Arsip Tag: UMKM naik kelas

koperasi dan ukm

Program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri, Gagal Atau Sukses?

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM. merilis capaian program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri pada 2023, menunjukkan , 36 persen peserta program naik omzetnya, 28 persen mengalami kenaikan aset, dan 23 persen bertambah tenaga kerjanya.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius dalam acara meet up Pendampingan Usaha Mikro Mandiri di Bogor, Rabu (22/5) yang juga dihadiri MenKopUKM Teten Masduki.

Jika dibaca sebaliknya, berarti sebagian besar peserta program ini atau 64 persen gagal menaikkan omzetnya, 72 persen peserta tidak bisa menaikkan asetnya dan 77 persen peserta tidak mampu menambah tenaga kerjanya. Apakah ini berarti program ini sukses atau gagal dalam mengangkat usaha mikro untuk naik kelas? tampaknya perlu penjelasan lebih rinci soal monev (monitoring dan evaluasi) program pendampingan usaha mikro mandiri ini.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya mengubah pola pikir pelaku usaha mikro dari sekadar survival (bertahan hidup) menjadi bermental kuat enterpreneur yang ingin terus maju dan berkembang.

“Problemnya itu ada di pola pikir usaha mikro yang merasa sudah cukup. Karena, awal berbisnisnya hanya untuk menghidupi keluarga,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Meet Up Forum Pendampingan Usaha Mikro Mandiri di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5).

Menteri Teten mengakui, ada masalah yang menjadi kendala pelaku usaha mikro untuk tumbuh. Yaitu, sulit mengakses pasar, bahan baku, hingga akses ke teknologi. “Oleh karena itu, program pendampingan usaha mikro seperti ini dari hulu hingga hilir harus terus dilanjutkan dan diperkuat,” ucap MenKopUKM.

Sebab, Menteri Teten melihat banyak peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dicontohkannya usaha mikro di Jepang yang sukses membangun produk oleh-oleh khas Negeri Sakura dengan kemasan super cantik. “Peluang produk usaha mikro itu adanya di toko oleh-oleh. Maka, kemasan produk harus berkonsep gift atau kado, seperti yang dilakukan di Jepang,” ucap MenKopUKM.

Oleh karena itu, menurut Menteri Teten, program seperti ini harus dilanjutkan dengan memadukan dan memperkaya pola atau strategi yang terintegrasi ke depan. “Kedepankan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder dan komunitas kreatif UMKM untuk mendukung kesuksesan program. Seperti agenda kerja sama yang akan dirilis bersama ITB dan UGM. Program inkubasi seperti ini sudah tepat,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM berharap ke depan dengan UMKM berbasis kewirausahaan, akan tumbuh ekonomi baru di subsektor UMKM, tidak hanya kuliner, fesyen, ataupun kriya. Namun juga UMKM di bidang jasa dan digital (games, aplikasi, film, musik, dan fotografi).

Sebelumnya Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, program Pendampingan Usaha Mikro Mandiri ini bertujuan untuk memberikan akses dan ruang bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan skill serta kemampuan entrepreneurial dan manajerialnya. Termasuk akses untuk sertifikasi produk (Sertifikasi Halal, SPP-PIRT, dan HKI) hingga akses perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Kedua, menyediakan media showcase produk unggulan dan jejaring pasar bagi peserta. “Dan ketiga, meningkatkan komitmen dan sinergi berbagai pihak dalam program pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro,” kata Yulius.

Tahun ini, kata Yulius, pihaknya akan menggandeng dua perguruan tinggi untuk melanjutkan program tersebut, yaitu dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM). “Kami berharap ekosistem pendampingan usaha mikro semakin kuat dan berkembang untuk menumbuhkan ekonomi baru dan juga eksisting usaha mikro yang naik kelas, mandiri, juga berkelanjutan,” kata Yulius.

Terkait capaian program ini pada 2023, menunjukkan bahwa 36 persen peserta program naik omzetnya, 28 persen mengalami kenaikan aset, dan 23 persen bertambah tenaga kerjanya. “Selain itu, program ini juga menghubungkan peserta dengan akses pemasaran ke agregator, seperti Evermos, Transmart, Yomart, Krisna, dan Hamzah Batik,” ucap Yulius. (jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: PLUT Tingkatkan Kualitas Produksi Untuk Bantu UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT – KUMKM) diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM sehingga mereka naik kelas usaha, tidak terjebak dalam skala usaha mikro, dan dapat bersaing di pasar global.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini, pihaknya membangun PLUT – KUMKM di berbagai daerah untuk mendampingi para pelaku UMKM agar skala usahanya dapat terus tumbuh.

“PLUT ini menjadi pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus, memakai pendekatan inkubasi. Jadi pelaku UMKM akan dierami dan dibesarkan dengan baik. Hanya dengan cara ini kita bisa melahirkan pebisnis baru. Jangan dibiarkan UMKM berjalan tanpa bimbingan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Peresmian Gedung PLUT – KUMKM di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan pemerintah saat ini sedang menyiapkan program hilirisasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.

“Kenapa perlu hilirisasi, supaya UMKM enggak lagi usaha mandiri. Kita harus menempatkan UMKM dalam rantai pasok industri. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok itu ekspornya 70 persen dari UMKM. Karena mereka menjadi bagian rantai pasok industri. Jadi suplainya dari UMKM,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, PLUT – KUMKM akan dijadikan sebagai tempat untuk mengevolusi UMKM. Nantinya, pihaknya juga akan menghadirkan fasilitas pengemasan yang baik.

Hal ini akan membuat pelaku UMKM untuk mendapatkan pendampingan, bantuan pengembangan usaha, dan bantuan untuk dapat terhubung dengan enabler.

“Kami juga membangun rumah produksi bersama, tempat maklun produk UMKM secara bersama. Di Garut kami sedang bangun rumah produksi bersama untuk produk fesyen agar dapat menghasilkan produk yang sekelas dengan produk buatan Italia. Masing masing daerah berbeda-beda. Hilirisasi ini penting untuk menyiapkan Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju. Kita punya potensi yang besar untuk itu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan hadirnya PLUT – KUMKM ini menjadi langkah nyata untuk memajukan UMKM di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara umum.

“Kehadiran PLUT – KUMKM akan memberikan pelayanan terpadu serta pelatihan yang dibutuhkan UMKM. Saya harap PLUT – KUMKM ini juga hadir di banyak daerah di Jawa Barat. Kami yakin PLUT – KUMKM akan membantu pelaku usaha untuk naik kelas dari sektor informal ke formal. Dengan bantuan KemenKopUKM akan memberikan akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah pada produk UMKM,” kata Bey.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pertumbuhan ekonomi Bandung semakin meningkat pada 2022 dan mencapai 5,22 persen karena memiliki sumber daya alam yang besar, sumber daya manusia potensial, serta UMKM yang senantiasa memperkuat perekonomian.

“Daya beli masyarakat juga meningkat karena ada 3 terobosan. Pertama mempermudah perizinan. NIB sudah 70 ribu yang diterbitkan,” katanya.

Selain itu, perputaran ekonomi mikro juga semakin dinamis dengan tumbuhnya 25 ribu nasabah baru yang mendapat pinjaman bergulir tanpa agunan. Kemudian, produk UMKM Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 16.800 jenis.

“Mudah-mudahan kehadiran PLUT dapat mendorong program semakin berkelanjutan di Kabupaten Bandung dan kami siap melakukan inovasi untuk meningkatkan perekonomian,” kata Dadang.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Sebut Tiga Pendekatan Untuk Deteksi UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Ternate:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan, dalam upaya mewujudkan UMKM naik kelas, terdapat tiga pendekatan untuk mendeteksinya yakni produktivitas, aksesibilitas, dan intervensi.

“Pertama, sisi pendekatan produktivitas ditekankan dari peningkatan kapasitas usaha dan kinerja usaha. Kedua, pendekatan aksesibilitas terhadap permodalan dari perubahan sumber modal usaha menjadi semakin formal. Ketiga, pendekatan intervensi finansial pemerintah atau government intervention yaitu lulusnya UMKM dari program bantuan pemerintah,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya di Ternate, Minggu (22/10).

SesKemenkopUKM menambahkan, setiap negara memiliki model UMKM Naik Kelas tersendiri. “Belajar dari best practices berbagai negara, setiap negara memiliki kriteria masing-masing terkait definisi UMKM dan definisi UKM Naik Kelas,” ulas Arif.

Menurut Arif, mayoritas UMKM di dunia merupakan perusahaan independen (independent firms) dengan jumlah pekerja kurang dari 50 orang dan ukuran ini berbeda di setiap negara.

“Banyak negara yang mengklasifikasikan UMKM dengan parameter atau kriteria jumlah tenaga kerja tidak melebihi 250 atau 200 orang. Khusus SMEs di AS, jumlah tenaga kerja tidak melebihi dari 500 orang,” kata Arif.

SesKemenkopUKM meyakini berbagai mitra pembina UMKM di Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap kriteria UMKM Naik Kelas. Dalam pembinaan UMKM, dibuat klasifikasi kelas yang lebih kecil, bukan hanya berdasarkan aset dan omset tetapi juga indikator lainnya.

“Indikator tersebut diantaranya menurut Bank Indonesia adalah UMKM Digital, UMKM yang terhubung dengan akses pembiayaan, UMKM ekspor, dan UMKM Hijau,” terang Arif.

Sedangkan menurut Pemerintah Daerah adalah indikator produktivitas, indikator akses permodalan, indikator intervensi pemerintah, dan indikator lingkungan usaha yang berkelanjutan (ekonomi hijau), dan melestarikan kearifan lokal.

Saat ini, lanjut SesKemenkopUKM, kriteria UMKM naik kelas yang digunakan adalah kenaikan omset dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun demikian, kenaikan kelas UMKM tersebut dinilai terlalu sulit dicapai mengingat jauhnya rentang omset dan modal antar masing-masing klasifikasi usaha. “Akibatnya, dampak program pemberdayaan UMKM menjadi sulit untuk dipetakan dan kinerja pemerintah sulit dihitung secara kuantitatif,” ungkap Arif.

Untuk itu, SesKemenkopUKM menekankan kolaborasi dengan berbagai stakeholder menjadi sangat penting dilakukan untuk menaikkan kelas UMKM. “Mitra pembina dan pendamping UMKM yang sudah memiliki tools untuk menilai kelas UMKM, dapat diajak bekerjasama agar tools tersebut dapat dimanfaatkan masing-masing pemerintah daerah,” ujar Arif.

Sementara itu, Resmiguno yang mewakili Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat mengatakan, untuk membangun UMKM yang kuat memang perlu sinergi dan roadmap program dari hulu hingga hilir. Sehingga, tidak terkotak-kotak. “Juga, perlu ada kolaborasi antara koperasi dan pelaku UMKM,” kata Resmiguno.

Oleh karena itu, lanjut Resmiguno, pihaknya menanti terbitnya indikator-indikator resmi itu sebagai panduan yang diberikan pemerintah pusat. “Sebaiknya, indikator-indikator itu diturunkan ke dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Deputi sebagai pedoman bagi daerah menentukan UMKM naik kelas. Tetapi, dengan tetap mengacu pada PP Nomor 7,” ujar Resmiguno.(jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Sebut Perlunya Ketepatan Tentukan Parameter UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Ternate:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan perlunya ketepatan dalam menentukan parameter UMKM naik kelas sehingga dapat dipilih bentuk intervensi kebijakan yang paling sesuai untuk mendukung perkembangan UMKM ke depan.

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam acara Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koperasi, Kewirausahaan, dan UMKM (Jaring Pendapat) di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (20/10) mengatakan selama ini kriteria UMKM yang digunakan adalah kenaikan omzet dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di acara yang dihadiri para Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia baik secara offline maupun online itu, Arif menjelaskan, penelitian yang dilakukan Milagrosa (2014) mengelompokkan proses UMKM naik kelas menjadi tiga tipe. Yaitu, mampu berkembang dari bisnis yang stagnan (berdasarkan omzet, produktivitas, dan jumlah tenaga kerja). “Tipe lainnya adalah yang mampu berubah dari usaha informal menjadi formal, serta mampu melakukan inovasi,” kata Arif.

Intinya, Arif menjabarkan, ada pendapat para ahli dan pemangku kebijakan lainnya bahwa terdapat berbagai indikator strategis yang dapat mengindikasikan bahwa suatu UMKM telah naik kelas.

SesKemenKopUKM memberikan contoh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa indikator UMKM naik kelas, seperti UMKM Digital, UMKM yang terhubung dengan akses pembiayaan, UMKM Ekspor, hingga UMKM Hijau.

Untuk itu, Arif mengakui, pihaknya telah melaksanakan pembahasan awal terkait masukan indikator UMKM naik kelas bersama dengan berbagai pihak yang melakukan pembinaan terhadap UMKM, diantaranya peneliti, Kementerian/Lembaga, dan para asosiasi UMKM.

Hasilnya, dalam menentukan UMKM naik kelas perlu diperhatikan hal-hal seperti, pertama, terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021.

Kedua, terwujudnya kenaikan omzet UMKM. “Saat ini, dapat dilakukan pemetaan data omzet UMKM melalui e-commerce dan QRIS. Untuk itu, diperlukan adanya linkage antara BI dan platform digital untuk memetakan hal tersebut,” ucap Arif.

Ketiga, inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi. Disini, perlu adanya linkage yang menghubungkan peneliti dengan UMKM untuk melakukan inovasi berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan akses informasi. Kelima, terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana telah dilakukan pilot project Rumah Produksi Bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya.

“Dalam menentukan indikator UMKM naik kelas, kami sangat membutuhkan masukan dari Pemerintah Daerah yang membidangi koperasi dan UMKM agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada seluruh tingkatan,” ucap SesKemenKopUKM.

Arif berharap berbagai langkah pembahasan yang telah dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membentuk susunan indikator yang akan dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, hingga praktisi dan asosiasi UMKM dalam menentukan kriteria UMKM naik kelas.

Gabung Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Maluku Utara (Malut) Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM yang ada di Maluku Utara yang didominasi usaha ultra mikro dan mikro, maka pelakunya harus bergabung dalam satu wadah bernama koperasi.

“Saya ibaratkan balon kecil, sekuat apapun ditiup akan tetap kecil. Namun, bila balon-balon kecil itu digabungkan, dapat menerbangkan beban seberat apapun,” kata Samsuddin.

Sekda Malut pun mendorong para pelaku UMKM yang memiliki usaha sejenis untuk bergabung dan membentuk sebuah koperasi. “Koperasi bisa mengelola rumah produksi bersama. Sehingga, kualitas produk dapat tetap terjaga,” ucap Samsuddin.

Sebab, bagi Samsuddin, dalam perkembangan ekonomi satu daerah dibutuhkan pula pengembangan UMKM. Targetnya, UMKM naik kelas dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai pemasok kebutuhan lokal hingga nasional.

“Kita kaya akan rempah-rempah yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Bahkan, sejarah mengungkapkan bahwa Ternate dan Tidore merupakan titik nol jalur rempah dunia. Potensi rempah-rempah ini yang akan terus kita kembangkan agar menghasilkan banyak produk olahan berbahan baku rempah,” kata Samsuddin.(Jef)

koperasi dan ukm

Percepat UMKM Naik Kelas, KemenKopUKM Perkuat Jaringan dan Kemitraan PLUT – KUMKM

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat jaringan dan kemitraan strategis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT – KUMKM) guna mempercepat UMKM naik kelas dan berdaya saing.

PLUT-KUMKM merupakan salah satu program strategis KemenKopUKM dalam rangka menaikkan kelas para pelaku UMKM melalui peningkatan kemampuan UMKM yang berdaya saing tinggi agar segera dapat didorong masuk dalam ekosistem rantai pasok global.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia usaha, peran dan fungsi PLUT-KUMKM menjadi sangat penting.

“PLUT-KUKM harus berkembang dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan mengembangkan berbagai layanan yang dibutuhkan para pelaku UMKM, sehingga nantinya keberadaan PLUT-KUMKM sangat bermanfaat dalam membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya menjadi semakin baik dan meningkat,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat memberikan sambutan dalam acara launching penguatan jaringan dan kemitraan strategis PLUT-KUMKM di Kabupaten Kuningan, Kamis (28/9).

SesmenKopUKM menjelaskan, pihaknya mendorong penguatan peran dan fungsi serta peningkatan kualitas layanan PLUT-KUMKM melalui program re-design yang menjadikan PLUT-KUMKM berfungsi sebagai, pusat konsultasi dan pendampingan, pusat pengembangan produk unggulan daerah, pelatihan teknis dan manajerial, inkubasi bisnis, pendataan lengkap KUMKM, rumah kemasan dan kurasi produk, pendaftaran dan perizinan berusaha, promosi dan pemasaran, serta peningkatan sinergi atau kolaborasi.

Dalam rangka implementasi fungsi PLUT-KUMKM, KemenKopUKM menginisiasi penguatan jaringan kemitraan PLUT-KUMKM melalui kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan para pelaku usaha besar.

“Penguatan jaringan kemitraan PLUT-KUMKM dengan Kementerian/Lembaga dan usaha besar sebagai offtaker ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi kondisi para pelaku UMKM yang produktivitasnya masih rendah, kurangnya inovasi, rendahnya penerapan teknologi sehingga pelaku UMKM belum dapat bersaing dengan para kompetitornya,” kata Arif Rahman Hakim.

Selain itu, penguatan kemitraan PLUT-KUMKM merupakan salah satu upaya untuk mendorong pelibatan pelaku UMKM masuk ke ekosistem rantai pasok industri yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi para stakeholder yang telah bermitra dengan PLUT-KUMKM, dan diharapkan kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik dan ditingkatkan serta dapat menjadi pilot project atau percontohan dalam menarik minat stakeholder lainnya untuk terlibat menjalin kemitraan dalam pengembangan UMKM menjadi lebih maju,” katanya.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, kegiatan penguatan jaringan PLUT-KUMKM ini melibatkan ke-87 PLUT-KUMKM dan 10 offtaker yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun ke-10 offtaker tersebut antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Radio Republik Indonesia (RRI), PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Promedia Teknologi Indonesia, PT Erajaya Swasembada Tbk., PT. Wastu Kriya Nusantara (NIKHOLE), CV. Saripati Laer, dan CV. Sundanika Indonesia.

“Ke depan kami berharap agar kemitraan ini tetap berjalan semakin baik dan meningkat serta menjangkau ke-87 PLUT-KUMKM di Indonesia,” kata Yulius.

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama mengapresiasi langkah dan upaya KemenKopUKM untuk mendorong daya saing UMKM di Kabupaten Kuningan melalui penguatan jaringan PLUT-KUMKM.

“Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting dalam upaya memajukan sektor koperasi dan UMKM di Kabupaten Kuningan,” kata Acep.

Saat ini, kata Acep, UMKM memainkan peran kunci dalam perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Kuningan.

“Dengan program ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Kuningan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan akses pembiayaan, serta mendapatkan dukungan teknologi dan inovasi dari kementerian/lembaga dan usaha besar yang menjadi mitra strategis,” ujar Acep.

Chief Human Capital, Legal, GA dan CSR Erajaya Group Jimmy Perangin Angin mengatakan, apresiasi yang diberikan oleh KemenKopUKM menjadi pendorong Erajaya Group untuk memperkuat dan memperluas kemitraan dengan PLUT-KUMKM dalam pengembangan rantai pasok di sektor perdagangan ritel dan aksesoris.

Menurutnya, kolaborasi ini memberi peluang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM naik kelas di Indonesia dengan memberikan akses bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok bisnis Erajaya.

“Dengan upaya ini diharapkan akan bisa membuka peluang pasar yang lebih luas dan potensi peningkatan omzet dari mitra usaha. Komitmen ini akan kami wujudkan melalui program pembinaan dan pelatihan, program dukungan dan implementasi, hingga fasilitas pembiayaan KUR Klaster berbasis rantai pasok bagi usaha mikro,” kata Jimmy.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Strategi Tingkatkan Kapasitas Usaha Mikro di Makassar Agar Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Makassar:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerapkan berbagai kegiatan sebagai strategi sekaligus sinergi peningkatan kapasitas usaha mikro sebagai solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, meningkat skala usahanya, hingga mendorong UMK naik kelas.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Makassar, pihaknya menggelar tiga agenda kegiatan pada Jumat (25/11) di Ballroom Hotel Best Western Plus, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, pertama Penyuluhan Hukum, dalam kerangka memberikan bantuan kepada usaha mikro  yang dihadapi dalam permasalahan hukum. Seperti kredit macet, utang piutang, wan prestasi, masalah ketenagakerjaan dengan karyawannya, dan lain sebagainya.

Kedua, Pelatihan Manajemen Keuangan, diberikan dalam upaya mengenalkan model pencatatan yang benar sesuai kaidah bisnis yang berlaku. Dan ketiga, Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Branding dan Strategi Pemasaran.

Langkah tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada usaha mikro, agar mampu mengidentifikasi dan mengenal calon konsumen potensial pada merek yang dimiliki usaha mikro. “Upaya Pemerintah untuk selalu meningkatkan peranan, melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak akan pernah berhenti,” ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/11).

Hal ini kata Yulius cukup beralasan, karena selain jumlahnya yang cukup banyak, UMK juga terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, membantu penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. “Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada,” katanya.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, terutama pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-undang Cipta Kerja.

Yulius mengatakan, pada kegiatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro ini, KemenKopUKM berupaya memberikan solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif dan meningkat skala usahanya hingga mampu mendorong UMK naik kelas.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada sumber daya yang dibutuhkan dalam permasalahan usaha dan pengembangan usaha, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha.

“Yakni melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK, serta pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas usaha, baik pelatihan vokasi maupun pelatihan berbasis kompetensi,” kata Yulius.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kamelia Thamrin Tantu menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan vokasi, dan pelatihan berbasis kompetensi secara bersamaan oleh KemenKopUKM.

“Tentunya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjanjian atau kontrak dan peraturan tentang pajak bagi usaha mikro dan kecil yang sekaligus mendorong UMK untuk lebih formal melalui pendirian perusahaan perorangan, juga pemahaman bisnis tentang peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi,” kata Kamelia.

Kegiatan-kegiatan ini kata Kamelia, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online.

“Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UKM dilapangan,” katanya.

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 40 orang PUMK, pelatihan manajemen keuangan diikuti 30 pelaku usaha mikro, dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang branding dan pemasaran diikuti 30 pelaku usahaa mikro yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Kota Makassar.

Mereka merupakan pelaku usaha mikro yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak, perseroan perorangan, dan peningkatan kapasitas usaha.

Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan hukum dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan, dan YLBHI Kota Makassar.

Sementara itu, pada Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Mikro menghadirkan pengajar narasumber yang berasal dari Lembaga Pendidikan Koperasi Nasional (LAPENKOPNAS), Wyidiaiswara BALATKOP Provinsi Sulawesi Selatan, BRI Cabang Somba OPU.

Adapun Pelatihan berbasis Kompetensi bagi Usaha Mikro menghadirkan pemateri dari LPK Kompetensi Indonesia. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Pemda Perkuat Ekosistem yang Kondusif agar Usaha Mikro Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Palangkaraya:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak para pemangku kepentingan di daerah-daerah, untuk bersinergi dalam meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan bagi usaha mikro kecil agar tumbuh dan naik kelas.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Mikro KemenKopUKM Yulius dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perencanaan Pusat dan Daerah di Tingkat Provinsi, yang diselenggarakan pada 15-17 November 2022 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

“Sinkronisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi informasi kebijakan dan kegiatan agar pemberdayaan KUMKM dapat berkelanjutan dan terintegrasi antara pusat dengan daerah,” kata Yulius dalam keterangan resminya, Kamis (17/11).

Sebab diakuinya, informasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM banyak tersedia, namun belum optimal sampai ke daerah. “Untuk optimalisasi sinkronisasi dan sinergi, diharapkan dinas yang membidangi KUMKM juga bisa proaktif mendapatkan informasi program atau kegiatan,” ucapnya.

Yulius berharap program pemberdayaan yang dikembangkan kedeputiannya bisa berkontribusi dalan memperbesar peran UMKM terhadap PDB yang ditargetkan mencapai 63 persen pada 2022 dan sebesar 64 persen pada 2023.

Kemudian capaian proporsi UMKM yang mengakses kredit keuangan formal ditargetkan hingga 27,8 persen pada 2022 dan sebesar 29,1 persen pada 2023. Dan terakhir, capaian usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal sebanyak 5,5 juta UMKM pada 2022 dan sebanyak 7,5 juta UMKM pada 2023. Juga mereka yang semakin banyak beralih dari pelaku usaha informal menjadi pelaku usaha formal dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tak hanya itu, Yulius menegaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 memiliki misi untuk memberikan kemudahan regulasi bagi ekosistem ekonomi Indonesia termasuk untuk UMKM. Untuk itu, pada 2021 dalam mendukung Undang-Undang tersebut, dibuat PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam PP ini, terdapat kemudahan dan dukungan Pemerintah untuk usaha mikro kecil yang meliputi Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan, Kemitraan, Penyediaan Pembiayaan, serta Kemudahaan dan Insentif.

Bersamaan dengan adanya amanat RPJMN yang menyatakan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi tahun 2022-2024 mencakup penguatan kewirausahaan dan KUMKM yang mencakup 5 aspek.

Kelima aspek tersebut adalah, pertama, Pembiayaan Usaha Mikro, dengan program Peningkatan Akses KUR Klaster dan Pendampingan KUR. Kedua, Perlindungan Kemudahan Usaha Mikro, dengan program Penerbitan Perizinan berusaha dan sertifikasi produk, bantuan kebencanaan, dan fasilitasi area infrastruktur publik.

Ketiga, Rantai Pasok Usaha Mikro, dengan program Penguatan Pasar Online dan Offline serta Penguatan Rantai Pasok Komoditas. Keempat, Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, dengan program Pelatihan Vocational, Pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan E-Commerce, dan Pelatihan Manajemen Keuangan.

“Yang kelima, Fasilitasi Bantuan Hukum dan Konsultasi Usaha Mikro, dengan program Sosialisasi Hukum dan Kebijakan Usaha Mikro, serta Fasilitasi Layanan Hukum. Pada 2023 nanti, akan ada dua program baru di kedeputian kami yakni Rumah Kemasan dan Re-Design PLUT-KUMKM,” ucap Yulius.

Dengan begitu, Yulius mengatakan, setidaknya terdapat empat hal yang sekiranya bisa disinergikan untuk meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan usaha mikro Indonesia tumbuh dan naik kelas.

Sinergi tersebut meliputi, pertama, Sinergi Transformasi Informal ke Formal. Di mana Dinas memproyeksikan penerbitan NIB per tahun 2022-2024, serta kebutuhan fasilitasi sertifikasi produk bagi UMK (halal, merek, PIRT, Izin Edar, dan SNI).

Kedua, Sinergi Fasilitasi Layanan Bantuan Hukum UMK. Di mana Dinas menyampaikan kebutuhan fasilitasi bantuan hukum bagi UMK, serta membentuk satuan kerja Bantuan Hukum di Daerah. Ketiga, Sinergi Fasilitasi Pengembangan SDM. Keempat, Sinergi Transformasi Rantai Pasok yang meliputi, Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Klaster Biofarmaka, maupun Onboarding laman LKPP, serta Pengembangan UMik di kawasan wisata.

“Dinas menyampaikan data usaha mikro untuk di kawasan wisata, dan berkolaborasi dalam kurasi produk serta koordinasi sinergi dengan pengelola kawasan wisata,” ucap Yulius.

Ia menekankan, seluruh intervensi dan kebijakan harus dilakukan paralel dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder Non-Pemerintahan seperti asosiasi dan kelompok masyarakat, barulah UMKM di Indonesia dapat berkembang hingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin baik.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK Kunci Sukses KUMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Denpasar:((Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan peran tenaga pendamping koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat penting untuk menjadi salah satu katalis bagi koperasi dan UKM bisa naik kelas hingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM selama ini berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB. Kalau kita punya semangat terus memberikan dukungan sehingga omzetnya bisa naik, maka target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 bisa terlewati. Hal itu salah satunya berkat kontribusi dari tenaga pendamping koperasi dan UMK,” ucap SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka acara Forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Level II Tahun 2022 di Hotel Pullman Denpasar Bali, Rabu malam (16/11).

Pada 2022 tercatat sebanyak 1006 tenaga pendamping DAK nonfisik PK2UMK yang tersebar di 34 provinsi dan 350 Kabupaten/ Kota. Tugas mereka diantaranya mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal. Kemudian mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta menumbuhkan wirausaha pemula.

Untuk mencetak tenaga pendamping yang unggul diperlukan standar kompetensi yang dapat menjadi acuan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan guideline yang baku agar masing-masing tenaga pendamping bisa memiliki indikator yang terukur dalam melakukan pendampingan sehingga bisa memudahkan UMKM naik kelas.

“PR buat kami adalah kita harus sempurnakan standar kompetensi. Ini mendesak supaya bisa menjadi acuan kita bersama untuk melakukan pembinaan dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Di sisi lain, SesKemenKopUKM meminta para tenaga pendamping lebih aktif dan inovatif dalam melakukan pendampingan. Dia berharap masing-masing dari mereka mengembangkan kompetensinya sesuai dengan ekspertis dan fokusnya. Dengan begitu setiap tenaga pendamping dapat menjadi mentor yang bisa membantu UMK mengatasi masalahnya secara cepat dan tepat.

“Dengan kita berbagi tugas sesuai kemampuan kita, saya yakin cara ini bakal menjadi kekuatan bersama yang saling melengkapi. Jadi masing – masing kita perlu paham pengetahuan secara umum tapi fokusnya harus beda-beda,” ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina turut mengapresiasi forum Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK DAK Nonfisik PK2UMK. Menurutnya para tenaga pendamping memiliki peran besar terhadap pencapaian target kewirausahaan nasional. Di Bali ditargetkan rasio wirausaha pada 2024 sebesar 9 persen.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM ada di pundak kita semua jadi sebagai tenaga pendamping ayo semangat (dalam bekerja) sebab kita punya tanggung jawab besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata I Wayan Ekadina.

*Difasilitasi Pelatihan*

Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, Hatta H. Yunus menyatakan tenaga pendamping memiliki peran ganda sebagau fasilitator dan akselerator bagi UMK agar lebih cepat naik kelas. Sebagai salah satu Balai Pelatihan Koperasi dan UKM terbaik di tahun 2022, Hatta mengungkapkan untuk mendorong UMK cepat naik kelas yaitu fasilitasi pelatihan sesuai kebutuhan.

“Jadi pelatihan itu harus ada hasilnya, jangan sampai setelah pelatihan itu mereka dilepas tanpa hasil. Maka perlu ada pelatihan berjenjang yang sesuai dengan kapasitas dan persoalan dari usahanya,” ucapnya.

Untuk itu, agar setiap fasilitasi dan pelatihan yang diadakan terarah dan terukur dibutuhkan silabus atau standar kompetensi. Silabus menjadi panduan utama untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang digelar pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan koperasi dan UMK.

Sementara itu Mhd. Handika Surbakti selalu VP Capacity Building Mata Garuda (Ikatan penerima beasiswa) menyatakan bahwa tenaga pendamping koperasi dan UMK perlu meningkatkan kualitas pengetahuan salah satunya melalui akses beasiswa pendidikan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Dengan menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi maka kualitas SDM akan lebih mumpuni dan profesional. Menurutnya tenaga pendamping koperasi dan UMK memiliki kesempatan yang lebih lebar untuk dapat mengakses beasiswa LPDP.

“Ini bisa jadi modal utama kita untuk dapat beasiswa LPDP sebab di dalam kualifikasi penerima beasiswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, nah itu sudah ada pada diri bapak – ibu semua,” ucapnya.

Di tempat yang sama, I Gusti Ketut Wira Widiana selaku Bussiness Advisory dari Krisna Oleh-Oleh Bali menjelaskan bahwa pihaknya siap menampung dan membeli produk UKM untuk bisa dipasarkan melalui seluruh outlet yang dimiliki. Sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, Krisna berharap UMK yang menjadi dampingan dari para tenaga pendamping suatu saat dapat menjalin kemitraan untuk dapat tumbuh bersama.

“Kami siap menerima produk UKM dari manapun, apapun dengan sistem beli putus bukan sistem konsinyasi, ini demi memberikan semangat pada pelaku usaha tapi syaratnya nanti akan kita kurasi dulu apakah sesuai dengan standar Krisna. Kami ingin menjadi pusat oleh-oleh nusantara,” ucap Wira.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kemitraan antara UMKM Dengan Usaha Besar Jadi Kunci untuk Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait pemberdayaan wirausaha UMKM dan koperasi yang merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas hasil inisiasi KADIN Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (3/10) mengatakan upaya untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas memang membutuhkan kemitraan dengan usaha besar. Namun, dia meminta kemitraan yang dimaksudkan bukan hanya bantuan saja, tapi juga membuat produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok usaha besar.

MenKopUKM pun menawarkan kemitraan ini bukan program seperti bapak asuh atau CSR.

“Kami ingin bermitra ini dalam konsep rantai pasok. UMKM menjadi bagian sistem produksi usaha besar. Di Indonesia baru 4,1 persen UMKM kita masuk ke global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu,” ucap MenKopUKM Teten Masduki.

Lebih lanjut, untuk mendorong UMKM naik kelas, Menteri Teten menambahkan para pelaku UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu.

Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dikatakan dapat mengembangkan rencana bisnis bagi para pelaku UMKM.

“Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok industri besar atau usaha besar, jadi ada transfer pengetahuan dan teknologi. Jadi produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, saat ini Pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen di 2024.

Untuk akses pasar, pemerintah memberlakukan kebijakan alokasi 40 persen dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga BUMN untuk membeli produk UMKM. Perizinan juga dipermudah melalui OSS.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat UMKM. Menurutnya, gerakan ini akan menjadi permulaan bagi perusahaan untuk menjalin kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

“Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” ucap Arsjad.

Harapannya upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. “Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arsjad. (Jef)

koperasi dan ukm

Dorong UMKM Naik Kelas, KemenkopUKM Lanjutkan Kolaborasi Program MicroMentor Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Sebagai langkah dalam mendorong UMKM naik kelas, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Mastercard, Bank Commonwealth, dan Mercy Corps untuk melanjutkan program MicroMentor Indonesia (MMI) yang telah berlangsung selama tiga tahun ini.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Yulius menyampaikan, sinergi dengan MMI dilakukan untuk meningkatkan literasi transformasi digital dan membangun ekosistem untuk pendampingan bisnis serta melindungi UMKM dengan keamanan siber.

“Melalui kolaborasi antara KemenKopUKM dengan MMI telah berhasil menciptakan dua program unggulan, yakni akselerasi digital pendamping UMKM (SIGAP UMKM) dan Garda Transformasi Usaha Mikro (Garda Transfumi) yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu UMKM dan 20 ribu relawan mentor di Indonesia,” kata Yulius saat memberikan sambutan dalam acara HUT MicroMentor ketiga di Jakarta, Jumat (19/8).

Yulius mengungkapkan, dari 64,19 juta UMKM di Indonesia 64,14 juta adalah UMK yang sebagian besar masih berada di sektor informal. “Hingga tahun 2019, UMK yang memiiki sertifikat hanya sebesar 4 persen, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal,” kata Yulius.

Untuk itu, KemenKopUKM terus berupaya untuk meningkatkan transformasi UMKM dari informal ke formal, melalui pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum.

“Progres per Agustus 2022 tercatat program Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku usaha Mikro Kecil (LBPH-PUMK) telah terealisasi 52 persen atau sebanyak 1.160 dari target 2.400 PUMK, selain itu perndaftaran NIB untuk UMKM sudah terealisasi sebesar 100 persen atau sebanyak 7.500 UMKM,” kata Yulius.

*Dorong Ekosistem Digital*

KemenKopUKM terus mendorong penciptaan 30 juta UMKM agar menjadi bagian dari ekosistem digital pada tahun 2024. Hal tersebut menjadi penting karena 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi tantangan krisis termasuk pandemi.

“Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sangat besar, yakni 124 miliar atau lebih dari Rp1.700 triliun pada tahun 2025,” kata Yulius.

KemenKopUKM terus melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan digitalisasi UMKM baik dari sisi hulu yakni dengan peningkatan literasi digital dan kualitas produksi dan sisi hilir melalui perluasan pasar.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada tahun 2019, MMI telah menjangkau lebih dari 60.000 UMKM dan 20.000 relawan mentor di Indonesia.

“Saya berharap relawan pendamping yang telah berkolaborasi dengan MicroMentor terus bertumbuh ke depannya dan menjadi bagian dari solusi untuk akselerasi transformasi usaha mikro dan transformasi digital UMKM,” kata Yulius.

Lebih lanjut Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati juga berharap melalui kolaborasi antara Mastercard dan Bank Commonwealth serta dukungan dari KemenKopUKM, MMI dapat memperluas jangkauannya hingga 100 ribu UMKM pada Januari 2023.

“Untuk mencapai target tersebut literasi keuangan tidak cukup maka perlu pendampingan dan dikerjakan bersama-sama dengan mentor yang ahli” kata Lauren.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis meyakini layanan MMI memberikan dampak positif kepada UMKM serta perekonomian Indonesia.

“Saya yakin MMI dapat terus meningkatkan jangkauannya dalam menumbuhkan wirausaha di seluruh Indonesia secara masih dan inklusif,” kata Ade.

Memasuki tahun keempat, MMI akan meningkatkan fitur dan layanan yang tersedia. Melalui Sistem Pelatihan Virtualnya, Mastercard telah menyediakan akses ke keahlian global melalui rangkaian pembicara ahli dan Toolkit Keamanan Siber untuk UMKM Indonesia dari Global Cyber Alliance yang dapat diakses di dalam platform MicroMentor Indonesia.

Bank Commonwealth juga terus memberikan dukungannya dalam memberikan materi dan mentor pada Sistem Pelatihan Virtual dan Webinar dengan topik seputar manajemen bisnis, Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen keuangan.

MMI juga akan meningkatkan teknologi dalam mendukung proses kemitraan, sehingga dapat diperluas untuk MMI untuk UMKM dan relawan mentor di seluruh Indonesia.(Jef)