Arsip Tag: LPDB KUMKM

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Tandatangani Kerjasama dengan Lembaga Penjamin Daerah

Tinggalkan komentar


Lombok:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) harus tetap hadir di tengah masyarakat terutama koperasi yang menjadi tempat naungan tepat bagi UMKM terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Dalam hal ini LPDB-KUMKM tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya lembaga penjaminan daerah sebagai partner strategis bagi LPDB-KUMKM dalam menyalurkan dana bergulir di daerah.

“Kami tidak mungkin hadir sendiri tanpa kerjasama dengan Pemda. Maka dari itu kami ajak semua Jamkrida, ayo kita bersama-sama dalam memajukan perekonomian daerah, “kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam sambutannya pada Penandatanganan MoU dengan 18 Lembaga Penjamin di sela-sela Raker antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga Penjamin di Lombok Tengah, NTB Selasa (23/2/2021).

Adapun ke-18 lembaga penjamin itu adalah PT Askrindo Konvensional, PT Askrindo Syariah, PT Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Jawa Tengah, PT Jamkrida Jawa Barat, PT. Jamkrida DKI Jakarta, PT Jamkrida Riau, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida NTT dan PT Jamkrida NTB Bersaing.

Selanjutnya PT Jamkrida Kalimantan Timur, PT Jamkrida Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Kalimantan Barat, PT Jamkrida Sumatera Barat, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Sulawesi Selatan dan PT Jamkrida Banten.

Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM adalah satker (satuan kerja) Kementerian Koperasi dan UKM, dimana mulai tahun 2020 lalu memiliki program untuk fokus kepada koperasi.

“Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak melalui koperasi. Kalau UMKM siapa yang urus? Sudah banyak program dari pemerintah bagi UMKM yang sudah bankable misalnya KUR melalui BPD atau Himbara. Nah yang tidak bankable siapa yang urus? Maka dari itu, ayo mereka kita arahkan untuk berkoperasi nanti LPDB KUMKM akan support di sana”, jelas Supomo.

Selama pandemi tahun 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan Rp2,066 triliun, dimana 80% disalurkan melalui Koperasi. Tahun ini LPDB-KUMKM akan tetap fokus penyaluran kepada Koperasi sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Selain itu, LPDB-KUMKM ditengah pandemi ini juga diberi amanah oleh pemerintah pusat, untuk menyalurkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana LPDB-KUMKM ikut andil dengan tingkat bunga murah, mudah, dan ramah sebesar 3%. Hal tersebut kurang lebih ekuivalen dengan pembiayaan syariah yang pembagiannya 30:70.

“Ramahnya apa? Yang dibiayai LPDB KUMKM itu kita lihat situasinya bagaimana skema pembiayaannya, kami di internal telah melakukan berbagai terobosan transformasi,” jelas Supomo.

Dalam memberikan pembiayaan harus ada lembaga penjamin, makanya kita gandeng lembaga penjamin ini. LPDB-KUMKM berkolaborasi dengan lembaga penjamin daerah, dalam rangka memajukan ekonomi daerah. Hal ini akan sulit kalau LPDB-KUMKM tidak memilik cabang, dan kalau tidak ada kolaborasi dengan Pemda.

Supomo menegaskan, kerjasama yang dilakukan LPDB-KUMKM ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, gerakan ekonomi UMKM yang merupakan penopang ekonomi nasional. Dengan kondisi pandemi ini, kita tetap lakukan protokol kesehatan (prokes) karena kita harus hadir dan bisa menjadi contoh di masyarakat.

Tahun ini LPDB-KUMKM dianggarkan program PEN sebesar Rp2 triliun dan ada kabar akan ditambah Rp1 triliun lagi. Sesuai arahan pak Menteri, LPDB-KUMKM tahun ini tetap menyalurkan program dana PEN. Jadi ada dua direktorat kami yaitu direktorat bisnis dan direktorat pembiayaan syariah yang sangat fleksibel untuk membiayai koperasi manapun baik secara konvensional atau syariah.

Dan kami berkomitmen bersama-sama kedepannya ditengah pandemi Covid-19 ini untuk memajukan UMKM nasional. “Harapan kami di forum ini, mudah-mudahan yang kita lakukan dan niatkan dapat dimudahkan segala permasalahannya khususnya pandemi ini agar cepat berlalu,” pungkasnya.

Apresiasi Pemda NTB

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi yang mewakili Gubernur NTB, memberikan apresiasi penghargaan pada Kemenkop dan UKM khususnya kepada LPDB-KUMKM atas atensinya dalam melaksanakan kegiatan di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika yang diresmikan Presiden RI pada 22 oktober 2018.

“Alhamdulillah, Kemenkop dan UKM berada di garda terdepan dalam memberikan dukungan pada perkembangan KEK Mandalika. Dimana waktu itu pak Puspayoga bersama Hermawan Kertajaya mendesain lapak-lapak yang jadi area bazar bagi UMKM di kawasan ini,” kata Lalu Gita.

Ia berharap dengan mengadakan kegiatan seperti ini yang tentunya dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) setidaknya akan memberikan manfaat bagi daerah yang terkena dampak Covid-19 terutama Koperasi dan UMKM yang kegiatan ekonominya melemah.

“Kami juga mengapresiasi acara ini karena mengikuti protokol Covid-19. Seperti membawa nakes (tenaga kesehatan) dari Jakarta, lalu ada SWAB Antigen. Saya selaku ketua harian satgas Covid-19 NTB memberikan apresiasi setinggi-tingginya, karena berdasarkan informasi rilis yang ada tiap malam, NTB terkonfirmasi 9.103 positif, namun Lombok Tengah yang menjadi KEK Mandalika masih termasuk zona kuning yang akan terus diusahakan ke zona hijau,” tambah Lalu Gita.

Bagaimanapun kata Lalu Gita, jika hanya berdiam diri saja dimasa pandemi, maka ekonomi nasional daerah sampai skala yang terkecil ini pemda dan nasional dan skala yang lebih kecil, maka pilar-pilar ekonomi akan melemah dan akan runtuh.

“Makanya kami di NTB disamping melakukan upaya mengatasi pandemi, kami juga melakukan kegiatan BERNTB, atau singkatan dari Bangkitkan Ekonomi Rakyat Nurut Tatanan Baru. Dengan BERNTB itu kami berkomitmen membangun UMKM. Misalnya dalam program jaring pengaman sosial, kami tidak menggunakan produk pabrikan untuk paket bantuan, tapi kami serap produk UMKM yang kemudian di distribusikan kepada masyarakat yang berhak. Kami juga melakukan berbagai upaya agar setidakya UMKM itu bisa bertahan dimasa pandemi ini,” pungkas Lalu Gita.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB

Tinggalkan komentar

Lombok:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan siap memberikan dukungan modal usaha kepada dua koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua koperasi itu adalah Koperasi Cabe Rawit di Kota Mataram, NTB dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ammar Sasambo di Lombok Tengah, NTB. Produk-produk dari anggota masing-masing koperasi ini dinilai punya nilai khusus dan unggul dibandingkan dengan produk anggota koperasi lainnya.

Diakui bahwa selama pandemi covid-19 yang sudah hampir setahun berjalan ini mengakibatkan modal usaha dari masing-masing anggota koperasi tergerus. Sementara kemampuan koperasi untuk terus memberikan pembiayaan bagi anggotanya juga terbatas. Oleh sebab itu agar usaha para UMKM anggota koperasi tidak “mati suri”, maka perlu ada dukungan permodalan terutama dari LPDB-KUMKM yang disalurkan melalui koperasi.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Sudarmono, menjelaskan bahwa sebagai satuan kerja (satker) Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sangat komitmen untuk terus mendukung kemajuan koperasi. Pihaknya sedang melakukan asessment terhadap dua koperasi tersebut agar bisa menjadi mitra usahanya. Dari assesment awal diakui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki potensi yang besar mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerjanya. Pasalnya dari track record administrasi dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya cukup meyakinkan.

“Tim kami telah melakukan diskusi dengan teman-teman di sini. Yang dibutuhkan untuk Koperasi Cabe Rawit salah satunya adalah mesin packaging. Kami LPDB-KUMKM siap memberikan pembiayaan pinjaman. Secara produk sudah baik, tidak kalah dengan produk lain. Kami siap membantu koperasi ini,” kata Krisdianto.

Dikatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yakni 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen. Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kompetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

“Kami berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, dengan tarif layanan sangat murah yaitu 3 persen. Kita tidak ada biaya provisi, administrasi dan lainnya sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. Bahkan pembiayaan kami terdapat masa tenggang (grace period) mulai 3 hingga 6 bulan, sehingga KUMKM mempunyai kelonggaran waktu dalam melewati masa-masa sulit ini,” pungkas dia.

Ketua Koperasi Cabe Rawit, Endang Susilowati mengatakan bahwa hingga saat ini anggotanya berjumlah 95 orang dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda, mulai dari kuliner hingga produk tekstil. Namun yang menjadi unggulan dari produk anggotanya adalah produk kuliner. Bahkan produk makanan olahan yang diproduksi dari anggota mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

Produk makanan olahan seperti ayam taliwang, dan produk-produk makanan olahan dalam kemasan dan frozen food. Koperasi ini juga mendapat apresiasi dari Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) karena kemampuannya dalam mendiversifikasi produk makanan olahan sehingga bisa dipasarkan hingga ke luar NTB. Selain fokus pada produk kuliner, koperasi ini juga mengembangkan basis usahanya melalui culinary training center, yaitu kelas khusus untuk mengajarkan masak memasak pada siswa.

Endang berharap agar LPDB-KUMKM dapat memberi perkuatan permodalan bagi koperasinya, terutama untuk pengadaan alat produksi seperti mesin packaging. Sebab diakuinya, hasil produk olahan anggota belum dikemas secara maksimal, sehingga diperlukan alat untuk mempercantik hasil produk agar dapat memiliki nilai lebih dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Semoga harapan kami ke LPDB-KUMKM dapat diakomodir. Selama ini kemasan produk kami besar-besar, nah kini kami ingin ukuran yang lebih kecil (mini). Kalau ada satu mesin untuk beberapa produk maka kami merasa senang sekali. Selain itu, kami bercita-cita bisa ekspor juga ke luar negeri,” ungkap Endang.

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa mengekspor hingga 2 kuintal sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya dari LPDB-KUMKM untuk dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

“Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi pemerintah maka peternak walet di luar sana akan bahagia,” tutur Lalu Buntaran.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, ke depan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, dan herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

“Setelah bertemu dengan Dinas Koperasi dan UKM juga LPDB-KUMKM, kami akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kita langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, dan Singapura,” pungkas dia.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kemajuan Koperasi dan UMKM

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat. Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2.240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga  berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua dapat memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini, para pelaku usaha KUMKM mengalami permasalahan penting yakni modal produksi yang berkurang, sehingga omset usahanya juga turun,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Koperasi yang Banyak Menaungi UMKM Diarahkan Mengakses Pembiayaan ke LPDB KUMKM

Tinggalkan komentar

Mataram:(Globalnews.id))-Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso, menjelaskan pemerintah tengah fokus dua hal yaitu pengendalian wabah Covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat.

“Dua hal ini menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” tutur Agus Santoso saat berkunjung ke sejumlah koperasi, yang berpotensi menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ( LPDB-KUMKM) , di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)) Senin (22/2/2021)

Turut serta dalam kunjungan tersebut Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto Sudarmono, Direktur Hukum’ dan Umum LPDB KUMKM Jainal Aripin dan Direktur Syariah LPDB KUMKM Ari Permana.

Lebih lanjut Agus Santoso mengatakan LPDB KUMKM adalah satker dibawah Kementrian Kopwrasi yang fokus pada pembiayaan. Unit satker lainnya adalah LLP KUKM atau Smesco yang fokus pada pelatihan dan pemasaran. ‘ “Kami di Kementrian sebagai policy maker sehingga ketiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” jelas Agus.

Oleh karena itu pihaknya mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya terpenuhi. Menurutnya dana yang diberikan LPDB memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan uang bergulir bisa lancar sehingga uang itu bisa diberikan ke koperasi lain,” pungkasnya.

2.240 Koperasi Aktif

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif. Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” ulasnya.

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi- koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua ini bisa memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini mereka para UMKM ini modal produksi berkurang dan omsetnya rata – rata juga turun,” pungkasnya. (jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Siap Fasilitasi Pembiayaan pada Dua Calon Mitra di NTB

Tinggalkan komentar
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono

Mataram:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB – KUMKM) menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan usaha kepada dua calon mitra di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Cabe Rawit di Kota Mataram, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ammar Sasambo di Lombok Tengah. Produk-produk dari anggota masing-masing koperasi ini dinilai punya nilai khusus dan memiliki daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Meski begitu Pandemi Covid-19 yang sudah hampir setahun berjalan ini mengakibatkan modal usaha dari masing-masing anggota koperasi tergerus. Sementara kemampuan koperasi untuk terus memberikan pembiayaan bagi anggotanya juga terbatas. Oleh sebab itu agar usaha para UMKM anggota koperasi ini tidak “mati suri”, maka perlu ada dukungan permodalan terutama dari LPDB KUMKM yang disalurkan melalui koperasi.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Sudarmono, menjelaskan bahwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya sangat komitmen untuk terus mendukung kemajuan koperasi. Pihaknya sedang melakukan asessment terhadap dua koperasi tersebut agar bisa menjadi mitra usahanya. Dari assesment awal diakui bahwa dua koperasi itu memiliki potensi yang besar untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerjanya. Pasalnya dari track record administrasi dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya cukup meyakinkan.

“Tim kami udah lakukan diskusi dengan teman – teman di sini yang dibutuhkan untuk koperasi Cabe Rawit salah satunya adalah mesin packaging. Kami LPDB siap memberikan pembiayaan pinjaman. Secara produk udah enak ini nggak kalah dengan produk lain. Kami siap bantu untuk koperasi ini,” kata Krisdianto saat mendampingi staf khusus MenkopUKM bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso saat melakukan kunjungan ke sejumlah koperasi di NTB, Senin (22/3/2021).

Turut serta dalam kunjungan itu, Direktur Unum dan Hukum’ LPDB KUMKM Jainal Aripin dan Direktur Syariah LPDB KUMKM Ari Permana

Lebih lanjut Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto mengatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB sangat kompetitif lantaran tingkat bunganya sangat rendah yaitu 3 persen. Besaran bunga ini lebih rendah bahkan terhadap suku bunga kredit yang disalurkan lembaga perbankan melalui skim kredit usaha rakyat (KUR) yang tingkat bunganya 6 persen. Dengan tingkat bunga yang rendah ini akan memberikan ruang yang lebar bagi koperasi untuk bisa memperoleh margin yang kempetitif. Sementara bagi UMKM yang menjadi anggotanya bisa mendapatkan dana murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah di koperasinya.

“Kami beda dengan lembaga pembiayaan lain, kita sangat murah yaitu 3 persen (bunganya) bahkan di bawah KUR. Kita tidak ada biaya provisi, administrasi dan lainnya sehingga tidak memberatkan. Bahkan kita ada grace periode bisa 6 bulan bisa 3 bulan agar koperadi dan UMKM ini bisa melewati masa sulit ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Koperasi Cabe Rawit, Endang Susilowati mengatakan bahwa saat ini anggota yang bernaung di koperasi sebanyak 95 orang dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda dari kuliner hingga produk tekstil. Namun yang menjadi unggulan dari produk anggotanya adalah produk kuliner. Bahkan produk makanan olahan yang diproduksi dari anggota koperasi ini mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.

Produk makanan olahan seperti ayam taliwang, dan produk-produk makanan olahan dalam kemasan dan frozen food. Koperasi ini juga mendapat apresiasi dari Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) karena kemampuan dalam mendiversifikasi produk makanan olahan sehingga bisa dipasarkan hingga ke luar NTB. Selain fokus pada produk kuliner, koperasi ini juga mengembangkan basis usahanya melalui culinary training center, yaitu kelas khusus untuk mengajarkan masak memasak pada siswa.

Endang berharap agar LPDB-KUMKM dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk pengadaan alat produksi bersama khususnya alat untuk mempercantik packaging dari produk-produk anggotanya. Sebab diakuinya bahwa saat ini produk olahan kemasannya dirasakan masih perlu untuk dipercantik sehingga bisa lebih menjangkau pasar lebih luas.

“Semoga harapan kami ke LPDB bisa diakomodir. Selama ini packaging kami besar – besar, nah kami ingin yang bisa
mini. Kalau ada satu mesin untuk beberapa produk maka kami seneng sekali. Kami bercita-cita bisa ekspor juga,” ungkap Endang.

Ekspor Mancanegara

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa menghasilkan hingga 2 kwintal sarang burung walet.Sebagian di ekspor ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (Kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya kepada LPDB-KUMKM untuk bisa menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

“Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 – Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi negara maka peternak walet di luar sana akan bahagia,” tutur Lalu Buntaran saat menerima rombongan dari LPDB-KUMKM.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, kedepan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

“Kita sebentar lagi setelah kita ketemu dengan dinas dan LPDB ini akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kit langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, Singapura,” pungkas dia. (Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Kompetensi Hukum Dalam Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng Kejari Bulungan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sering kali berhadapan dengan masalah hukum. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuan hukum bagi jajarannya, LPDB-KUMKM berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Kolaborasi kedua belah pihak tersebut diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) tentang Pemulihan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan di kantor LPDB-KUMKM, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Penandatanganan MoU dilakukan antara Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo, dengan Kajari Bulungan Ricky Tommy Hasiholan. Acara juga dihadiri Kepala Seksi Datun Kejari Bulungan Khadafi, Kepala Divisi Hukum LPDB-KUMKM Diyan Septiarti, serta Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian LPDB-KUMKM Yoneswilliam.

Jarot mengatakan, Kejari Bulungan dengan LPDB-KUMKM dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi dari sisi aspek hukum, khususnya bagi pegawai LPDB-KUMKM yang bertugas menangani para mitra-mitranya.

“Dengan demikian harapannya calon mitra yang masuk dari daerah Bulungan dan Tana Tidung ke LPDB-KUMKM sudah terkondisi dengan baik, dan pengajuan proposal pinjaman/pembiayaannya dapat memberikan hasil yang baik pula,” terang Jarot.

Selain itu, Jarot berharap dengan kerja sama ini, TriSukses LPDB-KUMKM yang meliputi Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian dana bergulir dapat tercapai maksimal.

Begitu juga dengan Koperasi dan UMKM (KUMKM) binaan Kejari Bulungan, diharapkan dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM.

“Saya dapat info dari Kejari Bulungan sudah kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Artinya, tindak lanjutnya sudah lebih dulu dan insya Allah tidak waktu lama lagi akan ada proposal yang diajukan kepada LPDB-KUMKM. Inilah bukti konkrit sinergi antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan Negeri Bulungan,” ujar Jarot.

Kajari Bulungan Ricky Tommy Hasiholan mengatakan kerja sama antara pihaknya dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat sejauh ini sudah berjalan baik. Pelaku KUMKM di daerah diberikan pendampingan hukum terutama yang menyangkut aspek pencegahan penyalahgunaan dana bergulir.

“Jadi kami beberapa kali mengadakan acara dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk memberikan penerangan ataupun guidance-guidance tentang pemanfaatan dana bergulir. Jadi ini maksudnya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus koperasi. Jadi kami bersifat pencegahan,” kata Ricky.

“Kami sampaikan esensi dari dana bergulir ini bagaimana, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, dan bagaimana prinsip akuntabilitasnya,” lanjut Ricky.

Tidak hanya melakukan pendampingan, Kejari Bulungan juga membuka partisipasi dari para pelaku KUMKM yang ingin bertanya tentang penyaluran dana bergulir dan aspek hukumnya melalui layanan Hotline. Harapannya, supaya pelaku KUMKM mendapatkan pemahaman hukum yang jelas tentang pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Inilah yang kita upayakan, setiap orang dapat berjalan sesuai koridor tanpa harus bingung atau tidak mengerti. Kita bertugas memberi masukan dan arahan-arahan dari segi hukumnya,” tutur dia.

“Kita harapkan dari TriSukses LPDB-KUMKM tadi yang disampaikan oleh Bapak Jarot akan berjalan dengan baik dan optimal, sehingga dana bergulir itu dapat memberikan manfaat dan dapat menunjang program pemerintah khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Teken MoU Dengan Kejari Kota Sukabumi, LPDB-KUMKM Komitmen Dana Bergulir Mampu Dorong Pemulihan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memastikan untuk terus berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional, dengan berkomitmen menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku koperasi.

Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen tersebut, LPDB-KUMKM menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi dalam melakukan bimbingan teknis dan pengawasan dana bergulir. Hingga kini, LPDB-KUMKM telah menjalin kerja sama dengan 10 kota di Indonesia. Tahun ini, LPDB-KUMKM berkomitmen melakukan kerja sama dengan 30 Kejari di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Jarot Wahyu Wibowo menyatakan, pihaknya bersama Kejari, bertujuan ingin menyukseskan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebagai lembaga pemerintah kata Jarot, LPDB-KUMKM diamanatkan menyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana tahun ini pihaknya menargetkan Rp1,6 triliun dana bergulir ke koperasi.

“Khusus di kota Sukabumi, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp29,500 miliar sejak tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) mitra. Di 2020, ada 1 (satu) mitra LPDB-KUMKM di Kota Sukabumi yang mendapatkan dana PEN dengan skema pembiayaan syariah,” jelas Jarot di acara penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, dalam rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (8/2).

Menurut Jarot, Kota Sukabumi memiliki potensi besar dari sisi industrinya, mulai dari sektor pertanian, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Untuk itu, dalam menjaga penyaluran dana bergulir tetap baik, LPDB-KUMKM memerlukan kerja sama yang baik dari segi pengawasan oleh Kejari.

Ia pun berharap, kerja sama ini akan melahirkan empat hal yang menjadi cita-cita LPDB-KUMKM yaitu pertama, bagaimana penyerapan masyarakat Kota Sukabumi dapat terakselerasi dengan cepat. Kedua, adanya pemanfaatan secara optimal oleh mitra koperasi sehingga berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi.

“Yang ketiga, kami ingin dana bergulir ini ada kepastian pengembalian dari mitra LPDB-KUMKM,” imbuhnya.

Serta harapan para stakeholder dalam hal ini Kejari maupun dinas kota sebagai pelaksana lokal dapat mendampingi mitra saat penyerapan dana bergulir secara lancar, baik dan aman.

“Jadi nanti kami harap, ada bimbingan teknis sebelum proses pencairan kepada calon mitra binaan bersama Kejari Kota Sukabumi, dan setelah pencairan ada pendampingan, pembinaan dan pengawasan bersama-sama,” harap Jarot.

Senada, Kepala Kejari Kota Sukabumi Mustaming menegaskan, layaknya sebagai dana bergulir, dana ini harus dikembalikan sesuai aturannya. Maka, untuk menjaga hal itu perlu bimbingan dan pengetahuan kepada calon mitra binaan koperasi.

“Ada kriteria calon koperasi yang diberikan dana bergulir yaitu harus sehat. Koperasi harus mampu memenuhi persyaratan itu. Untuk menentukan harus ada tim penilai baik dari LPDB-KUMKM maupun Kejari. Namun kadang kala yang terjadi di lapangan, syarat itu dianggap enteng dan lalai, padahal persyaratan utama bisa mengarah ke pidana,” tegasnya.

Ia mengingatkan, proses pengembalian dan penyelenggaraan dana bergulir bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Mustaming tak ingin ujungnya bermasalah, bahkan lari ke ranah pidana.

“Untuk itu sejak awal kerja sama Kejari dan LPDB-KUMKM harus ditegaskan proses awal sampai akhir dana bergulir itu diberikan,” katanya.

Mustaming mengingatkan, penyempurnaan data-data koperasi harus dipenuhi secara benar. Karena salah data bisa juga berujung pidana korupsi meski tak ada unsur kerugian negara. “Apalagi kalau sampai ada kerugian negara, wah bisa nambah lagi pasalnya,” tegas Mustaming.

Ia pun berharap, di Kota Sukabumi tak ada lagi koperasi yang lalai dalam melakukan persyaratan dana bergulir, sehingga dana ini bisa dimanfaatkan secara benar dan mendorong kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi di kawasan tersebut.(Jef)

koperasi dan ukm

Sepakat Damai, Koperasi BTI Diberi Waktu 6 Bulan Mengembalikan Pinjaman ke LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Jember:(Globalnews.id)- Gugatan wanprestasi yang dilayangkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terhadap mitranya yaitu Koperasi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) diselesaikan secara damai. Kedua pihak menyetujui kesepakatan memberikan keringanan kepada koperasi untuk dapat melakukan pelunasan utang kepada LPDB-KUMKM selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini dibacakan. Tepat pada hari ini, Koperasi BTI telah mulai melakukan pencicilan pelunasan utang tersebut senilai Rp50 juta kepada LPDB-KUMKM.

“Kami merasa senang, karena masalah hukum dengan LPDB-KUMKM dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, terima kasih LPDB-KUMKM sudah memfasilitasi masalah yang ada di koperasi dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Kami merasa puas atas kesepakatan ini,” kata Ketua Koperasi BTI Muhamad Dahlan sebagai Tergugat usai pembacaan sidang putusan perdamaian atau akta van dading di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (4/2).

Sidang Perkara dengan Nomor: 96/PDT.G/2020/PN.JMR ini dipimpin oleh Hakim Ketua H Putut Tri Sunarko.

Sementara itu, Kepala Subdivisi Hukum Korporasi LPDB-KUMKM Nostra Kansil selaku Pihak Penggugat dari LPDB-KUMKM mengatakan, tujuan diajukannya gugatan wanprestasi ini sebagai bentuk upaya LPDB-KUMKM dalam optimalisasi pengamanan keuangan negara. Koperasi BTI telah menerima dana bergulir LPDB-KUMKM yang bersumber dari APBN, namun hingga jangka waktu utang piutang ini berakhir pada tahun 2018, Koperasi BTI masih belum dapat melakukan kewajibannya dalam melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM.

“Pengajuan gugatan terhadap Koperasi BTI ini diharapkan dapat mengedukasi para pelaku usaha koperasi lainnya, khususnya para mitra penerima dana bergulir LPDB-KUMKM bahwa berapa pun nilai pinjaman/pembiayaannya, penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan,” pinta Nostra.

Selaku Penggugat, pihaknya mengapresiasi kepada para pengurus koperasi selaku Tergugat yang telah menunjukan bahwa Koperasi BTI masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utangnya kepada LPDB-KUMKM.

“Kami menyadari bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini sulit untuk koperasi melakukan pembayaran utangnya kepada LPDB-KUMKM, namun seperti yang sudah kami sampaikan tadi, penggunaan dan pengembalian keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Nostra.

Selain itu dalam perdamaian ini juga disepakati bahwa eksekusi atau pelaksanaan lelang terhadap jaminan dalam utang piutang antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi BTI, berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi opsi terakhir dalam penyelesaian utang piutang ini.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi dengan LPDB-KUMKM, Kejari Bogor Beri Pendampingan Hukum Terhadap KUMKM

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bogor untuk menyukseskan program penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pelaku koperasi dan UMKM Tanah Air.

Kerja sama kedua lembaga diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan antara Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin dengan Kajari Kota Bogor Herry Hermanus Horo.

“Sama-sama sebagai aparat pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah (Dana PEN), karena sekarang Pak Presiden sudah sangat tegas tidak ada lagi visi misi Menteri, yang ada adalah visi misi Presiden,” kata Jaenal di sela-sela Penandatanganan MoU di Kantor Kejaksaan Negeri Bogor, Senin (1/2/2021).

“Karena itu, segala macam program yang telah ditentukan oleh Menteri tentu merupakan realisasi dari yang telah ditetapkan oleh Pak Presiden. Sepanjang itu pula maka kita wajib untuk merealisasikan dan mengamankannya,” tandasnya.

Jaenal mengatakan hal mendasar yang melatarbelakangi pihaknya perlu melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bogor, pertama, karena mitra-mitra LPDB-KUMKM dari kalangan koperasi mengalami gagal bayar baik sebelum maupun pada saat adanya pandemi Covid-19.

“Kami ingin ada kerja sama yang erat terutama proses penyelesaian tahap pertama melalui mekanisme Datun, yang mana prosesnya dapat dilakukan secara persuasif,” ungkap Jaenal.

Kedua, LPDB-KUMKM mendapat amanat dari pemerintah untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap koperasi yang mengalami masalah likuiditas akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan Dana PEN sebesar Rp1,292 triliun.

“Tahun 2021, kami juga sudah diberikan alokasi tambahan sementara Rp1 triliun untuk 6 (enam) bulan pertama,” katanya.

Dalam kesepakatan kerja sama ini, LPDB-KUMKM akan menyalurkan dana PEN kepada koperasi. Sedangkan Kejaksaan Negeri Bogor akan memberikan pendampingan hukum terkait legalitas, maupun ketepatan dalam memanfaatkan dana PEN.

“Itu yang kami harapkan dari kerja sama ini. Selain itu, kita ingin kerja sama ini bukan yang pertama dan terakhir tetapi terus berlanjut,” pungkas Jaenal.

Kajari Kota Bogor Herry Hermanus Horo menyambut baik kerja sama ini. Menurut dia, kerja sama ini sebagai bagian dari arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya untuk mengawal program penyaluran dana PEN.

“Pak Jaksa Agung itu kemarin di Rakernas kita temanya itu adalah mengawal PEN, karena mungkin banyak Kementerian/Lembaga lain yang tidak mencermati ini,” ujar Hermanus.

Ia menyebut pemberian pendampingan terhaap Koperasi sebagai pekerjaan yang mulia tetapi berisiko. Karena itu, ia bersedia melibatkan _full team_ tidak hanya dari bagian Perdata dan Tata Usaha Negara, namun juga melibatkan bagian lain.

“Maksimal kita turun full team, kita gabungan tidak hanya Datun, kebetulan di sini Kepala Seksi saya banyak yang mantan Jaksa Pengacara Negara jadi kita bisa turun full karena kita ingin Bogor jadi _pilot project_,” tutur Hermanus.

Pihaknya akan maksimal melakukan pendampingan guna mengurangi risiko hukum yang akan timbul akibat ketidakpahaman para pelaku koperasi akan aturan. Serta memastikan mereka menggunakan dana PEN sesuai peruntukannya.

“Jadi komunikasi harus kita maksimalkan. Tugas kita sederhana, mengantisipasi jangan sampai ada apa-apa. Kita melakukan pendampingan sebisa mungkin agar kita meminimalisir risiko,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Tahun 2021, LPDB-KUMKM Juga Fokus Kembangkan Koperasi Syariah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Di samping fokus memberikan pendampingan kepada koperasi potensial, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) juga fokus akan menggandeng lebih banyak lagi koperasi syariah (Baitul Maal wa Tamwil/BMT) pada tahun ini.

“Upaya ini sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu. Syariah ini baru di LPDB-KUMKM. Kemarin, sekitar 40 BMT menjadi mitra kami,” kata Supomo, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut Supomo, BMT baru merasakan kehadiran LPDB-KUMKM baru-baru ini, atau tepatnya sejak empat tahun lalu. Terlebih, semenjak LPDB-KUMKM memiliki Direktorat khusus Syariah.

“Awalnya LPDB-KUMKM tidak mempunyai sistem syariah kan. Syariah sama sistem konvensional tidak ketemu, tidak bisa. Sekarang sudah bisa terhubung. Baru tahun kemarin lebih giat,” kata Supomo.

Supomo melihat tren BMT akan lebih bagus ke depan. Untuk menggandeng lebih banyak BMT, tim LPDB-KUMKM khusus syariah sedang terjun ke Yogyakarta dan Semarang.

Untuk tahun ini, LPDB-KUMKM menargetkan dapat menyalurkan Rp1,6 triliun dana bergulir kepada koperasi. Mengingat situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung, Supomo berharap jumlah penerima koperasi penerima dana bergulir lebih besar dibandingkan 2020.

“Kami sepenuhnya fokus 100 persen kepada koperasi, dan itu fokus kepada koperasi sektor riil. Seperti pangan, peternakan, dan perikanan yang berorientasi pada ekspor,” ujar Supomo.

Jika berkaca pada 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada koperasi di Tanah Air sebesar Rp2 triliun. Melebihi target yang diberikan pemerintah sebesar Rp1,85 triliun.

Begitu juga dari sisi penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari alokasi yang ditargetkan pemerintah Rp1 triliun, LPDB-KUMKM juga mencatat penyaluran lebih tinggi daripada target sebesar Rp1,292 triliun.

Terkait PEN tahun ini, Supomo mengatakan pihaknya belum mendapatkan arahan baru dari pemerintah, dalam hal ini Satgas PEN. Namun, pada intinya, pihaknya bisa saja menjalankan program ini meskipun tidak mendapatkan uang dari negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi pada tahun ini yaitu wabah virus korona (Covid-19). Wabah covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas membuat pertumbuhan ekonomi menjadi turun. Hal ini juga berdampak pada koperasi.

Menghadapi tantangan ini, Supomo mengatakan akan menguatkan dari sisi internal dahulu. Dalam hal ini memastikan setiap pegawai LPDB-KUMKM tertib melaksanakan protokol kesehatan ketika sedang bertugas.

“Pasukan saya wajib rapid antigen ketika dinas ke luar kota. Begitu juga ketika pulang, wajib rapid antigen. Saya juga setiap pulang malam sampai rumah harus disemprot disinfektan,” kata Supomo.

Setiap bulan, masing-masing pegawai diberikan suplemen vitamin, masker, dan hand sanitizer. “Kami harus jemput bola (ke koperasi). Kalau tidak tahan (kesehatan) bagaimana mau jauh jemput bola ketika kami sudah lumpuh,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

2021, LPDB-KUMKM Dampingi Koperasi Potensial Melalui Inkubator Wirausaha

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan memberikan pendampingan kepada koperasi pemula melalui program inkubator wirausaha. Dilaksanakannya program ini bertujuan untuk mendampingi koperasi pemula agar lebih maju.

Program inkubator wisarausaha juga ditujukan kepada para pelaku UMKM baru. “Supaya mereka lebih bergeliat baik dalam teknologi maupun operasionalnya,” ungkap Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (22/1).

Oleh karena itu, Supomo pun menekankan bahwa pemberian pendampingan kepada koperasi pemula yang memiliki potensi besar menjadi salah satu fokus utama pada 2021.

Untuk itu, lanjut Supomo, LPDB-KUMKM bekerjasama dengan 10 inkubator yang akan memberikan pendampingan kepada koperasi dan UMKM pemula. Masing-masing inkubator akan menangani 25 peserta. “Kenapa 10? Kami seleksi juga mereka ada program apa. Jadi, tidak asal saja,” ucap Supomo.

Dalam proses seleksi inkubator, LPDB-KUMKM menyoroti beberapa poin penting. Di antaranya, legalitas yang jelas, program yang ditawarkan, pengalaman yang dimiliki, model bisnis yang ditawarkan, pola pelatihan, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Masing-masing inkubator akan diberi dana sekitar Rp250 juta hingga Rp300 juta. Untuk proses inkubasi akan dilaksanakan kurang lebih sekitar satu tahun. “Itu model reimbursement terhadap berbagai aktivitas yang mereka lakukan,” kata Supomo.

Selain program inkubator wirausaha, LPDB-KUMKM juga memberikan pendampingan langsung kepada beberapa koperasi eksisting yang dinilai memiliki potensi besar.

“Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, LPDB-KUMKM diharapkan tidak sekadar memberikan pinjaman, namun juga harus bisa membangkitkan potensi yang dimiliki koperasi,” jelas Supomo.

Supomo menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat potensi yang dimiliki suatu koperasi. Jika sudah dinilai potensinya, LPDB-KUMKM membantu mengarahkan koperasi tersebut untuk dihubungkan ke market.

Menurut Supomo, pola kerja itu sudah dilakukan pada 2020 yang terbentuk melalui kerjasama antara LPDB-KUMKM dengan TaniHub. Dalam kerja sama itu, TaniHub berperan membantu pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh koperasi.

Selain itu, TaniHub juga akan membantu melakukan Quality Assurance untuk menjaga bahwa produk yang dihasilkan layak dipasarkan, baik melalui pasar ekspor, hotel, restoran, kafe, supermarket, maupun langsung kepada customer.

“Sementara peran LPDB-KUMKM adalah memberikan dukungan kepada koperasi berupa pinjaman/pembiayaan modal kerja pembelian produk pertanian kepada koperasi,” tandas Supomo.

Yang pasti, Supomo menegaskan, koperasi yang bergerak pada bidang pangan memang menjadi fokus utama LPDB-KUMKM untuk diberikan pendampingan dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

“Dari sekian banyak koperasi pangan, pendampingan koperasi susu menjadi salah satu fokus utama,” ungkap Supomo.

Masih tingginya impor susu menjadi alasan LPDB-KUMKM untuk fokus mendampingi koperasi susu. Impor susu nasional hingga saat ini mencapai 80 persen.

Dalam prosesnya, LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan kepada koperasi susu untuk keperluan pakan ternak dalam bentuk konsentrat.

“Diharapkan, dengan terbantunya modal petani untuk memenuhi pakan ternak dapat meningkatkan kualitas susu sekaligus memperbanyak volume produksi,” pungkas Supomo.(Jef)