Arsip Tag: Akses pembiayaan

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perluas Akses Pendanaan UKM Lewat Penerbitan Surat Berharga Securities Crowdfunding

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melakukan perluasan akses pendanaan bagi UKM lewat penerbitan surat berharga pada Securities Crowdfunding (SCF).

Untuk merealisasikan langkah tersebut, KemenKopUKM melakukan pembahasan bersama Asosiasi Layanan Urunan Dana Indonesia (ALUDI) dan 13 SCF.

KemenKopUKM mengajak ALUDI dan anggotanya untuk dapat bersama-sama menyusun instrumen pembiayaan bagi UKM berupa Surat Utang Kolektif. Surat Utang ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan bagi UKM untuk memperoleh pembiayaan jangka menengah.

“Dari pembahasan yang dilakukan bersama dengan ALUDI dan 13 SCF pada beberapa hari lalu, mereka tertarik dengan rencana penerbitan surat utang kolektif yang akan dilakukan oleh UKM, terutama karena adanya investor yang berasal dari institusi sebagai standby buyer sehingga surat utang kolektif yang diterbitkan kemungkinan dapat terjual dengan baik,” kata Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Temmy, untuk mendorong penerbitan surat utang kolektif, pihaknya akan melakukan open call. Nantinya, calon UKM yang berminat menerbitkan surat utang kolektif ini akan diminta untuk mendaftar. Dari sana, KemenKopUKM akan melakukan verifikasi dan kurasi UKM yang selanjutnya UKM tersebut akan diajukan untuk dapat menjadi calon penerbit surat utang kolektif pada SCF.

Hanya saja, kata Temmy, tidak semua UKM bisa melakukan penerbitan surat utang kolektif. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UKM untuk bisa menerbitkan surat utang kolektif, antara lain harus memiliki badan hukum terlebih dahulu, minimal memiliki CV atau PT.

Persyaratan lainnya adalah mempunyai laporan keuangan secara rutin yang diterbitkan tiap tahun. SCF atau Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi lnformasi merupakan salah satu Lembaga keuangan non-bank sebagai sumber pendanaan alternatif yang dapat diraih oleh UKM, selain dari perbankan dan lembaga pembiayaan lain.

UKM bisa mendapatkan pendanaan melalui penawaran surat berharga (efek), baik berupa saham maupun berupa obligasi atau sukuk. UKM dapat menawarkan efeknya melalui SCF, UKM menjadi penerbit yang menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

“UKM sebagai penerbit nantinya akan menawarkan efeknya melalui penyelenggara SCF yang memiliki izin dari OJK,” katanya.

Ketentuan tentang SCF ini diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau yang sering dikenal dengan istilah Securities Crowfunding/SCF.

Penerbitan aturan ini dilakukan antara lain untuk mengadopsi budaya yang sangat lekat di tengah masyarakat Indonesia, yaitu budaya Gotong Royong atau Ngayah dalam istilah Bali, atau Mappalus dalam istilah Minahasa, atau Masohi dari Maluku yang bertujuan untuk membantu sesama.

Budaya-budaya tersebut kemudian diserap ke dalam bentuk aktivitas bisnis di pasar modal melalui konsep penawaran efek. Hanya saja, mekanismenya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital atau sering disebut dengan istilah financial technology securities crowdfunding.

Dengan aturan ini, pemerintah lewat otoritas keuangan berharap bisa memberikan kemudahan kepada UKM untuk mendapatkan pendanaan alternatif.

Bukan hanya itu saja, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi para investor ritel, khususnya yang berdomisili di daerah kedudukan UKM yang menerbitkan SCF untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di daerahnya masing-masing.

“Untuk terus mendorong perluasan akses pendanaan bagi UKM, KemenKopUKM juga terus melakukan pendampingan kepada UKM yang hendak mencari pendanaan lewat SCF. Sebab, tidak semua UKM paham dengan SCF,” tutur Temmy.

Berdasarkan data ALUDI perkembangan industri SCF pada awal tahun 2023, total penyelenggara SCF sudah mencapai 15 platform, dengan 349 penerbit. Jumlah pemodal atau investor SCF terus meningkat menjadi 141.377 dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 749,73 miliar.

Angka ini sudah bertumbuh cukup tinggi jika dibanding tahun 2021, di mana baru ada 7 penyelenggara dengan 195 penerbit, serta investor yang melakukan investasinya di SCF untuk mendukung UKM naik kelas sebanyak 93.733 pemodal dengan dana terhimpun mencapai Rp413,19 miliar.(Jef)

koperasi dan ukm

Akses Pembiayaan Dana Bergulir, KSPPS BMT Al-Roudloh Layani Ribuan Anggota

Tinggalkan komentar

Blora:(Globalnews.id)- Perkuatan permodalan koperasi melalui dana bergulir terus diintensifkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Perkuatan permodalan koperasi ini sebagai bagian dari upaya mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan UMKM utama ekosistem koperasi yang bergerak di sektor riil.

Seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Roudloh yang merupakan mitra dari LPDB-KUMKM dari wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah merasakan manfaat positif setelah mendapatkan pembiayaan syariah dari LPDB-KUMKM.

Ketua KSPPS BMT Al-Roudloh Nur Kolis mengungkapkan, koperasi yang dirinya pimpin berawal dari komunitas guru pengajian pada tahun 2005 yang beranggotakan 20 orang.

Kemudian, pada tahun 2007 mulai dibentuk koperasi dan memberanikan diri untuk membuka layanan kepada anggota koperasi setelah mendapatkan pengesahan pembentukan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Tahun 2007 kami memberanikan pelayanan secara umum, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama tahun 2008, saat itu dengan jumlah anggota 41 orang dengan modal usaha awal sebesar Rp8,5 juta, dengan jumlah asetnya waktu itu sebesar Rp55 juta,” ujar Nur Kolis, Selasa (10/1/2023).

Nur Kolis menambahkan, pada tahun 2021 KSPPS BMT Al-Roudloh mendapatkan informasi dari Perhimpunan BMT bahwa ada fasilitas instrumen pembiayaan dari pemerintah untuk koperasi dari LPDB-KUMKM.

“Kami mendapat informasi dana bergulir dari komunitas Perhimpunan BMT, dan kami coba akses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, akhirnya Alhamdulillah bisa mendapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp2 miliar dengan pencairan dua tahap,” kata Nur Kolis.

Nur Kolis menyebut, dari sisi pemenuhan persyaratan pengajuan dana bergulir, koperasi tidak mendapatkan kendala atau hambatan. “Kalau proses proses persyaratan sampai pencairan, karena baru pertama kali jadi mitra LPDB-KUMKM, kami dibantu oleh rekan-rekan LPDB-KUMKM. Untuk perkembangan koperasi setelah menerima dana bergulir sangat baik bagi kami, karena dari sisi penyaluran pembiayaan kepada anggota volumenya meningkat,” tambahnya.

Manfaat Positif

Hingga saat ini, KSPPS BMT Al-Roudloh telah memiliki jumlah anggota mencapai 7.448 dengan ekuitas permodalan sebesar Rp5 miliar, dan aset koperasi sebesar Rp28,5 miliar.

“Alhamdulillah kami awalnya hanya satu kantor, sekarang sudah lima, dan akhir tahun lalu kami baru meresmikan dua kantor baru di wilayah Blora. Kesejahteraan anggota kami sangat baik karena mitra yang bergerak sektor produktif seperti usaha pertanian, perdagangan sangat terbantu sekali dengan adanya pembiayaan dari LPDB-KUMKM,” kata Nur Kolis.

Pihaknya berharap, kerja sama antara koperasi dan LPDB-KUMKM terus terjalin dengan harmonis guna mendukung perekonomian masyarakat terutama para pelaku UMKM yang bergerak di sektor produktif. “Mudah mudahan nanti kedepan pembiayaan ini bisa pengajuan kembali bisa dicairkan dan jumlahnya ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kehadiran LPDB-KUMKM dengan layanan penyaluran dana bergulir sangat diperlukan bagi koperasi dan UMKM guna memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

“Dengan koperasi dan UMKM yang berkembang, sehat, dan memiliki bisnis yang berdaya saing, maka serapan tenaga kerja meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, dan target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan bisa terus ditingkatkan, tentunya kami akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan layanan penyaluran dana bergulir dan pendampingan,” ujar Supomo.

Supomo menegaskan, sejak tahun 2022 lalu LPDB-KUMKM sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

“Pada 2023 ini tentu akan kami tingkatkan kembali penyaluran dana bergulir untuk sektor produktif, terlebih dengan adanya program penyaluran pembiayaan berdasarkan klaster-klaster koperasi,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM  Lakukan Pendampingan KUMKM untuk Perluasan Akses Pembiayaan

Tinggalkan komentar

Sumedang:(Globalnews.id)- Dalam rangka penguatan ekonomi gerakan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melaksanakan Coaching atau maksimalisasi usaha dan Pendampingan KUMKM untuk bisa mengakses Penyaluran Dana LPDB KUMKM maupun perbankan di wilayah Priangan Timur, beberapa hari lalu.

Pendampingan KUMKM yang bertempat di Ruang Tampomas Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang itu diberikan kepada 100 KUMKM di wilayah Priangan Timur dengan Peserta 100 orang dari 50 koperasi dan 50 UMKM.

Acara dibuka oleh KemenKopUKM yang diwakili oleh Asdep Pembiayaan dan
Penjaminan Koperasi Ari Gunawan dan Plt. Asdep Pembiayaan dan Investasi UKM Temmy Satya Permana
serta Pemkab Sumedang yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Hari Tri Santosa. Acara ini menghadirkan Kepala Satgas LPDB-KUMKM untuk wilayah Jawa Barat, perwakilan BRI dan perwakilan BNI.

“Untuk mengembangkan dan memajukan KUMKM, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dan para profesional agar dapat tercipta sinergi. Untuk berkembang butuh suntikan modal, pendampingan teknologi dan iklim usaha kondusif melalui regulasi yang berpihak dan berkeadilan bagi KUMKM yang pada  ujung-ujungnya akan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat,” ujar Temmy Satya Permana.

Temmy juga menjelaskan, Coaching dan Pendamping bagi Koperasi berkualitas dan UMKM dilaksanakan agar koperasi dan UMKM yang memiliki potensi dan produk unggulan dapat mengakses pembiayaan melalui LPDB-KUMKM dan perbankan.

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian pemkab Sumedang Hari Tri Santosa menambahkan, dalam memberdayakan UMKM, pemerintah Kab. Sumedang melakukan pendekatan kelembagaan kepada UMKM yang diharapkan dapat bergabung dalam lembaga formal. Potensi pariwisata dan kekayaan produk-produk lokal UMKM perlu terus dikembangkan untuk menjadikan UMKM dan Koperasi Sumedang semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir yang berkomitmen untuk menjadikan koperasi dan UMKM menjadi pilar ekonomi  di Kabupaten Sumedang.(Jef)