Arsip Tag: SeskemenkopUKM Arif rahman hakim

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan PP Pordasi Sepakat Kembangkan dan Perkuat Ekosistem Olahraga Berkuda di Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) melakukan sinergi dan kolaborasi untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem olahraga berkuda di seluruh Indonesia.

Sinergi dan kolaborasi itu diwujudkan dalam bentuk penandatangan Nota Kesepahaman antara kedua lembaga ini, yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dan Ketua Umum PP Pordasi, Triwatty Marciano di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Turut hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan KemenKopUKM Agus Santoso, perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bidang hubungan antar kelembagaan Widodo serta pengurus PP Pordasi.

“Saya mengapresiasi PP Pordasi sebagai induk organisasi cabang olahraga berkuda nasional atas inisiasi kerja sama yang dilakukannya dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi segenap masyarakat yang tergabung dalam ekosistem berkuda di Indonesia,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim.

Selanjutnya Arif mengatakan, sinergi dan kolaborasi yang dilaksanakan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PP Pordasi merupakan langkah baru dalam rangka mengembangkan dan memperkuat ekosistem berkuda di Indonesia, melalui peran aktif koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor olahraga berkuda.

“Saat ini, Indonesia juga memiliki banyak potensi kuda lokal yang tersebar di daerah, beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri juga sempat berkunjung ke salah satu peternakan kuda pacu di Sukabumi,” kata Arif.

Untuk itu kata Arif, dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada ekosistem olahraga berkuda, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara Pordasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM berupa penyelenggaraan Festival Olahraga Berkuda , serta side event pengembangan Unit Usaha Ekosistem Olahraga Berkuda seperti koperasi peternak kuda, produsen pakan kuda, produsen peralatan berkuda, souvenir/handy craft event berkuda.

“Saya rasa perlu ditetapkan pilot project sebagai implementasi dari kerjasama ini yang tentunya melibatkan peran aktif dari unit kedeputian, baik dalam penguatan kelembagaan koperasi peternak kuda, pengurusan perijinan hingga perluasan akses pasar produk-produk yang menunjang olahraga berkuda buatan dalam negeri, sehingga tercipta ekosistem berkuda yang memiliki daya saing,” tambah Arif.

Sementara itu Ketum PP Pordasi Triwaty Marciano dalam sambutannya mengatakan , pasca Pandemi, kegiatan atau event olahraga sudah mulai marak dilakukan termasuk olahraga berkuda, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Pemberdayaan koperasi dan UMKM yang menjadi bagian dalam ekosistem olahraga berkuda juga secara otomatis mulai bergerak. Ini juga merupakan amanah Anggaran Dasar Pordasi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku olahraga khususnya peternak kuda dan pengrajin,” kata Triwaty.

“Saya optimis dengan adanya nota kesepahaman ini akan bisa ditindaklanjuti baik di Pusat, Pengprov (Pengurus Provinsi) maupun Pengda (Pengurus Daerah) tingkat Kabupaten/Kota, khususnya untuk sub pacu tradisional yang menggunakan kuda lokal atau kuda asli Indonesia. Nantinya kuda kuda tradisional ini akan terus dikembangkan menjadi kuda unggulan.

Menurut Triwaty di banyak daerah terutama di sentra- sentra peternakan kuda, animo masyarakat untuk menonton lomba olahraga pacu rkuda tradisional sangatlah besar. “Seperti di Aceh beberapa waktu lalu, tak kurang dari 100 ribu masyarakat menyaksikan lomba pacu kuda tradisional, dan tentunya ini membawa gerbong UMKM yang cukup banyak juga,” tambah Triwaty.

Triwaty berharap dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama KemenKopUKM ini bisa memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekosistem olahraga berkuda di Indonesia, baik itu jokinya, peternak kuda, pengrajin handycraft, termasuk peningkatan kualitas kuda itu sendiri, yang nantinya bisa mewakili Indonesia dalam festival olahraga berkuda di tingkat internasional.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenKopUKM dengan Korsel Ciptakan UKM Berbasis Ekonomi Hijau

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Ministry of SMEs and Startups of Republic Korea kembali menyelenggarakan Korea-ASEAN Business Model Competition untuk yang ketiga kalinya.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengapresiasi serta mendukung kegiatan ini. Menurutnya, melalui kegiatan ini bangsa Indonesia dapat melihat langsung UKM yang telah mengadopsi praktik bisnis yang mendukung pencapaian SDGs.

“Dengan diadakannya Korea-ASEAN Business Model Competition SDGs 2022 akan memunculkan inovator-inovator baru yang memiliki concern terhadap bisnis yang memberikan dampak positif pada sosial, ekonomi, dan lingkungan” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat memberikan sambutan mewakili Menteri Koperasi dan UKM dalam acara The Korea-ASEAN Business Model Competition for SDGs di Jakarta, Rabu (7/9)

Acara yang mengusung tema “the 3rd Korea-ASEAN Business Model Competition for SDGs 2022” tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan startup dan UKM dari Korea dan negara-negara ASEAN.

Arif mengungkapkan pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian yang memperburuk capaian SDGs. “Kemiskinan ektrem dunia meningkat dari yang semula diharapkan turun ke 7,5 persen di tahun 2021, naik kembali ke 9,4 persen,” kata Arif.

Namun di sisi lain pandemi COVID-19 telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan itu kesadaran masyarakat akan ekonomi hijau, rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial juga makin meningkat.

Ekonomi hijau hadir sebagai salah satu solusi dalam upaya mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya oleh industri dan mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, terdapat peluang bisnis yang besar di dalamnya.

“Untuk itu UKM harus menangkap peluang ini dan membangun bisnis dengan mengimplementasikan praktik ekonomi hijau di berbagai sektor industri,” kata SesmenKopUKM.

Sejalan dengan hasil studi World Economic Forum 2020 bahwa estimasi transisi ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030.

Arif mengungkapkan terdapat tantangan bagi UKM untuk memasuki ekonomi hijau, diantaranya adanya kesulitan dalam pembiayaan usaha, tantangan dalam perancangan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, serta kesadaran dan minat UKM dalam menggunakan bahan baku dan proses pengolahan yang ramah lingkungan yang menjadi tantangan tersendiri.

Untuk itu diperlukan lebih banyak investasi bisnis yang mengadopsi praktik ekonomi hijau untuk mempercepat kemajuan SDGs.

“Kita juga harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, LSM, lembaga penelitian, lembaga pemerintah baik dalam negeri maupun lintas negara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif berharap kepada top 10 Korea-ASEAN Business Model Competition SDGs 2022 yang terpilih untuk selalu semangat berjuang menunjukkan keunggulan usaha kepada calon investor.

Pada kesempatan yang sama, turut hadir Younji Kang, ASEM UKM Eco-Innovation Center (ASEIC) yang mengatakan melalui Kompetisi Model Bisnis Korea-ASEAN, ASEIC berharap dapat mendukung startup dan UKM untuk menerjemahkan ide-ide inovatif mereka ke dalam model bisnis yang dapat diterapkan.

“Saya sangat yakin bahwa top 10 Korea-ASEAN Business Model Competition SDGs 2022 yang terpilih telah mengerahkan banyak upaya dan waktu untuk mempersiapkan acara hari ini. Saya berharap yang terbaik dan sukses untuk semua peserta,” kata Younji Kang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Tiga Penghargaan di Ajang BKN Award 2022

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022 yakni kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Implementasi Manajemen ASN Terbaik, dan Special Mention Pilot Project SIASN.

“Ini merupakan tahun kedelapan sejak BKN Award diluncurkan pada 2015, dengan tujuan untuk memacu kinerja Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/9).

SesKemenKopUKM menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing. Mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Adapun penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Penilaian Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT.

Ketiga, kategori spesial mention yakni Pilot Project SIASN dan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

“Dengan diraihnya tiga penghargaan tersebut, KemenKopUKM terus berkomitmen untuk meningkatkan Pengelolaan Manajemen ASN dan Pengembangan Sistem Manajemen ASN,” ucap Arif.

Hal itu meliputi Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Pangkat, Jabatan, Pola Karier, Pengembangan Karier ASN, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas, Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik, Pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, serta Pensiun dan Perlindungan.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan secara hybrid, pada Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2022 dengan tema “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan”.

Rakornas menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yakni, dari KemenPANRB, Bank BCA, Grab Indonesia, ESQ Leadership Center, dan PT Pegadaian Persero. Para JPT Madya BKN juga memaparkan perspektif BKN dalam pelayanan kepegawaian.

Dalam kegiatan ini sejumlah materi menarik di sampaikan di antaranya Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, menyampaikan materi Tantangan Manajemen ASN di Masa Depan. Selanjutnya dari Bank Central Asia (BCA), terkait Tranformasi Digital dan Inovasi Teknologi dalam Layanan BCA.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Anggota GKN Masuk e-Katalog Untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak seluruh anggota Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia mendaftarkan produknya masuk katalog (e-Katalog) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“KemenkopUKM mentargetkan 1 juta produk UMKM yang masuk ke e-Katalog, sehingga memudahkan untuk dibeli pemerintah,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Rakernas GKN Indonesia Tahun 2022, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/08).

Misalnya, usaha kuliner, dimana nantinya, pemerintah daerah bisa membeli kebutuhan makanan dan minumannya dari anggota GKN yang sudah masuk ke katalog lokal. “Produk-produk lain juga memiliki peluang yang sama, sehingga bisa meningkatkan omzet usahanya,” ucap Arif.

Bahkan, lanjut Arif, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM. “Peluang-peluang itu harus dimanfaatkan GKN,” kata SesKemenkopUKM.

Untuk peningkatan kapasitas usaha, Arif mengajak anggota GKN untuk memanfaatkan aneka pembiayaan murah dari pemerintah. Apalagi, pada 2024, pemerintah sudah mencanangkan alokasi pembiayaan perbankan sebesar 30 persen untuk pelaku UMKM.

Arif juga mengapresiasi langkah GKN Indonesia dalam menumbuhkan kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda. “Hal itu sejalan dengan program KemenkopUKM dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Juga, melahirkan wirausaha muda dan produktif. Yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriatna menegaskan bahwa tumbuhnya wirausaha di suatu daerah, dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. “Oleh karena itu, saya selalu mendukung program-program dari GKN yang pastinya berdampak pada menurunnya angka pengangguran,” ucap Bupati Bandung.

Muhammad Dadang juga mengajak GKN Indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan peningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung. “Kita memiliki banyak destinasi wisata, juga 15 ribu produk unggulan dari IKM dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Muhammad Dadang.

Sementara Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dodi Kardeli mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pengurus GKN akan terus menggelorakan semangat wirausaha di Indonesia. “Saya berharap deklarasi kewirausahaan di Bandung ini bisa menular secara nasional, hingga mendunia,” kata Awang.(Jef)

koperasi dan ukm

Launching Desain Baru, JDIH KemenKopUKM Diyakini Optimal Lindungi KUMKM*

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara resmi meluncurkan disain baru sekaligus menyosialisasikan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KemenKopUKM yang diyakini akan optimal dan berperan penting bagi pelindungan koperasi dan UMKM (KUMKM).

“Melalui sosialisasi yang dilakukan hari ini, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan regulasi dan kebijakan terkait koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan JDIH KemenKopUKM sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum,” kata Sekretaris KemenKopUKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam sambutannya di acara launching Desain Baru dan Sosialisasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Jakarta, Senin (22/8).

SesmenKopUKM menekankan pentingnya perkembangan teknologi informasi digital dan internet dalam mendukung penyebarluasan informasi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah. Terutama tentang sosialisasi data dan informasi hukum yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM.

“Di mana saat ini KUMKM menjadi fokus utama pemerintah, khususnya dalam upaya perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan,” kata Arif.

Menurut Arif, forum ini sangat strategis mengingat pada era revolusi industri 4.0 ini, teknologi informasi digital dan internet sangat dikedepankan dalam mendukung seluruh proses bisnis pemerintahan. Mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan kembali data dan informasi dilakukan dengan berbasis teknologi informasi terutama terkait dengan penyebarluasan informasi tentang regulasi dan kebijakan.

“Sebagai salah satu upaya pelindungan terhadap koperasi dan UMKM, JDIH KemenKopUKM memberikan data dan informasi regulasi dan kebijakan terkait dengan koperasi dan UMKM secara jelas dan lengkap,” kata Arif.

Hal ini juga merupakan pelaksanaan dari amanah Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang pada intinya, mewajibkan setiap Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan masing-masing.

Selain itu, dalam upaya memenuhi standar pengelolaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Biro Hukum dan Kerja sama, melakukan pengembangan terhadap JDIH KemenKopUKM yang juga ke depannya akan dilakukan pengembangan sehingga bisa diakses melalui aplikasi berbasis mobile (android).

SesmenKopUKM juga berterima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah berperan aktif atas pendampingan yang telah dilakukan sejak 2019, sehingga hari ini KemenKopUKM melakukan kegiatan seremonial Launching Desain Baru dan Sosialisasi Website JDIH KemenKopUKM.

Arif berharap, koordinasi aktif antara BPHN dan KemenKopUKM ke depan dapat terus terjalin dalam penyebarluasan informasi produk hukum terkait dengan Koperasi dan UMKM.

“Kemudian dengan dilakukannya pengembangan ini, dapat membuat JDIH KemenKopUKM masuk dalam 5 besar JDIH terbaik nasional,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, turut hadir pula pada acara tersebut Koordinator Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum BPHN dan Kepala Biro Bidang Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendamping KUMKM

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) agar dapat membantu dan mendampingi usaha KUMKM untuk naik kelas dan berdaya saing.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tenaga pendamping harus memiliki skill serta pengetahuan yang mumpuni terkait KUMKM agar dapat berperan dalam pengembangan UMKM. Di mana kemampuan itu didapat bukan dengan cara yang instan, tapi melalui proses pengembangan yang kuat.

“Terutama pengetahuan baru, bagaimana menerima cara-cara kerja baru, mengingat dunia bisnis dan ekonomi yang terus berkembang. Jadi penting jika ingin menjadi mentor yang memiliki kapasitas pengetahuan yang luas,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/8).

Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022 digelar dengan melibatkan KemenKopUKM serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendamping di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan itu SesKemenKopUKM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 75 tenaga pendamping terpilih dari 34 provinsi di Indonesia, yang dengan penuh kesungguhan melakukan pendekatan secara sukarela, memberikan waktunya dengan berkelanjutan kepada UMKM, sehingga UMKM memilki daya saing.

“Sehingga harapannya sesuai dengan tagline kita, ‘Koperasi Maju, UMKM Naik Kelas’, bisa sama-sama kita wujudkan. Yakni dengan cara salah satunya pendampingan oleh mentor ditambah para pelaku usaha juga harus memiliki semangat untuk maju,” ucap Arif.

Ia menegaskan, ke depan ada banyak target KemenKopUKM yang ingin dicapai. Pertama, kementerian berharap bisa menumbuhkan wirausaha-wirausaha produktif yang ditargetkan bisa meningkat sampai tahun 2024 di kisaran 4 persen. Peningkatan rasio kewirausahaan ini penting, agar kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

“Tentunya diharapkan juga bisa menambah kemampuan kita dalam menyerap tenaga kerja. Dengan wirausaha produktif yang terus naik, maka bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru, bahkan mungkin meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Arif.

Tak hanya itu, SesKemenKopUKM juga mengingatkan akan pentingnya pemahamannya terhadap manajemen kualitas, sehingga produk-produk UMKM diharapkan mempunyai daya saing yang lebih baik ke depan.

“Ke depan sesuai arahan Pak Menteri Teten, kalau nanti anggaran kementerian ditambah, bisa juga dimanfaatkan untuk membangun rumah kemasan bagi produk UMKM, sehingga bisa naik level. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2023 nanti anggaran untuk rumah kemasan akan terwujud. Kami sedang usulkan,” kata Arif.

KemenKopUKM juga memilki 6 modul buku pedoman yang menjadi semacam sumber pembelajaran bagi tenaga pendamping, yang berisikan tentang pengetahuan dan upaya-upaya peningkatan usaha UMKM, hingga ekspor impor.

Selanjutnya kata Arief, target kedua yang ingin dicapai KemenKopUKM adalah berupaya agar bisa memenuhi target dalam hal digitalisasi, agar di akhir tahun 2024 bisa tercapai 30 juta pelaku UMKM yang onboarding atau mengakses teknologi informasi.

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Bastian menyampaikan, acara forum tenaga pendamping yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat (3-6 Agustus 2022) di Kota Surabaya, Jawa timur ini, merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Acara ini bertujuan untuk membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM di wilayahnya masing-masing.

Ia menjelaskan, program ini telah berjalan sejak tahun 2016, dan pihaknya terus berupaya untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya pada tahun 2022. Di mana tahun ini, program tersebut terdiri dari menu pelatihan pendampingan pascapelatihan, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait dengan pelatihan, yang didorong untuk dilaksanakan secara berjenjang baik dari sisi kurikulum maupun pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah daerah.

Selain itu, ada pula indikator kerja di antaranya, mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi UMKM, baik pendaftaran NIB, maupun akselerasi digitalisasi koperasi dan UMKM, termasuk di dalamnya onboarding digital. Serta meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku KUMKM, maupun menumbuhkan wirausaha pemula dengan pendampingan rencana bisnis dan pengembangan usaha lainnya.

“Diharapkan, kegiatan ini bisa berlangsung di seluruh Indonesia. Di mana kegiatan ini terlaksana dengan melibatkan asosiasi dan lembaga profesional yang membidangi pelatihan dan pendampingan maupun inkubasi bagi KUMKM,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) Andromeda Qomariah menambahkan, penyediaan tenaga pendamping asal Surabaya ini terselenggara dari sumber dana alokasi KemenKopUKM yang diberikan ke daerah. Untuk itu, pihaknya berharap dengan jumlah pendamping yang cukup banyak ini akan dapat optimal dalam melakukan tugas kegiatan pendampingan kepada KUMKM.

“Peningkatan kualitas SDM maupun permodalan juga sangat penting. Ke depan diharapkan bisa lebih optimal. Karena terus terang saja, di Jawa Timur sendiri, perkembangan koperasi khususnya untuk koperasi milenial semakin meningkat pesat. Untuk itu, kami sangat berharap kegiatan para pendamping benar-benar dapat bersinergi dengan para pelaku KUMKM yang akan didampingi,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tegaskan Pentingnya Pendampingan untuk Pengembangan KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam menghadapi tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM (KUMKM) pentingnya diperlukan pendampingan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyiapkan berbagai program, serta rencana kerjanya hingga tahun 2024.

Disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Pemerintah melalui KemenKopUKM sangat menaruh perhatian pada KUMKM.

“Jumlah UMKM nya banyak tapi alokasi pembiayaannya belum berkeadilan bahkan belum sampai 20 persen. Itu mengapa kemudian disepakati sampai tahun 2024 alokasi kredit ke UMKM dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan ditingkatkan hingga 30 persen,” sebutnya dalam acara Webinar bertajuk Cara Mudah Mendapatkan Pendampingan dan Permodalan secara daring, Jakarta, Rabu (13/7).

Arif mengatakan, selanjutnya adalah, mempersiapkan pendampingan pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, agar bisa menaikkan omzet bisnisnya. “Kami di kedeputian punya program transformasi dari informal ke formal. Juga mendorong agar UMKM meraih Nomor Induk Berusaha (NIB)” kata dia.

Tantangan selanjutnya sambung Arif adalah, regenerasi dan terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas sehingga berdampak pada pengelolaan Koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional.

Kemudian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih mendominasi jumlah koperasi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati.

“Koperasi juga masih dihadapi oleh kendala sistem produksi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar. Bagaimana seharusnya mengefisensikan rantai pasok dan kebutuhan sebagai aggregator serta tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi,” kata Arif.

Termasuk tantangan minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan Formal seperti Perbankan. Serta jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum/informal.

Untuk itu tegas Arif, KemenKopUKM memiliki sejumlah target kinerja lingkup KUMKM yang optimistis akan dicapai hingga tahun 2024. Seperti target rasio nasional kewirausahaan hingga 3,95 persen, Kontribusi terhadap PDB Koperasi sebesar 5,5 persen, dan Kontribusi terhadap PDB UMKM 65 persen.

Selanjutnya Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 30,8 persen, pertumbuhan wirausaha hingga 4,0 persen, Jumlah Koperasi Modern yang Dikembangkan 500 Unit, dan Penumbuhan Start Up 3.500 Unit.

Selain itu, ada pula enam program/kegiatan prioritas pengembangan KUMKM yang terdiri dari, pertama, pendataan lengkap KUMKM melalui integrasi dan standardisasi data KUMKM. Kedua, pengelolaan terpadu UMKM, melalui kolaborasi dan peningkatan nilai tambah lewat Rumah Produksi Bersama.

Ketiga, penumbuhan wirausaha produktif yang merupakan implementasi Perpres 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Keempat, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan Skala Usaha Mikro Menuju Sejahtera. Kelima, redesign PLUT-KUMKM melalui sarana dan intelegensi
SDM PLUT Menuju Center Of Excellence.

“Terakhir program Koperasi Modern, yakni korporatisasi petani dan nelayan melalui Koperasi, Modeling Koperasi Modern, Pengawasan Terpadu Koperasi, Revisi Undang-Undang Koperasi,” tutup Arif.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Serahkan Hewan Kurban Melalui Baznas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyerahkan hewan kurban melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Baznas merupakan lembaga resmi dan sudah terpercaya. Sehingga, koperasi-koperasi yang menyalurkan hewan kurban mempercayakan penyalurannya kepada Baznas,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, pada acara penyerahan secara simbolis hewan kurban di Kantor Baznas, Jakarta, Jumat (8/7).

SesKemenKopUKM menambahkan, pihaknya menyerahkan sapi seberat 800 kilogram dan 500 kilogram. “Sapi yang diserahkan kepada Baznas juga tentunya sudah melalui pemeriksaan dokter hewan,” imbuh Arif.

Arif berharap, ke depan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Baznas.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Baznas RI H Achmad Sudrajat berharap, kerja sama ini bisa menjadi momentum Baznas dan KemenKopUKM dalam menguatkan kebersamaan dalam menyejahterakan umat.

“InsyaAllah apa yang telah diserahkan oleh Kemenkop ini akan kami sampaikan kepada para mustahik, tentunya penyaluran sesuai dengan prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI,” ujar Achmad.

Achmad juga berharap kerja sama ini terus berlanjut dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. “Tentunya, sudah ada koperasi-koperasi yang di bawah KemenkopUKM ini telah melakukan kerja sama dengan Baznas,” kata Achmad.

Tahun ini, Kurban Online Baznas menargetkan dapat menghimpun 8.100 hewan kurban setara kambing. Daging kurban akan didistribusikan ke daerah yang masyarakatnya membutuhkan daging kurban dan angka stuntingnya tinggi.

Adapun sebaran distribusi Kurban Baznas tahun 2022 ini mencakup 34 Provinsi. Dari target Kurban Online BAZNAS Pusat tersebut diharapkan dapat menjangkau 352.896 jiwa penerima manfaat.(Jef)

koperasi dan ukm

Gandeng WWF Indonesia, KemenkopUKM Perkuat Ekosistem Bisnis Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau bagi KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng WWF Indonesia untuk memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan dan ekonomi hijau agar terus melaju.

Kerja sama KemenKopUKM dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia merupakan tindak nyata kolaborasi untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UMKM yang berbasis keberlanjutan dan terintegrasi dalam upaya pencapaian target SDGs.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia Alexander Rusli, di Jakarta Rabu (29/6).

“Kerja sama ini diharapkan dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan ekosistem bisnis bagi koperasi dan UMKM,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim.

Kerja sama tersebut menyangkut pendampingan UMKM untuk peningkatan kualitas produk usaha, mendukung ekonomi sirkular yang memberdayakan masyarakat, inovatif, serta melindungi alam dan lingkungan hidup.

“Saya meyakini ini karena WWF banyak melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Jadi, kerja sama ini akan lakukan lebih intensif lagi,” kata SeskemenKopUKM.

Menurut Arif, ada beberapa program strategis KemenKopUKM yang dapat disinergikan dengan eksistensi WWF Indonesia. Diantaranya, menumbuhkan legalitas usaha bagi UMKM, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk, dan sebagainya.

Ada juga program membangun ekosistem dan tata kelola UMKM agar terhubung ke dalam rantai pasok industri, baik nasional maupun global. Kemudian, terkait program pengembangan wirausaha muda dan produktif yang tumbuh dari kampus-kampus perguruan tinggi, hingga pendataan UMKM (by name, by address).

“Untuk mewujudkan program-program tersebut, butuh kemitraan dan sinergi dengan banyak pihak. Misalnya, dengan WWF, bisa masuk dari sisi edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi hijau,” kata SeskemenKopUKM.

Arif menyebutkan, banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ini dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

“Selain itu, beradaptasi dengan ekonomi hijau akan membuka pasar yang lebih luas,” kata SeskemenKopUKM.

Meski begitu, Arif tetap mendorong agar lebih banyak kolaborasi dan kerjasama yang dapat mendorong praktik dari agenda ekonomi hijau. “Karena, hal itu tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” kata SeskemenKopUKM.

*Pilot Project*

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Yayasan WWF Indonesia Alexander Rusli mengatakan bahwa melalui penandatanganan MoU ini akan dilakukan pilot project bersama. Selain itu, diharapkan Yayasan WWF Indonesia dapat berkolaborasi melakukan pendampingan pada UKM untuk meningkatkan kualitas produk usaha dalam menghasilkan produk inovatif namun juga ramah lingkungan.

WWF Indonesia mencatat, ada sekitar 75% kebocoran dari sumber berbasis lahan diperkirakan berasal dari sampah yang tidak terkumpul (Ocean Conservancy, 2017).

“Dibutuhkan solusi yang dapat mengurangi dampak kolektif yang disebabkan limbah plastik yang dihasilkan masyarakat, yang dapat menjadi ancaman global bagi bumi,” kata Alexander.

Menurut Alexander, sebagai alternatif dari ekonomi linier tradisional, ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan sumber daya, sampah, emisi, dan energi terbuang secara minimal.

Hal ini dicapai melalui penutupan siklus produksi-konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang ke produk semula (recycling), dan daur ulang menjadi produk lain (upcycling).

Lebih dari itu, KemenKopUKM pun telah menegaskan komitmen kebijakannya untuk membawa koperasi dan UKM naik kelas, meningkatkan posisi dan peran UMKM untuk mengakses pasar nasional maupun internasional dengan tetap terus memperkuat penerapan standar usaha dan standar produk yang hijau, arif secara sosial dan lingkungan hidup, serta berkelanjutan.

“Komitmen tersebut selaras dengan tujuan-tujuan program Yayasan WWF Indonesia saat ini,” kata Alexander.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Sampaikan Strategi Realisasi 6 Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi realisasi 6 program prioritas untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM tersebut bisa tercapai di tahun depan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten dalam penyampaian kesimpulan hasil Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6).

Dalam kegiatan yang berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali ini, turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Ia menegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8 persen, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.

“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Menteri Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job, dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.

“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target
pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” kata Arif.

Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.

“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Ketiga, kata Arif, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, dimana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).

Kunci dari proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, dapat melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan, dan basis kelembagaan yang tepat, sehingga petani dan nelayan terlibat dalam pemilikan perusahaan.

Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.

“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan, dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.

Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Arif menekankan, program tersebut telah dilaksanakan desk bidang sesuai dengan satuan kerja KemenKopUKM. Dialog dua arah tersebut, diharapkan mampu memberikan afirmasi dukungan pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, demi tercapainya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.

Arif juga berpesan, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini baik informasi yang disampaikan berbagai pihak, yang kemudian hasil pembahasan langsung antara unit kedeputian dan BLU dengan Dinas Provinsi.

“Sehingga hal itu bisa menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023,” kata Arif.(Jef)