Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Apresiasi Program Summer Act Dalam Membantu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bertahan di Masa Pandemi

Tinggalkan komentar


JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam upaya membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan dan bangkit akibat pandemi Covid-19, salah satunya pendampingan yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia melalui program Summer Act.

Program Summer Act diinisiasi oleh Mercy Corps Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan membantu pelaku UMKM agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan juga produktif dalam menghadapi situasi pandemi covid-19.

“Kami bersama Mercy Corps Indonesia akan fokus dalam menangani dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Program Summer Act kali ini dilaksanakan di Kota/Kabupaten Malang dan Batu, diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil khususnya rekan rekan lansia dan difabel,” kata Arif dalam acara Seminar Akhir Pembelajaraan Summer Act Mercy Corps Indonesia, Selasa (27/7).

Arif menjelaskan kondisi saat ini tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi dimasa pandemi khususnya oleh pelaku UMKM.

“Pada umumnya, usaha mikro menginginkan bantuan modal usaha (69,02%), keringanan tagihan listrik untuk usaha (41,18%), relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (29,98 %), kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (17,21%), dan penundaan pembayaran pajak (15,07%),” papar Arif

Sementara Usaha Kecil dan Menengah pada umumnya menginginkan keringanan tagihan listrik untuk usaha (43,53%), relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (40,32%), penundaan pembayaran pajak (39,61%), bantuan modal usaha (35,07%), dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (14,44%).

Terkait vaksinasi, lanjut Arif, sampai saat ini, program vaksinasi masih terus dilakukan di semua wilayah dengan target vaksinasi penduduk Indonesia sampai Maret 2022 sebesar 181 Juta Orang (59,22% Jumlah Penduduk).

“Melalui program vaksinasi ini, diharapkan dapat menumbuhkan optimisma bahwa perekonomian juga akan pulih apabila masyarakat lebih kebal terhadap virus Covid-19 sehingga dapat beraktivitas normal kembali,” tutup Arif.

Diwaktu yang sama Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis mengatakan, program Summer Act memberikan dampak yang luar biasa terutama yang ada di level usaha mikro. Para pelaku usaha mikro terkendala, karena usaha mereka harus tutup karena adanya pembatasan kegiatan dengan diterapkannya program PPKM darurat.

“Melalui program Summer Act ini kami memberikan akses modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan jumlah lebih dari Rp800 juta rupiah dengan mencakup 525 pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu pengalaman Mercy Corps dalam literasi digital melalui platform micro mentor, diharapkan dapat memberikan pendampingan usaha melalui virtual training system,” pungkas Ade.(Jef)

news

TNI AL- KKP Wilayah II Banten-Kemenhub dan ASDP Gelar Serbuan Vaksin Covid-19

Tinggalkan komentar

MERAK:(Globalnews.id)- TNI Angkatan Laut bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan II Banten, Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar kegiatan vaksinasi massal di lingkungan Pelabuhan Merak, Banten dan sekitarnya. Sekitar 1.500 orang mendapatkan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dalam rangka mendukung program Pemerintah satu hari satu juta vaksin.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen TNI AL bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan II Banten dan seluruh mitra maritim di lingkungan Pelabuhan Merak, Banten dalam mendukung Pemerintah memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi massal.

Korps Marinir TNI AL berinisiatif melaksanakan vaksinasi di berbagai tempat di pelabuhan termasuk penyeberangan dengan sasaran Anak Buah Kapal (ABK) kapal penyeberangan, karyawan/petugas pelabuhan, penumpang kapal dan masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Sekitar 1.500 orang di lingkungan Pelabuhan Merak, Banten hari ini mendapatkan vaksinasi Covid-19 melalui kegiatan serbuan vaksinasi kepada masyarakat dan mitra kerja maritim di lingkungan Pelabuhan Merak, Banten. Tentu ASDP siap membantu serta melayani seluruh mitra kerja dan masyarakat yang belum menerima vaksin dapat segera terealisasi. Apalagi, target kekebalan imunitas _(herd immunity)_ akan tercapai apabila 80% masyarakat telah divaksin,” tutur Ira di sela kegiatan Serbuan Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (27/7) bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yang didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Saat ini, Pemerintah sedang mengupayakan terwujudnya _(herd immunity)_ dan masyarakat diminta untuk mendukung dengan segera melakukan vaksinasi Covid-19 agar mencapai target maksimal sehingga bisa kembali beraktifitas normal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kegiatan serbuan vaksin Covid-19 yang diselenggarakan Korps Marinir TNI AL bersama KKP Kelas II Banten dan ASDP ini merupakan wujud komitmen dan contoh yang baik dalam meningkatkan target vaksinasi nasional, yang dilakukan melalui simpul transportasi.

“Ini contoh yang baik dari TNI AL dan Polri dalam melakukan intensifikasi vaksin. Sesuai arahan Presiden dalam mencapai target satu hari satu juta vaksin. Seperti di wilayah Cilegon ini, baru sekitar 18 persen yang telah mendapatkan vaksinasi. Targetnya, dapat tercapai sedikitnya 60 persen,” tutur Menhub Budi.

Menurutnya, wilayah simpul transportasi khususnya pelabuhan laut menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan vaksinasi mengingat menjadi lokasi perlintasan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. “Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk bangsa,” tutur Menhub Budi.

Kegiatan Serbuan Vaksin Covid 19 Korps Marinir TNI AL ini juga dilaksanakan dengan cara Ship to ship mendatangi dari kapal ke kapal yang sedang Lego Jangkar  menggunakan 1 Kal TNI AL,  1 Patkamla,  3 kapal patroli KSOP dan  5 unit Perahu Karet Korps Marinir TNI AL untuk mendukung vaksinasi khususnya melayani seluruh ABK Kapal tidak bisa datang ke dermaga karena alasan operasional atau sedang lego jangkar.

Adapun petugas tenaga kesehatan yang ditugaskan berjumlah 60 orang (5 Dokter) dari TNI AL yaitu Dinas Kesehatan Korps Marinir, Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak, Batalyon Kesehatan 1 Jakarta, Satuan Kesehatan Lanal Banten dan dari Kemenhub yaitu 2 orang (1 Dokter) dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Bagi masyarakat yang hendak divaksin, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan seperti, berumur minimal 18 tahun dan diwajibkan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak hanya itu, masyarakat juga harus melewati protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan serta pengecekan tekanan darah.

Selain kegiatan vaksinasi, dalam kegiatan hari ini juga dilakukan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Perhubungan berjumlah 700 paket dan ASDP sebanyak 500 paket sembako yang diberikan kepada pengemudi ojol, pedagang asongan, pegawai pelabuhan dan tenaga kesehatan serta masyarakat di sekitar pelabuhan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gandeng KPPU Tingkatkan Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha besar.

Kedua belah pihak melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman sebagai perpanjangan nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin sejak tahun 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan KPPU.

“Langkah seperti ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM yang bermitra dengan usaha besar untuk dapat melaksanakan persaingan yang sehat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Teten Masduki dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan KPPU secara virtual, Senin (26/7/2021).

Langkah strategis ini diambil untuk mendukung PP Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan mandat UU Cipta Kerja, ditunjang oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM.

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, kemitraan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Besar telah diatur dalam pasal khusus yang mencakup pendanaan cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, pengadaan sarana prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku dan penolong, kemasan, perizinan dan keringanan tarif sarana prasarana, fasilitasi dalam memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memperoleh dana, tempat usaha, atau Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedua belah pihak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang operasional serta memberikan kejelasan informasi guna mempermudah proses komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Lebih lanjut, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli (narasumber), koordinasi, advokasi dan sosialisasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak.

Teten menegaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendorong transformasi pelaku koperasi dan UMKM meliputi transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dan inovasi, transformasi ke rantai pasok dan ekspor, serta transformasi koperasi modern.

“Diharapkan UMKM dapat terhubung kedalam rantai pasok. Ini menjadi penting agar usaha kecil mikro dapat menjadi mitra usaha menengah besar sehingga jika usaha besar berkembang, UMKM juga akan ikut berkembang,” tegas Teten.

Target-target besar ini, tambah Menteri Teten, tentunya dapat tercapai dengan kerja sama berbagai pihak melalui pendampingan, pengawasan, advokasi dan sosialisasi, serta peningkatan literasi dan pengetahuan Koperasi dan UMKM.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPPU Kodrat Wibowo menambahkan, pihaknya berharap kerja sama ini dapat berjalan lebih intens lagi, khususnya dalam upaya mengkoordinasikan pengawasan kemitraan baik di tingkat pusat atau daerah. Jika diperlukan, kedua lembaga dapat membentuk satuan tugas khusus yang dalam hal ini mengkoordinasi di level teknis sehingga implementasinya dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

“Saya yakin dan percaya, kegiatan kita hari kita ini dapat membantu memperbaiki sektor UMKM, selama atau pascakrisis pandemi Covid-19, yang kita harapkan dapat berkontribusi mendorong perbaikan ekonomi dan tentunya sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional,” pungkas Kodrat Wibowo.(Jef)

ekbis

BNI Percepat Penyaluran Bansos PKH & Sembako

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah memulai penyaluran berbagai Bantuan Sosial atau Bansos agar diterima masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia lebih awal. Langkah percepatan ini merupakan upaya mendukung program pemerintah terkait upaya percepatan penyaluran Bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti saat ini.

“Upaya percepatan penyaluran Bansos yang kami lakukan ini merupakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden sebelumnya serta hasil Rapat Koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko Maritim & Investasi pada 22 Juli yang lalu,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Jakarta, Senin (26 Juli 2021).

Seluruh jajaran manajemen BNI berkomitmen untuk tetap mengutamakan percepatan pencairan Bansos PKH, Program Sembako maupun Program Pemerintah lainnya. *Percepatan pencairan Bansos tentunya dapat membantu pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Dalam menyalurkan Bansos tersebut, BNI siap berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Dinas Sosial, Satuan Tugas Covid, Aparat Keamanan, hingga Pendamping Bansos.

Kementerian Sosial RI telah menugaskan BNI untuk menyalurkan Program Sembako kepada 5,7 Juta KPM dengan total dana sebesar Rp 9,46 triliun. BNI juga ditugasi untuk menyalurkan Bansos PKH kepada 4,1 Juta KPM dengan total dana sebesar Rp 7,05 triliun. KPM penerima bantuan tersebut tersebar di 108 Kota dan Kabupaten.

”Saat ini semua dana tersebut telah langsung disalurkan kepada rekening & wallet (dompet virtual) KPM sesuai peruntukannya,” tambah Royke.

*Langkah Percepatan*

BNI melakukan upaya percepatan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan informasi kepada KPM untuk segera mencairkan seluruh Bansos yang telah diterima, yaitu untuk Program sembako atau BPNT dalam 3 (tiga) tahap sekaligus mulai dari Tahap VII, VIII dan hingga IX. Selain itu disalurkan juga Bansos PKH 1 (satu) Tahap.

Upaya lainnya adalah mengingatkan e-Warong atau Agen46 penyalur Bansos untuk memastikan stok sembako telah tersedia dengan harga wajar, memastikan kesiapan mesin EDC pada e-warong atau Agen46, memastikan ATM BNI di seluruh Indonesia bisa beroperasi 24 Jam dengan stok uang yang selalu terjaga, serta mengingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (5M) saat petugas BNI atau KPM bertransaksi di e-Warong atau Agen46 maupun di ATM.

Royke menambahkan, BNI telah menyiapkan lebih dari 51 ribu Agen46 penyalur Bansos dan lebih dari 17 Ribu mesin ATM yang bisa digunakan sebagai tempat transaksi Bansos oleh KPM. ”Kami menghimbau kepada seluruh KPM Penerima Bansos untuk segera mencairkan semua Bansos yang sudah masuk rekening atau wallet masing masing, baik Program Sembako yang sudah masuk dalam 3 (tiga) tahap dan atau Bansos PKH yang sudah masuk satu tahap. Baik di e-warong, Agen46, maupun ATM BNI yang tersebar diseluruh Indonesia,” pungkas Royke.

Sejak awal, BNI bersama Himbara menjalankan fungsi sebagai Agent of Development dan siap mensuskseskan penyaluran Bansos dari Kementerian Sosial, termasuk pada masa PPKM seperti saat ini.

Upaya percepatan penyaluran Bantuan Sosial serta Program Pemerintah lainnya yang dilakukan BNI ini merupakan bentuk sumbangsing dan kepedulian BNI mengingat dalam masa PPKM seperti saat ini, masyarakat diminta untuk tinggal dirumah. Oleh karena itu, percepatan penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Terus Dukung Program Vaksinasi Bagi UMKM di Indonesia

Tinggalkan komentar

DEPOK:(Globalnews.id)- Lazada Indonesia (Lazada) bekerja sama dengan Good Doctor Indonesia memfasilitasi pemberian vaksin bagi para pelaku UMKM, mitra kurir, pekerja logistik, dan konsumen, melalui program Vaksinasi untuk Pahlawan Ekonomi Digital.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di beberapa provinsi di Indonesia pada 12-27 Juli 2021, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali.

“Saya mengapresiasi langkah Lazada dalam percepatan program vaksinasi bagi para mitra usaha Lazada, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki usai meninjau pelaksanaan program Sentra Vaksin Untuk Pahlawan Ekonomi Digital Indonesia, di Lazada Logistics Warehouse, Cimanggis, Depok, Sabtu (24/7).

Dengan target sekitar 12.000-an orang yang akan divaksin, Teten menyebut langkah Lazada tersebut sebagai hal yang positif bagi perekonomian nasional. “Karena vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi sehingga bisa berjalan normal kembali,” tandas Teten.

MenkopUKM mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan dalam menghadapi pandemi yang dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian sangat terasa. “Kami akan terus mendukung aneka program vaksinasi di seluruh Indonesia. Terutama, bagi para pelaku UMKM,” ucap Teten.

Pelaksanaan program vaksinasi yang terbesar berpusat di gudang utama Lazada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan fasilitas logistik e-commerce terbesar dan paling modern di Indonesia serta salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Dalam kesempatan yang sama, Country Head of Public Policy and Goverment Affair Lazada Indonesia Waizly Darwin mengatakan, program ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mendukung program vaksinasi nasional untuk menekan penyebaran COVID-19. Terutama, bagi mereka yang ada bekerja di sektor logistik di ranah ekonomi digital yang merupakan garda depan sektor kritikal di masa PPKM Darurat ini.

Dalam pelaksanaan program ini, Lazada bermitra dengan banyak pihak, mulai dari mitra logistik, gudang, hingga komunitas UMKM. “Program vaksinasi ini bukan hanya inisiatif kami dalam melindungi mereka para Pahlawan Ekonomi Digital, namun juga sebagai bentuk untuk memulihkan perekonomian Indonesia,” ujar Waizly Darwin.

Waizly Darwin menyatakan, program Sentra Vaksin Lazada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat juga terbuka untuk masyarakat umum dan terlaksana berkat dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Depok.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Sentra Vaksin Lazada, Good Doctor menerapkan metoda yang terbukti mengurangi kerumunan massa dan meminimalkan pembatalan di lokasi atau keterlambatan melalui pemanfaatan fitur registrasi peserta vaksinasi serta fitur pre-screening yang dapat diakses melalui aplikasi Good Doctor.

Melalui pemanfaatan teknologi, pelaksanaan operasional vaksinasi terbukti dapat lebih efisien guna mendukung kesuksesan program vaksinasi.

Managing Director Good Doctor Technology Indonesia, Danu Wicaksana menyatakan, Good Doctor senantiasa siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional dengan semangat gotong royong.

“Kami merasa terhormat dapat mendukung program vaksinasi Lazada yang didedikasikan bagi para pahlawan ekonomi digital,” pungkas Danu. (Jef)

ekbis

24 Ribu Penumpang Terima Vaksinasi di Sentra Vaksinasi 15 Bandara Angkasa Pura I

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Hingga Jum’at, 23 Juli, Sentra Vaksinasi di 15 bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero) telah melayani vaksinasi bagi 24.740 calon penumpang pesawat udara. Sentra Vaksinasi yang tersedia di 15 bandara tersebut resmi dibuka per awal bulan Juli lalu untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang resmi diberlakukan per 5 Juli silam.

“Pembukaan Sentra Vaksinasi tersebut juga merupakan salah satu upaya dari Angkasa Pura I untuk mendukung target Pemerintah dalam mewujudkan target 1 juta vaksinasi per hari di bulan Juli, dan 2 juta vaksinasi per hari di bulan Agustus mendatang. Per Jum’at, 23 Juli kemarin, data yang kami himpun di 15 bandara yang kami kelola, tercatat sebanyak 24.740 penumpang telah mendapat suntikan vaksin,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, pada Sabtu (24/07) sore.

“Penyediaan sentra vaksinasi di 15 bandara kami ini juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, di mana salah satu syarat bagi calon penumpang pesawat udara yang hendak bepergian adalah diwajibkan untuk melengkapi diri dengan sertifikat vaksinasi. Tentunya hal ini mempermudah calon penumpang yang akan terbang,” lanjutnya.

Dari data yang dihimpun, Sentra Vaksinasi di Bandara Juanda Surabaya tercatat telah melayani vaksinasi calon penumpang terbanyak, yaitu mencapai 8.596 orang, atau sebesar 35% dari jumlah penumpang yang divaksinasi di 15 bandara Angkasa Pura I. Di urutan kedua adalah Sentra Vaksinasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yaitu dengan jumlah calon penumpang divaksinasi sebanyak 5.331 orang, atau 22% dari total penumpang divaksinasi di 15 bandara Angkasa Pura I. Sentra Vaksinasi di Bandara Sentani Jayapura tercatat di urutan ketiga, dengan 2.057 calon penumpang terlayani.

Dalam pelaksanaannya, Angkasa Pura I bekerja sama dengan sejumla instansi anggota komunitas bandara, di antaranya adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di masing-masing bandara, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta instansi anggota komunitas bandara lain.

“Mewakili Manajemen, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel dari masing-masing instansi anggota komunitas bandara, yang telah terlibat dari awal beroperasinya Sentra Vaksinasi di 15 bandara kami hingga sekarang. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah setempat yang telah menyediakan tenaga kesehatan serta vaksin,” ucap Faik Fahmi.

Faik Fahmi juga menyatakan, melalui kolaborasi yang baik ini, diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi warga masyarakat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, yaitu sebesar 1 juta vaksin per hari di bulan Juli, dan 2 juta vaksin per hari di bulan Agustus.

*Ketentuan dan Proses Vaksinasi di Bandara*

Untuk dapat mengikuti vaksinasi di sentra vaksinasi bandara Angkasa Pura Airports, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yaitu:
1. Vaksin yang diberikan untuk dosis pertama;
2. Menunjukkan KTP Asli dan tiket/ e-ticket penerbangan sesuai dengan dengan jadwal penerbangan;
3. Melakukan vaksinasi di bandara satu hari sebelum jadwal keberangkatan;
4. Mengikuti proses vaksinasi sesuai prosedur.

Adapun proses dan prosedur vaksinasi di bandara diperkirakan memerlukan waktu sekitar 33 menit per orang dengan rincian proses sebagai berikut:
1. Proses registrasi (5 menit): pendaftaran, pemeriksaan dokumen, mendapatkan nomor antrean, pengisian surat pernyataan;
2. Proses pemeriksaan kesehatan (5 menit): pengukuran suhu tubuh, pemeriksaan tekanan darah, screening riwayat penyakit;
3. Proses vaksinasi (3 menit): pelaksanaan vaksin;
4. Proses observasi (20 menit): penilaian efek samping setelah vaksin, menunggu surat keterangan vaksinasi;
5. Proses penyelesaian (1 menit): mendapatkan surat keterangan vaksin dan setelahnya dapat meninggalkan lokasi vaksin.

Adapun jam operasional dan lokasi Sentra Vaksinasi di 15 bandara kelolaan Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:
1. Bandara Juanda Surabaya pukul 08.30 – 15.30 WIB di lobby terminal 1 dengan vaksin Sinovac/Astra Zeneca dan penyelenggara KKP dan RS Lanudal. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
2. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 08.00 – 14.00 WITA di lokasi eks-Genose dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP dan TNI Angkatan Udara. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
3. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pukul 09.00 – 15.00 WITA di Klinik KKP dan di lokasi eks-Genose dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
4. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang pukul 09.00 – 15.00 WIB di exhibition hall terminal penumpang dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP dan Dinkes Kota. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
5. Bandara Adi Soemarmo Solo pukul 10.00 – 12.00 WIB di Lobby Stasiun Kereta Api Bandara dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
6. Bandara Lombok Praya pukul 07.00 – 15.00 WITA di lobby keberangkatan dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara RSUD dan RSU Kota. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
7. Bandara El Tari Kupang pukul 07.30 – 16.00 WITA di lokasi eks-Concordia Lounge denggan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
8. Bandara Sentani Jayapura pukul 09.00 – 12.00 WIT di lobby keberangkatan dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara TNI Angkatan Udara. Beroperasi mulai 5 Juli 2021;
9. Bandara Sam Ratulangi Manado pukul 08.00 – 16.00 WITA di Lantai 1 terminal penumpang (Ex-food court utara lantai 1) dengan penyelenggara vaksinasi dari KKP. Beroperasi mulai 6 Juli 2021;
10. Bandara Internasional Yogyakarta – Kulon Progo pukul 09.00 – 15.00 WIB di _check-in counter_ Island A dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 6 Juli 2021;
11. Bandara Adisutjipto Yogyakarta pukul 09.00 – 11.00 WIB di lokasi terminal kargo dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 6 Juli 2021;
12. Bandara Pattimura Ambon pukul 08.00 – 14.00 WIT di hall kedatangan dan area perkantoran maskapai lantai 2 dengan vaksin Sinovac. Beroperasi mulai 6 Juli 2021;
13. Bandara Frans Kaisiepo Biak pukul 09.00 – 14.00 WIT di Kantor Ex- Gapura Angkasa dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 7 Juli 2021;
14. Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan pukul 08.00 – 15.00 WITA di lantai mezzanine barat (eks-lokasi Genose) dengan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 7 Juli 2021;
15. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pukul 10.00 – 14.00 WITA di lobby keberangkatan dengan vaksin Sinovac dan penyelenggara KKP. Beroperasi mulai 10 Juli 2021.(Jef)

ekbis

Percepat Target Herd Immunity, BSI Gelar Vaksinasi Masjid ke Masjid

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)– PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar vaksinasi COVID-19 dari masjid ke masjid dan jemput bola kepada 400 warga Jakarta selama dua hari pada 24-25 Juli 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mempercepat target vaksinasi pemerintah secara maksimal, terutama pada wilayah-wilayah padat penduduk yang tidak tersentuh sentra vaksinasi.

Program kolaborasi bernama “Vaksinasi untuk Indonesia Tangguh” ini dilangsungkan di dua lokasi di Jakarta Pusat yaitu di Masjid Jami Aisyah Gani pada 24 Juli 2021 dan Masjid Jami’ An-Nur Yayasan Wihdatul Muslimat pada 25 Juli 2021 dengan menghadirkan ambulans vaksinasi yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan. Rentang usia peserta yang dapat ikut dalam program vaksinasi ini mulai dari anak-anak dengan usia minimal 12 tahun hingga lansia.

Pelaksanaan hari pertama Vaksinasi untuk Indonesia Tangguh dihadiri oleh Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia M. Arief Rosyid Hasan, Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma, dan Direktur Implementation Yayasan BSMU, Fauzi Indrianto .

Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia M. Arief Rosyid Hasan berharap pelaksanaan Vaksinasi untuk Indonesia Tangguh bisa membantu pemerintah dalam mempercepat upaya vaksinasi. “Kesadaran kolaborasi ini membuat BSI berinisiatif hadir dan memberi support terhadap upaya percepatan vaksinasi,” kata Arief Rosyid Hasan di lokasi acara, Sabtu (24/7).

Program kolaborasi vaksinasi ini dilaksanakan dari masjid ke masjid dan jemput bola, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kerumunan dan antrean panjang khususnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jakarta.

Metode ini diharapkan dapat menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses vaksin, terutama pada wilayah-wilayah padat penduduk yang tidak tersentuh sentra vaksinasi.

Kegiatan ini, tambah Arief, diharapkan juga bisa menjangkau masyarakat tertentu seperti Ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk meninggalkan rumah, termasuk juga para lansia yang sebenarnya paling rawan terpapar. Dengan upaya yang dilakukan BSI ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan rantai penularan Covid-19.

Selain itu Arief Rosyid Hasan juga berharap kegiatan ini bisa membantu pemerintah dalam membentuk target herd immunity untuk Indonesia tangguh agar bisa cepat terhindar dari COVID-19. Kedepannya, program kolaborasi vaksinasi BSI akan dilakukan secara rutin dalam beberapa waktu kedepan mengingat kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi.

Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma berharap kegiatan vaksinasi ini bisa diikuti oleh stakeholder dan perusahaan lain agar target percepatan pemerintah bisa tercapai. “Hal ini karena secara fakta di lapangan masih banyak warga yang belum melakukan vaksin,” kata Dhany Sukma.

Pendekatan vaksinasi COVID-19 dari masjid ke masjid dan jemput bola ini diharapkan bisa menyentuh lingkungan masyarakat yang berada di wilayah padat penduduk yang dekat masjid.

Direktur Implementation Yayasan BSMU, Fauzi Indrianto berharap dengan kolaborasi program yang dilakukan dapat memudahkan masyarakat khususnya di Jakarta Pusat untuk mengakses vaksin COVID-19. “Kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi Yayasan BSMU dalam upaya penanganan kasus COVID-19 di DKI Jakarta,” kata Fauzi.

Sebagai informasi, untuk menjalankan program ini BSI berkolaborasi dengan sejumlah pihak, antara lain Pemerintah Provinsi Jakarta, Perangkat Daerah Kota Jakarta Pusat, Yayasan BSM Umat, Yayasan Hasanah Titik, dan Dewan Masjid Indonesia. BSI juga bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari puskesmas di sekitar lokasi untuk mendatangi perumahan atau lokasi permukiman penduduk. BSI dengan Yayasan BSM Umat & Yayasan Hasanah Titik juga menyediakan dokter & ambulance di lokasi acara.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berkomitmen untuk berkontribusi membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Selain pelaksanaan vaksinasi, sebelumnya BSI dan Yayasan BSMU telah berkolaborasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19, diantaranya adalah bantuan oksigen untuk individu dan bantuan pake isolasi mandiri.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Transformasi Digital, Solusi Bagi UMKM yang Terdampak PPKM

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan dampak pandemi Covid-19 yang dihadapi UMKM sangat signifikan, terutama pada saat diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Dampak dari kebijakan itu memicu penurunan permintaan terhadap produk barang dan jasa, mengakibatkan penurunan penjualan, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM.

“Hal tersebut mempengaruhi kondisi keuangan UMKM disertai dengan adanya kendala akses permodalan menyebabkan banyak usaha UMKM terganggu dan bahkan sampai menutup usahanya,” kata Menteri Teten dalam acara Webinar Nasional Virtual dengan tema ‘Akselerasi Digital UMKM Dalam Rangka Pemulihan Emonomi’ yang diselenggarakan oleg STIE Indonesia Banking School, Jumat (23/7/2021).

Karena itu, menurut Menteri Teten untuk bertahan di masa pandemi Covid-19, salah satu strategi yang dapat dilakukan UMKM adalah dengan bergabung ke dalam marketplace atau berjualan dan memasarkan produknya secara digital melalui platform e-commerce. Mengingat lanjut Teten, sudah semakin banyak masyarakat yang go digital yang terlihat dari angka peningkatan transaksi beberapa e-commerce besar.

“Tercatat nilai transaksi e-commerce pada periode 2019-2020 secara year-on-year meningkat 29,6%, dan pada kuartal I-2021 Bank Indonesia mencatat data transaksi e-commerce besar mencapai 548 juta dengan nilai Rp88 triliun, masing-masing meningkat 99% dan 52% secara year-on-year,” terang Menteri Teten.

Pemerintah mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target pada 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM terhubung dengan digital. Program ini sekaligus untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM.

“Upaya percepatan digitalisasi UMKM merupakan suatu keniscayaan, didukung dengan infrastruktur digital yang dikembangkan Pemerintah seperti pembangunan jaringan 4G, proyek palapa dan lainnya, perkembangan pengguna digital Indonesia yang terus meningkat, serta lanskap digital Indonesia yang kuat,” terang dia.

Walaupun telah banyak UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital, namun masih banyak lagi yang perlu terus didorong. Selain itu, menurut Teten, tantangan dalam mendorong digitalisasi UMKM masih ada, yang utama adalah dari aspek SDM terkait literasi digital serta aspek produk seperti kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan serta konsistensi dalam menjaga kualitas.

Untuk peningkatan literasi digital UMKM, Kemenkop UKM telah mengembangkan media pembelajaran online, yaitu EDUKUKM.id, yang dapat diakses UMKM secara luas. Selain Kemenkop UKM, terdapat beberapa kanal pembelajaran lainnya, seperti ONBOARDINGUMKM.id. yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

Pemerintah juga telah menyusun roadmap digitalisasi UMKM dengan target UMKM digital secara bertahap dari tahun 2021 sebanyak 13,7 juta, 2022 sebanyak 19 juta, 2023 sebanyak 24,5 juta dan 2024 sebanyak 30 juta. Penyusunan roadmap tersebut dilengkapi dengan rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan digitalisasi UMKM secara nasional.

Selain penyusunan roadmap, Pemerintah sejak Mei 2020 telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Tujuan gerakan ini adalah untuk akselerasi transformasi digital UMKM, memperkuat kelangsungan usaha, percepatan perputaran siklus ekonomi, mondorong semangat bangga produk lokal, dan mendorong nation branding produk lokal unggulan.

“Walaupun pandemi Covid-19 memang merupakan musibah, namun kiranya kita tetap harus dapat memanfaatkan momentum ini seoptimal mungkin, yaitu untuk menuju percepatan Indonesia dalam digitalisasi UMKM, sekaligus untuk dukungan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

“Digitalisasi yang dilakukan adalah yang memperkuat dayalenting atau resiliensi UMKM menghadapi krisis saat ini dan antisipasi berbagai perubahan ke depannya. Untuk mencapai hal tersebut perlu kerja bersama, kerja kolektif dari berbagai pihak, melalui edukasi, inkubasi UMKM agar terhubung dengan ekosistem digital dan terjaga keberlanjutannya,” tutup Menteri Teten.

Di kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang bisa digarap oleh pelaku UMKM. Namun salah satu yang perlu dipersiakan untuk menggarap potensi itu adalah digitalisasi. Menurut dia, digitalisasi membuka ruang market yang besar apalagi saat ini sudah hampir 74% penduduk Indonesia menggunakan internet.

“Survei menunjukkan bahwa sekitar 220 juta penduduk kita di tahun 2030 diperkirakan masuk ke dalam kelompok menengah sehingga ini akan menciptakan daya beli yang kuat untuk produk Indonesia,” kata Destry.

UMKM mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia dengan jumlah 65 juta unit dengan kontribusinya terhadap PDB sebesar 57%, menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi pada ekspor mencapai sekitar 16%. Apabila terjadi peningkatan digitalisasi UMKM, ia yakin perekonomian Indonesia dapat meningkat 2%.

“Ini menjadi suatu peluang yang perlu kita optimalkan. Namun demikian, kita ketahui bahwa ada tantangan di mana baru sekitar 13% UMKM kita yang memanfaatkan marketplace atau penjualan secara online. Ini disebabkan karena pengetahuan yang masih terbatas dan juga kapasitas karena kadang-kadang kita bicara UMKM mereka ini masih menghadapi jumlah dalam hal kuantitas dari produksinya,” tukas dia. (Jef)

news

ASDP Salurkan Bantuan 2000 Paket Sembako untuk Pengemudi Ojol di 4 Kota

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan “Senyum Peduli” kembali menyalurkan bantuan sembako untuk pengemudi transportasi ojek online (OJOL) dan tenaga porter sebanyak 2000 paket yang dibagikan di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini ASDP tetap berpartisipasi aktif dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat, khususnya yang ekonominya terdampak signifikan selama masa PPKM seperti pengemudi transportasi ojek online. Bantuan paket sembako yang dibagikan kepada pengemudi transportasi ojol ini terdiri dari beras, minyak, dan makanan cepat saji.

Pada Kamis (22/7) kemarin ASDP bersama dengan Kementerian Perhubungan dan mitra kerja BUMN lain turut membagikan total 500 paket sembako kepada pengemudi ojek online (ojol) baik dari aplikator Grab, Gojek, dan Shopee Food di daerah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kami berharap bantuan sembako ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kami khususnya pengemudi ojol yang berperan besar bagi masyarakat di masa PPKM ini baik dalam jasa pengantaran makanan dan kebutuhan lainnya” tutur Shelvy.

Bantuan dan dukungan sosial ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membawa kemanfaatan yang lebih besar di dalam lingkungan transportasi. “Kami juga ingin agar kehadiran ASDP benar-benar dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di tengah pandemi Covid saat ini, pelayanan transportasi harus tetap berjalan untuk melayani masyarakat dan distribusi logistik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Shelvy lagi.

Melalui divisi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), ASDP telah menyalurkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk dukungan bagi masyarakat mulai dari bantuan subsidi rapid test, vaksinasi, pembagian sembako, pelatihan UMKM hingga pemberdayaan UMKM lokal dalam pembuatan wastafel portable sebagai bagian dari aksi pencegahan penyebaran serta penanganan _Covid-19_ di 35 pelabuhan penyeberangan ASDP dari Sabang sampai Merauke.(Jef)

koperasi dan ukm

Respons PPKM KemenkopUKM Terus Salurkan BPUM Tahap 2

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Untuk merespon kebijakan PPKM Level 4 yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM terus menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua yang hingga akhir Juli 2021 ditargetkan tersalur kepada 1,5 juta pelaku usaha mikro

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Jumat, 23 Juli 2021 mengatakan rencana penyaluran BPUM tahap dua akan dibagi dalam tiga waktu yakni sampai akhir Juli 2021 sebanyak 1,5 juta pelaku usaha mikro, Agustus sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro, dan September 500.000 pelaku usaha mikro.

“Secara total akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro yang beberapa di antaranya masih dalam proses migrasi dan cleansing jadi jumlahnya keseluruhan Rp3,6 triliun,” kata Teten.

Ia mengatakan anggaran BPUM pada 2021 tercatat sebesar Rp 11,76 Triliun untuk 9,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1,2 Juta. Saat ini telah di tuangkan ke dalam DIPA dan telah direalisasikan 100 persen.

“Sementara anggaran sebesar Rp 3,6 Triliun untuk 3 Juta Pelaku Usaha Mikro dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1,2 Juta telah diusulkan alokasinya oleh Menteri Koperasi dan UKM kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: 41/M.KUKM/V/2021,” katanya.

Teten mengatakan saat ini juga telah diterbitkan surat DJA (KemKeu) No. S-451/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran pada KemKUKM TA 2021 (Revisi ke-4) dan DIPA telah selesai dan diterbitkan.

BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro agar tetap dapat menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha mikro harus terlebih dahulu diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui provinsi dan harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah. BPUM disalurkan melalui BNI, BRI, dan BPD.(Jef)