Yogyakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan pada tahun 2022 UMKM sudah siap bangkit dari pandemi COVID-19.

MenkopUKM Teten Masduki dalam acara Pembukaan Pelatihan, Peningkatan, Kapasitas KUMKM di DI Yogyakarta yang Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan di Yogyakarta, Kamis (19/5), mengatakan tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk UMKM Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. “Ditambah pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, diharapkan semakin mendorong KUMKM untuk berkembang secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut, KemenkopUKM memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi KUMKM. MenKopUKM Teten Masduki menyebut, momentum libur Lebaran pada awal Mei 2022 lalu menunjukkan geliat ekonomi yang berangsur membaik, salah satunya tampak dari sentra ekonomi dan destinasi wisata yang mulai beroperasi normal.

“Secara perlahan tapi pasti pandemi akan berubah menjadi endemi. Di mana dibutuhkan skema baru, kebiasaan baru, dan strategi baru yang harus dilakukan oleh UMKM Indonesia,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi.

MenkopUKM mencontohkan UMKM di Yogyakarta misalnya dikenal sebagai kota pariwisata, maka Yogyakarta pun punya potensi yang sangat besar bagi produk inovatif. Menteri Teten menyebut cerutu asli Yogyakarta yang bisa menjadi alternatif produk khas atau oleh-oleh asal Kota Gudeg ini selain bakpia dan batik.

“Setiap ke Yogyakarta saya menemukan sesuatu yang membuat saya bisa kembali ke Yogyakarta. Produk heritage cerutu yang saya kunjungi semalam itu di Taru Martani 1918. Menghisap cerutu itu mengasyikkan, nuansa sejarah yang kuat. Karena Indonesia punya sejarah panjang soal tembakau,” kata Menteri Teten.

Tembakau yang merupakan bahan utama cerutu lanjutnya, menjadi salah satu produk Indonesia yang kuat di pasar global. Saat ini, pasar tembakau tengah bertumbuh. Tembakau Indonesia melalui cerutu bisa menjadi captive market dari Indonesia yang dikembangkan. Namun beberapa kendala seperti rantai pasoknya harus bisa dibenahi lewat koperasi tembakau berbasis petani.

“Potensinya besar, namun pasar yang sedang berkembang justru tembakau dari China dan Jepang. Saya bolak-balik memastikan bagaimana tembakau petani ini bisa menjadi salah satu unggulan Yogyakarta. Jadi oleh-oleh khas Yogyakarta ada juga selain bakpia, batik, dan furniture,” kata Menteri Teten.

Ia menekankan dalam berbagai kesempatan, jangan pernah meremehkan oleh-oleh khas daerah yang bisa menjadi keunggulan. Berkaca pada Jepang, di mana pemerintahnya sangat serius mengemas produk UMKM-nya menjadi oleh-oleh yang memiliki kemasan menarik.

Untuk itu, Menteri Teten menegaskan pentingnya pendampingan dan pengembangan usaha yang harus terus dilakukan dalam upaya kebangkitan UMKM, guna menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang memiliki mentalitas adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pemerintah saat ini kata Menteri Teten, menargetkan bisa mewujudkan 1 juta wirausaha baru. Menurut Teten, target tersebut merupakan target yang ambisius tapi mesti dilakukan. Sebab Indonesia diprediksikan akan bisa masuk menjadi negara maju peringkat ke-4 pada 2045.

“Salah satunya syaratnya minimum 4 persen sekarang baru 3,18 persen. Kita banyak UMKM tapi skalanya mikro, baru sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga atau subsisten, bukan industri. Bagaimana Perpes Nomor 2 Tahun 2022 melahirkan wirausaha mapan. Yogyakarta jadi salah satu target kita, karena banyak UMKM yang bisa dikembangkan,” kata MenkopUKM.

Selain infrastruktur, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, kata Menteri Teten, perlu disiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju. “Besar harapan saya dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Kreatif, dan Berkelanjutan ini muncul inovasi-novasi baru dalam melahirkan wirausaha muda produktif, UMKM yang berkarakter konsolidator dan agregator bisnis model inovatif,” kata Menteri Teten.

Di kesempatan yang sama, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov DIY Tri Saktiyana mengatakan, Pemprov DIY fokus mengembangkan produk cerutu yang mutunya telah diakui dunia. Selain itu produk-produk UMKM berupa kerajinan, kuliner, dan fesyen juga bisa tumbuh baik lagi, tak hanya di dalam negeri tapi juga secara global.

“Pelatihan diberikan kepada 600 UMKM di Yogyakarta. Kami menyebut pelatihan ini sebagai Sistem Jaring Laba-laba untuk menangkap rezeki UMKM. Di mana jaring laba-laba itu memiliki 6 sudut,” ujarnya.

Sudut pertama, dimaksudkan dengan melakukan beragam pelatihan. Berupa pelatihan peningkatan kapasitas produksi usaha, pelatihan peningkatan kualitas, dan pelatihan tata kelola program desapreneur.

Sudut kedua, peningkatan SDM, dilakukan inkubasi bisnis dan startup, wirausaha baru, pelatihan bisnis model kanvas dan business plan. Kemudian diklat uji kompetensi jasa ekspor, uji kompetensi digital marketing, dan diklat uji kompetensi kewirausahaan.

Sudut ketiga kelembagaan, berupa pelatihan kelayakan usaha perkoperasian, pelatihan merek dan branding. Sudut keempat, literasi keuangan berupa pelatihan analisis pelaporan keuangan dalam pemasaran produk, bimbingan teknis, dan akses pembiayaan koperasi.

Sudut kelima terkait pemasaran, berupa pelatihan strategi pemasaran digital, pemasaran online, pengenalan bisnis ekspor, pelatihan desain pemasaran. Dan terakhir, sudut keenam digital informasi, dengan menggelar pelatihan pembuataan penyusunan website, serta pelatihan UMKM onboarding digital.

“Keenam sudut tadi diharapkan agar rezeki itu datang dan menempel terjaring bersama UMKM,” kata Tri.(Jef)

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah mengoptimalkan kekuatan UMKM dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sehingga pendapatan UMKM akan naik dan lapangan pekerjaan tercipta.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan karena kekuatan ekonomi UMKM masih kurang diperhitungkan saat ini. Padahal, kontribusi UMKM terhadap Indonesia dikatakan cukup meyakinkan, di mana 61% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM dan 97% penyerapan tenaga kerja ada di sektor UMKM.

“Saya kira sejak krisis ekonomi 1998, di mana terjadi penurunan lapangan kerja di sektor formal, deindustrialisasi juga terus berlanjut, maka tekanan untuk UMKM terutama penyerapan tenaga kerja ini akan sangat besar. Justru yang muncul banyak ini kan sektor mikro. Sekarang saya ini nggak mau lagi perbanyak yang mikro, karena ini suatu realitas sektor mikro hadir disebabkan sektor formal yang tidak berkembang dan deindustrialisasi terjadi,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pelaksanaan Anggaran 2022 dengan topik: “Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”  yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Ballroom Dhanapala Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Menurut Menteri Teten, usaha mikro memiliki pendapatan rata-rata di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Dia menegaskan bahwa saat ini, pemerintah harus melepaskan kebijakan UMKM hanya untuk survival.

“Saya kira sekarang masih seperti itu. Saat ini UMKM baru dapat mengakses pembiayaan di perbankan sekitar 20%, namun hebatnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan hingga 97%, lalu yang 80% (pembiayaan perbankan) itu kan hanya 3% saja berarti (penyerapan tenaga kerja). Ini menurut saya perlu didalami supaya penggunaan resources kita itu betul-betul dapat memberdayakan ekonomi,” tegas Menteri Teten.

Menteri Teten menuturkan, Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia untuk menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Sementara itu, kualitas lapangan pekerjaa di Indonesia masih berkutat di sektor mikro yang tidak stabil, tidak produktif dan memiliki pendapatan di bawah UMR.

“Kita enggak mungkin membiarkan ini terus menerus. Maka dari itu, meskipun berat, ikhtiar kita untuk membuat UMKM naik kelas, di mana sektor menengah harus menjadi prioritas harus dilakukan. Kita sudah mulai dengan transformasi UMKM ke sektor formal,” tuturnya.

“Berbagai ekosistem untuk mendorong UMKM naik kelas juga tertuang lengkap di UU Cipta Kerja. Seperti memudahkan untuk mendapat izin usaha, NIB, sertifikat halal, izin edar dan lainnya yang akan memberikan dampak ekonomi UMKM,” lanjut Menteri Teten.

KemenKopUKM, sambung Menteri Teten, tengah fokus untuk mendorong UMKM sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perternakan. Menurutnya, selama ini pendekatan pemerintah untuk sektor produktif itu masih berupa input seperti diberikan bibit, pupuk, alsintan, dan sebagainya.

Hal ini dikatakan tidak menjamin terjaganya produktivitas jika model bisnisnya tidak disiapkan. Maka dari itu, pihaknya pun telah menyiapkan model bisnis koorporasi pangan berbasis koperasi.

“Ini sudah kami jalankan di beberapa tempat, seperti di Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-itifaq, Bandung. Jadi koperasi menjadi off taker produk petani, baru nanti koperasi yang masuk ke market. Ini solusi di sektor pertanian yang didominasi usaha atau petani kecil perorangan berlahan sempit, itu susah kita bangun korporat farming di sektor agrikultur yang efisien, produktif dan suplainya stabil,” ujarnya.

“Kami temukan modelnya. Petani kecil per orangan ini perlu dikonsolidasi dalam skala ekonomi, lalu dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi dan terhubung ke off taker. Biasanya off taker ini bayar mundur itu 2 bulan, 3 bulan, petani enggak sanggup, jadilah muncul tengkulak dan sebagainya. Jadi dengan model ini petani enggak lagi mendapat piutang, karena dibeli langsung oleh koperasi,” sambung Menteri Teten.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kewirausahaan untuk mengembangan UMKM masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Perpres Kewirausahaan.

Ditargetkan, wirausaha nasional dapat mencapai 4% dari jumlah masyarakat Indonesia, di mana saat ini baru 3,47% jumlah wirausaha di Indonesia.

Menteri Teten juga bersyukur saat ini belanja pemerintah 40% untuk UMKM khususnya menyerap produk unggulan lokal oleh K/L dan daerah sehingga fiskal Indonesia tepat guna dan tepat sasaran.

Di tempat yang sama, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sepakat bahwa model bisnis yang baik dapat membuat kebijakan menjadi lebih baik, dan juga penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

“Banyak hal menurut saya dalam pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita tidak berangkat dari sebuah bisnis model. Misalnya tadi saya diskusi dengan Pak Teten mengenai korporasi tani yang tidak menginginkan subsidi pupuk dan benih. Lalu bentuk bisnis modelnya seperti apa? Nah kalau ini ketemu, policy atau kebijakannya juga pasti ketemu. Kalau kebijakannya ketemu, model finansial akan ketemu. Maka belanja K/L, DAK, dana daerah, dan lainnya akan lebih efisien,” pungkas Suharso.(Jef)