Arsip Tag: Pelaku usaha mikro

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong UMKM Miliki NIB Agar Dapat Mengakses Berbagai Manfaat dan Insentif Bisnis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.ud)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar mendapatkan banyak manfaat dan insentif bisnis termasuk terlindungi secara hukum serta dapat mengakses sumber pembiayaan formal.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM Muhammad Firdaus mengatakan, meski masih dalam skala mikro sudah seharusnya UMKM memiliki NIB. Sampai saat ini sebagian besar UMKM di tanah air masih berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja.

“Masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha itu hal yang rumit dan memakan waktu lama. Padahal, saat ini pelaku usaha sudah bisa dengan mudah mendapatkan NIB,” kata Muhammad Firdaus, di Jakarta, minggu (10/12).

Firdaus menjelaskan sesuai amanat dari turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan NIB ini tidak dikenakan biaya. Di samping itu, pembuatan NIB dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

“Ada isu memang di kalangan masyarakat yang menyebutkan jika NIB ini berbayar, padahal ini gratis. Makanya, untuk meng-counter itu kita ada relawan Garda Transfumi yang akan menjelaskan dan mendampingi UMKM untuk mengedukasi jika program ini gratis,” ucap Firdaus.

Untuk mendapatkan NIB, kata Firdaus, pelaku usaha hanya butuh waktu 5-10 menit lewat OSS dengan mengakses halaman oss.go.id atau melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diunduh melalui ponsel pintar, dengan masukkan data diri, email aktif, dan nomor whatsapp aktif. Setelah itu, pelaku usaha tinggal log in, lalu mengisi kebutuhan NIB. Kalau yang khusus mikro kecil tinggal pilih UMK.

“Kondisi ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang masih butuh waktu 2 hingga 3 hari,” ujar Firdaus.

Setelah NIB-nya terbit, untuk produk makanan dan minuman bisa langsung mengurus sertifikasi lainnya, seperti pengajuan halal, SNI Bina UMK, ataupun Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

“Nanti tinggal dilampirkan pemenuhan komitmen untuk bisa melegalkan SPP-IRT tersebut, komitmennya berupa keamanan pangan untuk Dinkes wilayah mana pun,” kata Firdaus.

Tidak hanya itu, kata Firdaus, dengan memiliki izin, pelaku usaha juga bisa memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku UMK Kota Yogyakarta

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar penyuluhan hukum bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Yogyakarta sebagai upaya meningkatkan literasi hukum dan melek hukum bagi para pelaku UMK.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius secara daring membuka Penyuluhan Hukum kepada pelaku UMK di kota Yogyakarta, Selasa (4/4/2023), dan mengatakan bahwa UMK memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional.

“Sektor UMK memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Di samping itu, UMK merupakan persemaian bibit-bibit wirausaha unggul yang apabila mendapatkan binaan dan pengayoman yang layak, akan tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha tangguh dan dapat diandalkan untuk berkompetisi dalam dunia usaha.

Namun selama pandemi COVID-19, kondisi ekonomi pelaku UMK banyak mengalami keterpurukan. Hal ini ditandai dengan penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha, pertanda bahwa UMK sedang menghadapi permasalahan ekonomi.

Dampaknya, antara lain dapat mengakibatkan kegagalan usaha dan dapat mengakibatkan para Pelaku UMK terjerat masalah hukum seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan.

“Permasalahan inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah agar pelaku UMK tidak terjerat permasalahan hukum,” kata Yulius.

Penyuluhan hukum yang diikuti 40 pelaku UMK kota Yogyakarta ini, mengusung tema “Peningkatan Literasi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Perseroan Perorangan, Perpajakan, dan Perjanjian/Kontrak”.

Selain itu, keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.

Yulius menjelaskan, pelaku UMK peserta penyuluhan hukum ini mendapatkan materi mengenai pendirian perseroan perorangan, pentingnya perjanjian/kontrak dalam menjalankan usaha, dan perpajakan bagi usaha mikro dan kecil.

Di samping itu, untuk mengatasi keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usahanya, KemenKopUKM juga menyampaikan program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa layanan bantuan hukum terdiri dari konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di pengadilan. Layanan tersebut diberikan secara gratis bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan layanan bantuan,” kata Yulius.

Yulius menambahkan, untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan 3 (tiga) narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

Yulius juga menyampaikan agar Pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK sebagaimana yang sudah dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Ia mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Dorong Usaha Mikro Masuk Ekosistem Digital Melalui e-Commerce

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk masuk ke dalam ekosistem digital melalui e-commerce baik yang dikelola pemerintah/BUMN maupun swasta.

“Peran e-commerce di antaranya membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada pembukaan acara Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Bidang E-Commerce Tingkat Lanjutan secara daring, Kamis (16/3).

Menurut Yulius, salah satu bentuk digitalisasi UMKM adalah terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital di antaranya melalui, platform e-commerce.

Di sisi lain, kata Yulius, calon pembeli akan lebih mudah mendapatkan informasi usaha dan produk yang diperlukan secara online. Terlebih lagi, di era disrupsi saat ini, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan bertransformasi. Salah satunya, dengan mengakses dan terhubung dengan ekosistem digital.

“Pelaku UMKM hendaknya mengambil peluang dukungan pemerintah tersebut untuk lebih meningkatkan akses pasarnya,” ucap Yulius.

Ia menyebutkan, tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding digital.

Yulius mengatakan, pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi di era digital.

Untuk itu, KemenKopUKM melakukan upaya-upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari hulu hingga hilir, dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM.

Sejumlah kebijakan pendukung di antaranya, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, termasuk pendampingan serta pembiayaan UMKM melalui koperasi dari program pembiayaan LPDB KUMKM.

Kedua, fasilitasi akses promosi dan pemasaran secara online, pendampingan onboarding melalui laman PaDi, E-Katalog (LKPP), siren.id (SMEMSCO), smesta KemenKopUKM, dan lainnya.

Ketiga, kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan pendampingan digital baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fesyen, ekonomi kreatif, kuliner, home décor, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata).

Keempat, transformasi usaha mikro ke usaha kecil melalui pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, HKI- Merk, Halal, SPIRT, MD).

“Kelima, pengembangan koperasi modern, dimana penguatan kelembagaan UMK melalui koperasi perlu didorong untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan memperkuat kemitraan usahanya,” kata Yulius.

Selain itu, Yulius juga berharap adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang cara pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pada pemanfaatan e-commerce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan usaha mikro yang ada di Jawa Timur.

“Saat ini, pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melakukan pembelian secara online, termasuk dari kalangan usaha mikro,” ucap Andromeda.

Menurut Andromeda, peningkatan kualitas layanan pengiriman dan logistik juga menjadi faktor penting bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnis e-commerce.

“Perkembangan teknologi juga memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengoptimalkan bisnis e-commerce mereka,” kata Andromeda.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan bernama Syaifudin, mengakui bahwa permasalahan pemasaran kerap menjadi kendala dirinya.

“Karena, pemasaran itu harus bersinambungan, harus melihat model kemasan, hingga promosi,” kata Syaifudin.

Namun, kata Syaifudin, dari permasalahan itu tentunya butuh modal dan biaya, yang berujung pada menambah biaya produksi. Sedangkan dirinya harus meminimalisir biaya produksi.

“Walau dari segi produk, kita memiliki produk yang berkualitas, risikonya ketika kita pesan banyak ternyata tidak laku dengan niat agar menekan harga pokok,” ujar Syaifudin.

Oleh karena itu, lewat kegiatan ini, Syaifudin menyadari bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan penjualan daring. “Selain itu, yang saya dapat adalah relasi dan jaringan,” ucap Syaifudin.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Tingkatkan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu mengelola usaha berdasarkan tata kelola usaha yang baik termasuk dari sisi branding, kemasan produk, dan aspek manajemen keuangan.

“Pencatatan keuangan itu sangat penting agar segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya terkontrol dengan baik,” kata Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika, saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Melalui Vokasi di Sektor Kuliner, di Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (10/3).

Terlebih lagi, kata Ari, di era digital saat ini, pengelolaan manajemen bisa lebih mudah dan efektif. “Para pelaku usaha mikro bisa memiliki catatan keuangan dalam buku digital pada gadget atau handphone,” ucap Ari.

Menurut Ari, dengan memiliki manajemen keuangan yang lebih baik dan terdokumentasi, baik manual maupun digital, akan memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengakses layanan dalam ekosistem bisnis lebih luas. “Seperti akses pembiayaan dengan lembaga keuangan formal dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya,” ucap Ari.

Ari menambahkan, UMKM terutama usaha mikro, terus menjadi concern pemerintah untuk ditingkatkan kualitas dan skala usahanya. Karena, jumlah usaha mikro sangat besar hingga mendominasi struktur pelaku ekonomi di Indonesia dengan lebih dari 63 juta unit usaha atau mencapai 99 persen dari total pelaku UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan (PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor non migas).

“Ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar, namun tidak dipungkiri bahwa masih ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti keterbatasan SDM, akses pasar dan pemasaran, pembiayaan, teknologi, dan legalitasnya,” kata Ari.

Untuk itu, arah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku UMKM.

“Kegiatan pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro ini merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk memperkuat para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya,” ucap Ari. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dukung Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Penyandang Disabilitas

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendukung pengembangan dan pembinaan penyandang disabilitas yang menjalankan usaha mikro agar bisa lebih mandiri sehingga mampu menjadi wirausaha yang berhasil.

“Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk memperkuat para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya, tak terkecuali bagi pelaku usaha penyandang disabilitas,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius, pada acara Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Melalui Vokasi Bagi  Disabilitas, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (2/3).

Bahkan, kata Yulius, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana perubahan paradigma penyandang disabilitas menjadi tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi subjek.

“Oleh karena itu, para penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti mendapatkan pekerjaan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keahlian,” kata Yulius.

Menurut Yulius, disabilitas bukanlah halangan bagi seseorang untuk bisa maju dan berusaha. Apalagi, di zaman sekarang ini, mereka bisa memanfaatkan IT dan sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan keterampilan atau skill teknis SDM usaha mikro.

“Mencermati kondisi tersebut, pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi dengan era digital,” ucap Yulius.

Untuk itu, KemenKopUKM pun menggandeng mitra dan berbagai elemen untuk secara bersama-sama bekerja menyukseskan berbagai  program pengembangan dan pemberdayaan UMKM, lebih khusus bagi penyandang disabilitas.

“Bagi para pelaku UMKM, tantangan bisnis saat ini dan ke depannya semakin besar. Saya berharap dengan mengikuti pelatihan ini dapat mendapatkan manfaat yang optimal dan mampu menyikapi penyesuaian bisnis yang dijalankan. Sehingga, bisnis lebih maju dan sukses,” kata Yulius.

Peserta kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Melalui Vokasi Bagi  Disabilitas, di Kota Bogor, Jawa Barat, ini adalah perwakilan dari Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu (GERKATIN) Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor.

Peserta mendapatkan materi tentang konsep kewirakoperasian, Bussiness Plan Bagi Usaha Mikro, Laporan Keuangan Bagi Usaha Mikro, Copywriting Bagi Usaha Mikro, Praktik Vokasi Pemasaran Melalui Media Sosial, dan Praktik Foto Produk Bagi Usaha Mikro.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Asep Mulyana menyambut baik langkah KemenkopUKM menggelar pelatihan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bogor, khususnya penyandang disabilitas bisu tuli.

“Saya berharap kegiatan akan sangat bermanfaat dan memberikan motivasi untuk lebih produktif bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Saya baru menemukan program khusus seperti ini, dan akan dijadikan contoh untuk penyusunan RKA TA berikutnya,” ujar Asep. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Lakukan Intervensi Kebijakan Hulu dan Hilir bagi Pelaku Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Tegal:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand) bagi pelaku usaha mikro.

“Dari sisi hulu, stimulus diberikan berupa KUR, KUR Klaster, kemudahan perizinan berusaha, pendampingan peningkatan mutu dan kualitas produk, peningkatan peran PLUT KUMKM, serta pendampingan manajemen usaha melalui digitalisasi,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada acara Peningkatan Digitalisasi Teknologi, Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro, di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.

Dari sisi hilir, kata Yulius, pemerintah membuka dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, baik secara offline maupun online. “Saat ini, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Yulius.

Yulius menyebutkan, target pemerintah pada 2024 yakni sebanyak 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital.

Bahkan, dalam rangka memperkuat kedudukan KUMKM, pemerintah secara khusus telah mengeluarkan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 7 tahun 2021, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif, dan dapat terkoordinasi dengan baik.

“PP ini diharapkan mampu mendorong koperasi dan UMKM agar semakin tangguh dan kuat, menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” ucap Yulius.

Sejalan dengan PP Nomor 7 tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM terus membagikan dan mengembangkan empat hal penting kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pertama, pemberian literasi digital. Kedua, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi. Ketiga, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk. Keempat, membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM.

Khusus untuk mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 akan merealisasikan program layanan kemasan di 12 lokasi yang pengelolaannya oleh PLUT KUMKM atau koperasi.

“Kabupaten Tegal masuk dalam nominasi program ini. Kami mohon bantuan Bupati Tegal untuk mengawal program ini agar sukses sesuai dengan harapan kita bersama,” ucap Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tegal Umi Azizah menyatakan dengan terbitnya PermenKopUKM 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usah mikro dan Usaha Kecil, Kabupaten Tegal siap mendukung dan bergerak cepat dalam merespon program Layanan Kemasan.

Pemkab Tegal telah menunjuk KSU Annisa sebagai calon pengelola dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta menyiapkan ruangan seluas 37 m2 yang berlokasi di UPTD Metrologi Tegal Kabupaten Tegal. “Ke depannya, akan diperluas dengan menambahkan ruangan agar lebih memadai lagi,” kata Umi.

Diakui, produk UMKM dari Kabupaten Tegal sangat beragam. Namun, dari sisi tampilan dan mutu, masih perlu ditingkatkan. Dia berharap, para pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan teknologi baik itu untuk produksi, maupun untuk pemasaran.(Jef)

koperasi dan ukm

Bangkitkan Kesadaran Hukum bagi UMKM, KemenKopUKM Gelar Penyuluhan di Gresik

Tinggalkan komentar

Gresik:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar penyuluhan hukum bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim) sebagai upaya agar pelaku usaha mikro dan kecil memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum dalam mengembangkan usahanya.

Analis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Riwayat mengatakan, selama pandemi COVID-19, kondisi ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil mengalami keterpurukan.

Hal ini ditandai dengan penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha, merupakan pertanda bahwa usaha mikro dan usaha kecil sedang menghadapi permasalahan ekonomi.

Sehingga dampaknya mengakibatkan kegagalan usaha dan banyak di antara para pelaku UMK terjerat masalah hukum. Seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan.

“Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh Pemerintah, agar pelaku usaha mikro dan kecil tidak terjerat permasalahan hukum,” ucap Riwayat dalam acara Penyuluhan Hukum KemenKopUKM yang mengusung tema ‘Peningkatan Literasi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Perseroan Perorangan, Perpajakan, dan Perjanjian/Kontrak’ di Gresik, Jatim, beberapa hari yang lalu.

Tak hanya itu, permasalahan lain yang kerap dihadapi di antaranya, keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.

Riwayat menegaskan pentingnya kegiatan penyuluhan hukum diberikan kepada para pelaku UMK. Penyuluhan hukum ini sendiri, diikuti oleh 40 pelaku usaha mikro dan kecil sebagai peserta. Mereka mendapatkan materi mengenai pendirian perseroan perorangan, pentingnya perjanjian/kontrak dalam menjalankan usaha, dan perpajakan bagi usaha mikro dan kecil.

Di samping itu juga terkait upaya untuk mengatasi keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usahanya.

KemenKopUKM juga menyampaikan program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Dalam PP tersebut dijelaskan layanan bantuan hukum terdiri dari konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di pengadilan. Layanan ini diberikan secara gratis bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan layanan bantuan,” kata Riwayat.

Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan tersebut, KemenKopUKM turut menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, dan Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Malahatul Fardah menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh KemenKopUKM.

Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini kata Malahatul, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba digital.

“Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UMK di lapangan,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Hobi Menjahit Jadi Rezeki, CV Zelia Tembus Pasar Malaysia

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – “Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar,” kutipan populer ini sangat tepat menggambarkan sosok Emilia ketika mengembangkan CV Zelia.

Perempuan yang akrab disapa Lia ini menceritakan perjalanannya dalam menekuni hobinya, dari mulai sekadar bersenang-senang hingga sukses memasarkan produknya ke Malaysia.

Baginya menjahit dan fashion merupakan hobi yang ia tekuni sedari dulu, sehingga pekerjaan yang dikerjakan saat ini terasa menyenangkan.

“Cintai dulu pekerjaannya, maka apapun masalah atau resikonya akan dijalani dengan senang,” kata Lia saat ditemui di kantor CV Zelia beberapa waktu lalu.

Bermula dari tahun 2010 Lia mulai membangun usaha di bidang konveksi sebagai vendor jahit dari brand-brand besar, namun setelah 7 tahun berjalan, pada tahun 2017 Lia mantap membangun brand sendiri yang ia beri nama ZLY.

Bukan tanpa alasan, Lia memiliki prinsip bahwa jika perusahaan ingin besar maka harus memiliki brand sendiri, sehingga mempunyai kontrol dan tujuan.

“Dengan membuka brand sendiri saya punya banyak peluang dan jalan untuk membesarkan usaha serta memudahkan dalam penyusunan target,” kata Lia.

ZLY mulai dikembangkan melalui kerjasama di dua cabang yaitu di Asia Plaza Sumedang dan Yogya Tegal, hingga sekarang sudah memiliki setidaknya 30 cabang dengan 50 karyawan.

Tidak berhenti pada mengembangkan bisnis, nampaknya jiwa sosial Lia yang begitu besar membuatnya berkeinginan agar bisnisnya menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi orang terdekat yaitu tetangganya.

Baginya, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama.

“Kita berdayakan dari mulai tukang payet, tukang potong kain, staf hingga sopir adalah orang-orang yang berada di sekitar lingkungan saya, jika tidak ada baru kita cari orang luar,” ucap Lia.

Pada tahun 2022 merupakan permulaan bagi ZLY untuk mengepakan sayapnya ke pasar Internasional. ZLY terbukti berhasil mengenalkan produknya hingga ke Negeri Jiran.

“Kita sudah mau ekspor, barangnya sudah kita siapkan, MoU juga sudah dibuat, inshallah bulan ini mulai berjalan ekspor ke Malaysia,” tuturnya.

Saat high season jelang lebaran, ZLY mendapat permintaan tiga hingga empat kali lipat dari biasanya, dari situlah Lia mulai memutar otak bagaimana cara mendapatkan suntikan modal.

Hingga akhirnya dia menemukan solusi dengan mengikuti kegiatan pendampingan pembiayaan yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kepada KemenKopUKM saya ucapkan terima kasih banyak, dengan adanya rangkaian kegiatan yang diberikan jadi membuka wawasan kita bahwa ternyata banyak alternatif pilihan pendanaan UKM, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing,” ucap Lia.

Berkat tambahan modal yang Lia terima dari Bizhare yang merupakan mitra KemenkopUkm sebesar Rp1,2 miliar serta dengan keuletannya, ZLY berhasil menambah 7 outlet baru. Dari segi omzet, pada tahun ini ZLY mampu melampaui target yaitu sebesar Rp5 miliar dari target Rp3,8 miliar pertahunnya.

Dari kesuksesannya tersebut, Lia berharap ZLY dapat terus bekembang agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, yang menjadi fokus utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh pegawainya. Lebih lanjut, Lia juga berharap kedepan KemenKopUKM dapat terus melakukan pelatihan serta pendampingan untuk menambah skill pelaku UKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kreativitas dan Inovasi Pelaku Usaha Mikro Kuliner Berbasis Sumber Daya Laut

Tinggalkan komentar

Biak Numfor:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro di sektor kuliner khususnya olahan hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengolah produk turunan.

“Hal itu dilakukan agar produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro di sektor perikanan dan kelautan memiliki nilai tambah dalam bentuk berbagai produk kuliner,” kata Sekretaris Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Novieta saat membuka pelatihan usaha mikro sektor kuliner, di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Kamis (24/11).

Pelatihan pelaku usaha mikro serupa juga digelar di beberapa kota pesisir yaitu di Metro Provinsi Lampung, Minahasa Sulawesi Utara, dan Makassar Sulawesi Selatan.

Novieta menguraikan, saat ini tantangan berat yang dihadapi dalam situasi saat ini, tidak hanya dampak pandemi namun juga tekanan ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada krisis dan kenaikan harga.

“Namun kita harus tetap optimistis berharap tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif, tercatat di angka 5,72 persen pada kuartal 3 tahun ini. Tren positif ini tentu tidak terlepas dari kontribusi UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan kita,” kata Novieta.

Novieta menambahkan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, yang berkontribusi langsung kepada ekonomi nasional. Karena itu, UMKM harus ditingkatkan daya saingnya agar bisa semakin maju dan berkembang.

Lebih lanjut Novieta mengatakan, dari referensi yang ada dan juga perbincangan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi ekonomi lokal yang luar biasa. Bahkan bisa diistilahkan sebagai “Emas Biru” yang artinya potensi kelautan dan perikanan yang sangat tinggi.

Hal Ini dibuktikan dengan kemampuan ekspor Kabupaten Biak dari sektor perikanan (kerapu, lobster, tuna, dan udang). Tidak hanya itu, sektor peternakan juga bisa menjadi unggulan Biak Numfor, dengan produksi telur menjadi penyangga kebutuhan masyarakat. Dan yang membanggakan juga ekspor ikan yang telah dilakukan adalah melalui koperasi.

“Berarti koperasi memang bisa menjadi wadah ekonomi masyarakat untuk makin memperluas pasar produk UMKM di Kabupaten Biak,” ucap Novieta.

Kabupaten Biak Numfor juga dianugerahi nuansa alam yang indah. Ini tentu sangat mendukung sektor pariwisata mencakup wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata sangat dekat dengan aktivitas usaha yang dijalankan oleh UMKM.

“Perlu sentuhan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk di sektor ini melalui berbagai program atau kegiatan pemberdayaan UMKM,” kata Novieta.

Untuk itu, pemerintah dan berbagai pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung pengembangan UMKM.

“Kegiatan pelatihan ini salah satunya. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM kami berupaya untuk memberikan akses masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengolahan produk-produk turunan dari sektor kelautan dan perikanan,” kata Novieta.

Novieta berharap kegiatan ini bisa menambah keterampilan untuk mengembangkan produk kuliner di Biak. Selain juga bisa memperluas jejaring bisnis yang saling menguntungkan.

*Pelatihan di Lampung*

Tidak hanya di Kabupaten Biak Numfor, di wilayah lain pelatihan serupa juga digelar untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM KUMKM.

Pada kesempatan terpisah, Siti Aisyah, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Metro, Lampung, turut mengatakan pelatihan pelaku usaha mikro di sektor kuliner ini sangat bermanfaat terlebih pascapandemi dimana banyak UMKM yang memerlukan dukungan. Namun sebagian UMKM bisa bertumbuh dengan dukungan teknologi digital.

“Maka saya katanya, meski sempat terpuruk tapi justru sektor UMKM, khususnya kuliner di Lampung, saya lihat berkembang sangat pesat terutama yang sudah mengenal digitalisasi,” katanya.

Menurut Aisyah, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, tapi hendaknya dibarengi dengan dukungan peralatan yang memadai.

Meski demikian ia mengakui, dengan adanya pelatihan vocational ini dampaknya sangat bermanfaat. “Saya yakin, ketika mereka mendapatkan pelatihan vocational, nanti mereka setelah dari pelatihan ini pasti langsung praktik, langsung bisa buka usaha baru. Harapan saya kepada KemenKopUKM lebih sering lagi ke daerah agar kita bisa memenuhi keinginan UMKM itu, perluasan pasarnya, untuk perluasan dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

Kegiatan pelatihan yang serupa dilakukan di Provinsi Lampung ini bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang selama ini membina Komunitas Perempuan Tangguh (KPT).(Jef)

koperasi dan ukm

Harapan Pelaku UMKM di Bali Terhadap KemenKopUKM

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id)- CV Tri Utami,salah satu UKM di Denpasar Bali, mulai sumringah karena orderan dari pasar luar negeri berdatangan silih berganti. UKM yang bergerak di bidang produksi dan eksportir kerajinan tangan, khususnya dari kayu, merasa kewalahan memenuhi permintaan buyer asing.

Owner CV Tri Utami, Ni Made Witari, menyatakan kesulitan utama dalam memenuhi permintaan pasar luar negeri adalah pembiayaan. Ini terjadi karena sentra UKM mitra usahanya harus diberikan down payment (DP) atau uang muka ketika pesanan produk itu berskala besar. Kemudian saat produksi selesai, harus segera dibayar lunas.

Di sisi lain, proses pembayaran dari buyer asing kepada CV Tri Utami kerap tertunda lantaran produk kerajinan pesanannya harus diterima terlebih dahulu dalam kondisi yang baik dan sesuai spesifikasi. Padahal proses shipment (pengiriman barang) ke negara tujuan membutuhkan waktu beberapa hari.

“Masalah utama di perusahaan kami adalah pembiayaan untuk ekspor, jadi per PO (purchase order) itu kami harap ada dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) agar ada kemudahan mendapatkannya,” tutur Witari saat ditemui di tempat usahanya di jalan Merak Tohpati, Denpasar, Bali.

Kondisi itulah yang membuat Ni Made Witari kerap kelimpungan ketika pembayaran dari orderan yang satu belum cair namun di saat yang sama datang orderan lain. Dari situ, Witari berharap ada dukungan pembiayaan yang mudah dan murah dari pemerintah melalui Bank BUMN ataupun lembaga keuangan lainnya, termasuk securities crowdfunding.

Menurutnya dengan dukungan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat baik dari bank pemerintah ataupun lembaga keuangan lainnya, Witari yakin seluruh pesanan dalam partai besar dari berbagai negara dapat dieksekusi dengan baik dan tepat waktu. Sayangnya hal itu sulit sekali didapatkan karena selama ini bank swasta yang menjadi mitranya dalam memenuhi pembiayaan tidak fleksibel.

“Kami sangat terkendala di pembiayaan untuk penuhi order, dan itu diperparah dengan wabah Covid-19 yang sampai saat ini masih ada sehingga masalah keuangan itu belum sepenuhnya teratasi,” ujar Witari.

Witari menambahkan pesanan kerajinan tangan terutama dari kayu, rotan dan nipah kebanyakan berasal dari negara Eropa. Namun pasar Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi juga dinilainya cukup banyak pesanannya terutama sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Kalau ke Eropa paling banyak permintaan dari Yunani dan Bulgaria. Ada juga ke negara Siprus. Untuk volume dari order tersebut setiap tahun (sebelum Covid-19) bisa sampai 10 kontainer per tahun,” kata Witari.

Untuk mengatasi persoalan pendanaan usaha, saat ini CV Tri Utami sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu securities crowdfunding yaitu Bizhare. Dia mengaku tertarik mendapatkan dukungan pembiayaan dari Bizhare karena dianggap syaratnya jauh lebih mudah dan tingkat bagi hasil yang kompetitif. 

Di sisi lain dia juga menunggu informasi dan arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM barangkali ada link sumber pembiayaan yang jauh lebih lebih baik.

“Bizhare ini kami nilai lebih mudah syarat pengajuannya karena kami tidak perlu  menjaminkan aset, cukup jaminkan per PO. Saya sih berharap bisa terjalin kemitraan dan nilai pembiayaannya tidak terbatas yang disesuaikan dengan per PO order,” katanya.

*Kondisi Usaha Saat Covid-19*

Witari menceritakan betapa terpuruknya usaha yang dirintis sejak tahun 1986 itu saat wabah Covid-19 melanda dunia. Dia merasakan selama hampir 1,5 tahun tidak ada pesanan sama sekali sehingga terpaksa harus merumahkan karyawannya. 

“Sebelum Covid-19 saya punya 10 karyawan dan di saat Covid terpaksa kami pangkas sehingga kini hanya tinggal 2 orang saja termasuk saya. Kalau ada pekerjaan dan diperlukan saja kita panggil karyawan lagi,” kata Witari sembari mengusap air mata, lantaran mengenang beratnya beban akibat pandemi. 

Untuk sekedar bertahan hidup dan mempertahankan usahanya agar tetap berlangsung, Witari harus melepas beberapa aset penting miliknya. Meski begitu, Witari masih merasa terlalu berat bebannya lantaran tidak ada pemasukan sama sekali. Di sisi lain dia harus membayar kewajiban ke bank mitra setiap bulannya.

Demi mengurangi beban operasional di tengah sepinya order akibat Covid-19 mulai awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, Witari mencoba mengajukan restrukturisasi ke perbankan. Dia mengaku mendapat informasi terkait program restrukturisasi dari pemerintah dari rekan kerja. 

Selanjutnya dia mendatangi customer service perbankan swasta yang menjadi mitra pembiayaannya untuk menanyakan syarat dan proses pengajuan restrukturisasi.

“Jadi kami coba ajukan restrukturisasi perbankan, terpaksa kami tempuh jalan itu karena berat sekali beban kami dan ternyata kami bisa mendapatkan manfaat dari program restrukturisasi sehingga kami hanya bayar bunga saja,” katanya.

Sebelum Covid-19, total order yang bisa dipenuhi oleh Witari khusus pasar luar negeri bisa mencapai 10 kontainer per tahun. Namun saat ini setelah Covid-19 mereda, dia hanya bisa memenuhi order maksimal dua kontainer. Meski begitu dia bersyukur saat ini secara perlahan permintaan produk dari dalam dan luar negeri mulai bergeliat lagi.

Dari sisi omset usaha, Witari mengakui terjadi penurunan yang sangat drastis setelah wabah melanda. Sebelum Covid-19 mewabah, omset usaha mencapai Rp4 miliar, namun kini maksimal Rp1,5 miliar.

“Saat Covid-19 sedang tinggi-tingginya, semua buyer kita tanyain ternyata mereka juga mengalami kondisi yang sama. Jadi otomatis kami harus menunggu, setelah itu kami kontak lagi akhirnya mulai muncul kerjasama order di pertengahan 2021 dan kini mulai normal lagi,” katanya.

*Fasilitasi KemenKopUKM*

Witari bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh KemenKopUKM baik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi mereda. Menurutnya beberapa program dan fasilitasi yang dilakukan KemenKopUKM bermanfaat bagi kemajuan usahanya.

Sebelum pandemi, CV yang awalnya bergerak di bidang garmen ini mendapatkan fasilitasi untuk mengikuti sejumlah pameran. Dari pameran itu Witari mengakui terjadi peningkatan kapasitas usaha khususnya order dari luar negeri. 

Belum lama ini, Witari menambahkan, dirinya juga ikut serta dalam pendampingan fasilitasi pembiayaan UKM ekspor yang diadakan KemenKopUKM. Dari situ, Witari mengetahui bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan ekspor termasuk menyiasati kebutuhan pembiayaannya. Selain itu Witari juga mendapatkan materi pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan yang terstruktur namun mudah untuk diimplementasikan di tempat usahanya.

“Kami sangat terbantu oleh Kementerian Koperasi dan UKM, saat awal kami berdiri kami dibantu untuk akses pasar seperti diikutsertakan dalam pameran dagang baik lokal hingga mancanegara. Di samping itu ada support lain seperti pelatihan manajemen, pembiayaan untuk ekspor dan lainnya,” tutur Witari.

Witari berharap KemenKopUKM terus memberikan dukungan khususnya terkait dengan pembiayaan. Sebab menurutnya saat ini yang paling mendesak adalah kemudahan akses pembiayaan untuk memenuhi order dari pasar luar negeri. Dia berharap KemenKopUKM bisa membantu memberikan pendampingan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat.

“Harapan kami KemenKopUKM tetap bisa memberikan dukungannya , yang paling utama yang kami butuhkan adalah pembiayaan ekspor. Kemudahan itu yang ingin kami dapatkan karena betul – betul perusahaan kami ini sangat membutuhkannya,” kata Witari.(Jef)