Arsip Tag: Ekosistem

koperasi dan ukm

Perluas Jaringan Ekosistem Usaha, KSP Maju Wijaya Libatkan Pelaku UMKM di Segala Sektor

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan pemerintah dengan mengambil beberapa kebijakan dan strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang positif dan komprehensif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut dimaksud untuk mendorong konsumsi masyarakat agar ekonomi nasional dapat bergerak kembali. Konsumsi erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, sehingga semakin banyak yang dikonsumsi masyarakat, otomatis ekonomi negara pun akan bergerak maju.

Pemerintah juga berupaya menggerakkan roda usaha masyarakat melalui beberapa stimulus, di antaranya stimulus kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM (KUMKM). Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan tugas Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Wijaya. Koperasi yang berlokasi di Jalan Kembangan Selatan Jakarta Barat memperoleh pinjaman yang pertama kali dari LPDB-KUMKM pada bulan Desember 2021 sebesar Rp25 miliar. KSP Maju Wijaya turut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 melalui penyaluran pembiayaan kepada anggota yang merupakan pelaku UMKM.

Ketua KSP Maju Wijaya Njo Hendwi Wijaya mengatakan, pinjaman yang diperoleh dari LPDB-KUMKM dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi dan telah tersalurkan kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota KSP Maju Wijaya. Melalui dana bergulir LPDB-KUMKM, koperasi memiliki rencana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif lain dalam waktu dekat.

“Saat ini KSP Maju Wijaya melakukan pendekatan kepada pelaku usaha yang memiliki jaringan ekosistem usaha yang melibatkan pelaku UMKM, seperti dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan serta jaringan distribusi produk dan jasa. Harapannya, LPDB-KUMKM dapat terus berkomitmen bersama mitra-mitra koperasi untuk mendukung perkembangan UMKM, khususnya dalam hal membuat program-program dan produk pinjaman yang dapat disalurkan koperasi kepada anggota,” terang Hendwi, Jumat (25/11/2022).

Berbicara mengenai dampak dan manfaat dari pinjaman LPDB-KUMKM kepada koperasi dan anggota, Hendwi menuturkan, KSP Maju Wijaya mendukung program pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui pemberian pinjaman LPDB-KUMKM dengan bunga yang lebih murah yaitu maksimal 12 persen per tahun. Koperasi juga membantu dan mendorong para anggota pelaku UMKM untuk bangkit kembali dan pulih setelah usahanya terdampak pandemi Covid-19.

“Koperasi yang berdiri sejak tahun 2012 memiliki anggota sebanyak 1.921 orang, dengan total asset per 31 Oktober 2022 sebesar Rp631,81 miliar. Koperasi juga terus meningkatkan layanan dengan beradaptasi menyesuaikan perkembangan zaman. Melalui aplikasi mobile “Koperasi Maju,” kata Hendwi.

Selain itu pada era digitalisasi koperasi modern saat ini, anggota KSP Maju Wijaya dapat lebih mudah dan cepat melakukan transaksi dan mengakses simpanan melalui perangkat seluler di mana saja dan kapan saja. Ini merupakan terobosan dan transformasi koperasi menuju ekosistem bisnis yang maju dan modern.

Selaras dengan Hendwi dari KSP Maju Wijaya, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut mendukung adanya transformasi koperasi modern dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi. Supomo menambahkan, jika tidak ingin tergerus perubahan zaman, sudah saatnya koperasi memasuki ranah digital dan bertransformasi dari konvensional menuju modern (digital).

“Keuntungan koperasi menerapkan digitalisasi dalam kegiatan usahanya adalah memudahkan akses modal kepada lembaga pembiayaan, khususnya ke LPDB-KUMKM. Dengan digitalisasi, koperasi sudah jelas transparansinya, trust kepada anggotanya, efektivitas, dan cepat. Transformasi dan digitalisasi juga diterapkan LPDB-KUMKM dan menjadi kunci sukses dalam menyalurkan dana bergulir,” papar Supomo.

Supomo menambahkan, digitalisasi dilakukan dengan mendorong koperasi-koperasi besar di Indonesia untuk segera menerapkan dan memanfaatkan sistem digital dalam ekosistem usahanya. Koperasi-koperasi saat ini diharapkan dapat bertransformasi dan berinovasi dalam menghadapi lingkungan yang sangat dinamis, serta menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran.

“Proses digitalisasi bukan hanya penggunaan teknologi informasi, namun juga perubahan mindset dan budaya kerja. Digitalisasi proses bisnis perlu disertai dengan perubahan budaya kerja. Kedua hal tersebut memiliki prioritas yang sama. Contohnya di LPDB-KUMKM, digitalisasi bukan hanya dari sisi bisnis proses, seperti e-proposal, cash management system (CMS), GeoDinas, corporate card, dan digitalisasi kearsipan, namun juga diimplementasikan dalam hal-hal teknis seperti absensi pegawai, perhitungan indeks kinerja utama, dan lainnya,” pungkas Supomo.

Inovasi tersebut, lanjut Supomo, demi mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang handal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan dalam menunjang green business process di LPDB-KUMKM. Dengan inovasi digital, LPDB-KUMKM terpacu untuk meningkatkan kinerja penyaluran dana bergulir agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM di tanah air.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Pemda Perkuat Ekosistem yang Kondusif agar Usaha Mikro Naik Kelas

Tinggalkan komentar

Palangkaraya:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak para pemangku kepentingan di daerah-daerah, untuk bersinergi dalam meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan bagi usaha mikro kecil agar tumbuh dan naik kelas.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Mikro KemenKopUKM Yulius dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perencanaan Pusat dan Daerah di Tingkat Provinsi, yang diselenggarakan pada 15-17 November 2022 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

“Sinkronisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi informasi kebijakan dan kegiatan agar pemberdayaan KUMKM dapat berkelanjutan dan terintegrasi antara pusat dengan daerah,” kata Yulius dalam keterangan resminya, Kamis (17/11).

Sebab diakuinya, informasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM banyak tersedia, namun belum optimal sampai ke daerah. “Untuk optimalisasi sinkronisasi dan sinergi, diharapkan dinas yang membidangi KUMKM juga bisa proaktif mendapatkan informasi program atau kegiatan,” ucapnya.

Yulius berharap program pemberdayaan yang dikembangkan kedeputiannya bisa berkontribusi dalan memperbesar peran UMKM terhadap PDB yang ditargetkan mencapai 63 persen pada 2022 dan sebesar 64 persen pada 2023.

Kemudian capaian proporsi UMKM yang mengakses kredit keuangan formal ditargetkan hingga 27,8 persen pada 2022 dan sebesar 29,1 persen pada 2023. Dan terakhir, capaian usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal sebanyak 5,5 juta UMKM pada 2022 dan sebanyak 7,5 juta UMKM pada 2023. Juga mereka yang semakin banyak beralih dari pelaku usaha informal menjadi pelaku usaha formal dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tak hanya itu, Yulius menegaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 memiliki misi untuk memberikan kemudahan regulasi bagi ekosistem ekonomi Indonesia termasuk untuk UMKM. Untuk itu, pada 2021 dalam mendukung Undang-Undang tersebut, dibuat PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Dalam PP ini, terdapat kemudahan dan dukungan Pemerintah untuk usaha mikro kecil yang meliputi Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan, Kemitraan, Penyediaan Pembiayaan, serta Kemudahaan dan Insentif.

Bersamaan dengan adanya amanat RPJMN yang menyatakan arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi tahun 2022-2024 mencakup penguatan kewirausahaan dan KUMKM yang mencakup 5 aspek.

Kelima aspek tersebut adalah, pertama, Pembiayaan Usaha Mikro, dengan program Peningkatan Akses KUR Klaster dan Pendampingan KUR. Kedua, Perlindungan Kemudahan Usaha Mikro, dengan program Penerbitan Perizinan berusaha dan sertifikasi produk, bantuan kebencanaan, dan fasilitasi area infrastruktur publik.

Ketiga, Rantai Pasok Usaha Mikro, dengan program Penguatan Pasar Online dan Offline serta Penguatan Rantai Pasok Komoditas. Keempat, Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, dengan program Pelatihan Vocational, Pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan E-Commerce, dan Pelatihan Manajemen Keuangan.

“Yang kelima, Fasilitasi Bantuan Hukum dan Konsultasi Usaha Mikro, dengan program Sosialisasi Hukum dan Kebijakan Usaha Mikro, serta Fasilitasi Layanan Hukum. Pada 2023 nanti, akan ada dua program baru di kedeputian kami yakni Rumah Kemasan dan Re-Design PLUT-KUMKM,” ucap Yulius.

Dengan begitu, Yulius mengatakan, setidaknya terdapat empat hal yang sekiranya bisa disinergikan untuk meningkatkan dan memperluas ekosistem yang memudahkan usaha mikro Indonesia tumbuh dan naik kelas.

Sinergi tersebut meliputi, pertama, Sinergi Transformasi Informal ke Formal. Di mana Dinas memproyeksikan penerbitan NIB per tahun 2022-2024, serta kebutuhan fasilitasi sertifikasi produk bagi UMK (halal, merek, PIRT, Izin Edar, dan SNI).

Kedua, Sinergi Fasilitasi Layanan Bantuan Hukum UMK. Di mana Dinas menyampaikan kebutuhan fasilitasi bantuan hukum bagi UMK, serta membentuk satuan kerja Bantuan Hukum di Daerah. Ketiga, Sinergi Fasilitasi Pengembangan SDM. Keempat, Sinergi Transformasi Rantai Pasok yang meliputi, Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Klaster Biofarmaka, maupun Onboarding laman LKPP, serta Pengembangan UMik di kawasan wisata.

“Dinas menyampaikan data usaha mikro untuk di kawasan wisata, dan berkolaborasi dalam kurasi produk serta koordinasi sinergi dengan pengelola kawasan wisata,” ucap Yulius.

Ia menekankan, seluruh intervensi dan kebijakan harus dilakukan paralel dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder Non-Pemerintahan seperti asosiasi dan kelompok masyarakat, barulah UMKM di Indonesia dapat berkembang hingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin baik.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Pentingnya Percepatan Program Pengembangan Ekosistem KUMKM

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem bagi koperasi dan UMKM di antaranya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar, serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.

“Sebanyak 93 persen usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Di sisi lain, akses pembiayaan juga dirasa masih cukup sulit bagi UMKM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (13/10).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima, Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh kepala dinas bidang KUMKM seluruh Indonesia.

Menteri Teten menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk ke dalam rantai pasok.

Untuk itu, diperlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut. “Kemudian, diharapkan dapat memaksimalkan output potensial, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan diperbesar dengan target sebesar 30 persen kredit perbankan untuk pelaku UMKM. “Memang, ada KUR Rp100 juta yang tanpa agunan. Namun, praktiknya di lapangan masih sulit,” ucap MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke kelayakan usaha. “Harus dengan sistem digital dalam menilai kinerja UMKM, sehingga memudahkan bagi credit scoring UMKM,” kata MenKopUKM.

Maka, MenKopUKM mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital. Sebab, selama ini, masih banyak UMKM dengan model laporan keuangan keluarga. “Dengan sama-sama digital, maka akan klop bertemu antara UMKM dengan perbankan,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, MenKopUKM juga mendorong UMKM untuk memiliki business plan untuk memudahkan investor masuk, selain memudahkan bank menyalurkan kredit. “Kami sudah membangun Smesco Hub Timur di Bali untuk mengembangkan pasar produk UMKM wilayah Timur Indonesia,” kata Menteri Teten.

Untuk UMKM naik kelas, Menteri Teten meminta agar lebih selektif, terkait UMKM yang memang memenuhi syarat untuk bisa scalling up. “Harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar. Tanpa itu, UMKM susah untuk naik kelas,” ucap MenKopUKM.

Saat ini, baru sekitar 4,1 persen UMKM yang masuk ke dalam Global Value Chain. Maka, ekspor UMKM pun terbilang masih rendah. “Tapi, dengan kemitraan tadi, bila industri meningkat maka UMKM pun ikut terkerek naik,” kata Menteri Teten.

Sementara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM setara dengan industri, MenKopUKM sudah menggulirkan program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) untuk sektor-sektor usaha seperti kuliner, kosmetik, dan fesyen.

Perguruan tinggi juga didorong untuk membangun inkubator bisnis yang terintegrasi dengan risetnya. “Jadi, kami akan mendorong UMKM yang naik kelas itu yang berbasis high tech,” kata MenKopUKM.

Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk di dalamnya izin edar produk UMKM dari Badan POM.

Menteri Teten akan lebih mengefektifkan program belanja pemerintah 40 persen untuk produk UMKM dalam e-Katalog dan katalog daerah. Termasuk belanja BUMN agar bisa masuk rantai pasok industri. “Jangan sampai e-Katalog didominasi produk-produk usaha besar. Maka, UMKM perlu pendampingan,” ucap MenKopUKM.

Terkait koperasi bermasalah, Menteri Teten menegaskan akan memperketat pengawasan koperasi, khususnya KSP. Bagi MenkopUKM, usaha besar tidak boleh ikut mendirikan koperasi. Karena, sejatinya, koperasi adalah close loop system, yakni wadah usaha untuk pelaku usaha kecil.

Dan jika ada koperasi yang melakukan praktik shadow banking, Menteri Teten mendorong mereka untuk berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Di samping itu, Menteri Teten juga terus memperkuat koperasi di sektor pangan lewat Program Korporatisasi Petani. Salah satunya, mendorong petani sawit membangun koperasi untuk mendirikan industri atau pabrik minyak makan merah.

Di sektor kelautan, akan dibangun banyak SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 11 ribu desa nelayan yang ada, hanya memiliki sekitar 388 SPBU nelayan.

“Para nelayan akan terdata secara digital by name, by address, dan by volume, lewat platform My Pertamina. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi penyelundupan solar bersubsidi,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bangun Ekosistem Wirausaha untuk Ciptakan Struktur Ekonomi Lebih Tangguh

Tinggalkan komentar

Aceh:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wirausaha yang lebih baik untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

“Kita terus mengupayakan penumbuhan wirausaha berbasis IDE (Innovation Driven Enterprises), bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan secara virtual pada Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang diselenggarakan di Aceh, Selasa (27/09).

Kegiatan yang mengangkat tema “Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” itu diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang dikurasi PLUT KUMKM Provinsi Aceh dan Universitas Syiah Kuala Aceh.

Saat ini, kata Siti Azizah, Pemerintah terus memberikan perhatian yang serius dalam mengembangkan kewirausahaan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan banyak potensi yang ada saat ini, seperti pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun, dan pemanfaatan potensi nilai ekonomi digital di Indonesia yang mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030.

“Melalui workshop kali ini, akan diberikan edukasi tentang kewirausahaan dan program atau kegiatan yang mendukung berkembangnya wirausaha di daerah, selain itu akan diberikan pula afirmasi pengalokasian anggaran onboarding pada e-katalog sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa yang diarahkan pada produk KUMKM,” kata Azizah.

Siti Azizah menambahkan, berdasarkan data yang dilansir dari LKPP per 13 September 2022, untuk E-Katalog Provinsi Aceh telah terdaftar sebanyak 914 penyedia dengan 4.490 produk yang onboarding. Sedangkan transaksi yang terjadi sebesar Rp725,63 miliar yang merupakan tertinggi nomor 2 dari 34 provinsi setelah DKI Jakarta.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh karena dengan tingginya transaksi tersebut menunjukan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM,” kata Azizah.

Azizah menegaskan dengan ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.

“Jadilah bagian perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggul dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Jangan takut memulai berusaha karena kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan berwirausaha,” ucap Azizah.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo menambahkan desa harus bisa menjadi pusat penumbuhan ekonomi.

“Penumbuhan ekonomi di desa dapat terwujud dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan desa yang meliputi sinergi pemerintah daerah, PLUT, BUMDES, dan tokoh masyarakat,” kata Samsul.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Saiful Bahri juga mengatakan, melalui workshop ini diharapkan akan tercipta UMKM yang lebih inovatif khususnya dalam memasarkan produknya.

“Kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman dengan memasarkan produk via digital supaya lebih cepat meningkatkan aset yang otomatis akan memulihkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata Saiful.

Dalam pelaksanaan workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional turut hadir Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Aceh yang menjelaskan tentang perlunya UMKM masuk ke dalam 18 etalase e-Katalog Pemprov Aceh, Gojek yang membagikan tips dan trik di bidang digital marketing dan kisah sukses menjalankan usaha oleh UKM Mak Rah Pireng Aceh.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kampanye Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan ini sebagai wujud aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Ekosistem Bisnis Melalui Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan perlunya upaya untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang mendukung kewirausahaan yang dapat diwujudkan di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standardisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Perlu juga mengatur proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah pada acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Solo, Jawa Tengah, Jum’at (26/8).

Menurut Siti Azizah, inilah salah satu yang melatarbelakangi diselenggarakannya Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan mengangkat tema Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendorong peningkatan kompetensi UMKM dan transformasi UMKM menjadi wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan,” kata Siti Azizah.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini juga bertujuan untuk mendukung UMKM agar bisa segera naik kelas sesuai dengan pidato Presiden RI pada 16 Agustus 2022 di Gedung DPR/MPR RI.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn perlu didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

“Presiden juga sering menyampaikan agar masyarakat meningkatkan penggunaan produk-produk UMKM dalam negeri, khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah/lembaga,” kata Siti Azizah.

Terlebih lagi, pemberdayaan KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Dimana telah diamanatkan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri dan UMK.

“Hal ini tentu perlu didukung dengan peningkatan literasi digital UMKM dalam rangka mempersiapkan UMKM untuk menghadapi perubahan yang begitu dinamis,” kata Siti Azizah.

Hingga saat ini, sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah masuk pada platform e-commerce. “Tentunya, pencapaian ini masih perlu ditingkatkan,” ucap Siti Azizah.

Hal ini juga mengingat peluang besar yang dimiliki UMKM. Tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Potensi lain, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2020 mencapai Rp632 triliun, sedangkan pada 2030, nilai pasar ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun.

“Pelaku usaha harus mampu memanfaatkan kesempatan ini,” ucap Siti Azizah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produk, serta memperbaiki tata kelola usaha. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing.

Siti Azizah menambahkan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lain, juga melakukan upaya untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang kondusif. “Serta mendukung penumbuhan calon wirausaha menjadi wirausaha pemula hingga menjadi wirausaha mapan,” ucapnya.

Dengan terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.

Bagi Siti Azizah, keinginan kuat dari pelaku usaha untuk naik kelas, dukungan berbagai program dan insentif dari pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak, diharapkan dapat mendorong lahirnya wirausaha yang tidak hanya tangguh dan inovatif tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Sekaligus menjadi penggerak lahirnya wirausaha-wirausaha baru,” kata Azizah.
(Jef)

koperasi dan ukm

KBRI Belanda Dukung LPDB-KUMKM Perkuat Ekosistem Bisnis Koperasi dan Petani

Tinggalkan komentar

Den Haag:(Globalnews.id)-Pengembangan sumber daya manusia khususnya pelaku Koperasi dan UMKM menjadi hal yang terus diperkuat oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melalui program pendampingan.

Hal ini yang menjadi pembahasan utama saat kunjungan LPDB-KUMKM ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda

Dalam kunjungan kerja ke Belanda ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana, dan juga Ketua Kopontren Al-Ittifaq Setia Irawan, serta Presiden Direktur Alif Learning Center (ALEC) Irvan Saidikin.

Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan kepada koperasi tidak hanya fokus dalam hal pembiayaan, tetapi juga pendampingan dalam hal bisnis proses, mempertemukan offtaker dengan produsen, hingga penciptaan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti yang dilakukan LPDB-KUMKM yang memberikan pembiayaan kepada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq dan juga pendampingan melalui Alif Learning Center (ALEC) bersama dengan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Netherlands Senior Experts.

“LPDB-KUMKM tidak hanya memberikan pembiayaan kepada Kopontren Al-Ittifaq tetapi kami juga buatkan inkubator karena banyak mitra perlu edukasi bersama-sama dengan PUM, dan menciptakan ekosistem pembiayaan yang diharapkan oleh pemerintah untuk menciptakan ekosistem pembiayaan,” ujar Supomo saat kunjungan ke KBRI Den Haag, Belanda, Selasa (18/7/2022).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Mayerfas mengungkapkan, Progamma Uitzending Manajer (PUM) Netherlands Senior Experts merupakan program bantuan dari pemerintah Belanda yang memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang tinggi untuk melakukan transfer knowledge di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurut Mayerfas, hal yang sangat tepat bila LPDB-KUMKM berkolaborasi dengan PUM untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia dan ini sejalan dengan program KBRI Belanda untuk mengajak para pelajar dari Indonesia untuk belajar atau kursus di Belanda.

“Kalau PUM dan LPDB-KUMKM dapat bekerja sama maka akan memberikan dampak nyata untuk berkolaborasi dan bergerak bersama daripada bergerak sendiri, bikin mekanisme sendiri,” jelasnya.

Mayerfas mengungkapkan, KBRI Belanda diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk sebanyak-banyaknya membawa putra-putri Indonesia untuk menempuh pendidikan di negeri kincir angin Belanda.

“Saya diminta oleh Presiden untuk bawa orang sebanyak-banyaknya ke Belanda untuk belajar, dan belajar bukan hanya ilmunya saja tetapi juga etika, gimana kerja keras, disiplin, menghormati achivement, itu yang bagus,” ungkap Mayerfas.

Dengan itu pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM untuk berkolaborasi dengan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Netherlands Senior Experts untuk pengembangan ekonomi berbasis klaster.

Kemudian, Mayerfas menegaskan, pengembangan teknologi green house juga menjadi fokus program daripada KBRI Belanda untuk peningkatan kapasitas dan kualitas komoditas pertanian.

Menurutnya, green house merupakan teknik budi daya pertanian yang menjadi solusi terhadap iklim dan cuaca di berbagai negara termasuk di Indonesia yang memiliki cuaca hujan dan kemarau ekstrim.

“Di Indonesia juga banyak daerah yang cuacanya kurang bagus, solusi yang paling bagus adalah green house, karena itu kualitasnya tinggi dan bisa tembus pasar ekspor, jadi ini paling cocok untuk petani kita, tanahnya tidak besar tetapi produksinya tinggi,” ungkapnya.

Namun demikian, Mayerfas menegaskan fokus pendampingan jangan hanya dari sisi produktivitas tetapi juga dari sisi hulu dan hilir, mulai dari budi daya, logistik, dan riset pasar. “Jadi memproduksi berdasarkan permintaan pasar, saat ini UMKM kita kebanyakan produksinya saja tetapi tidak melihat pasarnya,” pungkas Mayerfas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM telah menandatangani komitmen bersama dengan PUM dalam hal pengembangan ekonomi berbasis klaster.

“Di Belanda ini kami juga sudah menandatangani komitmen bersama dengan PUM dan setelah ini akan ada tindak lanjutan yang akan kami lakukan bersama-sama untuk pengembangan ekonomi koperasi dan UMKM di Indonesia,” jelas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Dorong Pengembangan Ekosistem Sapi Perah Unpad jadi Percontohan

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)– Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendorong Universitas Padjajaran (Unpad) bersama koperasinya terus memperluas pengembangan ekosistem sapi perah hingga bisa menjadi percontohan atau pilot project bagi perguruan tinggi dan koperasi di Tanah Air.

“LPDB siap memberikan dukungan penuh kepada Unpad, lewat koperasinya yang baru dibentuk, baik dalam aspek permodalan, sebagai integrator maupun pengembangan model bisnisnya,” Kata Dirut LPDB, Supomo, di SPLP Unpad, Arjasari, Bandung, Senin (21/3/2022).

Supomo saat Panen Perdana Jagung untuk Pakan Ternak Sapi Perah KPBS Pengalengan itu menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan realisasi dari Program Pengembangan Ekosistem Sapi Perah di KPBS Pangalengan, yang diinisiasi LPDB-KUMKM bersama Unpad dan KPBS Pengalengan sejak Juli 2021 lalu dan resmi dimulai penanaman benih jagung di lahan milik Unpad Arjasari pada 8 Desember 2021.

Pada lahan yang dijadikan demplot jagung di tanah seluas 1,3 hektare itu diperkiraan menghasilkan panen di kisaran 65 ton jagung. Jumlah produksi jagung ini ke depan akan terus bertambah sejalan dengan komitmen pihak Unpad bersama koperasinya untuk memperluas areal tanam dan mengembangan lima varietas unggulan jagung khusus pakan ternak.

“Kita dorong koperasi Unpad yang melakukan langsung pengembangan komoditas jagung ini, bahkan bisa membuat Silase jagung dengan KPBS Pangalengan sebagai offtaker-nya,” Ucap Supomo.

Supomo mengaku senang berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem ini bersama Unpad dan KPBS Pengalengan. Hal ini lantaran hasil riset perguruan tinggi bisa langsung bermanfaat bagi masyarakat dan sektor-sektor yang membutuhkan, dalam hal ini peternak sapi perah.

“Riset yang menghasilkan ya disini, sekali riset langsung membuahkan hasil dan mampu mengoptimalisasi produksi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi piloting, karena pasti daerah lain banyak yang mau ikut meniru. Tidak hanya masyaarakat, perguruan tinggi lain pun pasti mau ikutan mencontoh,” katanya.

Lebih lanjut, Supomo juga mengusulkan Unpad untuk mengembangkan ternak sapi perah, dengan target penjualan bibitnya untuk peternak lokal. Hal ini juga bisa menjadi antisipasi jika terjadi oversupply jagung dan permintaan pakan dari peternak yang menurun.

“Sapi indukan bis akita impor dari New Zealand atau Australia, kita pelihara disini nanti anakan atau bibitnya bisa kita jual ke peternak di KPBS Pengalengan untuk pengganti sapi-sapi perah yang sudah tidak produktif. LPDB siap support ini, termasuk impor sapi indukan melalui koperasi,” katanya.

Ditempat yang sama, Dekan Fakultas Pertanian Unpad, Meddy Rachmadi menyampaikan komitmennya untuk meningkatan kerjasama dengan LPDB-KUMKM dan KPBS Pengalengan dalam Pengembangan Ekosistem Sapi Perah.

Saat ini, kata Meddy, Unpad sedang menyiapkan uji coba lima varietas unggulan jagung khusus pakan ternak yang belum dilepas. Selain itu juga akan menambah areal tanam jagung untuk meningkatkan produksi. “Kami sangat komitmen untuk pengembangan ini, apalagi disampaikan Dirut LPDB-KUMKM tadi bahwa pasar atau marketnya sudah tersedia,” kata Meddy.

Sementara itu, Ketua Pengurus KPBS Pangalengan, Aun Gunawan mengungkapkan, bahwa potensi pasar susu sangat besar, namun Indonesia baru bisa memenuhinya secara mandiri sebanyak 20 persen dari kebutuhan. Pun begitu dengan permintaan dari negara lain saat ini sedang meningkat.

Ia berharap dengan pengembangan jagung pakan ternak ini bisa meningkatkan produktivitas sapi perah khususnya di peternak KPBS Pangalengan. Apalagi, diungkap Aun, persoalan pasokan jagung sebagai pakan ternak selama ini terus berulang.

“Saya bersyukur dengan adanya panen jagung di lahan Unpad Arjasari ini bisa membantu peternak sapi di KPBS Pangalengan memenuhi kebutuhan pakan ternak, karena sapi perah itu sasarannya jagung tidak bisa yang lain. Pernah kita coba sorgum sebagai alternatif saat pasokan jagung sulit didapat dan mahal, tetapi tidak berhasil,”

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM berserta Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota Bandung atas perhatiannya terhadap peternak sapi perahan.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Dukung Pengembangan Ekosistem Bisnis Komoditas Bambu NTT Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

NTT:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap mendukung penuh pengembangan bisnis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun program pengembangan komoditas bambu di NTT ini merupakan sinergi program antar Kementerian dan Lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, dan Yayasan Bambu Lestari (YBL).

Program pengembangan tersebut dalam rangka mendukung ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM siap mendukung pengembangan ekosistem komoditas bambu di Provinsi NTT melalui pembentukan badan hukum koperasi sebagai wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT.

“Memang ini luar biasa, saat ini pabrik desa pengolahan bambu belum terkonsolidasikan, dan masih sendiri-sendiri menjadi kurang kuat, akan sangat baik jika dikolaborasikan bersama dalam satu badan koperasi, oleh karena itu kami LPDB-KUMKM bisa langsung masuk melalui pembiayaannya,” ujar Supomo.

Menurut Supomo, pengembangan komoditas bambu di NTT ini sudah berjalan sangat baik mulai dari hulu sampai dengan hilirnya, hanya saja perlu dilakukan inovasi dan pengembangan agar potensi ekonomi dari komoditas bambu ini bisa semakin meningkat dan memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTT.

Dengan dibentuknya badan hukum koperasi, Supomo meyakini bahwa ekosistem yang sudah berjalan selama ini bisa dikonsolidasikan lebih baik lagi, terutama dari sisi pengembangan pabrik pengolahan bambu yang terintegrasi.

“Bareng-bareng kita bentuk komunitas yakni kelembagaan dalam bentuk badan hukum koperasi dan kami akan support. Kalau dari segi bisnis ini sudah sangat baik, tinggal merapikan saja, dan ini saya kira bisa dilaksankan tahun ini juga,” kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, melalui Program Bambu Lestari ini LPDB-KUMKM memiliki peranan penting mulai dari hulu, tengah, sampai dengan hilirnya.

Dengan peran LPDB-KUMKM diharapkan bisa meningkatkan potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui komoditas bambu, saat ini LPDB-KUMKM diharapkan bisa mengisi kekosongan di sisi tengah, yakni intervensi ekonomi melalui koperasi. Pada tahap ini LPDB-KUMKM bisa memberikan pendampingan pembentukan koperasi dan juga memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi untuk memberikan nilai tambah pada produk bambu yang dihasilkan.

“Jadi intervensi LPDB-KUMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah. Ke depan, bambu yang dipanen masyarakat bukan hanya sekedar bahan baku mentah berupa bambu lonjoran, tetapi bisa berupa barang setengah jadi yakni menjadi strip bambu atau bahkan barang jadi,” ujar Jarot.

Jarot menjelaskan, saat ini tengah disusun antara Dekranasda NTT, Pemda NTT Bupati Ngada, Bupati Nagekeo, dan YBL untuk mendesain bagaimana peningkatan proses bisnis dan ekosistem yang akan dibuat di desa bambu ini melalui koperasi,” tambahnya.

Kemudian usulan lain dari LPDB-KUMKM dalam program ini adalah untuk membangun integrated area development, sebab tidak hanya komoditas bambu yang bisa dikembangkan, ada juga potensi lain yang ada di Kabupaten Ngada dan Nagekeo yang bisa menjadi produk unggulan di NTT.

Menurut Jarot, LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan kepada koperasi tengah intensif dilibatkan oleh pemerintah dalam sinergi program pengembangan ekonomi masyarakat.

“Melihat adanya sinergi ini, dan LPDB-KUMKM mendapat peran yang sangat strategis dimana kami menjadi eksekutifnya melalui pembiayaan. Ini adalah hal yang luar biasa untuk menjadi akselerator, dan ke depannya akan semakin banyak lagi sinergi seperti ini,” kata Jarot.(Jef)

koperasi dan ukm

Menteri Teten Sebut Media Bisa Jadi Kanal Literasi Ekosistem Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyadari betul pentingnya UMKM masuk ke ekosistem digital agar proses bisnisnya menjadi lebih efisien, rantai perdagangannya menjadi lebih pendek, serta pasarnya semakin luas.

“Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong percepatan transformasi digital dengan pengembangan ekosistem digital dari hulu ke hilir,” tandas Teten, pada acara diskusi daring Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Jakarta, Selasa (14/12).

Untuk itu, lanjut Teten, perlu adanya ekosistem digital yang membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Langkah yang musti dilakukan adalah penguatan basis data tunggal dan konsolidasi usaha didorong, baik melalui korporatisasi usaha melalui koperasi, factory sharing, dan lain-lain. “Produk UMKM cenderung berlomba membuat brand sendiri-sendiri dengan minim value creation,” ungkap MenKopUKM.

Sementara untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan digital bagi SDM UMKM, dilakukan melalui serangkaian pelatihan, pendampingan dan inkubator usaha, khususnya sebagaimana tercantum dalam PP 7/2021. Yaitu, pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan.

“Lebih dari itu, digitalisasi pembukuan dan transaksi keuangan juga dapat menjadikan UMKM lebih akuntabel. Sehingga, mempermudah mendapat akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal,” jelas MenKopUKM.

Apalagi, plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta, naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.

Begitu juga dengan penerapan financial technology (fintech), salah satunya memperluas target merchant UMKM pengguna QRIS hingga 12 juta merchant pada 2021.

Tak ketinggalan, penumbuhan start-up pembiayan digital lainnya yang saat ini mulai banyak yang berfokus pada pembiayaan UMKM seperti tanifund, igrow, fundex, dan sebagainya.

Langkah berikutnya, perluasan rantai pasok dan akses pasar digital. Saat ini, 16,4 juta UMKM telah on-boarding di ekosistem digital, naik 105 persen atau dua kali lipat selama pandemi.

Bagi Teten, media dan para jurnalis juga menjadi bagian penting dalam ekosistem digital tersebut. “Saya berharap media baik elektronik maupun non-elektronik, dapat menjadi kanal peningkatan mindset dan literasi pentingnya ekosistem digital bagi UMKM,” pungkas MenKopUKM.(Jef)