Arsip Kategori: koperasi dan ukm

ekbis, koperasi dan ukm

Semangat Kepahlawanan, hibank Hadir Untuk Dukung UMKM #everydayhiro

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globslnews.id)-Sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), PT Bank Hibank Indonesia (hibank) senantiasa berupaya untuk mewujudkan peranannya sebagai Agen Pembangunan nasional. Perwujudan tersebut salah satunya dilakukan melalui transformasi hibank menjadi penyedia layanan perbankan digital dengan fokus pada segmen UMKM.

Dengan slogan “UMKM First Bank”, hibank telah menetapkan visinya menjadi Bank Digital UMKM Unggulan di Indonesia dan misi untuk pemberdayaan UMKM melalui peran hibank sebagai orkestrator ekosistem UMKM Indonesia.

Sejalan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan RI pada 10 November 2023, hibank meluncurkan campaign baru yaitu #everdayhiro sebagai bagian dari rangkaian transformasi branding yang dijalankan hibank.

Jenny Wiriyanto, Direktur Utama PT Bank Hibank Indonesia menjelaskan, “Melalui kampanye #everydayhiro ini, hibank bermaksud mengangkat semangat kepahlawanan yang dijalankan perusahaan untuk mewakili semangat kepahlawan setiap anak bangsa, khususnya para pelaku UMKM, dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

hibank bertekad, bahwa keberadaan hibank harus dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya untuk lebih besar dan lebih baik lagi”. Bersama dengan puluhan juta UMKM, hibank bertekad untuk memajukan ekonomi kerakyatan.

“UMKM merupakan pilar ekonomi bangsa, berkontribusi besar terhadap GDP Nasional (yaitu sekitar 66%) serta menyerap hampir 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga, di momen hari pahlawan ini, kami menjadikan #everydayhiro sebagai niat dan pintu pembuka untuk kita bersama-sama melahirkan banyak pahlawan ekonomi yang akan terus memajukan ekonomi Indonesia,” pungkas Jenny.

Sebagaimana dilaporkan dalam MSME Empowerment Report 2022, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini meliputi pemasaran usaha, akses ke material produksi, adopsi teknologi, proses transaksi, serta pengelolaan cash flow.

Pada puncaknya, tantangan penguatan kinerja UMKM masih berkutat di rendahnya inklusi keuangan pada segmen tersebut, atau dengan kata lain banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki akses ke layanan perbankan yang memadai.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2022 lalu, hanya sekitar 36% UMKM yang telah memiliki akses ke layanan formal perbankan.

Selain itu, tantangan penguatan kinerja UMKM masih berkutat di rendahnya inklusi keuangan pada segmen tersebut seperti bagaimana banyaknya pelaku UMKM yang masih belum memiliki akses ke layanan perbankan yang memadai.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2022 lalu, hanya sekitar 36% UMKM yang telah memiliki akses ke layanan formal perbankan.

“Upaya hibank untuk meningkatkan alokasi pendanaan dan menghadirkan layanan perbankan digital yang relevan dengan kebutuhan UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang masih belum terlayani oleh perbankan namun memiliki potensi untuk berkembang. Kami juga berkomitmen menjadi mitra dalam menghubungkan dengan penyedia-penyedia solusi dan layanan yang dibutuhkan UMKM melalui pembentukan dan pemberdayaan ekosistem, sehingga dapat membantu menjawab tantangan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal inilah yang mendorong kami untuk memperkenalkan peran hibank sebagai orkestrator ekosistem UMKM Indonesia.”

Data terkini menunjukkan bahwa entitas yang dulu bernama Bank Mayora ini telah menunjukan alokasi pendanaan kepada UMKM. Hingga Oktober tahun ini, hibank telah menyalurkan 31,8% dari total kreditnya, atau kurang lebih sebesar Rp1,74 Triliun.

Capaian ini sejalan dengan rencana hibank untuk meningkatkan porsi penyaluran kredit bagi segmen UMKM hingga 45% di 2024.

“hibank berharap dapat berjalan bersama-sama dengan seluruh stakeholders dalam memajukan perekonomian rakyat. Seiring dengan semangat hari pahlawan pada hari ini, hibank mendorong para pahlawan ekonomi untuk terus semangat, berkolaborasi, dan bersinergi membangun perekonomian Indonesia” tutup Jenny.

Dalam kesempatan ini, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyatakan bahwa masa depan perbankan adalah digital, dan BNI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap nasabah bisa mendapatkan solusi finansial terintegrasi setiap harinya.

“Dengan adanya hibank, kami ingin membantu para UMKM naik kelas dengan berupaya untuk memberikan mereka akses ke layanan perbankan yang lebih efisien dan komprehensif,” pungkas Okki. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Tekankan Pentingnya Membangkitkan Energi Positif di Kalangan Generasi Muda dan Santri

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(globalnews.id)- Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya membangkitkan energi positif di kalangan generasi muda dan santri dalam menstimulus ide-ide kreatif dan inovatif dalam pendidikan maupun berwirausaha.

“Oleh karena itu, saya berharap generasi muda, khususnya para santri, mencintai dan gemar berolahraga. Dari berolahraga, kita dapat membangkitkan energi positif dan memberdayakannya,” kata SesKemenkopUKM Arif Rahman Hakim usai menghadiri peresmian Mu’allimin Sports Center di Kampus Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (12/11).

Menurut Arif, kegiatan berolahraga juga merupakan wadah yang baik untuk menjalin hubungan sosial, dan tidak sedikit yang berujung kepada terciptanya relasi dalam menciptakan kegiatan usaha. “Melalui hobi yang sama, tujuan yang sama, hingga menciptakan ide-ide baru, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Arif.

Bagi SesKemenkopUKM, prinsip seperti itu yang sebenarnya telah dijalankan koperasi. Yakni, didasarkan atas kepentingan dan tujuan yang sama, bersama-sama berkoperasi untuk mencapai tujuan.

“Selain itu, koperasi juga memiliki fungsi pendidikan bagi anggotanya, sehingga kami selalu mendorong lingkungan akademisi seperti Madrasah Mu’allimin ini sebagai salah satu pusat pembelajaran kewirausahaan sejak dini dengan melibatkan para santri dalam wadah laboratorium koperasi,” kata SesKemenkopUKM.

Laboratorium tersebut, kata Arif, akan menjadi pusat pembelajaran dan inkubasi kewirausahaan bagi para santri yang secara kurikulum akan berkorelasi dengan mata pelajaran yang terkait. Sarana olahraga juga bisa memberikan dukungan bagi pada para santri yang telah berkreasi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini.

“Saya juga berharap Madrasah Mu’allimin ini sebagai salah satu pusat pembelajaran kewirausahaan sejak dini dengan melibatkan para santri dalam wadah laboratorium koperasi,” tutur SesKemenkopUKM.

Dalam kesempatan itu pula, SesKemenkopUKM menyerahkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Ketua Kopontren Amanah Madrasah, di mana diharapkan kopontren tersebut menjadi maju, sehat, kuat, dan mandiri sehingga kopentren ini bisa menjadi pilot project bagi kopontren-kopontren yang lain.

Dengan jumlah santri sebanyak 1.700 orang, Arif meyakini Kopontren Amanah Madrasah memiliki peluang yang luar biasa besar sebagai pencetak wirausaha baru. “Saya yakin ini bisa berkembang pesat apabila kopontren dikelola dengan baik,” ujar SesKemenkopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Yogyakarta

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Kawasan Terpadu Komoditas Susu di D.I Yogyakarta sebagai upaya menciptakan wirausaha muda, mapan, inovatif, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (12/11), mengatakan salah satu konsep pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah Major Project Pengelolaan Terpadu oleh Koperasi dan UMKM.

“Oleh karena itu, KemenKopUKM menggelar kegiatan ini yang diharapkan melibatkan peran aktif berbagai pihak dalam kolaborasi mendukung hilirisasi produk turunan susu melalui penguatan ekosistem, meningkatkan nilai tambah dengan inovasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ucap Siti Azizah.

Lebih lanjut, ia mengatakan, KemenKopUKM terus mendorong agar pemerintah daerah bersama pelaku usaha memperhatikan konsistensi usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Peserta FGD Pengembangan Kapasitas Wirausaha Lokal di Kawasan Terpadu UMKM Sektor Komoditas Susu terdiri dari Dinas yang membidangi KUKM dan Peternakan, Koperasi produsen susu di wilayah Sleman, dan pelaku usaha yang sudah berhasil melakukan konsolidasi produk turunan susu.

FGD ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja sama antara koperasi susu; stakeholder pelaku usaha pengelola produk susu dan turunannya dengan Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama; serta Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan ini juga diharapkan terbangun ekosistem yang saling menguatkan dengan inovasi yang sesuai dengan permintaan pasar.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan konsultasi bisnis dengan mitra kolaborator dan mitra strategis, seperti Mazaraat Artisan Cheese perusahaan produsen keju artisan yang telah masuk pasar Singapura dan Malaysia.

Selain itu PT. Tigaraksa Tbk yang merupakan good practice jasa produksi (makloon) susu. Perusahaan itu juga menawarkan pengelolaan produk susu dan turunannya yang dihasilkan koperasi, dengan syarat telah memiliki sertifikasi yang lengkap.

Dari sisi akademisi, peluang penerapan Inovasi System Closed Loop dan sinergi pentahelix menguatkan ekosistem pengelolaan terpadu rumah produksi bersama produk turunan susu secara berkelanjutan. Di sisi lain, positioning produk dinilai sangat penting dalam strategi marketing sehingga opsi bundling dengan destinasi wisata sangat potensial untuk menarik wisatawan.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Revolusi Lokal Jadi Momen Keberpihakan Terhadap Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan gerakan Revolusi Lokal menjadi momentum aksi nyata atau langkah konkret keberpihakan terhadap produk UMKM domestik di tengah serbuan produk impor.

“Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dan diperkirakan akan menjadi negara maju di tahun 2045. Indonesia juga menjadi salah satu dari tiga negara G20 yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai lebih dari 5 persen di tengah gejolak situasi global,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara pembukaan Revolusi Lokal yang mengusung tema Era Baru Pahlawan UMKM Lokal di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Menurut MenKopUKM, adanya gerakan Revolusi Lokal ini menjadi momen untuk menggerakkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi, membeli, serta bangga menggunakan produk lokal.

“Saya turut bangga, karena gerakan Revolusi Lokal ini merupakan insiatif yang datang dari anak muda. Bukan soal gagah-gagahan bernasionalisme. Tetapi kita memang punya market besar dan daya beli yang cukup baik. Justru jangan sampai menjadi ironi, banyak market tetapi justru pasar dikuasai produk asing,” kata MenKopUKM.

Ia mengakui, persaingan yang semakin ketat dari produk-produk impor terutama dari China yang memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang semakin baik, justru membuat produk lokal semakin kurang kompetitif.

“Ancaman juga muncul, karena terjadi praktik crossborder ilegal dan predatory pricing. Ini ancaman serius bagi UMKM Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Permendag 31 Tahun 2023,” kata Menteri Teten.

Di dalam Permendag 31 Tahun 2023, terdapat beberapa pengaturan utama seperti pendefinisian marketplace dan social commerce, penetapan harga minimum sebesar 100 dolar Amerika Serikat (AS) per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform crossborder. Serta disediakan positive list atau daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan melintasi crossborder secara langsung.

Termasuk menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada lokapasar dalam negeri yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, serta asal pengiriman barang.

“Saya sudah bertemu dengan beberapa platform global dan menutup crossborder karena arus minimal barang 100 dolar AS, ini sebagai cara kita untuk melindungi produk lokal. Sebab, bukan cuma kita di Indonesia, bangsa lain juga sama, mereka melindungi marketnya melalui regulasi,” tuturnya.

Untuk itu kata Menteri Teten, ke depan perlu upaya membangun loyalitas diri sendiri dan menumbuhkan kebanggaan terhadap produk karya anak bangsa. “Membangun kesadaran kita kalau produk lokal itu berkualitas. Kita bisa memproduksi kebutuhan kita sendiri, sudah ada produknya di sini kenapa beli produk dari luar,” ucapnya.

MenKopUKM mengatakan, Pemerintah akan terus mendukung UMKM yang memproduksi produk lokal. Salah satunya melalui kebijakan 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah yang harus kepada UMKM. Selanjutnya mendorong UMKM masuk dalam rantai pasok industri besar dan BUMN.

Tercatat pada platform Pasar Digital (PaDi) UMKM periode Januari-Agustus 2023 transaksi yang melibatkan UMKM telah mencapai Rp3,5 triliun, melonjak dari tahun 2020 yang sebesar Rp172 miliar. Transaksi itu mencakup 100.000 pelaku UMKM hingga kuartal II-2023.

Pada 2022 sebanyak 24.682 UMKM telah menjalin kemitraan dengan 17 BUMN, nilai transaksinya sebesar Rp5,1 triliun. Di tahun 2023, sinergi kegiatan INABUYER B2B2G (Business to Business to Government) Expo sebanyak 1.000 KUMKM melakukan business matching dengan nilai kerja sama sebesar Rp1 triliun yang berasal dari 48 kontrak.

“Pada rantai pasok industri, KemenKopUKM mendorong sebanyak 585 UMKM untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,53 miliar,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menambahkan, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan penggunaan produk UMKM melalui belanja pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 40 persen produk koperasi dan UMKM melalui e-katalog.

“Sebanyak 6 juta ASN kita diwajibkan untuk belanja produk lokal, maka hal ini semakin kuat dalam mendorong belanja produk dalam negeri. Gerakan Revolusi Lokal mudah-mudahan mampu memperkuat jaringan arus produk di Indonesia,” katanya.

Azwar berharap, dengan semakin banyaknya kesempatan atau program yang digulirkan Pemerintah, maka semakin banyak ragam yang diproduksi oleh UMKM dan itu akan menghidupkan UMKM sektor riil agar kian kuat dalam mendukung ekonomi nasional.

Sementara itu, Pendiri dan Inisiator Revolusi Lokal Raymond Chin menambahkan, Revolusi Lokal merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaaan masyarakat terhadap produk lokal.

Revolusi Lokal menggandeng tiga komponen penting dalam ekonomi negara produsen, konsumen, jajaran pemerintah, dan para pelaku bisnis terkait, seperti manufaktur, e-commerce, dan lain-lain.

“Gerakan ini berupaya untuk mengembalikan industri lokal agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri sehingga bisa bersaing dengan merek global,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, untuk melindungi konsumen sekaligus memajukan Indonesia, UMKM sangat perlu dibina dalam berproduksi dengan penambahan value-chain di Indonesia, selain itu juga membuka lapangan perkerjaan, dan saling support sesama produsen tanpa diskriminasi atau perilaku menjatuhkan.

Ketua Duta Revolusi Lokal sekaligus CEO Nama Beauty Luna Maya yang turut hadir menceritakan saat awal mula dirinya memulai bisnis di bidang kecantikan. Ia memulai bisnis pada 2019, ketika bisnis kecantikan lokal sedang hype dan booming. Di mana masyarakat mulai percaya dengan produk lokal.

“Tetapi di awal tahun ini setelah COVID-19, brand lokal dihadapkan pada tantangan datangnya produk luar dari platform e-commerce, dan memberikan dampak yang besar bagi bisnis lokal. Hal ini menjadi ombak yang luar biasa bagi UMKM lokal, termasuk saya yang bisa dibilang pendatang baru,” kata artis layar lebar dan sinetron itu.

Hal itu diakui Luna, sempat menjadi keresahan dalam dirinya dan sebagian besar pelaku usaha lokal lainnya. Akhirnya ia pun bertemu dengan Raymond Chin (Inisiator Revolusi Lokal) dan bertukar pikiran terkait keresahan yang sama.

“Keresahan bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga terkait harapan suatu saat di mana Indonesia bisa menjadi tuan bagi produk-produk lokal. Produk lokal bisa bersaing di tingkat global,” ucap Luna.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Belanja Barang dan Jasa Pemerintah ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.

“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju.”, di Jakarta, Selasa (7/11).

Hadir dalam Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan 2.179 utusan dari Kementrian, Badan, Lembaga, serta Pemprov, Pemkot/Pemkab seluruh Indonesia.

Menteri Teten mengatakan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun, sebuah angka yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, telah realisasi Pengdaaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.

“Ini angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten memaparkan, pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di SPSE, hal ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung.

Ia menambahkan sebanyak 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual.

“Kita perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut Menteri Teten menegaskan Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.

“Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan,” kata Menteri Teten.

Selain itu, kata Menteri Teten diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.

“Hal ini, bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan,” kata MenkopUKM.

MenKopUKM mengingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur dan sistem, tetapi kita juga membangun mimpi dan aspirasi UMKM untuk bersaing dan berjaya. Bersama, kita akan mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam rakorknas PBJ 2023, Menteri Teten mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

“Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan diantaranya, pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen.

Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.

“Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” kata Hendrar.

Tercatat untuk produk tayang UMKM di e- katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp161,3 triliun.(Jef)

koperasi dan ukm

Terapkan Stimulus Fiskal, Pemerintah Percepat Penyaluran KUR Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Pemerintah mengandalkan dan menerapkan strategi khusus stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk menjaga laju target pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pada kuartal III 2023 terjadi pelambatan ekonomi, dengan laju pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 7 kuartal sebelumnya selalu berada di atas angka 5, sehingga perlu upaya untuk antisipasi.

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/11).

Sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Pemerintah, kata MenKopUKM juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) lain. “Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Di sisi lain, strategi dilakukan di antaranya dengan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.

“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerjasama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” katanya.

Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Pembiayaan KUR dengan Pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro ke Lembaga Keuangan yang tersebar di 15 Provinsi. Pada saat ini sudah terdampingi sebanyak 3.229 pelaku usaha mikro dengan plafon pengajuan sebesar Rp155.622.900.000 dengan realisasi pencairan plafon sebesar Rp91.981.500.000.

Seiring dengan itu, Pemerintah memberikan sosialiasi KUR kepada pelaku UMKM dan Dinas yang mebidangi Koperasi dan UKM baik secara online maupun secara online.

Tercatat realisasi Penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 7 November 2023 berdasarkan data SIKP sebesar Rp204,17 triliun atau sebesar 68,74 persen dari target Rp297 kepada 3,18 juta debitur. Realisasi tersebut masih rendah mengingat pada saat ini sudah memasuki minggu kedua bulan November 2023. Jadi Penyalur harus mengejar target sekitar Rp92,82 Triliun dalam waktu kurang dari dua bulan.

“Kita harapkan dengan berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan ini dapat disalurkan KUR dengan tepat sasaran dan berdampak pada naik kelasnya pelaku UMKM Indonesia serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 menyentuh 4,94 persen year on year (yoy), atau tak sampai 5 persen. Data BPS yang menunjukkan tingkat konsumsi lebih rendah dibanding ekspektasi pemerintah.

BPS menilai penyebab lesunya perekonomian pada kuartal III-2023 yakni konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi. Tercatat konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen dengan distribusi 7,16 persen.

Terkontraksinya konsumsi pemerintah karena adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Ditambah ada pergeseran pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang biasanya di kuartal III menjadi kuartal II.

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah sudah mengumpulkan Rp 650 triliun. Pemerintah juga bakal memperbaiki outlook perekonomian kuartal IV untuk menjaga pertumbuhannya di level 5 persen.(Jef)

koperasi dan ukm

50 Wirausaha Terpilih “Entrepreneur Development 2023” Siap Berkolaborasi Dengan Mitra Strategis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id)- Program Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yaitu Entrepreneur Development 2023 kini telah memasuki tahapan networking day yang mempertemukan 50 wirausaha terpilih dengan para mitra strategis yang terdiri dari 10 kementerian atau lembaga (K/L) dan 50 stakeholder.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peluang kerja sama antara para mitra strategis terkait pembiayaan, legalitas, digital marketing, perluasan pasar, dan pengembangan produk dalam rangka keberlanjutan usaha sesuai dengan kebutuhan wirausaha,” ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (05/11).

Menurutnya, KemenKopUKM telah melakukan evolusi program yang awalnya berupa ajang bertukar pengalaman menjadi ajang pencapaian target jangka pendek untuk scale up usaha.

Peserta Networking Day telah melalui serangkaian program yang diawali sejak Februari 2023 dengan peserta awal 2.300 wirausaha.

Tujuan dari penyelenggaraan Networking Day adalah menghubungkan wirausaha dengan mitra strategis sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan usaha dan menciptakan multiplier effect yang lebih besar untuk lingkungan dan sosial dengan sasaran untuk menumbuhkembangan wirausaha inovatif, kreatif, berbasis teknologi, berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan rasio kewirausahaan nasional.

Dari networking day tersebut berhasil terjalin inisiasi keberlanjutan wirausaha dengan beberapa mitra strategis yang terlibat, antara lain aspek pembiayaan dengan Bank Nano Syariah (Sinarmas Group), Bank BJB, Alami Group, Bizhare, dan Aspire; aspek legalitas dengan KontrakHukum; dan aspek digital marketing dengan Boleh Dicoba Digital.

Kemudian aspek perluasan pasar dengan Pendopo – Kawan Lama, Evermos, Universitas Parahyangan, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI), Telkomsel Corporate Accelerator (TINC), dan Business & Export Development Organization (BEDO); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pepito Supermarket, Artisan Brand Management AMATI Indonesia, PT Iam Jaya Perkasa, Kumpul, dan Andalin.

Lalu aspek pengembangan produk dengan Asosiasi Alih Teknologi dan Pengembangan Bisnis Indonesia (ALTEK), Kementerian Pertanian, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Koalisi Ekonomi Membumi, dan Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia Jakarta.

“Sebanyak 50 wirausaha terpilih Networking Day memiliki keunggulan sebagai wirausaha inovatif di sektor agrobisnis, jasa dan teknologi, serta kriya. Mereka melakukan showcase dan presentasi bisnis untuk kemudian mengikuti seleksi sehingga terpilih 30 wirausaha terbaik untuk mengikuti kegiatan Appreciation Day yang akan dilaksanakan pada bulan November 2023,” ucap Siti Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pembentukan Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera Perkuat Terwujudnya Ekspor Bonsai

Tinggalkan komentar

Sidoarjo:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung pembentukan koperasi pemasaran oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) bernama Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera yang diharapkan mampu memperkuat terwujudnya ekspor bagi bisnis bonsai Indonesia.

“PPBI adalah salah satu organisasi hobi yang cukup tua, sudah mencapai 44 tahun. Mengelola sebuah organisasi untuk periode waktu panjang agar tetap eksis dan tumbuh bukan hal yang mudah. Ini bisa menjadi modal sosial untuk ditumbuhkembangkan, bahwa hobi bonsai bukan sekadar hobi atau karya seni, tetapi punya nilai ekonomi yang luar biasa,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam Musyawarah Nasional PPBI Ke-X Tahun 2023 yang mengusung tema ‘Mewujudkan Jati Diri Seni Bonsai Indonesia Melalui Digitalisasi PPBI’ di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (4/11).

Menteri Teten mengatakan Indonesia memiliki SDA yang tak diragukan lagi, bahan baku yang tersedia di dalam negeri yang tak ada tandingannya. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Sehingga jika dikolaborasikan seni dengan SDA seperti tanaman bonsai ini, bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang besar.

Menurutnya, banyak negara melihat ekonomi kreatif sebagai alternatif dari ekonomi konvensional seperti industri keuangan dan lainnya. Di tahun 2022, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional Indonesia mencapai Rp1.134,9 triliun.

Sementara berdasarkan The Global Bonsai Market 2022, pasar ekonomi bonsai di dunia mencapai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang memimpin pasar bonsai di kancah internasional.

“Di industri ini akan banyak rantai pasok yang tercipta dari UMKM. Mulai dari bahan baku bonsai sendiri, karena ia tumbuh bukan lagi dari alam saja tetapi ada upaya budidaya. Kemudian kebutuhan pot hingga perawatan dan kebutuhan lainnya. Diharapkan dengan membangun ekosistem ini, betul-betul menciptakan lapangan kerja baru,” ucapnya.

MenKopUKM menegaskan, perkembangan industri bonsai harus dilihat sebagai suatu peluang, menjadikan seni bonsai suatu komoditas peluang ekonomi yang memiliki potensi untuk dibesarkan. “Sirkular ekonomi yang tercipta dengan bergabung dalam koperasi, semakin menumbuhkan ekonomi kreatif,” ujar Teten.

Ia menganjurkan bagi Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera agar memanfaatkan digitalisasi, sehingga dapat dikelola dengan profesional, melalui model bisnis dan upaya perluasan pasar dalam dan luar negeri. Tercatat, pertumbuhan bisnis bonsai dapat berkembang secara signifikan melalui toko online (e-commerce) yang menerapkan digital marketing dan transaksi less contact.

KemenKopUKM akan terus memperkuat ekosistem usaha bonsai di Tanah Air dengan melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan koperasi, pengembangan bisnis model, menghubungkan dengan berbagai mitra dan market, serta pembiayaan untuk koperasi-koperasi potensial melalui LPDB-KUMKM.

“Yang jadi pertanyaan apakah bisa ekspor? Tentu sangat bisa. Hanya saja perlu diakui masih ada terkendala izin ekspor dan kekarantinaan. Kebetulan, seiring adanya reformasi internal, telah dibentuk Badan Karantina Pertanian. Diharapkan kebutuhan koperasi dalam ekspor bonsai bisa di-adressed dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Karantina Pertanian agar ekspor dipermudah. Hobi itu harus tumbuh marketnya, supaya tidak stagnan,” ujar KemenKopUKM.

Ia berharap, kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-X PPBI berjalan lancar dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus memajukan ekonomi kreatif dan ekonomi bonsai di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Umum PPBI Erwin Lismar mengatakan, PPBI tidak bisa tumbuh dengan baik tanpa ada dukungan Pemerintah. Untuk itu, pihaknya terus menjalin hubungan baik dengan KemenKopUKM dan Kemenparekraf.

“Di bawah kementerian ini PBBI dapat berkembang dengan pesat. Kita dengan dunia internasional sudah sejajar, ke depan diharapkan seni bonsai Indonesia bisa menjadi kiblat dunia,” ucapnya.

Dalam Munas sekaligus Pameran Nasional Bonsai, PBBI menampilkan 1.757 pot tanaman bonsai kelas dunia dengan standar kualitas internasional. Acara tersebut juga melibatkan 250 cabang PPBI di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pembonsai dan seni bonsai, Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera dibentuk dengan melibatkan UMKM.

“Ini kesempatan bagi masyarakat untuk bisa menikmati bonsai pilihan sebagai karya seni anak bangsa. Karena hobi dan industri bonsai tak main-main. Harga paling tinggi di pameran ini mencapai kisaran Rp2 miliar, memang sangat fantastis. Pasar bonsai merupakan industri yang sangat potensial,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kospermindo Ekspor Rumput Laut Ke China Wujudkan Hilirisasi Komoditas Lokal

Tinggalkan komentar

Makassar:(globalnews.id) – Koperasi Rumput Laut Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) sukses mengekspor rumput laut sebanyak 4 kontainer ke Xiamen, China, melalui pelabuhan Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan nilai mencapai Rp500 juta.

Secara simbolis, prosesi pengiriman ekspor rumput laut tersebut diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

MenKopUKM mengatakan, potensi rumput laut Indonesia untuk ekspor dan keperluan dalam negeri sangatlah besar, baik sebagai substitusi impor gandum untuk ketahanan nasional, maupun sebagai bagian dari hilirisasi komoditas lokal. Hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan industrialisasi berbasis SDA (Sumber Daya Alam) lokal.

“Rumput laut bisa menyubstitusi sekitar 30 persen kebutuhan tepung terigu sebagai ketahanan pangan. Olahan rumput laut lebih sehat sebagai pengganti tepung terigu untuk pembuatan mie, kue, maupun pupuk bio plastic, kecantikan, hingga makanan ternak. Bisa dikatakan penggunaannya sangat luas,” ucap Menteri Teten usai melakukan gunting pita sebagai simbolis peresmian ekspor rumput laut ke China, di Makassar, Sulsel, Sabtu (4/11/2023).

MenKopUKM meyakinkan, kemampuan olahan rumput laut dalam menyubstitusi tepung terigu impor memiliki pasokan bahan baku yang cukup. Dari segi harga, produk tersebut juga sangat kompetitif dibanding tepung terigu impor.

“Selama ini kita impor tepung terigu dan gandum, kalau subtitusi olahan rumput laut bisa terlaksana secara menyeluruh, kita mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menghemat devisa negara,” kata Teten.

Dalam memuluskan hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah, yang dalam hal ini perlu melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan tersebut.

“Saya sudah bicarakan dan usulkan supaya ada kebijakan afirmasi, yaitu kewajiban menggunakan rumput laut pada produk berbasis terigu. Nanti akan dibahas lagi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sendiri,” katanya.

Ditegaskan MenKopUKM, kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Jepang salah satunya. Sehingga diharapkan kebijakan afirmasi mewajibkan rumput laut sebagai bahan baku olahan tepung terigu dan pengganti gandum bisa dipasok dari dalam negeri sendiri.

“Afirmasi kebijakan perlu didorong, karena seluruh dunia juga sudah melakukan itu,” ucap Teten.

Dengan hilirisasi atau industrialisasi, kata Menteri Teten, produk rumput laut yang selama ini diekspor masih dalam bentuk material mentah, bisa diolah menjadi tepung dan sebagian barang setengah jadi.

“Dalam hal ini, koperasi berperan menjadi agregator sekaligus pengolah rumput laut. Bisa melalui kerja sama dengan perusahaan besar untuk teknis mesin dan pengolahan,” katanya.

*Kebijakan Afirmasi*

Lebih lanjut Ketua Kospermindo Arman Arfah menjelaskan, koperasi bimbingannya melakukan ekspor tiap bulannya dengan mengirim lebih dari 7.000 ton ke China. Para petani rumput laut di seluruh Indonesia, telah mampu mencukupi kebutuhan ekspor luar negeri sejak tahun 2004 atau selama kurang lebih 20 tahun, sehingga jika ada kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri pun tidak menjadi masalah.

“Riset terkait pengolahan rumput laut kita sudah ada, tinggal arah kebijakan yang dibutuhkan dan kesempatan yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kami berharap KemenKopUKM bisa mendorong itu melalui kebijakan afirmasi subtitusi impor untuk mencukupi pasar luar dan dalam negeri,” katanya.

Arman melanjutkan, laut Indonesia menjadi laut terpanjang kedua dunia yang potensinya dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Arman pun menjamin, jika nanti kebijakan tersebut diterapkan, tak hanya kebutuhan luar negeri yang tercukupi, dalam negeri pun akan ikut tercukupi.

“Kita yang membudidayakan, mengolah, dan mengkonsumsinya sendiri. Saya bisa pastikan, kualitas rumput laut kita jauh lebih bagus dari yang diproduksi di luar negeri. China sudah lama pakai rumput laut dari Indonesia dan diolah di sana, Jepang pun sama, bahan baku agar-agar mereka merupakan pasokan rumput laut dari Indonesia,” katanya.

Arman mengungkapkan, di Indonesia terdapat 500 jenis rumput laut yang memiliki potensi ekonomi. Namun yang tergarap baru empat jenis, yaitu teleslaria, potonik, pinosum, dan lawi lae buleva. “Yang paling banyak dikirim ke luar negeri adalah jenis potonik, teleslaria dan spinosum. Kalau tiga jenis ini saja bisa dikelola dengan baik, kita mampu produksi sebanyak 350.000 ton, dan sebesar 200.000 tonnya untuk ekspor. Ini membangun ketahanan pangan dalam negeri,” kata Arman.

Ia menegaskan, dalam proses hilirisasi, koperasi sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari Pemerintah. “Kami siap terlibat dalam hilirisasi, maka kita butuh dukungan dari KemenKopUKM untuk proses hilirisasi tersebut,” ujarnya.

Kospermindo sendiri mewadahi 2.000 anggota yang mayoritasnya adalah petani rumput laut. Selain membawahi Kospermindo, Arman juga merupakan Ketua Asosiasi Petani Rumput Laut Indonesia yang memiliki anggota sebanyak 10.000 orang di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Hongbo selaku Head Quality Control perwakilan dari perusahaan China, Green Fresh mengatakan, dalam mengolah berbagai produk mulai dari es krim, sosis, puding, kue, roti dan mie, pihaknya mendapat pasokan bahan baku dari rumput laut Indonesia, tepatnya Sulsel. Green Fresh sendiri merupakan pabrik terbesar dunia dari Xiamen, China.

“Kami mendapat pasokan rumput laut dari Sulsel sebanyak 7.000 ton per bulan, dengan kualitas rumput laut yang sangat bagus. Saat ini, kami memiliki satu pabrik pengolahan di Situbondo, Jawa Timur, untuk pengolahan agar-agar dengan kapasitas 1.000 ton yang juga bekerja sama dengan koperasi,” katanya.

Diakui Hongbo, dalam mengolah produk dari bahan baku rumput laut, memang dibutuhkan investasi yang tak murah. Mulai dari teknologi, hingga harga mesin pengolahan yang bisa mencapai sekitar 2 miliar yuan atau setara Rp100 miliar.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Rumah Kemasan Layani dan Fasilitasi UMKM Agar Omzet Meningkat

Tinggalkan komentar

Subang:(globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan Rumah Kemasan yang segera di instal dan dioperasikan di PLUT-KUMKM Subang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan omzet pelaku UMKM sehingga usahanya semakin maju dan berkembang.

“Selain itu, rumah kemasan ini agar bisa disosialisasikan supaya bisa digunakan bersama, dan dirawat agar bisa dipakai sesuai masa operasionalnya,” kata SesKemenKopUKM Arif, Jum’at (3/11) usai meninjau Rumah Kemasan di Gedung PLUT-KUMKM Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia sekaligus berdialog dengan pelaku UMKM di wilayah itu.

Turut mendampingi, Asdep Jaringan dan Rantai Pasok KemenKopUKM Sutarmo, Inspektur KemenKopUKM Heru Berdikaryanto, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang Sumitro, dan perwakilan dari Dinas KemenKopUKM Jabar, Saiful Anwar.

SesKemenKopUKM menjelaskan, Rumah Kemasan merupakan fasilitas dan pelayanan yang diberikan melalui PLUT-KUMKM berupa pelatihan, pendampingn, dan fasilitasi terkait kemasan produk. Selain tempat dan lokasi yang nyaman, harga layanan yang ditetapkan juga tidak mahal, karena ini akan dikelola BLU (Badan Layanan Umum) agar bisa melayani dan memfasilitasi pelaku UMKM secara berkesinambungan.

Maka dari itu harga atau jasa yang ditetapkan Rumah Kemasan ini harus dapat dijangkau oleh pelaku UMKM. Tujuannya agar operasional Rumah Kemasan ini bisa mencapai break event point (BEP) dan tetap bisa terus melayani pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas desain dan kemasan produknya.

Kedepan, kata Arif, Rumah Kemasan harus bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan UMKM, misalnya pelayanan dalam membuat kemasan produk kaleng atau minuman botol dan paling tidak saat ini sudah bisa memproduksi kemasan sesuai kebutuhan pelaku UMKM.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Subang yang bersama-sama dengan KemenKopUKM terus berupaya meningkatkan kualitas produk UMKM khususnya di Subang,” kata SesKemenKopUKM.

Sandi, salah satu Konsultan Pendamping PLUT KUMKM Subang, mengatakan sejumlah materi yang diajarkan di Rumah Kemasan ini antara lain materi standar pelabelan, mengenal alat pengemasan sederhana, membuat kemasan dari produk sederhana, mengenal ongkos produksi kemasan misalnya stiker, sampai standing pouch.

“Kami sudah melakukan tes market ke Johor Bahru, Malaysia, dimana beberapa produk UMKM Subang yang sudah menggunakan kemasan baru bisa diterima di sana, misalnya kripik pisang atau banana chips, atau rengginang yang dikemas menjadi rice cracker,” ucap Arif.

Omzet Naik

Sementara itu, beberapa pelaku UMKM di Subang mengakui, omzet dan harga jual produk UMKM mereka naik cukup tinggi, setelah kemasan produk disempurnakan dengan kemasan baru.

Juhaeti yang memproduksi Kripik Terong, misalnya, sudah bisa membiayai sekolah anak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari berkat produknya.

“Dulu dengan kemasan seadanya, saya jual kripik terong 1/4 kilogram harga jualnya cuma Rp12 ribu. Kini dengan kemasan baru, saya bisa jual dengan jumlah bahan baku yang sama, bisa jadi tiga bungkus harganya totalnya jadi Rp36 ribu,” kata ibu yang akrab dipanggil Jupe itu.

Sedangkan Elisa, yang memproduksi beras hitam, kini mampu menjual produknya seharga Rp40 ribu per bungkus dibandingkan Rp12 ribu saat kemasannya masih sederhana. “Sekarang saya malah bingung kalau ada pesanan dalam jumlah banyak, sementara kapasitas produksi beras hitam saya masih terbatas,” kata Elisa.(Jef)