JAKARTA:(Globalnews.id)-Majestic untuk ketiga kalinya hadir di Indonesia. Kali ini pihak panitia mengambil lokasi acara di Food Society dan Mosaic Walk, Kota Kasablanka (Kokas) Mall, Jakarta Selatan. Majestic merupakan wadah anak muda yang berminat di bidang industri kreatif.

Majestic vol. 3 rencananya akan berlangsung selama 6 hari mulai dari tanggal 9 – 14 Mei 2017. Acara ini mengangkat tema “Lively Fashion and Music 2017” dengan menghadirkan performance Midnight Quickie & Bleu Clair X Kamga pada Sabtu malam.

Sebanyak 18 ribu pengunjung ditargetkan setiap harinya. Namun selaku event management, Direktur Business Development PT Adhouse Indonesia Cipta, Mega, berharap bisa mendatangkan lebih banyak lagi pengunjung.

“Kami berusaha menyajikan festival fashion dan musik yang modern setiap tahunnya di Mall Kota Kasablanka,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Beragam produk lokal ditampilkan, sehingga diharapkan acara ini bisa menjadi tren khususnya untuk anak muda dalam mendukung program cinta produk Indonesia, serta memotivasi anak-anak muda untuk berwirausaha.

Mega mengungkapkan bahwa dunia fashion di Indonesia saat ini sudah berkembang karena didukung dari berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, tingkat perekonomian yang membaik, sampai sektor ritel yang ikut serta mengalami perkembangan pesat.(jef)

JAKARTA (Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan PM.26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai wujud nyata pembinaan angkutan penumpang umum.

Penyelenggaraan FGD ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan pelayanan dan menjamin ketersediaan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek yang aman, nyaman, efektif, efisien, terjangkau dan selamat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto dalam sambutannya pada kegiatan FGD pelaksanaan PM 26/2017 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (3/5).

Pudji menyampaikan pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk penyelarasan kepentingan stakeholder dalam menyediakan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek, serta membangun kesadaran operator angkutan umum agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman pelaksanaan masa transisi PM 26/2017 agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap akses digital dashboard, stiker RFID dan KIR kendaraan sampai dengan tanggal 1 juni 2017, serta pajak, tarif, stnk dan kuota sampai dengan masa transisi pada bulan Juli 2017.

Lebih lanjut Pudji menyampaikan harapan dilaksanakannya FGD ini diharapkan secara menyeluruh dapat dipahami oleh masyarakat pengguna transportasi online. “Pada era saat ini peranan IT sangat penting dan tidak bisa dikesampingkan, saya menghimbau adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pegusaha taksi reguler dan online,” ucap Pudji.

Beberapa hal yg menjadi perhatian saat ini yaitu terkait poin-poin yg akan diterapkan per 1 Juni 2017 seperti KIR, stiker, dan akses digital dashboard serta poin mengenai kuota, tarif, dan STNK yg kemudian akan diterapkan per 1 Juli 2017.

“Kami membuka lebar berbagai masukan agar aturan ini dapat diterima masyarakat dengan mengutamakan aspek kesetaraan, keselamatan, dan kebutuhan,” ungkap Pudji. “Dan diharapkan ketika nanti masa transisi telah selesai, poin poin tersebut sudah harus dijalankan dan tidak akan ada lagi perubahan,” tegasnya.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan KIR, direncanakan tanggal 12 Mei 2017 nanti KIR swasta akan disahkan oleh Menhub. KIR swasta ini khusus ditujukan utk angkutan berbasis online.

Terkait kuota dan tarif, beberapa daerah sudah menyampaikan usulannya, dan saat ini sedang dikaji agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yg lain terutama mengenai pengenaan tarif.

Adapun peserta yang diundang dalam FGD ini yaitu Ketua Ombudsman, Ketua KPPU, Kepala Balitbang, kepala BPTJ, Sekjen Kemen Koperasi dan UKM, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Dirjen Pajak Kemenkeu, Ketua Umum DPP Organda, Ketua MTI, Ketua YLKI, Pimpinan Perusahaan Taksi Express dan Taxiku, Ketua Koperasi PPRI dan para akademisi. (jef)

JAKARTA(Globalnews)-  Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) kembali memperingati Hari Buruh  dengan  konsep  Festival  Hari  Buruh  “May  Day  is  a  Happy  Day”  yang  mengusung berbagai kegiatan mulai dari olahraga, bazaar, hingga donor darah.

Mulai tahun 2009, tanggal 1 Mei telah dijadikan hari libur dalam Kalender Kerja Perusahaan, yang diikuti dengan era dimana Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) memulai tradisi memperingati May  Day  dengan  konsep  Festival  Hari  Buruh dengan berbagai  kegiatan.

Tahun ini, FSPPG menyambut May Day dengan tema “May  Day is  Compliance  Day”,  dan diisi berbagai kegiatan dari 9 April sampai 1 Mei, antara lain, Porseni FSPPG (volley ball, futsal, tenis meja,  bulu  tangkis),  donor  darah,  pendaftaran  beasiswa,  mudik  nyaman,  lomba  mancing,  buruh mengaji, memasak, funbike, games anak karyawan dan lain-lain.

Menurut Presiden FSPPG Gobel, Djoko Wahyudi, dengan mengubah kebiasaan May Day dari aksi demo  menjadi  kegiatan  positif  tidak  akan  menghilangkan  roh  kalangan  buruh  dalam memperjuangkan tingkat kesejahteraannya.

“Saya rasa, demo adalah salah satu  pilihan kendaraan dalam menyuarakan persoalan ketenagakerjaan. Kita juga bisa menyuarakan isu ketenagakerjaan melalui  kendaraan  lain”,  jelas  Djoko.

Ia  juga  menyampaikan  keprihatinannya  terhadap berkurangnya jumlah anggota serikat pekerja hingga 700,000 orang dalam tiga tahun terakhir ini, sekaligus mensyukuri hal tersebut tidak terjadi di Kelompok Panasonic Gobel karena FSPPG dan Manajemen selalu mengedepankan dialog sosial untuk mencari kesepakatan.

Hadir juga pada acara ini, Presiden Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Tomonobu Otsu. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya compliance (kepatuhan) dan dialog sosial  antara  Manajemen  dengan  Serikat  Pekerja,  sebagai dasar  agar  perusahaan  bisa  terus berkembang  dan  karyawan bisa  makin  sejahtera.

Dan,  acara  menjadi  semakin  meriah dengan kehadiran Rachmat Gobel, Abdullah Gobel, serta para eksekutif perusahaan, baik dari pihak lokal maupun Jepang, yang terlibat dalam berbagai aktivitas bersama karyawan karyawati.

Pada kesempatan yang lain April lalu, saat jumpa pers acara Panasonic “Let’s Live Life Better” di Jakarta  Convention  Center,  Presiden  Direktur  PT  Panasonic  Gobel  Indonesia,  Hiroyoshi  Suga menyatakan bahwa pada tahun 2016, meski pasar domestik mengalami penurunan, Panasonic bisa membukukan  pertumbuhan  lebih dari  15  persen  dari  peralatan rumah  tangga,  serta  menargetkan pertumbuhan bisnis tiga kali lipat pada tahun 2020.

Tentang Kelompok Panasonic GOBEL  Sejarah kelompok Panasonic di Indonesia dimulai saat ditandatangani kerjasama teknik antara PT Transistor  Radio  Manufacturing  yang  didirikan  oleh  Drs.  H.  Thayeb  Mohammad  Gobel  (Alm.) dengan  Matsushita  Electric  Industrial  Co.,  Ltd.  Japan  di  tahun  1960,  dan  diikuti  dengan didirikannya PT National Gobel (saat ini bernama PT Panasonic Manufacturing Indonesia) pada tahun 1970. Saat ini, kelompok Panasonic GOBEL di Indonesia terdiri atas 10 perusahaan. (jef)

JAKARTA : (Globalnews.id): Menkominfo Rudiantara harus mengakomodasi dan memasukkan hasil konsultasi atau uji publik dalam membuat ketentuan dan mekanisme lelang frekuensi. Seharusnya Kominfo tidak menempatkan hasil uji publik sebagai formalitas saja.

Demikian diungkapkan Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto, di Jakarta, Senin (10/4).

Ia menambahkan jika demikian, tak ada gunanya konsultasi publik tersebut dilakukan. Padahal fungsi dari konsultasi publik adalah untuk mengetahui kualitas dan mendapatkan masukan dari stakeholder atau pemangku kepentingan mengenai perundang-undangan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Menurut Erwan, langkah Menkominfo dinilai telah mengabaikan masukan dari konsultasi publik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan, transparansi dan partisipasi publik dalam membuat perundang-undangan yang kini tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jika Menkominfo tak mengindahkan masukan dari hasil konsultasi publik, dikhawatirkan akan mengurangi legitimasi dan kredibilitas pemerintah khususnya dalam membuat perundang-undangan.

Pada kesempatan terpisah, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, seharusnya Kominfo mempertimbangkan masukan dari hasil konsultasi publik.

“Seharusnya Kominfo bisa mencontoh Afrika Selatan atau Kementrian Perhubungan dalam uji publik revisi PM 32 tahun 2016 tentang angkutan umum berbasis aplikasi. Kominfo harusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa diterima, ditolak sebagian atau seluruhnya. Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dari masyarakat tersebut,” tegas Alamsyah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan lelang frekuensi akan selesai pada pertengahan tahun 2017 ini. Pria yang akrab dipanggil Chief RA tersebut memastikan hasil konsultasi atau uji publik tak akan berpengaruh banyak dalam membuat ketentuan dan mekanisme lelang frekuensi.

“Saya belum mengetahui hasil konsultasi publik. Tapi bisa saya pastikan lelang masih sesuai dengan jadwal yang di tetap yaitu pertengahan tahun tender selesai. Makanisme lelang juga tak akan berubah dari draft yang sudah dipublikasikan,” terang Rudiantara. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id)-Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk oleh ICAO menjadi tuan rumah ICAO Regional Seminar on States’ Action Plans and Carbon Off setting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), mewakili negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Selain Asia Pasifik, ada 4 wilayah lain yang ditunjuk menyelenggarakan acara serupa pada periode 27 Maret – 20 April 2017 tersebut. Yaitu wilayah Amerika Selatan + Amerika Utara + Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia; Eropa dan Atlantik Utara; Afrika Timur + Afrika Selatan + Afrika Barat dan Afrika Tengah; dan Timur Tengah.

Seminar regional ini merupakan tindak lanjut dari Resolusi Sidang Majelis Umum ICAO ke-39 yang diadakan pada tanggal 27 September – 7 Oktober 2016 di Montreal, Kanada.

Resolusi tersebut menetapkan beberapa resolusi baru, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan penerapan dan kebijakan ICAO dalam hal perlindungan lingkungan dalam kerangka perubahan iklim dan skema Global Market-Based Measure (GMBM). Indonesia ditunjuk ICAO berdasarkan ICAO State Letter Nomor ENV 6/6-SL 17/10 tanggal 7 Februari 2017.

Seminar dilaksanakan mulai hari ini, Senin (10/4/2017) hingga Kamis (13/4/2017) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta dan dibuka oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.

Menurut Agus, Indonesia gembira atas penunjukan sebagai tuan rumah seminar regional ini. Karena hal tersebut berarti bahwa komitmen dan tindakan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan diakui oleh ICAO dan dunia internasional. Indonesia sudah mempunyai peta jalan (roadmap) untuk mereduksi emis udara dari dunia penerbangan.

“Sejak ditetapkan dalam ICAO Assembly Resolusi A37-19, Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Udara mulai menyusun Indonesia Action Plans yang disampaikan ke ICAO tahun 2013. Sesuai rekomendasi ICAO di mana Action Plans harus di-update setiap 3 tahun, kami kembali menyampaikan update State Action Plans pada Juni 2015. Secara nasional, Indonesia Action Plans terus di-update setiap tahun untuk memonitor progres implementasi dari setiap upaya mitigasi,” ujarnya.

Agus menambahkan, saat ini Indonesia juga sedang melakukan up-date Action Plans dan berharap dapat segera disampaikan ke ICAO lagi. “Jadi kita punya kontribusi yang nyata untuk eliminasi emisi udara dari penerbangan,” ujarnya lagi.

Beberapa upaya mitigasi yang telah dilakukan Indonesia, di antaranya adalah:

1. Penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengembangan SDM.

2. Efisiensi prosedur operasional pesawat udara.

3. Pemanfaatan bahan bakar terbarukan untuk pesawat udara dan energi terbarukan di bandar dengan target penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebesar 2% pada akhir tahun 2016.

4. Penggunaan armada pesawat yang lebih baru dan ramah lingkungan.

5. Peningkatan Air Traffic Management dengan Performance Based Navigation (PBN).

6. Implementasi bandar udara ramah lingkungan.

7. Penyiapan infrastruktur implementasi market-based measures. Action Plans merupakan alat/ wahana perencanaan dan pelaporan secara sukarela dari suatu Negara untuk menginformasikan kegiatan/aksi mereka dalam rangka menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan. (jef)

JAKARTA(Globalnews.id)- Berlarut-larutnya persoalan pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk hanya bisa diakhiri jika pemerintah secara tegas berpatokan kepada hukum yang berlaku. Keputusan Mahkamah Agung yang kemudian dipatuhi dan dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia, sudah seharusnya tidak lagi membuka peluang bagi pihak lain untuk mendesakkan kepentingannya melalui aksi jalanan.

“Kasus semen Rembang milik PT Semen Indonesia hanya akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang berpatokan kepada hukum. Bukan menyelsaikannya berdasarkan pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi,” kata M Mahendradatta, praktisi hukum, pada diskusi publik bertema  “Polemik Putusan MA dan Dampaknya Terhadap Industri Semen”, di Bakoel Coffe, Rabu (22/3/2017).

Masih menurut Mahendradatta, persoalan semen Rembang menjadi berlarut-larut karena ada pihak yang berupaya memaksakan kehendak yang justru tidak berpatokan pada aturan hukum itu sendiri. “Mereka yang kontra semen Rembang terus-menerus melakukan aksi seperti cor kaki dengan berpatokan pada prinsip pokoke atau ‘pokoknya’. Pokoke kalau ditambang akan merusak lingkungan. Lho, mereka kan seharusnya juga menempuh jalur hukum kalau masih tidak bisa menerima,” katanya.

Solusi penyelesaian semen Rembang, menurut Mahendradatta, adalah melakukan win-win solution antara Semen Indonesia dan warga. “Pastikan wilayah pertambangan benar-benar tidak merusak lingkungan, sehingga tidak ada yang dikalahkan. Serta para penolak harus menghindari prinsip pokoke,” ujarnya.

Sementara itu, Danang Girindrawardana, Ketua Kebijakan Publik Apindo, menilai bahwa lembaga yudikatif di Indonesia belum sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang terus berusaha menggenjot investasi dengan memangkas urusan birokrasi dan urusan administrasi/aturan. Dalam kasus semen Rembang, terlihat jelas bahwa hakim MA tak memahami persoalan investasi. Apalagi salah satu dasar keputusan adalah dokumen penolakan 2.501 warga yang di dalamnya terdapat Power Rangers atau Copet Pasar.

“Keputusan MA yang tidak didasari legal standing akurat telah berimplikasi terhadap iklim investasi. Saya memiliki data bahwa kasus Rembang ini telah menghambat 20% -25% masuknya investor asing di bidang infastruktur, yakni semen, baja dan telekomunikasi,” kata Danang.

Padahal di bidang semen, Indonesia justru masih berjaya di negeri sendiri melalui Semen Indonesia. Sementara di sektor jasa dan telekomunikasi justru dikuasai asing.Oleh sebab itu, jalan keluar terbaik bagi pemerintah adalah konsisten terhadap rencana strategi nasional. “Termasuk menjunjung tinggi dan menjalankan hukum dalam setiap kebijakannya,” katanya.(jef)

JAKARTA-(Globalnews.id)- Keselamatan merupakan hal yang  mutlak dalam bisnis penerbangan. Untuk itu keselamatan harus dipatuhi, dijaga dan dikembangkan oleh semua pihak yang terkait dengan bisnis penerbangan. Semua stakeholder penerbangan harus selalu diingatkan bahwa bisnis penerbangan adalah bisnis yang selalu berorientasi pada keselamatan (Safety).
Demikian pesan penting  dari Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, dalam pengarahan kepada para pemangku kepentingan di bidang penerbangan di seluruh Indonesia pada hari ini, Jumat (17/3/2017). Pengarahan di lakukan di Ruang Nenggala, Gedung Cipta di Kompleks Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Hadir dalam pengarahan tersebut para jajaran direktur di Ditjen Perhubungan Udara, Para CEO  maskapai penerbangan, pimpinan pengelola navigasi penerbangan, pimpinan pengelola bandara udara, pimpinan sekolah pilot  ( flying school) dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita menginginkan keselamatan penerbangan kita terus meningkat di semua aspek. Jadi semua stakeholder kita kumpulkan hari ini mulai dari pengelola bandara, navigasi, maskapai, sekolah pilot dan lainnya. Karena keselamatan penerbangan itu disiapkan dan berawal dari darat atau bandara,” ujar Agus.

Agus juga mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki musim sibuk (peak season) untuk bisnis penerbangan yaitu puasa Ramadhan dan Lebaran 2017. Dalam peak season Puasa dan Lebaran, dari tahun ke tahun jumlah penumpang pesawat udara  selalu naik mengalami kenaikan yang cukup siknifikan antara  7-9 persen.

“Selalu ada penambahan penerbangan (extra flight) saat puasa Ramadhan dan Lebaran. Oleh karena itu harus disiapkan pesawatnya baik jumlah maupun kualitasnya. Pesawat yang boleh terbang adalah pesawat yang airworthy atau laik terbang  artinya pesawat yang sudah memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan baik tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam pengarahannya, Agus Santoso juga memaparkan program kerja prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2017 ini.

Program prioritas Ditjen Perhubungan Udara tahun 2017 adalah sebagai berikut:
– meningkatkan  keselamatan penerbangan.
– meningkatkan sistim pengawasan keselamatan penerbangan terutama di Papua, Sekolah Penerbangan dan terkait Kesehatan personel penerbangan.
– mengeluarkan semua maskapai Indonesia dari ban Uni Eropa.
– mempertahankan kategori 1 FAA dengan melanjutkan peningkatan dan implementasi sistim pengawasan keselamatan.
– melanjutkan FAA Technical Assistance dengan menandatangani nota kesepahaman baru.
– meningkatkan efektif implementasi Indonesia dalam ICAO USOAP CMA.
– mempertahankan program kerjasama internasional dengan ICAO, Uni Eropa, FAA, Perancis, Australia, Jepang, Airbus, Boeing dll. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Badan SAR Nasional (Basarnas) menargetkan respon time (waktu tanggap)  operasi pencarian dan pertolongan terhadap suatu musibah/kecelakaan/bencana dibawah pencapaian rata-rata saat ini yang dikisaran 30 menit .

“Waktu merupakan hal utama dalam pertolongan dan pencarian, karena itu Basarnas terus berupaya mempercepat response time dari yang selama ini 30 menit menjadi dibawahnya,” ujar Kepala Basarnas Marsekal  Muda M Syaugi S.Sos, usai memimpin upacara hari jadi Basarnas ke 45 yang jatuh pada 28 Februari, di lapangan Basarnas, Selasa (28/2).

Syaugi optimis target response time ini akan tercapai dalam waktu tak terlalau lama.Namun diakuinya target ini membutuhkan setidaknya empat hal, pertama profesionalisme SDM, peralatan yang memadai, mekanisme dan sistem kerja yang tepat dan efisien, dan terakhir kekompakan.

“Semua kami upayakan, misalnya untuk peralatan kami sudah memiliki helicopter canggih, juga kapal laut yang panjangnya 40 dan 60 meter. Peningkatan profesionalisme juga rutin dilakukan,’ katanya.

Selain itu kerjasama dengan instansi lain juga sangat dibutuhan. Karena itu secara khusus Kabasarnas memerintahkan kepada personilnya dan kepala dinas Basarnas untuk intens menjalin kerjasama dengan instansi lain terkait.

“Karena itu pula hari jadi Basarnas ke 45 mengambil tema, Sinergitas Badan SAR Nasioanal dan Potensi dalam rangka Mewujudkan Pencarian yang Cepat,Tepat dan Handal untuk meningkatkan Kinerja,” kata Kabasarnas.

Dalam kesempatan tersebut, Kabasarnas juga menyematkan penghargaan Satya Lencana Karya kepada perwakilan pegawai Basarnas yang telah mengabdi selama 10,20 dan 30 tahun.

Terkait hari jadinya, Basarnas telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan diantaranya ziarah tabor bunga ke TMP Kalibata pada Jumat (24/2) lalu, sarasehan yang mengusung tema Peran Basarnas dalam uaya pencegahan terhadap kecelakaan transportasi laut, dan kegiatan donor darah.(jef)

Menhub JAKARTA:(Globalnews.id)-Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2017 sebesar Rp45,98 triliun. Sementara realisasi daya serap keuangan per 20 Februari 2017 baru mencapai Rp 1,41 triliun atau 3,07 persen. Sedangkan Kemhub berharap pada akhir tahun 2017 daya serap anggaran bisa mencapai angka 92%.

“Saya berharap realisasi daya serap Kementerian Perhubungan pada akhir tahun 2017 dapat mencapai 92%. Kenapa? Karena kita ingin uang yang kita kelola, uang yang diamanahi oleh pemerintah, memang dapat dibangun dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Lebih lanjut, Menhub Budi Karya menghimbau seluruh unit kerja Kemhub untuk berkomitmen dan bertekad melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, dengan senantiasa melakukan evaluasi kinerja.

Kepada para pejabat khususnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Menhub Budi Karya kembali menegaskan agar selalu mengawal dana yang digunakan dalam proyek pembangunan infrastruktur transportasi.

Dia menambahkan, konsep penganggaran kita adalah money follow program. Proyek dipastikan memiliki fungsi bagi masyarakat. Oleh karenanya, saya meminta bapak/ibu untuk mengawal dana-dana yang dimiliki rakyat ini supaya bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

“Saya minta para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemhub mendorong KPA untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkas Menhub Budi Karya.(jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus meningkatkan koordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) di seluruh Indonesia untuk pencegahan kecelakaan kapal dan percepatan saat terjadi musibah di laut.

Direktur KPLP Jonggung Sitorus mengungkapkan, pihaknya mengharuskan jajarannya untuk siap siaga dan terintegrasi dengan stasiun radio pantai (SROP).

“Selain itu kami juga berkoordinasi dengan terhubung langsung Basarnas di daerah-daerah,” kata Jonggung dalam Sarasehan HUT Basanas Tahun 2017 dengan Tema “Peran Basarnas dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Transportasi Laut” di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Jonggung mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeroleh seluruh nomor kontak SAR di seluruh daerah di Indonesia.

Upaya lainnya yang dilakukan KPLP lanjut Jonggung, adalah dengan menerapkan quick respon untuk setiap kejadian di laut.

“Kami juga menginstrukaikan kepada seluruh nakhoda agar respon cepat jika terjadi kendala saat berlayar harus dilakukan, untuk keselamatan pelayaran,” tutur Jonggung.

Nakhoda lanjut dia, memiliko kewenangan penuh untuk menegakkan keselamatan dan keamanan, saat kapal akan berlayar hingga tiba di pelabuhan tujuan.

Namun sayangnya hingga kini masih ditemukan nakhoda yang bertugas sebatas pelaksana tugas ‘majikan’ atau pemilik kapal.

“Harusnya nakhoda bertanggungjawab penuh atas keselamatan pelayarannya,” kata Jonggung. (jef)