Arsip Tag: Ayo berkoperasi

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong Petani Berkoperasi untuk Tingkatkan Skala Ekonomi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mendorong petani berlahan sempit dan nelayan agar berkonsolidasi dalam wadah koperasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan memiliki skala ekonomi.

“Koperasi bisa menjadi jawaban berbagai keterbatasan di kalangan petani dan nelayan. Kita tahu bahwa petani yang menggambarkan pelaku usaha mikro dan kecil, saat ini memiliki keterbatasan ekonomi seperti lahan yang terbatas, SDM (Sumber Daya Manusia), akses pembiayaan, hingga kemampuan untuk menjangkau pasar,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi saat menyampaikan keynote speech pada Seri Webinar dalam Rangka Peringatan Hari Koperasi ke-76 secara virtual, Senin (03/07).

Zabadi menjelaskan dengan segala keterbatasan yang dimiliki, koperasi menjadi pilihan rasional dalam mengembangkan usaha bagi para petani dan nelayan.

“Koperasi bisa berperan mengolah hasil panen, dan koperasi pula yang bergerak sebagai aggregator dalam menghubungkan hasil produksi dengan market. Sehingga dengan demikian, bisnis yang dikelola memiliki skala ekonomi dan daya saing. Ini sekaligus meningkatkan produktivitasnya,” ujar Zabadi.

Ia memberikan contoh Koperasi Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, yang mampu mengonsolidasikan petani berlahan sempit dengan rata – rata 50 hingga 100 meter, menjadi 1.200 hektare.

“Selain mengonsolidasikan lahan sempit para petani, koperasi itu bermitra dengan offtaker akhir seperti gerai ritel modern Superindo dan lainnya untuk memasarkan produk hasil petani,” ucap Zabadi.

Di sektor perikanan, Zabadi menyebutkan pihaknya menerapkan program Solusi Nelayan (Solar Untuk Koperasi Nelayan) untuk membantu para nelayan yang tergabung dalam koperasi, agar dapat lebih mudah menjangkau solar bersubsidi.

“Kita tahu di sektor perikanan, 60 persen biaya yang dikeluarkan ada pada bahan bakarnya. Para nelayan harus membeli harga bahan bakar solar jauh dari harga subsidi yang ditentukan. Kami upayakan 250 desa kampung nelayan untuk dapat difasilitasi SPBU nelayan kedepannya,” kata Zabadi.

Hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung mengatakan, petani dan koperasi sawit merupakan penggerak ekonomi pedesaan yang tercatat signifikan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

“Mengapa petani sawit memerlukan koperasi? Karena skala usaha perkebunan sawit rakyat relatif kecil dan menyebar, jalan sendiri-sendiri memiliki posisi tawar lemah, serta secara lokal berada dalam dua kekuatan monopsonistis dan monopolistis,” kata Tungkot Sipayung.

Ia juga menekankan pentingnya para petani sawit untuk memiliki organisasi ekonomi yang mengintegrasikan hulu-hilir sehingga dapat mencapai skala ekonomi. Dengan begitu, para petani sawit rakyat yang hanya bergerak pada on farm dapat memiliki nilai tambah pada mata rantai bisnis sawit.

Senada dengan Tungkot Sipayung, CEO Rumah Kesejahteraan Pendi Yusup mengungkapkan, dengan berkoperasi para petani dan nelayan akan merasakan manfaat ekonomi yang lebih ketimbang berjalan sendiri-sendiri.

“Koperasi bisa menjawab kebutuhan anggota, dalam konteks petani mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu dengan mengonsolidasikan diri maka akan tercapai skala ekoomi, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah,” kata Pendi Yusup.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siapkan Wadah Koperasi bagi Masyarakat Korban Pelanggaran HAM Berat di Pidie

Tinggalkan komentar

Pidie:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian menyiapkan wadah koperasi bagi masyarakat korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh Utara, agar mereka dapat segera bangkit baik secara mental maupun ekonomi keluarga.

Hal tersebut menjadi upaya nyata KemenKopUKM untuk turut mengambil bagian dalam rangka kick off penyelesaian pelanggaran HAM berat secara Non Yudisial yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juni 2023.

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun menjelaskan, dengan berkoperasi maka masyarakat Pidie khususnya korban pelanggaran HAM berat diharapkan dapat segera bangkit baik dari segi mental maupun ekonomi.

“Koperasi bisa menjadi wadah bagi korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi, menjadikan bantuan yang sudah diberikan tidak habis begitu saja bagi masing-masing korban,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6).

Sebagai contoh, Nasrun mengatakan, jika menerima bantuan sapi, maka sapi tersebut dapat dikelola oleh koperasi dengan perjanjian kerja sama (syirkah) bagi hasil keuntungan atau skema bagi hasil dari keuntungan dan yang mengurus (budidaya) adalah koperasi.

KemenKopUKM juga siap memfasilitasi pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dan koperasi. Model bisnis ataupun skema yang ditawarkan adalah kerja sama bagi hasil antara masyarakat korban HAM berat penerima bantuan sapi dengan koperasi yang akan melakukan breeding.

“Kepemilikan sapi tetap ada pada masyarakat, koperasi hanya melakukan budidaya breeding, agar bantuan tersebut ada keberlanjutan, sementara kalau dikelola sendiri-sendiri tentu perkembangan dan kontinyuitasnya bisa kurang optimal,” ujar Nasrun.

Saat ini, sudah ada koperasi eksisting di Pidie, yakni Koperasi Produsen Beudoeh Beusaree, dan ini hanya sebagai alternatif yang ditawarkan. Namun tetap keputusan dikembalikan kepada masyarakat penerima bantuan pilihan yang terbaik seperti apa.

Dalam penyampaian materi perkoperasian Nasrun mengajukan satu pertanyaan sekaligus konfirmasi, kesediaan masyarakat korban pelanggaran HAM untuk masuk menjadi anggota koperasi dan secara serentak sampai tiga kali menjawab bersedia dan akan menjadi anggota koperasi.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto berterima kasih atas perhatian KemenKopUKM kepada para korban pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi perkoperasian.

“Kami berharap agar masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi menyerap ilmu yang diberikan, serta dapat mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari,” ucap Wahyudi.(Jef)

koperasi dan ukm

Perkuat Profesi Perkoperasian, APPI Gandeng Ikopin, KPBS Pangelengan, dan Green House Nurida Fresh

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Asosiasi Profesi Perkoperasian Indonesia (APPI) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Ikopin University, KPBS Pangalengan dan PT Nurida Fresh. Tujuannya, untuk meningkatkan peran dan sinergi profesi perkoperasian dalam mendukung pembangunan koperasi dan UMKM pembangunan nasional.

“Juga untuk mendorong pengembangan investasi, produktivitas dan innovasi pada koperasi dan UMKM,” kata Ketua APPI M Taufiq, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (4/3).

Di samping itu, lanjut Taufiq, untuk mendorong terciptanya iklim kondusif dan pengembangan usaha perkoperasian, hingga mengembangkan kemitraan dan sinergi para pemangku kepentingan di bidang perkoperasian.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Taufiq dan jajaran APPI melakukan kunjungan kerja kepada tiga lembaga tersebut.

Taufiq pun merinci hasil kunjungan tersebut. Kunjungan kerja APPI ke Ikopin University menghasilkan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi profesi perkoperasian yang berdasarkan SKKNI yang berlaku, perlu dikembangan kepada koperasi di Jawa Barat.

Khusus bagi mahasiswa Ikopin University yang akan melakukan praktek lapang akan dibekali dengan pelatihan yang berbasis kompetensi.

“Para mahasiswa dan dosen yang berminat menjadi anggota APPI diperkenankan untuk mendaftar secara online melalui web-site APPI.or. id. Ada juga penandatanganan MoU antara APPI dan Ikopin University tentang Pelaksanaan Pengembangan Profesi Perkoperasian,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, para pihak secara bersama-sama akan melaksanakan dalam lingkup kegiatan, seperti kajian tentang koperasi, penelitian usaha koperasi, dan pengembangan profesi perkoperasian dan keanggotaan APPI.

Para pihak juga sepakat bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian teknis sesuai ketentuan yang berlaku. “Para pihak akan membentuk tim teknis yang susunan personilnya akan ditetapkan lebih lanjut guna mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini,” ucap Taufiq.

Sementara itu, dalam kunjungan ke KPBS Pangalengan, APPI mencatat bahwa KPBS Pangalengan pernah mengalami kejayaan pada tahun 2013 yang lalu dan saat ini masih merupakan koperasi susu terbaik di Indonesia.

“Walau pun jumlah sapi saat ini berkurang karena penyakitit mulut dan kuku (PMK) dan adanya kenaikkan harga daging sapi, maka peternak ada yang menjual sapi untuk dipotong,” ungkap Taufiq.

catatan lainnya, Produksi susu di KPBS Pangalengan masih berkisar 10 liter perhari dan rata rata pemilikan sapi berkisar 2-5 ekor perpeternak. Bila ingin meningkatkan jumlah pemilikan sapi, terkendala dengan ketersediaan pakan terutama teknologi.

Saat ini, KPBS Pangalengan telah mengembangkan usaha dari usaha peternakan sapi perah dengan membuka ruamah sakit, dan BPR.
KPBS juga sudah memiliki alat proses fermentasi pakan menjadi silase dan ini perlu dikembangkan untuk penyediaan pakan hijauan.

Tak hanya itu, KPBS juga sudah menggunakan system digital untuk pencatatan produksi susu di masing-masing peternak.

Namun, khusus untuk meningkatkan kemampuan manajemen Koperasi Sapi Perah sampai saat ini belum ada. “Untuk hal ini, APPI akan mengusulkan SKKNI tentang Manajemen Usaha Sapi Perah kepada Kemenkop dan UKM, Kementan dan Kemen Perindustrian,” papar Taufik.

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan, APPI akan membantu KPBS Pangalengan untuk mengembangan usaha baik di bidang persusuan, rumah sakit, dan BPR.

“Terbukti, dengan adanya penandatanganan MoU antara APPI dan KPBS Pangalengan tentang Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Perah,” ujar Taufiq.

Para Pihak secara bersama-sama akan melaksanakan dalam lingkup kegiatan, seperti kajian tentang pelaksanaan pengembangan agribisnis sapi perah oleh koperasi, pengembangan keanggotaan APPI

Lainnya adalah perintisan usaha berbasis susu oleh koperasi dan UMKM, pengembangan industri pengolahan susu, pengembangan industri pakan ternak, pengmbangan diklat dan pemagangan di bidang agribisnis sapi perah, hingga promosi dan replikasi model agribisnis peternakan sapi perah melalui koperasi.

Sedangkan kunjungan ke Green House milik PT Nurida Fresh Pangalengan menghasilkan catatan pelaksanaan penanaman tomat cheri dilakukan dengan penuh teknologi modern, termasuk pemeliharaan sehari hari.
Pasar produk dipasarkan sebagian besar adalah ekspor ke Jepang, dan pasar dalam negeri dengan harga Rp60 ribu per kilogram.

Penandatanganan MoU antara APPI dan PT Nudira Fresh tentang Pengembangan Usaha Berteknologi Green Houses dan Hidroponik pada KUMKM. Ruang lingkupnya adalah riset penegmbangan usaha green house untuk koperasi dan UMKM, pengembangan usaha green house usaha koperasi, pengembangan pemagangan, diklat dan sertifikasi bidang green house.

Salah satu pengurus APPI Neddy Rafinaldy menambahkan, hasil kesepakatan akan dibentuk tim yang merumuskan implementasi MoU.

“Untuk Ikopin, akan sinergi pertukaran info strategis tentang pembangunan koperasi dengan optimalkan media diskusi rutin APPI zoom meeting Reboan. Ada juga diskusi tematik Ikopin ba’da Jumatan. Sinergi kedua pihak dalam fokus terhadap kaderisasi intelektual perkoperasian jebolan Ikopin University,” jelas Neddy.

Terkait KPBS, Neddy memahami memahami tantangan yang dihadapi KPBS dalam mengoptimalkan peran dan kontribusi anggota aktif peternak dan mendorong KPBS melakukan rebranding untuk optimalkan market. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Berkoperasi

Tinggalkan komentar

Depok :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha dan berkoperasi.

“Sebab usaha yang dikembangkan bersama-sama di dalam wadah koperasi akan berpeluang besar untuk bisa mencetak generasi yang unggul dan mandiri di masa depan,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan kuliah umum di hadapan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/9) dengan tema ‘”Peluang dan Tantangan Koperasi Menghadapi Ekonomi Global”.

Hadir mendampingi MenKopUKM, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo.

Menteri Teten menjelaskan koperasi menjadi simpul kekuatan bagi pelaku UMKM untuk bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan bersatu dalam wadah koperasi para pelaku UMKM khususnya dari kalangan mahasiswa akan bisa saling menguatkan.

“Koperasi itu penting sekali, kita optimistis koperasi bisa menjadi salah satu cara UMKM untuk scalling up. Sebab kalau mau naik kelas sendiri-sendiri itu susah sekali, sehingga koperasi jadi metode yang tepat untuk naik kelas dan maju bersama,” kata Menteri Teten.

Dijelaskan bahwa meski koperasi menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun sayangnya belum banyak dilirik oleh masyarakat. Tingkat partisipasi penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi baru sekitar 8,41 persen. Padahal rata-rata dunia sebesar 16,31 persen.

Di sisi lain tantangan koperasi adalah masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di Indonesia. Selain itu juga mutu dan SDM serta tata kelola koperasi masih perlu ditingkatkan.

“Inilah yang menjadi PR kita, oleh sebab itu kita serius ingin membenahi koperasi agar lebih baik. Kita ingin koperasi mulai masuk ke sektor produktif dan inisiatif ini sudah kita lakukan salah satunya seperti di Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung yang menjadi koperasi pangan modern,” ucap Menteri Teten.

Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan SDM kompeten untuk koperasi, Menteri Teten mengapresiasi inisiatif dari Universitas Indonesia yang mewajibkan mahasiswa FEB untuk mengambil mata kuliah Perkoperasian. Menurutnya mata kuliah tersebut menjadi cara untuk memberikan pengetahuan yang benar terhadap para mahasiswa tentang koperasi.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada FEB UI yang ternyata menjadi satu-satunya Fakultas Ekonomi di Indonesia yang mewajibkan mahasiswanya belajar tentang koperasi,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama Dekan FEB UI Teguh Dartanto menjelaskan mata kuliah wajib tentang Koperasi diwajibkan agar mahasiswa memahami teori dasar koperasi sehingga kedepan bisa mencetak SDM yang kompeten di bidang perkoperasian. Dengan begitu diharapkan mahasiswa nantinya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki citra koperasi yang selama ini dinarasikan sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional.

“Sebagai mata kuliah yang kekinian, kita melihat koperasi menjadi lembaga yang strategis untuk menuju SDGs (Sustainable Development Goal). Secara historis peran koperasi sangat penting sehingga perlu kita perkenalkan sejak dini,” kata Teguh Dartanto.

Dia memahami kondisi koperasi di Indonesia saat ini yang tidak semuanya sesuai dengan tujuan awal pendirian koperasi. Oleh sebab itu, FEB UI ingin memberikan pemahaman yang konkret kepada mahasiswanya terkait fakta koperasi di lapangan dengan teori dasar koperasi. Dia menjelaskan untuk mendorong kebangkitan koperasi di Indonesia perlu ada kebijakan afirmatif yang konsisten dilakukan pemerintah.

“Sebenarnya koperasi itu menjadi alat untuk maju bersama, namun masih ada PR yang harus kita lakukan sehingga kita ingin ke depan koperasi nantinya benar-benar menjadi soko guru ekonomi demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Fokus Modernisasi Koperasi Pangan dan Ajak Perempuan Berkoperasi

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan fokus untuk memodernisasi koperasi sektor pangan dan memperbesar pelibatan perempuan dan generasi muda untuk berkoperasi.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan pengembangan koperasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan salah satu strateginya adalah fokus pada sektor riil, seperti sektor pangan, hingga pelibatan perempuan dan generasi muda untuk berkoperasi.

“Sektor pangan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, pemanfaatan teknologi digital untuk kemandirian pangan Indonesia adalah sebuah keniscayaan,” kata Menteri Teten pada pembukaan acara 2 seminar dengan tema Transformasi Digital Koperasi: Mewujudkan Kemandirian Pangan Indonesia, dan Pemberdayaan UMKM Perempuan Melalui Koperasi, yang merupakan bagian dari Road to G20 secara daring di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (15/8).

Data SUTAS BPS 2018 mencatat dari total 33,487 juta petani Indonesia, sebanyak 85,10 persen di antaranya berusia 35 tahun ke atas, sedangkan yang dapat dikelompokkan sebagai generasi milenial hanya sekitar 14,89 persen.

“Melihat ketimpangan generasi tersebut, saya yakin melalui pemanfaatan teknologi digital yang baik akan mampu meningkatkan partisipasi kalangan muda untuk masuk dan mengelola sektor pangan,” ucap MenKopUKM.

Bagi Menteri Teten, pemanfaatan teknologi digital pada koperasi pangan membuat fungsi koperasi sebagai konsolidator lahan dan petani akan semakin presisi. Akses terhadap sumber pembiayaan juga akan lebih mudah, karena tingkat produktivitas dan tren yang dapat diukur.

“Pada kondisi ini, koperasi dapat berperan sebagai avalis, karena tingkat ‘repayment capacity’ dari masing-masing petani atau nelayan dapat dihitung,” kata MenKopUKM.

Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan dengan presentase sebesar 64,5 persen yang menunjukkan betapa pentingnya menggali potensi dan memberdayakan UMKM perempuan untuk mendukung pemerataan ekonomi.

“Salah satunya dengan mengkonsolidasikan UMKM perempuan dalam wadah koperasi. Sehingga, mereka dapat mengakses beragam fasilitas dan manfaat yang dimiliki oleh koperasi,” kata Menteri Teten.

Menurut Menteri Teten, transformasi digital koperasi dan upaya mendorong UMKM perempuan untuk berkoperasi merupakan sebuah langkah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.

“Saya berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mewujudkan kemandirian pangan di tanah air, melalui proses memahami, menggunakan, dan meningkatkan keterampilan digital. Sehingga, manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di tengah pandemi saat ini adalah melalui modernisasi koperasi.

“Kami akan melakukan penguatan kelompok tani untuk berkoperasi serta pendampingan koperasi modern,” ucap Zabadi.

Dalam upaya menghadapi tantangan pengembangan koperasi, beberapa strategi yang dilakukan KemenKopUKM. Diantaranya, melalui koperasi berbasis “inclusive closed loop”, fokus koperasi di sektor riil, pembiayaan, amalgamasi yaitu merger sesama koperasi dan merger dengan unit usaha koperasi, serta upaya digitalisasi.

Di era digital ini, kata Zabadi, digitalisasi koperasi dirasakan sangat penting yang menjadi peluang bagi koperasi karena saat ini pasar digital di Indonesia mencapai 44 miliar dolar AS dan pada 2025 diprediksi mencapai 125 miliar dolar AS.

“Jika seluruh koperasi ini onboarding digital atau masuk ke ekosistem digital, dengan anggota yang lebih dari 28 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa,” kata Zabadi.

Terkait Koperasi Wanita, Zabadi menilai hal itu merupakan potensi yang cukup besar sekaligus melaksanakan pemberdayaan perempuan. Dimana nantinya koperasi tersebut dapat menjadi wadah bagi perempuan dalam hal pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Juga, menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri dan tidak banyak terhambat ideologi patriarki yang mengutamakan pria, karena dalam koperasi, semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama,” kata Zabadi.

Zabadi pun menekankan bahwa koperasi berperan strategis dalam memberdayakan perempuan. Dan dengan koperasi, perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihannya, sebagaimana ditunjukkan keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan, tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sekaligus Chair of DEWG-G20, Mira Tayyiba, mengatakan bahwa teknologi digital tidak bisa dipisahkan dari seluruh sektor kehidupan saat ini.

Mira menunjuk digitalisasi di sektor pertanian, dimana di level hulu sudah mampu menampilkan “Smart Farming”. Hal itu banyak membantu para petani, salah satunya dapat menentukan waktu panen, yang berujung pada peningkatan produktivitas.

“Di sektor hilir, dengan digitalisasi, para petani memiliki akses pasar yang lebih luas, mempersempit rantai pasok, hingga meningkatkan nilai tawar petani,” kata Mira.

Oleh karena itu, Mira berharap koperasi pada sektor pangan bisa menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi. “Jadi, transformasi digital perlu terus didorong dari hulu hingga hilir,” ucap Mira.

Untuk itu, Mira mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meningkatkan jaringan internet, hingga menembus wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “Sudah tercatat ada 77,2 persen penetrasi internet di Indonesia. Dan sudah ada 7.600 titik akses internet gratis, termasuk untuk membantu usaha mikro dan ultra mikro,” katanya.

*Pengusaha Perempuan*

Sementara Chair Women 20 (W20) G20 Hadriani Uli Silalahi mengungkapkan, dari semua UKM di Indonesia, sebanyak 62 persen dimiliki perempuan dalam tingkat mikro. “Ini menjadi jelas bahwa peran perempuan sebagai wirausaha harus diberdayakan,” kata Hadriani.

Namun, kata Hadriani, pengusaha perempuan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya literasi keuangan, minimnya akses ke sumber pembiayaan/kredit, dan rendahnya akses ke investasi. Wirausaha perempuan juga menghadapi tantangan untuk masuk ke urusan pengadaan publik.

“Karena itu kita sangat mengapresiasi kolaborasi antara W20 sebagai ‘engagement group’ dan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah, dan perwakilan untuk membuat aksi nyata dalam mendukung pengusaha perempuan agar mencapai praktik bisnis yang lebih inklusif,” ucap Hadriani.

Hadriani berharap ada komitmen lebih yang akan segera dilakukan pemerintah, asosiasi, dan pemilik usaha dalam hal pemberdayaan pengusaha perempuan. “Mari kita sama-sama menempatkan pemulihan sebagai garda terdepan dalam pencapaian upaya G20 menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Agar Koperasi Fans Slank “Slankops” Jadi Role Model

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Grup legenda musik rock and roll Indonesia Slank meluncurkan koperasi konsumen multipihak berbasis komunitas atau fans club Slankers, bernama Slankops yang kemudian diapresiasi tinggi oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki yang juga mendorong agar Slankops menjadi role model bagi koperasi lainnya.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan, Slank menjadi band pertama di Indonesia yang secara konkrit memikirkan kesejahteraan fansnya. Salah satu caranya melalui wadah koperasi yang dibentuk khusus untuk penggemar setianya. Nilai-nilai koperasi dianggap sangat tepat untuk mengelola potensi besar bagi penggemar Slank.

“Slank ini memang enggak ada matinya. Idenya terus tumbuh. Saya sendiri menyukai lirik lagu Slank, di mana banyak lirik Slank ini mengangkat soal perubahan sosial. Jika ini sukses dan terus berkembang, saya kira band sebesar Rolling Stones juga akan bikin,” kata Menteri Teten seraya bercanda dalam acara Launching Koperasi Konsumen Multipihak ‘Slank Jurus Tandur’ Slankops di Markas Slanker, Potlot III, Jakarta Selatan, Selasa (19/7).

Slankops menjadi koperasi pertama berbasis fans club yang menerapkan konsep multipihak. Sehingga memungkinkan berbagai pihak untuk menjadi investor dalam koperasi.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, anggota Band Slank (Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivan) serta diramaikan puluhan anggota Slanker.

Lebih lanjut MenKopUKM mengatakan, kalau di dunia, ada koperasi berbasis fans club sepakbola Barcelona. Indonesia punya koperasi Slankops. Menurutnya, dengan nama Slank yang sangat besar, apapun yang lahir dari Slank akan mempunyai value yang tinggi.

“Itu kenapa ketika awal ingin membentuk Slankops ini, kita usulkan ke Bimbim untuk menggunakan konsep koperasi multipihak. Bagaimana bisa berbagi secara fair. Slank itu brand, pasti punya nilai,” ujarnya.

Di saat yang bersamaan, juga diluncurkan kopi Potlot yang merupakan salah satu produk dari Slankops. “Pas kalau minum kopi Potlot sambil dengerin musik Slank,” ucap Teten.

Tak hanya itu, Slankops juga ke depan menjadikan koperasi menjadi koperasi digital di era Web 3 maupun era _blockchain close loop_ salah satunya melalui lahirnya koperasi.

“Slankops ini juga menjadi koperasi berbasis _crowdfunding_. Misalnya anggota Slankops sebanyak 1 juta orang dengan iuran Rp50 ribu per bulan, maka ada capital sekitar Rp50 miliar. Dana sebesar ini bisa bikin warung di mana-mana. Itu kenapa saya senang sekali dan bisa menyebut Slankops sebagai role model koperasi berbasis fans club,” kata Menteri Teten.

Senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, Slank ini merupakan sebuah ikonik. Karena tidak banyak grup band yang konsisten mendorong pergerakan, baik sosial dan lainnya.

“Ini tidak mudah. Slank ini punya merek. Ke depan, napas dari merek ini dapat menjadi kegiatan ekonomi yang berputar jangan hanya menetes ke yang kaya saja, tapi bergerak ke masyarakat yang banyak. Setelah berhasil, pemerintah harus bisa intervensi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Jadi lebih merata dan seimbang. Salah satunya melalui koperasi,” ucap Erick.

BUMN, kata Menteri Erick, memastikan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan dan pendampingan. Salah satunya, Pemerintah saat ini tengah menggenjot pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), di mana sebelumnya untuk mengurus izin membutuhkan biaya hingga jutaan, namun sekarang gratis.

“Di bank BUMN tadinya kesulitan mendapat data ultra mikro atau UMKM, sekarang lebih jelas dan tepat sasaran. Maka sekarang ini contoh _sucess story_ kita punya PNM Mekaar yang memiliki 12,7 juta nasabah yang mengelola dana puluhan triliun,” kata Erick.

Ia menegaskan, Slank melalui Slankops bisa membantu mengembangkan ekonomi kerakyatan menjadi fundamental ekonomi Indonesia. “Kita gulirkan terus ekonomi kerakyatan dan kreatif yang dapat membuka ekonomi baru,” katanya.

Ketua Pengurus Koperasi Slankops Bimo Setiawan Almachzumi menceritakan, ide awal pembentukan Slankops sudah ada sejak awal 2020, namun lantaran pandemi COVID-19 membuat ide konsep Slankops tertunda dan baru resmi diluncurkan pada Selasa (19/7). Slankops ini terdiri dari beberapa unit usaha seperti Warslank, Slanklin, Slankmart, SlankStyle, Slank, Kopi Potlot, dan SlankShop.

“Sejalan dengan lagu Slank soal solidaritas, dan lingkungan. Bagaimana memberdayakan penggemar kami yang tersebar dari Sabang-Merauke mandiri secara ekonomi. Dan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anggota koperasi Slankops,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Jurus Jitu Menteri Teten Masduki Agar Koperasi Digandrungi Anak Muda

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki ternyata punya jurus jitu agar koperasi semakin digandrungi anak muda salah satunya mengintegrasikan program pengembangannya dengan Gerakan Revolusi Mental.

“Pemerintah terus menggelorakan gerakan Ayo Berkoperasi, yang terhubung dengan Program Gerakan Revolusi Mental. Tujuannya, untuk meningkatkan literasi perkoperasian dan menarik minat generasi muda untuk berkoperasi,” kata
MenKopUKM Teten Masduki dalam acara peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 yang mengusung tema “Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan” dengan tagline “Ayo Berkoperasi”, di Jakarta, Selasa (12/7).

Tema peringatan itu merupakan pengejawantahan dari upaya koperasi yang bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru dan profesional. Sehingga, koperasi sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas usaha yang tinggi, dan diminati generasi muda.

“Sebagai agen pembangunan, generasi muda kita harus dibekali dengan pengalaman berusaha serta pembangunan karakter yang berbasis nilai gotong royong dan usaha bersama, yang keseluruhannya akan diperoleh melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, bagi Menteri Teten, dukungan regulasi menjadi langkah penting agar koperasi terus diminati, serta menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat.

“Pemerintah melakukan pembaruan regulasi perkoperasian berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak, sebagai salah satu pilihan kelembagaan koperasi berbasis kelompok,” kata Menteri Teten.

Selain itu, kata MenKopUKM, penyusunan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi prioritas, dengan penguatan substansi pada pengembangan ekosistem perkoperasian.

Diantaranya, kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan koperasi bergerak di berbagai sektor usaha dan tumbuh besar, penerapan koperasi multi pihak terutama bagi pelaku start up, professional, dan generasi muda, penerapan tata kelola yang baik, perlindungan anggota, serta penanganan dan mitigasi terhadap koperasi bermasalah.

“Program pemberdayaan koperasi akan berjalan baik dan optimal dengan dukungan dari pemerintah, Gerakan Koperasi, pihak swasta, akademisi, dan stakeholders terkait lainnya,” ujar MenKopUKM.

*Fokus Pemberdayaan*

Lebih dari itu, MenKopUKM pun menekankan fokus pemberdayaan koperasi saat ini menyasar sektor riil, sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar.

Menurut Menteri Teten, itu sejalan dengan program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dikembangkan korporatisasi petani dan nelayan (pangan) melalui koperasi guna mendukung kemandirian pangan nasional berbasis keunggulan komoditas lokal.

“Beberapa pilot project sedang dijalankan sebagai manifestasi program korporatisasi petani dan nelayan (pangan) melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Pertama, pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, sebagai substitusi kacang kedelai yang sebagian besar masih diimpor. Kedua, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi untuk melakukan pengolahan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng;

Ketiga, pendampingan bagi koperasi perikanan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan.

“Keempat, pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama sehingga terjadi standarisasi produk pada komoditas minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Menteri Teten.(Jef)