JAKARTA:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melakukan upaya peningkatan digitalisasi dalam bisnis proses, termasuk dalam manajemen tata kelola keuangan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, berbagai upaya inovasi digital terus dilakukan oleh LPDB-KUMKM, termasuk dengan budaya kerja yang lebih professional, dan akuntabel.

“Kami tentunya terus melakukan inovasi, dengan harapan budaya kerja juga semakin baik, semakin professional, sekarang proses pembayaran operasional kami tidak lagi menggunakan uang tunai tapi menggunakan pembayaran kartu,” kata Supomo di Jakarta.

Supomo menambahkan, proses digital yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM tidak hanya dari sisi bisnis proses, tetapi juga diimplementasikan ke beberapa hal teknis, seperti absensi pegawai, perhitungan indeks kinerja utama, hingga klinik kesehatan LPDB-KUMKM.

“Bukan hanya dari bisnis proses, jadi semua kami lakukan, harapannya semakin memudahkan, dan juga efisiensi yang menunjang green business process,” kata Supomo.

Kedepan, Supomo menambahkan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan inovasi digital dalam mendukung kinerja penyaluran dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Ahmad Nizar mengatakan, peningkatan target penyaluran dana bergulir dari Rp1,6 triliun, menjadi Rp1,8 triliun pada 2022 menjadikan inovasi digital dalam tata kelola keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

“Melihat target tahun 2022 sebesar Rp1,8 triliun, LPDB-KUMKM melihat hal tersebut sebagai sebuah tantangan. Tantangan dimana LPDB-KUMKM harus memastikan bagaimana koperasi mendapat perkuatan permodalan dari pemerintah,” kata Ahmad Nizar.

Menurutnya, dengan tantangan tahun 2022, LPDB-KUMKM membutuhkan inovasi dan digitalisasi dimana diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

“Sudah tiga tahun LPDB-KUMKM telah mengembangkan sistem digitalisasi. Ini lebih menantang lagi ketika masa pandemi, dahulu bisa bertatap muka bertemu koperasi, sementara saat ini tidak bisa dan didorong untuk menggunakan digitalisasi,” tambah Nizar.

Ahmad Nizar menegaskan, digitalisasi yang sudah dilakukan oleh LPDB-KUMKM terbagi dalam beberapa bagian.

Pertama, dari sisi proses penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM melakukan inovasi melalui e-proposal guna memudahkan koperasi dalam mengajukan pinjaman/pembiayaan.

Dengan e-proposal ini, LPDB-KUMKM juga didorong untuk lebih transparan dan koperasi dapat melihat sampai sejauh mana proses sudah berlangsung.

“Kedua, dari sisi kontroling (pembiayaan), manajemen bisa melihat dari mana permasalahan yang ada. Dari sisi transparansi, ini lebih bagus. Ketiga, dari sisi akuntabilitas, apabila diperiksa oleh pihak eksternal, proses yang sudah dijalani bisa dilihat dengan jelas dan terbuka,” kata Nizar.

Kemudian, dari sisi tata kelola keuangan, tambah Nizar, LPDB-KUMKM juga sudah banyak melakukan inovasi seperti kartu piutang mitra tidak secara manual lagi, tetapi melalui sistem.

“Kemudian transaksi perbankan sekarang sudah dengan cash management system (CMS) dan kami sudah bekerja sama dengan bank-bank mitra yang membantu kita dalam menyalurkan dana bergulir, jadi dimanapun direksi berada, pencairan dana bergulir terus berjalan,” jelas Nizar.

Menurut Nizar, selain memastikan inovasi digital terus dilakukan, hal yang menjadi kunci utama adalah perubahan budaya kerja yang mendukung inovasi tersebut.

“Yang utama adalah, merubah budaya kerja dan merubah diri kita sendiri, dari yang sebelumnya manual menjadi lebih tersistem, itu yang menjadi tantangan LPDB-KUMKM,” jelasnya.

Kemudian yang tak kalah penting, lanjut Nizar, LPDB-KUMKM melakukan kolaborasi dan kerja sama antar Badan Layanan Umum (BLU) serta terus berkoordinasi terkait kebijakan, regulasi, dan program kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembimbing teknis, dan Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) (Jef)

JAKARTA:(Globalnews id)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dan konsultasi ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Konsultasi ini terkait mekanisme dan pemanfaatan pinjaman untuk koperasi dan pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo melalui LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM.

“Tentu kami akan menjalankan berbagai strategi yang dapat mencapai target tersebut, dari sisi penyaluran kami akan semakin gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota terutama untuk wilayah-wilayah yang masih minim penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM,” kata Supomo

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Mohammad Kris Wartabone menjelaskan, konsultasi DPRD Provinsi Gorontalo kepada LPDB-KUMKM dalam rangka mendorong peningkatan pembiayaan dana bergulir di wilayah Gorontalo.

“Pasca pandemi ini kita semua harus bangkit dan mendukung perekonomian masyarakat melalui koperasi dan UMKM, sehingga kami tidak salah harus bertemu LPDB-KUMKM,” ujar Kris Wartabone di Kantor LPDB-KUMKM Jakarta, Kamis (13/1).

Kris mengatakan, dengan ini diharapkan peranan DPRD dapat menjadi supporting, dan fasilitator dalam membuka akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi potensial di wilayah Gorontalo.

“Di Gorontalo banyak potensi ekonominya, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan sekarang pariwisata, dan ini saya kira membutuhkan permodalan dari LPDB-KUMKM,” ucap Kris.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie mengatakan, di Provinsi Gorontalo terdapat 1.273 unit koperasi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, karyawan, simpan pinjam, dan juga koperasi yang bergerak di sektor perikanan.

“Memang dari jumlah tersebut, tidak semua dikategorikan dalam keadaan sehat, akibat permasalahan internal didalamnya, dan memang sudah ada beberapa koperasi yang mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM namun masih belum lolos persyaratan,” ujar Espin.

Namun demikian, masih sangat terbatas sekali koperasi yang sudah menjadi mitra LPDB-KUMKM atau yang sudah berhasil mendapatkan pembiayaan dana bergulir.

Berdasarkan data penyaluran LPDB-KUMKM di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah mencapai Rp15,375 miliar, sedangkan dari tahun 2016 hingga 2021 tidak ada lagi penyaluran dana bergulir di Provinsi Gorontalo.

“Kami Komisi II terus mendorong hal ini agar koperasi-koperasi dapat ditumbuhkan lagi, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini banyak koperasi yang tidak siap dari sisi likuiditas keuangan, dan kami ingin LPDB-KUMKM melihat ini sebagai peluang,” kata Espin.

Sementara itu, Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Saefudin mengatakan, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pembiayaan selalu mengedepankan asas manfaat dan asas pelayanan.

“Kami tentu sangat berterima kasih dengan kehadiran rekan-rekan dari DPRD Provinsi Gorontalo ini. Dari data kami memang sejak tahun 2016 hingga saat ini, Provinsi Gorontalo belum ada penyaluran dana bergulir,” kata Saefudin.

Persoalan belum banyaknya koperasi di Gorontalo yang mengakses dana bergulir disebabkan oleh kurang lengkapnya proposal pengajuan dana bergulir maupun tidak adanya kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta di lapangan.

“Mungkin dari sisi kelayakan usaha memenuhi syarat, tetapi dari sisi administasinya belum dilakukan dengan benar. Hal ini sangat penting karena kami mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian dalam penilaian terhadap calon mitra kami,” kata Saefudin.

Siap Kolaborasi

Terkait kolaborasi, Supomo menambahkan bahwa LPDB-KUMKM siap bekerja sama dengan DPRD Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada koperasi-koperasi potensial di wilayah Gorontalo.

“Dengan ini, koperasi diharapkan bisa naik kelas, dari yang sebelumnya administrasinya tidak baik, bisa menjadi lebih baik agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan dalam memanfaatkan dana bergulir,” papar Supomo.

Sebagai informasi, kunjungan kerja DPRD Provinsi Gorontalo ditutup dengan kunjungan lapangan ke koperasi mitra LPDB-KUMKM di Provinsi DKI Jakarta yakni Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest), kegiatan ini dalam rangka mengetahui pemanfaataan dana bergulir LPDB-KUMKM oleh mitra koperasi, serta menggali informasi terkait proses pengajuan dana bergulir dari mitra LPDB-KUMKM.

Diharapkan, dengan konsultasi dan kunjungan lapangan DPRD Provinsi Gorontalo bisa memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai arah kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo.(Jef)

Jakarta:(Globalnews id)- Sinergi dengan komunitas khususnya koperasi-koperasi berbasis syariah seperti BMT, pusat koperasi pondok pesantren, dan induk koperasi syariah menjadi langkah strategis Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di tahun 2022. Harapannya, dengan menggandeng komunitas-komunitas tersebut, LPDB-KUMKM dapat menyosialisasikan program dan kebijakan terkait target penyaluran untuk koperasi syariah di tahun 2022 sebesar Rp900 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Pembiayaan Syariah Ari Permana di Jakarta, Selasa (11/1). Selain bersinergi dengan komunitas, Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM juga akan bersinergi dengan Badan Layanan Umum (BLU) khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan (rumah sakit). LPDB-KUMKM juga bersinergi dengan BLU lain yang memiliki koperasi-koperasi yang membutuhkan modal kerja atau investasi yang menunjang bisnis induknya.

Selain BLU, LPDB-KUMKM juga akan bersinergi dengan koperasi di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun lalu, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian BUMN terkait kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok BUMN, jelas Ari Permana.

Ari menambahkan, pada tahun 2022 target pembiayaan ke sektor riil meningkat dari 20 persen menjadi 40 persen. Strateginya adalah bersinergi dengan ketiga model ini, yaitu sinergi antar BLU, UMKM masuk ke koperasi berbasis BUMN, dan dan masuk juga ke koperasi yang berbasis pondok pesantren. Diharapkan adanya sinergi dengan tiga model ini dapat menambah portfolio Direktorat Syariah hingga mencapai target 2022 sebesar 40 persen.

Terkait komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia di tahun 2024, Ari Permana mengatakan harapan ini pasti akan terwujud mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga potensi Indonesia begitu besar. Selain itu, Indonesia memiliki infrastruktur keuangan, regulasi, dan lembaga-lembaga yang bergerak di keuangan dan ekonomi syariah yang paling lengkap dibanding negara-negara muslim lainnya. “Harapan ini terwujud sepanjang kita terus mengedukasi masyarakat dan mengupayakan untuk membuka sektor-sektor usaha yang berbasis halal food atau halal value chain. Hal ini juga mengingat bahwa Indonesia telah memiliki bank syariah dengan asset hingga 300 triliun hingga saat ini, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” harap Ari.

Di samping itu, Indonesia akan menjadi kiblat dari ekonomi syariah dunia dikarenakan sudah memenuhi hampir seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Di antaranya, dari sisi penduduk Indonesia muslim terbesar di Indonesia, dari sisi afirmatif pemerintahnya telah mendukung perekonomian syariah, dari sisi infrastruktur sudah memadai, dari sisi institusi pendidikan jurusan ekonomi dan keuangan syariah ada di hampir semua universitas di Indonesia.

Ari menambahkan, Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari koperasi syariah, multi finance syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, hingga bisnis fashion muslim. Dari prasyarat di atas, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga infrastruktur telah sepenuhnya mendukung. Ini akan terwujud apabila kita fokus menjadikan Indonesia kiblat ekonomi syariah dunia.

“Ke depan saya berharap, LPDB-KUMKM akan mengulang kesuksesan yang diraih di tahun 2021. Direktorat Syariah terus berupaya mencapai target tahun ini sebesar Rp900 miliar, juga target lembaga sebesar Rp1,8 triliun. Penyaluran dana bergulir tahun 2022 diharapkan dapat tersalur secepatnya bagi mitra koperasi sehingga dana LPDB-KUMKM ini dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat manusia.
Harapan lainnya adalah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang, dan bertumbuh menjadi cita-cita para founding father Indonesia, khususnya kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ari Permana.

Strategi Penyaluran LPDB-KUMKM

Hingga awal tahun 2022, Indonesia masih terus menghadapi dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor ekonomi. Koperasi dan UMKM di Indonesia masih membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk membutuhkan permodalan dari LPDB-KUMKM yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam membantu peningkatkan perekonomian di daerah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, “LPDB-KUMKM terus mengupayakan dukungan permodalan bagi koperasi dan UMKM agar terus bertahan menghadapi pandemi Covid-19, di antaranya melalui lima strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, lima strategi percepatan yang dilakukan LPDB-KUMKM di antaranya, perluasan penyaluran melalui komunitas, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor, dan optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multiplier effect, lanjut Supomo.

“Strategi dan kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19 melalui wadah koperasi. Saat ini negara sedang menghadapi pandemi yang berdampak besar terhadap perlambatan ekonomi, sehingga LPDB-KUMKM diminta hadir menjadi salah satu buffer ekonomi dengan tetap berkomitmen menyalurkan target Rp1,8 triliun dana bergulir di tahun 2022,” tutup Supomo.(Jef)

Jakarta:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengedepankan strategi pembiayaan by design. Strategi ini merupakan kunci LPDB-KUMKM dalam menciptakan ekosistem bisnis yang baik agar dapat mencapai target penyaluran. Demikian disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Supomo mengatakan, seluruh mitra LPDB-KUMKM baik existing maupun mitra baru, penyalurannya diciptakan ekosistem pembiayaan by design sehingga diharapkan ke depannya sudah ada kepastian dari hulu hingga hilir untuk koperasi. Ekosistem ini di antaranya berupa skema tertutup (close loop) dan skema terbuka (open loop).

“Dari kedua skema ini yang berperan bukan hanya mitra atau pun LPDB-KUMKM saja, melainkan peran dan kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, serta beberapa stakeholder terkait,” terang Supomo.

Supomo melanjutkan, beberapa mitra LPDB-KUMKM telah tercipta ekosistem skema close loop, seperti KPBS Pengalengan dan Kopontren Al-Ittifaq di Jawa Barat. Koperasi-koperasi sektor riil seperti ini telah menyediakan semua fasilitas untuk kebutuhan anggota, serta memiliki kepastian pasar yakni dari hulu (supply atau produksi) hingga hilir (buyer). Inilah yang perlu dicontoh oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia.

Senada dengan Supomo, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo mengatakan perihal strategi pengembangan usaha LPDB-KUMKM di tahun 2022. “Kerja sama LPDB-KUMKM dengan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan target yang ditekankan di tahun 2022. Sinergi ini dibentuk by design dari hulu hingga hilir dengan menciptakan ekosistem yang terkonsep dan terkoneksi. Sinergi bukan hanya dengan BLU saja, namun juga dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ini yang akan menjadi close loop yang luar biasa,” jelas Jarot.

Jarot menambahkan, bentuk strateginya adalah dengan menciptakan dan memperbanyak jaringan. Bukan hanya sekadar MoU saja, namun juga bisnisnya dikaji oleh LPDB-KUMKM. Bagaimana caranya agar menggaet koperasi dan UKM agar masuk ke dalam rantai pasok. Sebagai contoh, BLU rumah sakit, untuk memproduksi bahan baku dan bahan habis pakai yang dipergunakan oleh rumah sakit dapat diproduksi oleh UKM-UKM Indonesia. Peran LPDB-KUMKM adalah menjembatani dan menggandeng itu semua, namun tetap penyaluran dana bergulirnya harus bergabung melalui wadah koperasi.

Mengenai peran LPDB-KUMKM dalam menjalankan fungsi penilaian terhadap calon mitra, salah satunya dengan meminta bisnis plan dari calon mitra. Dengan bisnis plan, LPDB-KUMKM dapat mengkaji dan menciptakan road map sehingga dapat dikaji lebih dalam apakah mitra tersebut usahanya akan berkembang ke depan.

Selain penilaian calon mitra, monitoring tetap harus dilakukan. Jarot Wahyu Wibowo menegaskan bahwa sisi monitoring bukan hanya kepatuhan terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), namun harus lebih dari early warning system. Ini dari sisi infrastruktur teknologi IT, apakah mitra tersebut mau membagikan datanya secara transparan agar LPDB-KUMKM dapat melihat dan mengkaji lebih dalam dari berbagai sisi, di antaranya sisi pendampingan dan pemasaran sehingga tepat sasaran.

“Untuk masa depan LPDB-KUMKM dan sesuai mandat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahwa LPDB-KUMKM harus berubah. Menjadi Lembaga pembiayaan yang murah, mudah, dan ramah, tiga hal ini yang harus direalisasikan oleh LPDB-KUMKM. Bukan hanya dari sisi penyaluran saja, namun juga budaya organisasinya, sehingga LPDB-KUMKM menjadi sandaran yang nyaman bagi mitra koperasi, juga menjadi andalan bagi pelaku UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia,” pesan Jarot.(Jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sepanjang tahun 2022 menargetkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp1,8 triliun.

Target tersebut terbagi dalam dua pola penyaluran, yakni pola konvensional sebesar Rp900 miliar, dan pola syariah sebesar Rp900 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mengaku optimis dengan kenaikan target yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan menerapkan beberapa strategi pembiayaan yang dapat mencapai target sebesar Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022.

“Dengan kenaikan target yang diberikan oleh pemerintah, tentu kami akan menjalankan berbagai strategi yang dapat mencapai target tersebut, dari sisi penyaluran kami akan semakin gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota terutama untuk wilayah-wilayah yang masih minim penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM,” kata Supomo di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Supomo menegaskan, pada tahun 2022 ini, pembiayaan sebesar 100 persen masih terus dijalankan dan fokus disalurkan ke koperasi mitra LPDB-KUMKM.

Menurut Supomo, dengan fokus pembiayaan kepada koperasi, maka pembiayaan LPDB-KUMKM dapat menjangkau dan dirasakan oleh para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang merupakan anggota dari koperasi.

“LPDB-KUMKM fokus ke koperasi sebagai upaya menjangkau UMKM di seluruh Indonesia, sehingga apabila melalui koperasi yang telah dibina dan diberi permodalan oleh LPDB-KUMKM, pada akhirnya koperasi dapat menjangkau usaha skala mikro, kecil dan menengah di daerah,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, selain fokus kepada koperasi, strategi pembiayaan di 2022 ini lebih intensif melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Salah satu kerja sama ini adalah dengan melakukan sosialisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM, dan juga melaksanakan bimbingan teknis kepada koperasi-koperasi potensial di seluruh Indonesia untuk memberikan informasi terkait proses pengajuan proposal pembiayaan dana bergulir.

“Kami juga akan semakin gencar mencari mitra baru, selain memberikan dukungan perkuatan modal koperasi yang sudah menjadi mitra kami, kami juga akan mengoptimalisasi program inkubator wirausaha LPDB-KUMKM. Strategi ini merupakan upaya menjaring mitra-mitra baru, khususnya pelaku UMKM yang nantinya akan diinkubasi untuk bergabung dalam wadah koperasi, sehingga ke depan dapat merasakan manfaat dari pembiayaan LPDB-KUMKM,” kata Supomo.

Tak hanya dari sisi penyaluran dana bergulir, strategi pembiayaan LPDB-KUMKM juga dengan melakukan transformasi bisnis, mulai dari e-proposal, digitalisasi arsip, cash management system, dan juga kerja sama antar Badan Layanan Umum (BLU).

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga akan terus melaksanan program Inkubasi melalui Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM yang akan dilaksanakan dengan delapan lembaga Inkubator sepanjang tahun 2022.

“Kami juga melakukan venture capital approach, pendekatan ini menjadikan kami tidak hanya memberikan kekuatan permodalan seperti perbankan, namun juga melakukan pembiayaan berdasarkan by design atau rencana kerja mitra yang akan dibiayai. Selain itu, LPDB-KUMKM juga masuk ke sisi pendampingan, hingga di fase akhir akan bekerja sama dengan offtaker yang nantinya memberikan kepastian pasar bagi produk-produk anggota koperasi yang menjadi mitra LPDB-KUMKM,” papar Supomo.

Model pembiayaan dengan skema venture capital approach ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pembiayaan kepada koperasi sektor riil, mulai dari pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

“Harapannya, penyaluran dana bergulir di 2022 ini akan semakin meningkat, wilayah sebaran penyaluran kami juga akan semakin meluas terutama di daerah-daerah yang masih minim penyaluran,” kata Supomo.

Pihaknya juga mengharapkan, para pelaku UMKM untuk bergabung dengan koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya, meningkatkan daya saing, dan juga kemudahan akses permodalan.

“Kami juga mengharapkan agar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat bergabung kepada koperasi agar bisa mendapatkan manfaat dari dana bergulir LPDB-KUMKM yang kami salurkan kepada koperasi,” pungkas Supomo.(Jef)

Jakarta:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan Rp1,8 triliun untuk penyaluran di tahun 2022, dengan target masing-masing direktorat sebesar Rp900 miliar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di Jakarta, Jumat (7/1). Supomo menambahkan, tahun ini LPDB-KUMKM menyasar ke koperasi-koperasi sektor riil, terutama koperasi-koperasi baru yang belum merasakan LPDB-KUMKM untuk perkuatan permodalan.

“Sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM terus mendukung program-program strategis yang inline dengan program-program Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya, menargetkan koperasi rumah produksi bersama, koperasi multi pihak, dan koperasi modern. Sehingga sejalan dengan program KemenkopUKM, juga arahan Menteri Koperasi dan UKM, otomatis dapat menjaring daerah yang cakupan wilayahnya masih rendah, bahkan belum terjamah penyaluran LPDB-KUMKM,” lanjut Supomo.

Senada dengan Supomo, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan, sejumlah pendekatan dan sinergi dengan berbagai pihak terus dilakukan LPDB-KUMKM, baik dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten atau Kota, juga dengan melibatkan tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya stakeholder yang terlibat melalui proses penyebaran informasi dan sosialisasi LPDB-KUMKM diharapkan dapat menjaring lebih banyak koperasi unggul dan potensial demi peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

Berbicara mengenai tantangan, Krisdianto menyampaikan bahwa dua tahun terakhir LPDB-KUMKM sudah lebih dikenal oleh masyarakat dan para pelaku koperasi dan UMKM. “Semua ini berkat dukungan dan kerja sama segenap Direksi dan Dewan Pengawas LPDB-KUMKM, MenkopUKM, Dinas Koperasi dan UKM juga seluruh karyawan LPDB-KUMKM. Kendati demikian, LPDB-KUMKM tetap massif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada calon mitra LPDB-KUMKM secara online dan offline demi membantu para pelaku usaha khususnya koperasi agar dapat bertahan di masa pandemi,” pungkas Krisdianto.

Target Penyaluran 40 Persen Sektor Riil

Berbicara mengenai target penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM ke koperasi sektor riil tahun 2022 meningkat dari 20 persen ke 40 persen, Krisdianto mengatakan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan pendekatan melalui pola solicited dengan para Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota secara mandiri untuk menjaring koperasi-koperasi sektor riil agar masuk ke dalam rantai pasok industri, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sempurna.

“Peningkatan 40 persen ke sektor riil bukan hanya memaksimalkan dari nilai pencairan setiap koperasi, namun meningkat ke jumlah koperasi yang lebih banyak khususnya koperasi yang bergerak di sektor pangan yang merupakan arahan Presiden Jokowi dan MenkopUKM Teten Masduki,” ujar Krisdianto.

Selain itu, mengenai model bisnis yang dikembangkan LPDB-KUMKM “Project Venture Like” ke koperasi peternakan, pangan dan logistik, Krisdianto mengatakan sejak tahun lalu dibantu direktorat terkait khususnya Direktorat Pengembangan Usaha, kami telah mengerjakan project bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Misalnya, project produksi susu sapi di KPBS Pengalengan sudah dimulai sejak tahun 2021, sehingga di tahun ini telah terealisasi, dimulai dengan pemanfaatan lahan untuk persiapan dan penguatan untuk pakan ternak.

“Beberapa inisiatif juga dilakukan, seperti koperasi perikanan di Cilacap Jawa Tengah, LPDB-KUMKM telah bersinergi dengan para offtaker sehingga tercipta sebuah sistem yang terintegrasi dan modern. Disini LPDB-KUMKM terlibat bukan hanya dari saat proses pengajuan proposal, melainkan juga proses pendampingan setelah proses mendapat pinjaman LPDB-KUMKM. Harapannya, bisnis mereka dapat sustain dan berkembang,” terang Krisdianto.

Krisdianto berharap, LPDB-KUMKM terus menjadi lembaga yang dapat diandalkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai garda terdepan memberikan pembiayaan kepada koperasi. Sebagai garda terdepan, LPDB-KUMKM memiliki peran strategis dalam peningkatan dan penguatan ekonomi di Indonesia. Meskipun bukan yang terbesar memberikan kontribusi, namun LPDB-KUMKM mengambil peran signifikan dalam perekonomian negara.

Senada dengan Krisdianto, Supomo juga berharap, dengan pencapaian yang diraih di tahun 2021, LPDB-KUMKM semakin diperhitungkan oleh stakeholder dan pihak eksternal untuk pelayanan LPDB-KUMKM yang jauh lebih baik di tahun mendatang. LPDB-KUMKM sebagai lembaga pelayanan, harus memiliki spirit pelayanan yang mudah, murah, cepat dan ramah.

“Saya menyatakan optimis bahwa penyaluran dana bergulir di tahun 2022 dapat maksimal dan mencapai target penyaluran yang ditetapkan yakni Rp1,8 triliun, dengan porsi pinjaman untuk pola konvensional sebesar Rp900 miliar dan pola syariah sebesar Rp900 miliar. Dengan kehadiran SDM yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisa pengajuan proposal mitra, semoga kami dapat menjaga amanah dan integritas lembaga dengan sebaik-baiknya,” tutup Supomo.(Jef)