mereka bayar mundur 3 bulan, petani bisa mati,” ucap Teten.

Program Perhutanan Sosial digulirkan agar masyarakat memiliki akses ke kepemilikan lahan. Saat ini, yang disiapkan pemerintah untuk Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta hektar.

“Kalau lahan seluas itu dipinjamkan ke masyarakat selama 35 tahun, itu bisa memberi akses lahan bagi petani,” ujar MenKopUKM.

Teten mengakui, kepemilikan lahan di Indonesia sudah sangat timpang. Banyak lahan produksi, termasuk hutan lindung, sudah dikuasai ‘orang kota’.

“Namun, profesi masyarakat pedesaan tetap sebagai petani tak berlahan. Kalau pun punya lahan, kecil-kecil” ungkap Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Produksi Mitra Perhutanan Sosial Lodra Mandiri, Acu Sujana, mengatakan bahwa pihaknya banyak melakukan pendampingan bagi para anggotanya yang merupakan petani kopi.

Dengan total lahan seluas 320 hektar yang dikelola sekitar 600 orang anggota, koperasi sudah mampu membangun aneka unit usaha milik anggota. Salah satunya, mendirikan kedai kopi.

“Saat ini, dengan lahan pemberian pemerintah itu, kita juga menanam buah alpukat dan kaweni, selain kopi. Ke depan, kami membutuhkan perkuatan permodalan dari LPDB-KUMKM,” pungkas Acu. (Jef)

Tetap Fit di Masa Pandemi, Perfect Health Indonesia Luncurkan Produk Perfect Run


Jakarta:(Globalnews.id)- 2021, Selama masa pandemi ini Perfect Health Indonesia tetap konsisten dengan produk@produk berkualitas untuk mendukung gaya hidup sehat.
Seperti biasanya Perfect Health Indonesia menghadirkan massage chair atau kursi pijat canggih berteknologi Jepang untuk kesehatan masyarakat.

“Kali ini Perfect Health Indonesia memperkuat konsep One Stop 1Solution dengan menghadirkan produk
terbarunya yaitu Treadmill Perfect Run,” kata Adi Prasetio, General Manager Perfect Health Indonesia, di Mal Lippo Jakarta, Jum’ at (10/9)

Adi menjelaskan, kehadiran produk ini ingin membuat posisi Perfecth Health Indonesia menjadi sebuah perusahaan yang menyediakan multi produk untuk mendukung segala aktivitas gaya hidup sehat saat ini.

Masa pandemi, masyarakat Indonesia saat ini sangat membutuhkan alat@alat kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat, mendukung gaya hidup sehat, serta mengikuti tren dan teknologi dunia kesehatan. “Kehadiran treadmill perfect run mampu memberikan Inovasi lengkap untuk kebutuhan olah raga di rumah di masa pandemi,” katanya.

Adapun beberapa fitur yang dihadirkan diantaranya memiliki fitur full multimedia entertainment, touch screen monitor, dan memiliki tampilan real view sport dimana si pengguna dapat
merasakan 4 suasana tampilan alam melalui monitor selama menggunakan treadmill.

“Dengan berolahraga secara individu atau tidak berkelompok, tentu lebih aman dan
mengikuti standar protokol kesehatan yang ada di Indonesia,” katanya. Sehingga Perfect Run memiliki performance yang mampu memberikan kenyamanan selama berolah raga
seperti memiliki Hydraulic System sehingga pengguna tidak perlu repot melihat treadmill usai dipakai, memiliki Hearth Run Control, dan sistem pengaturan Body Fat Program.

Mudah dan Cepat Dirakit

Pius Tarung, District Manager Perfect Health Indonesia menambahkan Perfect Run menggunakan sistem fast assembly, sehingga si pengguna hanya
membutuhkan waktu yang singkat untuk merakit produk ini sampai dapat digunakan. ‘Bentuknya yang sporty membuat si pengguna cukup mudah untuk menggunakannya” Ungkap Pius Tarung, District Manager Perfect Health Indonesia.

Perfect Run juga didesain sedemikian rupa dengan merasa nyaman dan maksimal
untuk meningkatkan kebugaran selama menggunakan treadmill, karena perfect run memiliki Soft absorbing yang memberikan kenyamanan saat si pengguna berlari, serta Runing Belt yang Lembut tidak mudah slip, dan cushion deck yang berfungsi sebagai peredam benturan pada otot dan persendian.

Lebih lanjut Adi Prasetio, General Manager Perfect Health Indonesia qmengungkapkan “Pandemi virus corona membuat akitivitas jadi terbatas. Salah satunya aktivitas berolahraga. Beberapa tempat olahraga ditutup, selain itu masyarakat dituntut untuk diam di rumah. Olahraga yang menjadi pilihan adalah berjalan di atas treadmill”

Adi Prasetio juga mengungkapkan, fitur@fitur di Perfect Run memiliki beberapa jenis track seperti berjalan/ berlari di pegunungan atau berjalan datar seperti biasa. Sehingga
Perfect Run mampu memberikan variasi olah raga lebih banyak meski hanya di rumah, dan terhindar dari terpaparnya virus Covid.

Feby Sofia Bunda Ultra Marathoner dan pencetak rekor MURI lari maraton sejauh
42,195 kilometer dari rumah menjelaskan “Menggunakan treadmill salah satu pilihan Olahraga di dalam rumah yang menyenangkan. Semua manfaat baik dari olahraga lari tetap bisa kita dapatkan tanpa harus keluar rumah dan berada dikerumunan.

Lebih lanjut pemecah rekor berlari 100K menggunakan treadmill dari rumah ini
qmenjelaskan, berlari bisa kita lakukan kapan saja bahkan saat cuaca diluar rumah tidak memungkinkan.Hal ini juga terkait hasil research dari International Journal of Cardiovascular Science, bahwa olahraga atau aktivitas fisik, terutama pada intensitas dan durasi sedang, dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

erfect Run masih satu@satunya produk treadmill Perfect Healt Indonesia yang
merupakan brand alat kesehatan nasional yang telah hadir sejak tahun 1996 dengan
visi membangun gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Hadirnya Perfect Run akan melengkapi konsep Bisnis One Stop Solution di Perfecth Health Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung gaya hidup sehat, serta mengikuti tren dan teknologi dunia kesehatan. Terutama nenguatkan core business sejak berdiri pada tahun 1996 yang berkeinginan menjadi merek alat kesehatan yang berkualitas tinggi dan dipercaya masyarakat Indonesia.

“Masyarakat tak perlu ragu untuk menggunakan produk@produk Perfect Health Indonesia karena semua produk telah memperoleh sertifikat lolos uji dari Kementerian Kesehatan sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya, serta Perfect Health sudah tersebar di toko maupun di konter yang ada departemen store ternama di seluruh Indonesia” Lanjut Adi

Pada Launching kali ini yang serentak dilakukan di seluruh toko/ pameran Indonesia. Perfect Health memberikan harga khusus mulai dari 22,490,000 dengan free KMS IV atau KMS V atau KMS Slim. Perfect Run juga sudah tersedia di seluruh SOGO dan SEIBU di Indonesia, sehingga masyarakat semakin dipermudah untuk mendapatkan treadmill Perfect Run.
Pengunjung juga dapat mendatangi pameran bersama Gramedia di Lippo Mall Puri
Atrium Jakarta, tanggal 16-19 Sept 2021.

Untuk memasyarakatkan akan pentingnya penggunan treadmill. Perfect Health
Indonesia mengadakan treadmill challenge selama pameran berlangsung bagi seluruh
pengunjung yang ada di wilayah Jakarta. Pada kesempatan kali ini para pengunjung
akan diberikan challenge berlari di atas treadmill dalam batas waktu sesuai level waktu yang sudah ditentukan. Bagi yang memiliki jarak tempuh terjauh maka dialah yang akan menjadi pemenangnya.(Jef)

Terakselerasi Gernas BBI, KemenKopUKM Catat 15,3 Juta UMKM Tergabung ke Dalam Ekosistem Digital

Bandarlampung:(Globalnews.id)- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) terbukti telah mengakselerasi UMKM untuk tergabung kedalam ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, per Juli 2021 sudah ada sebanyak 15,3 juta UMKM yang melakukan digitalisasi. Angka tersebut mencapai 23,9% dari total UMKM di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah telah menargetkan UMKM yang masuk ke dunia digital pada 2024 mencapai 30 juta UMKM.

“Jadi selain untuk meningkatkan omzet para UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kami juga ingin meningkatkan UMKM go digital serta penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran yang modern saat ini,” ungkapnya dalam acara Lampung Begawi 2021, Bandarlampung, Kamis (9/9).

Menurut Teten, berbagai riset telah membuktikan bahwa UMKM yang bertransformasi ke dunia digital memiliki ketahanan yang lebih stabil, efisien, dan mengalami peningkatan omzet. Hal ini sekaligus penegasan bahwa penggunaan adaptasi teknologi dan inovasi menjadi keniscayaan bagi UMKM untuk masa mendatang.

Melalui sinergi bersama antara pemerintah baik pusat atau daerah, Bank Indonesia (BI), BUMN, swasta, dan masyarakat, Teten yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kokoh dan mandiri ke depannya.

“Sinergi dan kolaborasi pemerintah, BI, BUMN, swasta, dan lainnya harus menjadi gerakan bersama di seluruh Indonesia. Mari kita rawat optimisme demi perekonomian yang kokoh dan mandiri,” tegas Teten.

Di waktu yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono menambahkan, melalui digitalisasi, sebanyak 20% UMKM binaan BI mengalami peningkatan penjualan di masa pandemi. Selain itu, lebih dari 50% UMKM tersebut telah berorientasi ekspor.

“Program digitalisasi yang kami lakukan itu secara end to end dan bersinergi dengan berbagai pihak. Kita dorong terus digitalisasi UMKM dari hulu ke hilir,” ujar Doni.

Beberapa program yang dilakukan oleh BI di antaranya adalah e-producing melalui digital farming yakni pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses produksi pertanian.

Kedua, program yang dilakukan adalah mendorong on boarding UMKM ke platform penjualan digital. Ketiga, e-financing bagi UMKM agar mendapatkan opsi pembiayaan salah satunya dengan kolaborasi antara bank dan fintech.

“Terakhir yang paling penting digital payment melalui opsi alat pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal yaitu QRIS. Beberapa program ini pada akhirnya kita harapkan dapat mencatatkan torehan positif bagi UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menekankan bahwa pemanfaatan digitalisasi menjadi keharusan bagi UMKM di Lampung. Pasalnya, berdasarkan survei BI terhadap 2.970 responden, sebanyak 70,3% UMKM yang memanfaatkan platform digital mampu bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Provinsi Lampung telah memberdayakan 192.234 UMKM yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung. Program yang dilakukan antara lain pendampingan dan kemitraan, penguatan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, jaringan usaha, dan pemasaran berbasis digital. Hal inilah yang kami lakukan untuk mengembangkan UMKM di Lampung,” pungkas Arinal. (Jef)

Kemenkop UKM Latih Usaha Mikro dan Kecil Melek Hak Merek dan Hukum Perjanjian/Kontrak

Semarang:(Globalnews.id)- Kesadaran akan hak merek dan pemahaman hukum perjanjian/kontrak oleh pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat rendah. Kedua hal itu sesungguhnya berdampak besar terhadap kinerja usaha.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan fakta tersebut mendorong Kemenkop UKM menjadikan program literasi hak merek dan hukum perjanjian/kontrak sebagai prioritas pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

“Akibat kurangnya pemahaman terhadap kedua permasalahan tersebut, dimasa pademi Covid-19 terlihat nyata, ketika volume usaha dan laba menurun, kolektibilitas pinjaman melemah, bahkan penutupan tempat usaha menunjukkan bahwa usaha mikro dan usaha kecil sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Dampaknya dapat mengakibatkan kegagalan usaha dan terjerat masalah hukum, seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan dan sebagainya,” kata Eddy Satriya ketika membuka Penyuluhan Hukum Peningkatan Literasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Peraturan Hak Merek dan Perjanjian/Kontrak, saat bersamaan juga Launching E-commerce DASARAN67, di Semarang, Kamis (09/09/2021). Turut mendampingi Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Eviyanti Nasution dan Kepala Dinas Koperasi UKM, Kota Semarang Bambang Suranggono.

Selain itu, keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.

“Itu sebabnya materi penyuluhan hak merek dan hukum perjanjian/kontrak menjadi sangat penting, karena berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro dalam masa pademi sekarang ini. Pemerintah selalu berusaha membuat program dan menciptakan kemudahan untuk UMKM agar menjaga bagaimana UMKM dapat bertahan khususnya usaha mikro,” kata Eddy.

Eddy mengatakan pihaknya menargetkan pelaku usaha mikro mengetahui seluk-beluk sebuah perjanjian/kontrak untuk kelangsungan dan keberhasilan usahanya, serta kiat-kiat dalam menyusunannya. Agar kedepan UMK tidak lagi terjerat masalah yang dapat merugikan usaha/bisnis.

Selain itu, pelaku usaha mikro memahami pentingnya peraturan hak merek untuk keberhasilan usahanya kedepan. Keampuhan sebuah merek (brand) sangat penting bagi suatu bisnis, namun fakta di lapangan menunjukan masih yang memilih fokus pada kuantitas produk dibandingkan kualitas. Padahal jaminan kualitas itu kerap diwakili oleh merek dan identitas usaha,” kata Eddy.

Eddy juga mengatakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM mulai 2021 telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Semarang Bambang Suranggono mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini, dikatakannya, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur Pembina dan Pendamping UMK, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UMK dilapangan.

Dalam waktu yang bersamaan, kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Literasi PUMK terhadap Peraturan Hak Merek dan Hukum Perjanjian/Kontrak juga diselenggarakan kepada 40 pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.(Jef)