Arsip Tag: Kemitraan koperasi dan UMKM

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Berkolaborasi dengan HIPPINDO Gelar INABUYER B2B2G EXPO Perkuat Rantai Pasok dan Kemitraan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung oleh LKPP dan BUMN segera menggelar ajang pameran akbar bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta untuk mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara sosialisasi INABUYER B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (15/3).

INABUYER B2B2G Expo 2023 digelar pada 5-6 Juli 2023 dan akan menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Hanung mengajak para pelaku UKM potensial yang ingin mengembangkan kemitraan usahanya melalui kegiatan Inabuyer ini. Khususnya, sektor makanan minuman, pakaian, tas sepatu, dan aksesoris, furnitur, perlengkapan rumah, tekstil dan produk tekstil, elektronik, jasa, olahraga, mesin, hingga otomotif.

“Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada suplai bahan pendukung, serta memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” kata Hanung.

Hanung menambahkan, alokasi belanja pemerintah bagi UMKM ditargetkan sebesar Rp500 triliun pada tahun ini. “Hal ini diharapkan dapat dioptimalkan para pelaku UMKM,” ucap Hanung.

Ia menyebutkan bahwa kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN terus dilakukan. Saat ini, bahkan telah bekerja sama dengan 17 BUMN, 2 Usaha Besar dan tahun ini akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan, pameran ini merupakan dukungan nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sekaligus mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.

Lebih dari itu, juga untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, menjadikan UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, meningkatkan peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.

Bagi Budihardjo, HIPPINDO akan terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri.

Caranya, kata Budihardjo, dengan mengumpulkan para buyer dari anggota sekaligus tim pengadaan barang dan jasa dari LKPP dan BUMN bersama-sama berkumpul di Smesco pada Juli 2023 dan menjadikan Smesco Indonesia sebagai pusat B2B produk lokal dan UKM.

Budihardjo berharap, dengan berkumpulnya ekosistem ritel modern, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.

“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ucap Budihardjo.

Diharapkan target pengunjung dapat mencapai 5.000 visitor perhari dengan mengikutsertakan sekitar 50 asosiasi UMKM, hingga 200-an buyer dan exhibitor.

Meski begitu, Budihardjo menyatakan bahwa anggota HIPPINDO tetap bisa melakukan impor barang yang tidak diproduksi supplier lokal. “Sehingga, hal ini dapat membuat Indonesia devisanya tetap terjaga dan sektor ritel tetap dapat melakukan ekspansi dengan mendapatkan dukungan barang yang selalu ada baik dari lokal maupun impor,” ujar Budihardjo.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa mengungkapkan bahwa regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak. “Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” kata Sarah.

Bahkan, kata Sarah, saat ini sudah bukan lagi gerakan parsial kementerian dan lembaga saja. Melalui Inpres 2/2020 sudah diwajibkan kepada pemerintah dan pemda untuk berbelanja produk dalam negeri. “Pasarnya sudah disediakan dengan potensi yang cukup besar,” ucap Sarah.

Menurut Sarah, para pelaku UKM mudah masuk ke pasar dan sistem elektronik tersebut melalui e-Katalog LKPP.

Lebih dari itu, Sarah mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Termasuk turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat. “Sehingga, secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional,” kata Sarah.

Menurut Sarah, urgensi penyusunan RUU tersebut adalah transformasi digital, satu pasar nasional, transparansi dan efektivitas, industrialisasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, hingga kontinyuitas.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Melalui Kemitraan dengan Aggregator dan Usaha Besar Pemerintah Dorong Ekspor UKM

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan saat ini pemerintah mengajak industri yang berbasis nilai tambah untuk digerakkan menjadi pendorong kinerja ekspor melalui sejumlah insentif.

“Seperti, industri kreatif yang di dalamnya termasuk furniture, homedecor, dan homeware yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara lain, karena di dunia tidak ada negara yang memiliki limpahan bahan baku sebagaimana di Indonesia,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman saat membuka acara SME-X 2022 : The Excellence Craftmanship Of Indonesia, di Yogyakarta, Kamis (8/12).

Lebih lanjut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur dari kayu nasional pada September 2022 mencapai 395,5 juta dolar AS atau sekitar Rp5,62 triliun.

Guna meningkatkan capaian ekspor dari sektor furnitur ini, Hanung menegaskan, diperlukan juga kemitraan antara usaha besar dan pelaku UMKM.

“Sesuai arahan Presiden untuk membentuk kemitraan UMKM dengan usaha besar dalam rantai produksi global meningkatkan peluang UMKM naik kelas. Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama dan diharapkan agar menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada supply bahan pendukung, dan memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” ucap Hanung.

Hanung menekankan pelaku UMKM perlu diberi kesempatan untuk membuat produk baru yang sesuai dengan spesifikasi produk pasar Internasional dan Usaha Besar.

Maka dari itu, perlu juga dilakukan pembinaan UMKM dan bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L teknis dan perguruan tinggi serta pendampingan sertifikasi, pembiayaan, dan desain produk.

“Hubungan kemitraan ke depan dapat membentuk dan memperkuat ekosistem hexahelix rantai pasok yaitu pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, komunitas, media, dan perbankan,” tuturnya.

Dia berharap, rangkaian kegiatan ini dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antar pelaku UKM dan antara UKM dengan aggregator agar pelaku UKM mampu menciptakan produk–produk yang dapat bersaing dan diterima pasar global.

Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Srie Nurkyatsiwi mewakili Gubernur DIY mengatakan: “Upgrading UKM dapat ditempuh melalui peningkatan kemitraan usaha antar usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; peningkatan penciptaan peluang usaha dan start up; serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0”.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan SME-X 2022: The Excellence Craftmanship of Indonesia, yang dilaksanakan di Jogjakarta. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum perluasan pasar ekspor produk UKM, melalui keterlibatan perusahaan besar, aggregator, eksportir, distributor, agen, maupun melalui fasilitasi pameran dalam dan luar negeri,” ucap Siwi.(Jef)

ekbis

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah K/L Hubungkan Koperasi dan UMKM dengan Rantai Pasok Global

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM untuk bersinergi menghubungkan koperasi, UMKM, dan IKM ke dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diwujudkan dalam Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang terselenggara di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis, (24/11) yang melibatkan 17 BUMN dan Anak Perusahaan, 2 Usaha Besar, dan 850 UKM/IKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen, oleh karenanya kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar.

Menteri Teten menjelaskan ada dua hal yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM, pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM; kedua, melalui pola kemitraan dengan cara memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar).

Menteri Teten mencontohkan, koperasi dan UMKM seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok diarahkan untuk menjadi bagian industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, kata Menteri Teten, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, bukan lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

“Dengan cara ini UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” kata MenKopUKM.

BUMN dan usaha besarpun, kata Menteri Teten, akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja.

“Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” kata Menteri Teten.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga turut mendorong dan mensukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri

“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri teemasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022, mencapai Rp241,3 triliun. Harapannya melalui event ini meningkat lagi capaiannya,” kata Loto.

Ia juga menambahkan, dari enam BUMN yang tahun lalu turut berpartisipasi, sekarang naik menjadi 17 BUMN.

“Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” kata Loto.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan dengan harapan komunikasi yang terjalin bisa ditingkatkan lagi.

“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” kata Reni.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti dengan menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.

“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” kata Aries.

Dalam kesempatan tersebut turut ditandatangani Kontrak Kerja sama BUMN dengan UKM/IKM, antara PT. INKA dengan CV. Sri Adiwangsa dan PT. Manunggal Jaya Teknindo, dan PT. Pindad dengan PT. Hartwell Paint Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kemitraan antara UMKM Dengan Usaha Besar Jadi Kunci untuk Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait pemberdayaan wirausaha UMKM dan koperasi yang merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas hasil inisiasi KADIN Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (3/10) mengatakan upaya untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas memang membutuhkan kemitraan dengan usaha besar. Namun, dia meminta kemitraan yang dimaksudkan bukan hanya bantuan saja, tapi juga membuat produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok usaha besar.

MenKopUKM pun menawarkan kemitraan ini bukan program seperti bapak asuh atau CSR.

“Kami ingin bermitra ini dalam konsep rantai pasok. UMKM menjadi bagian sistem produksi usaha besar. Di Indonesia baru 4,1 persen UMKM kita masuk ke global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu,” ucap MenKopUKM Teten Masduki.

Lebih lanjut, untuk mendorong UMKM naik kelas, Menteri Teten menambahkan para pelaku UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu.

Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dikatakan dapat mengembangkan rencana bisnis bagi para pelaku UMKM.

“Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok industri besar atau usaha besar, jadi ada transfer pengetahuan dan teknologi. Jadi produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, saat ini Pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen di 2024.

Untuk akses pasar, pemerintah memberlakukan kebijakan alokasi 40 persen dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga BUMN untuk membeli produk UMKM. Perizinan juga dipermudah melalui OSS.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat UMKM. Menurutnya, gerakan ini akan menjadi permulaan bagi perusahaan untuk menjalin kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

“Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” ucap Arsjad.

Harapannya upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. “Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arsjad. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Kemitraan dengan Agregator Kunci Sukses Ciptakan Ekosistem UKM Go Ekspor

Tinggalkan komentar

Cirebon:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan bahwa kemitraan dengan agregator yang kuat menjadi kunci sukses untuk menciptakan ekosistem UKM go ekspor yang berdaya saing tinggi.

“Masih ada beberapa UKM yang sudah ekspor, ataupun UKM yang belum bisa ekspor, berjalan dengan sendiri-sendiri. Sehingga KemenKopUKM berupaya mengkonsolidasikan kemitraan antara agregator dengan para pelaku UKM terwadahi dalam satu ekosistem kluster,” ucap Asisten Deputi Pengembangan SDM Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Dwi Andriani Sulistyowati saat membuka acara Pengembangan SDM UKM Go Ekspor Berbasis Kemitraan dengan Agregator di Cirebon, Jum’at (23/9).

Selama ini Cirebon dikenal sebagai sentra kerajinan home decor atau furnitur berbahan baku rotan, oleh karena itu melalui kegiatan ini akan dibangun ekosistem kluster furnitur dan home decor khas Cirebon.

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan membangun UKM tidak hanya untuk membuat UKM tersebut memiliki daya tahan namun harus dikonsolidasikan dari hulu ke hilir.

“Termasuk di hulunya kita kenalkan dengan agregator melalui kegiatan ini, dan kemudian selanjutnya pelaku UKM akan didampingi oleh agregator tersebut terutama dalam mengakses peluang pasar ekspor atau membuat produk baru, mengikuti trend pasar,” ucap Dwi.

Dalam kegiatan pengembangan SDM UKM Berbasis Kemitraan antara agregator dengan UKM go ekspor ini diikuti oleh 30 pelaku UKM Furniture dan Home Decor serta menghadirkan agregator sebagai narasumber dari PT Homeware Internasional Indonesia, juga Buyer Representatif dari PT Tikamoon Sourcing Indonesia, dan dari Harley Craft Fashion. Tidak hanya sebagai narasumber, agregator yang juga volunteer ini akan menjadi pendamping pelaku UKM ke depannya.

Melalui kegiatan ini diberikan materi penunjang serta berbagi ilmu dan pengalaman dari para agregator. Juga sebagai wadah bagi para pelaku UKM untuk saling berinteraksi dan mengenalkan usaha dan produknya masing-masing.

Dwi menambahkan tidak hanya itu, pelaku UKM pun diajak langsung mengunjungi workshop dari para mitra agar bisa melihat langsung bagaimana proses produksi serta manajemennya. “Sehingga bisa menginspirasi pelaku UKM untuk menciptakan inovasi dan ide kreasi baru, dengan kualitas ekspor,” ucap Dwi.

Perlu diketahui, kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di beberapa titik wilayah seperti Kota Denpasar, Gianyar, Bantul, Salatiga, Tangerang, dan kini diselenggarakan di Cirebon dari 22-24 September 2022.

“Diharapkan dengan kegiatan ini pelaku UKM yang sudah berbagi pengalaman dengan agregator dapat menjalin kolaborasi, sinergi menjadi bagian dari rantai pasok agregator dengan menciptakan ekosistem UKM go ekspor. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 17 persen pada 2024,” kata Dwi.

Pada kesempatan yang sama Head Office PT Homeware Internasional Indonesia cabang Cirebon Didi Sumardi menyampaikan dengan adanya kegiatan ini dapat membangun ekosistem perajin kluster furnitur atau home decor di Cirebon.

“Tentu, ke depannya bisa membantu PT Homeware untuk menerima pesanan produk yang terstandardisasi dari buyer. Pelaku UKM diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dari segi waktu, harga, dan kualitas yang telah ditentukan,” kata Didi.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM :ToMiRa Jadi Bukti Kemitraan Strategis Antara Peritel Modern Dengan Koperasi dan UMKM

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi inisiatif dari pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang mampu melahirkan kemitraan strategis antara koperasi di wilayahnya dengan peritel modern, PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Sinergi dan kolaborasi yang dicetuskannya dengan nama Toko Milik Rakyat (ToMiRa) ini dinilai mampu melindungi eksistensi pasar rakyat dan juga UMKM di wilayah Kulonprogo.

Pola kerjasama yang baik antara ritel modern dengan koperasi yang membawahi banyak UMKM di Kulonprogo dengan peritel modern tersebut diyakini akan mampu meningkatkan daya saing. Keberadaan Tomira tercetus melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki siap mendukung program inovasi ToMiRa tersebut untuk bisa direplikasi di daerah lain demi memberikan perlindungan pada pasar tradisional, koperasi dan juga UMKM. Dalam ToMiRa tersebut, produk UMKM yang dikelola oleh koperasi dipajang di setiap gerai yang ada di wilayah administrasinya. Inisiasi pemerintah Kulonprogo tersebut patut untuk dijadikan role model bagi pemerintah daerah lainnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Saya tertarik untuk kembangkan Tomira melalui koperasi, saya tugaskan pak Ahmad Zabadi (Deputi Bidang Perkoperasian) dan Pak Supomo (Dirut LPDB KUMKM) untuk exercise nanti pengembangannya seperti apa, kalau itu nanti bisa baik kita mungkin bisa jadikan policy nasional,” kata Teten dalam kunjungan kerjanya di Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat (28/5).

Teten menegaskan, pola sinergi yang dilakukan Pemkab Kulonprogo tersebut sebagai bukti bahwa peritel modern bisa diharmonisasikan dengan koperasi dan UMKM. Selain bisa meningkatkan daya saing, gagasan tersebut juga memberikan brand image baru bagi produk UMKM. ToMiRa dipercaya bisa mendorong perluasan jaringan pasar pada produk lokal.

“Saya kira Tomira bisa menjadi model bagaimana menyelamatkan warung tradisional, UMKM dan koperasi dengan proyek kemitraaan, ini terobosan yang baik sekali,” lanjut Teten.

Sementara itu terkait dengan pendampingan UMKM yang mensuplai produknya ke ToMiRa, pemerintah menyiapkan skema pendanaan yang murah yaitu melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Syaratnya UMKM yang menginginkan permodalan harus tergabung dalam sebuah koperasi sebagai takeovernya.

“Kita punya dana bergulir melalui LPDB yang khusus untuk koperasi, saya kira wujud nyata sektor riil, dimana UMKM harus diperkuat melalui dukungan pembiayaan,” sambung Teten.

Seperti diketahui inovasi ToMiRa yang dikembangkan Pemkab Kulonprogo, mengacu pada Perda 11/2011 yang berisikan tentang pelarangan setiap pendirian gerai ritel modern atau waralaba dengan jarak kurang dari 1.000 meter dengan pasar tradisional. Di dalam perda juga mewajibkan adanya produk-produk UMKM lokal untuk dipasarkan dan dipajang dalam rak produk minimal 20 persen dari total space yang ada.

Teten menyadari meski sinergi ini sangat baik untuk ditingkatkan namun ada catatan yang harus diperhatikan oleh koperasi maupun UMKM yaitu jaminan keberlangsungan pasokan. Kemudian juga peningkatan kualitas produk baik dari sisi packaging, hingga proses pengolahan sampai pada kapasitas produksi siap edar. Menurutnya banyak UMKM yang lemah di beberapa sisi sehingga berpotensi terjadi kekosongan pasokan di saat permintaan tinggi.

“Saya dengar dari pak Bupati bahwa pihaknya komitmen untuk memperbaiki branding, packaging hingga kapasitas produksinya. Saya kira ini memang harus dilakukan,” pungkas Teten.

Sementara itu Bupati Kulonprogo, Sutedjo menjelaskan bahwa gagasan peluncuran progam ToMiRa telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat hingga beberapa lembaga. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan bintang jasa utama dari Presiden RI. Kemudian penghargaan Natamukti lalu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta kesempatan menyampaikan gagasan di forum PBB.

Sutedjo berkomitmen akan terus mengembangkan model kemitraan tersebut demi menggerakkan ekonomi akar rumput. Terlebih saat ini di wilayahnya sudah beroperasi Bandara New Yogyakarta International Airport yang bisa menjadi showcase bagi produk UMKM atau koperasi agar lebih dikenal di pasar domestik atau global. Pihaknya akan memanfaatkan potensi baik ini dengan memajang aneka produk UMKM lokal di bandara tersebut melalui gerai ToMiRa.

“Itu memantapkan kami untuk terus melakukan pembinaan pada UMKM.  Kami masih tertantang bagaimana menjadikan usaha mikro yang jumlahnya luar biasa banyaknya di wilayah kami itu jadi kekuatan besar agar ekonomi di Kulonprogo bisa bangkit,” papar Sutedjo saat menerima kunjungan kerja rombongan KemenkopUKM di ruang kerjanya.

Sutedjo bersyukur inovasinya tersebut secara perlahan-lahan kini sudah mulai dilirik oleh pemerintah daerah lainnya. Hal itu dibuktikan dengan sudah banyaknya perwakilan daerah yang menyambangi kantornya untuk melakukan study terkait ToMiRa. Dia berharap buah kerja keras dari seluruh timnya tersebut dapat menginspirasi daerah lainnya yang menginginkan ekonominya bangkit melalui pemberdayaan UMKM, koperasi dan perlindungan pasar tradisional.

“Saya harap kepada Pak Menteri Teten kalau ada program – program tertentu yang bisa dialokasikan di Kulonprogo demi kemajuan ekonomi. Sebab Kulonprogo ini menjadi kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan 4 Kabupaten/ Kota yang ada di Yogyakarta,” pungkasnya.(Jef)