Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

KemenkopUKM: Pemerintah Siap Majukan UMK Melalui Perseroan Perorangan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pemerintah secara lintas kementerian/lembaga siap memajukan para pelaku usaha mikro dan kecil melalui perseroan perorangan.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih saat berbicara dalam Diskusi Interaktif Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan, Jumat (8/10/2021), mengatakan transformasi kebijakan KUMKM 2020-2024 yang pertama yakni transformasi usaha informal ke formal.

“Oleh karena itu ada ketentuan pendirian perseroan bagi usaha mikro dan kecil dalam pasal yang diatur secara khusus di UU Cipta Kerja,” kata Henra.

Dalam Pasal 109 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, disebutkan definisi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Ia mengatakan, ada ketentuan pendirian perseroan bagi pelaku UMK yakni ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi salah satunya Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

“Kemudian usaha mikro dan kecil merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu terkait pendirian perseroan yang hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun,” kata Henra.

Sementara terkait kriteria usaha mikro dan kecil yakni bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang termuat dalam Pasal 153 A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan syarat sah pendirian perseroan bagi UMK mencakup ketentual yakni pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (Pasal 153 ayat (2)). Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 153A ayat (3)).

“Pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Dan pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian,” katanya.

Selanjutnya bahwa perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah memformulasikan berbagai kebijakan yang mendukung untuk mentransformasikan usaha informal ke formal.

Pada kesempatan itu, hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan sejumlah pembicara lainnya.(Jef)

news

Balitbanghub Kementrian Perhubungan Tegaskan Butuh Regulasi Aspek Komersial dari Pengoperasian Drone

Tinggalkan komentar
Kabadan litbanghub Dr Umar Aris

Jakarta (Globalnews.id)- Tren penggunaan drone atau pesawat tanpa awak di lingkungan masyarakat sipil sudah tak bisa dibendung lagi perkembangannya.

Drone kini tidak lagi digunakan hanya sebagai sarana rekreasi, namun juga ditargetkan untuk usaha komersial seperti halnya angkutan niaga barang.

Indonesia menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Dr. Umar Aris, sudah mengantisipasi penggunaan drone dengan ditetapkannya peraturan pengoperasian drone di ruang udara yang dilayani.

Di dalamnya menentukan wilayah operasi dan kriteria-kriteria lain yang dibutuhkan dalam pengoperasian drone. “Namun, belum ada peraturan yang secara komprehensif mengakomodasi aspek komersial penggunaan drone di Indonesia, khususnya di ruang udara perkotaan, yang seharusnya mencakup seluruh aspek,” ungkap Umar dalam Seminar “Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia”, Jumat (8/10/2021).

Kebutuhan regulasi itu Mulai dari licensing operator/pengendali drone, penggunaan drone sebagai sarana angkutan niaga, serta pengaturan mengenai tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaannya, mulai dari tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif.

Umar melanjutkan, Balitbanghub bersama Universitas Indonesia telah banyak melakukan diskusi dan pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, guna mendengar masukan dan merumuskan model kebijakan yang diperlukan dalam mengantisipasi potensi dan perkembangan drone baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

“Aspek keselamatan transportasi, privasi perorangan, serta pertahanan dan keamanan juga perlu dipertimbangkan. Untuk itu, pengaturan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatur pengoperasian drone di wilayah perkotaan,” urainya.

Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan tatanan perundang-undangan, pihaknya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang berdasarkan atas kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dengan harapan dapat terciptanya sistem peraturan yang komprehensif dan harmonis di Indonesia.

“Dengan apa yang telah kami susun ini, bentuk pemanfaatan yang paling baik adalah terbentuknya landasan untuk menjembatani perkembangan teknologi dan pengaturan efektif, serta mendukung peningkatan safety, security, and services di sektor transportasi udara,” imbuh Umar.

Dengan diselenggarakannya Seminar ini, pihaknya berharap dapat menyampaikan dan mempublikasikan hasil penelitian ini kepada masyarakat luas, sekaligus memberikan edukasi dan informasi tentang bagaimana perkembangan pengaturan drone termasuk kebijakan-kebijakan apa yang harus ditetapkan berikutnya. Dengan demikian, setiap Kementerian, Lembaga Negara, badan usaha, hingga orang perseorangan yang terkait dan yang terlibat perlu bersinergi dan menyusun langkah-langkah strategis secara bersama-sama agar harmonisasi dan optimalisasi pengaturan drone dapat tercapai dan memberikan nilai manfaat bagi bangsa dan negara. (Jef)

news

Perayaan Kelulusan Program Profesional Kampus TSEA-UID Bali Tampilkan Pemimpin Transformatif Indonesia dan ASEAN

Tinggalkan komentar


Bali:(Globalnews.id)- Pada tanggal 28 September 2021, sebanyak 72 perencana profesional, perancang sistem, pengembang produk, pengusaha, dan pakar digital yang didominasi berasal dari Indonesia dan Asia Tenggara telah berhasil menyelesaikan program pendidikan profesional dan siap untuk menumbuhkan berkontribusi mengembangkan ekosistem inovasi digital yang dapatyang menciptakan bertema ‘Happy Digital Cities’ (Kota Digital Ceria):  tempat di mana setiap orang sehat dan makmur, lingkungan dijagaterjaga, dan kegiatan bisnis berorientasi pada prinsip bisnis yang baik akan demi menciptakan dunia yang lebih baik.

Acara kelulusan digelar secara virtual. Yang Bin, Wakil Presiden dan Rektor Universitas Tsinghua, mengatakan bahwa program Happy Digital X menawarkan pengalaman belajar yang luar biasa. Program ini memberdayakan peserta untuk bersama-sama menciptakan masa depan kebahagiaan holistik yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan terlibat dalam proyek tantangan dunia nyata.

 “Sebagai komponen penting dari Strategi Global Tsinghua University, Tsinghua Southeast Asia Center didedikasikan untuk bertujuan untuk membangun platform kerja sama dan pertukaran antara Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara, dan sekitarnya. Besar harapan tulus kami bahwa langkah yang berarti dan upaya bersama ini akan terus membuahkan hasil untuk membangun dunia lingkungan yang berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan yang terus berubah dan transformatif, terutama selama pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan yang berkelanjutanmasih berjalan, ”katanya. Yang Bin juga mengharapkan upaya global untuk tersebut dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan tangguh.

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN RI, Erick Thohir mengharapkan semua wisudawan program HDX mampu menguasai teknologi informasi untuk mempercepat penanganan pemulihan ekonomi nasional. Mereka kata Erick juga diharapkan bisa mengimplementasikan teori dan mata kuliah yang dipelajari untuk membantu negara agar tetap tangguh dan tumbuh.
Secara singkat, Erick mengatakan bahwa Iindonesia selama ini telah membuka akses bagi siapa saja yang ingin membangun kolaborasi secara intensif. Misalnya dengan membangun kerjasama menciptakan sistem tata kota agar memberi kebahagiaan terhadap penduduknya.

Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim menyampaikan selamat atas kelulusan wisudawan program HDX Tsinghua tahun 2021. Ia berharap para peserta mampu berperan aktif dalam berbagai program yang sedang dijalankan ppemerintah Indonesia.

“Dan semua tantangan ini harus dijawab dengan apa yang didapatkan oleh para lulusanwisudawan. Kebetulan kami memiliki program Merdeka Belajar sebagai program cara belajar yang mampu menghubungkan kebahagiaan antara guru dan murid. Nah, kolaborasi Kolaborasi ini harus menjadi kekuatan untuk membangun negeri,” katanya.

Sebagai Penasihat Utama Program HDX, Profesor Edward Crawley, Profesor Teknik Ford MIT dan Profesor Kehormatan Universitas Tsinghua,dalam sambutannya mengatakan, “Saya benar-benarsungguh terkesan dengan keragaman pengalaman orang-orang yang terlibat dalam program ini. Lembaga ini didirikan untuk menghadapi isu-isu eksistensial saat ini: kemiskinan, ketidakbahagiaan, dan perubahan iklim. Program ini merupakan pertemuan  gabungan, dan pada saat kelulusannya kita bisa melihat bahwa kita dapat bersama-sama belajar, berkarya bersama, dan membawa teknologi dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah ini  demi  masa depan kita bersama.

Kota-kota di Indonesia dan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi digital. Bagaimana kota berfungsi, bagaimana orang bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi mengalami perubahan secara cepat. Oleh karena itu Happy Digital X   merupakan panggilan untuk bertindak dan merespon kondisi perubahan ini. Happy Digital X: Cities, System, Products and Services adalah program pendidikan profesional online dari Tsinghua Southeast Asia Center yang dilaksanakan di Kampus UID Bali, Indonesia. Dipimpin oleh Profesor Edward Crawley, Ford  Profesor  bidang Teknik  dari MIT dan Profesor kehormatan  Universitas Tsinghua, jurusan ini merupakan  gabungan dari Massachusetts Institute of Technology, Tsinghua University, Institut Teknologi Bandung, New York University, Harvard University, Skolkovo Institute of Science and Technology, Tsinghua Shenzhen Graduate International School, Columbia University dan Presencing Institute.

Happy Digital X:  Cities, Systems, Products and Services  memberikan program pendidikan profesional empat bulan yang berfokus pada praktik guna mengembangkan kemampuan para praktisi dalam mengembangkan kota-kota yang mewujudkan kebahagiaan dan berkelanjutan melalui keberhasilan implementasi  TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).  Peserta pada Angkatan Pertama ini  berasal dari berbagai lembaga pemerintah, sektor bisnis, universitas, dan masyarakat sipil  dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara.

“Program Happy Digital X  telah memberikan kita kesempatan belajar yang luar biasa yang menginspirasi kami dalam mengembangkan transformasi digital dalam budaya kita untuk kesejahteraan.” kata Tuti Ruswati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang. “Dengan harapan kami dapat mempercepat dan mengoptimalkan layanan untuk kesejahteraan masyarakat dalam membangun masa depan yang berkelanjutan bagi kita semua.”

“Bagi saya, program ini merupakan pembuka mata dan pikiran,” kata Dr Tit Meng Lim, CEO Science Centre Singapura. “Sebagai seorang ilmuwan, saya telah dilatih untuk  bersikap analitis dengan pendekatan yang agak reduksionis untuk menguji hipotesa, tetapi ketika berhadapan dengan kompleksitas sistem di dunia nyata kita membutuhkan seperangkat keterampilan, alat, metodologi yang berbeda dengan pemikiran yang tersistemsistematik.”

Pada akhirnya ada 7 kelompok Challenge Project Works di bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, rantai pasokan berkelanjutan, distribusi makanan pertanian-ke-meja makandari hulu-ke-hilir, dan program mManajemen pengelolaan limbah masyarakat. Dirancang untuk merefleksikan kesejahteraan dan  dan keberlanjutan, transformasi TIK, dan proyek-proyek lokal dengan dampak global, proyek-proyek ini memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan nyata dari Kabupaten Sumedang, Foodhall Indonesia, Pasar Rakyat Bali, dan Plastic Exchange Bali. Bookends Hasil dari program ini dirancang untuk berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Peserta menerapkan prinsip-prinsip, keterampilan, dan alat-alat yang telah dipelajari  guna menghadapi tantangan kompleks nyata yang melibatkan pemangku kepentingan yang sebenarnya.

Seperti yang diharapkan oleh Presiden Universitas Tsinghua QIU Yong dalam pidatonya pada upacara pembukaan program HDX pada di bulan April lalu, program HDX akan menawarkan pengalaman belajar yang luar biasa kepada semua peserta, membantu untuk menjadi pemimpin transformatif di era digital pasca pandemi. Ini adalah contoh yang baik dari upaya global Tsinghua dalam memberikan kontribusi bagi masa depan kita yang berkelanjutan. Tsinghua akan tetap berdedikasi dan berkomitmen untuk mengejar keunggulan dan inovasi serta untuk pembangunan berkelanjutan di dunia.

Tsinghua Southeast Asia Center (Tsinghua SEA) sebagai langkah penting dalam Strategi Global Universitas Tsinghua, bekerja sama dengan United In Diversity (UID) Foundation, Tsinghua SEA berfungsi sebagai platform penting untuk SDG PBB dan berfokus pada pengembangan bakat, pertukaran akademik dan kerjasama di seluruh Asia Tenggara dan dunia.(Jef)

news

Ketika KFAI Bertandang ke Markas Skadron Udara 31

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)-Bersamaan dengan digelarnya parade TNI AU dalam rangka HUT TNI ke-76 pada tanggal 5 Oktober 2021, Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia (KFAI) mendapat kehormatan juga untuk bersilaturahmi ke markas Skadron Udara 31 yang diterima langsung oleh Komandan Skadron 31 Letkol (Pnb) Yulius Marvien Aryaka, M.Sc di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Skadron Udara 31 adalah rumah bagi pesawat angkut Lockheed C-130 Hercules yang lebih popular disebut “Herky” atau “Rajawali” sesuai kode panggil radionya.
Dalam kesempatan tersebut, Marvien, sangat antusias menyambut kehadiran KFAI sebagai komunitas pecinta aviasi yang berbadan hukum ini.

Ia sangat mengharapkan kehadiran komunitas ini bisa menjembatani antara TNI AU dengan masyarakat khususnya terkait informasi dan edukasi kedirgantaraan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua KFAI, Theodorus Aji Baruno mengatakan bahwa KFAI akan selalu dan terus menjalin hubungan baik dengan stakeholder aviasi di Indonesia .

Menurut Aji, masih banyak pihak yang belum familiar dengan aktivitas fotografi aviasi, sehingga masih cukup banyak yang berfikir negatif pada hobi ini dan terkadang dianggap kegiatan yang membahayakan aktivitas penerbangan. Diharapkan dengan semakin baik hubungan yang dijalin dengan semua stakeholder, khususnya TNI AU menjadikan angin segar bagi para pecinta fotografi aviasi ini untuk lebih baik lagi berkarya.(Jef)

ekbis

PeduliLindungi dan BNI Mobile Banking Segera Terintegrasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Di masa pandemi ini, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dengan menerapkan protokol 5M secara disiplin. Namun, pada saat sama, tuntutan untuk tetap beraktivitas dalam rangka menjalankan roda perekonomian mesti berlanjut, sehingga kebutuhan untuk bertransaksi keuangan secara sehat dan aman semakin tinggi. 

Sebagai jembatan dari dua kebutuhan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengintegrasikan dua aplikasi sekaligus untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya pengguna BNI Mobile Banking untuk akses PeduliLindungi melalui BNI Mobile Banking.

Aplikasi PeduliLindungi merupakan sarana yang menjadi tulang punggung pemerintah dalam melakukan pelacakan dan menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Pemerintah melalui mengembangkan aplikasi ini melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Aplikasi Peduli Lindungi ini memudahkan penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dengan scan QR di area publik.   Pemerintah akan mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi yang umum dimiliki masyarakat.

Penyatuan ini dicanangkan Kemenkes melalui acara Peluncuran integrasi PeduliLindungi dengan platform-platform digital populer yang dipakai masyarakat Indonesia di Jakarta, Kamis (7 Oktober 2021) secara virtual. Salah satu aplikasi yang terpilih adalah aplikasi BNI Mobile Banking. 

“Aplikasi PeduliLindungi dirancang untuk 3 hal dalam penanganan pandemi Covid-19. Pertama, untuk screening status vaksinasi dan PCR tes terutama untuk 6 aktivitas utama yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Kedua, untuk fungsi tracing (pelacakan) yang diharapkan kalau ada kasus positif, kita bisa sangat cepat mengetahui siapa yang ada di lokasi tersebut. Ketiga, untuk mendukung implementasi protokol kesehatan (prokes),” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menkes Budi turut menyampaikan terima kasih kepada para mitra yang telah mendukung aplikasi PeduliLindungi untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia. “Terima kasih kepada BNI, Mandiri, Tokopedia, Jaki, Grab, Tiket.com, Dana, LinkAja, Goers, Traveloka, Shopee, Halodoc, Loket.com dan Mcash,” tegasnya.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, integrasi aplikasi PeduliLindungi ke dalam aplikasi BNI Mobile Banking sedang memasuki fase finalisasi, sehingga dalam waktu dekat, nasabah dapat mengakses fitur PeduliLindungi langsung melalui aplikasi BNI Mobile Banking. Nasabah BNI dapat melakukan scan kode QR untuk check in dan check out di tempat – tempat umum melalui aplikasi BNI Mobile Banking.  

“Dengan adanya integrasi PeduliLindungi di aplikasi BNI Mobile Banking diharapkan semakin mempermudah masyarakat dan membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia,” ujarnya.(Jef)

ekbis

Dukung Pertumbuhan Ekspor Produk Perikanan Biak, Angkasa Pura I Rencanakan Pengembangan Fasilitas Kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak

Tinggalkan komentar

ok

Jakarta:(Globalnews.id)- Bandara Frans Kaisiepo Biak, yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero), siap mendukung peningkatan ekspor produk perikanan Biak, Papua. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengembangkan sektor perikanan Biak Numfor dengan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu Lumbung Ikan Nasional.

Rencana Pemerintah tersebut dapat dilihat dari kunjungan kerja Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Biak Numfor untuk memastikan infrastruktur dan fasilitas penunjang ekspor produk perikanan di Biak pada Rabu, 6 Oktober 2021 lalu. Pada kunjungannya tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai bahwa Bandara Frans Kaisiepo Biak sudah cukup memadai dalam mendukung ekspor komoditas perikanan dari Biak ke negara-negara di Asia.

“Angkasa Pura I senantiasa mendukung pewujudan berbagai program Pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, termasuk pengoptimalan sektor perikanan di wilayah Biak Numfor. Untuk mendukung hal tersebut, Angkasa Pura I berencana melakukan pengembangan fasilitas kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak. Diharapkan, dengan adanya rencana pengembangan tersebut nantinya akan semakin mendukung potensi peningkatan kapasitas ekspor produk perikanan Biak,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

Saat ini, Bandara Frans Kaisiepo Biak memiliki terminal kargo seluas 324 meter persegi dengan kapasitas penerimaan 20 ton kargo per hari dan kapasitas keluar 12 ton kargo per hari. Nantinya, terminal kargo Bandara Frans Kaisiepo Biak akan dikembangkan menjadi seluas 3.800 meter persegi yang dilengkapi dengan 2 gudang pendingin dengan kapasitas masing-masing gudang sebesar 5 ton dan gudang _transhipment_ seluas 60 meter persegi dengan kapasitas 65 ton.

Adapun komoditas perikanan yang dikirimkan dari Bandara Frans Kaisisepo Biak selama ini yaitu lobster, ikan kerapu, dan udang dengan tujuan Jakarta, Denpasar, Makassar, Sentani, dan Surabaya. Baru pada Agustus 2021 lalu, komoditas perikanan Biak diekspor ke Singapura. Nantinya komoditas perikanan Biak memiliki potensi untuk diekspor langsung ke China dan Jepang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Terbentuknya Ekosistem Wirausaha Berbasis Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)— Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Lewi’s Collective Market menggelar Pelatihan dan Pendampingan Online bagi pelaku usaha. Pelatihan yang diadakan bertujuan untuk membentuk suatu ekosistem wirausaha berbasis teknologi digital.

“Ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan wirausaha untuk memperkuat ekonomi nasional,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah saat membuka pelatihan tersebut belum lama ini.

Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini, yakni Chief Commercial Officer iSeller Kevin Ventura, Business Development Director Panenmaya Academy Abdi R. Sastrawinata, serta Founder Lewi’s Organic Lewi Cuaca.

Siti Azizah memaparkan program pengembangan kewirausahaan yang diarahkan untuk beragam kelompok sasaran, antara lain masyarakat umum, calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan.

Menurutnya, dukungan seperti memasyarakatkan kewirausahaan, meningkatkan kualitas ide wirausaha, mendorong pencapaian skala usaha ekonomi, hingga mendorong ekspansi bisnis untuk melakukan ekspor atau substitusi impor perlu dilakukan.

“Dengan maksud agar memberikan dampak pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pengurangan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Siti Azizah.

Ia melanjutkan bahwa inkubasi wirausaha melalui lembaga mitra menjadi backbone dalam proses penciptaan ekosistem wirausaha.

“Pelaksanaan fasilitas inkubasi wirausaha melalui inkubator, diikuti dengan dukungan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pendamping, penyiapan wirausaha masuk ke dalam rantai pasok, serta pameran hasil inkubasi merupakan rangkaian inisiatif untuk mendorong pertumbuhan wirausaha dan memperkuat ekonomi nasional,” katanya.

Program Pelatihan dan Pendampingan Online ini dibuka dengan pelatihan hybrid yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta UMKM yang hadir secara offline dan ratusan peserta webinar online dari beragam sektor usaha.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan pendampingan usaha secara online yang berlangsung selama 4 (empat) minggu secara intensif. Tidak sampai di situ, upaya monitoring perkembangan bisnis peserta akan dilakukan hingga tahap implementasi.

Program kali ini dikolaborasikan dengan event Lewi’s Collective Market yang membuka kesempatan wirausaha bergabung memanfaatkan lokasi dan jaringan Lewi’s Organic.(Jef)

news

Pasar Modal Indonesia Siapkan 50.000 Dosis Vaksin di Manggarai Barat

Tinggalkan komentar


Manggarai Barat:(Globalnews id)– Sejalan dengan program pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan pendemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organizations (SRO), yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali melaksanakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang merupakan bagian dari kegiatan utama 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kali ini, program yang diselenggarakan adalah sentra vaksin untuk percepatan program vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan ini, OJK dan SRO bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia, menyelenggarakan program sentra vaksinasi dengan target 50.000 akseptor yang dilaksanakan di 22 titik lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dimulai pada 6 Oktober 2021 di SMK Stella Maris Labuan Bajo dan SMAN 1 Komodo dengan jumlah 1.000 dosis vaksin di tiap-tiap lokasi. Program sentra vaksinasi akan berlangsung hingga 15 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada 7 Oktober 2021, diselenggarakan seremoni kegiatan yang dihadiri Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E. Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M. Kes, Direktur KSEI Syafruddin, Ketua Pertiwi Indonesia NTT, Mutiara Wirjasoekarta, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Barat, Trince Yuni Endi.

Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, S.E. menyampaikan, “Kegiatan vaksinasi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kami berterimakasih kepada OJK, SRO, Kementerian Kominfo, dan Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia yang melaksanakan program vaksinasi di NTT dan memilih di Kabupaten Manggarai Barat sebagai pusat kegiatannya. Sudah sekitar satu bulan terakhir, kami selalu intens untuk memberikan pelayanan vaksinasi bagi warga agar pandemi COVID-19 segera berakhir,” kata Edistasius.

Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia merupakan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, yang berupaya berperan serta membantu pemerintah dalam mempercepat herd immunity. Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam merencanakan program vaksin di 17 cabang yang ada di Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes. “Program vaksinasi ini memberi dampak signifikan karena jumlah warga Manggarai Barat yang menerima vaksin bertambah drastis. Dengan demikian kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, khususnya di daerah ini,” kata Yulianus.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Septriana Tangkary, mengatakan bahwa Kominfo sangat mendukung Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas di 5 wilayah salah satunya adalah Labuan Bajo. “Kominfo mendukung pelaksanaan 50.000 vaksinasi di Labuan Bajo dalam rangka tercapainya target vaksinasi khususnya di Labuan Bajo. Untuk itu, Kominfo, Bupati Labuan Bajo, OJK dan SRO saling bergotong royong untuk mencapai 80% vaksinasi di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Septriana.

Pada kesempatan yang sama, Direktur KSEI, Syafruddin, perwakilan dari SRO selaku ketua panitia 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia mengatakan, “Pasar modal Indonesia berharap bahwa penyelenggaraan sentra vaksinasi di NTT ini dapat membantu menciptakan herd immunity agar masyarakat dapat segera kembali produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ungkap Syafruddin. Syafruddin juga menambahkan, secara keseluruhan penyelenggaraan sentra vaksinasi dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia telah dilaksanakan di 11 kota, baik di pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Bantul, Gresik, dan Semarang, hingga di luar Jawa seperti Jambi, Palangka Raya, Mataram, Makassar, dan Jambi. Penyelenggaraan di Manggarai Barat merupakan kota ke-12, sehingga pasar modal Indonesia telah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebanyak 125.016 dosis kepada masyarakat di kota-kota tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Trince Yuni Endi, menegaskan agar protokol kesehatan tetap harus diterapkan walaupun semua warga sudah divaksin.”Walaupun jumlah warga yang sudah divaksin setiap hari makin bertambah banyak tetapi penerapan protokol kesehatan harus tetap disiplin dijalankan. Harus selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan dimanapun kita berada,” kata Trince.

Seperti diketahui, pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah diharapkan mampu membawa ekonomi Indonesia kembali tumbuh akibat hantaman pandemi. Vaksinasi diperlukan agar masyarakat memiliki imunitas yang tinggi. Jika semakin banyak masyarakat memiliki imunitas yang baik, maka diharapkan geliat roda perekonomian dalam negeri dapat semakin tumbuh.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenkopUKM dan Para Pihak Tumbuhkan Wirausaha di Yogyakarta

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Destry Anna Sari menekankan, bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendamping usaha lebih difokuskan kepada softskill tenaga pendamping dan pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuannya, untuk memudahkan proses pendampingan dan transfer knowledge kepada para pelaku usaha, tidak hanya dalam memasarkan produknya,” kata sari, dalam acara FGD dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan (incubator bisnis) serta pengelola PLUT DIY dan Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, KemenKopUKM menyelenggarakan FGD dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan (inkubator bisnis), serta pengelola PLUT DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 28-29 September 2021 di Yogyakarta.

Di samping itu, digelar juga Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping dengan peserta Pendamping PLUT-KUMKM dan Lembaga Pendampingan lainnya.

Tujuan lainnya, lanjut Sari, untuk menyatukan visi pemangku kepentingan mempersiapkan Major Project 2022 komoditas kayu dan rotan di Jawa Tengah, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendamping usaha.

“Agar tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan wirausaha yang inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja,” imbuh Sari.

Sari berharap PLUT KUMKM dapat menjadi platform penciptaan nilai bersama (ecosystem builder). Untuk itu, diperlukan optimalisasi peran PLUT KUMKM sebagai lembaga pendamping KUMKM yang didukung  pemerintah pusat dan daerah, dunia pendidikan, serta dunia usaha/industri.

“Didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga pendamping usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing wirausaha,” tandas Sari.

Sari menjelaskan, pemerintah berupaya menambah jumlah pelaku usaha kecil dan menengah agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,95% dan target pertumbuhan wirausaha baru di tahun 2024 sebesar 4%.

Apabila berdasarkan baseline 2019, rasio kewirausahaan sebesar 3,3% atau setara 8,2 juta. Yang artinya, untuk mencapai 3,95% membutuhkan 1,5 juta wirausaha baru hingga tahun 2024.

Angka ini juga menunjukkan bahwa dari total 64 juta UMKM Indonesia, baru sebesar 17,45% yang memiliki jiwa kewirausahaan, yang artinya erat dengan permasalahan produktifitas rendah, kurang inovasi, usaha yang tidak berkelanjutan, kurang kompetitif di pasar global.

Sari menambahkan, research and development menjadi kunci dan disesuaikan atau match dengan dunia usaha/industri.

“Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan energi positif dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” pungkas Sari. (Jef)

news

Kisah Echi sang Penyandang Disabilitas yang Terbebaskan Berkat Ekosistem Digital Bakti Kominfo

Tinggalkan komentar

PEMBANGUNAN infrastruktur telekomunikasi tak hanya diukur secara fisik saja, namun juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat, termasuk di daerah 3 T, juga masyarakat penyandang disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus. Itu juga yang dilakukan BAKTI Kementrian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo).

Adalah Echi Pramitasari, remaja penyandang disabilitas menjadi salah satu sucsess story’ dari tugas yang diemban BAKTI Kominfo. Tak pernah terpikirkan di benak Echi suatu hari akan menjadi seorang disabilitas dari seseorang yang terlahir normal.Echi lahir dengan normal hingga suatu hari saat kelas 3 SMA di usianya yang 17 tahun mengalami kecelakaan saat menaiki sepeda motor di Bandar Lampung, kota kelahirannya.

Echi pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Swasta yang kemudian dirinya dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami cidera di bagian tukang belakang.

Oleh dokter, Echi didiagnosis mengalami Paraglepia yang mengakibatkan dua alat geraknya yaitu bagian kakinya mengalami hambatan. Dari cedera itu kaki Echi tidak dapat digerakan lagi. Echi pun mengaku mengalami mati rasa di sekujur kakinya.

Kini terdapat cincin yang dipasang di tulang punggungnya yang tertanam seumur hidup untuk menopang alat geraknya. Echi pun terpaksa harus menggunakan kursi roda untuk membantunya bergerak dan beraktivitas.

Namun semua itu tak menghalangi Echi untuk terbebas dari semua kendala fisik, ketika Echi mengikuti Program BAKTI Kominfo bagi penyandang disabilitas. Echi Pramitasari, kini menjadi seorang aktivis disabilitas sekaligus Ketua ParaDifa, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan kompetensi kerja penyadang disabilitas berbasis TIK. Echi yang seorang disable fisik akibat kecelakaan di usia remaja ini tidak hanya terlibat sebagai peserta, tapi ia juga menambah kemampuan sebagai instruktur lewat pelatihan yang diwadahi oleh BAKTI Kominfo ini.
Kolaborasi ParaDifa dan BAKTI yang dilakukan tahun 2020 lalu berhasil menjangkau 1.790 rekan-rekan disabilitas dari seluruh Indonesia secara daring, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T sebanyak 256 peserta. Para disable dari semua ragam disabilitas (fisik, sensorik, mental, dan intelektual) diberi pelatihan dan uji kompetensi TIK pada program Office, desain, e-commerce, Google Sheet, dan Google Form.

Echi berharap ke depannya masyarakat dapat mengakui kelebihan dan kompetensi rekan-rekan disabilitas sehingga tidak terkotak-kotakan di bidang pekerjaan tertentu saja. Sebab, di tengah keterbatasan yang ada, mereka pun memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat non disabilitas lain. “Yang paling dibutuhkan adalah kesempatan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga masyarakat juga mengenal kami. Para disable juga perlu menunjukan dirinya kalau mereka bisa, mereka mampu, dan mereka ada,” tambahnya.

Bermanfaat Bagi Semua

Kadiv Perencanaan Strategis BAKTI Kominfo Yulis Widyo Marfiah mengatakan, penyediaan fasilitas infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T ( terdepan, terluar, tertinggal) untuk mencapai transformasi digital di Indonesia merupakan tugas pokok BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kominfo). Tahun 2021-2022 ini menjadi tahun pembangunan fisik dimana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet akan menikmati sinyal 4G.

Tapi kinerjanya tidak sebatas pembangunan fisik semata, BAKTI Kominfo ingin memastikan bahwa apa yang dibangun benar-benar bermanfaat. Hendaknya kehadiran internet dapat digunakan secara positif oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan lewat ekonomi digital ke seluruh pelosok Indonesia.

Guna mencapai itu semua dibangunlah Ekosistem Digital guna mempersiapkan sumber daya manusia di daerah-daerah 3T agar siap dan mampu menggunakan fasilitas yang ada. Berbagai program pelatihan dilakukan baik di sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan di sektor publik. Masyarakat di daerah 3T dapat menikmati program tersebut secara gratis, termasuk juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas.

“Semua program tersebut terbuka untuk umum, termasuk bagi rekan-rekan disabilitas, meski BAKTI juga menyediakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus bagi para disable. Di daerah 3T banyak program pelatihan dan terbuka untuk siapa saja. Rekan-rekan disable bisa mengikuti dengan menyesuaikan pada minat dan kemampuannya. Saat ini bisa ikut pelatihan melalui daring dan akan memperoleh sertifikat SKKNI yang dapat dipakai untuk referensi bekerja,” jelas Yulis, dalam webinar di Jakarta Rabu (6/11/2021).

Hal tersebut seiring dengan agenda percepatan Transformasi Digital Nasional. Menteri Kominfo Johnny G Plate memang memberi perhatian khusus kepada kaum difabel dengan mendukung adopsi teknologi sehingga dapat meminimalisir ataupun menghilangkan keterbatasan sosial yang ada. Sebab, berdasar data BPS tahun 2020 hanya 34,89% penduduk disabilitas yang menggunakan ponsel dan laptop, serta hanya 8,5% yang memanfaatkan internet dari total 22,5 juta penduduk disabilitas di Indonesia.

Jadi, lewat ekosistem digital, BAKTI Kominfo tidak hanya berbagi ilmu, namun juga meningkatkan kualitas mental mereka. Para penyandang disabilitas ini diajak untuk berkarya dan mampu memperluas jaringan yang dapat menambah modal untuk bisa berdiri sendiri, tidak berbeda dengan mereka yang non disabilitas. (Jef)