Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Indonesia Tidak Antiasing, Namun Perlu Memproteksi Ekonomi Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, dalam sistem perdagangan online, pemerintah Indonesia tidak antiasing namun ada sektor ekonomi lokal dan pelakunya yang harus dilindungi.

MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Omnichannel Trends Meeting The Modern Shopper’s Preference yang diselenggarakan GDP Venture di Jakarta, Selasa (24/10), mengatakan pemerintah menganggap perlu pengaturan kembali e-commerce yang mencakup platfrom, arus barang impor, dan perdagangan online.

“Mengatur perdagangan online tidak berarti antiteknologi atau antiasing. Namun, pemerintah berupaya menjaga ekosistem perdagangan online demi melindungi produk dan UMKM lokal,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menekankan penerapan teknologi termasuk dalam sistem perdagangan harus diatur dan dikontrol dengan baik agar disrupsinya tidak liar sehingga tidak merusak iklim usaha yang ada.

“Ada sektor ekonomi yang harus kita lindungi. Kalau enggak produk dan pelaku UMKM lokal bisa terancam menjadi korban,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten menjelaskan, saat ini Omnichannel tren atau pemasaran yang menggabungkan seluruh channel baik offline maupun online berkembang pesat sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, keduanya saling menunjang. Di satu sisi pembeli masih butuh pengalaman atau pengetahuan yang lebih jauh, di sisi lain melalui online proses jual beli bisa lebih cepat dan efisien.

Perkembangan digital yang begitu cepat memang memberikan dampak dan peluang baru, dan harus diakui tidak semua UMKM bisa menggabungkan praktik penjualan online dan offline. “Misalnya UMKM yang kini bisa menjangkau pasar sangat luas, tidak mampu memenuhi pesanan yang besar,” kata Menteri Teten.

Izin TikTok Shop

Terkait platform asal China TikTok, Menteri Teten
mengatakan CEO TikTok Shou Zi Chew telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup TikTok Shop.

Namun, Presiden Jokowi menyaratkan agar Shou Zi Chew bertemu terlebih dahulu dengan MenKopUKM Teten Masduki untuk membahas kelanjutan nasib TikTok Shop di Indonesia.

“Saya juga diminta Presiden menerima audiensi CEO TikTok karena mereka ingin kembali berbisnis di Indonesia, oke itu tidak menjadi masalah. Tapi kata Presiden harus ngobrol dulu dengan Menteri UKM-nya,” kata Teten.

Teten mengatakan, untuk berbisnis kembali di Indonesia, TikTok Shop harus membuka platform tersendiri yang memang tidak digabungkan lagi dengan platform media sosial mereka.

Adapun opsi lain ialah TikTok berinvestasi pada platform e-commerce di Indonesia. “Mereka bisa membuka platform baru atau bisa berinvestasi di platform lokal yang sudah ada,” ucap Menteri Teten.

Teten menegaskan TikTok Shop harus menaati peraturan di Indonesia jika ingin melanjutkan bisnis di negeri ini.

Peraturan terpenting di antaranya mengajukan izin sebagai e-commerce kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Paparkan Empat Kebijakan Ekonomi Untuk Perkuat Produk Dalam Negeri

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan empat kebijakan pemerintah di sektor ekonomi yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dan memperkuat daya saing produk lokal, mencakup kebijakan substitusi impor, hilirisasi sumber daya alam, transformasi digital, hingga kemudahan pembiayaan bagi UMKM.

“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus ditindaklanjuti dan difollow-up kalangan pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi bisnis, termasuk Iwapi,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, saat mewakili Presiden RI, pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa (24/10).

Di depan Ketua Umum Iwapi Nita Yudi dan sekitar 800 peserta Rakernas, Menteri Teten menjelaskan, dalam kebijakan substitusi impor, jika Indonesia bisa memproduksi suatu produk kebutuhan domestik, maka tidak perlu lagi diimpor. “Bahkan, Presiden telah memberikan afirmasi 40 persen belanja APBN untuk membeli produk-produk dalam negeri dari UMKM,” kata Menteri Teten.

Untuk itu, MenKopUKM meminta Iwapi untuk memfollow-up kebijakan tersebut melalui LKPP, Kemendag, dan Kementerian Investasi. “Saat ini, investasi bisa dilakukan harus bekerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri,” kata Menteri Teten.

Selain itu, bila investor asing berinvestasi di Indonesia membangun pabrik, produk hasilnya harus memiliki 40 persen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Intinya, harus diproduksi di dalam negeri dan bermitra dengan pelaku lokal. Di sini, kita mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri,” kata MenkopUKM. Ia juga menyebutkan, ada program Business Matching yang mempertemukan antara produsen UMKM dengan para buyer.

Terkait hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam berbasis komoditas lokal, MenKopUKM menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya untuk pelaku usaha besar. Namun, harus juga melibatkan pelaku UMKM dalam negeri.

“Kebijakan ini juga melarang ekspor produk tambang mentah, harus diolah di dalam negeri agar meningkatkan nilai tambah dan kualitas lapangan kerja,” kata Menteri Teten.

Untuk kebijakan akses pembiayaan untuk UMKM, harus lebih bagus lagi. Sebab, saat ini, porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 21 persen. Bandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang sudah di atas 40 persen. Bahkan, di Korea Selatan sudah lebih dari 80 persen.

“Kita sudah membahas kredit UMKM tidak lagi mengacu pada agunan aset, melainkan credit scoring,” ucap MenKopUKM.

Transformasi Digital

Sementara dalam kebijakan transformasi digital, MenKopUKM menyebutkan ada empat hal yang diatur. Pertama, pengaturan terkait platform untuk bisnis. Kedua, pengaturan arus impor barang consumer goods. “Yang ketiga adalah mengatur sistem perdagangannya,” kata Menteri Teten. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga perlu peningkatan daya saing produk UMKM dalam negeri.

MenKopUKM mengakui, untuk menerapkan hal itu, Indonesia mesti belajar dari kebijakan yang dilakukan China. “Benchmark kita ke China. Karena, keberadaan platform digital itu bisa merupakan peluang, bisa juga ancaman. Bila kita menguasai teknologi, bisa mengkoloni sebuah negara,” kata Menteri Teten.

China, kata MenKopUKM, kemudian memperkuat platform ekonomi digitalnya agar tidak bisa ditembus platform luar. “Google tidak bisa masuk dan China menciptakan Baidu sebagai search engine mereka, dan berbagai upaya lain. Sekarang, TikTok yang buatan China itu sudah menguasai seluruh negara di dunia,” kata Menteri Teten.

Bahkan, ada platform baru di China yang terhubung dengan 25 pabrik di negeri itu. Produknya bisa langsung datang ke konsumen, tanpa melalui distributor, reseller, dan sebagainya. “Kita memang tidak menguasai teknologinya, tapi kita memiliki kedaulatan negeri. Ini yang harus kita protect,” ucap MenKopUKM.

“Presiden pun telah menugaskan kepada menteri terkait untuk menyiapkan kebijakan ekonomi digital nasional untuk melindungi platform digital dalam negeri, melindungi industri lokal, melindungi UMKM, dan melindungi konsumen atau masyarakat,” kata Menteri Teten.

Meski begitu, MenKopUKM mengatakan bahwa kebijakan itu kerap kali dilihat sebagai anti inovasi dan anti teknologi. “Teknologi digital itu satu keharusan. Oleh karena itu, kita memiliki program untuk mendorong pelaku UMKM go digital. Sudah 22 juta UMKM jualan secara online,” ucap Menteri Teten.

Namun, MenKopUKM menegaskan pemerintah harus tetap melindungi UMKM dan produk dalam negeri dari serbuan produk-produk berharga lebih murah. “Di banyak negara sudah diatur teknologinya, yang salah satunya terkait transparansi algoritma dan data yang ada di dalam platformnya,” kata Menteri Teten.

Hanya saja, meski ada pengaturan ekonomi digital di Indonesia, Menteri Teten meyakini platform asing tidak akan pergi begitu saja dari Indonesia karena pangsa pasar di negara ini sangatlah luas. “Mereka memang boleh berbisnis di Indonesia, tapi dengan model bisnis yang sustain, jangan yang merusak,” ujar MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: PLUT Tingkatkan Kualitas Produksi Untuk Bantu UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT – KUMKM) diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM sehingga mereka naik kelas usaha, tidak terjebak dalam skala usaha mikro, dan dapat bersaing di pasar global.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini, pihaknya membangun PLUT – KUMKM di berbagai daerah untuk mendampingi para pelaku UMKM agar skala usahanya dapat terus tumbuh.

“PLUT ini menjadi pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus, memakai pendekatan inkubasi. Jadi pelaku UMKM akan dierami dan dibesarkan dengan baik. Hanya dengan cara ini kita bisa melahirkan pebisnis baru. Jangan dibiarkan UMKM berjalan tanpa bimbingan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Peresmian Gedung PLUT – KUMKM di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan pemerintah saat ini sedang menyiapkan program hilirisasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.

“Kenapa perlu hilirisasi, supaya UMKM enggak lagi usaha mandiri. Kita harus menempatkan UMKM dalam rantai pasok industri. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok itu ekspornya 70 persen dari UMKM. Karena mereka menjadi bagian rantai pasok industri. Jadi suplainya dari UMKM,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, PLUT – KUMKM akan dijadikan sebagai tempat untuk mengevolusi UMKM. Nantinya, pihaknya juga akan menghadirkan fasilitas pengemasan yang baik.

Hal ini akan membuat pelaku UMKM untuk mendapatkan pendampingan, bantuan pengembangan usaha, dan bantuan untuk dapat terhubung dengan enabler.

“Kami juga membangun rumah produksi bersama, tempat maklun produk UMKM secara bersama. Di Garut kami sedang bangun rumah produksi bersama untuk produk fesyen agar dapat menghasilkan produk yang sekelas dengan produk buatan Italia. Masing masing daerah berbeda-beda. Hilirisasi ini penting untuk menyiapkan Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju. Kita punya potensi yang besar untuk itu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan hadirnya PLUT – KUMKM ini menjadi langkah nyata untuk memajukan UMKM di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara umum.

“Kehadiran PLUT – KUMKM akan memberikan pelayanan terpadu serta pelatihan yang dibutuhkan UMKM. Saya harap PLUT – KUMKM ini juga hadir di banyak daerah di Jawa Barat. Kami yakin PLUT – KUMKM akan membantu pelaku usaha untuk naik kelas dari sektor informal ke formal. Dengan bantuan KemenKopUKM akan memberikan akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah pada produk UMKM,” kata Bey.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pertumbuhan ekonomi Bandung semakin meningkat pada 2022 dan mencapai 5,22 persen karena memiliki sumber daya alam yang besar, sumber daya manusia potensial, serta UMKM yang senantiasa memperkuat perekonomian.

“Daya beli masyarakat juga meningkat karena ada 3 terobosan. Pertama mempermudah perizinan. NIB sudah 70 ribu yang diterbitkan,” katanya.

Selain itu, perputaran ekonomi mikro juga semakin dinamis dengan tumbuhnya 25 ribu nasabah baru yang mendapat pinjaman bergulir tanpa agunan. Kemudian, produk UMKM Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 16.800 jenis.

“Mudah-mudahan kehadiran PLUT dapat mendorong program semakin berkelanjutan di Kabupaten Bandung dan kami siap melakukan inovasi untuk meningkatkan perekonomian,” kata Dadang.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

BNI Xpora Dorong Kayu Produksi Ciamis Diekspor Hingga Mancanegara

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus mendorong kinerja ekspor debitur UMKM melalui program Xpora. Kali ini BNI berhasil mengantarkan produk kayu Kaytama dari Ciamis, Jawa Barat hingga ke berbagai negara asing.

Pemilik Kaytama, Yudi Eko Santosa mengatakan bahwa Kaytama menyediakan berbagai macam produk kayu jadi seperti ubin kayu/exterior decking, finger joint laminating, tiang, balok, hingga kusen, pintu dan jendela.

Kaytama juga dapat memproduksi produk olahan kayu secara custom berdasarkan permintaan dari customer.

“BNI telah banyak berkontribusi dalam perjalanan Kaytama. Tidak hanya memberikan pembiayaan, BNI semakin mempermudah Kaytama untuk memperluas pangsa pasarnya ke luar negeri melalui business matching dari Xpora,” ujar Yudi.

Hingga saat ini, Kaytama telah melakukan ekspor ke Singapura, China, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Amerika, UAE, hingga berbagai negara Eropa.

Kinerja BNI Xpora tersebut turut mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.

“UMKM merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional, sehingga perlu untuk mendapatkan dukungan yang maksimal dari kita semua. Melalui Xpora, BNI secara konsisten memudahkan UMKM lokal untuk merambah pasar di luar negeri,” ujar Agun.

Agun juga mengatakan, UMKM juga menjadi penyerap utama tenaga kerja. Dengan semakin banyak bisnis UMKM yang berkembang hingga ke luar negeri, diharapkan dapat semakin banyak tenaga kerja yang terserap sehingga turut mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

“Bahkan selama pandemi Covid-19, terbukti UMKM yang menyelamatkan perekonomian nasional kita. BNI tidak hanya memberi dukungan ekspor kepada UMKM, bahkan banyak membantu masyarakat melalui CSR di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Pangandaran,” tutup Agun(Jef).

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Sebut Tiga Pendekatan Untuk Deteksi UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Ternate:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyatakan, dalam upaya mewujudkan UMKM naik kelas, terdapat tiga pendekatan untuk mendeteksinya yakni produktivitas, aksesibilitas, dan intervensi.

“Pertama, sisi pendekatan produktivitas ditekankan dari peningkatan kapasitas usaha dan kinerja usaha. Kedua, pendekatan aksesibilitas terhadap permodalan dari perubahan sumber modal usaha menjadi semakin formal. Ketiga, pendekatan intervensi finansial pemerintah atau government intervention yaitu lulusnya UMKM dari program bantuan pemerintah,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya di Ternate, Minggu (22/10).

SesKemenkopUKM menambahkan, setiap negara memiliki model UMKM Naik Kelas tersendiri. “Belajar dari best practices berbagai negara, setiap negara memiliki kriteria masing-masing terkait definisi UMKM dan definisi UKM Naik Kelas,” ulas Arif.

Menurut Arif, mayoritas UMKM di dunia merupakan perusahaan independen (independent firms) dengan jumlah pekerja kurang dari 50 orang dan ukuran ini berbeda di setiap negara.

“Banyak negara yang mengklasifikasikan UMKM dengan parameter atau kriteria jumlah tenaga kerja tidak melebihi 250 atau 200 orang. Khusus SMEs di AS, jumlah tenaga kerja tidak melebihi dari 500 orang,” kata Arif.

SesKemenkopUKM meyakini berbagai mitra pembina UMKM di Indonesia sudah memiliki perhatian terhadap kriteria UMKM Naik Kelas. Dalam pembinaan UMKM, dibuat klasifikasi kelas yang lebih kecil, bukan hanya berdasarkan aset dan omset tetapi juga indikator lainnya.

“Indikator tersebut diantaranya menurut Bank Indonesia adalah UMKM Digital, UMKM yang terhubung dengan akses pembiayaan, UMKM ekspor, dan UMKM Hijau,” terang Arif.

Sedangkan menurut Pemerintah Daerah adalah indikator produktivitas, indikator akses permodalan, indikator intervensi pemerintah, dan indikator lingkungan usaha yang berkelanjutan (ekonomi hijau), dan melestarikan kearifan lokal.

Saat ini, lanjut SesKemenkopUKM, kriteria UMKM naik kelas yang digunakan adalah kenaikan omset dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun demikian, kenaikan kelas UMKM tersebut dinilai terlalu sulit dicapai mengingat jauhnya rentang omset dan modal antar masing-masing klasifikasi usaha. “Akibatnya, dampak program pemberdayaan UMKM menjadi sulit untuk dipetakan dan kinerja pemerintah sulit dihitung secara kuantitatif,” ungkap Arif.

Untuk itu, SesKemenkopUKM menekankan kolaborasi dengan berbagai stakeholder menjadi sangat penting dilakukan untuk menaikkan kelas UMKM. “Mitra pembina dan pendamping UMKM yang sudah memiliki tools untuk menilai kelas UMKM, dapat diajak bekerjasama agar tools tersebut dapat dimanfaatkan masing-masing pemerintah daerah,” ujar Arif.

Sementara itu, Resmiguno yang mewakili Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat mengatakan, untuk membangun UMKM yang kuat memang perlu sinergi dan roadmap program dari hulu hingga hilir. Sehingga, tidak terkotak-kotak. “Juga, perlu ada kolaborasi antara koperasi dan pelaku UMKM,” kata Resmiguno.

Oleh karena itu, lanjut Resmiguno, pihaknya menanti terbitnya indikator-indikator resmi itu sebagai panduan yang diberikan pemerintah pusat. “Sebaiknya, indikator-indikator itu diturunkan ke dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Deputi sebagai pedoman bagi daerah menentukan UMKM naik kelas. Tetapi, dengan tetap mengacu pada PP Nomor 7,” ujar Resmiguno.(jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi ICCN Dalam Memperkuat Jejaring Bisnis Lewat Festival Kota Kreatif 2023 di Banjarmasin

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi langkah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) yang terbentuk di Bandung, Jawa Barat, sejak April 2015, dalam menumbuhkan dan memperkuat jejaring anggota dari lintas organisasi hingga mencapai wilayah 260 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

“Saya menekankan pentingnya jiwa-jiwa kreatif untuk melahirkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata MenKopUKM dalam rilisnya, Sabtu (21/10).

Menteri Teten saat menjadi narasumber acara Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), menyebutkan, hal itu telah disampaikan dalam forum internasional KTT Asean, beberapa waktu lalu, bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, sangat relevan mengambil peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, menjadi kawasan yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah atas sumber dayanya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Teten, penciptaan wirausaha muda dan UMKM masa depan berbasis kreativitas dan teknologi dengan bisnis inklusif, mutlak krusial. “Menciptakan ekonomi baru dengan eksplorasi digitalisasi dari hulu ke hilir harus dilakukan,” kata MenKopUKM.

Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari menjelaskan, setiap tahunnya, ICCN menyelenggarakan Festival Kota Kreatif di Indonesia (Indonesia Creative Cities Festival/ICCF). Tahun ini, Banjarmasin bertugas menjadi tuan rumah ICCF 2023, dengan mengangkat tema Cangkurah Kayuh Baimbai.

“Secara filosofis, dapat dimaknai semangat kolaborasi, kebersamaan, dan kekompakan dalam mencapai tujuan bersama, tidak mudah surut menghadapi rintangan, hingga mewujudkan gagasan dan solusi kreatif untuk Indonesia,” ucap Fiki.

ICCF 2023 diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2023, dengan kegiatan berpusat di Galaxy Hotel, serta berkeliling ke titik-titik kreatif di seluruh Banjarmasin. Dalam rangkaiannya, terdapat Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), diisi jajaran Hexa Helix Ekonomi Kreatif, yaitu akademisi, pengusaha/UMKM, komunitas, pemerintah daerah dan pusat, media, serta aggregator.

ICCF diramaikan total 300 peserta dari 36 kota/kabupaten, dan 22 pembicara, serta total 790 peserta dalam kegiatan Creative Workshop.

“Ini sesuai dengan semangat ICCN sebagai rumah dari jejaring komunitas kreatif di seluruh Indonesia,” kata Fiki.

Selain menjadi tuan rumah, lanjut Fiki, ICCN juga menjadi rumah dari Civil Society Movement atau pergerakan masyarakat madani. “Kita tentunya harus bisa mengorkestrasi gerak, bisa saling memperkuat langkah, agar dapat mencapai tujuan. Bukan hanya sekadar berjalan cepat, tapi juga sampai jauh,” tandas Fiki.

Fiki juga menggarisbawahi bahwa momentum ini juga untuk jejaring ICCN di seluruh Indonesia dapat bergerak maju, dengan memastikan dan moderasi siapa melakukan tugas apa, serta bagaimana caranya. “Tujuannya, agar perjuangan jejaring selama ini bisa semakin didengar dan mendapat tempat dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia ke depan,” kata Fiki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Tanoesoedibjo, memaparkan sinergi Kemenparekraf dengan ICCN untuk memperkuat peran Indonesia dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif global.

Tak hanya itu, Vicky Arief (Executive Committee ICCN, Ketua Organizing Committee ICCF 2023 Banjarmasin), menjelaskan tentang Peta Jalan ICCN 2023-2025 yang di dalamnya mencakup 7 Program Strategis menuju Komunitas Tangguh dan Bangsa Lestari.

Tak ketinggalan, narsum lain, Dwinita Larasati (Executive Committee ICCN), yang menerangkan Nomenklatur Ekonomi Kreatif Indonesia, peran jejaring ICCN dan Kota/Kabupaten Kreatif untuk Masa Depan.

Creative Leaders pada sesi berikutnya memaparkan pengembangan potensi hingga komitmen pemerintah untuk mendukung para pelaku sektor ekonomi kreatif daerah masing-masing. Diantaranya, H Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin), H Ekos Albar (Wakil Walikota Padang), Dr Frans Pekey (PJ Walikota Jayapura), Dr Ir Wahyu Hidayat (PJ Walikota Malang), Dr M Tauhid Soleman (Walikota Ternate), serta H Pilar Saga Ichsan (Wakil Walikota Tangerang Selatan).

Kemudian, sesi Creative Communities diisi Adi Marsiela (Koordinator Cek Fakta), yang membahas posisi media sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian, Setia Budhi (Asosiasi Antropologi Indonesia Kalimantan Selatan), yang mengangkat Jukung Kai: Mengembalikan Energi Ekonomi Kota Sungai. Lalu, Dr Eng Akbar Rahman (Komite Ekraf Banjarmasin), yang menyampaikan Konsep Waterfront City Berbasis Kearifan Lokal untuk Sungai Asri Lestari.

Di samping itu, ICCC juga diisi Keynote Speakers, diantaranya H Alimuddin, (Badan Otorita IKN, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat), Putri Tanjung (Dewan Kehormatan ICCN, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo) dan M Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, mengenai Strategi Kedaulatan Digital Nasional dengan “Creative Attitude” Bagaimana Generasi Muda Berdampak pada Perkembangan Ekraf di Indonesia.

Sesi IKN Nusantara

Pada ICCF 2023 ini juga terdapat sesi khusus IKN Nusantara, mengangkat aspirasi IKN dalam Kota Kreatif bersama Jejaring Kaltim, hingga pembacaan Deklarasi Aspirasi ICCN untuk IKN sebagai Ibu Kota Kreatif Nusantara.

Alimuddin memaparkan bahwa IKN memiliki fungsi 4P, yaitu Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang mana terus berprogres. Bersama itu, upaya maju bersama masyarakat juga terus dilaksanakan, termasuk dari penyiapan pendidikan.

“Kita sekarang berbasis kebutuhan, berbasis kepada kehidupan di masa yang akan datang. Ini yang akan kita terapkan pendidikannya. Sehingga, kita punya kemampuan untuk ekonomi kreatif, kemudian bisnis, dan lain-lain,” kata Alimuddin.

Bagi Alimuddin, semua itu mulai diajarkan sejak usia dini. Tentunya, berbasis kepada Kurikulum Merdeka. “Tapi, saya bilang ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mau yang plus. Dalam menerangkan kebutuhan materi belajar yang plus, sehingga dapat memberikan keleluasaan untuk pemetaan bakat dan minat peserta didik di IKN Nusantara,” imbuh dia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Dana Remitansi Potensial Jadi Kekuatan Kapital Jika Dikelola dengan Baik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan dana remitansi (pengiriman uang) khususnya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menjadi kekuatan kapital yang cukup besar jika dikelola dengan baik.

“Setelah PMI pulang ke tanah air, ia bisa membuka lapangan usaha baru atau menginvestasikan dananya di usaha tertentu. Jadi tidak sekadar pengiriman uang atau remitansi semata,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai menyaksikan MoU antara PT MNC Kapital Indonesia denga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi Malaysia Datuk Ewon Benedick, Acting Chairman Bank Rakyat Malaysia Datuk Mohd. Irwan Mohd Mubarrak dan Excecutive Chairman MNC Group Harry Tanoesoedibjoe.

Menteri Teten menjelaskan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia dengan Bank Rakyat Malaysia diyakini dapat memberikan penguatan bagi para PMI yang selama ini bekerja di Malaysia.

“Saya percaya kerja sama ini akan memberikan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan, transaksi valuta asing, serta pendampingan investasi keuangan kepada pekerja migran Indonesia,” kata MenKopUKM.

Ia juga menegaskan, Indonesia harus mengambil tindakan konkret untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta hubungan internasional yang lebih baik bagi Indonesia.

“Pekerja migran berperan dalam mendukung kontribusi ekonomi, maka PMI membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dengan cara mengurangi risiko eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata MenKopUKM.

Selain itu perlindungan hukum yang tidak kalah penting, kemudian kesejahteraan sosial dengan dukungan psikologis dan akses kepada layanan kesejahteraan sosial yang diperlukan.

MenKopUKM juga berharap kepada perusahaan perbankan PT. MNC Kapital agar dapat memberikan pembiayaan yang mudah dan murah kepada UMKM khususnya PMI yang ingin memulai menjalankan usaha.

“Hal itu karena berdasarkan survei Bank Indonesia, adanya kesenjangan finansial yang masih sangat besar, sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun,” katanya Menteri Teten.

Dalam menumbuhkan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM, kata Menteri Teten, pemerintah juga telah menerapkan langkah strategis di bidang pembiayaan.

“Pemerintah terus menumbuhkan ekosistem yang kondusif bagi UMKM khususnya bidang pembiayaan, antara lain pembiayaan dalam kluster/rantai pasok melalui skema KUR klaster, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB dengan bunga yang rendah,” ujar MenKopUKM.

Ia juga mengajak kolaborasi antar negara dalam mendukung PMI dan mendorong UMKM naik kelas.

“Maka dari itu saya mengajak, mari kita tingkatkan kolaborasi antar negara seperti saat ini untuk mendukung Pekerja Migran Indonesia serta mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” kata Menteri Teten.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Dukung Digitalisasi Pasar Melalui Agen46, BNI Gandeng Asparindo

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif dalam meningkatkan akses layanan digital keuangan kepada masyarakat melalui Agen46.

Untuk memperkuat langkah tersebut, perseroan menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo).

Dalam keterangannya, Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menyampaikan, potensi pengembangan layanan keuangan digital di ekosistem pasar tergolong cukup besar.

“Banyak masyarakat yang nyaman untuk belanja di pasar dan membutuhkan transisi dari tunai ke digital agar dapat memperbesar transaksi dan bisnis para pedagang pasar,” ungkapnya.

Ronny menyampaikan melalui kerja sama ini perseroan menargetkan akan terjalin sinergi ekosistem pasar yang saat ini telah bergabung dalam Asparindo untuk menjadi Agen46 agar jangkauan layanan perbankan BNI melalui agen laku pandai dapat lebih diperluas.

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati berbagai fitur layanan transaksi keuangan BNI seperti transfer antar bank, transfer dana, pembukaan rekening, pengisian pulsa, hingga pembayaran tagihan listrik dan dapat diakses melalui channel web, mobile apps maupun Electronic Data Capture (EDC).

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh *Agen46. Kerja sama* ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap program kerja Asparindo untuk melakukan digitalisasi pada ekosistem pasar” katanya.

Ronny menuturkan, dengan adanya kemitraan BNI bersama Asparindo, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengakses layanan keuangan, namun dapat dilayani melalui Agen46 terdekat yang berada disekitar lokasi tempat tinggal.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Sebut Perlunya Ketepatan Tentukan Parameter UMKM Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Ternate:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan perlunya ketepatan dalam menentukan parameter UMKM naik kelas sehingga dapat dipilih bentuk intervensi kebijakan yang paling sesuai untuk mendukung perkembangan UMKM ke depan.

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam acara Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koperasi, Kewirausahaan, dan UMKM (Jaring Pendapat) di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (20/10) mengatakan selama ini kriteria UMKM yang digunakan adalah kenaikan omzet dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di acara yang dihadiri para Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia baik secara offline maupun online itu, Arif menjelaskan, penelitian yang dilakukan Milagrosa (2014) mengelompokkan proses UMKM naik kelas menjadi tiga tipe. Yaitu, mampu berkembang dari bisnis yang stagnan (berdasarkan omzet, produktivitas, dan jumlah tenaga kerja). “Tipe lainnya adalah yang mampu berubah dari usaha informal menjadi formal, serta mampu melakukan inovasi,” kata Arif.

Intinya, Arif menjabarkan, ada pendapat para ahli dan pemangku kebijakan lainnya bahwa terdapat berbagai indikator strategis yang dapat mengindikasikan bahwa suatu UMKM telah naik kelas.

SesKemenKopUKM memberikan contoh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa indikator UMKM naik kelas, seperti UMKM Digital, UMKM yang terhubung dengan akses pembiayaan, UMKM Ekspor, hingga UMKM Hijau.

Untuk itu, Arif mengakui, pihaknya telah melaksanakan pembahasan awal terkait masukan indikator UMKM naik kelas bersama dengan berbagai pihak yang melakukan pembinaan terhadap UMKM, diantaranya peneliti, Kementerian/Lembaga, dan para asosiasi UMKM.

Hasilnya, dalam menentukan UMKM naik kelas perlu diperhatikan hal-hal seperti, pertama, terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021.

Kedua, terwujudnya kenaikan omzet UMKM. “Saat ini, dapat dilakukan pemetaan data omzet UMKM melalui e-commerce dan QRIS. Untuk itu, diperlukan adanya linkage antara BI dan platform digital untuk memetakan hal tersebut,” ucap Arif.

Ketiga, inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi. Disini, perlu adanya linkage yang menghubungkan peneliti dengan UMKM untuk melakukan inovasi berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan akses informasi. Kelima, terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana telah dilakukan pilot project Rumah Produksi Bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya.

“Dalam menentukan indikator UMKM naik kelas, kami sangat membutuhkan masukan dari Pemerintah Daerah yang membidangi koperasi dan UMKM agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada seluruh tingkatan,” ucap SesKemenKopUKM.

Arif berharap berbagai langkah pembahasan yang telah dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membentuk susunan indikator yang akan dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, hingga praktisi dan asosiasi UMKM dalam menentukan kriteria UMKM naik kelas.

Gabung Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Maluku Utara (Malut) Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM yang ada di Maluku Utara yang didominasi usaha ultra mikro dan mikro, maka pelakunya harus bergabung dalam satu wadah bernama koperasi.

“Saya ibaratkan balon kecil, sekuat apapun ditiup akan tetap kecil. Namun, bila balon-balon kecil itu digabungkan, dapat menerbangkan beban seberat apapun,” kata Samsuddin.

Sekda Malut pun mendorong para pelaku UMKM yang memiliki usaha sejenis untuk bergabung dan membentuk sebuah koperasi. “Koperasi bisa mengelola rumah produksi bersama. Sehingga, kualitas produk dapat tetap terjaga,” ucap Samsuddin.

Sebab, bagi Samsuddin, dalam perkembangan ekonomi satu daerah dibutuhkan pula pengembangan UMKM. Targetnya, UMKM naik kelas dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai pemasok kebutuhan lokal hingga nasional.

“Kita kaya akan rempah-rempah yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Bahkan, sejarah mengungkapkan bahwa Ternate dan Tidore merupakan titik nol jalur rempah dunia. Potensi rempah-rempah ini yang akan terus kita kembangkan agar menghasilkan banyak produk olahan berbahan baku rempah,” kata Samsuddin.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Perkuat Kualitas Produk Unggulan Daerah

Tinggalkan komentar

Ternate :(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan terus mengembangkan dan memperkuat kualitas produk-produk unggulan khas daerah yang diproduksi pelaku UKM.

“Selain menjaga kualitas produk, perluasan pemasaran produk khas daerah juga harus terus dikembangkan,” kata Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur KemenkopUKM Ruli Nurdina Sari saat mengunjungi Rumah Oleh-Oleh Khas Ternate “Pakesang” di Kelurahan Kasturian, Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (19/10).

Merujuk Ternate yang mendapat julukan Kota Rempah, Ruli Nurdina berharap para pelaku UKM di Ternate terus berinovasi dalam menciptakan nilai tambah dari bahan baku rempah dan buah kenari.

“Sudah semestinya setiap daerah mampu memberi nilai tambah dari potensi yang terkandung di alam daerah masing-masing, seperti halnya rempah dan buah kenari di Ternate,” kata Ruli Nurdina.

Dan salah satu UKM yang cukup populer di Ternate adalah Pakesang, sebuah Rumah Oleh-Oleh Khas Ternate yang di dalamnya meliputi rumah produksi dan kemasan. “Melalui penjualan online, produk kami sudah menjangkau konsumen yang ada di Korea Selatan dan Jerman,” ucap Ummi Salamah, pemilik dan pengelola Pakesang.

Ummi bercerita, usaha yang sudah dirintis Sang Ayah (Samin Namakule) sejak 2007 itu kini sudah mampu mengembangkan aneka produk olahan berbahan rempah dan buah kenari, seperti kopi rempah, roti kenari, kenari panggang, teh rempah, cokelat, air guraka, dan sebagainya.

“Yang paling banyak digandrungi adalah kopi jahe dan air guraka yaitu minuman kesehatan berbahan jahe merah, pandan, kayu manis dengan taburan buah kenari,” kata Ummi.

Ummi menyebutkan usahanya tak mengalami kesulitan dalam hal bahan baku, karena semuanya tersedia di Ternate. Kecuali kopi yang masih didatangkan dari Tana Toraja.

Selain pasar e-commerce, produk-produk Pakesang juga sudah banyak menghiasi beberapa minimarket yang ada di Ternate, hingga Dekranasda Ternate. “Rencana pengembangan ke depan, Pakesang akan membangun Pusat Oleh-Oleh Produk UKM khas Ternate. Juga, akan meningkatkan keikutsertaan dalam pameran-pameran produk UKM, baik skala lokal, provinsi, hingga nasional,” kata Ummi.

Ummi mengakui, sejak mengembangkan Rumah Produksi dan Kemasan sendiri dengan modal sebesar Rp280 juta, kualitas kapasitas produksi Pakesang terus meningkat. “Dengan desain kemasan yang bagus, ternyata mampu meningkatkan harga jual produk kita,” ucap Ummi.

Bahkan, kata Ummi, dengan adanya Rumah Produksi yang mampu menjaga faktor higienitas produk, kini produk-produk Pakesang sudah mengantungi sertifikat dari Badan POM.

Meski begitu, Ummi mengakui bahwa saat pandemi COVID-19, usahanya sempat mengalami kevakuman selama tiga bulan. “Namun, setelah mendapat pelatihan dari KemenKopUKM terkait penjualan online, omzet Pakesang justru melesat,” kata Ummi.

Pasar Rakyat

Dalam kesempatan itu, Ruli Nurdina juga mengunjungi Pasar Rakyat di Kota Ternate, yang baru saja menyelesaikan proses pembangunannya sejak dibangun pada 2022. Nantinya, Pasar Rakyat yang berlokasi di tepi Laut Halmahera ini akan menjadi Pusat Kuliner dan produk-produk khas Maluku, khususnya Ternate, yang bisa dinikmati wisatawan.

“Pembangunan Pasar Rakyat di Ternate ini merupakan wujud dari Program Strategis dari KemenkopUKM, yang akan terus dikembangkan di daerah lain di seluruh Indonesia,” kata Ruli Nurdina.

Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Wa Zaharia dan KadiskopUKM Kota Ternate Hadi Hairudin, Ruli Nurdina menjelaskan, pusat kuliner tersebut akan dikelola koperasi bernama Koperasi Maju Bangkit Sukses. “Dengan koperasi, saya meyakini para anggota yang merupakan pelaku UKM kuliner dan produk oleh-oleh, akan semakin berkembang,” ucap Ruli Nurdina.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Wa Zaharia menambahkan, Pasar Rakyat tersebut bakal segera diresmikan penggunaannya. “Dalam waktu dekat akan segera diresmikan, tinggal menyempurnakan saja,” ucap Zaharia.

Dengan lokasi di pinggir pantai, Wa Zaharia meyakini wisatawan tidak hanya menikmati kuliner khas Maluku dan Ternate, tapi juga keindahan pantai Laut Halmahera yang diapit beberapa gunung dan bukit, diantaranya Gunung Tidore dan Gunung Gamalama.(Jef)