Arsip Tag: Seskemenkop ukm Arif Rahman hakim

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Dorong Daerah Kembangkan Klaster UMKM Berbasis Komoditas Unggulan

Tinggalkan komentar

Kebumen:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja UMKM menggunakan strategi pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan.

“Juga, memberikan sentuhan industri dalam proses produksinya,” ucap SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, pada acara pembukaan Kebumen International Expo (KIE) 2023 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu malam (17/6).

Di acara yang dihadiri Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto dan ratusan pelaku UMKM, Arif Rahman menambahkan, aneka program yang mendukung pengembangan UMKM berbasis klaster, sudah dilakukan KemenKopUKM.

Diantaranya, pengelolaan UMKM Terpadu berbasis komoditas unggulan daerah melalui Pembangunan Rumah Produksi Bersama berstandar industri. “Kemudian, ekosistem rantai pasoknya diintegrasikan dari hulu hingga hilir,” ungkap Arif Rahman.

Program lainnya adalah inovasi perluasan akses permodalan berskema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan memberikan pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per orang dalam suatu klaster.

“Kami juga perluas kemitraan UMKM dengan usaha besar dan BUMN untuk mendorong industrialisasi berbasis bahan baku lokal, serta menjadi penggerak ekonomi dalam rantai nilai global atau Global Value Chain,” kata Arif Rahman.

Arif Rahman merujuk hasil monitoring dan evaluasi kemitraan strategis antara UKM dengan BUMN (data Per Triwulan I Tahun 2023) telah tercapai kemitraan sebesar 5.022 UMKM dengan nilai kerja sama sebesar Rp4,9 triliun.

Oleh karena itu, SesKemenKopUKM menekankan, peran kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kebumen, dengan Kementerian/Lembaga, serta stakeholder sangat diperlukan.

“Itu sebagai upaya untuk mendukung terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM berbasis klaster komoditas unggulan daerah. Salah satunya, udang vaname,” kata Arif Rahman.

SesKemenKopUKM juga berharap, pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta mendorong UMKM untuk dapat terlibat dalam rantai pasok industri dengan menjalin kemitraan antara UMKM dan usaha besar/BUMN.

Lebih dari itu, program yang dirancang harus mendukung penumbuhan UMKM naik kelas dan dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Kebumen, seperti meningkatkan minat investasi, fasilitasi promosi, serta pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendorong UMKM Go Global.

“Saya berharap event Kebumen International Expo akan terus menjadi agenda tahunan yang dikemas secara terpadu dengan menyinergikan pameran produk dan rangkaian kegiatan pembangunan daerah lainnya yang diharapkan dapat mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi lokal serta berkontribusi besar dalam perekonomian nasional,” ucap Arif Rahman.

Potensi Geopark

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto menyebutkan penyelenggaraan KIE memberikan bukti bahwa Kabupaten Kebumen mampu menggelar multi-event berskala besar yang menampilkan berbagai potensi ekonomi dan sosial budaya.

“Juga, berhasil menarik minat berbagai lembaga/instansi di level kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Bahkan, menginisiasi dan menginspirasi wilayah lain untuk menyelenggarakan kegiatan serupa,” kata Arif Sugiyanto.

Di sisi lain, lanjut Arif Sugiyanto, event ini juga sekaligus membuka mata bahwa ternyata Kebumen memiliki potensi yang layak dibanggakan dan dikembangkan. “Potensi-potensi ini harus diberikan wahana, etalase, agar dapat berkembang optimal,” kata Arif Sugiyanto.

Arif Sugiyanto menambahkan, KIE 2023 mengusung tema Perdagangan (Trade), Pariwisata (Tourism), dan Investasi (Investment), serta satu tema yang pada gelaran KIE sebelumnya belum diangkat yaitu Geopark.

“Hal ini dimaksudkan agar Geopark Kebumen bisa lebih mendunia. Sebab, saat ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen tengah mengajukan Geopark Kebumen dapat masuk menjadi UNESCO Geopark Global (UGG),” kata Arif Sugiyanto.

Salah satu syarat untuk menjadi UGG, Kebumen harus bisa memiliki daya tarik tersendiri agar dikunjungi banyak orang dengan segala potensi alam dan masyarakatnya. “Tentu saja, harapannya, melalui KIE ini bisa mempercepat proses penetapan Geopark Kebumen Global Unesco,” ujar Arif Sugiyanto. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM : Factory Sharing di Minahasa Selatan Beroperasi di 2023

Tinggalkan komentar

Minahasa Selatan:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim meminta agar pembangunan Factory Sharing di Minahasa Selatan bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, pada 23 September 2022 lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah melakukan peletakan batu pertama disana.

“Saya tadi meminta kepastian dari pemborong untuk penyelesaian pekerjaan factory sharing ini,” ucap SesKemenKopUKM, usai meninjau pembangunan Factory Sharing di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Sabtu (3/12).

Arif merasa lebih tenang, karena telah melihat langsung dan bertemu dengan pihak pemborong. “Dan mereka mengatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ini sebelum akhir Tahun Anggaran 2022,” ucap SesKemenKopUKM.

Artinya, sebelum 27 Desember 2022, pekerjaan itu sudah bisa selesai. “Mudah-mudahan itu bisa ditepati dan saya juga meminta bantuan kepada Bupati Minahasa Selatan agar di tahun 2023 mendatang, Factory Sharing ini bisa dioperasikan,” imbuh Arif.

Arif juga menyinggung soal SDM yang akan mengoperasikan Factory Sharing ini. “Saya titip pesan kepada Bupati Minsel, agar dapat memperhatikan masalah SDM yang akan mengelola Factory Sharing ini,” ujar SesKemenKopUKM.

Karena ke depan, lanjut Arif, pasti akan ada program atau kegiatan lanjutan dari KemenKopUKM untuk Minahasa Selatan. Oleh karena itu, penempatan SDM harus diprioritaskan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan bahwa kunjungan SesKemenKopUKM ini untuk melakukan pemantauan atau melihat secara langsung terhadap progres penyelesaian pembangunan Factory Sharing.

“Memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan di sini. Bahkan, langsung melakukan wawancara dengan pihak pemborong  yang melakukan pekerjaan proyek ini,” ucap Franky.

*Rapat Sinkronisasi*

Sementara itu, dalam acara Rapat Sinkronisasi Indikator Kinerja Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Manado, SesKemenKopUKM menekankan proses perencanaan dan rancangan kebijakan yang panjang dimulai dari keinginan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Hingga akhirnya tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan diturunkan kembali sampai pada komponen kegiatan di daerah,” ucap Arif.

Menurut Arif, proses yang kompleks ini melibatkan banyak pihak di berbagai sektor, sehingga memerlukan upaya lebih untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaannya.

“Sebagai instrumen pemerintah, sudah sewajarnya bahwa setiap kegiatan diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dan terarah,” kata SesKemenKopUKM.

Mulai dari RPJP hingga RPJM dan RKP baik pusat dan daerah, diharapkan memiliki tujuan, indikator, dan outcome yang tersinkronisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagi Arif, forum ini adalah upaya dalam rangka mendukung singkronisasi antara indikator kinerja yang telah direncanakan dengan pelaksanaan progran dan kegiatan di pusat dan daerah.

“Tujuannya, untuk mewujudkan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,” ujar SesKemenKopUKM. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Agregator Gelar Pameran Ajak ASN Belanja Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan PT Ruang Riang Milenial, pengelola M Bloc Space, dan beberapa agregator menggelar pameran UMKM di Lobi KemenKopUKM bertajuk “ASN Serbu Lokal Keren: Serbu Produknya, Bangga Pakainya, Maju UMKM nya”.

Sekretaris KemenKopUKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam sambutan sekaligus membuka pameran UMKM ASN Serbu Lokal Keren: Serbu Produknya, Bangga Pakainya, Maju UMKM nya, di Jakarta, Selasa (15/11), mengimbau seluruh ASN di lingkungan KemenKopUKM dan sekitarnya untuk berbelanja produk-produk UMKM.

Acara yang berlangsung sejak 15-18 November 2022 itu melibatkan sebanyak 26 UMKM yang telah dikurasi oleh M Bloc Space.

Menurut Arif, dengan membeli produk UMKM, ASN KemenKopUKM sudah turut mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen di akhir tahun 2022.

“Ini adalah bagian dari komitmen belanja kementerian untuk membeli produk buatan UMKM. Apa yang diinisiasi Deputi Bidang UKM ini perlu diapresiasi. Bahkan kami juga mendorong untuk dilaksanakan di seluruh Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah,” kata Arif.

SesmenKopUKM juga meyakini, saat ini produk UMKM sudah memiliki kualitasnya yang sangat baik. Apalagi yang hadir dalam kegiatan tersebut, sudah dikurasi oleh M Bloc kemudian baru disampaikan ke publik.

“Bisa saya jamin, produk UMKM ini sudah melampaui kualitas produk impor. Mulai dari makanan, pakaian, tas, hingga perkakas rumah tangga, semua produk sudah bisa dibuat UMKM,” kata Arif.

KemenKopUKM katanya, memiliki tugas melakukan perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM. Untuk itu, kegiatan pameran semacam ini harus diperbanyak. “UMKM kalau tidak memproduksi suatu barang, jika tak didukung atau difasilitasi maka akan kalah bersaing,” ujarnya.

Tak hanya itu, SesmenKopUKM juga mengajak pegawai ASN di luar KemenKopUKM seperti Kemenkumham, Kemenkes, KPK, maupun Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan pameran sejenis.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Tahap pertama, KemenKopUKM telah mengomunikasikan dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu, maupun swasta, dan berencana menyelenggarakan kegiatan yang sama secara online maupun offline.

“Kami bekerja sama dengan beberapa agregator, tak hanya M Bloc tapi juga dengan Sarinah. Dengan begini produk-produknya sudah terkurasi. Ini adalah kewajiban ASN untuk menggunakan produk UMKM,” katanya.

Hanung berharap, ASN Serbu Lokal Keren akan menjadi program rutin tahun depan. Tak hanya itu, kegiatan tersebut mampu menjadi upaya KemenKopUKM dalam menjaga daya beli masyarakat, mengingat tantangan di tahun 2023 juga semakin tinggi.

“Secara nasional, Pemerintah juga gencar mengoptimalkan kebijakan fiskal, belanja negara 40 persen produk UMKM bahkan diharapkan bisa mencapai 100 persen, khususnya mendorong daya beli di kelompok menengah atas yang diperkirakan terus tumbuh,” katanya.

Sementara, Chief Operating Officer M Bloc Space Jozarki Terunajaya mengatakan, sejak dua tahun M Bloc beroperasi sudah ada sekitar 6 ribu produk dari 500 pelaku UMKM. Terbukti mereka yang hari ini hadir dalam pameran ASN KemenKopUKM tetap konsisten dan berkembang.

“Sehingga ketika kita promosikan secara online dan offline mereka siap. Setiap hari produk UMKM yang kita kurasi terus bertambah. M Bloc juga sudah memiliki cabang di Padang, Medan, dan Jakarta,” ujarnya.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Dukung Kuningan Kembangkan Potensi Wisata Alam dan Agro Wisata

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk mengembangkan wisata alam dan agro wisata demi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

“Sudah banyak yang sukses dalam mengelola alam yang dijadikan lahan produksi, wisata alam, dan sebagainya. Alhamdulillah, para pelaku usaha di Kuningan juga sudah banyak yang memiliki badan hukum, sehingga akses ke pembiayaan juga bisa lebih baik,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim pada penutupan acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku UKM dan Koperasi, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat malam (21/10).

Bagi Arif, bila potensi keindahan alam dikelola dengan baik dan menggunakan hati, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Apalagi seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka kebutuhan akan wisata turut meningkat.

Hanya saja, SesKemenKopUKM mengajak pelaku usaha untuk selalu tekun karena membangun pariwisata tidak bisa instans dan langsung terlihat hasilnya. “Butuh waktu untuk kita mempromosikannya,” kata SesKemenKopUKM.

Tak hanya itu, Arif juga mengajak masyarakat Kuningan bisa memaksimalkan lahan-lahan tidur atau lahan perhutanan sosial untuk kepentingan produktif. Dengan begitu lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat untuk digarap itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan optimal.

“Kami akan menggandeng sejumlah startup sektor pertanian dan perikanan untuk bekerja sama dan mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan lahan perhutanan sosial,” ucap SesKemenKopUKM.

Arif menambahkan, KemenKopUKM turut mengembangkan destinasi wisata di Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat dari aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan.

“Karena ini merupakan sektor yang sangat prospektif untuk mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kami harap sektor ini dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat sekitar,” kata Arif.

Namun, kata Arif, pekerjaan rumah besar ini tidak dapat dilakukan sendiri. “Butuh kolaborasi multipihak. Kita harus memperkuat semangat kolaborasi dalam mengarusutamakan peran UMKM dalam perekonomian nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Lebih dari itu, menurut Arif, pembangunan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan agar UMKM berperan lebih strategis lagi dalam perekonomian nasional.

“Di samping itu, kami juga terus mengembangkan dan meningkatkan eksistensi koperasi, khususnya yang bergerak di sektor pariwisata,” kata SesKemenKopUKM.

Kolaborasi Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan U Kusmana menyadari wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam luar biasa. Tapi, belum dikelola dan ditingkatkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.

“Sehingga, bila ada kegiatan seperti ini, baik dari pemerintah pusat dan provinsi, sangat membantu sekali,” kata Kusmana.

Menurut Kusmana, tanpa sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain, Pemkab Kuningan tidak akan mampu mengembangkan potensi alam yang dimiliki. “Saya berharap ke depan, PAD Kuningan dari sektor pariwisata bisa terus meningkat,” kata Kusmana.

Kusmana juga berharap koperasi-koperasi sektor pariwisata yang ada di Kuningan bisa berkolaborasi agar bisa meningkatkan sektor pariwisata Kuningan. Terlebih lagi, 30 Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dikelola kelompok masyarakat pengelola wisata di wilayah kaki Gunung Ciremai, semuanya sudah berbadan hukum koperasi.

Oleh karena itu, Kusmana akan terus mendorong koperasi untuk berbenah diri, baik dari sisi kelembagaan, produktivitas, dan akses pasar, yang bisa menyentuh hingga ke desa-desa di Kuningan.

“Bila koperasi dikelola dengan benar, saya yakin bisa menciptakan eksositem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Kusmana.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Koperasi Potensial Jadi Holding Company bagi Usaha Kreatif dan Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan koperasi potensial untuk dijadikan _holding company_ bagi usaha kreatif dan digital agar mampu bersaing dan mengatasi beragam tantangan di era digital.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa pelaku koperasi dan UMKM memang harus selalu kreatif dan inovatif. Menteri Teten Masduki secara khusus menyambut baik dan mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, atas penyelenggaraan Seminar Nasional dengan tema Menjadikan Koperasi Sebagai Holding Company Bagi Usaha Kreatif dan Digital yang mendorong pelaku koperasi dan UMKM agar terus kreatif dan inovatif.

Menteri Teten menekankan, dalam satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia dihadapkan pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti, atau yang dikenal sebagai situasi VUCA (_volatile, uncertainty, complexity, ambiguity_).

“Satu-satunya yang dapat menjawab situasi ini adalah usaha kreatif dan digital, yang saat ini memiliki koefisien tumbuh yang tinggi dan sangat melekat dengan generasi muda,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya saat Seminar Nasional dengan tema Menjadikan Koperasi Sebagai Holding Company Bagi Usaha Kreatif dan Digital yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, secara virtual, Jakarta, Selasa (5/7).

Ia mengatakan, bentuk usaha kreatif dan digital dapat dilihat pada _Green Entrepeneurship_ atau kewirausahaan yang berorientasi pada lingkungan. Sebab menurut survei indikator pada 2021, sebanyak 81 persen anak muda berusia 17 sampai 35 tahun tertarik menjalankan bisnis ramah lingkungan.

“Itu hal yang sangat baik dan perlu kita dorong bersama-sama. Selain itu pemanfaatan e-commerce atau marketplace sangat efektif untuk kegiatan pemasaran, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam berbelanja daring,” kata MenKopUKM.

Untuk itu kata Menteri Teten, peran koperasi dalam hal ini jelas dibutuhkan. Koperasi sebagai _holding company_ dengan model _closed loop economy_, dapat melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kinerja pada koperasi yang baru terbentuk.

Di mana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berperan dalam penyediaan modal, sedangkan kapasitas produksi ditangani oleh koperasi produsen, dan pemasaran oleh koperasi pemasaran. Sehingga anggota koperasi mendapatkan layanan terbaik.

“Saya berharap melalui seminar ini, dapat dirumuskan cara-cara terbaik bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM), dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang di era ekonomi digital. Semoga dapat dibangun ide-ide segar dan kreatif, untuk meningkatkan performa KUMKM di Tanah Air,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, dalam paparannya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim turut mengapresiasi para pelaku KUMKM, terutama bagi para pendamping yang memiliki semangat luar biasa. Menurutnya, aktivitas pendamping memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UKM Jatim serta tenaga pendamping KUMKM yang sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana upaya tersebut, sangat relevan untuk kebangkitan KUMKM di tahun 2022, dan sejalan dengan semangat kita dalam memperingati Hari Koperasi yang sebentar lagi jatuh pada 12 Juli 2022,” ucap SesKemenKopUKM.

KemenKopUKM kata Arif, selalu ingin menekankan, bahwa dalam mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas dan modern, agar semua pihak bergerak seirama. Tujuannya, agar mampu mencapai target nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Strategis (Renstra) KemenKopUKM.

“Sangat penting bagi pelaku koperasi dan pendamping, agar koperasi dan UMKM mewujudkan koperasi yang berkualitas dan modern. Di sini secara tersurat mengandung makna, bahwa kita semua yang kemudian mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada KUMKM kita untuk terus mempersiapkan diri. Terutama pendamping yang berhadapan langsung dengan pelaku KUMKM,” ujar Arif.

Untuk itu, dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM ke depan, KemenKopUKM memiliki arah kebijakannya tersendiri. Di mana arah kebijakan tersebut memiliki tujuan, mewujudkan koperasi yang berkualitas dan modern, mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas, yang mampu berdaya saing di pasar domestik maupun global. Serta mewujudkan KemenKopUKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tak hanya itu kata Arif, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada 2022-2024 turut mencakup penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi yang meliputi, peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.

“Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. Selain itu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi. Termasuk penciptaan peluang startup, serta nilai tambah usaha sosial,” katanya.

SesKemenKopUKM menegaskan, pihaknya memahami di mana saat ini sekitar 64,1 juta pelaku UMKM, sebesar 99,9 persennya adalah usaha mikro. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder terkait, bersama membantu, agar pelaku mikro yang masih belum punya legalitas dibantu menjadi pelaku usaha yang naik kelas.

“Yang belum punya NIB maupun sertifikasi lainnya, kita dampingi agar bisa memiliki legalitas tersebut. Yang belum punya akses pemasaran kita bantu lewat berbagai media yang ada. Di KemenKopUKM kami memiliki BLU khusus pemasaran yaitu Smesco. Serta akses pembiayaan juga memiliki LPDB yang siap memberikan pendampingan,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Targetkan Data Lengkap 14,5 Juta KUMKM, KemenKopUKM Ajak Seluruh Stakeholder Dukung Pendataan 2022 Sebagai Dasar Basis Data Tunggal KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mengajak seluruh stakeholder mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pendataan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menyusul diluncurkannya kegiatan tersebut oleh Presiden RI Jokowi pada 28 Maret 2022 saat membuka Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022.

“Dalam sejarah pendataan KUMKM, kita memiliki data tapi validitas belum akurat. Untuk itulah antara lain pendataan KUMKM dilakukan, yang dimulai 1 April sampai September 2022,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim saat membuka sekaligus memberikan materi pada Working Group 3 Rakornas KUMKM  Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM di gedung  Smesco, Selasa (29/3/2022).

Turut hadir menjadi narasumber dalam webinar tersebut  Deputi Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setiyanto,  Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, dan Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah.

Arif menjelaskan, dasar hukum Penyelenggaraan Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM antara lain UU 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dimana pada Pasal 88 dijelaskan mengenai Pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM, paling lambat dua tahun setelah diundangkan. Lalu,  PP.no 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 55 Mengamanatkan Basis Data Tunggal UMKM dikoordinasi oleh
Kementerian. Juga, PerPres no 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai panduan tata Kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Pendataan Lengkap KUMKM nantinya akan
dilaksanakan pada kurun waktu 3 tahun. Adapun sumber pendanaan
dari pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM adalah Dana Dekonsentrasi sebagaimana telah dijelaskan secara terperinci pada Permenkop Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM.

SesKemenKopUKM Arif R Hakim lebih lanjut  memaparkan, pada Tahun 2021, KemenKopUKM telah melakukan
berbagai kegiatan meliputi, Pembahasan mengenai prelist data
KUMKM dengan K/L serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia. Lalu, Pembahasan Standarisasi Variable Data; hingga Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Basis Data Tunggal KUMKM.

“Adapun Pada Tahun 2022 ini, kami akan melakukan kegiatan diantaranya Koordinasi dan Sosialisasi dengan K/L terkait dan
Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia. Lalu
Pembentukan Tim Pokja Tingkat Daerah; dan  pada akhir tahun 2022 ini target publikasi hasil pendataan 14,5 juta data Koperasi dan UMKM dapat terwujud,” harap Arif.

Sasaran dan Target Capaian

SesKemenKopUKM mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal55 Ayat (3) dijelaskan bahwa Kelompok Variabel Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM paling sedikit memuat Identitas Usaha dan Pelaku Usaha. Adapun secara rinci, Kelompok
Variabel Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM mencakupIdentitas Pelaku Usaha; Identitas Usaha/Badan Usaha; Karakteristik Usaha secara Umum;Sumber Daya Manusia; Proses Produksi/Bisnis;Pemasaran; danStatus Keuangan.

Pendataan Lengkap KUMKM itu sendiri akan dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2022 hingga 2024. Adapun target pendataan hingga Tahun 2024 adalah sebanyak 65 Juta Pelaku KUMKM. “Data Sensus Ekonomi Tahun 2016 kami gunakan sebagai acuan dalam menentukan alokasi target data, dimana pada Tahun 2022 target pendataan Lengkap KUMKM adalah sebanyak 14,5 Juta Data,” kata Arif.

Kriteria Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yaitu, merupakan sektor Non Pertanian. Hal ini karena BPS sendiri akan melakukan sensus pertanian pada Tahun 2023. Selain itu Pelaku UMKM yang didata merupakan Usaha yang menetap dengan kriteria memiliki Bangunan tempat usaha atau campuran.

Adapun pendataan dibagi dalam 3 tahap yaitu: Periode April s.d September 2022 akan dilaksanakan oleh Enumerator. Periode Oktober s.d November 2022 merupakan Tahap Pemrosesan Data. Akhir Desember 2022 merupakan Tahap Publikasi Hasil Data dengan Target 14,5 Juta.

Dalam pelaksanaannya nanti,  KemenKopUKM akan bekerjasama dengan BPS dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia meliputi Data yang tersebar pada 34 Provinsi di 240
Kab/Kota terpilih pada Tahun Pendataan 2022 dengan total Enumerator sebanyak 29 ribu orang.Selanjutnya Pada 2023 , total sasaran data KUMKM sebanyak
25 Juta Data yang tersebar di 274 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.

Sosialisasi di Daerah

Arif R Hakim menjelaskan, kegiatan pendataan Tahun 2022 telah disosialisasikan kepada Dinas
yang membidangi Koperasi dan UMKM di 34 Provinsi, dengan berbagai kegiatan seperti Rakornas Transformasi Digital pada tanggal 11 – 13 November 2021 di Semarang Jawa Tengah.  Sosialisasi Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM 2022 pada minggu ke 3 Januari 2022 melalui virtual kepada 34 Provinsi dan 240 Kab/Kota terpilih.

Lalu, Pelaksanaan TOT Tingkat Nasional pada tanggal 15 – 17 Februari 2022 (secara Hybrid) yang dihadiri oleh unsur dinas dan BPS di 34 Provinsi dan 240 Kab/Kota terpilih.

Hasil Pooling

KemenKopUKM juga melakukan pooling dimana dilakukan sementara kepada 10 Dinas Provinsi. Hasil pooling  terkait dengan alokasi anggaran pendataan tahun 2022 melalui Dekonsentrasi menunjukkan sebanyak 9,1% menjawab sangatmemadai lalu 18,2% menjawab cukup memadai dan 72,7% menjawab perlu tambahan anggaran.

Ketika ditanya, apakah kriteria survei pendataan yaitu Non Pertanian dan
Menetap sudah dijadikan materi pelatihan dalam ToT petugas pendataan: sebanyak 54,5% menjawab belum disampaikan,
9,1% menjawab sudah dan akan disampaikan kembali lalu 27,3% menjawab sudah disampaikan.

Pooling selanjutnya menanyakan, berdasarkan rentang waktu yang diberikan selama 5 (lima) bulan apakah Anda optimis waktu tersebut memadai untuk wilayah Anda: sebanyak 27,3% menjawab butuh tambahan waktu, 27,3% juga menjawab kurang optimis dan 45,6% menjawab Optimis. Untuk itu, kiranya bagi yang kurang optimis apa yang diperlukan
kembali dan kira-kira berapa lama waktu pendataan yang ideal

Dalam tahapan,  terdapat 6 tahapan kegiatan yang seharusnya telah dilakukan oleh daerah. Adapun rincian tahapan kegiatan beserta progresnya antara lain, melakukan koordinasi dengan stakeholder termasuk Dinas yang membidangi Kop dan UKM Kab/Kota dengan progress sebesar
63 persen. Menyusun draft tim Pokja Prov serta mengkoordinir Dinas yang
membidangi Kop dan UKM Kab/Kota terkait draft tim Pokja Kab/Kota dan mengajukan usulan penetapannya dengan
progress sebesar 81,8 persen.

Melaksanakan Training of Trainer (ToT)  Pendataan Lengkap Daerah dengan progress sebesar 45,5 persen. Menetapkan petugas Enumerator daerah dengan progress
sebesar 36,4 persen. Menyusun Rencana Pelaksanaan Bimbingan Teknis Enumerator
dengan progress sebesar 36,4 persen.
Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pendataan Langsung KUMKM tahun 2022 dengan progress sebesar 36,4 persen.

“Kami berharap kepada seluruh Daerah dapat segera melakukan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah disepakati bersama agar target Pendataan Lengkap KUMKM dapat tercapai serta menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dibagi pakai antar institusi,” pungkas Arif. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Dukung Pengembangan Usaha Madu Kalulut Untuk Perkuat Santripreneur di Banjarmasin

Tinggalkan komentar

Banjarbaru :(Globalnews.id) – Dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, produk madu menjadi salah satu primadona di masa pandemi Covid-19, dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat.

Di Kalimantan Selatan, dikenal dengan nama Madu Trigona, atau dalam bahasa Banjar disebut Madu Kalulut. Bahkan, di Banjarmasin dan Banjarbaru, sudah banyak yang membudidayakan lebah Madu Kalulut. Baik untuk tujuan komersil, maupun sekadar memenuhi kebutuhan menjaga daya tahan tubuh.

Salah satunya, peternakan lebah Madu Kalulut di Pondok Pesantren (Ponpes) Mihbahul Munir, yang dikelola langsung para pengurus Ponpes bersama para santrinya yang jumlahnya sebanyak 800 orang santri dan santriwati.

“Kita akan dukung pengembangan usaha milik Ponpes ini untuk memperkuat jiwa kewirausahaan para santri hingga menjadi santripreneur yang mandiri dan tangguh,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi peternakan lebah Madu Kalulut milik Ponpes Mihbahul Munir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

Didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi KemenkopUKM Budi Mustopo dan Ketua Umum Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia Awang Dody Kardeli, Arif menambahkan bahwa dengan terus dibekali ilmu kewirausahaan, para santri diyakini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri usai lulus nanti. “Dengan dibekali jiwa kewirausahaan, Ponpes bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Kebetulan, di Banjarbaru ini ada potensi Madu Kalulut yang bisa dikembangkan,” jelas SesKemenkopUKM.

Apalagi, lanjut SesKemenkopUKM, peternakan lebah memiliki potensi ekonomi yang tinggi, serta produknya sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. “Akan ada pendampingan usaha dari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) untuk meningkatkan dan memperkuat Santripreneur,” imbuh Arif yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia.

Dan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, SesKemenkopUKM menekankan agar Ponpes Mihbahul Munir untuk mendirikan koperasi. Pasalnya, badan hukum yang cocok untuk pengembangan usaha di Ponpes adalah koperasi.

“Dengan begitu, para santri bisa fokus memproduksi madu, sementara terkait pemasaran dan perijinan usaha bisa dilakukan oleh koperasi,” ulas Arif.

Dengan berkoperasi, Arif meyakini bakal memperluas pasar dan kualitas produk madu yang dihasilkan Ponpes Mihbahul Munir. Terkait kemasan dan PIRT bisa mulai diurus agar bisa masuk e-Katalog LKPP.

“Ada peluang besar dimana belanja pemerintah dan BUMN harus menyerap produk dari koperasi dan UMKM sebesar 40%,” ungkap SesKemenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalsel Edy Setyo Utomo mengungkapkan, pihaknya juga terus meningkatkan kewirausahaan di ponpes-ponpes yang ada di Kalsel. “Para santri harus disiapkan skill dan ilmu yang salah satunya adalah kewirausahaan,” tandas Edy.

Edy menegaskan bahwa bila unit usaha yang ada di Ponpes dikelola dengan baik melalui Koperasi Pondok Pesantren, akan memiliki efek ekonomi yang bagus, termasuk bagi masyarakat sekitar Ponpes. “UKM-UKM yang ada disana juga akan terdorong untuk naik kelas,” pungkas Edy.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Paguyuban Sendal Mulyaharja Berkoperasi

Tinggalkan komentar


Bogor:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Paguyuban Sendal Mulyaharja Kota Bogor, yang mampu bertahan di masa pandemi dan terus melakukan kegiatan produksi, meski ada berbagai kendala seperti masalah permesinan yang masih manual sehingga kalah bersaing dengan mesin moderen.

“Kami memberikan apresiasi pada paguyuban sendal Mulyaharja yang di masa sulit berproduksi sandal meski ada sejumlah kendala  seperti permesinan yang masih manual maupun pemasaran,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi Paguyuban Pengrajin Sendal di desa Mulyaharja, Kota Bogor, Jum’at (21/2/2022).

Arif mengatakan, didirikannya paguyuban merupakan langkah maju, karena dengan membangun sebuah komunitas dalam hal ini paguyuban, bisa memberikan dampak positif  lebih baik, juga dalam mendapatkan bahan baku dan pemasaran yang bisa terhubung dengan komunitas lain baik di dalam maupun diluar Bogor. 

“Akan lebih baik lagi jika paguyuban ini ke depannya memiliki badan usaha misalnya dalam bentuk koperasi, anggota paguyuban yang merupakan pelaku usaha mikro juga bisa didorong memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha,”  kata Arif.

SesmenKopUKM memaparkan, usaha mikro sesuai ketentuan baru dengan omzet sampai dengan Rp 2 miliar dan permodalan sampai dengan Rp 1 miliar.

“Kami di KemenKopUKM ada empat deputi, salah satunya deputi mikro yang tugasnya antara lain meberikan pendampingan pada usaha mikro, yang kebanyakan belum memiliki legalitas usaha.
Ini jadi target kami agar  pelaku usaha mikro punya legalitas hukum minimal NIB, sehinggga data pelaku mikro tercatat sehingga bantuan pemerintah bisa sampai by name by adress misalnya bantuan BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro,” jelas SesmenKopUKM.

“Mudah-mudahan anggota paguyuban ini bisa mengutus NIB dan perijinan lain yang dibutuhkan. Hal itu juga  karena pelaku usaha mikro yang sukses adalah yang sudah punya legalitas formal. Pelaku usaha mikro yang sudah memiliki legalitas formal juga bisa mengakses  pembiayaan berbunga murah seperti KUR, ” jelasnya.

Tak hanya itu, selain pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan akses pembiayaan, pelaku usaha mikro juga bisa mendapatkan pendampingan kelembagaan misalnya dalam mendirikan badan hukum berupa koperasi.

“Sandal adalah pilihan produk yang bagus karena dibutuhkan dan masa pakainya juga maksimal satu tahun. Dengan adanya legalitas formal, pengrajin sandal Mulyaharja produknya bisa masuk jaringan hotel maupun yang lain dalam memperluas pemasaran. Yang  penting, namanya membangun  usaha harus inovatif karena permintaan juga terus berubah-ubah seleranya,” tuturnya.

Dalam diskusi dengan para pengrajin sendal, Arif menyampaikan beberapa saran yaitu mendorong sendal Mulyaharja untuk membentuk badan usaha koperasi. Kedua, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM terutama tema terkait kewirausahaan. Ketiga, memanfaatkan
pembinaan pemasaran  di LLP (Lembaga Layanan Publik) Smesco.

“Dengan berbadan hukum, para pengrajin sendal akan lebih nyaman bekerja dan berusaha, tanpa ada ketakutan masalah perijinan. KemenKopUKM juga akan membantu mencari solusi dalam bisnis manajemen berusaha terutama dalam peningkatan kapasitas SDM, sedangkan masalah bantuan permesinan, kami akan mencoba menghubungi kementrian Perindustrian” tutup Arif.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Paguyuban  Sendal Mulyaharja, Elsi Setiawati menjelaskan, para perajin sendal di kelurahan Mulyaharja merupakan perajin turun temurun, meneruskan usah dari orang tuanya.

“Saat ini ada 100 lebih pengrajin sendal yang tergabung dalam paguyuban, dan mereka benar-benar home industry, bekerja di rumah bersama keluarga nya, tiap Minggu masing-masing bisa memproduksi 200 kodi, satu kodi isinya lima sandal,” kata Elsi.

Sebagai ketua Paguyuban, Elsi memasok bahan baku sendal mulai dari spoon, lem, karet dan sebagainya untuk kemudian dikerjakan di rumah dan disetorkan lagi hasilnya dalam bentuk jadi kepada ketua Paguyuban selaku offtaker.

“Saya juga mendorong anggota untuk bisa berjualan di market place, dan Alhamdulillah sudah banyak anggota kami yang masuk  di beberapa e-commerce’,” jelasnya.

Elsi awalnya hanya memasok  bahan baku saja pada home industry yang dinamakan sebagai bengkel sandal. Lama kelamaan kami juga memproduksi sandal dan pemasarannya sudah sampai ke Medan, Banjarmasin Lampung dan sekitar Bogor.

“Yang menjadi kendala kami adalah, harga bahan baku yang terus naik, sementara harga jual sendal susah untuk naik. Selain itu kami juga terkendala mesin yang amsih manual sehingga kalah bersaing dengan mesin moderen,” tutup Elsi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Himpun Komunitas UMKM di Lebak Sebagai Wadah Aspirasi

Tinggalkan komentar

Lebak:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan langkah strategis dengan menghimpun komunitas-komunitas UMKM di Kabupaten Lebak, Banten.

“Tujuannya, dapat memberikan wadah aspirasi bagi para pelaku usaha
yang tergabung dalam komunitas untuk memberikan masukan, informasi, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Forum Komunikasi Komunitas Pelaku UMKM, di Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (11/12).

Di depan puluhan masyarakat dari berbagai komunitas di Lebak, seperti komunitas kerajinan, kuliner dan lain-lain, SesKemenKopUKM berharap, dengan adanya forum ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi komunitas pelaku koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM.

“Sehingga, dapat meningkatkan
produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah yang berbasis kearifan lokal, serta dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan di Kabupaten Lebak,” kata Arif.

Tak hanya itu, Arif juga berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat membangkitkan kembali UMKM terdampak Covid-19, sekaligus menjadi bagian dari
strategi bersama untuk mempercepat transformasi
UMKM dan koperasi ke dalam sektor formal. “Termasuk ke dalam rantai nilai dan masuk ke dalam ekosistem digital,” tandas SesKemenKopUKM.

Berdasarkan data dari World Bank 2021, 80% UMKM yang sudah terhubung ke dalam ekosistem digital, memiliki daya
tahan lebih baik di masa pandemi. Sebagian besar UMKM
selamat karena menjalankan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital, bahkan ada yang
tumbuh dan berkembang.

“Saat ini, UMKM yang telah
terhubung ke dalam ekosistem digital mencapai 16,4 juta, naik 105% dibandingkan saat sebelum pandemi. Ditargetkan pada 2024, UMKM yang
terhubung ke dalam ekosistem digital mencapai 30 juta,” jelas Arif.

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Arif, diperlukan langkah strategis dalam membantu UMKM bertahan dan bangkit pasca pandemi ini. “Kami fokus dalam hal pengembangan
koperasi dan UMKM melalui digitalisasi. Hal ini sangat penting. Ssalah satu langkahnya adalah melakukan
pergeseran metode penjualan dari offline menjadi online,” papar Arif.

Untuk memastikan UMKM on boarding berdaya saing, KemenkopUKM
mengimplementasikannya ke dalam beberapa tahap. Yaitu, melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar, dan menciptakan local heroes UMKM.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Tekhnologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo menambahkan, melalui ajang ini diharapkan pemerintah daerah dan pelaku UMKM dapat bersinergi.

“Sehingga, dapat memberikan masukan dan pembinaan yang lebih baik lagi bagi kemajuan UMKM. Saya juga berharap kendala yang selama ini dialami pelaku UMKM dapat dikemukakan dalam forum ini,” ungkap Budi.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lebak Hj Yudawati mengaku bangga karena di Lebak ada pelaku UMKM yang sudah mendunia. Yaitu, kerajinan bambu, seperti gelas, tasbih, tas, gitar dan lain-lain.

“Adalah Kyai Muhamad Nasir Ali Muhidin dari UKM Bejod Magic Bamboo. Ia membuat tasbih dari bambu yang diekspor ke Selandia Baru, gitar diekspor ke Washington, tas bambu ke Jerman, serta gelas ke Singapura dan Beijing,” pungkas Yudawati.(Jef)

koperasi dan ukm

Anggota KORPRI KemenKopUKM Diminta Terus Tingkatkan Profesionalisme

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, meminta seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) KemenKopUKM bersatu padu, tangguh dan terus meningkatkan profesionalisme, dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hal ini dimaksudkan agar apa yang kita laksanakan sebagai ASN dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, koperasi dan UMKM seluruh Indonesia,” ujar Arif Rahman Hakim, dalam sambutannya pada HUT KORPRI ke-50 Tahun 2021 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jum’at (26/11/2021).

Arif Rahman Hakim yang juga menjabat Ketua KORPRI KemenKopUKM memaparkan, tema peringatan HUT KORPRI ke-50 Tahun 2021 ini yang mengangkat tema “ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, Indonesia Tumbuh”, sangat relevan dengan tugas anggota KORPRI di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk mengembangkan Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia.

“Untuk mencapai tujuan memberikan manfaat seluasnya pada masyarakat, koperasi dan UMKM, dibutuhkan kerjasama yang solid sesama anggota KORPRI dan pihak-pihak yang lain juga harus kita tingkatkan, sekaligus meningkatkan komitmen pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” papar Arif.

SeskemenkopUKM juga memberikan apresiasi sebesarnya pada anggota KORPRI KemenKopUKM yang telah mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 5 Tingkat Nasional yang berlangsung di Kendari 14-19 November 2021 dimana anggota KORPRI KemeKopUKM, Tri Andiriyati berhasil menjadi Juara Harapan III  kategori Lomba Kaligrafi Digital.

“Selamat kepada Tri Andriyati dan seluruh official dan kontingen KemenKopUKM atas partisipasi dan dukungannya sehingga kontingen kita dapat meraih juara” kata Arif R Hakim.

Selain mengikuti lomba Tingkat Nasional, di lingkungan KemenKopUKM juga digelar berbagai lomba, seperti lomba cerdas cermat, lomba pantun, lomba volg, lomba lari virtual 50 K, dan lomba pengucapan Panca Prasetya KORPRI.

*Sehat Jasmani Rohani*

Arif menambahkan, untuk mencapai tujuan memberikan manfaat pada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pelayanan, anggota KORPRI KemenKopUKM, juga mesti dibekali kesehatan jasmani dan rohani.

“Karena salah satu misi KORPRI adalah membuat ASN bahagia dalam bekerja, sejahtera fisik dan non fisik. Karena itu manfaatkan fasilitas yang ada di KemenKopUKM seperti peralatan musik, peralatan olahraga seperti tenis meja dan lain lain. Tentunya selepas jam kerja, ayolah kita bisa bermain musik dan berolahraga,” kata Arif.

“Dengan bermain musik dan berolahraga, aparatur negara di KemenKopUKM bisa saling mengenal lintas kedeputian, menambah kekompakan dan soliditas sehingga bisa optimal dan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” pungkas Arif. (Jef)