JAKARTA{(Globalnews.id)- Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang baik dan berkualitas akan menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang baik dan berkualitas pula. Dan itu merupakan dasar pijakan bagi para pengelola koperasi dalam mengelola organisasi dan usaha menuju koperasi yang berkualitas. “Untuk membangun koperasi berkualitas, Kemenkop sudah menggulirkan Reformasi Total Koperasi, yakni rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan. Ibarat membangun rumah, KSP Kodanua tidak perlu lagi untuk direhab, tapi dikembangkan”, kata Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam pembukaan acara Rapat Anggota Tahunan ke-39 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua Tahun Buku 2016, di Jakarta, Sabtu (25/2).

Di samping itu, lanjut Agus, RAT koperasi bisa dilakukan juga secara online dengan cara yang disepakati bersama. “Misalnya, lewat sms, email, dan sebagainya. Karena, sudah ada peraturan menteri yang membolehkan hal itu. Dan sekarang adalah eranya teknologi informasi. Kalangan koperasi harus mampu memodernisasi diri ke arah kemajuan zaman tersebut. Tiada koperasi tanpa IT, tiada koperasi tanpa transaksi, dan tiada koperasi tanpa pelatihan. Kalau tidak begitu, maka koperasi akan ketinggalan”, tandas Agus.

Agus pun mengapresiasi jajaran pengurus KSP Kodanua yang telah menyelenggarakan RAT secara tepat waktu. “Ini mencerminkan bahwa pelaksanaan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSP Kodanua berjalan dengan baik”, imbuh Agus.

Menurut Agus, RAT merupakan agenda penting yang menjadi kewajiban pengurus untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dan konstruktif bagi pengembangan koperasi di masa yang akan datang. “Pelaksanaan RAT mempunyai arti yang penting dan cukup strategis dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih baik. Karena, pada forum ini dibicarakan dan diputuskan kebijakan-kebijakan penting dalam koperasi. Khususnya, yang terkait dengan keputusan anggota terhadap pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi”, papar Agus.

Sedangkan terkait penilaian kesehatan koperasi, lanjut Agus, itu ibarat seseorang tes kesehatan di rumah sakit. Artinya, ketika dinilai saat ini sehat, tapi beberapa waktu kemudian bisa saja menjadi tidak sehat. “Penilaian koperasi sehat, cukup sehat, atau tidak sehat ibarat orang periksa kesehatan. Bisa saja ketika diperiksa, seseorang dinyatakan sehat, namun selang beberapa waktu jadi tidak sehat, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya berharap koperasi yang sudah dinyatakan sehat saat ini bisa terus menjaga kesehatannya”, papar Agus lagi.‎
‎
‎Menanggapi fenomena koperasi bermasalah, Agus mewanti-wanti masyarakat agar jangan mau diiming-imingi bunga tinggi dari lembaga keuangan yang mengatasnamakan koperasi. “Kalau ada koperasi seperti itu, segera laporkan ke dinas koperasi setempat. Ingat, pemerintah tidak menjamin simpanan di koperasi, terlebih lagi bagi non anggota”, ungkap Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Kodanua HR Soepriyono menjelaskan, KSP yang didirikan pada 5 Maret 1977 dan memiliki jumlah anggota koperasi sebanyak 5000 orang itu menunjukkan kondisi cukup baik dengan peningkatan jumlah aset koperasi dari Rp142,62 miliar (2015) menjadi Rp151,95 miliar (2016). Dari sisi lain, volume pinjaman juga naik 0,2% dari Rp86,2 miliar menjadi Rp86,4 miliar. Sedangkan jumlah modal sendiri koperasi menjadi Rp73,09 miliar, dari tahun sebelumnya Rp71,15 miliar. “Tahun depan, KSP Kodanua akan mendaftar sebagai penyalur kredit usaha rakyat atau KUR”, kata dia.

Selain itu, KSP Kodanua juga sudah memiliki 22 jaringan kantor cabang dan pembantu. “Sejak 2004, kita sudah menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001-2000 sebagai bentuk komitmen dari pengurus koperasi terhadap pelayanan bagi para anggota dan‎ calon anggota. Juga sebagai langkah kami untuk tetap menjaga kepercayaan dari para anggota dan calon anggota”, pungkas Soepriyono.‎(jef)

Menteri Puspayoga bersama Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, saat melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kredit Ultra Mikro, pada Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden RI Joko Widodo di Ambon, Jum’at.(24/2/2017)

AMBON :(Globalnews)-Kredit atau pembiayaan Ultra Mikro (UMI) akan menyasar pengusaha mikro yang belum layak mendapat kredit bank /unbankable,  yang selama ini tidak terjangkau Kredit.Usaha Kecil (KUR).”Pembiayaan ini kita sebut pembiayaan atau.kredit UMI yang diperuntukkan bagi UMKM yg benar benar kecil, jumlahnya sangat banyak karena dari 59 juta pengusaha UMKM, baru 17 juta yang bisa tergarap KUR,” ujar Wamenkeu Mardiasmo, usai melakukan MoU dengan Menkop dan UKM Puspayoga, Ketua PP Muhamadiyah Haedar Nashir, Sekjen Kominfo, Farida Dwi Cahyarin, di sela Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2).

Mardiasmo menjelaskan, plafon pembiayaannya berkisar Rp 2 -10 juta, dimana pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun untuk kredit UMI ini.Lembaga yang menyalurkan nantinya adalah LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank-red), yang ditunjuk,  sehingga  koperasi, pegadaian maupun BMT (Baitul Mal Wal Tamwil) seperti yang dimiliki Muhammadiyah bisa menyalurkannya.

Skim.pembiayaan ini melengkapi KUR 2017.yang dialokasikan seneaar Rp.110 triliun. ” Dari jumlah, pembiayaan UMI ini relatif.kecil dibanding sasarannya yang 39 sampai 40 juta pengusaha super kecil itu, .namun ini merupakan uji coba dan akan terus ditambah plafonnya,” katanya.

Nantinya apengusaha mikro yanh mendapat kredit UMI ini diminta fokus.aja pada usahanya. Sementara soal pembuatan proposal, pelatihan dll akan diurus Kementerian yang menandatangani kerjasama ini.Menurut Mardiasmo pembiayaan UMI ini nantinya berupa dana bergulir, dimana tingkat kredit macet akan bisa ditekan bahkan sampai nol persen.

Suku Bunga KUR

Menkop Puspayoga menambahkan  pemberian kredit UMI tersebut saling melengkapi dengan KUR yang saat ini penyalurannya akan ditingkatkan dan lebih fokus untuk menyasar sektor produktif.”Keduanya merupakan prrgram unggulan pemerintah agar ada keadilan dan ada pemerataan dalam pertumbuham ekonomi khususnya bagi pengusaha kecil,” katanya.Untuk suku bunga kredit UMI di rencanakan relatif rendah hanya 4,5 persen dengan jangka waktu lebih pendek atau sekitar 6 bulan.

Untuk suku bunga KUR Menkop mengatakan meski sudah dibawah satu digit, namun pemerintah akan mengupayakan lagi penurunan suku bunga KUR menjadi 7 persen.
” Itu sedang diupayakan,” kata Puspayoga.”
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menambahkan pihaknya menyambut baik adanya pembiayaaan UMI ini, mengingat masih banyakya pengusaha kecil termasuk di lingkungan Muhamadiyah yang belum mampu mendapatkan  akses ke.perbankan ” Isinya baik, manfaat dan mudah, itu yang saya tangkap dari kredit UMI ini,” katanya

Untuk pengawasan terhadap kredii UMI,  “Muhammadiyah juga punya LPPK (Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Keuangan-red), sehingga jika terjadi kecurangan bisa terdeteksi cepat,”tambahnya. (jef)

MALANG:(Globalnews,id)–Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Mahasiswa  harus kreatif dan terus berinovasi dan tidak takut gagal menjadi wirausahawan.“Mahasiswa harus memiliki cita-cita dan berani mencoba sebagai wirausaha. Jangan takut gagal, tetap berinovasi  dan bangun kreativitas akan menjadikan wirausahawan yang berhasil,” kata Prakoso saat memberi kuliah umum kewirausahaan yang dihadiri mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (23/2).

Dia mengatakan Gerakan Kewirausahaan yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan UKM mendukung masyarakat termasuk kalangan mahasiswa menjadi wirausaha melalui pelatihan. Kementerian, tegas Prakoso, akan melakukan sinergi dengan UMM melatih dan menyiapkan  mahasiswa sebagai wirausaha yang tangguh. Rektor UMM Fauzan dalam acara yang sama menyampaikan mahasiswa tidak perlu  menunggu hingga lulus sarjana untuk menjadi wirausaha, tapi  harus dimulai sejak masih mahasiswa.

Setelah mendapatkan kuliah umum kewirausahaan, selanjutnya sebanyak 80 mahasiswa peserta yang tergabung dalam koperasi masiswa mendapatkan pelatihan kewirausahaan bersama dengan 80 peserta pelatihan kewirausahaan bagi perempuan yang bekerjasama dengan UMM dan dinas koperasi kota malamg. Pelatihan kewirausahaan dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo.

Saat membuka pelatihan Budi Mustopo mengatakan usaha harus dimulai bukan hanya diwacanakan  atau di bicarakan saja.  Jangan takut gagal, kembangkang jejaring, berani mengambil resiko, gunakan kesempatan menjadi peluang. Keuntungan ataupun kerugian saat usaha sudah berjalan akan lebih berguna sebagai pembelajaran, dibandingkan usaha belum dijalankan,” lanjutnya, Dalam pengarahannya mahasiswa diajak memanfaatkan teknologi informasi sebagai peluang usaha yang paling mudah. Teknologi informasi sudah terbukti memberi kesempatan membangun usaha secara efisien sekaligus  memberikan keuntungan yang wajar.  “Yang penting dalam berwirausaha hilangkan gengsi, tapi miliki optimisme yang tinggi. Gengsi tidak membuat kita kaya tapi kaya akan membuat kita mempunyai gengsi,” katanya. (jef)

JAKARTA:(Globalnews)-Pada 2017 ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk pemberdayan ekonomi usaha ‘ultra mikro’ di seluruh Indonesia.

“Program tersebut merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro, yaitu usaha ultra mikro”, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU), Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis (23/3).

Di acara yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Menkominfo Rudiantara (tele conference dari Papua) itu, disebutkan beberapa poin dari Nota Kesepahaman tersebut adalah pemberdayaan ekonomi umat UMKM, peningkatan kredibilitas koperasi dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM, dan sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perpajakan.

Menurut Menkeu, menggandeng ‎NU merupakan pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di level terbawah. “Untuk tujuan itu, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Salah satunya dengan menggandeng PBNU yang memiliki umat hingga ke pelosok negeri. Kerjasama dengan NU ini merupakan titik awal dan semakin menegaskan bahwa pemerintah hadir dalam pemberdayaan ekonomi rakyat”, imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, lanjut Menkeu, program untuk usaha ultra mikro ini semakin melengkapi program pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, disamping KUR. “Karena, program-program untuk usaha mikro dan kecil, juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai stabilitas sosial”, tandas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKMi AAGN Puspayoga menambahkan bahwa memberdayakan ekonomi kerakyatan itu sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana ekonomi disusun berdasarkan azas kekeluargaan. “Sistem yang pas sesuai amanat UUD 1945 itu, tak lain adalah koperasi. Dan UKM di Indonesia yang jumlahnya sekitar 57 juta itu, mayoritas merupakan anggota koperasi”, kata Puspayoga.

Oleh karena itu, lanjut Puspayoga, pihaknya sudah menggulirkan program Reformasi Total Koperasi. Yaitu, rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi. “Rehabilitasi itu semangatnya untuk mendata koperasi yang ada di Indonesia, bukan pembubaran.

Koperasi yang masuk ke dalam database kita mendapatkan nomor induk koperasi (NIK). Reorientasi adalah kita lebih mengutamakan koperasi secara kualitas, ketimbang kuantitas. Dalam pengembangan koperasi, saat ini sudah ada koperasi yang menjadi penyalur KUR. Hanya koperasi yang berkualitas dan memenuhi syarat yang bisa menjadi penyalur KUR”, jelas Menkop.

Selain KUR, pemerintah juga sudah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Yaitu, program bagi UKM eksportir dengan bahan baku impor tidak dikenakan biaya alias 0%. “Contoh konkrit di daerah Tumang, Boyolali, yang memiliki 300 perajin tembaga yang sudah ekspor ke AS dan Eropa. Sementara bahan bakunya dikirim dari Bulgaria. Mereka tidak dikenakan biaya impor dan ekspor”, ungkap Menkop Puspayoga.

Bagi Menkop, dengan guliran program-program riil pemberdayaan ekonomi rakyat‎ tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional tinggi tapi juga ada pemerataan kesejahteraan. “Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menciptakan pemerataan kesejahteraan”, pungkas Puspayoga. (jef)

JAKARTA:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menandaskan bahwa kerjasama antar koperasi di seluruh Indonesia harus terus diciptakan untuk memperluas jaringan pemasaran dari produk yang dihasilkannya.

“Saya bangga dan apresiasi terciptanya kerjasama usaha antar koperasi ini. Karena, tidak semua daerah punya segalanya, dan tidak semua bahan baku tersedia di daerahnya. Sehingga, kerjasama usaha antar koperasi ini harus terus diciptakan”, kata Puspayoga pada acara Temu Konsultasi pengembangan kerjasama usaha koperasi, di Jakarta, Kamis (23/3).

Misalnya, lanjut Puspayoga, UKM (anggota koperasi) di Sumatera kekurangan bahan baku‎, maka koperasi di wilayah Sulawesi bisa menjadi pemasoknya. Begitu juga dengan kerjasama penjualan, misalnya beras Sukabumi dijual oleh koperasi di wilayah lain di Jawa Barat atau provinsi lainnya.

“Banyak hal bisa dibangun untuk kerjasama usaha antar koperasi di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama antar koperasi itu akan memperkuat jaringan pemasaran, yang berdampak pada berkurangnya ongkos produksi. Sehingga, daya saing produk KUMKM kita akan meningkat”, kata Menkop.

Dengan begitu, kata Puspayoga, akan terjadi saling ketergantungan antar daerah di Indonesia, terutama menyangkut ketersediaan bahan baku dan jaringan pemasaran. “Pada akhirnya, kuatnya kerjasama antar koperasi di Indonesia itu akan semakin memperkuat NKRI. Selain itu, juga bisa menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan”, tandas Menkop lagi.

Pada kesempatan ini pula‎, Puspayoga menyaksikan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh 42 koperasi untuk 26 perjanjian kerjasama di beberapa bidang usaha. Diantaranya, kerjasama jasa antar jemput barang/jasa (4 koperasi), penyediaan barang toko (2 koperasi), pertanian, perdagangan dan pemasaran hasil bumi terutama jenis rempah basah (2 koperasi).

Selanjutnya kerjasama promosi dan empowering (2 koperasi), pemasaran dan pendistribusian beras (2 koperasi), pengembangan agroforesty komoditi kopi (2 koperasi), pengembangan agribisnis komoditi beras dan produk turunannya di kawasan DAS Citarum (2 koperasi), jual-beli pakan ternak sapi perah(8 koperasi), chanelling wirausaha (2 koperasi), pemasaran rumput laut (5 koperasi), pendistribusian gula pasir (2 koperasi), penjualan beras Caping Gunung (2 koperasi), penjualan bahan baku produksi (2 koperasi), jual-beli hasil produksi kopi (2 koperasi), serta ritel (3 koperasi).

Sementara itu, menurut Deputi Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, pertemuan ini merupakan media untuk meningkatkan daya saing produk dan usaha koperasi melalui perluasan jaringan pemasaran antar koperasi di seluruh Indonesia. “Selain itu, juga untuk kemudahan dalam pemenuhan bahan baku proses produksi masing-masing koperasi”, kata Wayan.

Wayan menambahkan, model kerjasama antar koperasi seperti itu bisa digalakkan di daerah-daerah. “Model kerjasama ini dapat dikembangkan di masing-masing daerah maupun lintas daerah di seluruh Indonesia. Saya berharap dinas-dinas koperasi bisa mendorong terciptanya kerjasama antar koperasi di daerahnya masing-masing”, pungkas Wayan. (jef)