Arsip Tag: SeskemenkopUKM Arif rahman hakim

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: UMKM Nasional Expo Semarakkan Hari UMKM Nasional Bantu UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Surakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan UMKM Nasional Expo yang bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas sekaligus bertransformasi menuju UMKM masa depan.

Berlangsung dari 10-13 Agustus 2023, UMKM Nasional Expo melibatkan 300 pelaku usaha dari seluruh Indonesia serta dimeriahkan oleh musisi ternama di antaranya Dikta Wicaksono, Lyodra, Bara Senja, dan Good Morning Everyone.

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengapresiasi dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersinergi menginisiasi penyelenggaraan UMKM Nasional Expo 2023.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi platform bagi para pelaku UMKM Indonesia untuk memamerkan produk dan jasa unggulannya,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam Pembukaan UMKM Nasional Expo 2023 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (10/8).

Lebih lanjut, Arif mengatakan UMKM mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, di antaranya karena kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dimana terdapat kurang lebih 64,2 juta unit usaha merupakan UMKM.

Selain itu, peran besar UMKM dalam peningkatan nilai perekonomian Indonesia juga terlihat sebagai penyedia lapangan kerja yang terbesar atau sebesar 97 persen serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor nonmigas 14,4 persen.

“UMKM merupakan pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pengembangan UMKM begitu penting di Indonesia,” kata Arif.

Menurutnya, peranan dan pengembangan UMKM yang sangat krusial itu menjadi semangat bagi semua untuk dapat mewujudkan UMKM yang unggul dalam setiap sisinya, baik mulai dari hulu hingga hilir. Dan untuk menjangkau tujuan itu, diperlukan pendekatan teknologi atau digitalisasi serta peningkatan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan kreativitas untuk menghadapi tantangan di masa depan.

“Oleh karena itu, dalam perayaan Hari UMKM Nasional 2023 ini, kami mengusung tema Transformasi UMKM Masa Depan dan mendorong produk lokal melalui campaign #FlexingLokal. Kami berharap ini akan mewujudkan UMKM yang adaptif terhadap teknologi dan lebih inovatif serta membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, Kota Surakarta sebagai tuan rumah perayaan Hari UMKM Nasional di Tahun 2023 adalah kota pusat ekosistem digital yang didukung oleh keberagaman budaya yang kaya dan semangat kolaboratif yang tinggi sehingga sejalan dengan tema yang diusung dalam perayaan Hari UMKM Nasional pada tahun ini.

Dalam perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023, ada banyak kegiatan untuk pengembangan UMKM menuju UMKM masa depan, antara lain Expo atau pameran UMKM unggulan dengan beragam jenis produk yang dapat memberikan peningkatan skala usaha dan membangun semangat bangga menggunakan produk lokal.

Kemudian, ada forum dan workshop sebagai sarana pusat pertukaran dan penyebaran informasi pengembangan UMKM di Indonesia. Lalu, terdapat panggung hiburan yang akan memberikan pengalaman menarik bagi para pengunjung.

Arif menilai Kota Surakarta telah berhasil menciptakan sejumlah ekosistem yang kondusif melalui kolaborasi aktif antara UMKM, Pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan seperti Solo Creative Hub, Solo Techno Park, Hetero Space, dan Lokananta Records. Dalam mendukung ekosistem tersebut, ada kegiatan Road to Indonesia Start-Up Ecosystem Summit 2023 di Solo Techno Park serta Training dan Coaching Clinic untuk pelaku UMKM bersama Creator Google dan Youtube serta Youtube Music di Lokananta.

Pada puncak perayaan Hari UMKM Nasional 2023, juga digelar peluncuran program Pemerintah untuk pengembangan UMKM Masa Depan dan membangun semangat bangga buatan lokal serta penghargaan kepada tokoh koperasi dan UMKM yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Melalui Hari Nasional UMKM 2023 ini, kami berharap dapat mewujudkan masa depan yang cerah bagi UMKM kita, sehingga tercipta ekosistem yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Tidak lupa juga, semangat akan kebanggaan menggunakan produk lokal akan menjadi kekuatan bagi UMKM di Indonesia,” ujar Arif.

Hari UMKM nasional mengundang semua pelaku UMKM yang sudah dikurasi untuk dapat menunjukkan produk berkualitas dan bisa menunjang ekonomi ke depan termasuk UMKM yang bergerak di bidang pemanfaatan teknologi digital.

Di tempat yang sama, hadir pula Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang langsung melakukan kunjungan ke booth pameran. Wali Kota Gibran berharap pameran tersebut akan ramai dikunjungi masyarakat mengingat produk yang dipamerkan dalam acara tersebut merupakan produk UMKM unggulan dengan kemasan yang juga sangat baik. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Saatnya Parigi Moutong Fokus Kembangkan Produk Olahan Durian

Tinggalkan komentar

Parigi,Sulteng:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong saatnya fokus mengembangkan produk olahan durian yang menjadi keunggulan daerahnya.

“Dengan fokus pada produk olahan durian, maka wilayah Parigi Moutong akan memiliki nilai tambah yang besar, terutama bagi para petani duriannya,” kata SesKemenKopUKM usai menyaksikan puncak acara Festival Durian Internasional di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (6/7).

Dengan mengembangkan produk olahan durian, Arif meyakini hal itu memiliki dampak positif ikutan yang luas, seperti penyediaan lapangan kerja dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Arif mendorong agar budidaya durian dilakukan dengan cara lebih modern agar produktivitas meningkat. Kemudian, memperluas jaringan pemasaran hingga menembus pasar nasional dan global. “Jadi, produk olahan durian ini memang harus terus digenjot,” ucap Arif.

SesKemenKopUKM menyarankan, agar upaya peningkatan kualitas durian terus dilakukan dan harus didukung kuat dengan menyediakan laboratorium penelitian, termasuk di dalamnya menyangkut masalah perbenihan.

“Soal kemasan juga jangan dianggap sepele. Perlu riset mendalam terkait kemasan. Saya yakin, bila Pemkab Parigi Moutong fokus pada pengembangan produk olahan durian, semua kendala yang ada bisa tertangani dengan baik,” kata Arif.

Arif pun mengajak masyarakat untuk bangga dengan cita rasa buah-buahan lokal yang tak kalah dengan produk impor. “Di Parigi juga ada durian jenis Musangking, hingga durian duri hitam. Soal rasa, kita tidak kalah,” ucap Arif.

Ekspor Durian

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Samsurizal Tombolotutu mengatakan Festival Durian yang diselenggarakan di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

“Promosi produk unggulan daerah perlu digencarkan supaya pangsa pasar durian asal Parigi Moutong lebih luas jangkauannya,” kata Samsurizal.

Samsurizal memaparkan, durian khas daerah ini yakni jenis montong telah menembus pasar ekspor di sejumlah negara Asia. Bahkan, ekspor ke Thailand sudah mulai dirintis dengan permintaan 22 ton sekali kirim.

Ekspor durian tersebut dalam bentuk durian frozen atau beku melalui Koperasi Puspa Mandiri bekerja sama dengan pelaku UMKM dan perusahaan importir setempat. Durian yang diekspor ke luar negeri merupakan hasil panen petani lokal.

Data Pemkab Parigi Moutong mencatat luas potensi lahan pertanian durian 3.833 hektare dengan produksi rata-rata 305.419 ton per tahun.

“Peluang pertumbuhan ekonomi dari komoditas ini sangat sangat potensial dikembangkan, di luar dari komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan seperti padi dan jagung,” ujar Bupati Parigi Moutong.

Samsurizal menargetkan daerahnya menjadi tujuan agro wisata di Indonesia khususnya untuk buah durian. “Lewat kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pasar lokal, domestik, maupun ekspor untuk durian,” ujar Samsurizal. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Tekankan RKP 2024 Jadi Acuan Daerah Dalam Menyusun RKPD

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnewd.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang sudah disusun dan disepakati di tingkat nasional, dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun RKPD.

“Pada 2024 nanti, kita harus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 8 arah kebijakan dan 7 prioritas nasional,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, pada acara penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023, bertema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/5).

Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara offline dan online, Arif menjelaskan, bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan berperan dalam 2 arah kebijakan. Yaitu, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penguatan daya saing usaha.

“Sementara 2 prioritas nasional, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan,” kata SesKemenKopUKM.

SesKemenKopUKM berharap, dalam penyusunan RKPD, Pemda mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pemuktahiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

“Tujuannya, tercipta integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini sebagai acuan sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan pusat,” ucap Arif.

Untuk itu, lanjut Arif, untuk mencapai target RKP Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas nasional, KemenkopUKM mengidentifikasi 8 kegiatan prioritas dan 7 kegiatan strategis pada 2024.

Kegiatan prioritas KemenKopUKM, pertama, pendataan lengkap KUMKM dengan target pada 2024 sebanyak 8 juta data yang pengumpulannya akan dikerjasamakan dengan BPS. “Pada 2022, pendataan lengkap telah dilaksanakan KemenKopUKM bersama dengan Pemda dengan hasil 9,2 juta data yang akan disosialisasikan pada Juli 2023,” ucap Arif.

Kedua, Rumah Produksi Bersama dengan target pada 2024 sebanyak 7 lokasi pembangunan baru. Program ini dimaksudkan untuk menjadi rumah produksi skala industri bagi UMKM untuk mengelola keunggulan daerah menggunakan teknologi produksi tingkat tinggi. “Harapannya, pasar produk hasil Rumah Produksi Bersama adalah pasar tingkat nasional dan global,” kata SesKemenKopUKM.

Ketiga, Pengembangan Layanan Rumah Kemasan dengan target pada 2024 sebanyak 10 unit. Selain bantuan peralatan, Rumah Kemasan utamanya akan menjadi pusat konsultasi UMKM dalam mendesain kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk dan pasar. “Untuk itu, konsultan kemasan menjadi elemen yang penting dalam program ini,” kata Arif.

Keempat, Redesain PLUT-KUMKM/New PLUT dengan target pada 2024 sebanyak 63 lokasi eksisting. PLUT-KUMKM diharapkan dapat menjadi melting pot bagi UMKM dan wirausaha. “Pemerintah daerah diharapkan dapat menghubungkan PLUT dengan komunitas agar dapat melakukan aktivasi dan kegiatan di PLUT-KUMKM,” ucap SesKemenKopUKM.

Kelima, Revitalisasi Pasar Rakyat dengan target pada 2024 sebanyak 5 unit diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan di daerah tertinggal.

Keenam, Koperasi Modern dengan target pada 2024 sebanyak 500 koperasi. Untuk mencapai target dimaksud, didukung dengan penetapan Undang-Undang Perkoperasian dan implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di bidang koperasi.

“Koperasi yang modern diharapkan dapat menjadi ekosistem lembaga ekonomi yang setara dengan perbankan,” ucap Arif.

Ketujuh, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan target pada 2024 sebanyak 514 kabupaten/kota di 38 provinsi sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Pusat. “Selain melalui pelatihan secara langsung, sejatinya masyarakat miskin ekstrem dapat terbantu dengan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah yang meningkatkan tersedianya lapangan kerja,” kata SesKemenKopUKM.

Kedelapan, Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan target Pertumbuhan Wirausaha sebesar 2,90 persen. Untuk mencapai target tersebut, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kegiatan Strategis

Dalam kesempatan itu pula, SesKemenkopUKM memaparkan 7 kegiatan strategis KemenkopUKM 2024, diantaranya KUR Klaster dan KUR Reguler sebagai sumber modal produktif bagi UMKM. “Dalam memenuhi akses pembiayaan, hendaknya pemerintah dapat menghindari hibah dan mengalokasikan dana tersebut menjadi subsidi bunga KUR,” ucap Arif.

Kemudian, penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahun 2024 akan diprioritaskan kepada koperasi sektor riil. “Digitalisasi UMKM yang diupayakan KemenKopUKM bukan hanya masuk ke dalam marketplace tetapi juga adopsi pencatatan keuangan secara digital agar dapat membuka kesempatan UMKM kepada lembaga keuangan formal,” kata Arif.

Kegiatan strategis berikutnya adalah 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM digalakkan sebagai daya ungkit bagi perekonomian nasional.

Begitu juga dengan perluasan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dalam upaya menjadikan UMKM Indonesia sebagai UMKM industri yang masuk ke dalam supply chain. “Pemerintah Daerah diharapkan secara proaktif mencari potensi kemitraan sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing,” kata Arif.

Tak ketinggalan adalah Minyak Makan Merah sebagai upaya hilirisasi sawit rakyat yang diproduksi koperasi dengan SNI khusus. “Ada juga kegiatan strategis SOLUSI Nelayan sebagai upaya afirmatif distribusi solar subsidi untuk nelayan dengan perahu maksimal 10 GT yang perlu secara bersama-sama diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran,” ujar SesKemenkopUKM.

Arif mengingatkan, tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Maka, tahun ini, difokuskan untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan mulai 2020 hingga 2023 berjalan dengan tuntas. Di tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik dapat terasa dampaknya bagi masyarakat.

“Bagi daerah yang telah mendapatkan alokasi program Rumah Produksi Bersama dan Rumah Kemasan, diharapkan dapat mengalokasikan APBD untuk mendukung keberlangsungan program dimaksud,” ujar SesKemenkopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Jaring Aspirasi Publik untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2025-2029

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim berharap dapat menghimpun pandangan serta menjaring aspirasi publik terkait isu terkini pengembangan koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

“Hal ini untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), rancangan teknoratik, dan background study untuk penulisan rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 bidang Koperasi dan UMKM,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, pada acara FGD Masukan Isu Pengembangan Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Senin (22/5).

Di acara yang dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan para ketua asosiasi yang berkecimpung di bidang koperasi dan UMKM, SesKemenKopUKM mengungkapkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, target Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.

“Beberapa indikator yang harus dicapai hingga tahun 2024, diantaranya kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen. Itu dicapai melalui program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM, pengembangan model bisnis koperasi pangan, dan digitalisasi koperasi,” ucap Arif.

Indikator lainnya, kata Arif, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen yang dicapai melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama atau Factory Sharing, 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada UMKM.

Berikutnya adalah rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen. Itu dicapai melalui pengembangan ekosistem bisnis bagi wirausaha, peningkatan kapasitas jiwa wirausaha melalui inkubasi usaha, pelatihan dan fasilitasi konsultasi bisnis, fasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui Enterpreneur Finance Festival (EFF) dan Business Matching, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif.

Terkait jumlah koperasi modern yang dikembangkan sebanyak 500 unit secara kumulatif yang dicapai melalui program/kegiatan pengembagan koperasi berbasis komoditas, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi modern, hingga digitalisasi koperasi.

“Begitu juga dengan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal sebesar 30,8 persen yang dicapai melalui program penguatan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan investasi bagi UMKM dalam mengakses kredit, pembiayaan UMKM melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KUR Klaster,” kata SesKemenKopUKM.

Arif menambahkan, selain kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk mencapai target RPJMN, KemenkopUKM juga melaksanakan kegiatan prioritas yang akan berlanjut hingga tahun 2024. Yaitu, pendataan lengkap koperasi dan UMKM dengan target kumulatif hingga tahun 2024 sebanyak 65,4 juta data KUMKM.

Kemudian, ada Rumah Produksi Bersama dengan target pada 2024 sebanyak 5 lokasi, pengembangan layanan Rumah Kemasan dengan target tahun 2024 sebanyak 10 unit, redesain PLUT-KUMKM/New PLUT sebanyak 63 PLUT-KUMKM (jumlah PLUT eksisting), revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5 unit, koperasi modern dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 500 koperasi, hingga pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan sasaran lokasi 514 Kabupaten/Kota di 38 Provinsi.

“Ada juga pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan target tahun 2024 Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen dan target penumbuhan wirausaha sebesar 4 persen,” ucap Arif.

Dalam proses pengembangan koperasi dan UMKM tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga tingkat pusat lainnya.

“Melalui FGD ini, saya berharap dapat menjaring masukan dari asosiasi yang menaungi koperasi dan UMKM untuk dapat diadaptasi ke dalam kebijakan yang kami susun. Harapannya, diskusi hari ini dapat memberikan gambaran keadaan koperasi dan UMKM secara faktual, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran,” ujar SesKemenKopUKM.

Sementara itu, Kepala BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham menyebutkan, pada tahun 2024 Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fesyen dunia. “Jadi, kewajiban sertifikat halal yaitu jaminan produk halal kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal harus menjadi prioritas,” kata Aqil.

Aqil menjelaskan, sejak tahun 2021 BPJPH sudah melakukan fasilitasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui self declare atau pernyataan mandiri. “Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK dan mengurangi beban APBN,” ucap Aqil.

Data UMKM dan jumlah sertifikasi halal yang telah diterbitkan BPJPH sebanyak 274.455 (0,43 persen) sertifikat halal atau 1.436.535 produk sepanjang Oktober 2019-Mei 2023.

“Target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024, deadline semua produk sudah tersertifikasi halal yaitu 17 Oktober 2024,” ujar Aqil.

Pentingnya Literasi

Dalam kesempatan yang sama, Plt Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang Sri Wibowo mengakui, masih kurangnya literasi bagi para pelaku usaha mikro, khususnya terkait dengan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Data capaian perizinan tunggal untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berisiko rendah terdiri dari NIB, sertifikat Halal Self Declare, dan SNI Bina UMK.

Begitu juga dengan sertifikat halal self declare 186.283 juta dari target di 2023 1 juta sertifikat (update 12 Mei 2023), serta SNI Bina UMK 181.224 target tahun 2023 yaitu 30 persen dari target NIB (update 4 Mei 2023).

Danang masih melihat adanya tantangan pada UMKM terutama dalam hal digitalisasi berupa kesulitan pelaku UMKM mengadopsi teknologi digital, ekspor produk lokal, hingga mengakses pembiayaan.

“Intinya, masih ada UMKM yang rendah literasinya terkait legalitas perizinan, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses program pemerintah,” kata Danang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Sinkronisasi Arah Kebijakan Pengembangan KUMKM dan Kewirausahaan di Papua Barat

Tinggalkan komentar

Manokwari;(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya melakukan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, mengatakan saat ini, jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61 persen, serta menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen. Dengan posisi demikian, peran UMKM sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia.

“Di samping itu, perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 130.354 unit dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 5,1 persen,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Kota Manokwari, beberapa hari lalu.

Pada acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat dan para Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Koperasi dan UKM se-Provinsi Papua Barat, SesKemenKopUKM menyampaikan terdapat sejumlah program prioritas KemenKopUKM yang dilaksanakan pada 2023 diantaranya pendataan lengkap KUKM, Rumah Produksi Bersama, pengembangan kewirausahaan nasional melalui Perpres nomor 2 tahun 2022, pengembangan layanan rumah kemasan, redesain PLUT, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta koperasi modern.

Pada kesempatan tersebut, Arif menyampaikan selain program prioritas KemenKopUKM pun mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini diantaranya pembiayaan koperasi dan UKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang berfokus pada koperasi sektor riil. Selain itu program satu juta produk UMKM masuk dalam e-Katalog LKPP, pengembangan minyak makan merah melalui koperasi, serta pembangunan stasiun bahan bakar umum nelayan yang dikelola koperasi.

Oleh karena itu, SesKemenKopUKM menegaskan, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terkait dengan arah pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat pada 2023-2024,” kata Arif.

Menurut Arif, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di wilayah Provinsi Papua Barat.

“Kita sadari bersama pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Arif menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi saat ini, yakni mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi. “Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar SesKemenKopUKM.

Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah. “Serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” ujar SesKemenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terapkan Tiga Program Prioritas Koperasi dan UMKM di Papua Barat

Tinggalkan komentar

Manokwari:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menegaskan KemenKopUKM memiliki beragam program prioritas untuk mendorong UMKM naik kelas, memodernisasi koperasi, hingga menumbuhkan kewirausahaan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Barat.

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan program konkret diterapkan dalam hal pendataan lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan Layanan Rumah Kemasan, redesain PLUT-KUMKM (New PLUT) melalui pembentukan Expert Pool, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Tak ketinggalan yakni membangun koperasi modern yang didukung melalui Undang-Undang Perkoperasian, Korporatisasi Pangan, dan pengawasan koperasi,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Kota Manokwari beberapa hari lalu.

Selain program prioritas, kata Arif, KemenKopUKM juga mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini, seperti pembiayaan koperasi dan UMKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang akan berfokus pada koperasi sektor riil.

Program strategis lainnya adalah UMKM on-boarding digital, satu juta produk UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, pengembangan Minyak Makan Merah yang dikelola koperasi, perluasan kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar, program MAKMUR yaitu penyaluran pupuk non-subsidi berbasis koperasi, hingga program SOLUSI NELAYAN yaitu pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola koperasi.

Oleh karena itu, bagi SesKemenKopUKM, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Papua, perlu penyesuaian kembali pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Papua Barat pada 2023-2024,” kata Arif.

Menurut Arif, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh OPD yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Papua Barat.

“Kita sadari bersama bahwa pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata SesKemenKopUKM.

Arif menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi ini, yakni adaptasi atau mati. “Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar SesKemenkopUKM.

Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah. “Juga, masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” ujar SesKemenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng LPP RRI Percepat Proses Onboarding Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk mempercepat proses onboarding digitalisasi UMKM serta menggaungkan program-program pengembangan UMKM hingga ke pelosok nusantara.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim yang dalam hal ini mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, di era digitalisasi keberadaan siaran radio masih efektif dalam membantu menggaungkan program-program Pemerintah. Khususnya mengenai beberapa program onboarding digital, agar para pelaku UMKM dapat aktif membangun ekonomi digital di Indonesia.

“KemenKopUKM percaya, peran RRI akan semakin krusial dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan naik mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2.185,9 triliun pada 2025, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ucapnya dalam kegiatan MoU KemenKopUKM dengan LPP RRI di Kantor LPP RRI, Jakarta, Senin (10/4).

Arif melanjutkan, di tahun 2023, KemenKopUKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM, dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Untuk PLUT, saat ini sudah ada lebih dari 80 PLUT yang telah dimodernisasi dengan teknologi digital. Sehingga hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya,” kata Arif.

Dalam tujuh program prioritas tersebut, KemenKopUKM sangat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pihaknya percaya, Future SME atau UMKM masa depan akan sangat berbasis pada teknologi dan kreativitas.

“Namun tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Dengan dukungan dan kerja sama RRI terkait pengembangan UMKM, diharapkan hal ini bisa teratasi,” katanya.

Dari sumber East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2023, daya saing digital Indonesia terus meningkat dalam empat tahun terakhir yaitu di angka 38,5 pada 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 35,2 pada 2022, 32 di tahun 2021, dan 27,9 pada 2020.

KemenKopUKM kata Arif, optimistis proses digitalisasi UMKM terus berlangsung dan mencapai target yang telah dicanangkan. Hingga Desember 2022 sebanyak 21,56 juta UMKM telah onboarding digital, dan di tahun 2023, diharapkan sebanyak 24 juta UMKM sudah onboarding digital.

“Angka ini berarti ada tambahan 13,56 juta sejak awal pandemi atau 33,5 persen dari total populasi UMKM, dan 71,8 persen dari target 30 juta UMKM on boarding dalam ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.

Arif berkeyakinan, adanya gerakan menuju 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024 sehingga KemenKopUKM dan LPP RRI berinisiatif menjalin sinergi untuk mendukung percepatan transformasi digital UMKM dalam MoU tersebut. Pihaknya berharap, adanya inisiatif penandatanganan kerja sama ini memperkuat komitmen bersama dalam mendukung upaya percepatan program Tranformasi Digital UMKM dan UMKM Naik Kelas.

“Anggaran pengembangan UMKM tak hanya di KemenKopUKM tetapi juga tersebar hampir di seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Harapannya, program dengan RRI ini menyediakan infomasi yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya tahun ini kami akan melanjutkan pendataan UMKM by name by adress, bersama RRI mereka bisa membantu kami menyampaikan informasi tersebut hingga ke pelosok, yang mungkin belum dapat kami jangkau,” kata Arif.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menegaskan, pihaknya berupaya terus meningkatkkan program siaran bertema UMKM. Di mana RRI ingin berperan dalam pemperdayaan maupun penguatan UMKM, dengan menjadi hub dan katalisator UMKM.

“Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian bangsa. Di mana membangun UMKM sama halnya dengan membangun bangsa. Siaran RRI salah satunya untuk mendorong pembangunan nasional, apalagi potensi UMKM yang besar yang berjumlah lebih dari 64 juta ini bisa terkoneksi, kita ingin menjadi Radio-nya UMKM,” ucapnya.

Hendrasmo turut menyambut baik kerja sama dengan KemenKopUKM, terutama dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM. Kerja sama itu di antaranya mencakup pendampingan informasi, literasi keuangan digital, serta data base UMKM dan program pendukung lainnya.

Hendrasmo meyakini, LPP RRI dapat membantu wujudkan kemajuan UMKM melalui digitalisasi. Sebab, RRI memiliki jaringan sampai dengan tingkat desa hingga ke lokasi terpencil sehingga dapat memberikan literasi ke masyarakat persoalan UMKM dengan lebih luas.

“RRI memiliki kedekatan dengan rakyat, kedekatan dengan UMKM melalui masing-masing Satuan Kerja (stasiun, jaringannya) di daerah. Untuk itu, RRI memiliki komitmen kuat bagi kemajuan UMKM di Indonesia, dan menjadi satu-satunya Radio yang memiliki perhatian khusus kepada UMKM,” ungkapnya.

Hendrasmo memberikan salah satu contoh saat ini RRI sedang mengembangkan platform Digital Play Go. Nantinya, platform tersebut menjaring komunitas ekonomi digital, mendorong UMKM untuk terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Tak hanya itu, platform tersebut akan memberikan informasi mengenai KUR UMKM dari bank penyalur kepada penerima manfaat. Selain itu RRI juga akan mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Seiring MoU tersebut, juga digelar bazaar Ramadan yang berlangsung pada 10-14 April 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI. Bazar diikuti 50 UMKM dengan menggandeng HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin). Adapun kategori fesyen diikuti Craft, Kuliner, dan juga kegiatan Fashion Week Syar’i, Beauty Class. Lalu ada acara pendampingan pembuatan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Pembahasan Antar Kementrian dimulai, Pemerintah Mulai Membahas RUU Perkoperasian

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dengan dimulainya Panitia Antar Kementerian (PAK).

SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, saat membuka rapat PAK RUU Perkoperasian di Jakarta, Rabu (18/01/2023), mengatakan PAK RUU Perkoperasian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2023, yang beranggotakan wakil dari lintas kementerian/lembaga, seperti Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Investasi/BKPM, OJK, Kejaksaan Agung, dan lain-lain.

RUU Perkoperasian diharapkan dapat mulai dibahas Komisi VI DPR RI pada masa sidang Triwulan Kedua 2023. Sehingga, pada 2023 ini segera terbit UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Ini menjadi momentum membangkitkan minat masyarakat untuk berkoperasi,” ucap Arif.

UU Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan dan dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. “UU 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan koperasi di era digital,” kata Arif.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi penyusunan RUU Perkoperasian yang melibatkan peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Arif menambahkan, pemerintah bersama DPR-RI periode 2014-2019 telah membahas RUU Perkoperasian yang disusun sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, RUU tersebut tidak berlanjut ke sidang Paripurna, sehingga masuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka.

“Dengan status kumulatif terbuka, maka pembahasannya di Komisi VI DPR-RI dapat dilakukan di luar program legislasi nasional,” ucap SesKemenKopUKM.

Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki opsi untuk mendorong RUU ini dibahas pada masa sidang DPR tahun 2023 ini.

“Pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM kembali melakukan pembahasan penyusunan RUU Perkoperasian, yang sempat terhenti pada tahun 2019,” kata Arif.

Isu Strategis

Berbagai isu strategis pun telah dipetakan yang mencakup ketentuan permodalan, tata kelola koperasi, perluasan lapangan usaha, ketentuan kepailitan koperasi, dan sanksi pidana.

“Yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian, melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS Koperasi), otoritas pengawasan simpan pinjam koperasi, serta komite penyehatan koperasi”, kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi pada kesempatan yang sama.

Menurut Zabadi, pihaknya telah melakukan serap aspirasi ke sejumlah daerah, yaitu Surakarta, Surabaya, Malang, Medan, Pontianak, Padang, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, dan Jawa Barat, yang melibatkan gerakan koperasi, aparatur dinas koperasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Bahkan, ada serial diskusi melalui daring (zoom) agar menjangkau aspirasi secara lebih luas dan masif.

“Semuanya dilaksanakan dalam rangka pemenuhan meaningful participation (partisipasi yang bermakna), yang menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah disusun secara formil dengan peran aktif masyarakat,” ucap Zabadi.

Sehingga, lanjut kata, secara materiil akan memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

“Partisipasi gerakan koperasi dinilai sangat aktif melalui aneka forum dalam pembahasan RUU Perkoperasian,” kata Zabadi.

Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM sangat mengapresiasi peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan dalam berbagai forum serap aspirasi dan diskusi pembahasan naskah akademik dan RUU Perkoperasian.

Zabadi berharap RUU Perkoperasian ini terwujud sebagai hasil konsensus dari masyarakat Indonesia, terutama pemangku kepentingan koperasi untuk membangkitkan koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.

“Pengembangan ekosistem koperasi akan menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan koperasi. Dan RUU ini diharapkan menjadi solusi terhadap beragam permasalahan perkoperasian di Indonesia,” kata Zabadi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dalam Anugerah KIP 2022

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 untuk kategori Kementerian dengan klasifikasi sebagai Badan Publik Informatif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) atas anugerah penghargaan kepada KemenKopUKM yang diserahkan di Tangerang, Rabu (14/12). Menurutnya, anugerah ini menjadi penyemangat bagi KemenKopUKM untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kedepan.

“Penghargaan ini akan kami jadikan penyemangat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kami untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah disampaikan,” kata Arif.

Arif juga menyebutkan melalui indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh KIP, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanannya dalam keterbukaan informasi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang.

KemenKopUKM berhasil memperoleh nilai 95,74 dalam monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh KIP sejak Agustus 2022 sehingga berhasil mendapatkan anugerah Badan Publik Informatif, di mana kategori tersebut merupakan kategori tertinggi dari kelima klasifikasi kategori yang dibuat oleh KIP, antara lain secara berurutan yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Acara penganugerahan keterbukaan informasi publik tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dalam sambutannya, Menkopolhukam Mahfud mengimbau badan publik agar dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang KIP secara baik.

“Badan publik harus proaktif dalam menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya agar dapat menangkal informasi hoaks untuk memperkuat ketahanan nasional. Akses informasi merupakan bagian penting untuk memastikan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah,” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan, penganugerahan KIP merupakan suatu cara untuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, sekaligus mendorong keterbukaan informasi di badan publik.

“Kami ingin mendorong partisipasi dalam badan publik terutama pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus tumbuh, agar partisipasi publik juga tumbuh,” kata Donny.

Pada anugerah keterbukaan informasi publik tahun ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sebanyak 122 badan publik berhasil memperoleh kategori informatif, hal tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022 yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 98 badan publik.

Penganugerahan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi KIP atas komitmen seluruh badan publik, dalam mendukung fokus pemerintah untuk mendorong optimalisasi keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.(Jef)