Arsip Tag: Business Matching

ekbis, news

Bio Farma Beri Kesempatan Produk Dalam Negeri Pasok Bahan Baku Farmasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-– PT Bio Farma berkomitmen membatasi impor bahan baku produk farmasi. Sebagai gantinya mereka memberikan kesempatan bagi produk dalam negeri (PDN) memasok kebutuhan sektor tersebut.

Hal itu diungkapkan Direktur Operasi PT Bio Farma, A. Rahman Roestan, pada acara Business Matching atau Temu Bisnis Tahap III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Untuk mendukung hal itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga membentu tim, khususnya di holding farmasi. HDiawali pada 2019 dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 Tahun 2019. Permen itu terkait penggunaan produk dalam negeri, monitoring dan referensi harga.
“Namun tata cara perhitungan untuk tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tetap mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Perindustriian (Kemenperin),” kata dia.

Produk-produk yang digunakan untuk holding farmasi mencangkup pada proses perencanaan, spesifikasi, penggunaan, evaluasi TKDN, kontrak persyaratan TKDN sampai ke pelaksanaan monitoring
Hal ini pun telah membuahkan hasil. Pada 2021, bahan baku impor mencapai 95 persen. Namun di 2022, turun menjadi 83 persen. “Tentunya akan terus kita turunkan untuk produk-produk yang menggunakan bahan impor,” ujar dia.

Selain bahan baku, pembelian produk dalam negeri pun mengalami peningkatan sebesar 30 persen. Ditargetkan, pada 2022 akan mencapai 56 persen. “Kita yakin di tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat,” terang dia.

Pada kesempatan tersebut, Rahman juga mengungkapkan ada 24 vaksin produksi PT Bio Farma yang telah mendapatkan sertifikasi. Dan, sebanyak 19 di antaranya, kandungan TKDN-nya mencapai bahkan melebihi 40 persen.
Lebih membanggakan lagi, katanya , produk- produk vaksin buatan Indonesia sudah diakui badan kesehatan dunia.

Vaksin tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia, melainkan sudah digunakan di lebih 150 negara, terutama negara berkembang. Bahkan 52 negara OKI juga sudah menggunakan vaksin produk Indonesia. “70 persen vaksin Polio yang beredar di dunia di supply dari Indonesia,” ujar Rahman.

Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bangkit. Dari penyelenggaraannya, kementerian lembaga (K/L), BUMN dan Pemerintah Daerah memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.

Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah pun memproyeksikan pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp526 triliun, Pemda Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Rangkaian kegiatan Business Matching diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah. Di sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pemerintah.(Jef)

koperasi dan ukm

Pangkas Tahapan Birokrasi, LKPP Optimis Satu Juta Produk UMKM Tayang di E-katalog

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, memastikan target 1 juta produk koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tayang di e-katalog pada 2022, tercapai. Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan.
langkah itu menurut Azwar Anas, sebagai upaya memastikan pemerintah mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog).

Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu secara nasional maupun lokal. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah tidak harus ke LKPP pusat untuk mengurus proses tersebut.
“Sekarang ini tidak harus ke LKPP pusat. Cukup ke Pemda, karena saat ini Pemda ditarget. Tadi Pak Mendagri menyampaikan kalau Pemda tidak sampai 40 persen masuk e- katalog, APBD-nya tidak ditandatangani oleh pak Mendagri,” kata Azwar Anas dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching tahap II di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Dalam hal itu, kata Azwar Anas, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi daerah masing-masing, untuk mengurus prosesnya.
Kemudahan lain adalah tidak adanya keharusan semua produk yang masuk e-katalog harus berstandar nasional. Kecuali produk yang berkaitan dengan kesehatan dan sejenisnya seperti obat- obatan, minuman dan lainnya.

“Dulu syarat UMKM masuk ke e- katalog susah harus ber SNI. Namun sekarang atas saran pak Presiden sudah kita coret,” terang Anas.
Pangkas Prosesnya Jadi Dua Tahap
Menurut Anas, e-katalog lokal mendorong untuk pemerataan ekonomi ke seluruh republik Indonesia.
“Itu adalah misi dari e-katalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan terdigitalisasi,” jelas dia.

Selain itu, terang Anas, prosesnya pun telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap, sehinga menjadi lebih singkat.
Dalam hal itu, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada juga kontrak setiap dua tahun sekali. Begitu masuk dan diproses maka bisa langsung tayang.
“Jika bapak tidak melanggar, seumur hidup barang bapak bisa tayang di LKPP,” tegas Anas.

Terobosan-terobosan LKPP ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.

Selain itu, satu juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga diharapkan dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Jhon/US/TR).
Komitmen Ratusan Triliun Rupiah Tercapai di Business Matching I
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

koperasi dan ukm, news

Menparekraf Optimis Gernas BBI Sumbang 2 Persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, optimis bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) akan membuka dua juta lapangan kerja baru serta memberi tambahan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2 persen.

Hal itu disampaikan Sandiaga yang juga Ketua Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) sekaligus Ketua Harian Gernas BBI, saat memberikan sambutan pada acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) di, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sejak BBI diluncurkan 14 Mei 2020 lalu sampai Februari 2022, sudah tercapai 57 persen dari target 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang on-boarding ke marketplace pada akhir 2023, nah akhir tahun ini kita targetkan satu juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sandiaga Salahudin Uno.

Menurut Sandiaga, pihaknya optimis seluruh target-target itu dapat tercapai dengan kerja kerja semua pihak, apalagi sedikitnya ada 29 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat, bahkan 12 di antaranya adalah campaign manager, yang secara kontinu dan konsisten menggaungkan BBI.

Ia mengungkapkan, Gernas BBI akan terus digelar secara bergiliran ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2022 Gernas BBI bahkan sudah dilaksanakan di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau hingga Sumatra Barat. Berikutnya, Bangka Belitung direncanakan juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Bagaimana tidak itu akan berkontribusi pada dua juta lapangan kerja baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional 1,7-2 persen dengan kerja sama dan kerja keras semua pihak, jadi optimis akan tercapai,” ujar Menparekraf.

Optimis Tercapai Target Rp500 Triliun

Menparekraf menuturkan, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.
Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja badan usaha milik negara (BUMN) terhadaP PDN sampai dengan Rp420 triliun.

“Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini kita harapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga kita optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline adalah 31 Mei 2022, masih ada wkatu, jadi mari kita realiasaikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar.

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.
Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

koperasi dan ukm, news

Pemerintah Percepat Realisasi Pembelian Produk UMKM dan Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian dan lembaga diharapkan segera melakukan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi dengan target lebih dari Rp400 triliun pada 2022.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh kementrian/ lembaga, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian produk dalam negeri (PDN)

“Memastikan satu juta produk UMKM masuk e- katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Teten menjelaskan, penyelenggaraan Showcase dan Business Matching II Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri itu diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun,” ujar Teten.
Menurut Teten, hal yang dibutuhkan bukan hanya komitmen, melainkan pelaksanaan atau kontraknya.

Teten menjelaskan, di acara Showcase dan Business Matching II di Jakarta Convention Center pada 25 -26 April 2022 terdapat pameran yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa tehnik, teknologi informasi dan ekonomi kreatif.

Tujuannya adalah untuk menunjukan kepada pemerintah dan swasta bahwa UMKM dan koperasi telah dapat menyediakan produk-produk teknologi yang berkualitas.
Kepercayaan Pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensi permintaanya jauh lebih tinggi. Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik itu.

“Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM,” terang Teten.

Ia berharap, agar seluruh kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/ kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain itu, kementrian dan lembaga juga melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map subsitusi impornya.

“Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes) agar memenuhi standar dan asosiasi membuat road map subsitusi impor produk alkesnya,” kata Teten.

Kemudian, Kementrian PUPR juga melakukan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri UMKM dan koperasi dengan pelaksanaan yang transparan.
Business Matching I Sukses Raih Komitmen Ratusan Triliun

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022
menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah. (Jef)

koperasi dan ukm

Business Matching Sektor ICT & Digital, Startup Indonesia Mampu Ciptakan Teknologi Metaverse Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Berkembangnya ekosistem digital, mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mampu beradaptasi. Terutama menuju internet generasi ke-3, diproyeksi segala sesuatunya akan mengarah kepada teknologi tanpa batas ini di masa depan.

Untuk itu penting membangun infrastruktur digital sejak dini. Salah satunya platform digital metaverse yang disediakan PT Ruang Teknologi Kreatif Nusantara melalui produknya Cube Studio. Meski baru berdiri sejak tahun lalu, perusahaan yang bisa dibilang rintisan (startup) ini mampu menyediakan produk metaverse di kalangan pemerintah.

Secara khusus, PT Ruang Teknologi Kreatif Nusantara mampu membuat studio multimedia seperti AR, VR dan metaverse yang seluruhnya dikembangkan sendiri alias lokal. Menggarap online event yang bisa membuat orang ke event tanpa harus datang langsung. Bahkan teknologi yang ditawarkan perusahaannya tak harus mengakses metaverse dengan VR. Cukup mengakses lewat laptop atau melalui handphone.

Cube Studio bisa membuat web metaverse untuk memamerkan program-program kerja dari Kementerian/Perusahaan tertentu. “Misalkan mereka punya program smart city, yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk 3D dan metaverse berikut presentasinya. Di mana metaverse yang kami tampilkan lebih interaktif dan membuat masyarakat lebih paham dengan program kerja dari perusahaan tersebut,” jelas Chief Design Executive Cube Studio Muhamad Andri Saputro saat mengikuti pameran Business Matching Tahap II di Smesco, Selasa (19/4).

Apa yang dilakukan Cube Studio menjadi bukti bahwa teknologi metaverse juga mampu dihadirkan melalui perusahaan startup, yang dalam hal ini menjadi bagian dari pelaku UMKM dalam negeri.

Bahkan Andri mengatakan, perusahaan yang dirintis bersama teman-temannya ini punya misi, bagaimana bisa mengedukasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal apa itu teknologi generasi ke-3, khususnya metaverse.

“Metaverse ramai disebut-sebut dari luar negeri, Meta sebagai perusahaan Mark Zuckerberg. Padahal kita di sini, di Indonesia jauh sebelum mereka juga sudah mampu membuat metaverse, meskipun dulu namanya bukan metaverse. Jadi anak bangsa kita mampu menyediakan produk yang ada dari luar negeri sana,” ucap Andri.

Support Kementerian/Lembaga

Dalam kegiatan Business Matching Tahap II yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) ini, Andri berharap bisa menemukan klien berpotensi. Khususnya yang datang dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang memang menjadi target market belanja pemeritah melalui business matching ini.

“Kemudian event ini juga berkesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki produk Cube Studio ke depannya. Karena sebelumnya kami juga mendapat pembinaan dari Bandung Techno Park yang didukung oleh KemenKopUKM,” jelas Andri.

Andri menegaskan, dorongan serta support pemerintah itu penting. “Bagaimana mereka mau edukasi kalau mereka sendiri nggak pakai atau menjalani sendiri ekosistem digital tersebut dalam lingkup pemerintahan,” katanya.

Lebih jauh Andri berharap, melalui support pemerintah, pihaknya akan lebih efektif dalam melakukan literasi masyarakat lewat digitalisasi. Karena ke depan, semua ekosistem akan mengarah ke digital termasuk metaverse ini.

“Meta, Apple, Google sudah masuk semua ke metaverse, kita di Indonesia tidak boleh ketinggalan, buktinya kita punya dan kita mampu,” pungkasnya.

Business Matching Sector III pada 17-18 April 2022 berupa Teknologi Informasi Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) & Digital. Di mana ICT meliputi komputer, laptop, CCTV, TV, LED, VR dan AR serta hologram.

Untuk produk digital terdiri dari platform digital, software, aplikasi digital, mesin autentifikasi, alat pengukur kualitas air berbasis Internet of Things (IoT), alat pengukur kualitas udara (IoT), GIS dan arsip digital. Sementara produk lain terkait meliputi spare part komputer, genset, mekatronika/robotik (ROV0, drone maupun foto udara (aerial photography).(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan P3DN Melalui Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022

Tinggalkan komentar

Bal:(Globalnews.id) Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah mengadakan Business Matching di Nusa Dua, Bali, pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan yang bertemakan “Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022” ini menghadirkan sekitar 1.000 peserta yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan industri serta para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Dalam acara ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita
mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),
perdagangan kita harus meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dengan target belanja PDN (Produk Dalam Negeri) dan UMKM Tahun 2022 sebanyak Rp 400 T.

“Terdapat potensi belanja sebesar RP 1.071,4 T yang berasal dari porsi Belanja Barang dan Belanja Modal APBN sebesar Rp 538,9 T dan APBD sebesar Rp 532,5 T. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN,” kata Menperin Agus, Selasa (22-03-2022).

Adapun mengenai regulasi PDN ini tertuang dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana di dalamnya menjelaskan antara lain bagaimana setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka wajib menggunakan produk dalam negeri.

“Dan dampak PDN ini sendiri berdasarkan Hasil Simulasi BPS, Pembelian PDN senilai rp 400 T meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71%. Jadi, jika pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,69%, maka dengan penggunaan PDN, ekonomi Indonesia bisa naik hingga 5,36 – 5,4%,” jelasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan optimistis bahwa koperasi dan
UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga
lebih 40%. “Saya meminta agar K/L/Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan
Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga mendorong Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, PPKL,
PLUT, Asosiasi UMKM, dan Gerakan Koperasi untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan agar UMKM binaannya masuk ke e-katalog atau bela
pengadaan. Selain itu juga dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.

Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM menampilkan
UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM, UKM masa depan yang kaya akan inovasi dan teknologi.

“Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk
memudahkan Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang murah dalam
kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Menteri Teten.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah
Azwar Anaz yang turut hadir dalam acara ini menambahkan bahwa agar tujuan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya kolaborasi antar Kementerian/ Lembaga. “Terima kasih Kemenperin dan Kemenko Marves yang terus menyiapkan kegiatan ini bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian
Koperasi dan UMK, Kementerian pariwisata dan LKPP, sehingga bisa berlangsung
acara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ada beberapa sektor yang saat ini sedang berjalan yaitu e-Katalog
Nasional, e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal. “Kalau dulu teman-teman pemda susah untuk hidup atau menghidupkan e-Katalog Lokal karena syaratnya yang banyak, atas saran dari Presiden dan Kemenko Marves bahwa drop beberapa syarat ini, sehingga teman-teman daerah semua otomatis bisa mengelola e-Katalog Lokal, jika
kurang jelas seperti apa, maka nanti bisa ada booth yang disediakan oleh LKPP, sehingga nanti dengan demikian, produk-produk lokal bisa dimasukan dalam e-Katalog Lokal, belanjanya dapat dimonitor oleh BPKP, Kemendagri dan LKPP,” jelasnya.

Akan hal tersebut, Kepala LKPP Anas menyataka bahwa target LKPP pencapaian saat ini telah berubah, yang semula target LKPP satu tahun itu 95.000 produk, tahun ini target menjadi 1 juta produk, dengan target per maret ini 200.000 produk dan telah tercapai bahkan melebihi target.

Kementerian dan Lembaga dalam ratas terbatas (ratas) kemarin telah didorong untuk melakukan percepatan, dan sudah diarahakan oleh Presiden Jokowi untuk
menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, dan
produk UMK dan Koperasi. “Dan kami di LKPP bersama dengan Menteri Perindustrian ingin mewujudkan ini sehingga produk UMKM masuk dalam e-Katalog Lokal, Toko Daring dan e-Katalog Nasional,” ujarnya.

“Selain itu, sesuai arahan Pak Presiden dan Pak Menko Marves, kita telah
menyelesaikan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Kemarin teman-teman di daerah agak susah (dalam menggunakan kartu kredit pemerintah) karena Peraturan Mendagrinya belum direvisi, dan ini sudah kita lakukan, begitu juga mempercepat e-payment agar kedepan proses belanjanya lebih mudah. Dengan adanya kartu kredit, UKM tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena pemda bisa langsung bayar dengan kartu kredit pemerintah,” jelasnya.

Melengkapi Menteri Agus, Menteri Teten, dan Kepala LKPP Anas, Deputi Bidang
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu yang hadir mewakiliMenko Marves yang juga selaku Ketua Tim Nasional P3DN Luhut B. Pandjaitan menambahkan bahwa pada tiga bulan terakhir ini, pemerintah lintas Kementerian dan Lembaga telah secara intensif mengkaji dan membahas kebijakan P3DN.

“Pemerintah Indonesia memiliki daya beli yang begitu besar. Di sisi lain, pelaku industri dalam negeri memiliki potensi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing. Dilaksanakannya business matching oleh Kemenperin pada hari ini
akan menjadi ajang dipertemukannya dua entitas tersebut. Acara ini juga merupakan tahap awal dari komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Aksi Afirmasi P3DN dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GerNas BBI),” pungkas Deputi (Jef)