Semarang:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong Koperasi Serba Usaha (KSU) Gardu Tani Al Barokah untuk scalling-up kelolaan lahan pertanian beras organik dari sekitar 200 hektar menjadi 1000 hektar.

“Dalam hitungan agar masuk skala ekonomi, koperasi harus memiliki lahan pertanian minimal 1000 hektar,” ungkap Teten usai menyambangi lahan pertanian beras organik milik KSU-GT Al Barokah di Desa Ketapang (Desa Sejahtera Astra), Susukan, Kabupaten Semarang, Jumat sore (12/11).

Teten berharap koperasi mampu mengkonsolidasi lahan sempit petani dan bersifat individu, ke dalam koperasi. Dalam model ini, petani tak perlu pusing lagi akan ketersediaan bibit, pupuk, hingga pembiayaan.

“Jika sudah terkonsolidasi ke dalam wadah koperasi, maka tingkat kesejahteraan petani akan ikut meningkat,” tandas MenKopUKM.

Oleh karena itu, MenKopUKM pun optimis program Korporatisasi Petani di Desa Ketapang ini bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, sudah ada model bisnis seperti koperasi, offtaker, hingga lembaga pembiayaan (KUR Pertanian Bank BNI).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSU-GT Al Barokah Taufiqurrohman menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya baru berdiri pada 2002. Namun, paguyuban petaninya sudah ada sejak 1998.

Saat ini, KSU-GT Al Barokah sudah memiliki anggota sebanyak 1082 petani dari 16 kelompok tani dan 3 kelompok wanita tani, dengan lahan seluas 180,32 hektar.

Kapasitas produksi tercatat sebesar 2.800 ton GKP dan 73,3 ton kacang. “Kami merupakan Digital Organic Farming pertama di Indonesia,” ucap Taufiqurrohman.

Yang jelas, varietas padi organik menjadi salah satu komoditi andalan petani di Desa Ketapang. Padi organik dinilai lebih menguntungkan karena harga jual lebih tinggi dan cenderung stabil. Padi yang dibudidayakan jenis padi lokal. Diantaranya, padi hitam, merah, putih, mentik susu, ketan hitam, cisokan, pandan wangi, dan lain-lain.

*Perkuat Kelembagaan*

Sementara itu, Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Supomo menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat kelembagaan koperasinya dalam bentuk modal kerja atau usaha.

“Modal kerja koperasi didukung LPDB-KUMKM. Sehingga, koperasi memiliki kemampuan untuk membeli produk panen dari petani, selanjutnya petani mampu membayar cicilan KUR kepada Bank BNI,” kata Supomo.

Supomo juga menekankan bahwa dalam hitungan bisnis tersebut, koperasi harus mendapat marjin keuntungan. “Harus benar-benar dihitung, berapa harga beli dari petani, termasuk biaya mesin-mesin produksi, berapa harga jual, koperasi harus ada marjin untung,” ulas Supomo.

Lebih dari itu, Supomo menyarankan agar petani yang mendapat dukungan dari koperasi harus yang memiliki lahan. “Agar semuanya jelas, termasuk pertanggungjawabannya,” pungkas Supomo. (Jef)

Salatiga:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah CV L’Ambiance, salah satu perusahaan furnitur dan kerajinan Indonesia berorientasi ekspor, yang menerapkan Community Development Model. “Ini bisa kita jadikan Role Model untuk diterapkan di daerah lain,” ungkap Teten, saat meninjau pabrik furnitur L’Ambiance di daerah Susukan, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (12/11).

Dalam model tersebut, L’Ambiance kerjasama dengan koperasi, pondok pesantren (santri), hingga komunitas-komunitas pemuda, terutama di daerah terpencil, untuk dididik dan dibina memproduksi furnitur berkualitas ekspor.

“Disini, L’Ambiance berperan juga sebagai offtaker dari produk yang sudah dihasilkan para santri dan pemuda lainnya. Termasuk melakukan pendampingan proses produksi hingga finishing,” kata Teten.

Bahkan, lanjut MenKopUKM, model L’Ambiance bisa dikembangkan menjadi inkubator bisnis yang mampu melahirkan jiwa kewirausahaan. “Bisa menghasilkan enterpreneur-enterpreneur baru yang tangguh dan berkualitas,” tandas Teten.

Oleh karena itu, MenKopUKM menekankan bahwa para santri dan pemuda di L’Ambiance untuk segera mendirikan koperasi. “Pasarnya sudah ada, offtaker ada, tinggal mereka berkoperasi agar mendapat tambahan pendampingan dari Kementerian Koperasi dan UKM,” imbuh Teten.

Di samping itu, Teten pun berharap di daerah-daerah lain bermunculan para Movement Leader seperti yang dilakukan L’Ambiance di Salatiga. “Sekarang saatnya memproduksi yang memiliki nilai daya saing global,” tegas MenKopUKM.

Pasar Eropa

Dalam kesempatan yang sama, pemilik dan Direktur CV L’Ambiance Edi Suwito menyebutkan bahwa setiap gelombang pelatihan bisa merekrut sekitar 50 santri atau pemuda. Ke depan, jumlah peserta akan ditingkatkan menjadi 100 orang.

“Kita membina mereka dari sisi proses produksi, hingga menampung hasil produknya atau offtaker. Saya berharap pasca pelatihan, mereka bisa mengembangkannya secara mandiri di tempatnya masing-masing,” kata Edi.

Edi menambahkan, saat ini perusahaan furnitur yang dipimpinnya sedang melatih puluhan santri dari berbagai pesantren di Jawa Tengah untuk memproduksi berbagai jenis mebel berkualitas ekspor.

“Mereka juga mampu menggunakan peralatan dan mesin modern untuk memproduksi berbagai produk berkualitas, sesuai dengan selera dan permintaan konsumen ekspor,” ungkap Edi.

Berbagai jenis produk mebel yang diproduksi para santri peserta pelatihan produksi furnitur di CV L’ambiance Salatiga siap diluncurkan ke pasaran ekspor untuk memenuhi permintaan konsumen di kawasan Eropa.

Disampaikan Edi, program pemberdayaan santri ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para pengasuh pesantren. Saat ini, sudah ada beberapa pesantren yang mendaftarkan santrinya untuk mengikuti program ini yang akan digelar tahun depan.

Menurut Edi, mereka dibimbing para instruktur handal dan berpengalaman, juga berada di bawah pengawasan lembaga quality control yang secara intens dan ketat menjaga kualitas produk. “Sehingga, kendati produk ditangani santri yang sedang mengikuti pelatihan kualitasnya tetap terjaga dan terjamin,” pungkas Edi.(Jef)

Solo :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap kalangan perbankan mengubah cara pandang dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Bila selama ini lebih dominan dengan pola pandang terhadap ketersediaan dan kekuatan agunan, maka sebaiknya sudah mulai menilai dari sisi kelayakan atau cashflow usaha UMKM.

Teten menyebutkan bahwa kredit perbankan bagi UMKM saat ini baru sebesar 19,8 persen, akan ditingkatkan menjadi di atas 30 persen pada 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, digitalisasi UMKM tidak hanya fokus pada sisi pemasaran saja. Lebih dari itu, dalam pengelolaan bisnis UMKM juga harus sudah digital. Jadi, pihak perbankan bisa melihat dengan jelas kelayakan usaha dan  cashflow UMKM secara digital,” ulas MenKopUKM, pada acara peluncuran Roadshow Klinik UMKM bertajuk Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru, di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (12/11/2021).

Menurut Teten, agar pelaku UMKM bisa scaling-up dengan digitalisasi, pemerintah sudah menciptakan ekosistemnya, baik dari sisi supply maupun demand.

“Semua itu sudah tertuang dalam UU Cipta Kerja. Saat ini, aturan tersebut sudah masuk dalam tahap implementasi,” ucap MenKopUKM.

Hingga saat ini, lanjut Teten, setidaknya 16,4 juta UMKM telah terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini meningkat hampir 105 persen.

“Target hingga 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM sudah onboarding di platform-platform digital. Kami akan lebih menyasar pelaku usaha mikro yang jumlahnya masih sangat dominan,” jelas Teten.

Untuk mengurangi jumlah usaha mikro dengan strategi scaling-up, Teten meminta para kepala daerah untuk mengembangkan keunggulan domestik yang dimiliki masing-masing.

“Keunggulan domestik itu harus dikembangkan. Daerah yang pilih sendiri sektor mana yang bisa di-scaling up,” ulas Teten.

Meskipum demikian, program digitalisasi dan scaling-up akan lebih diarahkan pada UMKM yang berbasis kreativitas hingga berbasis teknologi agar bisa masuk rantai pasok industri.

“Jangan membuat produk yang sudah dihasilkan usaha besar karena UMKM pasti kalah. Kita harus masuk ke rantai pasok mereka, seperti sektor furnitur, otomotif, elektronik, dan sebagainya,” tandas MenKopUKM.

UMKM Harus Bertransformasi

Dalam kesempatan yang sama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa pihaknya terus mengajak pelaku UMKM bertransformasi ke digital agar pasar produknya lebih terbuka dan luas.

“Saya meyakini daya beli masyarakat masih cukup terjaga untuk menopang pertumbuhan UMKM, khususnya di wilayah Solo,” kata Gibran.

Gibran menambahkan, Solo Technopark harus dimanfaatkan sebagai ajang UMKM scaling-up, karena merupakan tempat berkumpulnya para unicorn, CEO, pengusaha sukses, hingga orang-orang kreatif dan produktif.

“Sehingga, percepatan pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat lagi,” tegas Gibran.

Sementara itu, CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin menjelaskan bahwa Klinik UMKM berfungsi memberdayakan UMKM dengan menyiapkan pasar digital.

“Selain itu, kita juga memodernisasi warung sebagai Mitra Bukalapak lewat digitalisasi,” imbuh Rahmat.

Namun, Rahmat mengakui, Bukalapak tidak bisa melakukan itu sendiri. “Kami menyiapkan infrastruktur pasar digital. Hal lainnya seperti pembinaan dan inkubasi disinergikan dengan pihak lain. Makanya, kita bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Rahmat juga menyatakan, tantangan yang dihadapi UMKM sangat kompleks dan beragam. Mulai dari tidak adanya infrastruktur yang mampu membuat usaha mereka lebih berkembang, kurangnya permodalan untuk memperbanyak variasi produk, hingga tidak meratanya adopsi teknologi.

“Dan juga masih minimnya inklusi keuangan yang mempersulit mereka dalam melakukan transaksi,” papar Rahmat.

Sedangkan Direktur Solo Technopark Yudit Cahyantoro menjelaskan, pelaku UMKM di Solo semakin meningkat jumlahnya, terlebih di saat pandemi. Untuk itu, akselerasi bisnis UMKM harus terus ditingkatkan.

“Caranya, dengan melakukan kolaborasi, menyiapkan regulasi, dan menciptakan ekosistemnya. Nah, peran Solo Technopark ada di sisi menciptakan ekosistem,” pungkas Yudit. (Jef)