Arsip Tag: Pendampingan kumkm

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Fasilitasi Pendampingan dan Bantuan bagi Pelaku UMKM di Jember Agar Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memfasilitasi pendampingan dan layanan bantuan termasuk mengajak pemerintah daerah untuk mengambil peran penting dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, khususnya untuk mentransformasi pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal.

Untuk itu, KemenkopUKM menggelar acara Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Usaha Mikro Tahun 2023, di Jember, Jawa Timur, Minggu (25/6).

“Faktanya, pelaku usaha mikro dan kecil masih terkendala banyak permasalahan untuk menuju formal, terutama terkait dengan legalitas usaha, modal, pasar, dan keberlangsungan usaha yang kondusif,” kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Yulius dalam keterangannya.

Untuk itu, kata Yulius, sesuai amanat PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM, KemenkopUKM bersinergi dengan Komisi VI DPR RI untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

Selain itu, KemenkopUKM saat ini juga telah melaksanakan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, dengan membentuk sebuah Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang dapat diakses untuk semua pelaku usaha mikro dan kecil secara gratis.

“Saya berharap kegiatan ini bermanfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang memiliki usaha atau produk yang sudah mapan dan berpotensi untuk menjalin kemitraan dengan usaha menengah atau usaha besar,” kata Yulius.

Untuk itu, ia berharap peserta kegiatan yang hadir pada hari itu, dapat mencermati apa yang akan disampaikan oleh para narasumber, sebagai bekal dalam pengembangan usaha, serta mengikuti kegiatan ini hingga selesai.

“Pemerintah daerah juga wajib memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Yulius.

Oleh karena itu, Yulius mengharapkan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten Jember dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Tujuannya, agar pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan layanan bantuan hukum dan konsultasi usaha dapat diberikan dan terlayani secara maksimal,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Amin AK berharap para pelaku usaha mikro bisa menangkap peluang bisnis dan selalu meningkatkan kualitas produknya. “Selain itu, penting juga memahami peraturan dan arah kebijakan, terlebih ke depan persaingan akan semakin ketat,” ucap Amin AK.

Bahkan, kata Amin Ak, akses pasar saat ini sudah tidak antar lokal saja, melainkan sudah antar provinsi dan negara. “Jangan sampai bangsa ini hanya dijadikan pasar oleh bangsa lain. Tapi, kita juga harus mampu memasarkan produk di dalam dan luar negeri,” ujar Amin AK.(jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK Kunci Sukses KUMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Denpasar:((Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan peran tenaga pendamping koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat penting untuk menjadi salah satu katalis bagi koperasi dan UKM bisa naik kelas hingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM selama ini berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB. Kalau kita punya semangat terus memberikan dukungan sehingga omzetnya bisa naik, maka target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 bisa terlewati. Hal itu salah satunya berkat kontribusi dari tenaga pendamping koperasi dan UMK,” ucap SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka acara Forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Level II Tahun 2022 di Hotel Pullman Denpasar Bali, Rabu malam (16/11).

Pada 2022 tercatat sebanyak 1006 tenaga pendamping DAK nonfisik PK2UMK yang tersebar di 34 provinsi dan 350 Kabupaten/ Kota. Tugas mereka diantaranya mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal. Kemudian mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta menumbuhkan wirausaha pemula.

Untuk mencetak tenaga pendamping yang unggul diperlukan standar kompetensi yang dapat menjadi acuan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan guideline yang baku agar masing-masing tenaga pendamping bisa memiliki indikator yang terukur dalam melakukan pendampingan sehingga bisa memudahkan UMKM naik kelas.

“PR buat kami adalah kita harus sempurnakan standar kompetensi. Ini mendesak supaya bisa menjadi acuan kita bersama untuk melakukan pembinaan dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Di sisi lain, SesKemenKopUKM meminta para tenaga pendamping lebih aktif dan inovatif dalam melakukan pendampingan. Dia berharap masing-masing dari mereka mengembangkan kompetensinya sesuai dengan ekspertis dan fokusnya. Dengan begitu setiap tenaga pendamping dapat menjadi mentor yang bisa membantu UMK mengatasi masalahnya secara cepat dan tepat.

“Dengan kita berbagi tugas sesuai kemampuan kita, saya yakin cara ini bakal menjadi kekuatan bersama yang saling melengkapi. Jadi masing – masing kita perlu paham pengetahuan secara umum tapi fokusnya harus beda-beda,” ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina turut mengapresiasi forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik PK2UMK. Menurutnya para tenaga pendamping memiliki peran besar terhadap pencapaian target kewirausahaan nasional. Di Bali ditargetkan rasio wirausaha pada 2024 sebesar 9 persen.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM ada di pundak kita semua jadi sebagai tenaga pendamping ayo semangat (dalam bekerja) sebab kita punya tanggung jawab besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata I Wayan Ekadina.

*Difasilitasi Pelatihan*

Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, Hatta H. Yunus menyatakan tenaga pendamping memiliki peran ganda sebagau fasilitator dan akselerator bagi UMK agar lebih cepat naik kelas. Sebagai salah satu Balai Pelatihan Koperasi dan UKM terbaik di tahun 2022, Hatta mengungkapkan untuk mendorong UMK cepat naik kelas yaitu fasilitasi pelatihan sesuai kebutuhan.

“Jadi pelatihan itu harus ada hasilnya, jangan sampai setelah pelatihan itu mereka dilepas tanpa hasil. Maka perlu ada pelatihan berjenjang yang sesuai dengan kapasitas dan persoalan dari usahanya,” ucapnya.

Untuk itu, agar setiap fasilitasi dan pelatihan yang diadakan terarah dan terukur dibutuhkan silabus atau standar kompetensi. Silabus menjadi panduan utama untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang digelar pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan koperasi dan UMK.

Sementara itu Mhd. Handika Surbakti selalu VP Capacity Building Mata Garuda (Ikatan penerima beasiswa) menyatakan bahwa tenaga pendamping koperasi dan UMK perlu meningkatkan kualitas pengetahuan salah satunya melalui akses beasiswa pendidikan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Dengan menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi maka kualitas SDM akan lebih mumpuni dan profesional. Menurutnya tenaga pendamping koperasi dan UMK memiliki kesempatan yang lebih lebar untuk dapat mengakses beasiswa LPDP.

“Ini bisa jadi modal utama kita untuk dapat beasiswa LPDP sebab di dalam kualifikasi penerima beasiswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, nah itu sudah ada pada diri bapak – ibu semua,” ucapnya.

Di tempat yang sama, I Gusti Ketut Wira Widiana selaku Bussiness Advisory dari Krisna Oleh-Oleh Bali menjelaskan bahwa pihaknya siap menampung dan membeli produk UKM untuk bisa dipasarkan melalui seluruh outlet yang dimiliki. Sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, Krisna berharap UMK yang menjadi dampingan dari para tenaga pendamping suatu saat dapat menjalin kemitraan untuk dapat tumbuh bersama.

“Kami siap menerima produk UKM dari manapun, apapun dengan sistem beli putus bukan sistem konsinyasi, ini demi memberikan semangat pada pelaku usaha tapi syaratnya nanti akan kita kurasi dulu apakah sesuai dengan standar Krisna. Kami ingin menjadi pusat oleh-oleh nusantara,” ucap Wira.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendamping KUMKM

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) agar dapat membantu dan mendampingi usaha KUMKM untuk naik kelas dan berdaya saing.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tenaga pendamping harus memiliki skill serta pengetahuan yang mumpuni terkait KUMKM agar dapat berperan dalam pengembangan UMKM. Di mana kemampuan itu didapat bukan dengan cara yang instan, tapi melalui proses pengembangan yang kuat.

“Terutama pengetahuan baru, bagaimana menerima cara-cara kerja baru, mengingat dunia bisnis dan ekonomi yang terus berkembang. Jadi penting jika ingin menjadi mentor yang memiliki kapasitas pengetahuan yang luas,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/8).

Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022 digelar dengan melibatkan KemenKopUKM serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendamping di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan itu SesKemenKopUKM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 75 tenaga pendamping terpilih dari 34 provinsi di Indonesia, yang dengan penuh kesungguhan melakukan pendekatan secara sukarela, memberikan waktunya dengan berkelanjutan kepada UMKM, sehingga UMKM memilki daya saing.

“Sehingga harapannya sesuai dengan tagline kita, ‘Koperasi Maju, UMKM Naik Kelas’, bisa sama-sama kita wujudkan. Yakni dengan cara salah satunya pendampingan oleh mentor ditambah para pelaku usaha juga harus memiliki semangat untuk maju,” ucap Arif.

Ia menegaskan, ke depan ada banyak target KemenKopUKM yang ingin dicapai. Pertama, kementerian berharap bisa menumbuhkan wirausaha-wirausaha produktif yang ditargetkan bisa meningkat sampai tahun 2024 di kisaran 4 persen. Peningkatan rasio kewirausahaan ini penting, agar kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

“Tentunya diharapkan juga bisa menambah kemampuan kita dalam menyerap tenaga kerja. Dengan wirausaha produktif yang terus naik, maka bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru, bahkan mungkin meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Arif.

Tak hanya itu, SesKemenKopUKM juga mengingatkan akan pentingnya pemahamannya terhadap manajemen kualitas, sehingga produk-produk UMKM diharapkan mempunyai daya saing yang lebih baik ke depan.

“Ke depan sesuai arahan Pak Menteri Teten, kalau nanti anggaran kementerian ditambah, bisa juga dimanfaatkan untuk membangun rumah kemasan bagi produk UMKM, sehingga bisa naik level. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2023 nanti anggaran untuk rumah kemasan akan terwujud. Kami sedang usulkan,” kata Arif.

KemenKopUKM juga memilki 6 modul buku pedoman yang menjadi semacam sumber pembelajaran bagi tenaga pendamping, yang berisikan tentang pengetahuan dan upaya-upaya peningkatan usaha UMKM, hingga ekspor impor.

Selanjutnya kata Arief, target kedua yang ingin dicapai KemenKopUKM adalah berupaya agar bisa memenuhi target dalam hal digitalisasi, agar di akhir tahun 2024 bisa tercapai 30 juta pelaku UMKM yang onboarding atau mengakses teknologi informasi.

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Bastian menyampaikan, acara forum tenaga pendamping yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat (3-6 Agustus 2022) di Kota Surabaya, Jawa timur ini, merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Acara ini bertujuan untuk membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM di wilayahnya masing-masing.

Ia menjelaskan, program ini telah berjalan sejak tahun 2016, dan pihaknya terus berupaya untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya pada tahun 2022. Di mana tahun ini, program tersebut terdiri dari menu pelatihan pendampingan pascapelatihan, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait dengan pelatihan, yang didorong untuk dilaksanakan secara berjenjang baik dari sisi kurikulum maupun pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah daerah.

Selain itu, ada pula indikator kerja di antaranya, mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi UMKM, baik pendaftaran NIB, maupun akselerasi digitalisasi koperasi dan UMKM, termasuk di dalamnya onboarding digital. Serta meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku KUMKM, maupun menumbuhkan wirausaha pemula dengan pendampingan rencana bisnis dan pengembangan usaha lainnya.

“Diharapkan, kegiatan ini bisa berlangsung di seluruh Indonesia. Di mana kegiatan ini terlaksana dengan melibatkan asosiasi dan lembaga profesional yang membidangi pelatihan dan pendampingan maupun inkubasi bagi KUMKM,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) Andromeda Qomariah menambahkan, penyediaan tenaga pendamping asal Surabaya ini terselenggara dari sumber dana alokasi KemenKopUKM yang diberikan ke daerah. Untuk itu, pihaknya berharap dengan jumlah pendamping yang cukup banyak ini akan dapat optimal dalam melakukan tugas kegiatan pendampingan kepada KUMKM.

“Peningkatan kualitas SDM maupun permodalan juga sangat penting. Ke depan diharapkan bisa lebih optimal. Karena terus terang saja, di Jawa Timur sendiri, perkembangan koperasi khususnya untuk koperasi milenial semakin meningkat pesat. Untuk itu, kami sangat berharap kegiatan para pendamping benar-benar dapat bersinergi dengan para pelaku KUMKM yang akan didampingi,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Pendampingan Usaha Mikro Kabupaten Bandung Agar Semakin Produktif

Tinggalkan komentar

Soreang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung memperkuat pendampingan untuk mendorong peningkatan produktivitas bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro yang dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, KemenKopUKM, Sutarmo dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin; Komisaris Bank Kertaraharja, Indra Anwari; dan Ketua Gerakan Kewirausahaan Nasional, Awang Dody.

“Usaha mikro dituntut untuk bisa berubah, serta terus bersikap semakin kompetitif dan berinovasi. Sehingga, produk yang dihasilkan semakin bermutu, baik dari sisi produk, pengemasan, hingga branding,” ujar Sutarmo di Soreang Kabupaten Bandung beberapa hari yang lalu.

Ia mengatakan dalam upaya pengembangan UMKM, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, hingga asosiasi. Termasuk dalam penguatan rantai pasok usaha mikro melalui pengembangan dari hulu sampai ke hilir, yakni mulai dari tahap produksi, pengolahan hasil, pembinaan dan pendampingan, hingga pemasaran, yang dalam hal ini melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan Gerakan Kewirausahaan Nasional.

Ia mengatakan hingga saat ini tantangan yang dihadapi UMKM terutama terkait kesiapan baik dari sisi produk maupun SDM. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi manfaat masuk ke ekositem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan UMKM perlu dilakukan secara intensif.

“Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholders,” kata Sutarmo.

Ia menekankan digital marketing saat ini sangat penting terutama pada masa pandemi karena setiap orang akan cenderung bermain _gadget_ dan juga lebih banyak mengakses internet dibandingkan harus keluar rumah.

Selain itu digital marketing merupakan suatu strategi yang paling efektif bagi pemasaran karena selain mudah penyebarannya cakupannya juga lebih luas serta lebih mudah untuk menarik minat dari konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran digital ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM. Diharapkan UMKM Indonesia khususnya Kabupaten Bandung dapat masuk dalam ekosistem digital yang ada.

“Dalam hal pencatatan keuangan, usaha mikro pun tetap dituntut untuk bisa adaptif dalam perkembangan teknologi. Dimana biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan terutama perbankan diperlukan catatan laporan keuangan yang benar dan tepat,” kata Sutarmo.

Untuk itulah dalam kegiatan ini juga disampaikan termasuk upaya pendampingan dalam penggunaan aplikasi yang sederhana yaitu Lamikro atau laporan keuangan bagi usaha mikro.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Bandung sebanyak 17.754 UMKM masih banyak kelemahan yang ditemui, khususnya dalam kualitas SDM, permodalan, dan pemasaran produknya. Dalam hal ini perlu dilakukan intervensi dalam meningkatkan kapasitas kepada pelaku UMKM agar usaha yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

“Saat ini juga sedang dikembangkan komoditas kacang koro di Desa Bojong Kecamatan Nagrek, dalam taraf penanaman di lahan seluas 5 hektare,” ungkap Dindin.

Dalam hal pembinaan koperasi juga terus didorong pentingnya kelembagaan sebagai salah satu syarat bagi koperasi agar bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan termasuk LPDB KUMKM.

“UMKM harus terus bangkit, untuk itu kehadiran kegiatan Bimbingan Teknis Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro diharapkan mampu memenuhu kebutuhan UMKM di Kabupaten Bandung,” tutup Dindin.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tegaskan Pentingnya Pendampingan untuk Pengembangan KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam menghadapi tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM (KUMKM) pentingnya diperlukan pendampingan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyiapkan berbagai program, serta rencana kerjanya hingga tahun 2024.

Disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Pemerintah melalui KemenKopUKM sangat menaruh perhatian pada KUMKM.

“Jumlah UMKM nya banyak tapi alokasi pembiayaannya belum berkeadilan bahkan belum sampai 20 persen. Itu mengapa kemudian disepakati sampai tahun 2024 alokasi kredit ke UMKM dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan ditingkatkan hingga 30 persen,” sebutnya dalam acara Webinar bertajuk Cara Mudah Mendapatkan Pendampingan dan Permodalan secara daring, Jakarta, Rabu (13/7).

Arif mengatakan, selanjutnya adalah, mempersiapkan pendampingan pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, agar bisa menaikkan omzet bisnisnya. “Kami di kedeputian punya program transformasi dari informal ke formal. Juga mendorong agar UMKM meraih Nomor Induk Berusaha (NIB)” kata dia.

Tantangan selanjutnya sambung Arif adalah, regenerasi dan terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas sehingga berdampak pada pengelolaan Koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional.

Kemudian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih mendominasi jumlah koperasi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati.

“Koperasi juga masih dihadapi oleh kendala sistem produksi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar. Bagaimana seharusnya mengefisensikan rantai pasok dan kebutuhan sebagai aggregator serta tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi,” kata Arif.

Termasuk tantangan minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan Formal seperti Perbankan. Serta jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum/informal.

Untuk itu tegas Arif, KemenKopUKM memiliki sejumlah target kinerja lingkup KUMKM yang optimistis akan dicapai hingga tahun 2024. Seperti target rasio nasional kewirausahaan hingga 3,95 persen, Kontribusi terhadap PDB Koperasi sebesar 5,5 persen, dan Kontribusi terhadap PDB UMKM 65 persen.

Selanjutnya Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 30,8 persen, pertumbuhan wirausaha hingga 4,0 persen, Jumlah Koperasi Modern yang Dikembangkan 500 Unit, dan Penumbuhan Start Up 3.500 Unit.

Selain itu, ada pula enam program/kegiatan prioritas pengembangan KUMKM yang terdiri dari, pertama, pendataan lengkap KUMKM melalui integrasi dan standardisasi data KUMKM. Kedua, pengelolaan terpadu UMKM, melalui kolaborasi dan peningkatan nilai tambah lewat Rumah Produksi Bersama.

Ketiga, penumbuhan wirausaha produktif yang merupakan implementasi Perpres 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Keempat, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan Skala Usaha Mikro Menuju Sejahtera. Kelima, redesign PLUT-KUMKM melalui sarana dan intelegensi
SDM PLUT Menuju Center Of Excellence.

“Terakhir program Koperasi Modern, yakni korporatisasi petani dan nelayan melalui Koperasi, Modeling Koperasi Modern, Pengawasan Terpadu Koperasi, Revisi Undang-Undang Koperasi,” tutup Arif.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM  Lakukan Pendampingan KUMKM untuk Perluasan Akses Pembiayaan

Tinggalkan komentar

Sumedang:(Globalnews.id)- Dalam rangka penguatan ekonomi gerakan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melaksanakan Coaching atau maksimalisasi usaha dan Pendampingan KUMKM untuk bisa mengakses Penyaluran Dana LPDB KUMKM maupun perbankan di wilayah Priangan Timur, beberapa hari lalu.

Pendampingan KUMKM yang bertempat di Ruang Tampomas Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang itu diberikan kepada 100 KUMKM di wilayah Priangan Timur dengan Peserta 100 orang dari 50 koperasi dan 50 UMKM.

Acara dibuka oleh KemenKopUKM yang diwakili oleh Asdep Pembiayaan dan
Penjaminan Koperasi Ari Gunawan dan Plt. Asdep Pembiayaan dan Investasi UKM Temmy Satya Permana
serta Pemkab Sumedang yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Hari Tri Santosa. Acara ini menghadirkan Kepala Satgas LPDB-KUMKM untuk wilayah Jawa Barat, perwakilan BRI dan perwakilan BNI.

“Untuk mengembangkan dan memajukan KUMKM, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dan para profesional agar dapat tercipta sinergi. Untuk berkembang butuh suntikan modal, pendampingan teknologi dan iklim usaha kondusif melalui regulasi yang berpihak dan berkeadilan bagi KUMKM yang pada  ujung-ujungnya akan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat,” ujar Temmy Satya Permana.

Temmy juga menjelaskan, Coaching dan Pendamping bagi Koperasi berkualitas dan UMKM dilaksanakan agar koperasi dan UMKM yang memiliki potensi dan produk unggulan dapat mengakses pembiayaan melalui LPDB-KUMKM dan perbankan.

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian pemkab Sumedang Hari Tri Santosa menambahkan, dalam memberdayakan UMKM, pemerintah Kab. Sumedang melakukan pendekatan kelembagaan kepada UMKM yang diharapkan dapat bergabung dalam lembaga formal. Potensi pariwisata dan kekayaan produk-produk lokal UMKM perlu terus dikembangkan untuk menjadikan UMKM dan Koperasi Sumedang semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir yang berkomitmen untuk menjadikan koperasi dan UMKM menjadi pilar ekonomi  di Kabupaten Sumedang.(Jef)