Arsip Tag: G20

koperasi dan ukm

Berdayakan Penyandang Disabilitas untuk Mandiri Secara Finansial

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)-Membawa misi memberdayakan penyandang disabilitas untuk mandiri secara finansial, Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) melakukan pelatihan agar para penyandang disabilitas dapat menjadi pengusaha atau dapat diterima di beragam industri kreatif di Indonesia.

Sebanyak 126 penyandang disabilitas dari Jakarta dan Bandung dilatih untuk dapat menghasilkan beragam produk di bidang kuliner, tata rias, melukis, membatik dan membuat kreamik.

Ketua Umum PTI Myra Winarko merinci, pelatihan untuk para penyandang disabilitas tersebut terdiri dari pelatihan kuliner untuk 48 peserta, selanjutnya make up artist untuk 48 peserta, melukis 10 peserta, membatik 10 peserta, dan keramik 10 peserta.

Dia pun menegakan bahwa pihaknya tidak merasa kesulitan dalam memberdayakan para penyandang disabilitas ini. “Kami bahagia melihat anak disabilitas ini antusias dan mau menjadi mandiri. Enggak ada yang capek. Rasa ingin tahu mereka besar sekali dan saya berharap tidak berhenti di kami saja, tapi semua pihak mau membantu,” ungkapnya dalam Pameran G20 Side Event bertajuk B20 Indonesia Digital Economy to Support SDGs di Nusa Dua, Bali, Senin (8/8).

Myra menargetkan ke depannya semua pihak mau membantu mendirikan pelatihan kecil untuk paea penyandang disabilitas ini. Menurutnya, pemberdayaan ini tidak akan berhasil jika tidak menunjukkan hasil akhirnya.

Dalam hal ini, dia menginginkan para penyandang disabilitas ini nantinya dapat diterima untuk bekerja di perusahaan atau dapat membuka usaha sendiri.

Kehadiran PTI di dalam event B20 Indonesia ini pun diharapkan dapat membuka mata semua orang terhadap kemampuan para penyandang disabilitas. “Dengan event ini saya harapkan semua mata tertuju pada disabilitas Indonesia, tidak hanya bisu dan tuli, tapi juga semua disabilitas untuk ambil bagian membantu memberikan pelatihan sampai bisa mandiri,” kata Myra.

Dia pun menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya terbantu dari Wardah atau Paragon yang membatu untuk pelatihan di bidang tata rias. Dari kuliner pihaknya dibantu oleh Moderna untuk menggunakan fasilitas mereka guna membantu pelatihan para penyandang disabilitas.

Legal and Organization Director PTI Hemasari Dharmabudi menambahkan, pihaknya juga menghadirkan brand bernama 6 Jagoan, di mana brand ini menghadirkan produk kuliner berupa telur asin, rempeyek dan kue dari 15 penyandang disabilitas di Bandung.

Dengan produk ini, satu orang penyandang disabilitas ini dikatakan dapat menghasilkan Rp750 ribu sampai Rp2 juta. Bahkan, saat ini mereka dikatakan sudah memiliki rumah produksi bersama.

“Suatu hari nanti di rumah produksi ini kami berharap akan bertambah banyak dan memproduksi secara masif. Ibu-ibu dari anak disabilitas juga akan diarahkan untuk mengolah telur asin menjadi produk olahan lain sept keripik telur asin dan lainnya sehingga produksi telur asin mereka sustainable,” kata Hermasari.

Khusus untuk pameran, PTI sendiri mematok harga untuk produk dari para penyadang disabilitas mulai dari Rp500 ribu sampai Rp15 juta untuk produk lukisan.

Harga ini pun dikatakan sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para penyandang disabilitas. “Jadi kami ada perjanjian dari anaknya mau dijual berapa. Nanti kami naikkan harga sehingga kami dapat bagian yang akan kami gunakan untuk melanjutkan program disabilitas dari kami, bukan untuk hal lainnya,” tuturnya.

Muhammad Syehquro selaku penyandang disabilitas binaan PTI yang membuat beragam pastry merasa sangat senang dengan pelatihan ini. Pasalnya, dia mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil keringatnya.

“Ke depannya saya saya bermimpi dapat mendirikan toko sendiri dan saya akan merekrut teman-teman saya,” ucap pria yang akrab disapa Ali ini.

Sementara itu, Prayoga Risdianto selaku penyandang disabilitas binaan PTI di bidang tata rias menceritakan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi make up artist profesional. Dengan pelatihan dari PTI, dia optimis cita-citanya tersebut dapat menjadi kenyataan.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Adaptasi dalam Transformasi Digital Jadi Kunci Resiliensi UMKM

Tinggalkan komentar

Bali: ((Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pemanfaatan ekonomi digital saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses bisnis koperasi dan UMKM sehingga adaptasi dalam proses transformasi digital inilah yang menjadi kunci resiliensi pelaku koperasi dan UMKM.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, meskipun pandemi COVID-19 berdampak kepada perekonomian di Indonesia, kemampuan adaptasi UMKM untuk bertransformasi digital telah menjadi kunci resiliensi UMKM Indonesia.

“Studi dari World Bank menyebutkan bahwa 80 persen UMKM yang masuk ke ekosistem digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat acara pembukaan G20 Side Event bertajuk B20 Indonesia Digital Economy to Support SDGs secara virtual dari Jakarta, Senin (8/8).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), tercatat 86 persen dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia sangat bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, sebanyak 73 persen pelaku UMKM dikatakan telah memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Hal ini pun menunjukkan fakta terkait UMKM yang menyumbangkan 61 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.

Menteri Teten mendapatkan amanat khusus dari Presiden Jokowi untuk mendorong percepatan transformasi digital UMKM Indonesia dengan 30 juta UMKM ditargetkan onboarding ke ekosistem digital pada 2024.

Pada Juni 2022, KemenKopUKM mencatat sudah ada sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah masuk pada platform e-commerce.

Menteri Teten menegaskan, untuk menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital saja tentu tidak cukup. Menurutnya, perlu adanya penciptaan nilai ekonomi baru.

“Terkait hal ini Presiden Jokowi telah menyampaikan arahan untuk percepatan 1 juta UMKM onboarding platform pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) per tahun dan ini didorong mulai 2022. Kementerian/Lembaga dan BUMN diminta untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri,” kata Menteri Teten.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan arahan kepada Menteri Teten untuk memastikan terlindunginya platform lokapasar daring dalam negeri, UMKM Indonesia yang menggunakan platform lokapasar daring, dan pasar domestik.

Ketiga arahan tersebut dikatakan Menteri Teten menjadi panduan bagi kementeriannya dalam mempersiapkan program-program transformasi digital yang utuh, dari hulu ke hilir, serta melibatkan semua stakeholder terkait.

“Ini merupakan ikhtiar agar potensi ekonomi digital Indonesia dapat menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ucapnya.

Menteri Teten yakin, peningkatan jumlah UMKM bertransformasi digital akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya, di mana pada tahun 2030 akan mencapai Rp4.531 triliun.

Namun demikian, Menteri Teten mengatakan bahwa seluruh upaya ini perlu disertai perluasan akses pasar, peningkatan kualitas SDM baik dalam manajemen, hingga kualitas serta kuantitas produk.

Untuk itu KemenKopUKM telah mempersiapkan insiatif, program, hingga intervensi hulu hilir untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM Indonesia, di antaranya pendataan lengkap KUMKM, kemudahan pengurusan legalitas UMKM, dan percepatan pembuatan NIB.

Selain itu program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan daya saing UMKM, kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pengadaan inkubator usaha di kampus-kampus untuk mencetak lebih banyak wirausaha muda berdaya saing, serta rumah produksi bersama sebagai upaya konsolidasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Sementara itu, dari sisi hilir KemenKopUKM menghadirkan inisiatif berupa kurasi produk UMKM untuk official merchandise G20 Indonesia, kegiatan business matching pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), pemanfaatan platform digital seperti ASEAN access untuk membuka akses pasar global, serta kegiatan investor matchmaking seperti Entrepreneur Financial Fiesta.

“Pendekatan hulu-hilir dan sinergi ekosistem digital merupakan bahan baku utama bagi transformasi digital UMKM agar dapat mengoptimalkan sepenuhnya potensi ekonomi digital demi memastikan kesejahteraan bersama di era digital,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan dalam acara ini, pihaknya akan akan mengadakan Entrepreneurship Financial Fiesta, di mana startup tahap awal Indonesia akan mempresentasikan rencana bisnis mereka kepada 39 modal ventura nasional dan global, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi di 7 sektor UKM strategis, yaitu pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

Selain itu, KemenKopUKM juga akan mengadakan e-business match making event untuk UKM ASEAN melalui platform ASEAN Access.

“Ini untuk mempromosikan perdagangan intra-ASEAN dengan menyediakan informasi perdagangan dan pasar, memungkinkan penyedia layanan dalam mendaftarkan bisnis mereka secara gratis, dan memungkinkan distributor dan agen untuk dengan mudah dipenuhi oleh UKM yang ingin memasuki pasar yang lebih luas,” ucap Siti Azizah.

Gubernur Bali I Wayan Koster menambahkan, seluruh kegiatan G20 Indonesia akan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi Bali. Selain itu, kini Bali juga dikatakan tidak akan lagi hanya menggantungkan perekonomian pada satu sektor melainkan memperluas peluang pada berbagai sektor yang potensial.

“Karena COVID-19 sangat berdampak pada ekonomi Bali, maka kami harus mengubah strategi. Kami ingin memberdayakan sumber daya alam lokal dan UMKM agar menjadi penyumbang ekonomi,” kata I Wayan Koster.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng PTI Inisiasi DISART Festival di G20 Bangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas

Tinggalkan komentar

teten

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng organisasi avalis penyandang disabilitas, Perempuan Tangguh Indonesia (PTI), menginisiasi DISART Festival yang merupakan pameran dan penjualan hasil karya para teman disabilitas dalam rangkaian acara G20 dalam upaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat bagi teman disabilitas.

KemenKopUKM memiliki perhatian besar terhadap ekosistem digital ekonomi dan penguatan teman disabilitas melalui kelembagaan koperasi dan mendukung aktivitas PTI sebagai mitra avalis untuk menjahit teman disabilitas.

“Saya berharap PTI bisa menjadi inkubator bisnis bagi disabilitas, dengan membangun sebuah ekosistem, terkait dari pembiayaan dan pelatihan secara berkelanjutan serta membantu menempatkan SDM disabilitas kepada perusahan-perusahaan yang ada di Indonesia”, ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada keterangan resmi, Jakarta, (6/8) dalam rangka kolaborasi untuk Digital Economy to support SDGs yang digelar pada 8 Agustus 2022 di Bali.

Oleh karena itu diinisiasi DISART Festival yang akan memamerkan karya dari anak-anak difabel mulai dari makanan, lukisan, scarf, dan tas. Dalam pameran yang digelar di Bali Senin, 8 Agustus 2022 mendatang itu, PTI juga akan menampilkan sejumlah di antaranya fasilitas touch up station dari make up artist difabel untuk para delegasi G20.

Ada pula pertunjukan tari Bali dari para difabel dan nantinya PTI juga membuat video mapping khusus yang menceritakan perjalanan PTI dari hulu ke hilir berjuang untuk teman-teman difabel.

MenKopUKM Teten mengatakan sesuai UUD 1945 pasal 34 ayat 1, dan 2 yakni “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Amanah itu kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8/2016 dan PP No 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 8,56 persen dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta. Sementara menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 30.385.772 juta atau sekitar 11,5 persen dari jumlah penduduk.

Selain itu pemberdayaan kaum marjinal dan disabilitas sekaligus melestarikan seni budaya bangsa. Kemudian juga membuka peluang usaha seluas-luasnya untuk disabilitas di event G20 agar karya mereka dapat dikenal dengan menembus ruang waktu dan tempat secara digital.

Data menyebutkan ada sekitar 31 juta disabilitas yang tercatat saat ini, dan ini merupakan pangsa pasar yang bisa berpotensi untuk dikembangkan sebagai ekonomi kerakyatan.

Tercatat PTI sudah berhasil menyalurkan banyak tenaga kerja dan produk lulusan pelatihan ke industri besar sebagai bagian dari membangun ekosistem penguatan disabilitas dari hulu ke hilir.

Pelatihan yang telah diberikan kepada para disabilitas saat ini meliputi pelatihan sebagai MUA atau Makeup Artist, Chef, dan Bidang Seni (Art), semua pelatihan ini disusun dengan platform digital agar peserta pelatihan dapat memasarkan dan menemukan pasar di berbagai platform digital.

Selain itu, dari sisi penyerapan tenaga kerja disabilitas dan menghubungkan off-taker, PTI menggaet perusahaan-perusahaan ternama dalam pengembangan SDM disabilitas dan off-taker produk dan jasa, seperti; PT Modena, PT Panasonic Gobel, PT Paragon (Wardah), Danar Hadi.

“Mereka adalah sumber daya manusia yang sangat berpotensi untuk terus dibina dan dikembangkan agar menjadi sosok mandiri secara financial,” ujar ketua umum TI Myra Winarko

Selain penguatan di hulu seperti pelatihan keterampilan, menghubungkan ke platform digital, hingga hilir yaitu penghubungan ke market, PTI juga mendukung ekosistem pembiayaan bekerja sama dengan Bank Sahabat Sampurna dan akan segera menyusul dalam waktu dekat Bank BCA dan Bank Mega.

Melihat ceruk pasar UMKM disabilitas masih sangat luas, PTI akan terus memaksimalkan kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai unicorn kaum disabilitas. strategi pembangunan ekosistem yang lebih kuat juga telah dipersiapkan untuk menjaga semua produksi yang dihasilkan, salah satunya dengan menggunakan jasa profesional kurator.

PTI melihat digitalisasi mampu mendorong partisipasi ekonomi teman disabilitas karena digital ekonomi memberikan level playing field. Optimisme bahwa ada egaliter dalam dunia digital mendorong PTI untuk memberikan teman-teman disabilitas untuk mengaktualisasi diri sama seperti yang lain.

Oleh karena itu, Myra mengatakan, PTI berencana akan mengeluarkan platform digital sendiri dan mendirikan Koperasi Usaha bagi teman Disabilitas seperti arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (Jef)

koperasi dan ukm

Indonesia Angkat Isu Akselerasi Adaptasi UMKM di Era Digital pada Forum G20

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyambut penyelenggaraan The Third Quarterly Group Discussion “Digital Economy to Support SDGs” sebagai salah satu side event G20 di Bali pada 8 Agustus 2022 yang akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mendorong narasi besar terkait akselerasi adaptasi UMKM di era digital.

“Forum diskusi grup ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan ide lebih lanjut, diikuti dengan _best practices_ serta dukungan kebijakan dari seluruh negara anggota G20. Forum juga diharapkan menghasilkan rekomendasi dan target yang terukur sebagai langkah konkret guna mengevaluasi forum selanjutnya,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Siti Azizah mengatakan, akselerasi adaptasi UMKM di era digital merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia. “Presiden juga telah menetapkan target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital Indonesia,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan, digitalisasi sangat diperlukan sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Telah terbukti 80 persen UMKM yang telah hadir ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di masa pandemi, berdasarkan studi World Bank.

“Tidak bisa ditunda, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan. UMKM Indonesia harus mengoptimalkan teknologi digital karena adaptasi digital dalam penerapan model bisnis, produksi, dan manajemen akan membantu pelaku UKM untuk mendapatkan akses pasar lebih luas hingga ke pasar global, untuk memperbesar skala bisnis,” kata Siti Azizah.

Dalam jangka panjang, adaptasi ekonomi digital pada UKM dapat memberikan dampak yang positif mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan bahkan kesempatan untuk mendapatkan investasi. Studi menunjukkan ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 4 persen terhadap PDB Indonesia pada 2020.

Siti Azizah mengatakan bahwa merujuk pada data ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan, potensinya besar. Tercatat, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2020 mencapai Rp632 triliun sedangkan pada 2030, nilai pasar ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun.

“Potensi peningkatan transaksi digital di Indonesia diprediksi akan mengalami lompatan yang signifikan, yaitu 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, pelaku UMKM yang menjalankan usahanya melalui internet mencapai 86 persen, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Sampai Mei 2022, terdapat 19 juta pelaku UMKM atau sebesar 29,6 persen UMKM telah onboard platform e-commerce sesuai data idEA pada Mei 2022.

Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, Siti Azizah mengatakan, KemenKopUKM memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital.

KemenKopUKM menyiapkan ekosistem usaha hulu-hilir melalui SMESCO, memperluas pemasaran UMKM melalui program alokasi 40 persen belanja K/L bagi UMKM.

Selain itu, menciptakan regulasi yang kondusif bagi UMKM dalam perdagangan online, dan juga menyelenggarakan berbagai program pendampingan yang dapat mendukung kebutuhan UMKM dalam menjalankan ekonomi digital terutama untuk mempermudah akses pasar dan akses keuangan.(Jef)

ekbis

The G20/OECD Corporate Governance Forum: PENGUATAN TATA KELOLA PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI

Tinggalkan komentar

JAKARTA: (GLOBALNEWS.ID)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pembukaan The G20/OECD Corporate Governance Forum yang merupakan side events dari G20 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Bali, Kamis.

“Corporate Governance Forum yang kita selenggarakan sore ini menandai langkah penting dalam bidang tata kelola karena membahas penggabungan isu-isu seperti keberlanjutan dan teknologi digital ke dalam prinsip-prinsip G20/OECD yang direvisi. Sebagai anggota aktif OECD Corporate Governance Committee, OJK juga senang bisa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan ini dan berharap bahwa prinsip-prinsip G20/OECD yang lebih baik akan segera diselesaikan,” kata Wimboh.

Menurutnya, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh manajemen perusahaan guna membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul.
Lebih lanjut, Wimboh menyampaikan bahwa OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan Indonesia sangat berkomitmen untuk memberikan pedoman atau arahan yang relevan untuk memperkuat kerangka dan standar tata kelola perusahaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk Prinsip G20/OECD.

OJK menyadari penerapan The G20/OECD Principles of Corporate Governance (G20/OECD CG Principles) yang baik oleh perusahaan menjadi penting karena lembaga keuangan perlu menyesuaikan model bisnis mereka sebagai akibat pandemi Covid-19 yang merubah pola kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat sehingga digitalitasi tidak dapat dihindari.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperbaiki prinsip tata kelola perusahaan. “Saya tekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan keberlanjutan ekonomi, begitupun sebaliknya,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengapresiasi seluruh organisasi yang bergabung dalam side event G20/OECD Corporate Governance Forum karena walau dalam keadaan yang sulit dari sisi industri, krisis pangan, tekanan politik, seluruh pihak berkolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dan terus mempraktikan tata kelola perusahaan yang baik secara sosial dan berkelanjutan.

Secretary General OECD Mathias Cormann dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan dari G20 dan OECD ini untuk memastikan adaptasi terhadap kondisi Pasca Covid-19 dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya pada pasar modal dan praktik-praktik tata kelola perusahaan.
“Ini merupakan peran penting dari corporate governance dan pasar modal untuk membangun kepercayaan diri dan ekonomi dan juga alokasi modal untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Mathias.

Menteri Keuangan Jepang Shunici Suzuki dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap OECD dalam merevisi prinsip tata kelola.

“Jepang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD khususnya di Asia dengan masukan yang signifikan dari pemangku kepentingan di kawasan ini. Kami berharap prinsip-prinsip G20 OECD akan berkontribusi bagi perkembangan pasar modal global yang lebih lanjut serta pembangunan kerangka kerja tata kelola perusahaan,” kata Shunichi.

Agenda OECD Corporate Governance Forum ini dihadiri oleh 120 peserta secara fisik yang terdiri dari beberapa Pejabat Negara seperti Ketua Dewan Komisioner OJK, jajaran Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kementerian BUMN, Menteri Keuangan Jepang, Wakil Menteri Keuangan Jepang dan Secretary General OECD, anggota OECD, delegasi negara G20, organisasi internasional serta representasi perusahaan, asosiasi dan industri bisnis di Pasar Modal Indonesia.

Dengan terlaksananya the G20/OECD Corporate Governance Forum diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap perbaikan G20/OECD CG Principles serta menjaga daya saing global dan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. (Jef)