Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

MenKopUKM Siap Penuhi Tuntutan Asosiasi UMKM agar Usaha Terus Bergerak

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagai tindak lanjut dari audiensi 16 perwakilan Asosiasi Paguyuban dan Pedagang Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/9/2021) lalu di Istana Negara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar pertemuan dan dialog dengan Asosiasi dan Paguyuban Pedagang Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki menyampaikan, UMKM harus bertahan, harus bangkit, dan harus tumbuh usahanya walaupun di tengah tantangan pandemi Covid-19. Hal itu karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, mengingat 99% masyarakat Indonesia adalah pelaku UMKM.

“Banyak masukan dari teman-teman asosiasi, seperti pelonggaran usaha dengan mengikuti level PPKM, membutuhkan tambahan modal, kemudahan untuk mengakses pembiayaan, terkait legalisasi, pengurusan NIB di OSS, digitalisasi, supply bahan baku, dan lainnya,” tegas MenKopUKM Teten Masduki dalam pertemuan dengan Asosiasi UMKM di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Menurutnya, dialog dengan para asosiasi UMKM ini sangat bagus, terlebih di masa PPKM ini, pemerintah harus memahami problem yang dihadapi oleh mereka.

“Di tengah pandemi ketika ekonomi lesu, mereka inilah penggeraknya. Usaha besar menunda investasi. UMKM tidak bisa menunda ekspansi bisnis, mereka dinamisator, penggerak ekonomi ketika sulit. Oleh karena itu, tuntutan mereka supaya tetap dapat menggerakkan ekonomi, akses pembiayaan, akses pasar, dan pendampingan, layak kita penuhi. Kalau tidak, ekonomi kita bisa melemah,” katanya.

Teten menambahkan, dari hasil pertemuan ini pihaknya akan melakukan tindak lanjut satu persatu dan akan menyinergikannya dengan K/L lainnya.

Pada kesempatan yang sama Puji Hartoyo, Ketua Asosiasi Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya, menambahkan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pendampingan untuk para UMKM khususnya pelaku Warteg dan PKL dengan memberikan pelatihan digitalisasi.

“Kami sudah melakukan berbagai pendampingan dan pelatihan, salah satunya dengan Grab. Dari sini diharapkan kami bisa masuk ke dalam LKPP Karena target dari presiden 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM,” pungkas Hartoyo.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi Indonesia dan Korea Mendukung Future SMEs

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia bersama dengan Ministry of SMEs and Start-up Korea dan ASEM SMEs Eco-Innovation Center (ASEIC) bekerjasama dalam Ecothon Indonesia 2021. “Ini kompetisi model bisnis tipe hackathon untuk mendorong startup tahap awal dengan solusi Sustainable Consumption and Production,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Diantara 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, Ecothon fokus pada SDG 12: SCP (Sustainable Consumption and Production) / Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

“Konsep SCP menghubungkan proses ekonomi dengan linkungan dan sumber daya alam serta menyediakan instrumen kebijakan untuk mendorong produksi usaha yang lebih bersih dan konsumsi yang bertanggungjawab,” jelas Azizah.

Menurut Azizah, lebih dari 140 team startup mendaftar, kemudian disaring menjadi 35 team untuk mendapatkan kesempatan kursus e-learning dan dikurasi kembali menjadi 14 team yang mengikuti online Ecothon berupa kegiatan lebih dari 36 jam, mendapatkan coaching dan mentoring bersama expert lokal maupun skala internasional yang diakhiri dengan Demo Day.

“Ecothon Indonesia 2021 merupakan program skala internasional yang mendukung perkembangan eco-entrepreneurship di Indonesia untuk menjadi lebih inovatif, berdaya saing global dan berkelanjutan,” ucap Azizah.

Azizah sebagai salah satu juri pada acara final demo day Ecothon Indonesia, menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya pada seluruh 14 team yang merupakan wirausaha muda inovatif yang sangat potensial dan harus terus di dorong untuk menjadi wirausaha mapan.

6 juri yang menjadi juri dalam acara final Demo Day Ecothon 2021 di Indonesia adalah. Ir. Siti Azizah, MBA, Deputi Bidang Kewirausahaan; Rebecca Koo, Team Leader ASEM SMEs Eco-Innovation Center; Kartika Anggraeni, International SCP Expert; Atika Benedikta, Angel Investment Network Indonesia (ANGIN); Sunhee Jung, Good Neighbors Global Impact Foundation; dan Arif Fajar Utomo, New Energy Nexus.

Biki yang menerapkan metode konservasi alam untuk melindungi buah dan sayuran agar lebih tahan lama, ditetapkan menjadi pemenang pertama. Untuk pemenang kedua ditetapkan Carbon Addons, yang menawarkan software untuk mengimbangi emisi karbon dari pembelian online melalui pembiayaan publik secara sukarela. Kausa, sebagai startup yang bergerak di fashion aksesoris yang menggunakan bahan-bahn recycle dan mengkombinasikan dengan budaya ditetapkan sebagai pemenang ketiga.

Selain ketiga pemenang tersebut, diputuskan Pemenang Spesial SCP yaitu Almagot Indonesia yang memproduksi maggot di dalam box untuk mengurai sampah rumah tangga, dan Mycelife yang memproduksi kemasan biodegradable dengan memanfaatkan komposit miselium dari jamur.

Gambaran pemenang Ecothon ini adalah gambaran Future SMEs Indonesia, banyak muncul ide-ide inovatif dan kreatif khususnya dari generasi muda Indonesia, dan ini harus terus support. “Startup harus pantang menyerah dan terus semangat mengejar mimpinya,” pungkas Azizah.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Dukung Pengembangan UMKM DIY, Angkasa Pura I Berikan Pelatihan Pemasaran Digital pada Mitra Binaan

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews id)- PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) daerah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan salah satunya dengan memberikan pelatihan pemasaran digital atau _digital marketing_ bagi pada UMKM binaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pelatihan pemasaran digital kepada mitra UMKM binaan ini merupakan wujud penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pembinaan Mitra Binaan) Kantor Cabang pada Pilar Ekonomi yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bandara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo di mana pelatihan ini diselenggarakan secara virtual selama dua hari yaitu tanggal 14-15 September 2021,
pelatihan diikuti oleh 45 orang peserta yang merupakan mitra binaan dari seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di DIY.

“Angkasa Pura I senantiasa berupaya berkontribusi terhadap pengembangan UMKM, khususnya mitra binaan perusahaan, agar para UMKM tersebut dapat bertahan di tengah pandemi yang melanda. Pelatihan merupakan program rutin yang diberikan perusahaan agar mitra binaan dapat terus meningkatkan daya saing, terutama di tengah pandemi seperti ini. Oleh karena itu, dengan meningkatnya aktivitas digital pada masa pandemi ini, mitra binaan pun diberikan pelatihan pemasaran digital untuk menyasar _customer_ yang sebagian besar sudah beralih ke digital,” ujar Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan.

Dalam memberikan pelatihan dua hari ini, Angkasa Pura I bekerja sama dengan MarkPlus Institute di mana materi berjudul “Digital Marketing for a Better Business: Berbisnis Melalui Marketplace untuk UMKM”, disampaikan oleh Naning, Pimpinan MarkPlus Institute Area Jawa Tengah dan DIY. Naning menyampaikan, “Materi yang telah disiapkan untuk pengayaan ilmu bagi para peserta lebih mengenai pendalaman usaha di era bisnis dengan basis teknologi digital. Dengan harapan para peserta dapat melakukan penyesuaian diri dan usaha di tengah perkembangan teknologi yang pesat, serta bagaimana para peserta dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membuat branding dan mempromosikan usahanya.”

Handy Heryudhitiawan mengatakan bahwa penentuan tema “Digital Marketing for a Better Business” ini sesuai dengan kondisi masa adaptasi kebiasaan baru di mana pandemi mengubah perilaku berbelanja masyarakat yang lebih banyak belanja secara online, sehingga teknologi mampu membuka peluang pelaku usaha untuk beradaptasi di era digital. Para pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan teknologi digital agar dapat mengembangkan usahanya.

“Diharapkan melalui pelatihan ini seluruh peserta dapat menambah manfaat ilmu dan wawasan, khususnya mengenai pengembangan bisnis marketplace, seperti bagaimana meningkatkan serta menganalisa kinerja penjualan, dan performa usaha,” ujar Handy.

Salah satu dari peserta, Priyo Nugroho (Mandiri Craft), yang merupakan mitra binaan asal Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan apresiasi dan harapan untuk dapat terus berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat di era digital. “Pembinaan dan pelatihan ini memberikan semangat dan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha masing-masing. Terlebih lagi dalam berupaya mengembangkan usaha di masa pandemi,” imbuhnya.

Selain Pelatihan pemasaran digital, di bulan yang sama, Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasionak Yogyakarta – Kulon Progo telah melaksanakan Program Sertifikasi Halal kepada 4 (empat) mitra binaan Angkasa Pura I di Yogyakarta. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui pengembangan kapasitas dan produk mitra binaan. Sekaligus memberikan dorongan dan dukungan kepada mitra binaan untuk naik kelas dan selalu mengembangkan produk usahanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Melalui Pelatihan SDM Akan Tercipta Koperasi Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

Tanggamus:(Globalnews.id)- Dalam rangka menciptakan terwujudnya koperasi modern yang khususnya bergerak dibidang usaha sektor riil, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian berperan aktif memberikan pembinaan maupun pelatihan terhadap pengelola, pengurus maupun anggota koperasi.

Koperasi modern ini diwacanakan dapat memberi peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam skala nasional ungkap Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional,

Nasrun Siagian, kepada awak media diselah-selah acara sosialisasi perkoperasian bagi pengurus, pengelola maupun anggota Koperasi Tani Hijau Makmur, di Tanggamus, Sabtu (18/9).

Hal ini juga sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul dalam peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan dalam dunia usaha, ujar Nasrun lebih lanjut.

Menurut Nasrun, ciri koperasi modern antara lain adalah terhubung dengan off taker masuk dalam ekosistem digital. Koperasi Tani Hijau Makmur yang akan didorong menjadi koperasi modern diketahui adalah koperasi  yang  bergerak dibidang  produksi pisang dan terhubung serta melakukan kerjasana dengan perusahaan off taker yaitu Great Giant Peneaple (GGP).

“Oleh sebab itu sangatlah penting pemerintah memberikan pelatihan bagi koperasi ini baik dari sisi kelembagaan maupun pengembangan usahanya agar dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh angggotanya” ungkap Nasrun.

Ia menambahkan, off taker yang bekerja sama dengan Koperasi Tani Makmur Mandiri melakukan ekspor produk keberbagai negara seperi Korea, Jepang maupun Amerika, dan ini menjadi role model yg akan direflikasi ke daerah lain.

“Saya sebagai perwakilan pemerintah mendapat tugas untuk memberikan pelatihan dalan rangka penguatan SDM dan kelembagaan Koperasi Tani Hijau Makmur” tandasnya.

Dalam sambutanya, dihadapan peserta maupun tamu undangan yang hadir, Nasrun mengatakan saat ini tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian nasional tidak hanya sekadar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial-ekonomi yang dinamis.

Agregasi UMKM dan Korporatisasi Petani melalui koperasi modern seperti model bisnis yang mengumpulkan produk UKM terstandarisasi dan diberikan satu brand identitas, sehingga produk akan lebih berdaya saing, tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanggmus yang diwakili oleh Kapala Bidang Perkoperasian, Junadi menyambut baik program yang diberikan oleh Kemenkop dan UKM.

“Saya berterimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkop dan UKM yang sudah memberikan pelatihan bagi para pengurus, pengelola maupun anggota Koperasi Tani Hijau Makmur yang merupakaan salah satu koperasi binaan kami” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Tani Hijau Makmur Mandiri, Sigit Wicaksono mengatakan bahwa koperasi yang dipimpinnya saat ini dengan perlahan tapi pasti mengalami kemajuan.

Sigit mengatakan, saat ini omset yang dimiliki oleh  Koperasi Tani Hijau Makmur yang berdiri pada tahun 2018 berkisar diangka Rp8 milyar pertahun.

Sedangkan asetnya mencapai Rp250 juta, dengan produksi 100 ton perbulan atau 25 ton perninggu.

Kendati demikian, Sigit mengakui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Koperasi Tani Hijau Makmur yakni dari sisi permodalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sigit mengatakan bahwa Ia dan teamnya tengah berupaya untuk mendapatkan pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

“Saat ini segala persyaratan yang diperlukan sudah 90 % kami persiapkan” tandas Sigit.

Kunjungi Koperasi Srikandi Maju Bersama

Desela-sela kesibukannya, Asdep Pengembangan SDM perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Nasrun melakukan kunjungan ke salah satu Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama yang bergerak dibidang pengolahan kopi dan simpan pinjam.

Ketua Koperasi Srikandi Maju Bersama, Sri Wahyuni mengatakan saat ini market dari produksi kopi yang yang dikelola oleh koperasinya masih dikalangan Nasional yang dikirim kebeberapa daerah.

Namun, Sri Wahyuni berharap suatu saat nanti dapat melakukan ekspor keberbagai negara.

Ia juga menambahkan, koperasi yang dipimpinnya saat ini terbentuk tahun 2018 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang.

” Saat ini jumlah anggota kami sudah 245 orang, aset saat ini Rp1 milyar dan omset perbulan dikisaran Rp10-50 juta rupiah dengan mempekerjakan 10 rang karyawan yang berasal aggota kami” tandasnya.

Semantara itu, Nasrun menyampaikan bahwa tujuan berkoperasi adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama, baik itu pengurus maupun anggota koperasinya.

“Anggota sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat dari koperasi serta ikut mengawasi koperasi” tandasnya.

Ia juga mengatakan agar Koperasi Srikandi Maju Bersama masuk dalam koperasi modern yang salah satunya harus bisa dapat menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah proses marketingnya.

“Dengan penggunaan aplikasi digital, otomatis akan membantu proses pemasaran baik itu dalam maupun luar negeri” imbuhnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah  Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan, Program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UKM  pada tahun anggaran 2020 telah tersalur kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun dan penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp2,4 juta.

Terkait dengan pelaksanaan program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun anggaran 2020 telah dilakukan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekertariat Wakil Presiden dan Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI, untuk melihat efektifitas pelaksanaan program BPUM.

“Berdasarkan survey oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261 responden, menunjukan bahwa 88,5 persen penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. Disamping itu  berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4 persen dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukan bahwa 44,8 persen responden  menyatakan bahwa  kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selanjutnya 51,5 persen responden menyatakan bahwa  usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” kata Arif.

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden  yang di survei menunjukan  bahwa setelah  menerima bantuan Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) lebih dari 50% (mayoritas UMKM)  merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hal ini disebabkan  dana yang diperoleh dari program BPUM  di pergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58%  membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usahanya.

Hasil berbagai survei sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi  pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan resiko sosial di kemudian hari.

“Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, menunjukan bahwa Program BPUM tahun 2020  terbukti efektif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak covid 19, sehingga pada tahun 2021 pemerintah melanjutkan kembali program BPUM tersebut yaitu memberikan kembali Bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. dan penerima BPUM mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing  sebesar  Rp 1,2 juta dengan sasaran sebesar 12, 8 juta pelaku usaha mikro,” tutup Arif.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menambahkan, dalam rangka melaksanakan program BPUM pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa perbaikan pelaksanaan berupa perubahan peraturan yaitu perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 dengan menerbitkan Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan dan penerbitan ketentuan tersebut dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut atas  hasil reviu dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP)  dan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Beberapa perubahan yg dilakukan terkait ketentuan pelaksanaan Program BPUM tahun 2021  diantaranya adalah sebagai berikut :
1.Usulan calon penerima BPUM berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM dengan tujuan agar memudahkan koordinasi dan agar database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.
2.Dilakukan validasi data usulan calon penerima BPUM  dengan data dari dukcapil untuk  validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) untuk dilakukan validasi data penerima KUR.
3.Meminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang mengajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran

“Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reviu dari APIP  maupun  hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran  2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan  saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran  2021. Disamping itu, dalam kesempatan tersebut juga telah diminta peran aktif seluruh dinas untuk mengusulkan pelaku usaha mikro di daerahnya masing-masing,” tegas Eddy.

Sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021, telah dibentuk kelompok kerja (pokja) pada  Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia agar dapat memaksimalkan usulan calon penerima BPUM  khususnya didaerah-daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM  pada tahun anggaran  2020.

Eddy menekankan, Program BPUM tahun 2021 telah berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Disamping itu, dalam proses penyalurannya juga terus dilakukan pengawalan dari APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan  Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM)  sehingga apabila dijumpai permasalahan terkait dengan pelaksanaan program BPUM  dapat langsung dilakukan upaya perbaikan-perbaikan sehingga program BPUM 2021 dapat berjalan lebih baik dan akuntabilitasnya terjaga.

Sebagai informasi sampai dengan Agustus 2021,  Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan program BPUM kepada 12,7 juta penerima i  pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Minta UMKM Masuk ke Dalam Produk Berbasis Inovasi dan Kreativitas

Tinggalkan komentar

Cianjur:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini, Indonesia mampu menciptakan produk UMKM berteknologi tinggi dan berstandar internasional. Untuk itu, Teten mengarahkan UMKM agar masuk ke dalam produk berbasis inovasi teknologi dan kreativitas.

Keinginan Teten ini berdasarkan kesuksesan CV Nuri Teknik (Nuritek) di Cianjur, Jawa Barat sebagai contoh pelaku UMKM usaha yang mengandalkan desain dan teknologi yang mampu berinovasi dan kreatif. Nuritek merupakan usaha yang fokus pada pembuatan berbagai alat-alat kesehatan (alkes), baik untuk keperluan kedokteran maupun rumah sakit serta manufaktur umum.

“Sebagai produsen dalam negeri, Nuritek sukses menjadi supplier alat-alat kedokteran dan rumah sakit yang telah tersebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Teten saat mengunjungi pabrik sekaligus tempat produksi Nuritek di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

Ia menegaskan, di masa pandemi Covid-19, salah satu bisnis yang masuk dalam kelompok the winner adalah produsen alat-alat kesehatan. Sehingga peningkatan produksi perlu terus dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat, khususnya rumah sakit.

“Produksi alat-alat kesehatan Nuritek ini sejak tahun 90-an ini sudah lama berproduksi bahan berstandar internasional. Ke depan UMKM diarahkan masuk ke produk berbasis inovasi dan kreativitas,” tegas Teten.

Saat ini, sambung Teten, KemenKopUKM tengah membuat master plan agar UMKM di Indonesia bisa seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, bahkan Malaysia, yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pembuat komponen.

“Kita harus mengejar ini. Tidak boleh kalah dengan negara lain. Karena Indonesia mampu,” imbuh MenKopUKM.

Untuk itu, lanjut Teten, KemenKopUKM punya harapan yang tinggi bagi UMKM untuk mampu membuat produk dengan teknologi tinggi.

“Ini buktinya. Nuritek mampu dan berhasil. Saya ingin kerja sama dengan Nuritek untuk menyimbangkan kemampuan serta pengetahuan menjadi inkubasi binis mengembangkan UMKM lain berbasis teknologi,” katanya.

Teten menegaskan, selama ini, keberpihakan pemerintah untuk mendukung produk-produk dalam negeri terus digencarkan. Sejak tanggal 14 Mei 2020, Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, pada portal LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga telah dibuat laman khusus untuk produk UMKM dan Koperasi.

Teten pun mengapresiasi Nuritek yang telah onboarding di laman LKPP sehingga alokasi minimal 40 persen belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk produk UMKM dan Koperasi dapat dimanfaatkan.

“Kebijakan ini tertuang dalam Perpres 12 tahun 2021. Total alokasi anggaran pada 2021 ini sebesar Rp 460 triliun,” imbuh Teten.

Ia berharap,  sebagai produsen dalam negeri, Nuritek dapat terus mengharumkan karya anak bangsa dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam penggunaan produk dalam negeri.

“Aktivitas promosi dan pemasaran melalui keikutsertaan dalam pameran dalam negeri juga perlu didukung oleh kementerian terkait,” ucap Teten.

Pemilik CV Nuri Teknik Ahmad Sarifudin menceritakan, Nuritek telah memproduksi alkes selama lebih dark 30 tahun. Mulai dari masker, alat USG, meja operasi, hingga tempat tidur pasien. Jumlah yang diproduksi hingga saat ini mencapai lebih dari 500 unit.

“Kami bersyukur, seperti mendapat karpet merah dari pemerintah sejak pemerintah menutup beberapa produk impor dan mengganti dengan produk UMKM yang mampu mensubstitusi impor. Semoga semua stakeholder memperhatikan produk dalam negeri,” ujarnya.

Produk-produk alkes Nuritek ini pun tersebar di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Nuritek kini memiliki 300 karyawan. Nutritek juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Kemendikbudristek untuk memberikan pelatihan produk berbasis teknologi. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gelar Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM di Kuningan Jabar

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM bagi para pelaku koperasi dan UMKM khususnya usaha mikro di sektor perikanan/peternakan secara hybrid di Kuningan, Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim didampingi Sekretaris Daerah Kuningan Jawa Barat Dian Rachmat Yanuar saat berdiskusi dengan peserta “Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM” Kuningan, Sabtu (18/9/2021), mengapresiasi kepada pemerintah daerah Kuningan karena sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada pelaku usaha mikro dan kecil.

“Di tengah pandemi ekonomi, dari 27 kabupaten di Jabar, Kuningan adalah salah satu yang PDB-nya tumbuh positif. Ini tentu berkat kontribusi dari pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bapak ibu semua sudah sangat luar biasa di tengah pandemi selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa menyesuaikan dan beradaptasi dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini,” kata Arif.

Ia menekankan agar potensi UMKM di Kuningan harus disusun dan direncanakan agar tumbuh. Sementara terkait infrastruktur, ada kebijakan dari pemerintah untuk infrastruktur publik mencakup jalan tol, stasiun, bandara, sebanyak 30 persen di antaranya dialokasikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan biaya sewa yang rendah. Ini adalah peluang yang perlu dimanfaatkan.

Didalam PP 7/2021 juga telah diamanatkan untuk kegiatan pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk perizinan berusaha dan bantuan hukum. Pemerintah menyediakan anggaran yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM, salah satunya melalui kebijakan kartu pra kerja.

“Di Kementerian Koperasi dan UKM juga ada informasi terkait pengembangan SDM pelaku usaha melalui edukukm.kemenkopukm.go.id. Maka saya mengajak para pelaku UMKM yang ingin menjadi pengusaha yang sukses harus mau menambah ilmu, peluang-peluang yang ada juga harus ditangkap,” katanya.

Sedangkan mengenai pembiayaan, BI dan OJK sudah menetapkan kebijakan bahwa pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil ini harus ditingkatkan. “Sekarang 20% akan ditingkatkan sampai 30% pada 2024. Artinya kita sebagai pelaku usaha harus menyiapkan diri untuk dapat mengakses kemudahan atas tersedianya pembiayaan, pendampingan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui KUR, namun kita harus merancang usaha bisnisnya,” katanya.

Di sisi lain ada pula dukungan dana bergulir dari LPDB KUMKM yang siap memperkuat permodalan koperasi dengan tingkat suku bunga rendah yakni 3 persen pertahun. “Ini peluang dan dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si berharap akan terus terbangun sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Pemerintah Daerah termasuk Kuningan.

Sebelum pandemi, hasil survey BPS jumlah kemiskinan pada tahun 2019 akhir, Kab Kuningan termasuk dalam kabupaten termiskin ke 2 di Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah tentunya terus melakukan koreksi, pembenahan, dan penyempurnaan agar pengangguran dan kemiskinan berkurang.

“UMKM Kuningan ingin naik kelas. Namun kita semua menyadari kita tidak dapat bergerak sendiri. Seluruh stakeholder harus berjalan bersama secara simultan,” katanya.

Beberapa kendala yang perlu diperhatikan terkait pengembangan UMKM di Kuningan kata dia, adalah masih ada jenis produk yang kurang tepat yang tidak relevan untuk dikembangkan. Kemudian, menentukan harga yang belum sebanding dengan kualitas. Kemudian memilih sumber daya manusia dan sistem promosi yang masih dilakukan secara konvensional, pemilihan lokasi juga kurang strategis. Hal ini menjadi fokus pembahasan untuk naik kelas dan diurai secara maksimal.

“Peranan teknologi informasi dan media sosial harus juga dimaksimalkan oleh pelaku usaha. Tidak hanya promosi namun juga jual beli online agar dapat berkembang secara maksimal,” katanya.

Tidak kalah penting adalah legalitas produk usaha dan identitas produk UMKM, agar lebih mudah mendapatkan akses perbankan, maka kemudian program-program pemerintah diupayakan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk menemukan keunikan produknya agar ada faktor pembeda dengan kompetitor.

“Kami juga mengembangkan koperasi. Ada 675 koperasi yang digerakkan melalui transformasi digital manajemen. Kami berharap, koperasi dan UKM dapat berjalan maksimal dan menguraikan pengangguran,” katanya.

Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan U. Kusmana. (Jef)

olahraga

Almaira Balques Kemalputri Juarai Kejurnas Taekwondo ” Bharaduta Open2 Online Championship” di Kelas Poomsae.

Tinggalkan komentar


BEKASI:(Globalnews.id)-Taekewondoin putri asal klub Laxuse Bekasi berhasil tampil sebagai juara dalam kelas poomsae pada Kejurnas Taekwondo BharaDuta Open2 Online Championship,11-12 Sepmber 2021 lalu.

Dalam kejuaraan tersebut,Almaira Balques Kemalputri yang akrab dipanggil Balqis tersebut meraih nilai tertinggi jauh menyisihkan lawan-lawannya. Dengan keberhasilannya tersebut, Almaira berhasil memboyong medali emas di kelas poomsae.

Dalam event tersebut, Tim Laxuse mengirimkan 57 atlet terdiri dari 13 kategori poomsae.
Kejurnas Bharaduta Open 2 online championship sendiri merupakan kejuaraan yang sengaja digelar untuk menggantikan Kejuaraaan Taekwondo Mendagri Cup 2 se-Indonesia yang ditunda karena masih pandemi.

Adapuun total perolehan medali emas dari team Laxuse sendiri sebagai berikut:Medali emas 38 medali, Medali Perak 16 medali dan medaki perunggu:3 medali.

Usai pertandingan,Almaira Balques Kemalputri mengaku bangga atas suksesnya tersebut. Namun dia keberhasilannya itu tidak akan membuat terlena hingga dia akan tetap berlatih agar dapat mencapai prestasi lebih tinggi.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tegaskan Kelembagaan Ekonomi Petani Perlu Dibenahi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Tinggalkan komentar

Cianjur:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong konsolidasi petani-petani di Cianjur, Jawa Barat agar masuk koperasi melalui konsep korporatisasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, korporatisasi dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat.

“Kami melihat Cianjur memiliki potensi di sektor pangan misalnya padi/beras. Kami ingin dorong konsolidasi petani padi untuk masuk koperasi dengan konsep korporatisasi petani agar produknya efisien dan ekonomis sehingga  kesejahteraan petani meningkat,” kata MenKopUKM dalam Forum Diskusi Bersama Koperasi
dan Asosiasi UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

MenKopUKM menegaskan, pembangunan kelembagaan ekonomi petani sangat penting agar ketahanan pangan lebih terjamin.

Menurut Teten, sektor pangan saat ini memiliki banyak permintaan baik di pasar lokal maupun di pasar global. Untuk itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dapat memanfaatkan keunggulan pangan domestik.

“Sampai saat ini, masih banyak produk-produk pangan yang kita impor, seperti jagung, kedelai, bawang putih, gula, susu dan daging sapi. Komoditi dengan permintaan banyak dunia di antaranya buah dan rempah. Kita harus sudah mulai membidik UMKM masuk di sektor-sektor yang memiliki keunggulan domestik. Dunia sudah melihat apa yang menjadi keunggulan domestik negaranya masing-masing,” katanya.

Teten optimistis Indonesia mampu mewujudkan katahanan pangan melalui pembenahan kelembagaan termasuk akses pembiayaannya. Menurutnya, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia baru 19,8 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan negara Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, serta Korsel 81 persen.

Presiden Joko Widodo, kata Teten, minta agar secara bertahap sampe 2025 kredit UMKM naik menjadi 30 persen dan pagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa sampai Rp20 miliar.

“Kelembagaan UMKM mesti kita benahi. Kalo nggak diberesi, nggak akan sampai porsi kredit UMKM mencapai 30 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Cianjur telah membantu 115 ribu pelaku usaha mikro pada tahun 2020 dan 91 ribu pelaku usaha mikro pada 2021.

“Pemkab Cianjur meningkatkan SDM melalui digitalisasi dan tengah menyiapkan pendamping UMKM pada 2022,”  tegasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Digitalisasi UMKM Indonesia Timur Episode Kota Jayapura, Bangkitkan Ekonomi Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mendukung antusias penyelenggaraan PON XX Papua 2021 yang menjadi ajang sentral perhatian para olahragawan, berbagai asosiasi dan pelaku ekonomi, khususnya Papua menyimpan begitu banyak talenta, banyak local wisdom, banyak local food product yang jika dimanfaatkan dan dikurasi dengan baik, kemudian ditambah dengan aspek digitalisasi, on boarding dengan berbagai platform dalam hal ini salah satunya dengan Grab kita harapkan bisa membangkitkan ekonomi lokal.

Sinergi Digitalisasi UMKM Indonesia Timur Episode Kota Jayapura bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform digital Grab Indonesia dengan “topik Strategi Pemasaran yang Efektif Untuk UMK”, sejalan kedalam tiga agenda besar program fokus prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yakni transformasi informal ke formal, transformasi memanfaatkan digitalisasi dan inovasi dengan bagaimana membawa UMKM masuk ke rantai pasok lokal, nasional dan global serta yang terakhir adalah bagaimana membuat, menciptakan dan mendorong koperasi menjadi modern, ujar Eddy dalam Sambutan Opening Webinar Digitalisasi UMKM Indonesia Timur Episode Kota Jayapura secara daring, Jumat (17/09/2021)

Tidak hanya itu, Eddy juga menyampaikan UMKM lokal Papua bisa memaksimalkan pemanfaatan aplikasi-aplikasi, e-commerce, digitalisasi dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai tujuan untuk pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat level mikro ini bisa sekaligus hand in hand dengan Pesta PON XX Papua 2021.

Eddy menggaris bawahi, statistik yang sudah banyak dikutip tentang pelaku UMKM di Indonesia yang meliputi hampir 99,8% pelaku usaha di Indonesia yang terdiri daripada UMKM khususnya pelaku usaha mikro. Kontribusi UMKM di sektor UMKM kepada PDB sebesar 60% begitu juga di sektor investasi yang hampir sama angkanya dan yang terpenting adalah penyerapan tenaga kerja 97% terserap di UMKM.

Lebih lanjut, Jauh sebelum terjadi pandemi Covid 19, pada tahun 1998 UMKM bisa menjadi penolong ekonomi dan ketika krisis finansial global di tahun 2008 menjadi penyangga ekonomi namun kita melihat hari ini UMKM cukup terpuruk Ketika Pandemi Covid 19 melanda negeri sampai dengan saat ini, Karena itu pemerintah bertindak cepat dengan menerapkan PEN (Program Ekonomi Nasional) yang menggelontorkan sekitar 700 T dari anggaran APBN, 1/6 dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menjaga UMKM agar tidak terpuruk, tidak keluar dari bisnis mereka dan dapat bertahan melewati pandemi ini.
Tidak hanya itu, kita bersyukur di satu sisi saat pandemi melanda, disisi lain literasi dan pemanfaatan digital menunjang perbaikan ekonomi khususnya e-commerce melonjak sangat tinggi. berbagai sektor komunikasi dan informasi dalam skala yang cukup besar harus dimanfaatkan terus, khususnya untuk UMKM. Eddy berharap seluruh komponen bisa bersinergi memaksimalkan PON menjadi ajang peningkatan ekonomi lokal khususnya Papua dan lebih khusus lagi bagi UMKM. Mari kita sukseskan PON XX tahun 2021 #TORANGBISA. Pungkas Eddy Satriya

Sementara itu, dikesempatan yang sama Semuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyampaikan “Yang harus selalu kita ingat dalam proses transformasi digital adalah nobody left behind, dimana rekan-rekan UKM juga harus diikutsertakan dalam proses transformasi digital Indonesia. Karena dengan adanya momentum ini, rekan UKM dapat memanfaatkan perkembangan      teknologi yang ada untuk membangun strategi-strategi baru, yang salah satunya adalah strategi penjualan di dunia digital.”

Halim Wijaya, Director of East Indonesia, Grab Indonesia, “Indonesia Timur khususnya Jayapura saat ini tengah menjadi sorotan, baik dari potensi budaya, alam, maupun potensi ekonominya terutama setelah ditunjuk sebagai tuan rumah PON Indonesia. Hal ini merupakan momen penting harus dimanfaatkan oleh para UMKM lokal guna menjangkau pasar yang lebih luas lewat pemanfaatan teknologi. Grab juga memastikan untuk terus hadir untuk membantu pelaku usaha agar siap menangkap peluang yang datang salah satunya melalui peningkatan keterampilan UMKM di kota Jayapura,” pungkasnya.(Jef)