Arsip Tag: Koperasi syariah

MenKopUKM: Perlu Kolaborasi Hadapi Tantangan Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan perlunya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi setidaknya empat tantangan dan masalah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Untuk itu, perlu kolaborasi dan dukungan semua pihak. Mulai dari pemerintah, parlemen, hingga industri yang menjadi rantai nilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembiayaan Dana Bergulir Syariah LPDB-KUMKM dengan pelaku koperasi, di Yogyakarta, Kamis (3/11).

Tantangan pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan. “Sehingga, hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah,” kata Menteri Teten.

Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. “Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly,” kata MenKopUKM.

Tantangan ketiga, kata Menteri Teten, terkait pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Sebab, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar.

“Keempat, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah yang juga perlu diatasi. Sehingga, layanan keuangan syariah, termasuk pemanfaatan teknologi, bisa semakin diperluas,” kata MenKopUKM.

Sekarang ini, kata Menteri Teten, masih ada koperasi, termasuk koperasi syariah, yang masih konvensional alias belum go digital. “Sementara Fintech yang memiliki pangsa pasar yang sama dengan koperasi, sudah memakai teknologi digital. Bahkan, sudah memakai pola credit scoring,” ucap MenKopUKM.

Di mata MenKopUKM, dengan pola credit scoring, Fintech berani memberikan kredit secara lebih cepat ketimbang bank dan koperasi, plus tanpa agunan. “Maka, kita mendorong pelaku UMKM go digital, bukan sekadar masuk ke marketplace. Tapi juga business proccess-nya juga harus sudah digital,” ucap Menteri Teten.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga mendorong agar laporan keuangan usaha mikro dan kecil sudah menggunakan aplikasi digital. Sehingga, track record cashflow terlihat dengan jelas.

“Dengan credit scoring seperti itu tidak perlu lagi agunan aset ketika mengajukan kredit. Jadi, harus ada inovasi dari penyedia kredit bagi UMKM” ucap MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten menambahkan, berdasarkan data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021, indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik. Pada 2020, berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Perkembangan tersebut mencerminkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus dikembangkan,” ujar MenKopUKM.

Menurut MenKopUKM, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, KemenKopUKM mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penyaluran dana bergulir dengan skema pembiayaan syariah.

“Dengan target penyaluran LPDB-KUMKM yang seimbang antara konvensional dan syariah ini, memberikan ruang yang sama terhadap kebutuhan akses permodalan, terutama bagi pelaku ekonomi syariah yang menginginkan permodalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM berharap dengan kemudahan akses pembiayaan syariah melalui dana bergulir LPDB-KUMKM, akan semakin banyak pelaku usaha yang terbantu dan kapasitas usahanya meningkat. “Baik dari sisi manajemen usaha, manajemen produksi, hingga pemasaran,” kata Menteri Teten.

*Pembiayaan By-Design*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, pada 2022 ditargetkan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,8 triliun, dimana Rp900 miliar diantaranya untuk koperasi syariah. “Per Oktober 2022, kita sudah menyalurkan sebesar Rp1,4 triliun, dan 50 persen disalurkan untuk syariah,” kata Supomo.

Untuk itu, kata Supomo, dalam menyalurkan dana bergulir, pihaknya memiliki strategi khusus. Yakni, dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi harus by design. “Kami berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku koperasi, hingga berkembang dan terbentuk ekosistem-ekosistem baru di bidang keuangan, khususnya syariah,” ujar Supomo.

Bagi Supomo, koperasi memang harus mendapat sentuhan, termasuk dari sisi regulasi, pengawasan, hingga perizinan, yang menandakan pemerintah hadir. “LPDB-KUMKM sudah memiliki payung hukum dan pengawasan yang jelas. Sehingga, ke depan, kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia bisa menjadi kiblat dunia,” kata Supomo.

Di samping itu, sesuai PermenkopUKM Nomor 4/2020, LPDB-KUMKM juga sudah berubah dalam memberikan pembiayaan. “Selain harus by design, kami juga memberikan pendampingan,” kata Supomo.

Menurut Supomo, bimbingan teknis ini dilakukan tidak hanya menyasar calon mitra saja, tapi terus melakukan pendampingan kepada yang sudah menjadi mitra. “Dengan adanya ancaman ekonomi global, maka LPDB-KUMKM terus menata diri dalam perkuatan permodalan koperasi,” kata Supomo.

Artinya, kata Supomo, koperasi harus sudah memiliki business plan. “Saya berharap dengan bimbingan teknis ini pola pikir ke depan dengan adanya business plan dan pendampingan, gerakan koperasi akan semakin maju,” kata Supomo.(Jef)

LPDB-KUMKM Dukung Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Global

Yogyakarta:(Globalnews.id) Sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah global pada tahun 2024 mendatang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melakukan langkah-langkah strategis dalam penyaluran dana bergulir sektor syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, salah satu kompenen penting dalam mendukung target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global pada 2024 mendatang adalah akses pembiayaan atau permodalan bagi para pelaku usaha di sektor syariah.

“LPDB-KUMKM sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang fokus dalam memberikan modal kerja kepada koperasi juga sejalan dengan pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, LPDB-KUMKM senantiasa hadir memberikan akses permodalan atau pembiayaan kepada koperasi syariah di Indonesia, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan permodalan yang mudah, murah, dan cepat bagi para pelaku UMKM,” ujar Supomo saat acara. Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Bergulir Syariah di Yogyakarta, Kamis (3/11/2022).

Menurut Supomo, hingga akhir Oktober 2022 lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,4 triliun, dimana sebesar Rp7 miliar disalurkan kepada koperasi syariah.

“Dan Alhamdulillah pada Oktober sudah menyalurkan Rp1,4 triliun, dan 50 persennya dari pembiayaan syariah. Dan sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain yang terbukti dapat menciptakan dan menumbuhkan ekosistem ekosistem baru di sektor keuangan syariah. Kedepan kami menyakini bahwa pertumbuhan yang sudah dicanangkan pemerintah Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah didunia,” jelas Supomo.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Pembiayaan Dana Bergulir Syariah ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan 36 koperasi syariah yang bersal dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi.

“Kemudian juga melaksanakan sosisalisasi seperti hari ini yakni Bimbingan Teknis yang memberikan kemudahan dan akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh 36 Koperasi Syariah yang berasal dari berbagai provinsi. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin banyak koperasi syariah yang mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dan memberikan layanan maupun manfaat kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan yang terjangkau, fleksibel, dan cepat,” papar Supomo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya mengatakan, target pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah global sangat ambisius, tetapi jika dilihat secara potensi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mulai dari sisi pangsa pasar yakni 207 juta penduduk muslim, kemudian hingga industri halal.

*Tantangan Ekonomi Syariah*

Namun demikian ditengah potensi yang besar ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki tantangan yang cukup kompleks untuk terus berkembang.

“Tantangan yang dihadapi diantaranya, Pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha. Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Ketiga, pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar,” ujar Teten.

Selanjutnya adalah, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pamanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.

“Koperasi termasuk koperasi syariah masih banyak yang belum go digital, sementara tetangga yang hampir sama target marketnya sudah berkembang melalui fintech dengan pendekatan kredit skoring, dan bukan sebatas agunan, atau jaminan lagi,” ungkap Menkop UKM.

Dengan begitu, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong LPDB-KUMKM untuk terus intensif memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi syariah agar menjadi pemimpin global ekonomi syariah pada 2024 mendatang, sebab potensi ekonomi syariah ini memiliki subsektor yang beragam mulai dari wisata halal, kuliner, fashion, produk kecantikan, hingga farmasi.

“Diharapkan LPDB-KUMKM ketika menyalurkan dana bergulir juga tolong bantu koperasinya, bagaimana tata kelolanya lebih baik, model bisnisnya juga lebih inovatif, karena kita tidak ingin koperasi itu masih konvensional secara pengelolaan bisnisnya,” pungkas Teten Masduki.(Jef)

Koperasi Syariah Berperan Penting Gerakkan Sektor Riil

JAKARTA:(Globalnews id)- Pada masa pandemi sekarang ini semua pihak harus bergandengan tangan dan bersinergi agar bisa bertahan dan tetap memberikan kontribusi. Demikian juga dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian secara nasional.

“Koperasi Syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerjasama berdasarkan bagi hasil  dari kegiatan usaha bersama,” kata Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ahmada Zabadi, Jumat (16/7/2021).

Zabadi mengatakan koperasi pembiayaan secara umum mengalami berbagai masalah di saat pandemi, namun ia yakin koperasi syariah  mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan sumberdaya modal yang ada pada anggota, zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf, dan mengembangkan badan usaha bersama yang sesuai syariat Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021, yaitu agar mendorong perubahan mindset entrepreuneurship koperasi, khususnya KSP/CU/KSPPS untuk melakukan transfromasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif.

Teten dalam kesempatan Hari Koperasi ke-74 mengatakan KemenkopUKM menargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024.

Untuk itu Kemenkop menerapkan strategi pengembangan koperasi, antara lain: a. Pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan; b. Pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok; c. Pengembangan Koperasi Multi Pihak; dan d. Penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off).

Berdasarkan data KemenkopUKM hingga 2019, jumlah  KSPPS di Indonesia sebanyak 4.046 unit dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Timur.(Jef)