Arsip Tag: Koperasi modern

koperasi dan ukm

Program Magang KemenKopUKM Untuk Realisasikan Target 500 Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Untuk merealisasikan target mewujudkan 500 koperasi modern dan pencapaian kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,5 persen hingga 2024, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan langkah strategis dengan menggulirkan program magang bagi koperasi yang akan dimodernisasi.

KemenKopUKM salah satunya menerapkan program magang di sejumlah provinsi. Tercatat, sebanyak 270 peserta yang merupakan pengurus dan pengelola koperasi, akan menjalankan program magang di tiga koperasi modern selama tujuh hari. Rinciannya, 120 orang dari koperasi nelayan, 90 orang dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) 60 orang.

Sebanyak tiga koperasi yang menjadi tempat pembelajaran (magang) adalah KUD Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah, untuk Koperasi Nelayan, Kopsyah Benteng Mikro Indonesia, Tangerang, Banten untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/BMT), dan Kopontren Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat, untuk Kopontren.

Khusus Program Magang di Al-Ittifaq telah diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari 15 Kopontren dari lima provinsi yakni Sumatera Barat (Kabupaten Agam), Jabar (Kabupaten Bandung dan Ciamis), Jateng (Banyumas, Brebes, dan Cilacap), Jatim (Tulungagung, Probolinggo, Ponorogo, dan Jember), dan Sulawesi Utara.

“Program Magang seperti ini mendatangkan banyak manfaat bagi pengembangan koperasi ke depan,” ucap Maldison MPd, salah seorang peserta magang yang berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ditemui di Ponpes Al-Ittifaq, Ciburial, Rancabali, Kabupaten Bandung, Senin (25/9).

Bagi Maldison yang merupakan pengurus Koperasi Konsumen Syariah Ponpes Diniyyah Pasia, ilmu dari program magang yang diperolehnya akan sangat bermanfaat karena mencakup pengetahuan tentang manajemen sebuah koperasi yang baik dan benar. Termasuk bagaimana meningkatkan omzet koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Saya berharap, ke depan, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut bagi pengembangan koperasi di Indonesia,” kata Maldison.

Maldison beruntung karena kondisi wilayahnya sama dengan Ponpes Al-Itifaq, yaitu berada di daerah dingin. “Kita juga bisa mengembangkan sektor pertanian dan lainnya. Kebetulan, masyarakat sekitar Ponpes kami juga sudah memiliki usaha pertanian dan peternakan,” kata Maldison.

Apalagi, Koperasi Konsumen Syariah Ponpes Diniyyah Pasia sudah memiliki beberapa unit usaha seperti minimarket dan penyuplai kebutuhan dapur bagi seluruh santri dan santriwati serta majelis guru di Ponpes.

Ilmu lainnya yang didapat Maldison di Al-Itifaq adalah kemampuan merangkul masyarakat, kemudian mengelolanya. Sehingga, dapat menciptakan kepercayaan masyarakat untuk menjual produk pertaniannya kepada koperasi. “Intinya adalah ilmu mengajak masyarakat berkoperasi,” kata Maldison.

Peserta magang lainnya adalah salah satu pengurus Kopontren Al Hikmah 2 Benda asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, bernama Akmari. Dia mengatakan bahwa dirinya beruntung mendapat kesempatan mengikuti program magang selama tujuh hari di Al-Ittifaq. “Kami akan menerapkan dan mengaplikasikan ilmu ini dengan memanfaatkan masyarakat sekitar,” kata Akmari.

Akmari akan mengembangkan usaha sektor riil, khususnya pertanian. “Kami banyak belajar bagaimana mengelola kelembagaan koperasi modern dengan mengaplikasikan digitalisasi,” kata Akmari.

Ilmu dan pengetahuan lainnya yang didapat Akmari di Al-Ittifaq adalah koperasinya harus bermitra dengan pengusaha dan koperasi lainnya untuk mengembangkan usaha dan UMKM agar bisa naik kelas. “Saya mengucapkan terima kasih untuk KemenkopUKM yang sudah menggulirkan program magang seperti ini,” kata Akmari.

Peserta lainnya, pengurus Koperasi Konsumen Kopontren Rohmatul Ummah (Tulungagung, Jatim) Purwanto mengaku dirinya baru tahu ilmu pertanian secara menyeluruh saat magang di Al-Ittifaq, yakni bagaimana setiap hari harus panen, harus tanam, dan sebagainya. “Kami juga diajarkan manajemen SDM dan keuangan yang memang sangat dibutuhkan,” kata Purwanto.

Selain itu, Purwanto juga menyebut penerapan digitalisasi di Kopontren Al-Ittifaq menjadi bekal tersendiri bagi koperasinya. “Ke depan, kami bisa copy paste dari keseluruhan yang ada di Al-Ittifaq,” ucap Purwanto.

Oleh karena itu, Purwanto berharap tetap ada pendampingan dari KemenKopUKM dan Al-Ittifaq saat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama magang.

Begitu juga dengan peserta magang lainnya, Riyanti Sifa Arrasyi dari Kopontren Baitunnajah asal Kabupaten Bandung, yang mengakui digitalisasi dalam mengelola Kopontren Al-Ittifaq sangat penting untuk dapat diterapkan di koperasinya. “Dari mulai manajemen SDM, keuangan, hingga distribusi, sudah dilakukan secara digital,” kata Riyanti.

“Selain manajemen koperasi secara digital, kami juga diajarkan bagaimana cara menanam yang baik,” kata Riyanti.

*Rencana Tindak Lanjut*

Hal yang menarik, di akhir program magang tersebut, dapat dilahirkan beberapa komitmen yang tertuang dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL). “Tindak lanjut yang tepat dapat membantu Kopontren untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing usaha,” kata Mentor Program Magang sekaligus Sekretaris Kopontren Al-Ittifaq, Silvie Fauziah.

Pertama, diharapkan KemenKopUKM menjembatani program Green House dari CSR Bank Indonesia. Kedua, berharap Inkubator Alif Learning Center (salah satu unit usaha Kopontren Al-Ittifaq) menjembatani program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Ketiga, Kopontren Al-Ittifaq membuka kebutuhan pasar modern yang nantinya akan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan dari masing-masing Kopontren,” kata Silvie.

Keempat, masing-masing Kopontren akan berkomitmen untuk saling membantu dalam memasarkan produk di masing-masing Kopontren.

“Terakhir, masing-masing Kopontren berkomitmen mengirimkan SDM untuk pelatihan dan magang di Alif Learning Centre sebagai tindak lanjut kegiatan magang pengurus dan pengelola Koperasi Pesantren,” ucap Silvie.

Menurut Silvie, langkah tindak lanjut yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan Kopontren dari KemenkopUKM dapat memberikan manfaat yang optimal.

“Sehingga, Kopontren dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usahanya, serta meningkatkan daya saing usahanya di pasar. Juga, membantu meningkatkan terciptanya percepatan pemerataan dan pembangunan koperasi modern,” ujar Silvie.(jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Wujudkan Koperasi Modern Melalui Fasilitasi Transfer Pengetahuan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian pada September 2023 ini meluncurkan kegiatan magang bagi koperasi yang akan dimodernisasi dengan manajemen, bisnis, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan untuk merealisasikan 500 koperasi modern dan pencapaian kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,5 persen sampai 2024.

Salah satu intervensi yang dilakukan dengan menyelenggarakan program magang yang dilakukan di tiga koperasi modern yaitu KUD Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah untuk Koperasi Nelayan, Kopsyah Benteng Mikro Indonesia, Tangerang, Banten, untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/BMT), dan Kopontren Al-Itifaq, Bandung, Jawa Barat untuk Kopontren.

Total pengurus, pengelola koperasi yang akan mengikuti program magang sebanyak 270 orang dengan sebaran Koperasi Nelayan 120 orang, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 90 orang, dan Kopontren 60 orang.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian mengatakan, kegiatan magang ini sebagai salah satu model pembelajaran dalam transfer pengetahuan, yakni dengan metode Amati, Tiru dan Modifikasi/Reflikasi (ATMR).

“Target dari kegiatan magang ini adalah koperasi peserta magang diminta mengadopsi sistem pengelolaan, model bisnis yang ada di koperasi tempat magang, untuk diterapkan pada koperasi yang mereka kelola, tentu dengan metode ATMR ini, tetap harus menyesuaikan dengan kearifan lokal dan kemampuan koperasi. Durasi pelaksanaan magang selama 7 hari, dengan pembagian 2 hari untuk pembekalan secara klasikal dan 5 hari terlibat langsung di koperasi,” ucap Nasrun dalam keterangannya, Selasa (12/9).

Nasrun mengatakan Koperasi Nelayan di KUD Mino Saroyo yang berdiri sejak 1942 dan beranggotak 8.322 orang telah berhasil dalam mengembangkan usahanya melalui unit-unit bisnis dan menyejahterakan nelayan. KUD Mino Saroyo juga merupakan koperasi yang berhasil dalam Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan yang ditujukan agar penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus nelayan dapat tepat sasaran.

“Pengelolaan SPBUN oleh KUD Mino Saroyo menjadi daya tarik tersendiri bagi koperasi lain yang mempunyai kegiatan yang sama. Hal ini yang menjadi latar belakang KUD Mino Saroyo menjadi tempat magang bagi koperasi nelayan. Kegiatan magang di KUD Mino Saroyo pada 2023 merupakan kegiatan yang kedua kalinya,” ujar Nasrun.

Sementara itu, Kopsyah BMI dipilih karena apa yang telah dilakukan bagi anggota dan masyarakat memberikan dampak positif yang secara langsung dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat. Dengan jumlah anggota sebanyak 270.341 orang dan aset Rp1.110 triliun, Kopsyah BMI menjadi pelopor Program Hibah Rumah Siap Huni yang diberikan ke anggota dan non anggota yang kurang mampu, tercatat sudah 426 unit rumah.

“Hal ini menjadi bukti bahwa berhimpunnya masyarakat dalam wadah koperasi selain dapat meningkatkan aspek ekonomi juga aspek sosial,” tegas Nasrun.

KemenKopUKM sendiri saat ini tengah mendorong KSP untuk membentuk holding company model close loop economy dengan cara melakukan spin off atau pemekaran. Pendekatan holding company untuk meningkatkan nilai Promosi Ekonomi Anggota koperasi yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Kebutuhan modal disediakan oleh KSP sedangkan produksi ditangani oleh koperasi produsen, pemasaran oleh koperasi pemasaran, dan jasa oleh koperasi jasa.

“Dengan cara seperti itu anggota dapat menerima layanan dan manfaat yang optimum dari koperasi. Holding Company melalui Spin Off ini telah dilakukan oleh Kopsyah BMI dengan terbentuknya Kopmen BMI dan Kopjas BMI,” ujarnya.

Untuk Kopontren Al-Itifaq, Nasrun mengatakan bahwa Kopontren ini merupakan salah satu role model pengaplikasian koperasi yang dapat memajukan desa dan ekonomi umat. Kopontren Al-Itifaq yang berdiri sejak 1977 merupakan contoh koperasi sektor riil yaitu sektor agrobisnis dengan komoditas utama sayur-sayuran. Koperasi tidak hanya menjadi agregator pertanian berlahan sempit tetapi juga menjadi off-taker.

Melalui konsep Kopontren Al-Itifaq, mengonsolidasikan para petani sekitar, dan hasil panennya dibeli oleh Kopontren Al Ittifaq. Kopponten tersebut juga mengonsolidasikan kurang lebih 23 Koppontren di Jawa Barat, baik pemasaran produk dan pembiayaan. Pada intinya Kopontren Al Ittifaq sudah memiliki skema rantai pasok (supplay chain) dan pembiayaan berbasis koperasi.

“Kopontren Al-Ittifaq telah berhasil memasarkan dan mendistribusikan sayur-mayur serta buah-buahan produksi petani anggotanya ke berbagai pasar modern, seperti PT Lion Super Indo, Yogya Departmen Store, serta AEON di Bandung dan Jakarta,” kata Nasrun.

“Belajar dari pengalaman keberhasilan koperasi (best practice) dengan kegiatan magang di koperasi diharapkan tercipta koperasi-koperasi baru seperti KUD Mino Saroyo, Kopsyah BMI, dan Kopontren Al-Itifaq. Karena dalam menjalankan bisnis koperasi yang berdaya saing dan bermanfaat bagi anggota diperlukan strategi yang matang dan belajar juga belajar dari pengalaman,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terjunkan Tenaga Pendamping Upayakan Koperasi Jadi Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerjunkan tenaga pendamping sebagai upaya agar 159 koperasi bisa menjadi koperasi modern sampai akhir 2023 sebagaimana target dan arahan MenKopUKM untuk bisa mencapai 500 koperasi modern khususnya di sektor pangan selama periode 2020-2024.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi mengatakan, untuk mewujudkan target koperasi modern tersebut, sebanyak 134 tenaga pendamping koperasi modern telah diterjunkan ke lapangan.

“Para pendamping ini telah terpilih dari seleksi yang ketat. Dari 3.600 peminat, terpilih 134 yang diseleksi secara objektif. Kami juga melibatkan tenaga ahli eksternal dengan kompetensi tinggi. Harapan saya sangat tinggi kepada para pendamping ini,” kata Zabadi dalam Pembekalan Tenaga Pendamping Koperasi Modern 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/6).

Lebih lanjut, Zabadi mengatakan bahwa para tenaga pendamping koperasi modern ini diberikan honor Rp8 juta. Menurutnya ini hal yang jarang terjadi karena rata-rata pendamping koperasi hanya diberikan honor Rp2,6 juta sampai Rp4 juta.

“Khusus pendamping koperasi modern kita ambil tarif tertinggi untuk pendamping. Kami mengupayakan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya dengan batas kemampuan yang kami miliki. Karena pendamping ini kami jalankan untuk mewujudkan pemenuhan target koperasi modern pada periode 2020-2024. Ini strategi utama kita wujudkan pencapaian target kinerja Kedeputian Perkoperasian,” ujar Zabadi.

Zabadi berharap para tenaga pendamping ini berkomitmen untuk mendedikasikan diri dalam melahirkan koperasi modern. Sebab, jika 159 koperasi modern tidak tercapai pada tahun ini, beban target 500 koperasi modern terbentuk sampai dengan 2024 akan semakin berat.

Dia menambahkan, terdapat dua hal yang akan menjadi patokan terwujudnya koperasi modern. Pertama, proses bisnis di koperasi diarahkan menggunakan aplikasi atau berbasis digital dan harus terhubung dengan lembaga keuangan formal.

“Ini bukan berarti hanya punya rekening tapi koperasi dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Kalau bisa dapat artinya ada kepercayaan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Nasrun Siagian menjelaskan sebanyak 134 tenaga pendamping berasal dari 28 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, terdapat beberapa kebutuhan koperasi yang akan diberikan pelatihan kepada para pendamping diantaranya tata kelola, pengembangan usaha, pasar ekspor, akuntansi, dan lainnya.

“Kami berharap para tenaga pendamping ini dapat mengemban tugas dan kritis menyerap ilmu mengenai koperasi modern sehingga memudahkan dalam mendampingi koperasi nantinya,” ujar Nasrun.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah mengapresiasi langkah KemenKopUKM yang mendukung pengembangan koperasi modern.

“Saya harap ini dapat diikuti dengan baik oleh pendamping untuk mempercepat realisasi koperasi modern yang berkualitas melalui pendampingan produktif,” ucap Andromeda.(Jef)

koperasi dan ukm

Koperasi Terbaik di Banggai Dukung Hadirnya Koperasi Modern Melalui LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Sulteng:(Globslnews.id)- Misi berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, serta harapan menyejahterakan masyarakat dengan prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan menjadi harapan koperasi-koperasi di Indonesia. Demikian halnya yang menjadi cita-cita Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah BMT Al Muhajirin di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjalanan panjang selama 24 tahun berdiri tidak lantas membuat KSU Syariah BMT Al Muhajirin berhenti berkembang. Menjalani tugas dan fungsinya di tengah masyarakat, koperasi primer tingkat kabupaten ini membuktikan keberhasilan dan sepak terjangnya melalui piagam penghargaan “Koperasi Berprestasi se-Indonesia Timur” dari Kementerian Koperasi dan UKM saat peringatan Hari Koperasi ke-72 tahun 2019.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui kerja keras dan usaha yang panjang, diantaranya berupa pelatihan-pelatihan kepada anggota setiap tahun, peningkatan kapasitas pengelola melalui program sertifikasi, serta upaya-upaya meningkatkan kompetensi pengurus melalui bentuk kerja sama dengan perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia.

General Manager KSU Syariah BMT Al Muhajirin Hairi mengakui, koperasi bersinergi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat dan PINBUK Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, membuat koperasi mengetahui keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai bagian dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menyalurkan dana bergulir kepada koperasi berupa pinjaman/pembiayaan dengan tarif layanan rendah.

“Dengan adanya informasi tersebut, juga kian meningkatnya kebutuhan anggota akan modal kerja mendorong koperasi mengajukan Kembali pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Setelah memenuhi persyaratan, pada tahun 2022 koperasi mendapat guliran dana dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5 miliar, melalui pencairan dua tahap. Tahap pertama diperoleh pada September 2022 sebesar Rp2,5 miliar, dan tahap kedua sebesar Rp2,5 miliar akan dicairkan pada tahun 2023. Pinjaman ini merupakan fasilitas pembiayaan ketiga yang diterima koperasi dari LPDB-KUMKM,” jelas Hairi.

Hairi menambahkan, koperasi sebelumnya telah mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM di tahun 2011 dan tahun 2015, namun kedua pinjaman tersebut telah lunas. Mempertimbangkan pembiayaan yang lebih murah dan lebih menantang saat mendapat bantuan, demikian yang menjadi alasan koperasi mengajukan pinjaman kembali ke LPDB-KUMKM. Bantuan pembiayaan tersebut menjadi penyempurnaan terhadap aspek legalitas koperasi pada sistem Online Single Submission (OSS). Faktor-faktor tersebut yang membuat koperasi memilih LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan dibanding lembaga pembiayaan lainnya.

Ciptakan Koperasi Modern

Berbicara mengenai strategi ditahun 2023, lanjut Hairi, koperasi yang memiliki satu kantor pusat dan empat kantor cabang ini terus berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui peningkatan kapasitas kemampuan para karyawan KSU Syariah BMT Al Muhajirin berupa pelatihan dan monitoring hasil pencapaian target yang telah ditetapkan.

Selain itu, koperasi juga memiliki rencana pengembangan unit usaha pada tahun ini salah satunya adalah unit usaha penggilingan padi. Unit usaha ini telah berjalan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, namun untuk memperbesar kapasitas produksi, koperasi membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk digunakan dalam rehabilitasi gudang, rumah, dan mesin produksi.

“Rencana tersebut tentu membutuhkan waktu, modal, dan dukungan seluruh pihak, terutama LPDB-KUMKM. Mengingat diawal beroperasi ditahun 1998, koperasi hanya memiliki modal awal sebesar Rp2,4 juta dengan total empat orang karyawan. Namun seiring berjalannya waktu, koperasi mampu berkembang dan mencatatkan hasil yang baik. Hingga akhir 2022, koperasi memiliki karyawan sebanyak 53 orang, dan total asset sebesar Rp44,78 miliar,” kata Hairi.

Hairi menjelaskan, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan kepada lebih dari 7.000 anggota menjadi upaya koperasi guna menghindari kerugian akibat kondisi gagal bayar dari anggota. SOP tersebut memuat petunjuk teknis pinjaman seperti permohonan dan penagihan, termasuk mengenai jaminan pembiayaan, melaksanakan jadwal ulang terhadap sisa pinjaman yang menunggak, membantu menjualkan barang jaminan anggota, serta melelang jaminan anggota.

Di samping itu, koperasi juga menyisihkan cadangan modal setiap tahunnya dan cadangan resiko setiap bulannya. Penggunaan aplikasi atau sistem USSI juga dipakai KSU Syariah BMT Al Muhajirin dalam menjalankan kegiatan operasional. Sistem ini pula yang mencatatkan simpanan masuk dan simpanan keluar, serta pembiayaan yang diberikan kepada anggota secara harian.

“Penerapan SOP dan sistem aplikasi terintegrasi, memampukan KSU Syariah BMT Al Muhajirin berjalan mengikuti perkembangan jaman. Khususnya dengan masuknya LPDB-KUMKM sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan masa depan koperasi yang lebih maju, modern, dan digital di Indonesia. Dengan demikian, koperasi selaku sokoguru perekonomian dapat menjadi tonggak ekonomi masyarakat khususnya dalam upaya memulihkan ekonomi nasional,” harap Hairi.

Terkait modernisasi koperasi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan adanya agenda penting dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memprioritaskan modernisasi koperasi mencapai 500 koperasi modern pada tahun 2024, LPDB-KUMKM mendukung upaya tersebut melalui perkuatan permodalan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi. Dana bergulir yang disalurkan bukan hanya untuk koperasi simpan pinjam saja, melainkan juga untuk koperasi sektor riil atau koperasi produktif.

Diharapkan, dari 500 koperasi modern tersebut 40 persen di antaranya merupakan koperasi produktif, sambung Supomo. Oleh sebab itu, rencana bisnis yang direncanakan LPDB-KUMKM harus sejalan dengan program yang dicanangkan KemenkopUKM. Melalui tata kelola organisasi lembaga yang semakin kuat, sisi layanan dan pendampingan yang kian optimal, LPDB-KUMKM mampu mendukung calon mitra dan mitra koperasi di seluruh Indonesia melalui perkuatan permodalan dana bergulir.

“Sebagai wadah perekonomian masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia saat ini terus menghadapi tantangan-tantangan baru khususnya di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin maju. Dengan terwujudnya koperasi modern yang diperkuat dengan permodalan LPDB-KUMKM, mampu menumbuhkan, memajukan, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis dan kekeluargaan,” sahut Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Koperasi Nelayan di Malra Merger Agar Lahirkan Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Malra ;(Globalnews.id)- Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi sektor kelautan yang dapat dikelola koperasi nelayan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi-koperasi nelayan tersebut melakukan merger sehingga dapat melahirkan koperasi modern.

“Koperasi nelayan yang jumlahnya banyak sebaiknya dimerger. Sehingga, lahir koperasi besar modern yang dapat menggerakkan ekonomi lokal,” kata Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian, di sela-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tata Kelola Koperasi Modern di Langgur, Malra, beberapa hari yang lalu.

Nasrun berharap koperasi nelayan di Malra mengkonsolidasikan para nelayan-nelayan tradisional bersama nelayan rumput laut dalam wadah koperasi. Tak hanya itu, harus ada juga koperasi pengelola toko yang menyiapkan sarana usaha dan produksi nelayan seperti alat-alat tangkap, dan sparepart kapal.

“Dan berharap juga sinergi dengan LPDB-KUMKM, untuk pengembangan alat tangkap nelayan berupa pengadaan kapal modern. Dengan seperti ini nelayan di Maluku Tenggara akan lebih sejahtera,” ujar Nasrun.

Menurut Nasrun, koperasi tidak sebatas pengepul (agregator), namun juga dapat memberikan value added (nilai tambah), dengan pengolahan, menghasilkan produk turunan.

Nasrun berharap peserta dapat mengimplementasikan materi yang diberikan sehingga semangat mewujudkan koperasi modern bisa terwujud. “Bukan hanya itu, tetapi yang utama adalah untuk kesejahteraan koperasi dan anggotanya,” ucapnya.

Bupati Malra yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Afan B Ifat mengakui bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk kemajuan koperasi di Malra belum terlaksana dengan baik.

Hal tersebut tidak hanya disebabkan karena keterbatasan anggaran, melainkan juga keterbatasan SDM dan penguasaan teknologi yang relatif rendah. Untuk itu, menurut Bupati, diperlukan upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengelola koperasi.

Pemkab Malra sendiri, lanjut Bupati, lewat Dinas Koperasi dan UKM telah dan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM pelaku usaha, terutama koperasi yang bergerak di sektor riil.

“Dengan Diklat yang dilaksanakan hari ini dapat mencetak pengurus dan pengelola koperasi yang berkualitas dan memiliki kemampuan manajerial dan teknikal yang membawa koperasi ke arah lebih baik,” ucap Bupati melalui Ifat.

Sementara Ketua Panitia penyelenggara Agus Santoso mengatakan, Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan SDM koperasi di Malra, khususnya untuk dapat berdaya saing dan bertahan dalam menjalankan bisnis koperasinya.

“Melalui kegiatan ini dapat melahirkan SDM koperasi yang berkualitas sehingga mendorong terwujudnya pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Agus.

Para peserta mengikuti Diklat selama tiga hari hingga 28 November 2022.
Mereka diberi materi pelatihan tentang kebijakan pengembangan kelembagaan koperasi menuju koperasi modern, kelembagaan jejaring bisnis koperasi, dan menyusun model bisnis koperasi.

Kemudian, perencanaan bisnis (pengembangan usaha), tata kelola koperasi yang baik, penyusunan rencana kerja pendapatan dan anggaran koperasi, akuntansi dan manajemen keuangan, dan digitalisasi koperasi. (Jef)

koperasi dan ukm

Melalui Pelatihan SDM Akan Tercipta Koperasi Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Tanggamus:(Globalnews.id)- Dalam rangka menciptakan terwujudnya koperasi modern yang khususnya bergerak dibidang usaha sektor riil, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian berperan aktif memberikan pembinaan maupun pelatihan terhadap pengelola, pengurus maupun anggota koperasi.

Koperasi modern ini diwacanakan dapat memberi peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam skala nasional ungkap Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional,

Nasrun Siagian, kepada awak media diselah-selah acara sosialisasi perkoperasian bagi pengurus, pengelola maupun anggota Koperasi Tani Hijau Makmur, di Tanggamus, Sabtu (18/9).

Hal ini juga sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul dalam peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan dalam dunia usaha, ujar Nasrun lebih lanjut.

Menurut Nasrun, ciri koperasi modern antara lain adalah terhubung dengan off taker masuk dalam ekosistem digital. Koperasi Tani Hijau Makmur yang akan didorong menjadi koperasi modern diketahui adalah koperasi  yang  bergerak dibidang  produksi pisang dan terhubung serta melakukan kerjasana dengan perusahaan off taker yaitu Great Giant Peneaple (GGP).

“Oleh sebab itu sangatlah penting pemerintah memberikan pelatihan bagi koperasi ini baik dari sisi kelembagaan maupun pengembangan usahanya agar dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh angggotanya” ungkap Nasrun.

Ia menambahkan, off taker yang bekerja sama dengan Koperasi Tani Makmur Mandiri melakukan ekspor produk keberbagai negara seperi Korea, Jepang maupun Amerika, dan ini menjadi role model yg akan direflikasi ke daerah lain.

“Saya sebagai perwakilan pemerintah mendapat tugas untuk memberikan pelatihan dalan rangka penguatan SDM dan kelembagaan Koperasi Tani Hijau Makmur” tandasnya.

Dalam sambutanya, dihadapan peserta maupun tamu undangan yang hadir, Nasrun mengatakan saat ini tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian nasional tidak hanya sekadar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial-ekonomi yang dinamis.

Agregasi UMKM dan Korporatisasi Petani melalui koperasi modern seperti model bisnis yang mengumpulkan produk UKM terstandarisasi dan diberikan satu brand identitas, sehingga produk akan lebih berdaya saing, tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanggmus yang diwakili oleh Kapala Bidang Perkoperasian, Junadi menyambut baik program yang diberikan oleh Kemenkop dan UKM.

“Saya berterimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkop dan UKM yang sudah memberikan pelatihan bagi para pengurus, pengelola maupun anggota Koperasi Tani Hijau Makmur yang merupakaan salah satu koperasi binaan kami” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Tani Hijau Makmur Mandiri, Sigit Wicaksono mengatakan bahwa koperasi yang dipimpinnya saat ini dengan perlahan tapi pasti mengalami kemajuan.

Sigit mengatakan, saat ini omset yang dimiliki oleh  Koperasi Tani Hijau Makmur yang berdiri pada tahun 2018 berkisar diangka Rp8 milyar pertahun.

Sedangkan asetnya mencapai Rp250 juta, dengan produksi 100 ton perbulan atau 25 ton perninggu.

Kendati demikian, Sigit mengakui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Koperasi Tani Hijau Makmur yakni dari sisi permodalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sigit mengatakan bahwa Ia dan teamnya tengah berupaya untuk mendapatkan pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

“Saat ini segala persyaratan yang diperlukan sudah 90 % kami persiapkan” tandas Sigit.

Kunjungi Koperasi Srikandi Maju Bersama

Desela-sela kesibukannya, Asdep Pengembangan SDM perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Nasrun melakukan kunjungan ke salah satu Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama yang bergerak dibidang pengolahan kopi dan simpan pinjam.

Ketua Koperasi Srikandi Maju Bersama, Sri Wahyuni mengatakan saat ini market dari produksi kopi yang yang dikelola oleh koperasinya masih dikalangan Nasional yang dikirim kebeberapa daerah.

Namun, Sri Wahyuni berharap suatu saat nanti dapat melakukan ekspor keberbagai negara.

Ia juga menambahkan, koperasi yang dipimpinnya saat ini terbentuk tahun 2018 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang.

” Saat ini jumlah anggota kami sudah 245 orang, aset saat ini Rp1 milyar dan omset perbulan dikisaran Rp10-50 juta rupiah dengan mempekerjakan 10 rang karyawan yang berasal aggota kami” tandasnya.

Semantara itu, Nasrun menyampaikan bahwa tujuan berkoperasi adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama, baik itu pengurus maupun anggota koperasinya.

“Anggota sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat dari koperasi serta ikut mengawasi koperasi” tandasnya.

Ia juga mengatakan agar Koperasi Srikandi Maju Bersama masuk dalam koperasi modern yang salah satunya harus bisa dapat menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah proses marketingnya.

“Dengan penggunaan aplikasi digital, otomatis akan membantu proses pemasaran baik itu dalam maupun luar negeri” imbuhnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Bangun Koperasi Moderen dan Jadi Offtaker Produk Pertanian di Subang

Tinggalkan komentar

Subang:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB) dan Koperasi Singgalang Sari Maju di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam rangka pengembangan koperasi moderen di sektor pertanian, beberapa hari yang lalu.

Didampingi Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma, Zabadi menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini untuk meninjau secara langsung salah satu implementasi dari program korporatisasi petani dan nelayan di Kabupaten Subang yang dilakukan koperasi.

“Ini juga sebagai bagian dari target 40 koperasi pangan moderen berorientasi ekspor yang akan dikembangkan pada tahun ini,” kata Zabadi, dalam rilisnya.

Terlebih lagi, pembiayaan koperasi akan didukung LPDB-KUMKM sebagai BLU penyalur dana bergulir yang khusus diperuntukkan bagi koperasi.
“Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi, yang dikelola generasi muda milenial,” terang Zabadi.

Dengan memanfaatkan lahan Perhutani seluas 1200 hektar, koperasi turut andil dalam melakukan konservasi lingkungan. “Hal ini menjadi pembeda koperasi dalam usaha budidaya kopi lainnya yang bukan hanya untuk membantu ekonomi bagi para petani kecil, juga turut andil dalam konservasi dengan memperkaya vegetasi  di lahan Perhutani,” papar Zabadi.
            
Disana, produksi kopi dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari penangkar bibit kopi bersertifikat, pendampingan penanaman kopi bagi petani anggota, pengolahan paska panen, hingga pemasaran. “Produk mereka telah merambah pasar Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia yang dilakukan langsung atas nama Koperasi GLB,” imbuh Zabadi.

Selain itu, koperasi GLB juga telah memiliki ijin Sistem Resi Gudang (SRG) Beras dan Kopi. Pengembangan SDM juga tidak luput dari perhatian Koperasi GLB, beberapa International Coffee Workshop telah dikuti dan secara aktif memberikan pelatihan bagi generasi milenial di Kabupaten Subang untuk menjadi Barista.

Bahkan, Koperasi GLB berperan sebagai Offtaker pertama dari hasil produksi kopi petani anggota dengan menerapkan stadarisasi harga dan kualitas dari petani kopi. “Hal tersebut menjadikan koperasi tulang punggung dari para petani kopi di wilayah Subang,” tandas Zabadi.        
   
Saat ini, Koperasi GLB telah memiliki anggota sebanyak 208 petani. Dilihat dari sisi kelembagaan dan pemanfaatan koperasi, telah memiliki grade Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan predikat “A” yang dapat dikategorikan koperasi rutin menyampikan laporan RAT setiap tahunnya serta koperasi juga telah memiliki izin lanjutan seperti ijin pengeloaan resi Gudang.

Dalam kesempatan yang sama, Panutan Sulendrakusuma menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi GLB yang telah memberikan contoh dalam pelaksanaan program Korporatisasi Petani dan Nelayan yang menjadi fokus arahan Presiden RI dengan meningkatkan skala ekonomi petani.

Eksportir Kopi

Sementara Ketua Koperasi GLB Miftahudin Shaf mengatakan, target rencana jangka panjang pengembangan koperasi, antara lain menjadikan koperasi sebagai eksportir kopi terkemuka di Jawa Barat dan nasional.

“Selain itu, koperasi mempunyai pabrik pengolahan kopi yang moderen dengan penguatan sarana prasarana produksi kopi, hingga koperasi sebagai lembaga pembiayaan komoditas yang di Resi Gudang,” kata Miftahudin.

Tak terkecuali, manajemen kelembagaan dan usaha koperasi berbasis IT, terkoneksi dengan berbagai OffTaker lokal dan internasional, koperasi menjadi katalisator dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Produsen Singgalang Maju yang berdiri sejak  2019, dengan jumlah anggota penuh petani budidaya nanas sebanyak 37 orang dengan Izin Usaha Industri (NIB).

Koperasi yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Subang ini merupakan salah satu penghasil varietas nanas madu  yang tingkat kemanisannya mencapai 17-18 brix.

Wilayah budidaya Koperasi Produsen Singgalang Maju memiliki nilai positif dengan memperoleh predikat Petani Terbaik dalam membudidayakan Nanas se-Kabupaten Subang pada 14 Agustus 2019 yang diberikan Bupati Subang, melalui Asosiasi Pasar Tani Nanas Mekar Sari Maju dalam Sales Exhibition.(Jef)

koperasi dan ukm

PPKL Dituntut Lebih Profesional Dalam Mendukung Terwujudnya Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi,  mengatakan bahwa eksistensi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), dibutuhkan dalam upaya melakukan pendampingan, penyuluhan dan pendataan koperasi di daerah, dalam mewujudkan 100 koperasi modern di tahun 2021.

“PPKL harus pro aktif mengajak pelaku UMKM menjadi anggota koperasi sehingga koperasi sebagai perusahaan milik bersama dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan para anggotanya,” ujar Zabadi, didepan peserta PPKL di Hotel Grand Darmo Suite Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jumat, (16/04).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun dan Kepala Bidang Perkoperasian Provinsi, Jawa Timur Ceppy Syukur Laksana.

PPKL sebagai mitra strategis dinas di daerah dan sebagai ujung tombak pembinaan koperasi harus memiliki gelombang dan frekuensi yang sama dengan Pemerintah Pusat.

“Dalam mewujudkan 100 koperasi modern tahun 2021, lebih difokuskan dalam pengembangan koperasi sektor rill khususnya koperasi pangan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Untuk itu saya minta PPKL mengidentifikasi dan melakukan kurasi terhadap koperasi sektor rill untuk dikembangkan menjadi koperasi modern, dan saya minta menyiapkan profiling koperasi sektor rill di wilayah anda dan proses bisnisnya,” ujar Zabadi.

Zabadi pada kesempatan tersebut juga mengingatkan kepada PPKL di Jawa Timur dan PPKL lainnya di seluruh Indonesia, bahwa ide pembentukan PPKL adalah sebagai pengembangan sebuah profesi jasa pendampingan, penyuluh dan konsultan untuk mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

“Sebagai sebuah badan usaha, koperasi membutuhkan pendamping yang profesional dan ahli dibidangnya, untuk membantu pengembangan  koperasi, baik secara kelembagaan maupun usaha.  Oleh karena itu, PPKL harus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti  berbagai kegiatan capacity building dan pelatihan yang bersertifikat. Lebih dari itu, PPKL harus mampu menjadi pembelajar yang serius untuk meningkatkan knowledge dan skill agar memiliki kemampuan unggul yang dibutuhkan oleh koperasi,” tegas Zabadi.

Zabadi menambahkan, bahwa PPKL diangkat dalam upaya pendampingan kepada koperasi untuk lebih profesional dalam penerapan Good Cooperative Governance (GCG), dan melakukan pembinaan kepada koperasi agar masuk dalam ekosistem digital, baik digital dalam pemasaran produk, digitalitasi pencatatan dan penyediaan laporan keuangan serta akses pembiayaan.

“Peran PPKL juga harus hadir ditengah-tengah masyarakat, memberikan literasi kepada masyarakat, terutama manfaat yang didapatkan jika masyarakat mau menjadi anggota koperasi,” pungkas Zabadi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Targetkan Cetak 100 Koperasi Modern pada 2021

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 ini mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik dari Jakarta, Selasa (16/3/2021), menyebutkan bahwa pihaknya juga menargetkan mampu menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar.

Sambutan itu disampaikan dalam acara Kaltim Fair 2021 bertajuk Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Akses dan Dukungan Pembiayaan
kepada Koperasi dan UMKM secara daring.

Untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas, KemenkopUKM melakukan pemetaan risiko usaha.

“Dan untuk mengurangi risiko usaha dari UMKM tadi agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan, kami menyiapkan 4 transformasi besar yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi,” katanya.

Ia menambahkan, dengan demikian UMKM dapat terdata dengan baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah.

Program pemulihan ekonomi nasional, khususnya pembiayaan bagi KUKM juga masih dilanjutkan tahun ini. Dari sisi pembiayaan, sasarannya ada 2, yakni kepada mereka yang unbankable (usaha mikro) diberikan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang rencananya segera akan digulirkan oleh Presiden. Kedua, kepada mereka yang sudah bankable atau sedang terikat kredit mendapatkan fasilitas Subsidi Bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui LPDB.

“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” katanya.

Riza menambahkan, Pemerintah Daerah juga sangat berperan penting dalam akselerasi pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami senang sekali kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Koperasi dan UKM terus diperkuat,” katanya.

Sejauh ini sebagian besar riset menyebutkan bahwa masalah pertama pengembangan UMKM adalah memperoleh kredit atau permodalan termasuk penelitan Ease of Doing Business World Bank, dan BPS 2003. Terlebih untuk negara seperti Indonesia dengan postur mayoritas pelaku usahanya adalah Usaha Mikro (98%).

“Ciri dari usaha mikro antara lain belum terdata dan memiliki perencanaan bisnis dengan baik, bergantung sepenuhnya dengan pendapatan harian, sangat dinamis baik dari sisi produk yang dijual maupun lokasi penjualan, dikelola belum dalam skala ekonomi, bahkan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Semuanya menambah sulit usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan,” katanya.

Tercatat rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024.

“Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” katanya.

Penguatan pembiayaan di antaranya saat kondisi darurat meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan lainnya (pasal 53). Kemudian Pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan dari meningkakan akses pembiayaan, memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga, penjaminan kredit modal kerja, penyaluran dana bergulir, bantuan permodalan, dan bentuk pembiayaan lain (pasal 71).

Selain itu, kemudahan kemitraan diberikan berupa fasilitasi pendanaan cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif (pasal 102).(Jef)