Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

Pj Gubernur Agus Fatoni Bersama GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

Tinggalkan komentar

Medan :(Globalnews.id)- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit. Di antaranya terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

“Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni saat menerima audiensi pengurus GAPKI Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/11/2024).

Fatoni memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi.

Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” ucapnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. PSR Membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak tahun 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR seluas 25.581 hektare.

Sementara itu, pada tahun 2024 Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Terctatat hingga bulan November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

“Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” katanya.

Turut hadir pada pertemuan itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar, Kepala Badan Pendapatan Sumut Ahmad Fadly, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Ismael P Sinaga, Kabid Hortikultura Dinas Ketapang TPH Sumut Lambok Turnip, serta pengurus GAPKI Sumut.(jef)

ekbis

Tingkatkan Literasi Digital, BNI Ajak Mahasiswa UKSW Salatiga Menjadi Generasi Cerdas Finansial

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menggelar kuliah umum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan tema “Generasi Cerdas Keuangan, Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital”.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk _talkshow_ yang diikuti oleh 1.500 mahasiswa UKSW Salatiga dari berbagai jurusan ini diselenggarakan pada Selasa (5/11). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa serta wujud komitmen BNI dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, aman dan terjangkau.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, Kepala Perwakilan Bank Indonesaia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah Sumarjono. Bertindak sebagai moderator Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak.

“Perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi,” kata Direktur Network and Services BNI Ronny Venir dalam siaran pers, Kamis (7/11).

Ronny menyatakan BNI akan terus aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat agar berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

BNI berfokus pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir,” tutur dia.

Menurutnya, modus penipuan saat ini terbilang beragam dan targetnya tak spesifik pada satu kelompok, mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga.

Oleh sebab itu, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV. Dia juga mengimbau mahasiswa untuk mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan.

Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak mengapresiasi inisiatif BNI bersama dengan BI dan OJK dalam memberikan edukasi kepada generasi muda sebagai upaya untuk mewujudkan mahasiswa cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, memberikan edukasi sekaligus pengalaman bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih banyak produk dan layanan bank serta melindungi masyarakat dari berbagai jenis tindak kejahatan di sektor keuangan,” kata Intiyas.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI dan UKSW juga me-launching Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam memperluas akses keuangan kepada segmen mahasiswa. Selain berfungsi sebagai kartu identitas bagi mahasiswa, KTM ini juga dapat digunakan sebagai kartu uang elektronik. Hal ini sejalan dengan semangat BNI dalam mewujudkan digital ecosystem di lingkungan kampus.

Kegiatan dilakukan tidak hanya terbatas pada pemaparan materi, BNI beserta BI dan OJK juga mengajak seluruh mahasiswa dan civitas akademika UKSW untuk melakukan experience transaksi pada gelaran Food Festival menggunakan digital payment QRIS wondr by BNI di seluruh tenant UMKM binaan UKSW. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa BNI turut serta dalam mendukung implementasi literasi digital berbasis ekosistem di lingkungan kampus.

Acara di tutup dengan pemberian apresiasi tabungan BNI kepada mahasiswa berprestasi serta penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pengentasan Stunting di area Kota Salatiga melalui pihak UKSW.(jef)

ekbis

DPR: Kebijakan Mentan Amran Permudah Petani Daerah Terluar Tebus Pupuk Subsidi

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan dibawah Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan kongkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

“Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran,” kata Azikin Solthan, Kamis, 7 November 2024.

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

“Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat.” katanya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

“Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah,” katanya.

Sebelumnya dalam kegiatan pangan merah putih bersama Kementerian Desa, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

”Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk,” katanya.

Sebagai informasi, Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.(jef)

ekbis

Hadir di Indonesia Week Hong Kong 2024, wondr by BNI Lebih Dekat dengan Diaspora Indonesia di Hong Kong

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI, melanjutkan ekspansinya menjelajah kota-kota besar didunia.

Kali ini wondr by BNI turut mendukung Indonesia Week Hong Kong 2024 yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK),Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK) pada 1-3 November 2024. Acara ini
merupakan bagian dari rangkaian “wondr is everywhere” yang digelar oleh wondr by BNI sepanjang tahun ini.

Kampanye internasional ini telah sukses menghadirkan solusi perbankan, pemberdayaan serta literasi keuangan di berbagai kota besar dunia seperti Amsterdam, Seoul,Tokyo, Osaka,Washington DC, Singapura dan Hong Kong sebagai kota penutup.

Acara tersebut dihadiri sekitar 12.000 peserta yang terdiri dari warga lokal Hong Kong dan diaspora Indonesia. Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk
memberikan literasi keuangan bagi diaspora Indonesia di Hong Kong serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

BNI terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya dimana pun mereka berada. Saat ini jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh diantaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024. “Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para diaspora
Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanyafokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global,” jelas Rian.

Pada hari pertama (1/11) Indonesia Week Hong Kong 2024, BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi Diaspora Indonesia di Hong Kong.

Bertepatan dengan Hari Inovasi Indonesia yang diperingati setiap 1 November, melalui platform wondr by BNI, BNI telah menyediakan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dirancang untuk mendukung kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

”Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah diaspora Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan
finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal,” tutup Rian Eriana Kaslan. (jef)

koperasi dan ukm

DPR Dorong Penguatan LPDB-KUMKM untuk Tingkatkan Daya Jangkau Pembiayaan Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi VI yang merupakan mitra kerja Kementerian Koperasi untuk meningkatkan organisasi Badan Layanan Umum (BLU)
yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk menjadi tulang punggung pembiayaan koperasi kedepan.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa LPDB-KUMKM telah berhasil membuktikan diri sebagai tulang punggung pembiayaan khusus bagi koperasi di Indonesia dan kedepan perlu diperkuat secara organisasi maupun kinerjanya.

“Keberadaan LPDB-KUMKM telah memberikan ruang sosialisasi yang cukup bagi kami terkait pembiayaan koperasi. Kami bangga atas adanya LPDB-KUMKM dan ke depan harus terus diperkuat sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis koperasi,” ujar Herman.

Senada dengan Herman, Muhammad Husein Fadlulloh dari Fraksi Partai Gerindra juga mendukung penuh penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM diperuntukkan khusus bagi koperasi-koperasi produktif.

Herman mendorong Kemenkop untuk memperkuat struktur LPDB-KUMKM di seluruh provinsi. Hal ini bertujuan agar daya jangkau penyaluran dana bergulir dapat menjangkau lebih banyak koperasi di daerah, terutama koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk menjadi produktif.

“Kalau sekarang hanya dibeberapa kota satgasnya, kedepan harus lebih banyak, tujuannya agar daerah-daerah lain juga harus merasakan kehadiran koperasi,” ucap Herman.

Menanggapi apresiasi dan dukungan dari anggota DPR, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja LPDB-KUMKM dalam melayani koperasi dan mendukung program strategis dari pemerintah maupun Kementerian Koperasi dibawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

“Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI. LPDB-KUMKM siap menjadi mitra kerja yang solid dalam mewujudkan koperasi yang kuat dan berdaya saing. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan,” ujar Supomo.

Supomo juga menjelaskan bahwa LPDB telah menjalankan berbagai strategi untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan koperasi produktif.

Mulai dari peningkatan kapasitas koperasi, yakni LPDB-KUMKM akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada koperasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian, Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem koperasi “LPDB-KUMKM terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi,” tambah Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, sejalan dengan perkembangan digital dan juga digitalisasi koperasi, LPDB-KUMKM juga terus mengembangkan sistem informasi yang lebih modern dan efisien untuk mempermudah proses penyaluran dana dan pengawasan.

“Kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, LPDB-KUMKM dapat menjadi lembaga pembiayaan yang andal dan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kerakyatan,” pungkas Supomo.(jef)

news

Realisasi PNBP Per November 2024 Capai Rp10,1 Triliun, Kemenhub Optimis Mampu Lebihi Target PNBP 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan, hingga 1 November 2024, telah mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun. Jumlah ini merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

“Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini,” ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Menhub mengatakan, realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target. Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp 1,12 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67% dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

“Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada 4 strategi utama yang akan kami lakukan,” ujar Menhub.

Menhub menjelaskan, langkah strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek. Dalam hal ini, Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub akan tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Sekretaris Jenderal Novie Riyanto beserta jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan. (jef)

ekbis

ASDP Raih Dua Penghargaan Stellar Workplace 2024, Bukti Nyata Wujudkan Lingkungan Kerja Berkualitas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Stellar Workplace Award 2024 yang diadakan pekan lalu di Le Meridien Hotel Jakarta.

ASDP dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment 2024 dan Employee Satisfaction 2024, menunjukkan keberhasilannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul. Penghargaan ini diselenggarakan oleh GML Performance Consulting bekerja sama dengan KONTAN Business dan Investment Media, yang menyoroti perusahaan-perusahaan dengan komitmen kuat terhadap kepuasan dan keterlibatan karyawan.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menyatakan bahwa prestasi ini adalah buah kerja keras dari seluruh tim ASDP dalam membangun budaya kerja yang positif dan produktif. “Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi seluruh karyawan ASDP. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan menjadikan nilai-nilai AKHLAK sebagai fondasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan,” ujar Shelvy.

Ajang Stellar Workplace Award mengakui perusahaan yang mampu membangun keterikatan emosional karyawan terhadap perusahaan melalui lingkungan kerja yang inspiratif dan mendukung. Lingkungan seperti ini membantu karyawan merasa lebih terhubung dan termotivasi, menciptakan sinergi yang positif bagi kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, ASDP diakui telah berhasil membangun loyalitas tinggi di antara karyawannya, di mana survei internal menunjukkan bahwa 92% karyawan merasa dihargai dalam lingkungan kerja mereka.

Di ASDP, kepuasan karyawan bukan sekadar hasil kerja, tetapi merupakan bagian integral dari strategi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif.

Shelvy menambahkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan, memastikan semua karyawan merasa dihargai dan didengar. “Lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif adalah faktor utama yang memungkinkan karyawan untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik,” ungkapnya.

Selain menciptakan suasana kerja yang kondusif, ASDP juga aktif mendorong karyawan untuk berkembang melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Perusahaan menyediakan berbagai program pembinaan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan profesional karyawan dan menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. Upaya ini merupakan bagian dari strategi ASDP dalam meningkatkan daya saing serta inovasi di tengah persaingan industri yang ketat.

ASDP juga terus memperkuat budaya kerja yang berfokus pada nilai-nilai perusahaan, di mana AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, ASDP yakin bahwa setiap karyawan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi perusahaan.

Ke depan, ASDP berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan kerjanya dengan berbagai inisiatif strategis yang mendukung partisipasi dan transparansi. Dengan demikian, ASDP optimistis bahwa pencapaian ini akan menjadi awal dari langkah besar menuju budaya kerja yang semakin solid dan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan kepuasan dan komitmen karyawan, ASDP bertekad untuk terus menghadirkan pelayanan berkualitas yang berdampak positif bagi masyarakat luas dan turut mendukung perkembangan ekonomi nasional.(jef)

ekbis

Mentan Amran Ajak Komisi IV DPR Bersama Kejar Swa Sembada Pangan

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak jajaran Komisi IV DPR RI untuk mensukseskan program cetak sawah yang dikerjakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal ini disampaikan Mentan saat menghadiri rapat kerja perdana di Gedung Parlemen Jakarta.

“Kami memohon dengan segala kerendahan hati, mohon support ke depan untuk mencapai swasembada pangan. Tanpa komisi IV tidak mungkin kami mencapai mimpi itu. Kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan dari bapak dan ibu komisi IV,” ujar Mentan Amran, Selasa, 5 November 2024.

Selain cetak sawah, kata Mentan, pihaknya juga meminta DPR RI untuk memberi dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan Kementan. Salah satunya adalah pemberantasan mafia pangan yang selama ini merugikan masyarakat dan petani.

“Mafia impor insyaalah kami butuh dukungan kalau kami temukan kami beresin, kalau kami tidak bisa beresin aku mundur, aku mundur,” katanya.

Terkait hal ini, Mentan menjelaskan dalam waktu yang singkat dirinya telah melakukan langkah tegas dengan memecat 4 orang pejabat Kementan. Dua di antaranya adalah setingkat eselon 2 yang menjabat sebagai direktur.

“Kemarin kami diserang dikira pencitraan, kami pecat 4 orang, 2 di antaranya direktur. Salah satu guru besar sms dan bupati pak menteri ini masih main main di kantor aku beri tahu tutup buku. Sekarang kita melangkah ke depan,” katanya.

Sebagai tambahan, Mentan mengatakan saat ini ada kurang lebih 10 juta hektare lahan tidur yang berpotensi bisa dilakukan cetak sawah. Namun pemerintah baru mengerjakan 3 juta hektare, di mana 1 juta hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

“Sekali lagi kami butuh dukungan dari jajaran Komisi IV DPR untuk menjalankan program cetak sawah ini,” jelasnya.(jef)

ekbis

SATU DEKADE PTP NONPETIKEMAS UNTUK NEGERI, TRANSFORMASI PERUSAHAAN TERUS DILAKUKAN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Dalam perjalanan 10 tahun yang penuh inovasi dan pencapaian, PTP Nonpetikemas, bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), merayakan satu dekade dalam berkontribusi bagi perekonomian wilayah dengan bertransformasi dan mencari pasar baru. Berbagai transformasi telah dilakukan salah satunya dari sisi teknologi dengan adanya sistem PTOS-M (Pelindo Terminal Operating System-Multipurpose) yang memberikan pelayanan lebih cepat dan terstandar untuk pelanggan.

Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, mengapresiasi kinerja dari seluruh karyawan dan mendorong untuk terus bersemangat bersama-sama mewujudkan visi perusahaan.

“Terima kasih atas pencapaian yang sudah dilakukan PTP Nonpetikemas dalam satu dekade ini dan transformasi menjadi landasan perusahaan melakukan ekspansi yang lebih luas ke seluruh Indonesia,” kata Indra.

Keyakinan ini juga disampaikan oleh Komisaris Utama PTP Nonpetikemas Prakosa Hadi T.

“Transformasi di PTP Nonpetikemas tentunya dapat mendorong kemajuan perusahaan dan memiliki potensi besar untuk memperkuat pengembangan usaha di berbagai wilayah. Manajemen PTP Nonpetikemas terus berkomitmen dalam mengembangkan perusahaan sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama beyond terminal”, kata Prakosa Hadi T.

Sejak berdiri pada 10 Juli 2013, PTP Nonpetikemas terus mengalami perubahan signifikan. Setelah mendapat izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan pada 1 November 2014, PTP Nonpetikemas fokus pada layanan kapal, barang, dan jasa lainnya. Pada tahun 2018 sampai 2021 perusahaan dengan segmen bisnisnya layanan multipurpose, kini memiliki 11 pelabuhan strategis di seluruh wilayah Indonesia.

PTP Nonpetikemas mengelola berbagai jenis komoditas di pelabuhan yang dikelolanya. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, komoditas dominan yang ditangani meliputi curah kering seperti pasir, semen, gula serta kargo umum seperti beras, gipsum, kayu lapis, gulungan baja, alat berat, dan lainnya. Di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, PTP Nonpetikemas menangani komoditas unggulan berupa curah cair seperti CPO, pupuk, dan jagung untuk komoditas curah kering, serta kargo umum lainnya.

Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat dan Pelabuhan Panjang di Lampung juga melayani berbagai jenis komoditas. Pelabuhan Panjang, komoditas unggulan berupa hasil pertanian sekitar hinterland lampung seperti pupuk, kedelai, kelapa sawit, dan hasil pertanian lainnya, untuk curah cair seperti CPO, POME, dan turunan sawit lainnya serta kargo umum seperti gerbong kereta, tiang pancang, dan alat berat lainnya. Dan Pelabuhan Ciwandan di Banten penanganan komoditasnya didominasi berupa bahan pangan seperti gandum, selain itu juga batubara, bijih nikel dan lainnya, untuk curah cair berupa aspal cair, HSD, metanol, dan bahan kimia lainnya, serta kargo umum yang ditangani mencakup alat berat dan struktur baja.

PTP Nonpetikemas terus meningkatkan efisiensi melalui pengurangan waktu port stay, yaitu durasi waktu kapal berada di pelabuhan. Melalui implementasi teknologi dan optimalisasi alur operasional, port stay dapat ditekan secara signifikan sehingga memaksimalkan produktivitas pelabuhan dan meminimalkan waktu tunggu kapal.

Di setiap cabang, penerapan sistem Pelindo Terminal Operating System- Multipurpose (PTOS-M) memberikan kemudahan dalam memonitor pergerakan kapal, bongkar muat, hingga efisiensi arus logistik. Hal ini juga berdampak positif terhadap pengurangan biaya operasional bagi pengguna dan mendukung target keselamatan kerja dengan menurunkan risiko operasional.

Tahun 2022 menandai tonggak penting bagi perusahaan ini dengan restrukturisasi pemegang saham mayoritas dan logo baru, sebagai simbol semangat untuk menjadi pemimpin dalam industri terminal nonpetikemas di Indonesia. PTP Nonpetikemas telah menerapkan berbagai transformasi dan standarisasi kualitas layanan di enam pilar utama yakni proses bisnis, teknologi, HSSE, infrastruktur, peralatan, dan SDM. Di bidang proses bisnis, perubahan ini mencakup peningkatan efisiensi operasional. Infrastruktur pun diperkuat untuk keselamatan kerja dengan target zero fatality / HSSE.

Pada tahun 2024, PTP Nonpetikemas meraih berbagai pencapaian seperti mendukung program pemerintah dalam Discovery Giant Well di WK Andaman, menciptakan kualitas SDM operasional yang andal, ikut mendukung Projek Strategis Nasional (PSN) pada bongkar muat smelter grade alumina di Kijing, dan memperluas kegiatan shorebase di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-10, PTP Nonpetikemas meluncurkan program PTP Peduli Sosial dengan memberikan santunan kepada 360 anak yatim dan piatu di seluruh cabang, melibatkan peran aktif karyawan dalam Employee Social Responsibility (ESR). Program ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk kontribusi nyata PTP Nonpetikemas kepada bangsa. Dengan tema “Transformation Beyond Terminal”, PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

*SELESAI*

koperasi dan ukm

Dana Bergulir Dukung Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Hilirisasi komoditas pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari komoditas unggulan daerah.

Seperti di Kabupaten Cirebon yang terkenal dengan komoditas unggulan daerah yakni mangga gedong gincu menjadi daya tarik sendiri karena dari sisi rasa maupun aroma mangga gedong gincu memiliki karakteristik yang berbeda dari varian mangga lainnya.

Melalui Koperasi Makmur Mandiri,
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan dukungan penyaluran dana bergulir kepada koperasi yang kemudian disalurkan kepada anggota koperasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu contoh suksesnya adalah kisah Hendrik Nurwanto, anggota Koperasi Makmur Mandiri yang berhasil mengembangkan konsep hilirisasi produk unggulan daerah, yakni mangga gedong gincu menjadi beberapa varian produk turunannya mulai dari kopi, es krim, dan juga jus mangga, serta pengembangan kawasan agrowisata mangga gendong gincu.

“Kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi, di mana pengunjung bisa belajar tentang proses budidaya mangga gincu sekaligus menikmati keindahan alam,” imbuhnya.

Hendrik, yang telah berkecimpung dalam usaha perkebunan mangga gedong gincu sejak tahun 2000, melihat potensi besar dalam mengembangkan produk olahan dari buah mangga gincu.

Dengan dukungan permodalan dari Koperasi Makmur Mandiri melalui program dana bergulir LPDB-KUMKM, ia berhasil membangun sebuah coffee shop yang menyajikan berbagai menu berbahan dasar mangga gincu.

“Awalnya, kami hanya fokus pada produksi buah mangga gedong gincu. Namun, dengan adanya dukungan permodalan dari koperasi, kami dapat mengembangkan usaha lebih lanjut. Kami membangun restoran, kolam renang, dan menjadikan kebun mangga sebagai tempat wisata edukasi,” ujar Hendrik.

Menanggapi keberhasilan Hendrik, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menyatakan pihaknya mengapresiasi keberhasilan Hendrik dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Supomo, hal ini membuktikan bahwa dana bergulir yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

“Kedepan, kami akan terus fokus dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi di Indonesia, terutama untuk sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar,” kata Supomo.

*Dana Bergulir, Solusi Permodalan Koperasi*

Selain itu, lanjut Supomo dana bergulir merupakan instrumen perkuatan modal koperasi yang disediakan pemerintah.

“Dana ini sangat penting bagi koperasi dalam memberikan permodalan kepada UMKM, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Makmur Mandiri terhadap Hendrik. Melalui dana bergulir, UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.

*Hilirisasi, Kunci Peningkatan Nilai Ekonomi*

Sementara itu, keberhasilan Hendrik dalam mengembangkan konsep hilirisasi produk mangga gincu membuktikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.

“Dengan mengolah mangga gincu menjadi berbagai produk olahan, seperti minuman, makanan ringan, dan produk kecantikan, nilai jual produk menjadi lebih tinggi. Selain itu, hilirisasi juga dapat memperpanjang rantai pasok dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” jelas Supomo.

Supomo berharap penyaluran dana bergulir melalui LPDB-KUMKM dapat semakin optimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan.

“Kami juga optimis bahwa dengan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah saat ini, koperasi-koperasi di Indonesia akan tumbuh semakin kuat dan mandiri,” pungkasnya. (jef)