Arsip Tag: Deputi bidang kewirausahaan siti Azizah

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Pemda & Stakeholder Fasilitasi & Bina Startup Melalui Lembaga Inkubator

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Program Fasilitasi dan Pembinaan Startup melalui Lembaga Inkubator di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya ini dilakukan agar UMKM mampu menangkap momentum kebangkitan ini sebagai langkah bagi kita semua dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pemprov DI Yogyakarta juga gencar melakukan transformasi digital terhadap UMKM, melalui program seperti pembuatan platform (SiBakul Jogja) dan Smart Traditional Market (Semar). Hal ini mendorong pertumbuhan indikator rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengajak pemerintah daerah beserta stakeholder lainnya, untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan startup secara komprehensif dan berkesinambungan melalui Lembaga Inkubator.

“Mari kita berkolaborasi dalam melakukan pembinaan startup melalui Lembaga Inkubator. Besar harapan kami dari kegiatan ini muncul solusi terbaik terkait cara yang paling optimal dalam Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan pelaku usaha Startup yang inovatif, produktif dan kompetitif untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Azizah dalam Forum Group Discussion (FGD) Fasilitasi & Pembinaan Startup di Yogyakarta, Jumat (20/5).

Penyelenggaraan FGD ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. Rencananya setelah Provinsi DI Yogyakarta, akan dilanjutkan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Mei 2022 bersama Dinas yang membidangi Koperasi & UKM. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dukung Target Penambahan Sejuta Wirausaha Baru Hingga 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.

Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.

Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.

Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.

“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.

“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.

Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.

Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.

“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Onboarding UMKM Ke Ekosistem Digital Butuh Pendekatan, Pemetaan dan Sinergi Lintas Sektoral

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM menekankan bahwa proses UMKM onboarding ke ekosistem digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, pemetaan dan sinergi lintas sektoral. Pasalnya, pemerintah saat ini mempunyai tugas berat untuk membuat 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah dalam kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3).

Dalam kelompok kerja yang dipimpin olehnya, KemenKopUKM mengundang para pakar untuk membagikan metode dan strategi untuk percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, pihaknya juga mengundang pemerintah daerah yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk mengembangkan digitalisasi UMKM.

“Working group ini diharapkan menghasilkan komitmen dari semua stakeholder dari semua yang hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform digital,” kata Siti Azizah.

Menurutnya, saat ini diperlukan metode pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan di antaranya ialah literasi digital, kapasitas produksi, dan pola pikir dari kewirausahaan.

“Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke LKPP,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi menilai bahwa digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai US$146 miliar di 2045.

“Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan.

Iwan menekankan bahwa upaya peningkatan digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Chairman Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem e-commerce akan menguatkan finansial dan daya saing mereka. Hal ini karena pertumbuhan e-commerce mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 52% dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

Terjadi juga kenaikan transaksi selama hari belanja nasional selama 2019 sampai 2021 sebesar 99%. Tak berhenti di situ, transaksi e-commerce juga dipredikasi masih akan meningkat sampai 2025.

“Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku UMKM onboarding di platform e-commerce,” tegas Bima.

Sementara itu, CEO Wahyoo, Peter Shearer menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo dan dapat memanfaatkan digitalisasi.

“Kami ingin membuat para UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Memang masalah utama UMKM kuliner ini human resource atau operasional karena mereka mengerjakan semuanya sendiri. Mereka juga enggak pernah kepikiran ekspansi karena berpikir ribet untuk ekspansi,” ucap Peter.

“Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kejar Target Rasio Kewirausahaan, KemenKopUKM Kick Off Program Patenpreneur 2022

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Sebagaimana amanat dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022, tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Di mana pada 2020, rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggulirkan program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, Patenpreneur 2022 merupakan program yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, yang merupakan program nationwide untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

“Untuk tahap awal open call, tahun ini kita berharap menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha. Dengan rincian, 3.000 pelaku usaha masuk dalam program pendampingan usaha, dan 700 peserta masuk dalam konsultasi bisnis,” sebut Azizah dalam Konferensi Pers Kick-Off Open Call Program Patenpreneur 2022 secara daring, Jakarta, Rabu (16/2).

Ia melanjutkan, program ini diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik itu Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan. Pemisahan ini jelas Azizah, perlu dilakukan mengingat tiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan ekosistem yang berbeda.

Selain melalui Program Patenpreneur, KemenKopUKM memiliki sejumlah program dalam mendongkrak rasio kewirausahaan. Mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Re-Desain Program PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM), hingga Program Entrepreneur Financial Fiesta dan program lain.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan. Khusus di tahun ini, program-program pengembangan rasio kewirausahaan itu diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,75 persen dan mencapai 3,95 persen di tahun 2024,” jelas Azizah.

Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baseline 2019 jumlah rasio wirausaha mencapai 3,3 persen setara 8,2 juta. Artinya dengan target 3,95 persen di 2024, maka diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024.

“Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru, tentunya efektif dalam kurun waktu 3 tahun atau mulai dari 2022 hingga 2024. Sehingga rata-rata target per tahunnya sebanyak 500 ribu wirausaha baru,” jelas Azizah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Patenpreneur ini, akan diimplementasikan melalui dua metode kegiatan. Pertama, konsultasi bisnis bertujuan membantu wirausaha yang sudah berjalan usahanya dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik, dengan cara difasilitasi sesi konsultasi dengan seorang pakar.

Kedua pendampingan usaha, merupakan pembinaan terstruktur selama dua bulan untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya. Selain itu akan ada juga inkubasi yang dilakukan selama enam bulan, oleh KemenKopUKM yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi.

“Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini akan kembali digulirkan, karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik dan efektif. Terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,” tegas Azizah.

Dalam mensukseskan Program Patenpreneur ini, juga akan ditempuh sejumlah tahapan. Yakni, dimulai dengan open call atau penjaringan peserta. Pendaftaran sebagai calon peserta program melalui link https://bit.ly/Patenpreneur.

Selanjutnya tahap penilaian (assessment) entrepreneur. Kemudian penyelenggaraan kegiatan inti, yaitu kegiatan Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Usaha. Lalu tahap evaluasi dan klasifikasi peserta.

Terakhir, rekomendasi keberlanjutan. Di mana peserta Patenpreneur akan disalurkan ke berbagai program lanjutan. Seperti terhubung dengan Lembaga Inkubator, Akses Pembiayaan, Kolaborasi Rantai Pasok, Akses Pasar baik melalui internal Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian/Lembaga terkait serta Program Kewirausahaan Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan dari Patenpreneur adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan kewirausahaan nasional. Juga dukungan yang besar dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa Patenpreneur 2022 ini dapat melahirkan agent of change di antara generasi muda. Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” pungkas Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

Akurat & Akuntabel, KemenKopUKM Bakal Rilis SIDT-KUMKM Tahun Ini

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menargetkan, tahun ini bisa segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Di mana SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, untuk itu dalam mewujudkan target tersebut, KemenKopUKM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Training of Trainer dalam mendata lengkap KUMKM untuk basis data tunggal.

“Semoga akan semakin banyak KUMKM yang terdata. Sehingga diharapkan Desember 2022 ini bisa rilis SIDT KUMKM, karena ini ditunggu banyak pihak. Pengumpulan data dan kegiatan ini cukup besar, semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak,” ucap Azizah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pendataan Lengkap KUMKM yang digelar secara hybrid, Jakarta, Selasa (15/2).

Diketahui, kegiatan tersebut melibatkan pihak BPS pusat juga daerah, serta diikuti oleh ratusan pegawai Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Azizah melanjutkan, SIDT-KUMKM ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Serta atas dasar amanah Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Walidata KUMKM, BPS sebagai Pembina Data, Kementerian/Lembaga lainnya dan Daerah sebagai Produsen Data.

“Di mana kesemuanya merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya Basis Data Tunggal KUMKM terintegrasi,” kata Azizah.

Saat ini, KemenKopUKM telah menyelesaikan tahap pembangunan SIDT-KUMKM yang nantinya akan digunakan, sebagai sarana untuk melakukan proses pengumpulan data KUMKM, melalui pelaksanaan Pendataan Lengkap KUMKM, yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

“Sehubungan dengan Pendataan Lengkap pada 2022, kami selalu berkoordinasi dengan BPS sebagai Pembina Data instansi Kementerian/Lembaga terkait,” ujarnya.

Ia berharap, terciptanya kolaborasi antara Dinas KUMKM dengan BPS di wilayahnya masing-masing dalam pendataan KUMKM kali ini, dapat mensukseskan pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM yang tepat, akurat dan akuntabel.

“Kami berharap dapat mendata Koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota terpilih dari 514 Kabupaten/Kota yang ada,” harap Azizah.

Adapun dasar pendataan, dilakukan dengan meliputi, pertama, sektor usaha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanian dan non pertanian. Kedua, KemenKopUKM melalui Pendataan Lengkap Tahun 2022, fokus pada Usaha Non Pertanian, sementara BPS akan melakukan Sensus Pertanian pada tahun 2023.

Ketiga, pendataan lengkap UMKM lebih fokus terhadap usaha yang menetap, dicirikan oleh penggunaan bangunan tempat usaha atau campuran. Serta pemilihan proporsi jumlah pelaku usaha (Pulau Jawa 60 persen dan Luar Jawa 40 persen) sesuai dengan sensus ekonomi 2016.

Azizah menegaskan, agenda pendataan lengkap KUMKM di tahun ini sangat padat. Pendataan dimulai dengan sosialisasi pada 24 dan 25 Januari 2022. Kemudian dilanjutkan TOT Instruktur Provinsi yang melibatkan Dinas dan Perwakilan BPS yang dilaksanakan di Jakarta pada Februari ini.

Selanjutnya, Rapat Koordinasi dengan Dinas KUKM Seluruh Indonesia, serta melakukan rekrutmen enumerator (Februari-Maret). Lalu Bimtek pengisian kuisioner dan pemanfaatan aplikasi SIDT-KUMKM (Maret), pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM (April-September), monitoring dan evaluasi (Mei-September), pengolahan data (Oktober-November) dan terakhir publikasi hasil pendataan (Desember).

Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Pengkajian Usaha KemenKopUKM Adi Trinojuwono melaporkan, kegiatan TOT ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para calon trainer tingkat provinsi tentang SIDT-KUMKM.

Terutama sebagai platform pendataan lengkap KUMKM, serta bagaimana memanfaatkannya dalam proses pendataan KUMKM. Yang selanjutnya pengetahuan ini dapat diajarkan kembali kepada para calon pelatih di tingkat kab/kota serta enumerator.

“Selain itu, TOT membantu mewujudkan ketersediaan tenaga pelatih pendataan lengkap KUMKM di daerah, yang mampu memahami SIDT-KUMKM secara utuh,” ungkap Adi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng 5 Perguruan Tinggi Cetak Entrepreneur Baru

Tinggalkan komentar

Depok:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat agar dapat menciptakan entrepreneur baru yang dapat memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini di antaranya meliputi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pemagangan dan pengembangan di bidang UMKM dan kewirausahaan. Riset, penelitian, inovasi,  dan hilirisasi riset serta pertukaran dan pengolahan data dan/atau informasi. Pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Kuliah Kerja Nyata Tematik. Terakhir ialah penyediaan kurikulum di bidang perkoperasian, UMKM, dan kewirausahaan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini Indonesia perlu menyiapkan entrepreneur muda yang memiliki pendidikan tinggi dan berasal dari inkubasi dari universitas.

“Karena dalam persaingan global, kita harus siapkan UMKM masa depan yang berasal dari enterpreneur muda yang siap bertarung dan berkompetisi. Karena kalau produk UMKM saat ini nggak punya daya saing dan inovasinya rendah, ya kalah,” ungkapnya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM dengan 5 Perguruan Tinggi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Depok, Rabu (19/1).

Lebih lanjut, saat ini menurut Teten persentase entrepreneur di Indonesia masih mencatatkan angka yang rendah, atau hanya mencapai 3,47%. Maka dari itu, inkubator yang dimulai dari perguruan tinggi menjadi jawaban untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global.

Dia menegaskan, inkubasi yang dilakukan juga harus memasuki tahap seleksi yang ketat. Pasalnya, inkubasi yang dilakukan di perguruan tinggi ini bertujuan untuk melahirkan bisnis yang inovatif dan unggul.

Ke depan, Teten menekankan bahwa KemenKopUKM juga tengah membidik modal ventura masuk ke UMKM. Menurutnya, modal ventura ini selain menyuntik pembiayaan tapi juga dapat memperbaiki manajemen UMKM nantinya. Maka dari itu, inkubator dan modal ventura ini dapat berkolaborasi ke depannya.

“Bank Dunia sudah ingatkan Indonesia agar menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas untuk kelas menengah. Makanya penting universitas siapkan mahasiswanya jadi entrepreneur. Mudah-mudahan kita bisa perkuat struktur ekonomi kita dengan wirausaha baru yang kompetitif. Kita sedang siapkan Perpres kewirausahaan agar punya arahan yang jelas untuk mengembangkan ini,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan bahwa melalui inkubasi, pihaknya telah berhasil mencetak 119 wirausaha berbasis start up yang bekerja di sektor IoT, kesehatan, fintech, perikanan, busana tradisional, kuliner, dan lainnya.

“Kami berkomitmen membangun wirausaha di Indonesia. Kami mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama mitra industri, pemerintah dan komunitas. Dosen dan mahasiswa didorong punya pengalaman bekerja di industri yang sesuai keahliannya sehingga dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan negara,” ujar Ari.

Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menambahkan bahwa saat ini transformasi di perguruan tinggi bukan hanya teaching dan research saja, tapi juga mampu menjadi inkubator. Maka dari itu, perguruan tinggi harus melibatkan dosen serta mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat.

“Kami sambut baik nota kesepahaman ini dan saya harap ada tindak lanjut yang intens untuk memperkuat proses bisnis dengan UMKM di Sumatera Utara,” ucap Muryanto.

Lebih lanjut, Rektor Universitas Andalas Yuliandri menegaskan bahwa pihaknya telah melakulan inkubasi terhadap 30 pelaku UMKM berbasis kelapa sawit, 31 start up, 4 industri kecil berbasis bahan alam, dan lainnya. Dia pun menegaskan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi bersama KemenKopUKM dalam mengembangkan wirausaha muda dan melahirkan UMKM masa depan.(Jef)

koperasi dan ukm

Garut Punya Potensi Besar Menjadi Sentra Kulit Produk Fesyen

Tinggalkan komentar

Garut:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi sentra kulit untuk produk fesyen. Sebagai industri kulit yang sudah berdiri sejak tahun 1925, Kabupaten Garut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dijadikan sentra kulit yang besar.

“Ini langkah pertama untuk bisa kembangkan potensi di Garut. Pengrajin kulit di Garut harus kita kembangkan, talenta pelaku UMKM di sini bisa jadi luar biasa,” ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Minggu (16/1).

Bukan hanya kulit saja, Siti Azizah menambahkan bahwa Kabupaten Garut juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan produk akar wangi, kriya dan wisata geopark.

Dalam kesempatan ini, dia juga mengapresiasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Bank bjb sebesar Rp500 juta untuk sektor usaha peternakan sapi pedaging, Bank BNI Rp400 juta untuk industri pengolahan kopi, Bank Mandiri Rp200 juta untuk industri kerajinan kulit, dan Bank BRI Rp50 juta untuk dagang daging domba dan hewan ternak.

“Semoga kita bisa melangkah lebih maju untuk mengembangkan Kabupaten Garut dengan potensi kulit, kriya, geopark dan lainnya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Poppy Dharsono mengatakan bahwa dengan potensi sentra kulit ini, Kabupaten Garut dapat membuat produk yang memiliki daya jual tinggi layaknya produk Hermes yang mendunia.

Untuk merealisasikan hal ini, Poppy bahkan membawa pengusaha garmen yang berasal dari Australia yakni David Cohen untuk ikut mengembangkan sentra kulit di Kabupaten Garut.

“Saya membawa pengusaha garmen yang telah membuka industri di Bandung yakni David Cohen asal Australia untuk memberikan mesin bagi pembuatan sentra kulit ini, karena beliau juga mengirimkan produknya untuk British Army dan juga sekolah di Australia,” ujar Poppy.

Poppy menambahkan bahwa dirinya memiliki beberapa kenalan di Italia yang bersedia untuk mempromosikan produk UMKM khususnya fesyen di sana. Dia berharap, KemenKopUKM dapat melakukan kerja sama dengan industri garmen Italia untuk mengembangkan sentra kulit di Garut ini.

“Semoga ke depan sentra Garut ini bisa jadi Firenze nya Indonesia. Saya melihat Garut punya potensi besar sebagai sentra kulit untuk industri fesyen. Saya ingin mengundang duta besar untuk datang ke Garut karena ada banyak potensi baik itu dari segi produk UMKM dan juga wisata,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan bahwa dengan dukungan dari KemenKopUKM dan Poppy Dharsono, produk fesyen berbahan kulit di Kabupaten Garut dapat memiliki nilai jual yang tinggi.

“Dengan adanya dukungan kita bisa membuat produk UMKM yang tadinya harga Rp2 ribu menjadi Rp2 juta,” pungkas Rudy. (Jef)

koperasi dan ukm

Festival UMKM Inovatif dan Kreatif Diharapkan Tingkatkan Daya Saing UMKM Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Festival UMKM Inovatif dan Kreatif yang baru saja tuntas digelar pada 24-26 Desember 2021 sebagai ajang mempromosikan produk – produk UMKM binaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Indonesia menghadapi persaingan pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah dalam hal ini yang mewakili dan membaca sambutan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Penutupan Festival UMKM Inovatif dan Kreatif di Jakarta Minggu, 26 Desember 2021.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) dan Sampoerna untuk Indonesia dalam mempromosikan produk-produk UMKM,” kata Siti Azizah.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah bermaksud menambah jumlah usaha kecil dan menengah agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan meningkatkan rasio kewirausahaan, dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,95% atau penambahan 1,5 juta wirausaha muda, mapan, berbasis inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dibutuhkan pertumbuhan wirausaha berbasis inovasi (innovation-driven enterprises) sehingga mampu menjadi UKM unggul dan berkelanjutan (high-growth enterprises).

“Kementerian Koperasi dan UKM siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi melalui pembangunan Future SMEs, pahlawan ekonomi kebanggaan Indonesia di masa depan.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami mendukung dan memberikan apresiasi atas program pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha bagi UMKM penghuni rusunawa di wilayah DKI Jakarta dan Karawang yang dilakukan oleh Yayasan INOTEK dan Sampoerna untuk Indonesia,” ungkapnya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan.

Ia menyampaikan apresiasi dan selamat kepada 50 peserta program yang terpilih untuk dapat mengikuti bazaar dan business matching. Dan ia berharap kegiatan ini mampu memperluas akses pemasaran produk dan memotivasi untuk melakukan inovasi dan berkolaborasi sehingga tercipta skala ekonomi.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menciptakan kewirausahaan dalam satu ekosistem, meningkatkan nilai tambah dengan inovasi dan agregasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan konsumsi produk/jasa buatan dalam negeri. #Wirausahapaten#Beli Produk Lokal, UMKM Tumbuh,” kata Siti Azizah.

Sementara itu Dewan Pengurus Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) Rifda Ammarina, menyampaikan terima kasih atas dukungannya kepada KemenKopUKM.

“Dukungan ini sangat berharga bagi kemajuan UMKM kita, sehingga dapat terus berkontribusi untuk perkembangan UMKM dan terus berinovasi serta bangkit,” kata Rifda.

Pada kesempatan itu hadir Drs. Sarjoko, MM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta; Arga Prihatmoko, Perwakilan Sampoerna Untuk Indonesia; serta para Peserta Festival UMKM Inovatif dan Kreatif.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Rumah BUMN di Harapkan Mampu Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kehadiran Rumah BUMN BRI di harapkan menjadi wadah, dalam membentuk digital economy ecosystem melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM.

Keberadaan rumah BUMN sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yang saat ini sedang me-Redesain 74 PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan dalam acara Opening Ceremony Rumah BUMN BRI Jakarta, Rabu (15/12).

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Kepala PPEI Heryono Hadi Prasetyo, Kepala BBPP Lucia Hartiningtyas, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Lathifa Al Anshori, dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari.

Siti Azizah menegaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rumah besar bagi koperasi dan UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang, salah satunya dengan me-redesain 74 PLUT-KUMKM.

“Keberadaan Rumah BUMN dapat menjadi solusi dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh koperasi dan UMKM di daerah. Harapannya kedepan rumah BUMN bisa berkolaborasi dengan PLUT-KUMKM, sehingga menjadi solusi bagi pengembangan UMKM di tanah air,” kata Azizah.

Azizah menambahkan, saat ini KemenKopUKM tengah berkolaborasi dengan beberapa platform e-commerce seperti, Bukalapak, Tokopedia, CrediBook, dan lainya dalam Program Roadshow Klinik UMKM Bertajuk “Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru” yang didukung oleh mitra – mitra kolaborasi lain, diantaranya LPDB, Smesco, Kartu Prakerja, dan ICCN.

Program ini bertujuan membantu pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM, sekaligus mempercepat transformasi digitalisasi UMKM melalui pelatihan seputar akses bisnis, pembiayaan, serta akses ke pemasaran.

Selain itu lanjut Azizah, pihaknya juga terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas UMKM, melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produksi UMKM, program rumah produksi bersama (Factory Sharing), Inkubasi usaha melalui Lembaga-lembaga Inkubator, Pendampingan dan Konsultasi bisnis.

Di Tahun 2021 ini, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Kewirausahaan telah bersinergi dengan 11 Lembaga Inkubator terpilih melalui program Fasilitasi Pengembagan Lembaga Inkubator dan Fasilitasi Inkubasi usaha bagi Start-Up yang meginkubasi 284 Tenant dengan berbagai macam produk inovasinya.

“Kami berharap dapat lebih luas lagi berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Bank BRI, untuk ikut serta dalam program Roadshow Klinik UMKM, dan memberikan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha kedepannya,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Fasilitasi Inkubasi Wirausaha Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Wirausahawan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Fasilitasi Inkubasi Wirausaha kepada lembaga inkubator terpilih agar kualitas dan kuantitas penyelenggaraan inkubasi usahanya semakin meningkat.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah dalam acara Penyerahan Simbolis Fasilitasi Inkubasi Wirausaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 beberapa waktu lalu mengatakan penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah Tenant/Start-up yang akan di inkubasi melalui lembaga inkubator terpilih.

“Mereka akan mendapatkan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaanya sehingga dapat memberikan pendampingan yang maksimal kepada wirausaha serta akan mendapatkan peringkat Lembaga inkubator yang meningkat,” katanya.

Penerima manfaat tidak langsung dari kegiatan ini adalah Pemerintah baik pusat dan daerah karena mendukung program kewirausahaan nasional dan upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Selain itu untuk akademisi dan masyarakat umumnya dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai inkubasi usaha. Sementara bagi pelaku KUMKM dapat menjadikan kegiatan ini sebagai referensi untuk memilih Lembaga inkubator mana yang akan dijadikan tempat untuk melakukan inkubasi produk usahanya.

Salah satu penerima program Fasilitasi Inkubasi Wirausaha Tahun 2021 kepada Inkubator Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis adalah Universitas Hasanuddin yakni sebesar Rp. 699.259.000,-.

Program tersebut untuk menginkubasi 10 tenant guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan jiwa kewirausahaan masyarakat dan pelaku usaha, agar cepat beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis yang ada,” katanya.

Tercatat target yang dicanangkan pada tahun 2021, rasio kewirausahaan mengalami peningkatan dari 3,47% menjadi 3,55% dan diharapkan pada tahun 2024 menjadi 3,95%.

“Dan Fasilitasi Inkubasi Wirausaha ini agar dapat digunakan sebagai tools pengembangan usaha. Kami berharap semangat untuk berwirausaha dapat ditularkan kepada yang lainnya sehingga wirausaha yang lainnya ikut berkembang bersama-sama,” katanya.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Lembaga Inkubator Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin sebagai Lembaga pelaksana Fasilitasi Inkubasi Wirausaha Tahun Anggaran 2021.

“Harapan kami kegiatan ini dapat menjadi momen kebangkitan Start-Up (wirausaha pemula berbasis teknologi) di Indonesia dan akselerasi ekonomi secara nasional ditengah Pandemi Covid- 19 dalam memperkuat dan mengembangkan UMKM Unggulan Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pasal 134 ayat 5 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan inkubator harus berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang Penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134 ayat 4 Kementerian Koperasi dan UKM diamanatkan untuk menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.(Jef)