Arsip Tag: Deputi UKM Hanung harimba

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Berkolaborasi dengan HIPPINDO Gelar INABUYER B2B2G EXPO Perkuat Rantai Pasok dan Kemitraan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung oleh LKPP dan BUMN segera menggelar ajang pameran akbar bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta untuk mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara sosialisasi INABUYER B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (15/3).

INABUYER B2B2G Expo 2023 digelar pada 5-6 Juli 2023 dan akan menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Hanung mengajak para pelaku UKM potensial yang ingin mengembangkan kemitraan usahanya melalui kegiatan Inabuyer ini. Khususnya, sektor makanan minuman, pakaian, tas sepatu, dan aksesoris, furnitur, perlengkapan rumah, tekstil dan produk tekstil, elektronik, jasa, olahraga, mesin, hingga otomotif.

“Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada suplai bahan pendukung, serta memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” kata Hanung.

Hanung menambahkan, alokasi belanja pemerintah bagi UMKM ditargetkan sebesar Rp500 triliun pada tahun ini. “Hal ini diharapkan dapat dioptimalkan para pelaku UMKM,” ucap Hanung.

Ia menyebutkan bahwa kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN terus dilakukan. Saat ini, bahkan telah bekerja sama dengan 17 BUMN, 2 Usaha Besar dan tahun ini akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan, pameran ini merupakan dukungan nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sekaligus mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.

Lebih dari itu, juga untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, menjadikan UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, meningkatkan peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.

Bagi Budihardjo, HIPPINDO akan terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri.

Caranya, kata Budihardjo, dengan mengumpulkan para buyer dari anggota sekaligus tim pengadaan barang dan jasa dari LKPP dan BUMN bersama-sama berkumpul di Smesco pada Juli 2023 dan menjadikan Smesco Indonesia sebagai pusat B2B produk lokal dan UKM.

Budihardjo berharap, dengan berkumpulnya ekosistem ritel modern, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.

“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ucap Budihardjo.

Diharapkan target pengunjung dapat mencapai 5.000 visitor perhari dengan mengikutsertakan sekitar 50 asosiasi UMKM, hingga 200-an buyer dan exhibitor.

Meski begitu, Budihardjo menyatakan bahwa anggota HIPPINDO tetap bisa melakukan impor barang yang tidak diproduksi supplier lokal. “Sehingga, hal ini dapat membuat Indonesia devisanya tetap terjaga dan sektor ritel tetap dapat melakukan ekspansi dengan mendapatkan dukungan barang yang selalu ada baik dari lokal maupun impor,” ujar Budihardjo.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa mengungkapkan bahwa regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak. “Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” kata Sarah.

Bahkan, kata Sarah, saat ini sudah bukan lagi gerakan parsial kementerian dan lembaga saja. Melalui Inpres 2/2020 sudah diwajibkan kepada pemerintah dan pemda untuk berbelanja produk dalam negeri. “Pasarnya sudah disediakan dengan potensi yang cukup besar,” ucap Sarah.

Menurut Sarah, para pelaku UKM mudah masuk ke pasar dan sistem elektronik tersebut melalui e-Katalog LKPP.

Lebih dari itu, Sarah mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Termasuk turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat. “Sehingga, secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional,” kata Sarah.

Menurut Sarah, urgensi penyusunan RUU tersebut adalah transformasi digital, satu pasar nasional, transparansi dan efektivitas, industrialisasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, hingga kontinyuitas.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan INNOBIZ Association of Korea Sepakat Siapkan Transformasi UKM Unggul Berbasis Teknologi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) melalui INNOBIZ sepakat bersinergi menggelar program pengembangan kapasitas UKM di Indonesia, bertajuk Official Development Assistance (ODA) Project for supporting the transformation of Indonesian Factory Sharing by adopting Smart Factory concept and training specialized manpower.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan INNOBIZ Association of Korea. Dalam MoU tersebut, rencananya akan dikurasi dan dipilih sebanyak 30 UKM dari Indonesia serta melatih 100 pelaku usaha agar memahami konsep smart factory dengan melibatkan ahli yang didatangkan dari Korea Selatan (Korsel), yang akan berlangsung selama empat tahun.

ODA Project merupakan program bantuan dari Pemerintah Korea kepada negara mitra yang mencakup hibah, bantuan pendanaan dan kerja sama teknis yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang. Program ini ditawarkan kepada negara mitra melalui Kementerian Luar Negeri Korea, yang nilai hibahnya mencapai 5,5 juta dolar Amerika Serikat (AS), setara 7 miliar won Korsel atau nilai ekuivalen sebesar Rp80 miliar.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, pemerintah negara-negara ASEAN dan Korea telah sepakat untuk memperkuat kemitraan, meningkatkan kerja sama, dan melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi UKM dan startup di negara ASEAN termasuk Indonesia.

“Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Pemerintah Korsel untuk meningkatkan kapasitas UKM yang ada di Indonesia menuju rantai pasok ekosistem industri 4.0, menerapkan teknologi dalam AI (Artificial Intelegence) agar UKM bisa masuk rantai pasok industri global,” ucap Hanung dalam konferensi pers MoU keduanya di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (28/2).

Dijelaskan Hanung, kerja sama dengan Korsel ini akan mengembangkan beberapa sektor industri unggul di bidang manufaktur, agriculture, Food and Beverage (FnB), otomotif, dan tekstil.

Selain itu, kemitraan yang telah terjalin dengan Korea ini telah sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, KemenKopUKM diberikan mandat untuk mencapai tiga indikator strategis, yaitu pertama, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB. Kedua, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB, dan ketiga, meningkatkan ekspor.

Untuk mencapai indikator strategis tersebut, KemenKopUKM telah menyusun sejumlah program dan kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Salah satunya telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan tersebut memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan usaha, pengelolaan terpadu UMKM berupa Rumah Produksi Bersama, sertifikasi produk, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

“Melalui ODA Project ini, saya berharap program ini dapat mendukung pengembangan UKM di Indonesia melalui adopsi dan penerapan teknologi smart manufacture/smart factory,” kata Hanung.

Selanjutnya, project ini akan diimplementasikan melalui hibah mesin dan peralatan pendukung adopsi smart factory bagi UKM (ada modifikasi peralatan konvensional menjadi lebih smart). Kemudian juga sektor serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) melalui pendanaan multiyear dari Korea, agar menghasilkan produk dan jasa yang sesuai keperluan dan spesifikasi baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Di kesempatan yang sama, Senior Executive Director for External Affairs for INNOBIZ Association of the Republic of Korea Sejong Kim mengatakan, tujuan dalam proyek ini untuk membuat UKM Indonesia menuju industri 4.0. Pihaknya juga ingin membuka kerja sama pembangunan smart factory termasuk pengembangan SDM.

Salah satunya dalam kerja sama ini ucap Sejong Kim, akan dibangun pusat layanan smart factory. Sementara dari sisi pelatihan dan pengoperasian Gedung Pelatihan Smart factory akan bekerja sama dengan Bina Nusantara (Binus) University melalui pengembangan kurikulum maupun manajemen teknologi. Serta bagaimana mengimplementasi smart factory dengan best practices yang sudah ada di Korsel.

“Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil membangun 30 ribu smart factory UKM yang ada di Korsel. Mereka yang telah berhasil ini akan berbagi pengalaman dan bertukar informasi. Bahkan bagi 30 UKM yang berhasil nanti di Indonesia, selesai pendidikan bisa diperkenalkan dengan perusahaan Korsel dan studi banding,” katanya.

Sejong Kim mempaparkan, dalam prosesnya, INNOBIZ sebagai mitra KemenKopUKM untuk PCP berjudul Project for supporting the transformation of Indonesian Factory Sharing by adopting Smart Factory concept and training specialized manpower.

Binus University terpilih sebagai kampus yang akan menjadi lokasi pembangunan Smart Factory Support Center, sebagai lokasi pelatihan/workshop bagi operator Smart Factory serta Small/Mid-sized Demo Smart-Factory.

“Sementara dari sisi pendanaan untuk proposal Project for supporting the transformation of Indonesian Factory Sharing by adopting Smart Factory concept and training specialized manpower, telah resmi di setujui oleh Pemerintah Korea pada Januari 2023,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Dorong K/L, Pemda, Pengelola Infrastruktur Publik Sediakan Tempat Promosi bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda, dan pengelola infrastuktur publik untuk menyediakan tempat promosi dan pendampingan Usaha Mikro dan Kecil minimal 30 persen, guna memperluas pemasaran produk UKM dan meningkatkan ekonomi lokal.

Hal tersebut berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, di mana dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa K/L dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30 persen total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat, dan pelayanan jalan tol.

“Program ini mendukung percepatan pemulihan dan penguatan UMKM dan pemerintah juga terus memperkuat ekosistem bisnis UMKM dan koperasi yang kondusif, agar lebih berdaya saing,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman dalam acara Evaluasi Kebijakan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM pada Infrastruktur Publik, di Surabaya, Jumat (9/12).

Ia menyebut, penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastuktur publik telah memberikan kontribusi sebesar 41,6 persen atau 263.459 m2 lahan komersial infrastruktur publik, yang dialokasikan untuk UMKM serta terdapat 2.500 UMKM pada 117 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sepanjang tol Trans Jawa.

“Ke depan para pengelola perlu mengaktivasi lahan area infrastruktur publik sebagai tempat promosi untuk UMKM. Seperti menyediakan tempat untuk aktvitas fashion show, komunitas seni, atau media expose,” kata Hanung.

Hanung menjelaskan beberapa tantangan UMKM dalam infrastruktur publik antara lain, kurangnya sinergi antara Pemda dan pengelola infrastruktur, tarif sewa belum memenuhi ketentuan, produk UMKM yang dijual cenderung sejenis, dan perlu pelibatan Pemda dalam kurasi produk UMKM.

Tahun 2022 ini, kata Hanung, KemenKopUKM bersama Sekretariat Kabinet telah melakukan pemantauan langsung pada beberapa area infrastruktur publik.

Adapun hasil pemantauan antara lain, alokasi 30 persen pemanfaatan infrastruktur publik bagi UMKM telah terpenuhi. Kemudian ketentuan tarif sewa belum memenuhi ketentuan PP 7 tahun 2021. Serta pelaku UMKM belum membentuk koperasi pada berbagai infrastruktur publik.

Ia berharap, melalui kegiatan ini berkembang diskusi terbuka untuk optimalisasi pemanfaatan ruang promosi pada infrastruktur publik, dan dapat menghasilkan solusi atas tantangan yang masih dihadapi ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota terpilih di Provinsi Jawa Timur, dan pengelola infrastruktur publik terpilih (stasiun, bandara, pelabuhan, terminal, dan rest area) serta perwakilan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM.

“Pada kesempatan ini, juga dilakukan pemantauan langsung oleh Tim Sekretariat Kabinet pada beberapa area infrastruktur publik di sekitar wilayah Jawa Timur,” ucap Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Melalui Kemitraan dengan Aggregator dan Usaha Besar Pemerintah Dorong Ekspor UKM

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan saat ini pemerintah mengajak industri yang berbasis nilai tambah untuk digerakkan menjadi pendorong kinerja ekspor melalui sejumlah insentif.

“Seperti, industri kreatif yang di dalamnya termasuk furniture, homedecor, dan homeware yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara lain, karena di dunia tidak ada negara yang memiliki limpahan bahan baku sebagaimana di Indonesia,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman saat membuka acara SME-X 2022 : The Excellence Craftmanship Of Indonesia, di Yogyakarta, Kamis (8/12).

Lebih lanjut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur dari kayu nasional pada September 2022 mencapai 395,5 juta dolar AS atau sekitar Rp5,62 triliun.

Guna meningkatkan capaian ekspor dari sektor furnitur ini, Hanung menegaskan, diperlukan juga kemitraan antara usaha besar dan pelaku UMKM.

“Sesuai arahan Presiden untuk membentuk kemitraan UMKM dengan usaha besar dalam rantai produksi global meningkatkan peluang UMKM naik kelas. Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama dan diharapkan agar menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada supply bahan pendukung, dan memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” ucap Hanung.

Hanung menekankan pelaku UMKM perlu diberi kesempatan untuk membuat produk baru yang sesuai dengan spesifikasi produk pasar Internasional dan Usaha Besar.

Maka dari itu, perlu juga dilakukan pembinaan UMKM dan bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L teknis dan perguruan tinggi serta pendampingan sertifikasi, pembiayaan, dan desain produk.

“Hubungan kemitraan ke depan dapat membentuk dan memperkuat ekosistem hexahelix rantai pasok yaitu pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, komunitas, media, dan perbankan,” tuturnya.

Dia berharap, rangkaian kegiatan ini dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antar pelaku UKM dan antara UKM dengan aggregator agar pelaku UKM mampu menciptakan produk–produk yang dapat bersaing dan diterima pasar global.

Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Srie Nurkyatsiwi mewakili Gubernur DIY mengatakan: “Upgrading UKM dapat ditempuh melalui peningkatan kemitraan usaha antar usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; peningkatan penciptaan peluang usaha dan start up; serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0”.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan SME-X 2022: The Excellence Craftmanship of Indonesia, yang dilaksanakan di Jogjakarta. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum perluasan pasar ekspor produk UKM, melalui keterlibatan perusahaan besar, aggregator, eksportir, distributor, agen, maupun melalui fasilitasi pameran dalam dan luar negeri,” ucap Siwi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Business Matching UKM Unggulan dengan Calon Investor

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Dalam rangkaian acara Nusantara Festival Koperasi dan UKM 2022 di Jakarta, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mempertemukan pelaku UKM unggulan dengan calon investor potensial, lembaga pembiayaan, buyer, dan mitra yang berasal dari dalam dan luar negeri melalui kegiatan business matching.

“Selain mengundang lembaga pembiayaan, buyer dan mitra potensial, kami juga mengundang investor dari dalam dan luar negeri diantaranya Saratoga Investama, Cyberport incubation hub, Findolainen business hub, Value for Women, Food story Group, PT anugrah pratama logistindo, Sampoerna Entrepreneurship Training Center, PT Prima Solusi Medika, BNI, Seed Uno dan Global Innovation & Technology Platform,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, di Jakarta, Rabu (7/12).

Hanung mengatakan peserta pitching adalah sembilan UKM yang telah melalui proses pendaftaran terbuka pada awal tahun 2022 dan melalui tahapan pendampingan oleh lembaga inkubator Inotek dan MBN Consultant.

Sembilan UKM tersebut bergerak di sektor teknologi dan makanan minuman, diantaranya SPD Speedometer, Botika Teknologi Indonesia, CV. Kirey Natural, CV Nusantara Jaya Food, ZEO Bent Indonesia, Martabak Hawaii, Markas Walet, PT. Bhinneka Karya Jaya Bersama, dan PT. Integrasi BIsnis Eksekutif.

Sebelum melakukan business matching, kata Hanung, pihaknya telah melakukan pendampingan untuk berbagai aspek dalam upaya menarik minat investor dan mitra potensial.

“Kami harapkan segera ada feedback, pertemuan dan diskusi lanjutan guna mencapai kerja sama berkelanjutan,” ucap Hanung.

Hanung juga meyakini dengan adanya business matching ini ke depan akan semakin memperkuat kolaborasi dan kapasitas UKM di Indonesia.

“Semakin kuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, usaha besar, media, dan lembaga inkubator maka semakin kuat UKM kita, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah Stakeholder Segera Gelar Side Event G20 Bertajuk Future SME Village

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama sejumlah stakeholder segera menyelenggarakan kegiatan showcase di Bali Collection pada 10-19 November 2022 sebagai bagian dari side event G20 2022 yang mengusung tema Future SME Village: Local Wisdom for Global Sustainability.

“Acara ini diikuti kurang lebih 20 peserta dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, dan swasta. Gelaran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal nusantara ke mata dunia,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rahman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/10).

Menurut Hanung, Future SME Village dijadikan pusat bagi para delegasi G20 untuk berkumpul dan berinteraksi, serta menikmati kekayaan cipta karya terbaik nusantara.

Di Future SME Village para delegasi dapat menikmati Future Mobility, Future Craft, Future Fashion, Future Food, dan Future Wellness, serta berbagai performance seni tradisional dan kontemporer serta arsitektur berbahan bambu selama pelaksanaan Future SME Village.

Para pengunjung juga dapat menikmati aneka makanan tradisional dan rempah-rempah Indonesia, yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa, yang dikemas menarik dan otentik untuk memberikan original experience kepada para pengunjung.

“Pengalaman lain yang bisa didapat dalam kegiatan ini adalah kendaraan listrik untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan, sekaligus mempromosikan dan menyosialisasikan program masa depan yang berkelanjutan Indonesia kepada para delegasi dan masyarakat umum. Future mobility ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan,” kata Hanung.

KemenKopUKM juga akan menampilkan Pop Up UKM Corner di lima hotel rujukan Delegasi KTT G20 dari 10-19 November 2022.

Di samping itu, kata Hanung, dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem produk wellness, akan dilaksanakan Deklarasi Indonesia Wellness pada 14 November 2022. “Kita bekerja sama dengan Indonesia Wellness Institute, pelaku usaha wellness, serta akademisi,” ucap Hanung.

Untuk menarik dukungan yang lebih besar bagi pengembangan bambu berbasis desa, pembangunan rendah karbon, circular and restoration economy, serta green mobility dan green investment, Yayasan Bambu Lestari akan mengadakan dua kegiatan.

Pertama, menampilkan dan memperkenalkan kekayaan karya cipta budaya nusantara (kuliner, seni pertunjukan, seni permainan, kerajinan tangan, dan arsitektur).

Kedua, menyampaikan pencapaian inovasi berbasis bambu yang lahir melalui prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan penguatan masyarakat desa.

Salah satunya adalah Spedagi “GoRo” G20, sepeda bambu untuk para pemimpin negara G20 yang diciptakan melalui prinsip budaya Indonesia “GoRo” (Gotong Royong).
(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Terus Perkuat Pengembangan SDM UKM Ekspor Berbasis Kemitraan

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak pada UMKM ekspor dengan basis kemitraan.

KemenKopUKM mencatat saat ini, kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas masih di posisi 15,7 persen. Jumlah ini masih rendah dibandingkan beberapa negara lainnya, seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok mencapai 60 persen.

“Salah satu penyebab masih rendahnya persentase tersebut di antaranya karena di sisi produk tidak terpenuhi standar untuk pasar ekspor, khususnya untuk tingkat standar keamanan produk di negara tujuan,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rahman pada pembukaan acara Pengembangan SDM UKM Berbasis Kemitraan dengan Aggregator dan UKM Ekspor Melalui Vocational Keterampilan Teknis Produksi bagi UKM, di Kota Solo, Jumat (14/10).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada 14-16 Oktober 2022, juga dihadiri para aggregator dari beberapa usaha besar.

Hanung mengatakan target kontribusi UKM tehadap ekspor non migas produk UMKM ditargetkan mencapai 17 persen pada 2024. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan program atau kegiatan yang mendorong percepatan pencapaian target tersebut.

“Salah satunya dengan kegiatan sekarang, yaitu pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan SDM UKM unggul go ekspor,” kata Hanung.

Hanung menambahkan, kegiatan pengembangan SDM UKM ini untuk mendukung sekaligus ikut serta menjadi bagian dari rangkaian program Solo Great Sale 2022 di Kota Solo.

“Maka sangat penting kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi SDM UKM dalam memenuhi standar produk, sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas usahanya,” kata Hanung.

Hanung berharap kegiatan pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan ini peserta dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan.

Diantaranya, mengetahui tren dan peluang pasar tahun 2023, standar produk ekspor yang harus dipenuhi terhadap kuantitas dan kualitas produk, hingga quality control produk, serta bagaimana negosiasi yang baik dengan buyer.

“Tak kalah penting adalah jejaring usaha dan informasi dengan sesama peserta kegiatan dan para narasumber serta fasilitator yang juga siap melakukan pendampingan untuk mewujudkan produk yang memenuhi standar ekspor, berkualitas, dan berdaya saing,” ucap Hanung.

Yang pasti, Hanung memastikan bahwa kegiatan ini sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi pelaku UKM dengan masuk ke dalam ekosistem Cluster UKM Ekspor.

Pasar Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Director of Marketing and Business Development PT Laras Tjipta Kreasi Tophan Anggoro Putro menjelaskan bahwa pihaknya sebagai aggregator berposisi sebagai Sourcing Lead untuk Indonesia sejak 2005 bagi perusahaan furnitur retailer berbasis web seller. “Kami berkantor pusat di Prancis,” kata Tophan.

Tophan menambahkan, hingga saat ini, pihaknya sudah beroperasi di 7 negara Eropa. “Kita mendukung program KemenkopUKM untuk pertumbuhan para pelaku UKM,” ujar dia.

Tophan menganggap Indonesia sebagai negara strategis. Pasalnya, sekitar 50 persen produk yang dijualnya berasal dari Indonesia. “Maka, kami berkepentingan menjaga agar UKM di Indonesia terus tumbuh,” kata Tophan.

Dari forum atau kegiatan semacam ini, Tophan berharap keinginannya tersampaikan. Terutama, dalam hal seperti apa standar produk hingga social combine yang berlaku di Eropa.

“Kami juga berharap bisa bertemu dengan UKM-UKM baru untuk bisa menjadi suplier kami,” kata Tophan.

Terlebih lagi, tahun depan, pihaknya akan merambah ke sektor home decor. “Saya akan paparkan apa yang menjadi tren dan dicari pasar, khususnya pasar Eropa,” kata Tophan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng SIPPO Kembangkan Ekspor ke Eropa

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Swiss Import Promotion Program (SIPPO) dalam upaya pengembangan ekspor UKM ke Swiss dan negara Eropa lainnya seiring dengan kick off kerja sama Indonesia-Swiss.

Pada kesempatan rangkaian acara tersebut, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM menggelar pertemuan yang berjudul “Pengembangan ekspor UKM: Strategi Menembus Pasar Swiss dan Eropa untuk Produk Natural Ingredients” yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat dan diselenggarakan secara hybrid beberapa hari lalu.

“Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UKM Indonesia, di pasar global, khususnya di Swiss dan wilayah Eropa lainnya, serta membantu UKM dalam memenuhi permintaan pasar dunia terhadap produk natural ingredients yang saat ini menjadi sektor unggulan Indonesia, sekaligus persiapan untuk UMKM bertemu dengan pembeli global yang akan dilaksanakan tahun 2023,” kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman.

Pertemuan ini diikuti lebih dari 30 UKM binaan di sektor natural ingredients yang hadir secara fisik terdiri dari perusahaan kategori turunan kelapa, cokelat, kayu manis, lada, dan pala.

Hadir pada pertemuan ini baik secara daring maupun luring, Duta Besar RI di Swiss Muliaman Hadad, Atase Perdagangan RI di Jenewa Danang, Head of SECO Philipp Orga, SIPPO Head of Operation Monika Geissberger, Wakil Ketua KADIN Komite Bilateral Swiss Debora, Kepala Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Tatang Suryana.

Sementara itu, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Fixy menyampaikan bahwa pengembangan market intelligence merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan daya saing UKM saat ini khususnya untuk masuk ke dalam pasar global.

Setelah kegiatan ini berlangsung akan dilanjutkan dengan bentuk peningkatan kapasitas dari Kementerian Koperasi dan UKM yang kemudian akan menjadi pendamping para UKM untuk masuk ke pasar Eropa, dan rangkaian yang akan didukung dengan adanya business match making yang mempertemukan UKM Indonesia dengan buyer Swiss dan Eropa.

“Dengan pengembangan market intelligence dalam perluasan akses pasar produk UKM Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam memperkuat kapabilitas UKM Indonesia sehingga terjadi peningkatan pengetahuan terkait persyaratan pasar, tren pasar, dan regulasi untuk masuk pasar Swiss dan Eropa pada umumnya,” kata Fixy.

SIPPO Head of Operation Monika Geissberger mengatakan SIPPO bekerja di 11 negara dan mencakup 6 sektor perdagangan kategori, ia juga menyatakan Indonesia merupakan mitra penting dalam hubungan perdagangan bilateral, khususnya dengan Swiss.

SIPPO memberdayakan BSO dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dengan memberikan peningkatan kapasitas layanan teknis agar BSO untuk bisa memberikan pelayanan mengakses pasar yang mumpuni. Komitmen bersama ini memungkinkan terfasilitasnya UKM untuk mengakses pasar Eropa secara umum, dan Swiss khususnya.

“Perluasan akses pasar merupakan salah satu tantangan, dan dukungan dari BSO adalah salah satu inisiatif kerja sama yang dilakukan bersama-sama antara Indonesia dengan SIPPO,” kata Monika.

SIPPO merupakan organisasi independen internasional yang memiliki mandat dari Kementerian Koordinator Perekonomian Swiss (SECO) dalam kerangka kerja sama pembangunan ekonomi. Tujuan dari program SIPPO adalah untuk memperkuat dan mempermudah integrasi negara berkembang masuk dalam perdagangan dunia.(Jef)

ekbis

Belanja Pemerintah atas Produk Lokal dalam Business Matching Tahap 2 Capai Rp481 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Ajang akbar Showcase dan Business Matching Tahap 2 sebagai aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM, mulai membuahkan hasil.

“Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerjasama dengan para UMKM,” kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman, pada acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Dalam Negeri Industri Kreatif, Jasa Teknik, dan lain-lain, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Rabu (20/4).

Dengan pencapaian tersebut, bagi Hanung, menjadi bentuk dukungan penuh dari kementerian dan lembaga dalam menggunakan produk dalam negeri produksi UMKM. “Artinya juga, produk UMKM memiliki potensi untuk terus berkembang,” kata Hanung.

Bahkan, menurut Hanung, gelaran Showcase dan Business Matching Tahap 2 ini juga membuktikan bahwa produk UMKM siap untuk melakukan penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya berharap, dengan adanya kesempatan menjual produk melalui e-Katalog, para pelaku UMKM terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya,” kata Hanung.

Showcase dan Business Matching Tahap 2 merupakan ajang yang mempertemukan stakeholder dengan produsen barang/jasa dalam upaya meningkatkan serapan belanja pemerintah atas produk dalam negeri dalam rangkaian Gernas BBI.

Hanung menambahkan, di ajang ini para pelaku UMKM bisa bertukar informasi terkait pasar bagi produk yang dihasilkannya. “Kami juga sediakan Coaching Clinic untuk membantu pelaku UMKM untuk bisa masuk e-Katalog,” kata Hanung.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diimplementasikan melalui belanja kementerian.

Dari pagu anggaran barang/jasa 2022 Kemenag sebesar Rp25,84 triliun yang dialokasikan kepada 4593 Satuan Kerja, Rp19,7 triliun (76,24%) diantaranya sudah menggunakan produk dalam negeri. “Kami sudah melebihi target nasional sebesar 40%,” kata Zainut.

Bagi Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto, ajang ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan wajib terus mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga.

“Tak hanya untuk belanja produk UMKM, kami juga sudah mengeluarkan aneka kebijakan untuk pengembangan UMKM. Diantaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ragam pembiayaan khusus untuk UMKM,” papar Tri.

Tri menerangkan, APBD memiliki anggaran sebesar Rp1.193,8 triliun, dimana potensi untuk produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp389,24 triliun. Sedangkan untuk APBN sebesar Rp2714,2 triliun ada potensi PDN sebesar Rp357,8 triliun.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Parlindungan Manurung juga optimistis belanja kementeriannya terhadap produk UMKM bisa menembus angka 40%.

Bahkan, lanjut Hengky, pihaknya sudah mendorong hotel-hotel tidak lagi menyediakan kopi dan teh impor, melainkan kopi dan teh lokal. “Ada juga displai-displai di hotel-hotel yang menyajikan produk UMKM,” kata Hengky.

Hengky pun berharap langkah di ajang ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut. “Kita akan terus membangun enterpreneur untuk masuk rantai pasok industri pariwisata,” kata Hengky.

*Era Emas UMKM*

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar menekankan bahwa saat ini menjadi era emas bagi produk UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Sudah ada Inpres Nomor 2/2022 yang berisi insentif pajak bagi UMKM, kemudahan pembiayaan, hingga fasilitas pemasaran dalam e-Katalog LKPP,” kata Cahyo.

Cahyo mengakui, bahwa belanja Kemenkumham terhadap produk UMKM sudah melebihi dari sebesar 40%. “Oleh karena itu, saya terus berharap agar pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasanya,” kata Cahyo.

Lebih dari itu, Cahyo pun meminta langkah pemberdayaan UMKM tidak berhenti hanya sampai di kementerian dan lembaga saja. “Kita harus bisa menembus pasar lebih luas, yaitu pasar global. Produk UMKM kita harus kompetitif bersaing dengan produk global,” kata Cahyo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Terus Ajak Daerah Tingkatkan Penggunaan Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM terus bergerak untuk meningkatkan partisipasi seluruh kementerian /lembaga/ pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja barang/jasa pemerintah bagi produk UMKM. Meningkatnya permintaan produk UMKM akan mendorong produktivitas UMKM, dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menggunakan produk UMKM merupakan kampanye yang terus menerus didengungkan dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022.

“Gernas BBI 2022 akan menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong pasar di dalam maupun luar negeri, serta seluruh diaspora untuk tetap bangga memakai produk buatan Indonesia,” kata Deputi UKM, KemenkopUKM Hanung Harimba pada Forum Konsultasi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UKM di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (29/03/2022).

Pelaksanaan Kampanye Gernas BBI 2022, Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai Movement Manager sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi Key Opinion Leader (Brand Ambassador). Kegiatan ini melibatkan 934 UMKM dalam periode Februari – April 2022. Acara puncak akan dilaksanakan pada 30 Maret 2022.

Hanung mengatakan Batam merupakan daerah yang geliat perekonomiannya sangat tinggi dan prospektif. Daya tarik investasi di Kepulauan Riau tertinggi, yaitu pada 2021, total investasi di Kepri baik dari PMDN maupun PMA mencapai Rp24,7 triliun dan nilai ekspor non migas hingga Desember 2021 mencapai US$12,4 miliar atau naik 26,83 persen dibanding tahun 2020.

Hanung mengatakan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dengan aktivitas ekonomi yang tinggi diharapkan menjadi salah satu penggerak pengguna produk dalam negeri dan terutama produk UMKM. Ia meminta agar seluruh stakeholder, pemerintah daerah, serta masyarakat Kepulauan Riau dapat berkolaborasi melakukan Gernas BBI 2022 untuk memperluas pasar produk UMKM.

Hanung mengemukakan pemerintah sedang mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Setidaknya 17,2 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital dari target 30 juta UMKM go-digital tahun 2023.

“Dalam menyerap produk Koperasi dan UMKM oleh pemerintah, tahun 2022 ini kami menargetkan 1 juta UMKM dapat masuk dalam ekatalog LKPP dengan target alokasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM mencapai Rp400 triliun,” kata Hanung.

Untuk itu, tegasnya, kolaborasi dan bahu membahu antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN perlu dikuatkan.(Jef)