Arsip Tag: Fiki satari staf khusus menkopukm

koperasi dan ukm

Masih Gabungkan Media Sosial dan E-Commerce, KemenKopUKM Ingatkan TikTok Ikuti Aturan Pemerintah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus MenKopUKM Fiki Satari usai diumumkannya kemitraan strategis antara TikTok dengan GoTo. Pihaknya menyayangkan kembalinya TikTok Shop masih belum disertai dengan perubahan berarti, terutama untuk aktivitas belanja dan transaksi yang masih bisa dilakukan pada platform media sosial TikTok.

“Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi,” ujar Fiki Satari dalam keterangan resminya.

Fiki Satari juga menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi, sedangkan transaksi bisa dilakukan di marketplace. “Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang _link out_ pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma,” kata Fiki Satari.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

“Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah _journey_ teknologi akan ada versi uji coba seperti _User Acceptance Test_ (UAT) untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi,” kata Fiki Satari.

Lebih lanjut, Fiki Satari mengatakan KemenKopUKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Ivestasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

“MenKopUKM selalu menyampaikan kepentingan dari KemenKopUKM dalam hal ini Pemerintah, adalah dalam konteks melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di tanah air,” ucap Fiki Satari.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki Satari berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

“Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada _predatory pricing_, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi,” kata Fiki Satari.

Fiki Satari menekankan, keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting, di mana ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

“Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti _transfer knowledge_ dan transfer teknologi dari platfotm global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonedia,” ujar Fiki Satari.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi ICCN Dalam Memperkuat Jejaring Bisnis Lewat Festival Kota Kreatif 2023 di Banjarmasin

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi langkah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) yang terbentuk di Bandung, Jawa Barat, sejak April 2015, dalam menumbuhkan dan memperkuat jejaring anggota dari lintas organisasi hingga mencapai wilayah 260 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

“Saya menekankan pentingnya jiwa-jiwa kreatif untuk melahirkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata MenKopUKM dalam rilisnya, Sabtu (21/10).

Menteri Teten saat menjadi narasumber acara Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), menyebutkan, hal itu telah disampaikan dalam forum internasional KTT Asean, beberapa waktu lalu, bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, sangat relevan mengambil peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, menjadi kawasan yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah atas sumber dayanya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Teten, penciptaan wirausaha muda dan UMKM masa depan berbasis kreativitas dan teknologi dengan bisnis inklusif, mutlak krusial. “Menciptakan ekonomi baru dengan eksplorasi digitalisasi dari hulu ke hilir harus dilakukan,” kata MenKopUKM.

Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari menjelaskan, setiap tahunnya, ICCN menyelenggarakan Festival Kota Kreatif di Indonesia (Indonesia Creative Cities Festival/ICCF). Tahun ini, Banjarmasin bertugas menjadi tuan rumah ICCF 2023, dengan mengangkat tema Cangkurah Kayuh Baimbai.

“Secara filosofis, dapat dimaknai semangat kolaborasi, kebersamaan, dan kekompakan dalam mencapai tujuan bersama, tidak mudah surut menghadapi rintangan, hingga mewujudkan gagasan dan solusi kreatif untuk Indonesia,” ucap Fiki.

ICCF 2023 diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2023, dengan kegiatan berpusat di Galaxy Hotel, serta berkeliling ke titik-titik kreatif di seluruh Banjarmasin. Dalam rangkaiannya, terdapat Indonesia Creative Cities Conference (ICCC), diisi jajaran Hexa Helix Ekonomi Kreatif, yaitu akademisi, pengusaha/UMKM, komunitas, pemerintah daerah dan pusat, media, serta aggregator.

ICCF diramaikan total 300 peserta dari 36 kota/kabupaten, dan 22 pembicara, serta total 790 peserta dalam kegiatan Creative Workshop.

“Ini sesuai dengan semangat ICCN sebagai rumah dari jejaring komunitas kreatif di seluruh Indonesia,” kata Fiki.

Selain menjadi tuan rumah, lanjut Fiki, ICCN juga menjadi rumah dari Civil Society Movement atau pergerakan masyarakat madani. “Kita tentunya harus bisa mengorkestrasi gerak, bisa saling memperkuat langkah, agar dapat mencapai tujuan. Bukan hanya sekadar berjalan cepat, tapi juga sampai jauh,” tandas Fiki.

Fiki juga menggarisbawahi bahwa momentum ini juga untuk jejaring ICCN di seluruh Indonesia dapat bergerak maju, dengan memastikan dan moderasi siapa melakukan tugas apa, serta bagaimana caranya. “Tujuannya, agar perjuangan jejaring selama ini bisa semakin didengar dan mendapat tempat dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia ke depan,” kata Fiki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Tanoesoedibjo, memaparkan sinergi Kemenparekraf dengan ICCN untuk memperkuat peran Indonesia dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif global.

Tak hanya itu, Vicky Arief (Executive Committee ICCN, Ketua Organizing Committee ICCF 2023 Banjarmasin), menjelaskan tentang Peta Jalan ICCN 2023-2025 yang di dalamnya mencakup 7 Program Strategis menuju Komunitas Tangguh dan Bangsa Lestari.

Tak ketinggalan, narsum lain, Dwinita Larasati (Executive Committee ICCN), yang menerangkan Nomenklatur Ekonomi Kreatif Indonesia, peran jejaring ICCN dan Kota/Kabupaten Kreatif untuk Masa Depan.

Creative Leaders pada sesi berikutnya memaparkan pengembangan potensi hingga komitmen pemerintah untuk mendukung para pelaku sektor ekonomi kreatif daerah masing-masing. Diantaranya, H Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin), H Ekos Albar (Wakil Walikota Padang), Dr Frans Pekey (PJ Walikota Jayapura), Dr Ir Wahyu Hidayat (PJ Walikota Malang), Dr M Tauhid Soleman (Walikota Ternate), serta H Pilar Saga Ichsan (Wakil Walikota Tangerang Selatan).

Kemudian, sesi Creative Communities diisi Adi Marsiela (Koordinator Cek Fakta), yang membahas posisi media sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian, Setia Budhi (Asosiasi Antropologi Indonesia Kalimantan Selatan), yang mengangkat Jukung Kai: Mengembalikan Energi Ekonomi Kota Sungai. Lalu, Dr Eng Akbar Rahman (Komite Ekraf Banjarmasin), yang menyampaikan Konsep Waterfront City Berbasis Kearifan Lokal untuk Sungai Asri Lestari.

Di samping itu, ICCC juga diisi Keynote Speakers, diantaranya H Alimuddin, (Badan Otorita IKN, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat), Putri Tanjung (Dewan Kehormatan ICCN, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo) dan M Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, mengenai Strategi Kedaulatan Digital Nasional dengan “Creative Attitude” Bagaimana Generasi Muda Berdampak pada Perkembangan Ekraf di Indonesia.

Sesi IKN Nusantara

Pada ICCF 2023 ini juga terdapat sesi khusus IKN Nusantara, mengangkat aspirasi IKN dalam Kota Kreatif bersama Jejaring Kaltim, hingga pembacaan Deklarasi Aspirasi ICCN untuk IKN sebagai Ibu Kota Kreatif Nusantara.

Alimuddin memaparkan bahwa IKN memiliki fungsi 4P, yaitu Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang mana terus berprogres. Bersama itu, upaya maju bersama masyarakat juga terus dilaksanakan, termasuk dari penyiapan pendidikan.

“Kita sekarang berbasis kebutuhan, berbasis kepada kehidupan di masa yang akan datang. Ini yang akan kita terapkan pendidikannya. Sehingga, kita punya kemampuan untuk ekonomi kreatif, kemudian bisnis, dan lain-lain,” kata Alimuddin.

Bagi Alimuddin, semua itu mulai diajarkan sejak usia dini. Tentunya, berbasis kepada Kurikulum Merdeka. “Tapi, saya bilang ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mau yang plus. Dalam menerangkan kebutuhan materi belajar yang plus, sehingga dapat memberikan keleluasaan untuk pemetaan bakat dan minat peserta didik di IKN Nusantara,” imbuh dia.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi ICCN dan Kemendikbudristek Sukses Selenggarakan Lokakarya Penjenamaan Kota dan Cipta Ruang

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN), tuntas menyelenggarakan lokakarya budaya, Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya pada 13-29 Juli 2023.

Lokakarya yang diselenggarakan secara serial mengambil tema Penjenamaan Kota, dan Cipta Ruang, berlokasi di Jakarta, Bali, serta Bandung, Jawa Barat yang merupakan puncak kegiatan lokakarya. Hadir para pelaku usaha kreatif dari sebagai anggota jejaring ICCN. ICCN merupakan organisasi jejaring lintas komunitas di lebih dari 240 kota/kabupaten, terutama terkait ini menghadirkan para peserta yang berasal dari 37 provinsi di Indonesia.

“ICCN serta berbagai forum yang dikerjakan ini menjadi ruang untuk kita dapat terus membangun jejaring, menginisiasi program dan kegiatan yang beragam, dan dengan itu kita berharap akan hadir aktivitas ekonomi juga bersamaan dengan solusi-solusi dari level kota. Ujungnya adalah inovasi sosial yang kita hadirkan secara keberlanjutan,” ucap Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari dalam keterangan rilisnya, Selasa (1/8).

Fiki Satari lebih lanjut menegaskan keterikatan erat antara Ekonomi Kreatif dan Budaya sebagai akar kehidupan masyarakat. “Indonesia adalah bangsa yang besar, untuk menjadikan kondisi ini sebagai kekuatan bersama, tentunya kita harus punya strategi, pendekatan moderasi, dan ini yang akan kita coba praktikkan sepanjang lokakarya dan kegiatan PKN. Kita bicara mulai dari ranah Ekonomi Kreatif, tapi tidak terbatas 17 subsektor. Kita tidak sekadar membahas industrinya, tapi sejak dari basisnya. Seperti 10 Prinsip Kota Kreatif serta 11 Jurus Catha Ekadasa untuk pengembangan Ekonomi Kreatif dari potensi budaya lokal,” kata Tubagus Fiki.

Sehingga kegiatan ICCN yang kolaborasi dengan PKN ini sangat relevan, karena satu di antara basis Ekonomi Kreatif juga adalah Seni dan Budaya, selain Inovasi, Teknologi, dan Media.

Kegiatan Lokakarya di Bandung turut dihadiri dan disambut oleh Humas Ditjen Kebudayaan – Watie Syar’i, Dewan Kurator PKN 2023 dari Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya – Handoko Hendroyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung – Eric M. Attauriq, serta sambutan dari Wali Kota Banjarmasin – Ibnu Sina.

Serial lokakarya ini diisi rangkaian pemaparan serta diskusi bersama para narasumber, antara lain Barry Beagan (CEO aplikasi Jagat) mengangkat tentang platform lingkup sosial (social immersive) dengan fitur interaksi keseharian antarteman dan telah dirilis oleh Presiden Joko Widodo, Neli Deddy Wahyudi (LaBo, Laswee, PosCo), Rilly Robbi (The Hallway Space Kosambi), Dendy Darman (347 Unkl, Dendy Darman Studio), Adi Panuntun (BCCF) dalam sesi Cerita Tentang Cipta Ruang (Place-Making) dan sesi Cerita Tentang Penjenamaan Kota bersama Aulia Akbar (Branding Ibu Kota Negara IKN Nusantara).

Fiki menambahkan tema PKN 2023 yaitu “Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan”, dengan simbolisasi lumbung dan ruang tamu, diterjemahkan dalam konteks lokal untuk kegiatan Lokakarya di Bandung menjadi semangat “Mulang Ngabandung”.

“Istilah “Mulang Ngabandung” ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk kembali mendengarkan atau menampung inspirasi dari kreativitas kedaerahan dan kultur lokal atau kampung halaman kita,” ucap Fiki.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak Pelaku Ekonomi Kreatif Ciptakan Future SMEs

Tinggalkan komentar

Jakarta(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak para pelaku UMKM, terutama para pelaku ekonomi kreatif termasuk yang tergabung dalam Indonesia Creative Cities Network (ICCN) untuk bersama-sama melakukan evolusi UMKM dengan menciptakan future SMEs.

“Evolusi UMKM sangat diperlukan mengingat perannya sebagai penopang ekonomi nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menyampaikan keynote speechnya dalam penyelenggaraan Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2022 di Kendari secara daring, Senin (12/12).

Saat ini diakui Menteri Teten, jumlah UMKM sangat besar di Indonesia, namun produktivitasnya masih kurang optimal dan produknya juga masih memiliki daya saing yang relatif rendah.

“Perlu dilakukan evolusi dengan dukungan bersama. Sudah banyak evolusi UMKM dilakukan di berbagai negara lewat peran universitas dan anak-anak muda. Evolusi bukan hanya skala usahanya, tetapi juga evolusi kualitas produknya menjadi produk unggul berbasis teknologi dan inovasi,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten mengapresiasi semangat para anggota ICCN dan menyambut baik ajang ICCF 2022 sekaligus berharap, akan lahir beragam kolaborasi yang turut berdampak baik bagi tumbuhnya UMKM kreatif unggul Indonesia.

Dirinya juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya Dinas Pariwisata Sultra yang telah mendukung penuh kegiatan ICCF 2022. Di mana tahun 2021, Menteri Teten telah menekankan perihal krusialnya mempersiapkan UMKM masa depan, future SME yang berbasis kreativitas dan teknologi.

Seperti saat ini Korea Selatan (Korsel) yang ditopang oleh ekonomi kreatif (ekraf), meyakini bahwa ekraf turut menjadi fondasi perekonomian di masa yang akan datang. Korsel hadir dengan K-Pop dan K-Drama yang kini tampil justru hampir melampaui negara tetangganya yaitu Jepang.

“Korsel dari nation brandingnya Dynamic Korea menjadi Creative Korea, terbukti berbagai merek dan produk mereka masuk pasar global dan menjadi kekuatan ekonomi Asia,” ujarnya.

Hari ini, di penghujung pandemi, narasi tersebut semakin menguat, tidak lepas dari potensi ekonomi digital Indonesia yang disebut-sebut mencapai nilai Rp5.600 triliun di tahun 2030, atau tumbuh setidaknya 5 kali lipat dari 2021 yang senilai Rp1.042 triliun.

“Saya percaya, melalui kreativitas, khususnya oleh rekan-rekan ICCN ini, potensi ekonomi digital Indonesia harus dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh masyarakat khususnya UMKM Indonesia,” ucap Teten.

MenKopUKM saat mengunjungi Buton Tengah, telah memetakan potensi Sultra yang sangat menjanjikan. Salah satunya potensi laut baik dari sisi komoditas, hingga potensi pariwisata dan pengembangan produk kreatif.

Daya tarik wisata alam perlu dikonservasi untuk memastikan keberlanjutannya, sehingga sinergi lintas stakeholder sangat penting untuk dilakukan dalam hal pemanfaatan wisata bahari. “Banyak gua-gua di bawah laut yang belum tergarap dengan baik oleh Sultra, sehingga potensi wisata alamnya perlu dikonservasi, dengan melakukan kerja sama tingkat stakeholder,” katanya.

Ia juga telah mendapatkan laporan terkait inisiatif bersama Pemerintah Daerah Sultra dengan Smesco di tahun 2023. Di mana Smesco saat ini menjadi sayap dagang dari KemenKopUKM, selaras dengan semangat mendorong produk unggul UMKM Indonesia Timur mendapat pembiayaan dan tampil mendunia.

MenKopUKM juga menyambut gelaran ICCF yang juga diwarnai dengan selebrasi kolosal Molulo Nusantara, menyertakan partisipasi 50.000 masyarakat Kendari. Kegiatan ini jadi contoh nyata, bagaimana komunitas kreatif dapat memicu civil society movement, menghadirkan solusi atas permasalahan urban, dan berdampak positif secara ekonomi ke masyarakat luas.

“Saya berharap inisiatif Molulo Nusantara menjadi inspirasi dan lalu menjadi oleh-oleh paling berharga untuk jejaring kreatif yang telah hadir dari seluruh belahan Indonesia. Saya percaya, cuma soal waktu Kendari bisa menjadi salah satu kiblat kreativitas di wilayah Indonesia Timur,” ucapnya.

Ia berharap pula, agar ICCN senantiasa mencetak figur-figur kreatif level nasional yang selalu haus dalam menciptakan perubahan positif bagi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ICCN Fiki Satari mengatakan, ICCN hadir sebagai organisasi yang menjaring berbagai komunitas untuk mengembangkan ekonomi kreatif, serta diskusi pengembangan daerah. Untuk itu, pihaknya tetap optimistis, ICCN kan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan UMKM kreatif di daerah-daerah.

“Kita sudah berada di jalur yang tepat. Kalau banyak yang menilai kurang merangkul mereka tidak tahu bagaimana proses yang dijalani menggandeng beragam lintas industri kretaif yang di kota-kota di Indonesia,” ujarnya.

Hal yang dipikirkan ke depan kata Fiki, ICCN fokus menghadirkan jejaring kuat untuk saling mendukung, menjaga, dan mengakuisisi berbagai lokomotif kepentingan. Mulai dari tokoh, komunitas, dan Pemerintah agar mampu mewujudkan ekonomi kreatif yang mapan dan mandiri secara ekonomi.

“Kami juga sudah membangun governance yang baik, serta memiliki pengelolaan data jejaring atau dashboard yang mumpuni. Terutama dalam mengawal regulasi ekraf, kami juga ditunjuk menjadi leading project terkait IP Financing atau pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual oleh Kemenparekraf,” ucap Fiki.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak UMKM Optimalkan Pembayaran Elektronik Respons Tantangan di Era Digital

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku UMKM tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam Talk Show bertajuk Pemanfaatan dan Penggunaan Uang Elektronik dalam Lingkup Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi rangkaian Future SMEs Village sebagai side event gelaran presidensi G20 Indonesia di Bali Collection, Nusa Dua, Bali beberapa waktu yang lalu menyampaikan, terdapat tujuh pendekatan dalam mendefinisikan UMKM digital, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.

“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” kata Fiki.

Selain sistem pembayaran elektronik, Fiki menyatakan terdapat empat tantangan utama UMKM dalam digitalisasi, antara lain literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar.

Terlebih saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air, sebanyak 20,2 juta di antaranya sudah masuk ke dalam ekosistem digital, sedangkan 40 juta lainnya masih terus didorong untuk segera onboarding.

Tidak berhenti di situ, Fiki juga menjelaskan bahwa tantangan lain dari UMKM adalah keberlanjutannya, ia menyampaikan data dari survei yang dilakukan oleh KemenKopUKM bersama salah satu platform e-commerce menyebutkan, success rate UMKM masuk e-commerce hanya sebesar 4 persen.

“Jadi dari 1000 yang didampingi, hanya 400 yang buka akun, dari 400 hanya 40 yang berhasil transaksi pertama, padahal seharusnya isunya adalah adanya repeat order,“ kata Fiki.

Sebagai salah satu platform layanan keuangan digital dalam negeri, Fiki berharap Link aja mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk program digitalisasi UMKM. “LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT salah satunya,” ujar Fiki.

Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha menyampaikan, untuk akses ke transaksi financial atau digital payment, LinkAja sebagai salah satu uang elektronik yang didukung oleh BUMN dan Pemerintah selalu mengutamakan UMKM.

“Terdapat dua hal yang konsisten kami lakukan, pertama menyediakan akses penerimaan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRis di offline store UMKM. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan KemenKopUKM dalam memberikan edukasi kepada UMKM, utamanya pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menjelaskan apa kelebihan transaksi digital,” kata Rendi.

Rendi juga menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Pastikan Penggunaan BPUM Untuk Sektor Produktif

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sebagai pelaksana program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau BPUM memastikan, bahwa penyaluran BPUM diberikan kepada UMKM, untuk digunakan dalam kegiatan produktif.

Ditegaskan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari, bantuan ini harus digunakan untuk produktif bukan konsumtif. Selain BPUM, ada juga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan usaha UMKM.

“Di sini (kunjungan UMKM), alhamdulillah BPUM bisa digunakan untuk bertahan. Selanjutnya, untuk peningkatan lagi, penerima juga bisa meluaskan usaha seperti menjadi agen, dan bisa mengakses KUR,” ucap Fiki dalam kegiatan meninjau beberapa UMKM penerima Banpres Produktif Usaha Mikro Tahun 2021 di kawasan Bukit Duri dan Manggarai, Jakarta, Rabu (1/12).

Ia juga bersyukur, penggunaan BPUM bisa tepat sasaran. Artinya digunakan bukan hanya untuk bertahan selama pandemi, tapi juga menambah skala usaha. “Saya mengapresiasi para UMKM yang tetap semangat bertahan, dan mengembangkan usahanya, dan tentunya sudah memanfaatkan banpres ini secara produktif,” ungkap Fiki.

Terkait KUR untuk pelaku UMKM, Fiki menyampaikan, dari pemerintah sudah menetapkan sampai Rp50 juta tanpa agunan. Bahkan rencananya akan ditingkatkan hingga Rp100 juta tanpa agunan.

“Ke depan, BPUM ini juga butuh ide-ide kreatif pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan bahkan mengembangkan usahanya seperti Bu Syelda dan Bu Purwanti (penerima BPUM),” kata Fiki.

Ia menegaskan, KemenKopUKM terus memastikan dan memantau, bahwa penyaluran bantuan pemerintah, mulai dari BPUM hingga KUR benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh para penerima. “Kami juga siap membantu jika ada hambatan apa saja yang dialami UMKM,” imbuhnya.

Salah satu penerima BPUM, Purwanti yang merupakan pedagang telur di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan menceritakan, awalnya ia menjalani usaha jualan cilok, namun harus tutup lantaran pandemi Covid-19.

Kemudian ia berpikir bagaimana untuk bisa bertahan, yang akhirnya ia mencoba usaha lain. Di mana sang anak yang kerja di gudang telur, di Kebon Nanas, menjadi pilihannya untuk berjualan telur.

“Saya ngambil ilmunya dari anak saya dan coba usaha sendiri. Awalnya saya pinjam modal Rp2 juta dari PNM Mekaar untuk beli 3 peti telur. Dari sini saya mulai memasok di warung-warung dengan menawarkan telur lewat WhatsApp,” terangnya.

Purwanti yang anggota PNM Mekaar ini pun didatangi petugas, yang memberitahu, bahwa ia mendapat Banpres Produktif. Dengan usahanya tersebut, saat ini Purwanti sukses meraup omzet Rp800 ribu hingga Rp1 juta per hari.

“Bantuan tersebut saya pakai untuk beli telur lagi. Sekarang saya sudah bisa jualan sampai 15 peti sehari,” ceritanya.

Senada, penjual roti dan kue di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Syelda Megariany juga mesti menutup usahanya karena pandemi lantaran sepi pembeli. Ia bersyukur pada Mei 2021 mendapatkan BPUM sebesar Rp1,2 juta yang dicairkan lewat BNI.

“Karena produksi kue-kue agak tersendat jadi saya alihkan ke sembako. Berkat bantuan tersebut, alhamdulilah sekarang usaha saya masih bisa berjalan. Saya juga sekarang masuk ke Mitra Bukalapak sama Tokopedia dan Shopee,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM  Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM)  Arif Rahman Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung, Jumat (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerja sama dengan Tim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dariSekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.
Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari serta para Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami menyampaikan  terima kasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yangdiharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalamrangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yangterpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi,
dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Di sisi lain, pasca-terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Arif, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya mendorong transformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetakwirausaha produktif, dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut Arif memaparkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang ada 4 agenda pokok KementerianKoperasi dan UKM.

Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.

Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. Keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, pandemi bisa menjadi momentum untuk mempercepat akselerasi transformasi digital. Terbukti,  selama pandemi berlangsung lebih dari setahun terakhir, ada tambahan4 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistemdigital sehingga total UMKM onboarding saat ini mencapai 12,1 juta UMKM (19% total populasi UMKM).

“Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKMuntuk mewujudkan target-target terhubungnya  UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif,  pembangunan basis data tunggal UMKM membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yang terintegrasi. Ia menyebut target dalam 2 tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuaidengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi
penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi, dan layanan SPBE, serta
penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yang diharapkan dapat diakomodasi dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa dijadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya. Sebab data UMKM saat ini tersebar juga di berbagai kementerian/lembaga (K/L), Pemda, BUMN, swasta, universitas, dan komunitas. 

“Kita ingin menjadikan Sistem Informasi Data Tunggal KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data untuk seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif serta mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki.

Dengan RIPTIK KemenkopUKM ini, lanjut Fiki, diharapkan terjadi percepatan dalam akuisisi data dan update data para pelaku UMKM.

“Bisnis UMKM sangat dinamis sehingga harus terus diperbarui. Dengan RIPTIK ini, kita berusaha agar sistem data tunggal dapat memoderasi, menjadi pemandu atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, serta dapat memantau perkembangan seluruh pelaku UMKM,” ujar Fiki.

Fiki menambahkan, RIPTIK tidak hanya mengatur pendataan UMKM, namun juga menyiapkan infrastruktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

“RIPTIK harus bisa menyesuaikan sekaligus  mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan, perubahan teknologi juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan landscape UMKM. Misalnya, terjadinya lompatan besar kecepatan koneksi internet dengan hadirnya broadband baik melalui leased line maupun mobile 5G sehingga muncul bentuk bisnis baru.

“Kita menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga RIPTIK harus bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung: SeskemenkopUKM Arif R Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementrian Koperasi dan UKM di Bandung, Jum’at (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerjasama denganTim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.

Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Para Sekretaris Deputi, Para Kepala Biro, dan Asdep Pemetaan Data Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yang
diharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif R Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk
dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang
terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Disisi lain pasca terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu jelas Arif R Hakim, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya:mendorong tranformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetak wirausaha produktif dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut dipaparkan, pada 2021 dan tahun-tahun mendatang antara lain ada 4 agenda pokok Kementerian Koperasi dan UKM.
Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,
dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi.Dan, keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, salah satu berkah pandemi dan harus dimanfaatkan momentumnya adalah mempercepat akselerasi transformasi digital, dimana tengah pandemi, ada tambahan
4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem
digital (19% total populasi UMKM). “Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKM untuk mewujudkan target -target terhubungnya UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif R Hakim, pembangunan basis data tunggal UMKM yang tentunya
membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yangterintegrasi, dimana dalam 2 (dua) tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi dan layanan SPBE serta penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif R Hakim mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yangi diharapkan dapat diakomodir
dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa di jadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya.

“Tentunya instansi lain sepeti K/L, Pemda, BUMN, Swasta Universitas, Komunitas juga memiliki data UMKM. “Ini yang sebenarnya kita ingin jadikan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-red) KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data buat seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif, mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki

Selanjutnya kata Fiki, dengan RIPTIK KemenkopUKM ini diharapkan bisa melakukan percepatan dan mengakuisisi data dan kemudian melakukan update data dari pelaku UMKM.

“Seperti kita tahu, UMKM ini kan cepat berubah bisnisnya. Kadang siang jualan ini malam jualan itu, atau jualan hasil pertanian secara musiman, Ini harus terus di upadate, agar data yang ada jangan statis,” kata Fiki Satari yang juga Dosen FEB Unpad itu.
“Selanjutnya dengan RIPTIK ini kita berusaha bagaimana sistem data tunggal ini memoderasi, bisa menjadi guidance atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, dan bisa dimonitoring perjalanan pelaku UMKM nya,” ujar Fiki Satari.

Fiki menambahkan tentunya RIPTIK ini tak hanya berbicara soal data, namun juga menyiapkan infrasuktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, harus bisa catch up (memotret) perubahan yang ada sekaligus harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat.

Fiki mengatakan saat ni ada lompatan besar dari kecepatan koneksi internet sehinga ada bisnis bisnis baru benimculan yang juga mengubah perilaku. masyarakat. “Misalnya gojek atau grab itu kan teknologi hari ini. Tapi kita juga menghadapi teknologi baru yang berubah secara signifikan. Kondisi yang harus dihadapi KemenkopUKM menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)