Semua tulisan dari globalnewsid

news

OJK Gelar Vaksinasi Covid-19 di Surabaya dan Dorong Penyaluran KUR Klaster Pertanian di Kab Malang

Tinggalkan komentar


Surabaya:(Globalnews.id)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Alumni
Universitas Airlangga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi
masyarakat kota Surabaya di Airlangga Convention Center Kampus Unair, Sabtu (4/9). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Wakil Gubernur Jawa
Timur Emil Dardak melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi
tersebut.

Wimboh menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan OJK untuk
mempercepat program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat sehingga mendorong
terciptanya kekebalan komunal yang bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi
nasional. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung dari tanggal 4 s.d. 5 September 2021 dengan target 10 ribu peserta yang terdiri dari mahasiswa, dokter muda dan masyarakat
umum.

OJK bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Industri Jasa Keuangan serta berbagai pihak menargetkan untuk memberikan vaksinasi sebanyak 10 juta ke
berbagai daerah untuk mendukung upaya pemerintah membentuk kekebalan
komunal di masyarakat. “Kerja sama dan sinergi penyelenggaraan vaksinasi dengan universitas maupun ikatan alumni akan terus dilakukan khususnya bagi seluruh pegawai, mahasiswa maupun masyarakat.” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid-19 akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunal maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat.

Selain pelaksanaan vaksinasi, OJK dan Unair juga sepakat memperpanjang kerja
sama dalam pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan edukasi keuangan
serta perlindungan konsumen dan masyarakat.Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Rektor Unair Mohammad Nasih

Penyaluran KUR Klaster Pertanian Alpukat Pameling di Kab Malang

Otoritas Jasa Keuangan mendukung penuh upaya kolaboratif pemerintah melalui
berbagai kementerian dan lembaga dalam penyaluran dan pemanfaatan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, karena sektor pertanian mempunyai daya
ungkit yang tinggi dalam ekosistem dari hulu ke hilir dalam ikatan rantai nilai, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor.

Dalam rangka perluasan akses keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi di
Kabupaten Malang terutama sektor unggulan yaitu pertanian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso didampingi Bupati Malang H. M. Sanusi serta
Direktur Bisnis UMKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Iqbal
melakukan peninjauan atas pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kluster Pertanian Alpukat Pameling di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Pada kesempatan tersebut, Wimboh berdialog langsung dengan perwakilan
gapoktan dan perwakilan PT Pameling Raja Nusantara (Paranusa) untuk
mendengarkan secara langsung perkembangan serta kendala-kendala yang
dihadapi di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan stimulus dikeluarkan OJK dan pemerintah dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Malang.

Pada kegiatan tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis penyaluran KUR kepada kelompok tani Sumber Rejeki dari Desa Pujon dan Gapoktan Nakulo dari
desa Wonorejo dengan masing-masing kredit KUR sebesar Rp50 juta per pe tani. Sampai dengan Agustus 2021, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah menyalurkan KUR sebesar Rp4.2 miliar kepada 4 poktan/gapoktan.
(Jef)

news

Sambut HPN 2021, PELNI Ajak Penumpang Nikmati Pelayaran Kelas Satu

Tinggalkan komentar



Jakarta:(Globalnews.id)- Menyambut Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2021, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memberikan pengalaman pelayaran rasa kelas satu bagi penumpang yang beruntung. Pelanggan yang terpilih mendapatkan pengalaman berlayar menggunakan fasilitas kelas satu pada pelayaran KM Kelud, Jumat (3/9) dengan rute Jakarta hingga Medan.

VP Pemasaran Angkutan Penumpang PT PELNI Sukendra menjelaskan ini merupakan wujud apresiasi Perusahaan kepada para pelanggan yang menjadikan kapal PELNI sebagai sarana transportasi utama. “Di perayaan HPN tahun ini, beberapa pelanggan yang beruntung kami berikan tambahan pelayanan dari kelas ekonomi menjadi kelas satu. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berlayar yang berkesan dan tidak dilupakan,” terang Sukendra.

Selain itu, para pelanggan terpilih juga berkesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan fasilitas-fasilitas keselamatan yang dimiliki kapal PELNI. “Melengkapi pelayanan yang diberikan, kami memberikan fasilitas _tour on board_ dengan mengunjungi area khusus yang hanya bisa diakses oleh kru kapal. Termasuk mengenalkan alat-alat navigasi dan keselamatan kapal. Informasi ini diharapkan menambah kepercayaan pelanggan berlayar bersama Kapal PELNI,” tambahnya.

Sebagai Perusahaan pelayaran di Indonesia, PELNI selalu berupaya untuk menghadirkan peningkatan pelayanan kepada pelanggan yang kini menyesuaikan dengan era digital. Setelah menghadirkan layanan _vending machine_ di 10 pelabuhan keberangkatan, PELNI telah menerapkan sistem _e-ticketing_ dan kini tengah mengembangkan sistem _barcode_ pada tiket kapal. “Kedepannya, penumpang cukup menunjukkan barcode tiketnya melalui _handphone_ masing-masing sehingga potensi tiket hilang ataupun tiket rusak bisa dihindari,” ungkap Sukendra.

Tidak hanya itu, Sukendra menerangkan inovasi lain yang sedang dikembangkan PELNI adalah dengan menghadirkan layanan aplikasi untuk memudahkan pelanggan kapal dalam melakukan pemesanan permakanan selama pelayaran berlangsung. PELNI juga tengah mengembangkan sistem untuk mengintegrasikan tiket kapal dengan sarana transportasi lainnya ketika penumpang kapal PELNI tiba di pelabuhan tujuan. “Inovasi pelayanan ini hadir untuk semakin memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada seluruh pelanggan kapal PELNI,” terangnya.

Pelayanan kepada pelanggan juga diwujudkan melalui beberapa fasilitas seperti dapoer PELNI, ruang gym, area jogging, mushala. Selain itu juga tersedia beberapa ruangan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions).

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang transportasi laut hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang dan menyinggahi 76 pelabuhan serta melayani 1.058 ruas.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 45 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah 3TP di mana kapal perintis menyinggahi 285 pelabuhan dengan 3.811 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 16 kapal Rede. Sedangkan pada pelayanan bisnis logistik, kini PELNI mengoperasikan 9 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk angkutan ternak.(Jef)

ekbis

Dukung Pertumbuhan Kargo Nasional, Angkasa Pura I Buka Seleksi Mitra Pengelola Kargo dan Pos di Dua Bandara

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Angkasa Pura I (Persero) membuka seleksi mitra pengelola kargo dan pos di dua bandara, yaitu Bandara Juanda Surabaya dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan kargo dan pos dua bandara tersebut dalam rangka revitalisasi dan mendukung pertumbuhan kargo dan logistik nasional.

“Angkasa Pura I berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan jasa kebandarudaraannya, termasuk layanan bagi stakeholder kargo udara. Seleksi mitra pengelola kargo ini dilakukan dalam rangka peningkatan layanan kargo dan pos sehingga dapat mendukung pertumbuhan kargo dan logistik nasional,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

Seleksi mitra pengelola kargo ini, lanjut Faik Fahmi, sesuai dengan rencana strategis perusahaan pada 2022 untuk meningkatkan _level of services_ sesuai standar global; meningkatkan kapabilitas, keahlian, dan jaringan pada bisnis kargo; dan mengimplementasikan “state of the art” teknologi pada operasional kargo melalui penerapan _semi-automatic system_ yang dapat meningkatkan _cargo throughput_.

Sebagai informasi, trafik kargo Bandara Juanda Surabaya pada 2020 sebesar 65.311.554 kg. Sementara itu, trafik kargo Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 2020 sebesar 50.089.336 kg.

Seleksi mitra pengelola kargo dua bandara tersebut dibuka sejak 3 hingga 24 September 2021. Adapun rincian tahapan seleksi mitra pengelola kargo Bandara Juanda Surabaya dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yaitu:
1. Konfirmasi Minat, Pendaftaran & Pemasukan Dokumen Kualifikasi : 3 – 24 September 2021.
2. Penetapan peserta terpilih _(shortlisted)_ : 27 – 28 September 2021.
3. Pembayaran Biaya Seleksi : 28 September – 7 Oktober 2021.
4. Kunjungan lokasi _(site visit)_: 7 – 8 Oktober 2021.
5. Pemasukan Dokumen Penawaran : 11 Okt – 24 Nov 2021.
6. Pembukaan dokumen administrasi seleksi (Sampul I) dan presentasi konsep bisnis: 24 – 26 November 2021.
7. Pembukaan dokumen penawaran kerja sama (Sampul II): 1 – 3 Desember 2021.
8. Klarifikasi dan Negosiasi: 8 – 10 Desember 2021.
9. Penetapan Pemenang : 20 – 24 Des 2021

Bagi para calon mitra  yang ingin mengikuti seleksi mitra pengelola kargo Bandara Juanda Surabaya, dapat mengunjungi tautan https://ap1.link/seleksisub/ctotender, sedangkan untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dapat mengunjungi tautan http://ap1.link/seleksidps.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Vaksinasi bagi UMKM dan Masyarakat Kaki Gunung

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews.id)+ Mandalawangi yang merupakan bagian dari perkumpulan organisasi pecinta alam Mapala UI dan Wanadri, bekerja sama dengan pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) turut berpartisipasi dalam mempercepat program vaksinasi nasional dengan mengadakan Program Vaksinasi Masyarakat Kaki Gunung.

“Kita sangat berterima kasih kepada Mandalawangi yang membantu melaksanakan vaksinasi di daerah-daerah yang terpencil, seperti masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah kaki gunung,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat meninjau program vaksinasi Masyarakat Kaki Gunung Gede-Pangrango, di Selabintana, Sukabumi, Sabtu (4/9).

Menurut Teten, vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi dan dunia usaha. Di banyak negara sudah terbukti bahwa di mana semakin banyak yang divaksin, maka potensi pertumbuhan ekonomi semakin membaik pula.

“Oleh karena itu, kita harus terus membangun kesadaran masyarakat untuk divaksin,” tegas MenKopUKM.

Apalagi, lanjut Teten, banyak usaha mikro dan kecil yang sangat terdampak dari pandemi ini. Ada yang usahanya tutup, ada yang pendapatannya turun, dan sebagainya.

“Dengan vaksinasi, saya meyakini kegiatan ekonomi dan usaha bisa pulih kembali,” ulas Teten.

Bagi Teten, upaya mendukung percepatan program vaksinasi terutama bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses, akan terus digulirkan.

“Upaya layanan vaksinasi yang dilakukan Mandalawangi menjadi harapan untuk memperluas dan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Dan antusiasme masyarakat untuk mau divaksin semakin tinggi,” kata Teten.

Teten menambahkan, untuk mempercepat program vaksinasi, pemerintah menargetkan sebanyak dua juta orang per hari mendapatkan divaksin. Terlebih lagi, saat ini suplai vaksin sudah membaik.

Meskipun demikian, Teten mengingatkan, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan.

“Tetap jaga kesehatan dan memakai masker,” tandas Teten.

*Target 10 Gunung*

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mandalawangi Bergerak Rahmi Hidayati menjelaskan, pihaknya akan melakukan aksi serupa di kaki gunung lainnya.

“Target kami ada 10 gunung di Indonesia yang akan disasar. Setiap satu gunung diperkirakan sebanyak 3.000 orang yang akan divaksin,” ungkap Rahmi.

Rahmi menambahkan, sasaran dari aksi Mandalawangi ini adalah semua orang dan elemen masyarakat yang terkait dengan wisata alam pendakian gunung.

“Banyak juga pelaku UMKM yang terlibat dalam usaha wisata alam di daerah pegunungan,” ujar Rahmi.

Rahmi berharap gerakan Mandalawangi Bergerak terus mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait dalam menggelar program Vaksinasi di Kaki Gunung. Setelah di Cibodas (pilot project), dan di pos Selabintana ini, pada 14-15 September akan dilaksanakan di pos Gunung Putri.

Mandalawangi Bergerak merupakan program vaksinasi yang dibentuk atas inisiatif Mapala UI dan Wanadri yang fokus di titik-titik pendakian gunung. Cibodas, Selabintana, dan Gunung Putri adalah tiga titik awal pendakian di gunung Gede-Pangrango yang disasar pertama Mandalawangi Bergerak.

Rahmi menjelaskan, aktivitas pendakian di Indonesia tergolong cukup tinggi selama pandemi ini. Dengan kondisi demikian, warga yang hidup di sekitar pos pendakian menjadi rentan.

“Ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap masyarakat di kaki gunung yang sudah mendukung kita naik gunung. Karena kalau kita tidak peduli dengan masyarakat sekitar sini, mereka nanti bisa saja terkena,” papar Rahmi.

Sejumlah gunung memang masih membuka pendakian. Namun, tak sedikit pengelola yang memutuskan menutup jalur pendakian selama pandemi guna mencegah penularan Covid-19. Warga yang mengandalkan kegiatan pendakian sebagai mata pencaharian utama pun terkena imbasnya.

“Alhasil, vaksinasi jadi jawaban utama untuk melindungi warga dan kehidupannya. Pasalnya, masyarakat kaki gunung banyak menggantungkan hidupnya dari kegiatan pendakian,” pungkas Rahmi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Perkuat SDM Koppontren di Sukabumi

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menegaskan, membangun koperasi itu tidak bisa kerja sambilan. Karena, mengelola koperasi sama artinya dengan mengelola sebuah perusahaan.

“Hampir tidak banyak berbeda. Yang membedakan hanya pada kepemilikian. Koperasi dimiliki anggota, sedangkan perusahaan dimiliki segelincir orang pemegang saham. Namun, secara operasional hampir sama,” kata Zabadi, pada acara Pelatihan SDM Bidang Perkoperasian berbasis Kluster/Komoditas dan Komunitas, di Kota Sukabumi, beberapa hari yang lalu.

Pelatihan diikuti dari pengurus dan pengelola koperasi dari Koperasi Bina Pesantren Penggerak Pangan Nusantara (BP3N) Jawa Barat, Koppontren Darussyifa Al Fitroh Yaspida Sukabumi, dan Koperasi Tora Wajasakti di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Di acara yang dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional KemenkopUKM M Nasrun, Zabadi menambahkan, koperasi harus dikelola secara profesional. Bahwa fungsi dari manajemen dalam suatu organisasi apapun harus dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

“Semua harus berjalan simultan dan saling interdependesi satu dengan yang lain untuk mencapai target yang ditetapkan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK),” ulas Zabadi.

Zabadi menjelaskan, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) yang jumlahnya 2.439 dengan jumlah anggota 163.408 orang, selayaknya menjadi pelopor gerakan ekonomi dengan basis koperasi. Pasalnya, produk Koppontren sudah jelas pasarnya, yaitu para santri. Selebihnya bermitra dengan perusahaan dibluar pondok sebagai OffTaker.

“Agar jaringan bisnis Koppontren luas, Koppontren harus berani keluar dari zona nyaman (out of the box). Yakni, berani membentuk holding  Koppontren. Contoh sukses sudah ada seperti Unit Gabungan Terpadu Nusantara Sidogiri, Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (BMI),” papar Zabadi.

Zabadi juga menggungkapkan, untuk menjadi besar harus berjamaah. “Dan saya yakin Koppontren bisa suatu saat punya rumah sakit, pabrik, peternakan, hingga bank mikro Syariah,” imbuh Zabadi.

Untuk sampai kepada koperasi yang moderen dengan multi usaha, lanjut Zabadi, KemenkopUKM memiliki empat strategi dalam upaya pengembangan koperasi modern. pertama, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan.

Kedua, pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok. ketiga, pengembangan Koperasi Multi Pihak. dan keempat, penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off).

Untuk itu, Zabadi mengajak dan menyarankan kepada para pengurus, pengawas dan pengelola koperasi pondok pesantren untuk membentuk holding company.

Zabadi mengigatkan kembali bahwa permasalahan umum koperasi antara lain SDM koperasi lemah, kelembagaan, management, pasar, dan teknologi/inovasi. Sehingga, untuk mengurai permasalahan tersebut, terutama SDM, KemenkopUKM melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan dalam akhir September ini.

“Kami akan melepas tenaga pendamping sebanyak 25 orang yang akan ditempatkan pada koperasi yang akan dimodernisasi,” ungkap Zabadi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Nanang Sunandar menyambut baik acara pelatihan tersebut.

“Kami mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM, yakni, membangun koperasi moderen dalam upaya korporatisasi pangan dan korporasi koperasi,” pungkas Nanang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Permudah Pengurusan Perizinan dan Sertifikat Produk Pangan

Tinggalkan komentar

Surakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan anggota Komisi VI DPR RI Evita Nusanty (mitra kerja), Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakata, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Mercy Corps Indonesia, menyelenggarakan acara Koordinasi Teknis Penerbitan Perizinan bagi Usaha Mikro dengan para Garda Transfumi di wilayah Jawa Tengah.
Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro melalui Penyuluhan Keamanan Pangan, Kota Surakarta. Sekaligus acara Berakselerasi Bangkit dengan Kemudahan Perizinan dan Sertifkasi Produk bagi Usaha Mikro 2-3 Agustus 2021.

“UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM adalah dengan mempermudah perizinan untuk UMKM di seluruh Indonesia,” kata Asisten Deputi Perlindungaan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Rahmadi, dalam rilisnya, kemarin.

Menurut Rahmadi, izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Kebanyakan UMKM berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu,” ungkap Rahmadi.

Dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Nomor 11 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo, berdampak pada proses perizinan berusaha bagi KUMKM. Terdapat 11 kluster poin UU Cipta Kerja, salah satu diantaranya kemudahan dan perlindungan bagi UMKM serta penyederhanaan perizinan berusaha.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Melalui PP tersebut diatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko,” kata Rahmadi, seraya menyebutkan, risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Rinciannya, untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana NIB akan berlaku sebagai identitas dan legalitas usahanya. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan sertifikat standar.

Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. “Untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi,” jelas Rahmadi.

Untuk itu, lanjut Rahmadi, perlu adanya proses percepatan implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 melalui koordinasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, pendampingan pengajuan NIB bagi UMKM utamanya usaha mikro dan kebijakan kemudahan perizinan berusaha ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pelaku usaha. Sehingga, dapat berdaya saing dan meningkatkan skala usahanya.

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penerbitan legalitas usaha berupa NIB dan koordinasi lintas sektor terkait kemudahan pendaftaran sertifikasi produk bagi usaha mikro dalam rangka tranformasi usaha mikro dari informal ke formal.

Garda Transfumi

Langkah strategis untuk akselerasi implementasi melalui program Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro). Diantaranya, membentuk Garda Transfumi di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM dan mengintegrasikannya dengan para mitra untuk berkoordinasi dengan OPD dalam pelaksanaan transformasi usaha informal ke formal di daerah.

“Ke depan, diharapkan dapat menggandeng seluruh asosiasi/organisasi masyarakat dan komunitas UMKM,” ujar Rahmadi.

Namun, untuk saat ini penyelenggaraan Garda Transfumi bersama dengan para pendamping SIGAP UMKM-Micro Mentor Indonesia untuk lima wilayah dan saat ini pelaksanaanya di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan Program GARDA TRANSFUMI agar mempercepat kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro informal yang didampingi Penerbitan NIB melalui akses OSS-RBA, yang secara resmi system OSS RBA itu telah resmi dilaunching Presiden RI pada 9 Agustus 2021.

“Target kami terhadap pelaku usaha mikro informal yang mendapatkan BPUM diharapkan dapat didampingi legalitas usahanya dan dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif,” tandas Rahmadi.

Melalui program GARDA TRANSFUMI, Rahmadi berharap dapat bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk dapat mentransformasi usaha seluruh pelaku usaha mikro di Indonesia.

Program strategis lainnya untuk mencapai kemudahan usaha yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM dengan memberikan Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Usaha Mikro.

Sertifikasi dan izin usaha sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro untuk naik kelas, agar dapat masuk ke rantai pasok dan akses pasar lebih luas.
“Kurangnya edukasi dan informasi, kompleksitas pengajuan perizinan, serta biaya yang tinggi, menjadi alasan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi dan perizinan,” ungkap Rahmadi.

Di sektor kuliner, tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan/makanan menjadikan pelaku usaha produk makanan beredar luas di toko-toko maupun di swalayan dan berbagai tempat perbelanjaan lainnya.

“Untuk itu, pemerintah mempunyai tugas besar dalam menjamin keamanan serta pengawas akan segala jenis makanan yang beredar di masyarakat,” kata Rahmadi.

Salah satu progam pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), yang merupakan jaminan resmi dari Pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen.

Melalui kegiatan Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro yang dilakukan, diperuntukan bagi usaha mikro yang memerlukan penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan, untuk dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro.

Saat ini, kata Rahmadi, di daerah masih minim kegiatan penyuluhan keamanan pangan sehingga mempersulit akses pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi wadah pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi usaha mikro sebanyak 50 orang per kabupaten/kota dengan pemateri dari dinas teknis terkait untuk dapat membantu fasilitasi terbitnya SPP-IRT tersebut pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten atau Kota yang saat ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Peserta berasal dari Kota Surakarta dan Kabupaten Grobogan.

Melalui upaya fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk bagi usaha mikro sebagai langkah pengganti penanggungan biaya pendaftaran sertifikasi produk yang seharusnya dikeluarkan usaha mikro, diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro untuk bertransformasi usahanya dari informal ke formal.

“Sekaligus membantu pelaku usaha tersebut mempertahankan keberlangsungan usahanya di masa pandemi Covid-19 ini,” tukas Rahmadi.

Pemerintah juga akan terus berkolaborasi dengan stakeholders untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, mendorong terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, mendorong usaha mikro naik kelas. Serta melahirkan wirausaha baru terutama UKM makers, bukan hanya sellers.

“Semakin banyak UKM makers, maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, perekonomian di masa pandemi Covid-19 akan menjadi lebih cepat untuk pulih,” pungkas Rahmadi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM, KemenPerin, KemenBUMN Kolaborasi Dorong Koperasi, UMKM, dan IKM Bermitra dengan BUMN Perkuat Rantai Pasok

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM, bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN berkomitmen bersinergi menghubungkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Industri Kecil, Menengah (IKM) untuk terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain). Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor, dan penguatan substitusi impor.

Isu strategis terkait rantai pasok menjadi perhatian, hal ini disebabkan masih rendahnya kemitraan koperasi, UMKM dan IKM terhubung dalam rantai nilai global (global value chain). Saat ini keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga masih minim, hanya mencapai 6,3 % dalam rantai nilai global.

Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mencari potensi-potensi pengembangan kemitraan antara koperasi dan UMKM/IKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, salah satu upayanya ialah  sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, yang bertujuan untuk mendorong masuknya koperasi, UMKM dan IKM dalam rantai pasok BUMN.

“Implementasi kegiatan ini, sebagai percontohan adalah kemitraan koperasi, UMKM dan IKM dengan enam BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani dan RNI (Persero). Untuk tahap awal ada sembilan,” kata Teten.

Menurut Teten sinergi ini sangat penting, karena merupakan salah satu upaya untuk mendorong, koperasi, UMKM dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi, dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan.

“Lebih dari 64 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 97% pada lapangan kerja dan menyumbang sebesar 60% terhadap PDB nasional. Untuk ekspor nasional, UMKM baru mencapai 14%, sedangkan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 0,01% mampu memberikan kontribusi hingga 86%. Angka tersebut menunjukkan peran UMKM cukup signifikan dalam perekonomian nasional namun masih rendah dari sisi ekspor, untuk itu melalui sinergi ini diharapkan dapat memperkuat UMKM kita, sehingga dapat terhubung ke dalam global value chain,” tegas Teten.

Peningkatan daya saing dalam rangka pemulihan UMKM/IKM tengah menjadi prioritas, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut memerlukan usaha yang sangat keras, progresif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, “Dalam rangka pemberdayaan IKM, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu secara jumlah/volume dan kualitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link & match dan kemitraan dengan industri besar dan BUMN, maupun melalui ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace dan juga ke pengadaan barang pemerintah dan BUMN”.

Kerjasama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan enam BUMN sebagai implementasi Nota Kesepahaman tersebut menunjukkan bahwa IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN. “Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk IKM akan semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” kata Agus.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, “Keberpihakan dan komitmen kami nyata, bahkan makin diperkuat. Dengan kemitraan ini, Koperasi, UMKM, dan IKM kini bisa diutamakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa senilai di bawah Rp14 miliar yang berkaitan langsung dengan rantai pasok serta proses bisnis di BUMN. Tentu ini harus dilakukan sesuai tata kelola yang baik, dan spesifikasi yang telah ditetapkan.”

“Kami sudah memulai dengan 6 BUMN: Pertamina, PLN, Kimia Farma, Krakatau Steel, Perhutani, dan RNI, dan secara bertahap digulirkan ke BUMN lainnya,” ujar Erick. Ia menyebutkan proyek yang sudah dikolaborasikan antara lain penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kementerian Perindustrian,

Kemitraan ini, lanjut Erick, tidak hanya berdampak positif untuk Koperasi, UMKM, dan IKM, serta perputaran ekonomi. “Ada peran strategis dalam peningkatan TKDN di BUMN dengan mengurangi penggunaan komponen produk impor dalam proses produksinya. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri yang dimulai dari Pemerintah dan BUMN.

Di samping itu, selain mendorong Koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok global, juga terdapat program strategis yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya, melalui program digitalisasi UMKM, hingga memperkuat lokal brand agar bisa go global.

Langkah nyata untuk menerapkan program ini salah satunya dengan Pengembangan UKM Masa Depan berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh LLP-KUKM (Smesco Indonesia) dengan PT Telkomsel.

Selain itu, terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga memberikan angin segar untuk pengembangan Koperasi dan UMKM di tanah air, diantaranya: optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga 40% untuk menyerap produk UMKM, memastikan 30% dari infrastruktur publik untuk tempat usaha UMKM, serta mendorong kemitraan strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Kecil.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi KemenKopUKM Berbagi Sembako Bagi Masyarakat UMKM Terdampak Covid-19

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Sosial, Polda Metro Jaya, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, membagikan ribuan paket sembako bagi pelaku UMKM dan masyarakat terdampak Covid-19.

“Saat ini, aksi solidaritas untuk membantu sesama di tengah pandemi sangatlah bermakna. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, hingga penurunan pendapatan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat membagikan paket sembako secara simbolis, di Jakarta, Jumat (3/9).

Bagi MenKopUKM, ini semakin membuktikan bahwa koperasi juga memiliki fungsi sosial (dan pendidikan), di samping sebagai entitas ekonomi dan bisnis. “Filosofi koperasi seperti dikatakan Bung Hatta adalah kegiatan usaha bersama untuk kemajuan masyarakat umum,” tukas Teten.

Teten mengakui, tidak ada satu pun orang di dunia yang mampu menjamin Covid-19 bakal selesai dalam waktu dekat. “Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan percepatan vaksinasi. Karena, tingkat vaksinasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara, semakin banyak rakyatnya yang divaksin, ekonominya terus bertumbuh,” jelas MenKopUKM.

Ke depan, Teten berharap, pandemi akan berubah menjadi endemi, yang hadir di sekitar masyarakat. “Kuncinya adalah tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan,” ujar MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua II KSP Sahabat Mitra Sejati Kombes Pol (Purn) I Made Pande Cakra mengatakan, langkah bansos ini sebagai bentuk kepedulian koperasi terhadap masyarakat dan UMKM. “Kita memiliki gerakan sosial bertajuk Sahabat Peduli Komunitas,” ucap I Made Pande.

I Made Pande menjelaskan, kegiatan berbagi sembako ini merupakan aksi lanjutan dari tahun 2020 yang dilakukan di banyak daerah di Indonesia. “Kita akan menyebarkan sekitar 10 ribu paket sembako untuk seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kita selalu bersinergi dengan Pemda setempat,” kata dia.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat tengah mengharapkan bantuan dari pemerintah. “Dan ini akan terus berlanjut, karena kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir,” kata Yusri.

Untuk itu, lanjut Yusri, pihaknya akan terus melakukan percepatan program vaksinasi dengan nama Vaksin Merdeka, di samping program bansos. “Percepatan program vaksinasi yang kami lakukan juga akan menyasar wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi,” pungkas Yusri. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pelaksanaan PON XX Papua Menggerakkan Ekonomi UMKM Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, terselenggaranya PON XX Papua 2021, diyakini akan menggerakkan ekonomi UMKM di tanah Papua. Menurutnya, meskipun di tengah pandemi dapat memberikan dampak yang sangat baik.

“KemenKopUKM telah memberikan berbagai dukungan. Di antaranya melalui program Smesco Hub Timur, mengkonsolidasi inisiatif terkait logistik serta Center of Excellence Smesco bagi kawasan Timur Indonesia yang dijalankan oleh Smesco Indonesia, sedangkan LPDB-KUMKM  memberikan dana bergulir (permodalan) untuk koperasi. Ada juga pelatihan serta pendampingan yang telah menjangkau 1.740 pelaku UMKM di Papua dan Papua Barat,” kata MenKopUKM dalam acara webinar PON Gerakan UMKM dan Wisata Papua, Kamis (2/9).

Sesuai PP No. 7 Tahun 2021 Bab VII Pasal 135, pengembangan inkubasi terpadu mengharuskan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan minimal 1 inkubator di level Provinsi dan 1 di Kota/Kabupaten. Maka direncanakan mulai 2022 pelaksanaan pengembangan inkubator terpadu ini juga sudah bisa mulai diselenggarakan di Papua.

Ia mengatakan, program untuk Papua berupa transformasi informal ke formal dengan target 200 usaha mikro, display dan penjualan Produk UKM unggulan Provinsi Papua dan Papua Barat di Paviliun Provinsi SMESCO, dan Smesco Noken Movement, mengkampanyekan dan mendorong produk Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dijual di department store.

Lebih lanjut, KemenKopUKM akan mendorong digitalisasi pedagang pasar di Papua dan Papua Barat bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya, KemenKopUKM bisa membantu mengkurasi produk-produk UMKM yang akan dipasarkan di platform digital dan juga display bandara-bandara.

MenKopUKM menegaskan, kondisi UMKM dan Koperasi di Papua saat ini  sesuai data BPS tercatat jumlah UMK 148.647 usaha dan jumlah UMB 2.823 usaha. Sementara jumlah UMK dan UMB di 4 kluster dengan angka Kota Jayapura yakni UMK 28.355 dan UMB 1.097; KabupatenJayapura UMK 10.518 dan UMB 182; Kabupaten Merauke UMK 14.076 dan UMB 342; serta Kabupaten Mimika UMK 12.842 dan UMB 336.

Koperasi bersertifikat NIK masih rendah di Papua 2,7% dan Papua Barat 6,64%.

“Proporsi penyaluran kredit oleh bank rendah di bawah Rp15 triliun per tahun atau 1,4% dari total penyaluran kredit nasional sesuai RPJMD Papua 2019-2023. Sebagian besar belum go digital. Sebagian besar pelaku UMKM adalah mama-mama,” katanya.

Papua memiliki potensi anak-anak muda kreatif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang mengkombinasikan narasi kearifan budaya dan tradisi dengan teknologi. Sudah ada beberapa jejaring komunitas kreatif seperti Numbay Kreatif (JKON) di Jayapura yang baru saja menyelenggarakan Konferensi Orang Kreatif (KO-OKE). (jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Bangun Koperasi Moderen dan Jadi Offtaker Produk Pertanian di Subang

Tinggalkan komentar

Subang:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB) dan Koperasi Singgalang Sari Maju di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam rangka pengembangan koperasi moderen di sektor pertanian, beberapa hari yang lalu.

Didampingi Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma, Zabadi menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini untuk meninjau secara langsung salah satu implementasi dari program korporatisasi petani dan nelayan di Kabupaten Subang yang dilakukan koperasi.

“Ini juga sebagai bagian dari target 40 koperasi pangan moderen berorientasi ekspor yang akan dikembangkan pada tahun ini,” kata Zabadi, dalam rilisnya.

Terlebih lagi, pembiayaan koperasi akan didukung LPDB-KUMKM sebagai BLU penyalur dana bergulir yang khusus diperuntukkan bagi koperasi.
“Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi, yang dikelola generasi muda milenial,” terang Zabadi.

Dengan memanfaatkan lahan Perhutani seluas 1200 hektar, koperasi turut andil dalam melakukan konservasi lingkungan. “Hal ini menjadi pembeda koperasi dalam usaha budidaya kopi lainnya yang bukan hanya untuk membantu ekonomi bagi para petani kecil, juga turut andil dalam konservasi dengan memperkaya vegetasi  di lahan Perhutani,” papar Zabadi.
            
Disana, produksi kopi dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari penangkar bibit kopi bersertifikat, pendampingan penanaman kopi bagi petani anggota, pengolahan paska panen, hingga pemasaran. “Produk mereka telah merambah pasar Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia yang dilakukan langsung atas nama Koperasi GLB,” imbuh Zabadi.

Selain itu, koperasi GLB juga telah memiliki ijin Sistem Resi Gudang (SRG) Beras dan Kopi. Pengembangan SDM juga tidak luput dari perhatian Koperasi GLB, beberapa International Coffee Workshop telah dikuti dan secara aktif memberikan pelatihan bagi generasi milenial di Kabupaten Subang untuk menjadi Barista.

Bahkan, Koperasi GLB berperan sebagai Offtaker pertama dari hasil produksi kopi petani anggota dengan menerapkan stadarisasi harga dan kualitas dari petani kopi. “Hal tersebut menjadikan koperasi tulang punggung dari para petani kopi di wilayah Subang,” tandas Zabadi.        
   
Saat ini, Koperasi GLB telah memiliki anggota sebanyak 208 petani. Dilihat dari sisi kelembagaan dan pemanfaatan koperasi, telah memiliki grade Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan predikat “A” yang dapat dikategorikan koperasi rutin menyampikan laporan RAT setiap tahunnya serta koperasi juga telah memiliki izin lanjutan seperti ijin pengeloaan resi Gudang.

Dalam kesempatan yang sama, Panutan Sulendrakusuma menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi GLB yang telah memberikan contoh dalam pelaksanaan program Korporatisasi Petani dan Nelayan yang menjadi fokus arahan Presiden RI dengan meningkatkan skala ekonomi petani.

Eksportir Kopi

Sementara Ketua Koperasi GLB Miftahudin Shaf mengatakan, target rencana jangka panjang pengembangan koperasi, antara lain menjadikan koperasi sebagai eksportir kopi terkemuka di Jawa Barat dan nasional.

“Selain itu, koperasi mempunyai pabrik pengolahan kopi yang moderen dengan penguatan sarana prasarana produksi kopi, hingga koperasi sebagai lembaga pembiayaan komoditas yang di Resi Gudang,” kata Miftahudin.

Tak terkecuali, manajemen kelembagaan dan usaha koperasi berbasis IT, terkoneksi dengan berbagai OffTaker lokal dan internasional, koperasi menjadi katalisator dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Produsen Singgalang Maju yang berdiri sejak  2019, dengan jumlah anggota penuh petani budidaya nanas sebanyak 37 orang dengan Izin Usaha Industri (NIB).

Koperasi yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Subang ini merupakan salah satu penghasil varietas nanas madu  yang tingkat kemanisannya mencapai 17-18 brix.

Wilayah budidaya Koperasi Produsen Singgalang Maju memiliki nilai positif dengan memperoleh predikat Petani Terbaik dalam membudidayakan Nanas se-Kabupaten Subang pada 14 Agustus 2019 yang diberikan Bupati Subang, melalui Asosiasi Pasar Tani Nanas Mekar Sari Maju dalam Sales Exhibition.(Jef)