Arsip Tag: Ekonomi syariah

ekbis

LPDB-KUMKM Dukung Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Global

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) Sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah global pada tahun 2024 mendatang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melakukan langkah-langkah strategis dalam penyaluran dana bergulir sektor syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, salah satu kompenen penting dalam mendukung target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global pada 2024 mendatang adalah akses pembiayaan atau permodalan bagi para pelaku usaha di sektor syariah.

“LPDB-KUMKM sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang fokus dalam memberikan modal kerja kepada koperasi juga sejalan dengan pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, LPDB-KUMKM senantiasa hadir memberikan akses permodalan atau pembiayaan kepada koperasi syariah di Indonesia, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan permodalan yang mudah, murah, dan cepat bagi para pelaku UMKM,” ujar Supomo saat acara. Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Bergulir Syariah di Yogyakarta, Kamis (3/11/2022).

Menurut Supomo, hingga akhir Oktober 2022 lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,4 triliun, dimana sebesar Rp7 miliar disalurkan kepada koperasi syariah.

“Dan Alhamdulillah pada Oktober sudah menyalurkan Rp1,4 triliun, dan 50 persennya dari pembiayaan syariah. Dan sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain yang terbukti dapat menciptakan dan menumbuhkan ekosistem ekosistem baru di sektor keuangan syariah. Kedepan kami menyakini bahwa pertumbuhan yang sudah dicanangkan pemerintah Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah didunia,” jelas Supomo.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Pembiayaan Dana Bergulir Syariah ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan 36 koperasi syariah yang bersal dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi.

“Kemudian juga melaksanakan sosisalisasi seperti hari ini yakni Bimbingan Teknis yang memberikan kemudahan dan akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh 36 Koperasi Syariah yang berasal dari berbagai provinsi. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin banyak koperasi syariah yang mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dan memberikan layanan maupun manfaat kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan yang terjangkau, fleksibel, dan cepat,” papar Supomo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya mengatakan, target pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah global sangat ambisius, tetapi jika dilihat secara potensi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mulai dari sisi pangsa pasar yakni 207 juta penduduk muslim, kemudian hingga industri halal.

*Tantangan Ekonomi Syariah*

Namun demikian ditengah potensi yang besar ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki tantangan yang cukup kompleks untuk terus berkembang.

“Tantangan yang dihadapi diantaranya, Pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha. Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Ketiga, pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar,” ujar Teten.

Selanjutnya adalah, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pamanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.

“Koperasi termasuk koperasi syariah masih banyak yang belum go digital, sementara tetangga yang hampir sama target marketnya sudah berkembang melalui fintech dengan pendekatan kredit skoring, dan bukan sebatas agunan, atau jaminan lagi,” ungkap Menkop UKM.

Dengan begitu, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong LPDB-KUMKM untuk terus intensif memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi syariah agar menjadi pemimpin global ekonomi syariah pada 2024 mendatang, sebab potensi ekonomi syariah ini memiliki subsektor yang beragam mulai dari wisata halal, kuliner, fashion, produk kecantikan, hingga farmasi.

“Diharapkan LPDB-KUMKM ketika menyalurkan dana bergulir juga tolong bantu koperasinya, bagaimana tata kelolanya lebih baik, model bisnisnya juga lebih inovatif, karena kita tidak ingin koperasi itu masih konvensional secara pengelolaan bisnisnya,” pungkas Teten Masduki.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung upaya berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia, menurutnya dengan jumlah penduduk muslim terbesar kelima dunia, Indonesia sangat berpeluang mengembangkan ekonomi syariah yang lebih besar lagi.

“Strategi penguatan ekosistem halal global perlu diterapkan dalam upaya mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dan sektor ekonomi dan keuangan syariah selama ini terbukti mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), sekaligus Penyerahan Sertifikat Halal kepada 5 pelaku Usaha/UMKM yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (7/10).

Bagaimana tidak, kata Menteri Teten, saat ini berbagai negara yang bukan hanya berpenduduk muslim juga mulai ramai mengembangkan ekonomi syariah yang menjanjikan. Dari data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 mengestimasikan, umat muslim di dunia menghabiskan hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp30.516,4 triliun pada 2021 di sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.

“Visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Di tahun 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam,” kata MenKopUKM yang juga Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Indonesia dinilai paling kompetitif dalam menarik FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri dibanding negara-negara OKI lainnya. Dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kata Teten, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan syariah global.

Bahkan presensi industri keuangan syariah juga cukup kuat. Hal ini terlihat dari total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.050 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 13,82 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp1.801 triliun.

“Ini jadi anomali di tengah pandemi, malah kinerja keuangan tumbuh. Di pasar modal syariah memiliki porsi aset keuangan syariah sekitar 60,27 persen yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Di mana laju pertumbuhan pasar modal syariah mencapai 14,83 persen secara tahunan,” ucap MenKopUKM.

Kemudian perbankan syariah dengan pangsa pasar 33,83 persen dari keuangan syariah tumbuh sebesar 13,94 persen. Sementara untuk industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang memiliki porsi sebesar 5,90 persen dari total aset keuangan syariah, juga tumbuh sebesar 3,90 persen.

“Secara kualitatif industri keuangan syariah, Indonesia masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi dengan mempertahankan peringkat kedua dalam Islamic Finance Development Indicator 2021. Pokoknya kerenlah kita ini,” ucap Teten.

Sejalan dengan garis besar kebijakan organisasi MES kata MenKopUKM, tercantum visi yang ingin diwujudkan di tahun 2030 yakni, agar ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap ekosistem perekonomian nasional. Yang kemudian diturunkan ke dalam tiga misi per 3 tahun pada periode 2021-2023. “Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat area,” katanya.

Pertama pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri. Di antaranya mengakselerasi sertifikasi halal, agar diterima oleh konsumen di dalam dan luar negeri. Mendorong pengembangan kapasitas para pelaku usaha halal, terutama domestik dan terutama UMKM, hingga memfasilitasi kegiatan intermediasi matching dan ekspor produk halal dan negara-negara tujuan utama.

Kedua, pengembangan industri keuangan syariah nasional, di antaranya dengan mendorong penguatan aspek permodalan industri keuangan syariah. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah hingga antara keuangan syariah dengan industri halal. Ketiga, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah di antaranya dengan sertifikasi untuk UMKM.

“Bagimana hal ini bisa saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha kecil, mendorong program linked dengan pengusaha di daerah-daerah pembangunan ekosistem halal value chain melalui integrasi antara unit-unit usaha. Baik usaha kecil menengah dan besar, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemberdayaan bagi UMKM,” ucap Teten.

Dan yang keempat, pengembangan ekonomi syariah dari desa dan pesantren secara berkelanjutan. Di antaranya dengan mendorong program-program pemberdayaan berbasis pesantren dan komunitas di pedesaan, membangun sistem supply chain yang bersifat end to end, hingga pengembangan dan peningkatan kapasitas unit usaha pesantren.

“Alhamdulillah sejumlah program kerja melalui komite-komite terkait sudah berhasil direalisasikan. Semoga kita dapat terus berlanjut, serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air,” ucap MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berterima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama bahu-membahu mewujudkan upaya memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia, serta cita-cita menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dan kiblat ekonomi keuangan syariah di global.

“Pengembangan ekonomi syariah bukan hanya masalah religi. Karena itu bagian dari model bisnis yang bahkan negara-negara yang bukan muslim pun juga sekarang adalah menjadi pemainnya. Mulai dari Korea, Jepang, Thailand bahkan Australia,” kata Perry.

Gubernur BI yang juga menjabat Dewan Pakar MES, mendukung kolaborasi antara MES pusat dan daerah untuk menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 ke-9. Di mana dalam event tersebut telah diluncurkan tiga gerakan, pertama mengadakan modest fashion Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFES). Di dalamnya, terdapat 163 desainer, 17 kegiatan, dan 1.256 karya modest fashion.

Kedua, gerakan pencanangan akselerasi setifikasi halal. Di mana BI sudah bertemu dengan para regulator dan para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk sertifikasi halal. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), komisi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga lembaga itu berkomitmen meperkuat akselerasi setifikasi halal di Indonesia.

Dan yang ketiga, penguatan ekosistem Global Halal Hub (GHH),memperkuat kembali jalur perdagangan sutera, rempah-rempah yang dulu Indonesia menjadi penyuplai 11 persen rempah-rempah dunia, dan memiliki 30.000 jenis herbal tersebar di seluruh nusantara.

“GHH menjadi wadah untuk bersinergi mempercepat pengembangan produk halal lokal brorientasi global. Harapannya, Indonesia menjadi pusat hortikultura atau pusat rempah untuk dunia bagi produsen pangan halal,” ucap Perry.(Jef)

ekbis

Ekonomi Syariah dan Literasi Digital di Era Pandemi untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pandemi COVID-19 yang tengah melanda diseluruh negara harus disikapi dengan positif dan optimis. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, telah terjadi pergeseran dalam perilaku pada masyarakat, baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand), sehingga transaksi dilakukan secara digital.

“Melalui webinar ini, diharapkan ada solusi untuk meningkatkan dan mendorong perkembangan UMKM di masa depan, khususnya di Jatim (Jawa Timur) dan masyarakat luas secara umum,” demikian diungkapian Sekretaris BPH DSN MUI, Dr. Asep Supyadillah, M.Ag saat membuka webinar dengan tema Ekonomi Syariah dan Literasi Digital di Era Pandemi Untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi, Kamis (18/11/2021).

Webinar terselenggara oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, serta Dewan Syariah Nasional. Diskusi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo, Official TVMUI, dan Facebook Majelis Ulama Indonesia, pada hari Kamis, 18 November 2021, pukul 08.30 – 12.30 WIB.

Narasumber yang hadir secara online antara lain adalah Sekretaris BPH DSN MUI, Dr. Asep Supyadillah, M.Ag, Direktur Syariah LPDB; Ari Permana, Pemimpin Departemen Bisnis Mikro dan Gadai Bank DKI Unit Usaha Syariah; serta Jaeni Miftah F dan Dr. Abdurrahman Syahrawi, MT; selaku Founder dan Chairman Tijari Institute.

Dalam wabinar, Ari Permana menyebutkan bahwa tujuan Program LPDB-KUMKM adalah membantu perkuatan permodalan koperasi dan UMKM dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

“Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 1 trilyun untuk pemulihan ekonomi lewat LPDP-KUMKM agar koperasi dan umkm dapat terus melakukan aktivitas ekonominya di tengah dampak akibat pandemi,” ujar Ari.

Jaeni menyampaikan, Bank DKI telah melakukan beberapa langkah-langkah antisipatif terkait dampak COVID-19 terhadap portofolio kredit yang dimiliki, membuat pemutakhiran Peraturan Perusahaan, serta menyusun petunjuk pelaksanaan penerapan stimulus.

“Stimulus yang kami berikan kepada usaha mikro yang terdampak COVID-19 antara lain penurunan margin bagi hasil/ ujroh, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas pembiayaan”, tutur Jaeni

Untuk mendukung transformasi ekonomi syariat tentu saja harus didukung oleh transformasi digital. Hal ini disampaikan oleh Dr. Abdurrahman Syahrawi, MT, dalam paparannya yang membahas mengenai Islamic Economy Outlook, Reinventing the Product of the Islamic Economy dan juga Managing Digital Marketing.

“Adapun kunci untuk transformasi pelayanan produk adalah dengan menerapkan excellence service, yaitu memperlakukan product as services yang berorientasi kepada pelanggan,” jelas Abdurrahman.(Jef)