Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

Masa Kampanye Pemilu 2024 Belum Berdampak Signifikan ke UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Meski saat ini telah memasuki masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, namun Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM.

“Khususnya bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (08/01/2024).

Ia mengungkapkan, para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.

“Kami mewawancara beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” katanya.

Biasanya, pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik.

Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (Dapil).

“Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Keempat, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dan terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos,” kata Yulius.

Untuk itu, kata Yulius, beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon meliputi, berupaya mendorong partai politik atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

Pemerintah, khususnya KemenKopUKM juga meminta pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat kampanye untuk masuk ke dalam ekosistem digital.

“Di mana ke depan, Pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog,” katanya.

Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya.

“Kami berharap, seluruh sektor di Pemerintahan, dapat membantu dalam menghidupkan kembali roda perdagangan di kawasan ini,” ucap Yulius.

Ia juga berharap, agar semua pihak untuk ikut menekan peredaran produk impor, dengan mengontrol kualitas dan standar produk secara ketat.

*Turun Drastis*

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, umumnya musim kampanye Pemilu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Lantaran, pembuatan segala atribut kampanye dikerjakan oleh pelaku UKM.

“Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari 4 juta sampai 15 juta hanya dari partai. Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Nandi mengatakan, biasanya, kampanye juga banyak didukung oleh tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Mereka membuat pesanan tetapi dadakan dan tidak dalam jumlah besar, waktunya pun mepet. Penjualan kami turun drastis hingga 70 persen dibanding Pemilu 2019,” ujarnya.

IPKB telah membantu mendorong penjualan sejak enam bulan terakhir dengan membekali para anggota atau penjual yang tergabung dalam IKM untuk berjualan secara online.

“Kami juga menggandeng marketplace seperti Shopee untuk membantu para pelaku konveksi bisa tetap berjualan online. Ini upaya kami agar tetap bertahan di era digitalisasi saat ini,” kata Nandi.(Jef)

koperasi dan ukm

SMESCO Indonesia Jadi Markas Besar Produk Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menginisiasi LLP-KUMKM atau SMESCO Indonesia untuk menjadi markas besar (mabes) produk lokal sehingga diharapkan bisa dikunjungi banyak konsumen yang ingin mendapatkan produk berkualitas dan terjangkau.

“Saya sudah bilang ayo SMESCO jadikan mabes produk lokal. Jangan mahal-mahal, Pemerintah kan tidak cari untung. Ayo kita bangun sama-sama branding bahwa SMESCO markasnya UMKM dan brand lokal,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Indonesia Local Brand Meet Up, di SMESCO, Kamis (21/12).

Indonesia Local Brand Meet Up merupakan wadah bertemunya para founder brand-brand lokal dengan aggregator dan pemerintah untuk saling bertukar pikiran dalam mewujudkan “Gerakan Agregasi Lokal Brand”.

Menteri Teten melanjutkan, dengan adanya SMESCO sebagai mabes produk lokal diharapkan dapat mendorong nasionalisme konsumen. ”Dengan keberadaan mabes produk lokal ini, kami siap dan berani mendorong nasionalisme konsumen kita karena pasokan sudah siap dan tentunya dengan kualitas yang baik,” kata MenKopUKM.

Dia mencontohkan di Korea Selatan, terdapat kawasan ekonomi khusus untuk UMKM, di mana terdapat 36 pabrik untuk produk UMKM sehingga seluruh kebutuhan UMKM terintegrasi dalam satu tempat.

“Mungkin satu tower ada 145 pabrik, jadi terintegrasi semua sehingga lebih efisien enggak sendiri-sendiri dan based on teknologi. Hal ini bisa kita uji coba di SMESCO, kan sudah ada SMESCO Labo, bisa diperbesar jadi rumah produksi,” kata Menteri Teten.

Selain itu, model agregasi harus dikembangkan pada UMKM, mulai dari sisi produksi, distribusi, pasar, membangun brand image hingga ke pembiayaan. ”Agregasi penting bagi pelaku usaha rintisan skala kecil supaya tidak lagi sendiri-sendiri,” kata Teten.

Teten menjelaskan, soal pembiayaan saat ini sudah ada KUR Klaster yang tidak lagi menerapkan kolateral tapi menggunakan kredit skoring. Selain itu, sudah ada koperasi multi pihak untuk memudahkan dalam pengadaan bahan baku, pembiayaan, hingga logistik.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan, pemerintah saat ini sedang mengatur arus masuk barang impor agar dapat melindungi produk UMKM, sehingga tidak kalah dengan produk luar negeri baik yang dijual secara online maupun online.

“Perdangan secara elektronik kita atur walau ada beberapa yang terganggu awalnya namun kita harus berpikir dalam jangka panjang,” ucap Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Jakcloth Ruddy Lasut menyampaikan acara Indonesia Local Brand Meet Up ini adalah tempat berbagi ide bagi para pelaku UMKM lokal untuk berkembang bersama.

Ruddy menambahkan keberadaan SMESCO dapat berperan untuk mendukung perkembangan brand-brand lokal. “Menurut saya dengan adanya Gedung SMESCO ini, dapat memfasilitasi event-event seperti jakcloth dan event-event lain yang sama-sama mendukung perkembangan brand-brand lokal,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Factory Sharing Kakao di Jembrana Wujudkan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah

Tinggalkan komentar

Jembrana:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meresmikan Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama (RPB) khusus Komoditas Kakao di Kabupaten Jembrana, Bali, yang menjadi wujud nyata dukungan KemenKopUKM terhadap hilirisasi produk unggulan Bali, khususnya komoditas kakao atau cokelat di pasar ekspor.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengaku senang dan berbangga atas dibangunnya RPB pertama kali atau sebagai piloting di kawasan Jembrana.

KemenKopUKM menargetkan dapat membangun sebanyak 12 RPB di berbagai daerah. “RPB Jembrana ini piloting dan harus sukses, sehingga harapannya RPB bisa dibangun tiap tahunnya di Indonesia. Saya lihat secara langsung, RPB ini yang paling keren,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Peresmian RPB Komoditas Kakao di Jembrana, Bali, Jumat (22/12/2023).

Diungkapkan Menteri Teten, ada dua tujuan pentingnya dibangun RPB. Pertama, produk UMKM rata-rata belum bisa memenuhi standardisasi industri, apalagi memiliki teknologi modern orang per orang. Hal itu mengapa RPB dibangun berdasarkan apa keunggulan komoditasnya. “Kalau membagikan alat sederhana, dikhawatirkan kualitas produk tak akan meningkat. Maka kita bangunkan pabrik bersama dengan alat-alat modern agar memenuhi standar pabrik,” ucapnya.

Tujuan yang kedua, Menteri Teten menyampaikan RPB menjadi kebijakan Pemerintah bahwa hilirisasi bukan hanya wilayah usaha besar tetapi juga melibatkan UMKM seperti kakao dari Jembrana yang berkualitas dunia. “Kita nggak boleh lagi ekspor komoditas yang masih raw material atau mentah. Kalau masih seperti itu ya tidak berubah sejak zaman kolonial. Zaman VOC ekspor kakao maupun rempah-rempah mentah, sekarang harus dikirim dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kakao salah satu unggulan komoditasnya,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, Pemerintah terus mendorong Bali menjadi daerah unggulan untuk ekspor produk kakao. Kakao Bali sudah mendapatkan keunggulan di pasar ekspor. Meskipun sebagai produsen kakao utama, namun produk ini belum dapat menciptakan nilai tambah dan brand dunia.

“Industrialisasi atau hilirisasi untuk komoditas cokelat harus segera diimplementasikan secara cepat dan terintegrasi, guna menjawab tantangan ini,” katanya.

Tak hanya itu, MenKopUKM juga sangat setuju, jika RPB bisa diintegrasikan dengan potensi lahan para petani dengan membangun corporate farming dalam skala ekonomi, membangun sistem ekonomi dari hulu ke hilir. Di Jembarana, potensi lahan petani kakao mencapai 5.000 hektare yang mengonsolidasikan para petani berlahan sempit.

Dari hilir ada RPB, di hulu KemenKopUKM siap membantu dengan menyiapkan bisnis modelnya berbadan hukum melalui koperasi multipihak, dan dibantu dari sisi pembiayaan oleh LPDB-KUMKM. Sementara kendala pembibitan ada pada kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), yang ke depan bisa untuk saling dikerjasamakan.

“Dengan begitu, kita setuju menjadikan Jembrana sebagai modeling corporate farming dari hulu ke hilir. Maka, penting bagi daerah untuk punya keunggulan produk komoditasnya masing-masing. Jika semua sistem ini terbentuk, Jembrana menjadi daerah hilirisasi kakao, yang menarik menjadi potensi wisata,” kata Menteri Teten.

Selanjutnya, KemenKopUKM ingin menjadikan Bali sebagai hub produksi dan branding produk-produk dari Kawasan Indonesia Timur, antara lain melalui Pembangunan Smesco Hub Timur dan RPB Komoditas Cokelat di Jembrana ini.

Pembangunan RPB ini merupakan usaha dari Pemerintah melalui Dana Tugas Pembantuan KemenKopUKM, sebagai salah satu langkah hilirisasi berbasis koperasi dan UMKM. Langkah ini diharapkan, mampu menciptakan transformasi lapangan kerja yang berkualitas, mengatasi ketidaksetaraan, serta memperkuat struktur industri nasional.

Berbagai tahapan telah dilakukan dalam mendukung proses pembangunan Rumah Produksi Bersama dan mendorong terjalinnya kerja sama dari berbagai pihak, sehingga UMKM lokal semakin kreatif dalam menciptakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya berharap, adanya RPB ini, para pelaku UMKM dapat menghasilkan produk kakao yang bernilai tinggi dan berkualitas mutu baik, serta berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan produk hilirnya hingga ke pasar ekspor,” ucap Teten.

Terkait hal ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba berterima kasih atas dukungan KemenKopUKM melalui pembangunan RPB Jembrana komoditas kakao. “Adanya pembangunan RPB ini kami tidak ingin sekadar gagah-gagahan saja, tetapi menjadi proses belajar bagaimana petani kakao Jembrana bisa berkembang dan sukses. Karena kakao menjadi tulang punggung masa depan petani kakao di Jembrana,” katanya.

Adanya RPB tersebut, membantu petani kakao di sektor hilir, sementara di sektor hulu, Jembrana masih menghadapi kendala dari sisi pembibitan. Tersisa sebanyak 5.000 lahan kakao yang masih harus dibantu dari sisi pembibitan. “Kami masih kekurangan bibit dan menata manajemen, perlu belajar manajemen RPB ke depannya agar lebih baik,” kata Nengah.

Selain itu, dari sisi infrastruktur, ia berharap pembangunan jalan tol Denpasar-Jembrana nanti semakin membuka pasar bagi produk-produk asli Jembrana. Ia pun berharap, agar ke depan Jembrana bisa memiliki julukan sebagai Kota Kakao atau Kota Cokelat sebagai branding Jembrana.(Jef)

koperasi dan ukm

Akademisi Unibraw Tekankan Perlunya Sanksi Tegas Hukum Pidana dalam RUU Perkoperasian

Tinggalkan komentar

Malang:(Globalnews.id) – Salah satu poin penting dan sangat urgen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian adalah terkait sanksi hukum sehingga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membuka masukan dari para akademisi agar penerapan sanksi hukum tegas kepada koperasi yang melanggar dan merugikan masyarakat.

Akademisi Universitas Brawijaya (Unibraw) Herman Suryokumoro mengatakan, koperasi sebagai salah satu bentuk Badan Hukum usaha yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Di mana sebagian besar usaha di koperasi berbentuk Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP).

“Banyak terjadi penyimpangan dalam praktik berkoperasi dalam kegiatan usaha KSP/USP yang merugikan masyarakat. Saya berkesimpulan, pengaturan sanksi pidana sudah saatnya ada dan urgen untuk dilakukan, karena memang koperasi sendiri harus sesuai dengan amanat konstitusi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (20/12/2023).

Herman melanjutkan, kondisi mayoritas koperasi di Indonesia merupakan sebagian besar bahkan hampir 100 persen melakukan bisnis di sektor USP, meskipun kondisi riil di lapangan, bisnis USP koperasi sedang anjlok.

“Mengapa? Karena harus bersaing dengan perbankan. Dalam perkembangannya, kejahatan keuangan dilakukan dan digerakkan oleh oknum berbaju koperasi. Saya membaca saat bulan puasa, ramai pemberitaan soal dana-dana penggelapan koperasi yang dilakukan oleh manajer atau pengurus koperasi, sudah pasti yang dirugikan masyarakat kecil,” katanya.

Koperasi Indo Surya misalnya, masalah tersebut sangat masif, kata Herman. Bahkan imbasnya juga terkena kepada koperasi di seluruh Indonesia. Ditambah ada beberapa indikasi koperasi primer Indonesia yang melakukan simpanan pokok terindikasi dari kasus tersebut.

“Maka, sudah saatnya ke depan diatur sanksi lebih tegas, kepastian hukum, dan jaminan bagi para anggota masyarakat. Karena masih ada KSP yang melayani non-anggota, membuat potensi kerugian di masyarakat pun lebih luas,” ucapnya.

Herman menegaskan, pokok-pokok pengaturan sanksi pidana koperasi juga sudah diatur dalam UU Perkoperasian sebelumnya. Yakni UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Kemudian, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sampai sekarang.

Dalam RUU Perkoperasian yang baru nanti, Herman mengusulkan, agar tetap mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang dinilainya masih sesuai dengan kondisi saat ini. “Hanya sebagian kecil pasal-pasalnya yang perlu disesuaikan, oleh karena itu kami mengusulkan agar menggunakan undang-undang tersebut, tetapi dengan meng-update perkembangan-perkembangan terakhir, sehingga RUU Perkoperasian ini lebih luwes dan ramping,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar RUU Perkoperasian mengatur hanya hal-hal pokok dan substansif terkait dengan aspek jati diri, organisasi, permodalan, tata kelola, usaha, peran Pemerintah, serta ketentuan pidana dalam kehidupan koperasi Indonesia.

Kemudian, hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau peraturan internal koperasi.

Ketentuan yang mengatur organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana dimaksud huruf (a) dijaga agar tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi yang sudah ada (seperti yang sudah diatur dalam UU 11/2020 yang diubah dengan PERPU 2/2022).

Selanjutnya, diusulkan juga tidak mengulang atau mengangkat kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013.

Tak hanya itu, Herman juga menyoroti tentang pembagian jenis koperasi menjadi close loop maupun open loop berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), di mana pengawasan dibagi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya setuju koperasi open loop diperiksa oleh OJK. Terus terang saja, kalau koperasi nya benar kenapa harus takut dengan OJK, justru mereka yang menolak yang patut saya pertanyakan,” katanya.

Meski begitu, Herman menekankan, jika koperasi ingin lebih mandiri, pengawasan koperasi sebaiknya hanya dilakukan dalam jenis close loop saja. Sehingga pengawasan sepenuhnya dalam Kementerian Koperasi dan UKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Dana Bergulir, Koperasi Makin Tertib Tata Kelola dan Administrasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Akses permodalan menjadi hal paling penting dan krusial dalam membangun dan menjalankan usaha. Perkuatan pinjaman dan pembiayaan dalam membangun ekonomi umat, khususnya dalam wadah usaha koperasi, diharapkan berdampak bukan hanya terbatas pada meningkatnya ekonomi anggota, melainkan lebih luas lagi terhadap masyarakat sekitar.

Seperti mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dari Provinsi Jawa Timur, yakni Koperasi Konsumen Pusat Syariah Sarekat Bisnis Pesantren Jawa Timur atau KSBP Jatim. Koperasi yang berdiri tahun 2017 ini merupakan koperasi sekunder yang memiliki anggota 17 koperasi pesantren besar di Jawa Timur sebagai koperasi primernya.

KSBP saat ini menjalankan kegiatan usaha distribusi barang consumer goods yang utamanya merupakan produk antar pesantren. Jumlah potensi target market yaitu santri pada 17 (tujuh belas) pondok pesantren adalah sebanyak 200.000 orang. KSBP juga merupakan binaan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Jawa Timur, sehingga mendapatkan beberapa hibah berupa bangunan yang digunakan untuk Distribution Center (DC), namun tidak memberikan support untuk modal kerja.

Menurut Ketua KSBP Biyati Ahwarumi, untuk kebutuhan modal kerja, KSBP mendapat arahan untuk mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM dengan jaminan bunga rendah dan pelayanan maksimal. Pertimbangan memilih LPDB-KUMKM dibanding lembaga lain adalah pembiayaan LPDB-KUMKM mudah diproses dan menawarkan tarif layanan yang rendah.

“Sedangkan pembiayaan dari lembaga perbankan atau sumber keuangan lain, bunga yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Di samping itu, LPDB-KUMKM bukan hanya melayani dari sisi pembiayaan saja, namun sisi pendampingan koperasi sehingga kami dapat lebih tertib secara administrasi dan laporan keuangan. Hal ini langsung atau pun tidak langsung menjadikan KSBP lebih baik setelah mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM,” ujar Biyati.

*Bisnis Koperasi Berkembang Pesat*

Berbicara mengenai perkembangan Koperasi Konsumen Pusat Syariah Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan LPDB-KUMKM, lanjut Biyati, terdapat perkembangan signifikan. Sebelum mengakses LPDB-KUMKM, omzet koperasi antara Rp2 miliar hingga Rp5 Miliar. Setelah mengakses LPDB-KUMKM, menjadikan omzet koperasi mencapai Rp50 Miliar di tahun 2022 dan di akhir tahun 2023 kini omzet telah mencapai Rp90 Miliar.

“Hal ini dikarenakan semakin banyaknya modal untuk mitra KSBP (Toserba Sunan Drajat), maka akan semakin memperbanyak persediaan barang, sehingga memudahkan mitra KSBP untuk memperbanyak cabang Toserba. Kami juga terus berupaya meningkatkan produktivitas usaha, seperti mengevaluasi terkait barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam skala besar untuk diperbanyak kuantitinya, serta melengkapi jenis barang sesuai kebutuhan customer melalui riset lapangan,” jelas Biyati.

Biyati melanjutkan, KSBP akan membuka cabang toserba untuk memudahkan konsumen dalam jangkauan luas. Saat ini sudah ada satu cabang toserba yang existing, dan diakhir tahun akan dilakukan grand opening sebanyak 6 (enam) cabang tambahan. Selain itu, tahun depan KSBP akan menyatukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kebutuhan anggota agar lebih mudah mengakses LPDB-KUMKM lewat satu pintu.

Di kesempatan berbeda, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat roda perekonomian Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya melalui suntikan modal LPDB-KUMKM.

Menurut Supomo, penyaluran dana bergulir bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang bergerak diberbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Dukungan keuangan ini diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.

“LPDB-KUMKM berkomitmen mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui wadah usaha koperasi. Kami percaya koperasi memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan oleh sebab itu, dukungan keuangan maksimal kami gelontorkan kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Supomo.

Program pendampingan kepada koperasi, lanjut Supomo, juga dilakukan LPDB-KUMKM dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan usaha koperasi, manajemen, hingga laporan keuangan. Melalui pendampingan, diharapkan koperasi dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengoptimalkan potensi usahanya.

“Adapun pendampingan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM bukan hanya kepada calon mitra maupun tenant program inkubator, tetapi juga termasuk koperasi yang telah menjadi mitra LPDB-KUMKM. Tujuannya adalah membantu koperasi meningkatkan kualitas pengelolaannya, sehingga nantinya dapat mengelola dana bergulir dengan baik dan efektif. Program ini harapannya dapat berdampak banyak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terlebih perekonomian nasional,” tutup Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif Dalam Anugerah KIP 2023

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berhasil meraih masuk dalam jajaran 10 besar Badan Publik dengan predikat Informatif kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) RI atas anugerah penghargaan yang diberikan kepada KemenKopUKM di Jakarta, Selasa (19/12).

Arif juga mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan KemenKopUKM mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama tiga tahun berturut-turut. “Penghargaan ini akan menjadi penyemangat sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi KemenKopUKM agar terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang ada,” ujar Arif.

Melalui penghargaan ini pula, Arif berkomitmen KemenKopUKM akan terus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan. “Anugerah ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan publik, dan terus meningkatkannya setiap tahun,” kata Arif.

Arif menyatakan, keberhasilan KemenKopUKM menjadi Badan Publik Informatif tidak lantas menjadikan pihaknya berpuas diri agar di tahun-tahun selanjutnya dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian tersebut.

“Apresiasi ini merupakan sebuah amanah, kepercayaan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat,” Tutur Arif.

Selain itu, Arif menyatakan bahwa hasil ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik dan dapat terus dikembangkan ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan, Keterbukaan Informasi Publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf memberikan apresiasi atas peningkatan tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang semakin membaik.

“Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah signifikan, dari 2018 hanya 15 badan publik yang tergolong informatif, tapi sekarang di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139,” kata Wapres Ma’ruf.

Sejumlah capaian tersebut, menurutnya dapat dijadikan penyemangat untuk berbenah, di mana arah kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutkan dari pusat hingga daerah. (Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Berkat Pelatihan BNI, UMKM Mampu Pahami Market Research dan Branding

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen untuk terus mendukung pelaku UMKM berkembang dalam menjalankan usahanya melalui beragam hal, mulai dari permodalan sampai pendampingan untuk memahami market research dan branding.

Agustinus Budi Wibowo menjadi salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat langsung dari program pendampingan dari BNI. Produk kriya yang diberi nama Agustinus Budi Pottery Studio atau AB Pottery merupakan maha karyanya yang saat ini tengah dia kembangkan.

Menurut Agustinus selepas gelaran INACRAFT yang berlangsung pada Maret 2023 lalu, dirinya mendapatkan banyak pelatihan dari BNI untuk mengembangkan usahanya.

“Sehabis INACRAFT Maret 2023, kami langsung mendapat kelas online sekitar 6 kali, lalu dilanjutkan dengan kesempatan untuk mengisi event di Sarinah pada Juli 2023. Produk saya ditampilkan di sana lalu di November 2023 lalu ada satu kali talkshow di Kolona, Yogyakarta dari BNI,” ungkap Agustinus.

Lebih lanjut, Agustinus mengatakan bahwa materi pelatihan yang diberikan BNI sangat berbobot dan juga disampaikan oleh orang-orang yang kompeten.

Pelatihan tersebut juga diiringi dengan tugas yang membuat pelatihannya tidak hanya sekadar teori tapi juga praktik.

“Manfaat yang saya rasakan tentu dari sisi market research dan branding. Kalau dari saya pribadi, terlalu sebentar pelatihannya karena bagus soalnya,” ujarnya.

Agustinus menambahkan bahwa dirinya sangat senang telah berkesempatan mendapatkan pelatihan dari BNI. Dia berharap ke depan pelatihan ini lebih banyak agar dapat membantu pelaku UMKM lain di Indonesia.

“Kalau boleh usul, kami mau program business matching BNI lebih sering lagi, sehingga banyak pelaku bisnis UMKM yang mendapat manfaat,” pungkasnya. (*)

koperasi dan ukm

Pahlawan Digital UMKM 2023 Cetak Start-up Baru Penghela UMKM di Sektor Hulu

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi bersama Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung sukses menggelar Pahlawan Digital 2023 yang melahirkan tiga juara start-up digital, yakni juara pertama dimenangkan oleh Chickin, juara kedua diraih oleh Jala, dan Elevarm menjadi juara ketiga.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan apresiasi kepada para inovator atas inisiatif dan kontribusinya dalam mengembangkan UMKM di sektor hulu melalui start-up digital, sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital.

“Pemerintah melihat ekonomi digital sebagai ekonomi baru, karena itu pemerintah ingin perkembangan ekonomi digital bukan hanya di hilir, tapi juga berkembang di sisi hulunya, yakni di sektor produksi,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Awarding Night Pahlawan Digital UMKM 2023 di Jakarta, Selasa malam (19/12).

Ketiga start-up digital yang berhasil keluar menjadi juara masing-masing memiliki visi dalam memberdayakan UMKM di sektor hulu. Yakni Chickin sebagai aplikasi yang menyediakan sistem manajemen pertanian untuk mendukung petani berkegiatan di ladang. Kemudian Jala yang membantu meningkatkan produktivitas petani udang melalui solusi end to end, serta Elevarm sebagai perusahaan agriteknologi yang berfokus pada sektor hulu melalui pemberdayaan petani.

Ketiganya terpilih menjadi yang terbaik dari 10 inovator muda digital lainnya setelah mengikuti rangkaian kegiatan pitching day. Masing-masing juara berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp100 juta bagi juara satu, Rp75 juta untuk juara dua, dan juara tiga mendapatkan Rp50 juta.

Menurutnya, hari ini pengembangan ekonomi digtal lebih banyak dilakukan di hilir dan dilakukan oleh swasta. Oleh karena itu Menteri Teten ingin transformasi digital dapat diupayakan semaksimal mungkin pada sektor agriculture dan aquaculture yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia bahkan ASEAN.

“Terutama di sektor aquaculture dan agriculture, di mana kedua sektor ini UMKM paling banyak terlibat, kita tahu small producers dan small farmers membutuhkan teknologi aplikasi digital untuk mengagregasi skala usaha mereka, serta menghubungkan mereka dengan market dan pembiayaan, maupun dengan teknologi produksi yang modern,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten juga menginginkan penerapan teknologi pada sektor hulu UMKM di tanah air dapat terus ditingkatkan untuk menunjang produktivitas dan kualitas produk dalam negeri. “Kita ingin penggunaan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Smart Factory justru meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk kita,” tutur Menteri Teten.

Menteri Teten berharap, melalui penguatan ekosistem digital, nantinya ekonomi digital sebagai ekonomi baru dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB nasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga mendukung inisiatif kesepuluh inovator pada program Pahlawan Digital UMKM 2023, sekaligus berpesan agar ke depan mereka mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Teman-teman 10 pahlawan digital ini telah berhasil scale-up dan kita harus fasilitasi lebih banyak lagi, karena UMKM yang akan membawa bangsa naik kelas menuju Indonesia emas 2045, ke depan juga bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen pentahelix,” ujar Menteri Sandiaga.

Selain itu, Menteri Sandiaga juga berpesan agar para pelaku UMKM tidak berhenti melakukan pelatihan, pemasaran, dan permodalan, yang diyakininya menjadi kunci agar UMKM bisa naik kelas. “Apabila UMKM memiliki kemampuan untuk terdigitalisasi melalui Pahlawan Digital ini, akan lebih banyak yang naik kelas,” kata Menteri Sandiaga.

Senada disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, termasuk bagi UMKM yang menjadi kekuatan ekonomi suatu negara.

“Kajian kita dengan konsultan ternama dunia menunjukkan bahwa sektor pertanian di Amerika dan Belanda yang menggunakan teknologi digital mampu meningkatkan produktivitas 30 persen. Ini menunjukkan bahwa teknologi penting untuk meningkatkan produktivitas,” ungkap Menteri Budi.

Sementara itu, Inisiator Pahlawan Digital sekaligus Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung mengakui, para inovator yang hadir pada acara tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM. “Semua bisnisnya bersifat lokalis, sangat membantu UMKM di market yang spesifik, itu yang ingin kita perbanyak,” kata Putri.

Putri Tanjung mengungkapkan, proses seleksi para finalis Pahlawan Digital UMKM 2023 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, pertama adalah background dan konsistensi founder, kedua adalah potensi pertumbuhan bisnis, ketiga berkaitan dengan sustainability dan profitability, serta terakhir adalah seberapa besar impact yang diberikan terhadap UMKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Pengelola Infrastruktur Publik Agar Selalu Sediakan Tempat Promosi Bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta pengelola infrastruktur publik agar selalu menyediakan tempat promosi bagi para pelaku UMKM dengan maksimal.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopukm Hanung Harimba Rachman mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya memperkuat ekosistem usaha yang kondusif agar koperasi dan UMKM dapat berdaya saing, salah satunya dengan menyediakan tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM).

“KemenKopUKM akan terus mengimbau pengelola infrastruktur publik agar menunjukkan keberpihakannya dalam mengembangkan UMKM melalui penyediaan tempat promosi dan pengenaan tarif sewa khusus bagi UMKM,” ujar Hanung dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/12).

Hal tersebut juga menjadi tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 60 yang menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Bada Usaha Swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setidaknya 30 persen dari total luas lahan area komersial, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

“Pemerintah juga akan menginisiasi rancangan insentif yang dapat diberikan bagi pengelola infrastruktur publik yang telah melaksanakan seluruh amanat dalam PP 7 tahun 2021 tersebut,” kata Hanung.

Lebih lanjut, Hanung mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun masih ditemukan beberapa tempat infrastruktur publik yang belum mengalokasikan 30 persen tempat promosi dan masih menerapkan biaya sewa di atas 30 persen bagi UMK, serta belum adanya koperasi sebagai pengelola atau wadah bagi UMKM.

“Selain itu, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM pada infrastruktur publik, seperti produk yang dijual kurang variatif, belum optimalnya sinergi antara pengelola dengan Pemda khususnya terkait kurasi produk unggulan daerah, hingga pengenaan tarif listrik industri pada tenan UMKM,” kata Hanung.

Mengatasi berbagai kendala tersebut, Hanung mengungkapkan pihaknya sedang melakukan pilot project pada 6 titik lokasi infrastruktur publik, antara lain Terminal Leuwipanjang Bandung, Bandara YIA D.I Yogyakarta, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Bakaheuni Lampung, Rest Area KM 260B Banjaratma Brebes, serta Terminal Banyuangga Probolinggo.

“Saya harap pengelola infrastruktur publik di 6 lokasi tersebut dapat berkomtimen untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM melalui penyediaan tempat promosi dan pendampingan usaha bagi UMKM, guna memperluas akses pemasaran produk UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” ucap Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

Tenun Karaja Sumba Potensial Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi

Tinggalkan komentar

Sumba Barat, NTT (Globalnews.id)- Tenun Karaja Sumba berpotensi menjadi produk _high end_ yang bernilai ekonomi tinggi, mengingat Karaja Sumba merupakan sebuah produk budaya yang bernilai sejarah.

“Kita tahu tenun Sumba ini merupakan budaya yang luar biasa dan punya potensi ekonomi untuk dikembangkan. Selama ini, tenun ini sudah dikenal dunia. Kita harus terus kembangkan tenun ini sehingga mampu menjadi produk _high end_,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki ketika melakukan Dialog Interaktif bersama Pengrajin Tenun dan Pelaku Usaha Sumba Barat, NTT, Minggu (17/12).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan, saat ini tren industri fesyen dunia sedang mengarah ke kain yang memiliki nilai tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

“Contohnya Dior pernah pakai kain tenun Geringsing Bali untuk produk unggulan mereka. Ini jadi potensi, kita sudah bicara dan bekerja sama dengan Sekolah Prancis bahkan New York, agar karya desainer kita bisa masuk pasar dunia. Ada momen yang bisa kita manfaatkan, saya optimistis bahwa batik dan tenun bisa masuk ke sana,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menegaskan, berbicara mengenai pengembangan ekonomi, penenun erat juga kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, hal ini juga dikatakan dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi lokal.

Karaja Sumba sendiri menjadi produk yang sangat baik dan bernilai tinggi, karena menggunakan pewarna alami dan dapat menjadi produk _green economy_.

“Ini masuk ke peradaban modern di mana dunia sedang mengarahkan _green economy_ yang lebih _sustain_. Ini penting karena dalam perdagangan dunia, produk dengan nilai-nilai seperti itu yang memiliki _value_ lebih,” katanya.

Menteri Teten menekankan, tenun Karaja Sumba harus dijual mahal dengan dua pendekatan, yaitu menjualnya ke pasar ekspor atau menarik para pembeli untuk datang ke Sumba.

“Jadi Sumba mengunjungi dunia atau dunia mengunjungi Sumba. Sudah ada hotel yang bagus, tinggal kita kembangkan lagi resort untuk penduduk agar bisa menikmati keuntungan ekonomi. Jadi kain Sumba bisa menjadi oleh-oleh premium dari Sumba. Ini harus dihargai tinggi,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Pengelola Karaja Sumba Roswita Asti Kulla mengatakan kehadiran Karaja Sumba disebabkan keresahan dan kebingungan menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

“Banyak mama-mama dari desa dipukul dan jadi korban kekerasan atau KDRT. Ternyata faktor ekonomi jadi salah satu penyebab yang paling kuat. Pendidikan dan ekonomi harus selaras kami percayai hal ini, Karaja percaya ini jadi solusi masalah sosial dan ekonomi. Kita punya kekayaan alam besar dan titah budaya yang tinggi yaitu tenun ikat,” kata Asti Kulla.

Menurut Asti, Tenun Karaja menjadi tentun yang hampir punah karena transformasi manusia yang serba ingin instan. Maka dari itu, ia berpikir untuk kembali memberdayakan pembuatan tenun Karaja.

“Saat ini, pelestarian budaya menenun telah kami mulai, dan akhirnya kami bergerak dan berjalan 3 tahun dengan lebih dari 100 penenun dan 40 persen usianya 19-40 tahun, sedangkan sisanya berusia 50-70 tahun. Sejak 2019 sampai saat ini kami berhasil mendapatkan Rp200 juta sampai Rp300 juta,” katanya.

Sementara itu, Chief of Community & Parnership Krealogi Hanna Keraf mengatakan bahwa KemenKopUKM dan Krealogi akan membantu untuk menyiapkan permintaan bagi produk Karaja Sumba baik dari hotel maupun pihak lainnya.

Sebab, menurut dia, produk Karaja Sumba sudah dipercaya oleh pembeli, di mana dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 80 persen pembeli sudah tahu brand Karaja Sumba dan percaya dengan kualitas brand tersebut.

“Rencana kami pada 2024, KemenKopUKM dan Krealogi sudah mulai membangun sistem produksi, dan kita ingin menggandeng mitra agar bisa memberikan kontribusi pada perempuan Sumba Barat. Mimpi besar kami Karaja Sumba juga bisa menjadi agregator UMKM lainnya, ada sekitar 30 UMKM yang dapat bekerja sama dengan Karaja Sumba,” ucap Hanna Keraf.(Jef)