Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, kebijakan pemerintah bagi UMKM bukan lagi hanya fokus agar bertahan (survive), tetapi juga bagaimana mewujudkan UMKM masa depan, yang benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Sekarang bukan lagi berpikir bagaimana UMKM survival, namun menciptakan UMKM bisa berkembang naik kelas dalam arti kata sesungguhnya. Karena dari struktur ekonomi saat ini, sebesar 99,6 persen ekonomi nasional masih dikuasai usaha mikro,” ucap Menteri Teten saat memberikan paparan pada Business Forum bertajuk Kewirausahaan dan Kompetensi Peningkatan Capacity Building dalam rangkaian acara Rapimnas KADIN 2021 di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/12/2021).

Turut hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Royke Tumilaar, dan CEO Grup GoTo Andre Soelistyo.

Menteri Teten menambahkan, penting untuk mengubah struktur ekonomi tersebut, dengan cara mendorong semakin naiknya skala ekonomi mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi usaha besar. Targetnya membangun struktur ekonomi yang kuat dan UMKM berdaya saing serta membangun sinergi kolaborasi mewujudkan UMKM yang naik kelas bukan hanya jalan di tempat.

Di banyak negara seperti Jepang, China, maupun Korea Selatan, kontribusi sektor UMKM sudah sangat tinggi. Ini lantaran UMKM dilibatkan dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

“Kita sedang dorong kemitraan usaha besar dan kecil dalam rantai pasok nasional juga global. Karena saat ini baru 17 persen peran industri nasional dalam rantai pasok global,” kata Teten.

Ia menegaskan, rekonstruksi kebijakan UMKM untuk masa depan adalah yang memiliki daya saing, inovatif, serta berbasis kreativitas dan teknologi. Saat ini diakuinya masih ada gap antara usaha besar dan kecil di Indonesia baik dari sisi produktivitas, kualitas SDM, hingga penggunaan teknologi produksi.

“Membangun kapasitas usaha ini yang memang masih terjebak di usaha mikro. Banyak akses pembiayaan ke mikro, tetapi yang naik kelas sedikit. KUR meskipun bisa sampai Rp250 juta, tetapi hanya untuk modal kerja, bukan untuk memperbesar kapasitas usahanya,” jelas Menteri Teten.

Untuk itu, pihaknya tengah mengusulkan pendanaan bagi UMKM melalui seed capital (pendanaan tahap awal), yang memungkinkan kapasitas UMKM naik kelas hingga mendorong peningkatan pembiayaan perbankan ke UMKM mencapai 30 persen di tahun 2025.

“Saya sudah ajukan proposal seed capital ini ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk UMKM inkubasi yang nilainya diusulkan sampai Rp20 miliar, diharapkan akan banyak UMKM level kecil naik ke level menengah,” sebut MenKopUKM.

KemenKopUKM, lanjut Teten, terus melakukan beberapa program dan kebijakan dalam mendorong UMKM naik kelas. Di antaranya membangun factory sharing yang tengah diuji coba di lima daerah mulai dari sektor furniture, makanan, maupun agrobisnis dan lain-lain. Dalam factory sharing, produksi dilakukan secara makloon, dengan teknologi modern yang tak bisa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan.

Ada pula program corporate farming dengan mengkonsolidasikan para petani di lahan sempit, yang tergabung dalam koperasi untuk terhubung dengan pembiayaan agar bisa naik kelas baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Sementara dari sisi market demand-nya diperkuat melalui belanja pemerintah sebesar 40 persen yang potensinya di APBN mencapai Rp447 triliun.

“Begitu juga dengan Pasar Digital (PaDi) UMKM kerja sama antara KemenKopUKM dan Kementerian BUMN serta melibatkan 9 perusahaan BUMN yang saat ini nilai transaksinya mencapai Rp1 triliun,” ungkap Menteri Teten.

Di kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 123 juta pekerja itu bekerja di sektor UMKM.

“Namun jika didalami, sebagian besarnya masuk ke sektor informal dengan pendidikan rendah tingkat SMP ke bawah. Untuk itu harus ditingkatkan kompetensinya agar UMKM ini cepat naik kelas,” kata Ida.

Sementara Menkominfo Johnny G Plate menekankan, pemerintah terus memperkuat infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) dari hulu hingga hilir secara merata dalam menyediakan jaringan telekomunikasi yang memadai. Terutama dalam hal ini kaitannya menuju transformasi digital bagi UMKM.

“Presiden Joko Widodo memberikan guidance dan directive yang sangat tegas harus memperkecil disparitas digital wilayah. Kita harus menghadirkan ICT Infrastructure di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk di desa dan kelurahan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T,” jelasnya.

Begitu juga Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengajak para pengusaha anggota KADIN untuk turut serta dalam program Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya di perusahaan secara langsung. Sehingga dengan begitu terciptanya kompetensi lulusan mumpuni.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan, perlu membuat model yang tepat dalam membiayai UMKM. Diakui Royke, perhatian pemerintah sudah sangat baik terhadap UMKM. BNI juga mendukung UMKM ekspor lewat Xpora, yakni ekspor dan diaspora.

“Diaspora ini salah satunya kerja sama dengan Kemnaker dengan pekerja indonesia di luar negeri, dengan memberikan pembiayaan yang bunga kecil untuk memulai usaha serta mendampingi UMKM untuk ekspor,” pungkasnya. (Jef)