Arsip Tag: Kemenkop UKM

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sampaikan Kebijakan Strategis Majukan Koperasi di FEB UI

Tinggalkan komentar

Depok:(Globalnews.id)- Dalam Kuliah Tamu di FEB UI, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyampaikan kebijakan strategis yang dikembangkan Pemerintah dalam upaya memajukan koperasi di Indonesia agar terus tumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional.

“Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat Kuliah Tamu Mata Kuliah Koperasi dengan tema Peran Regulasi Pemerintah dalam Mendorong Kemajuan Koperasi di Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jumat (29/9).

MenKopUKM menjelaskan salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 melalui Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Dalam Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang.

“Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau pengawasan di dipindahkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di KemenKopUKM, padahal kami tidak punya instrumen dan kewenangan pengawasan,” ujar MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan jumlah koperasi di Indonesia sampai Desember 2022 mencapai 130 ribu unit dengan proporsi terbesar adalah koperasi konsumen yang mencapai 71 ribu unit. Kemudian jumlah koperasi produsen sebanyak 26 ribu dan koperasi simpan pinjam sekitar 18 ribu unit. Sisanya koperasi jasa dan pemasaran. Sementara total volume usaha koperasi mencapai Rp197 triliun.

Lantaran banyaknya jumlah koperasi aktif ini, tidak dipungkiri, ada beberapa di antaranya yang tersandung masalah hukum. Oleh sebab itu, diperlukan aturan dan kebijakan untuk melindungi para anggota koperasi sekaligus untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik.

Berikutnya regulasi lain yang dikeluarkan untuk kemajuan koperasi yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 tahun 2021 tentang Koperasi Multi Pihak. Dalam Permen ini diatur tentang kemudahan masyarakat yang ingin membangun koperasinya dengan model multipihak sebagaimana yang sudah diinisiasi oleh fans fanatik grup band Slank dengan nama Koperasi konsumen multipihak Slankops.

“Kita coba inisiasi koperasi multipihak karena di dalam bisnisnya melibatkan banyak pihak. Ini merupakan modernisasi koperasi, sebab kalau koperasi konvensional itu keanggotaannya homogen sedangkan koperasi multipihak itu heterogen,” ucap MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten manambahkan pihaknya saat ini sedang mengupayakan untuk mendorong DPR dan pemerintah untuk segera melakukan pembahasan terkait revisi UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian. Di dalam draf revisi yang disampaikan KemenKopUKM setidaknya ada sekitar 80 persen perubahan isi dari Undang-Undang yang saat ini masih berlaku tersebut.

Melalui perubahan UU tersebut, ke depan diharapkan koperasi akan lebih efektif dan memiliki banyak daya dukung untuk bisa lebih berkembang. Sejauh ini Surat usulan pembahasan dari Presiden (Surpres) telah disampaikan ke DPR untuk diagendakan pembahasan hingga pengesahannya. Diharapkan akhir tahun ini revisi ketiga dari UU Nomor 25/1992 bisa disahkan.

“Di dalam draf revisi UU yang baru ini nanti kita akan bagi lagi ketentuan soal pengawasan koperasi untuk yang close loop dan open loop, yang pasti kalau untuk koperasi yang besar sudah tidak efektif lagi untuk pengawasan internal,” kata Menteri Teten.

Sementara itu Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengapresiasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi mendorong kemajuan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Menurutnya saat ini koperasi perlu direbranding lagi agar lebih dikenal oleh kalangan milenial.

Menurutnya perkoperasian menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa FEB UI. Pihaknya ingin bersama-sama secara kolektif untuk menjaga marwah koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional di tengah tantangan dan disrupsi teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat.

“Kita tetap punya semangat untuk menjaga koperasi untuk maju bersama-sama, ini menjadi komitmen kami di FEB UI. Kita ingin agar koperasi tidak hanya menjadi badan usaha tapi menjadi bagian hidup untuk mencapai tujuan hidup bersama-sama,” ucap Teguh.

Dijelaskannya, saat ini FEB UI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama-sama melakukan riset dan kolaborasi untuk mendorong kemajuan koperasi multipihak. Dia berharap melalui riset yang sedang berjalan ini nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentant upaya pengembangan koperasi multipihak yang efektif untuk dijalankan bersama-sama.

“Kami harap dengan kajian dari riset dosen-dosen kami bisa memberikan warna terhadap kebijakan koperasi di Indonesia ke depan,” ucap Teguh.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siapkan Wadah Koperasi bagi Masyarakat Korban Pelanggaran HAM Berat di Pidie

Tinggalkan komentar

Pidie:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian menyiapkan wadah koperasi bagi masyarakat korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh Utara, agar mereka dapat segera bangkit baik secara mental maupun ekonomi keluarga.

Hal tersebut menjadi upaya nyata KemenKopUKM untuk turut mengambil bagian dalam rangka kick off penyelesaian pelanggaran HAM berat secara Non Yudisial yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juni 2023.

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun menjelaskan, dengan berkoperasi maka masyarakat Pidie khususnya korban pelanggaran HAM berat diharapkan dapat segera bangkit baik dari segi mental maupun ekonomi.

“Koperasi bisa menjadi wadah bagi korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi, menjadikan bantuan yang sudah diberikan tidak habis begitu saja bagi masing-masing korban,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6).

Sebagai contoh, Nasrun mengatakan, jika menerima bantuan sapi, maka sapi tersebut dapat dikelola oleh koperasi dengan perjanjian kerja sama (syirkah) bagi hasil keuntungan atau skema bagi hasil dari keuntungan dan yang mengurus (budidaya) adalah koperasi.

KemenKopUKM juga siap memfasilitasi pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dan koperasi. Model bisnis ataupun skema yang ditawarkan adalah kerja sama bagi hasil antara masyarakat korban HAM berat penerima bantuan sapi dengan koperasi yang akan melakukan breeding.

“Kepemilikan sapi tetap ada pada masyarakat, koperasi hanya melakukan budidaya breeding, agar bantuan tersebut ada keberlanjutan, sementara kalau dikelola sendiri-sendiri tentu perkembangan dan kontinyuitasnya bisa kurang optimal,” ujar Nasrun.

Saat ini, sudah ada koperasi eksisting di Pidie, yakni Koperasi Produsen Beudoeh Beusaree, dan ini hanya sebagai alternatif yang ditawarkan. Namun tetap keputusan dikembalikan kepada masyarakat penerima bantuan pilihan yang terbaik seperti apa.

Dalam penyampaian materi perkoperasian Nasrun mengajukan satu pertanyaan sekaligus konfirmasi, kesediaan masyarakat korban pelanggaran HAM untuk masuk menjadi anggota koperasi dan secara serentak sampai tiga kali menjawab bersedia dan akan menjadi anggota koperasi.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto berterima kasih atas perhatian KemenKopUKM kepada para korban pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi perkoperasian.

“Kami berharap agar masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi menyerap ilmu yang diberikan, serta dapat mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari,” ucap Wahyudi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penerapan dan Sertifikasi K3 pada Pelaku UKM

Tinggalkan komentar

Batam:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong terciptanya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh para pelaku UKM di Indonesia melalui pelatihan dan uji kompetensi K3 Umum Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menekankan pentingnya pelatihan dan uji kompetensi K3 bagi UKM agar tercipta keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandardisasi.

“Melalui kegiatan ini, saya harap pelaku UKM bisa menerapkan K3, karena keselamatan dan kesehatan kerja penting sekali untuk menjamin keamanan UKM dalam aktivitas kerjanya,” kata Hanung saat membuka kegiatan Pengembangan SDM Pelaku UKM Melalui Serifikasi Kompetensi Manajemen Ahli, di Batam, Selasa (4/4).

Lebih lanjut, Hanung berharap melalui pelatihan ini, UKM mendapatkan ilmu yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerjanya, khususnya terkait awareness terhadap keselamatan kerja apabila masih dirasa kurang diterapkan pada budaya kerja sebelumnya.

Pelatihan dan uji kompetensi K3 kali ini, menurut Hanung dilaksanakan dalam bentuk workshop dan bekerja sama secara langsung dengan industri, sehingga para peserta dapat belajar kondisi secara riil di lapangan.

“Ini model yang bagus, karena bekerja sama dengan industri dan berbentuk workshop, tidak lagi hanya di hotel sehingga teman-teman bisa belajar langsung di lapangan dengan kasus yang riil,” ujar Hanung.

Program pelatihan kompetensi bersertifikasi ini sendiri dilaksanakan melalui empat fase pembelajaran, mulai dari pembekalan peserta, evaluasi/uji kompetensi peserta, pelaksanaan project assignment, hingga sesi coaching/konseling.

“Semua tahapan tersebut diharapkan mampu memberikan pelaksanaan yang berbeda terhadap pengayaan mindset, knowledge, skill, dan attitude sebagai objective program sekaligus pendamping peserta dalam project dan coaching atau konseling,” kata Hanung.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 13 unit kopetensi ahli K3 Umum sertifikasi BNSP, mulai dari merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja, merancang sistem tanggap darurat, melakukan komunikasi K3, mengawasi pelaksanaan izin kerja, hingga mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 serta investigasi kecelakaan kerja.

Hanung juga berharap, dari kegiatan ini nantinya KemenKopUKM juga mendapatkan masukan dari peserta untuk bahan evaluasi kegiatan ke depan. “Kami juga butuh masukan mengenai apa saja yang perlu diperbaiki dan ditambah, sehingga kegiatan ini dapat diserap dengan baik dan diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” ucap Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan BRI Kolaborasi di KTT G20 Gelar Mini Showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) berkolaborasi pada side event KTT G20 menggelar mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 selama ajang G20 pada 15-16 November 2022 di Apurva Kempinski, Bali.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Bali, Rabu (16/11/2022) menyambut baik kolaborasi antara KemenKopUKM dan BRI dalam mempersiapkan mini showcase di The Apurva, Kempinski, Bali tersebut.

“Dukungan dan kontribusi positif ekosistem Brilianpreneur dalam ajang internasional G20 sangat membantu pertumbuhan UMKM Indonesia,” kata MenKopUKM.

Menurut Menteri Teten, digelarnya KTT G20 juga menjadi momentum yang tepat untuk menstimulasi kebangkitan perekonomian Indonesia.

“Salah satunya inisiatif PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk melalui mini Showcase Apurva Kempinski yang menghadirkan karya terbaik pelaku UMKM untuk diperkenalkan kepada para delegasi. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi para pelaku UMKM lainnya untuk semangat, bangkit, dan optimistis dalam memajukan produk lokal ke dunia ke pasar global,” katanya.

Mini showcase ini merupakan bagian dari rangkaian event Road to UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022, dan bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM Indonesia melalui kualitas dan cerita dari proses produksinya kepada delegasi KTT G20.

Sebagai bentuk dukungan dalam penerapan ESG, mini showcase yang bertempat di Apurva Kempinski Bali dimana pertemuan puncak KTT G20 ini dilaksanakan, secara eksklusif telah memilih 26 produk creme de la crème yang telah terkurasi dari 502 UMKM peserta.

Menurut Teten, saat ini UMKM tidak hanya fokus pada kreativitas dan kualitas, tetapi berupaya untuk melakukan scale up produk kerajinan artisan lokal dengan memahami isu yang berkaitan dengan pilar ESG tersebut serta meresponsnya melalui berbagai strategi bisnis.

Keunikan proses produksi meliputi kegiatan pemberdayaan perempuan, pengelolaan limbah, dan inklusivitas. “Diharapkan mini showcase ini dapat memberikan gambaran sekilas tentang masa depan produk Indonesia yang tersaji melalui kolaborasi budaya tradisional dengan kontemporer,” katanya.

Terdapat 3 kategori produk yang ditampilkan pada mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yaitu home decor & craft, accessories & beauty, dan fashion & wastra. Peserta UMKM berasal dari beberapa provinsi yang mewakili keanekaragaman budaya Indonesia yaitu Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto menuturkan, melalui showcase ini, BRI berupaya memperkenalkan beberapa Wastra Nusantara yang sudah mendunia yaitu songket, jumputan, tenun ikat, dan batik jawa.

Sedangkan untuk produk aksesoris telah dipilih UMKM dengan produk yang berbahan baku dari alam dan ramah lingkungan misalnya tanduk kerbau, limbah kain, limbah logam, daun jagung, gedebong pisang, majalah bekas dan limbah paralon/akrilik yang disulap menjadi produk berupa sangkar burung, produk home decor, clutch, kotak music, radio digital, kacamata, gelang, dan tas.

“Kami berharap mini showcase dengan tema ‘Brings MSMEs Indonesia to the World’ pada side event G-20 ini dapat menjadi momentum sarana perluasan akses pasar dan memperkenalkan produk UMKM Indonesia melalui sisi yang berbeda yang dapat dinikmati oleh para pemimpin negara dari anggota KTT G20, pelaku bisnis global hingga organisasi internasional,” katanya.

Ia menambahkan, BRI mempersiapkan UMKM agar bisa menghadapi tantangan pasar global yang tentunya tidak mudah karena akan bersaing dengan produk dari mancanegara, diantaranya melalui program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM hingga memiliki daya saing dan mencapai standar pasar global.

“Upaya ini sekaligus untuk memperluas akses pasar UMKM Indonesia keluar negeri. Untuk itu kami berharap 26 UMKM yang mewakili di mini showcase ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi pasar internasional,” kata Amam.

Setelah penyelenggaraan mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pada side event G20 ini, BRI bersama KemenkopUKM akan meneruskan kolaborasinya pada acara puncak UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR di JCC Jakarta pada Desember 2022 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan pendampingan untuk UMKM go online dan go global.

Kedua pihak juga akan mempersiapkan business matching dengan berbagai buyer lokal dan internasional sebagai perluasan pasar UMKM peserta.

Saat ini buyer lokal ataupun internasional dapat menentukan jadwal business matching dan mendapatkan informasi UMKM peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR melalui www.brilianpreneur.com.

“Diharapkan dengan terwujudnya sinergi kolaborasi Bank BRI bersama Kementerian Koperasi dan UKM ini akan mampu mengakselerasi semakin banyaknya UMKM Tangguh dan berdaya saing kelas dunia,” kata Amam.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penguatan Koperasi Pertanian di Forum ACEDAC dan ASWGAC Meeting

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengusung isu penguatan koperasi dalam forum The 28th ASEAN Center for Agricultural Cooperative Development (ACEDAC) Board Meeting dan 23rd ASEAN Working Group for Agricultural Cooperative (ASWGAC) yang digelar beberapa hari lalu secara virtual.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/10), mengatakan forum kerja sama yang dilaksanakan sekali dalam setahun tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai inisiatif dan kerja sama dalam pengembangan koperasi pertanian di wilayah ASEAN.

“Dalam pertemuan itu, kami aktif mendorong penguatan koperasi pertanian di kawasan regional ASEAN sebagaimana pemerintah saat ini sedang fokus mengembangkan koperasi pertanian modern,” kata Luhur.

Pada pertemuan 28th ACEDAC, Luhur Pradjarto yang juga merupakan ACEDAC Coordinator menyampaikan laporan aktivitas yang sudah dilaksanakan dalam setahun terakhir. Dalam laporannya, disampaikan pada tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19, seperti kegiatan ASEAN Exchange Visit for Cooperatives Personnel yang seharusnya dilaksanakan di Malaysia dan ASEAN Cooperative Business Forum di Brunei.

Ia berharap, dengan semakin membaiknya kondisi negara kawasan ASEAN dari efek pandemi, kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Pertemuan juga menghadirkan perwakilan dari JA Zenchu, Agriterra, dan JICA yang menyampaikan berbagai program dukungan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama pengembangan koperasi pertanian di negara-negara ASEAN,” kata Luhur.

Lebih lanjut disampaikan, pada November 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat dan Pendanaan dari Ministry of Fishery and Forestry, Japan, akan melaksanakan Advisory Committee Meeting di Bali untuk membahas program Human Resource Development Project In Partnership with University untuk tahun 2023 dengan mengundang Focal Point ASWGAC dan Focal Point University selaku pelaksana.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian negara-negara ASEAN melalui penyelenggaraan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh Universitas, di Indonesia kegiatan ini dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Kami menunggu kehadiran perwakilan dari Universitas dan Focal Point ASWGAC negara-negara ASEAN untuk dapat hadir pada pertemuan November 2022 di Bali,” kata Luhur.

Pelaksanaan 29th ACEDAC rencananya akan dilaksanakan di Vietnam pada 2023, harapannya setiap negara ASEAN dapat juga mengajak perwakilan dari koperasi pertaniannya untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan 23rd ASWGAC, focal point Indonesia, Asisten Deputi Bidang Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Bagus Rahman turut menyampaikan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia yang bertajuk “Transformasi Digital Koperasi untuk Kedaulatan Pangan“.

Dalam paparan di sesi sharing best practice dari setiap negara ASEAN, Bagus menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh pengembangan koperasi pertanian.

Pemerintah fokus untuk mentransformasi koperasi di Indonesia menjadi koperasi modern yang salah satunya dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi,” kata Bagus.

Bagus sekaligus mempresentasikan Koperasi Mino Saroyo, koperasi yang didirikan sejak 1942, sebagai program role model untuk koperasi nelayan pada 2022.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pemerintah Sedang Mendisain Ulang Kebijakan Ekonomi Digital Untungkan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan saat ini pemerintah masih sedang mendisain ulang kebijakan di bidang ekonomi digital agar menguntungkan semua pihak terutama pelaku UMKM.

MenKopUKM Teten Masduki memastikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan dan perkembangan ekonomi digital, salah satunya e-commerce.

“Pemerintah sedang me-redesign kebijakan nasional ekonomi digital untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah, karena saat ini baru mengatur e-commerce saja. Karena ke depan industri ini terus berkembang banyak jenis dan bisnis modelnya,” ucap MenKopUKM Teten dalam acara ICON 2022 yang mengangkat tema ‘The Omnichannel Journey’ di Ballroom Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (6/10).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, President Direktor PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya dan EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha, serta turut mendampingi Direktur Utama LLP-KUMKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun atau bertumbuh 8 kali lipat dibandingkan 2020. Sementara saat ini, sebanyak 20,24 juta UMKM sudah go digital menurut idEA (Indonesia E-Commerce Association) per Agustus 2022. Dan data internal KemenKopUKM, sudah mencapai 67,4 persen dari target pemerintah yaitu 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Angka ini bertumbuh 153 persen sejak awal pandemi yaitu 8 juta UMKM di awal 2020.

Lebih lanjut, Menteri Teten menekankan, besarnya potensi ekonomi digital tersebut, harus diantisipasi agar sebagian besar di antaranya tidak dibanjiri dengan produk impor. “Saya gelisah ketika e-commerce-nya naik, justru masih ada barang impor yang bisa merusak perkembangan produk UMKM di e-commerce,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas kepada beberapa menteri terkait, untuk melindungi e-commerce dalam negeri agar tidak sampai seperti yang terjadi di India. Di mana produk e-commerce justru mayoritas datang dari luar negeri.

“Bersama stakeholder terkait, termasuk Kemendag, kami terus menyempurnakan regulasi terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk melindungi UMKM pada lokapasar daring, PPMSE lokal, serta konsumen atau masyarakat luas,” kata Menteri Teten.

Platform e-commerce yang berkembang di Indonesia kata MenKopUKM, harus menjadi peluang bagi UMKM yang dalam penjualan offline tidak mendapat tempat strategis untuk memasarkan produknya. Adanya e-commerce diharapkan membuat para pelaku UMKM yang ada di pelosok daerah bisa berjualan secara digital.

“Jadi setelah bisnisnya diberikan perlindungan, konsumennya juga harus dilindungi jangan sampai banyak yang merasa dirugikan. Sehingga, besarnya potensi ekonomi digital ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” kata Menteri Teten.

Untuk mencapai itu semua kata MenKopUKM, juga tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari literasi digital, literasi usaha, literasi keuangan, hingga persaingan yang sengit di market digital. Terkait literasi, KemenKopUKM saat ini sedang memanfaatkan jaringan reseller atau yang disebut dengan internet marketer yang memiliki peran penting dalam penjualan di marketplace.

“Hal itu yang kini sedang dilakukan oleh Smesco yang mengkonsolidasikan para internet marketer. Sebelumnya kami telah menggelar Digital MeetUp untuk memanfaatkan internet marketer agar membantu para pelaku UMKM. Karena saat pertama kali menjabat, saya sempat berbicara dengan Alibaba. Salah satu yang keberhasilan penjualan di internet adalah menciptakan para jagoan jualan di internet,” katanya.

Tantangan berikutnya, kapasitas dan kepemilikan perangkat digital termasuk infrastruktur pendukung yang masih terbatas, seperti jaringan internet yang belum merata. Kemudian kualitas dan kapasitas produksi UMKM relatif belum stabil dan masih minim.

“Mayoritas UMKM kita ini membuat produk yang hampir sama, sehingga ada riset kami dengan Indosat yang membuat pendapatan UMKM menurun. Smesco juga menyiapkan Smesco Labo yang menjadi pusat R&D (Research and Development), supaya produk UMKM semakin inovasi dan variatif. Dan KemenKopUKM juga gencar menggandeng inkubator swasta dan kampus untuk menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi,” ucap Teten.

Menteri Teten juga menyampaikan terkait perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM karena mudahnya duplikasi produk di marketplace. Menurutnya, banyak produk UMKM baru saja dijual sudah ada produk luar negeri yang meniru.

“Ada persoalan dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) di sini. Bahkan sampai sarung-sarung Pekalongan ada yang dijual lewat e-commerce crossborder, jangan sampai para UMKM yang punya inovasi begitu naik di e-commerce langsung ada yang menirunya,” ucap MenKopUKM.

*Potensi Omnichannel*

Sementara, EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha mengungkapkan, sebanyak 75 persen pelanggan Blibli telah melakukan transaksi omnichannel (baik offline dan online sekaligus).

Salah satunya layanan BlibliMart, kategori groceries Blibli.com, sebagai salah satu inovasi omnichannel sejak 2020 yang memperkenalkan fitur pengiriman terkini, serta toko offline cashless dan cashierless pertama bagi e-commerce.

“Upaya ini sebagai langkah kami memperkuat manajemen rantai pasokan (supply chain), menyediakan layanan inovatif sesuai kebutuhan pelanggan, dan memperluas kehadiran omnichannel dengan konsep ritel baru,” katanya.

President Direktor PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya menambahkan, sebagai perusahaan yang concern dengan layanan groceries secara offline, pihaknya turut mengadaptasi layanan offlline dan online sekaligus dalam memperluas akses pasar dan layanan ke masyarakat.

“Sejujurnya, bisnis groceries ini merupakan bisnis yang atraktif tapi minim margin, karena biaya ongkos kirim (ongkir) yang tinggi. Itu kenapa perlu kolaborasi dengan platform e-commerce yang punya formula pengiriman dengan tetap memberikan manfaat bagi pelanggan dan supply chain-nya,” kata Meshvara.(Jef)

koperasi dan ukm

Menciptakan UMKM Kriya Masa Depan Lewat Sentuhan Desainer Produk

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- UMKM kriya turut mengambil peran dalam pertumbuhan bangsa Indonesia. Tidak heran, kriya merupakan motor penggerak pada sektor ekonomi kreatif, dan juga sebagai wadah dalam melestarikan adat dan budaya tanah air.

Dalam menumbuhkembangkan UMKM kriya di tanah air, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah, komunitas, civitas akademika, dan juga asosiasi. Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII) merupakan salah satu asosiasi yang peduli terhadap tumbuh kembang kriya di tanah air.

Freddy Chrisswantra yang merupakan salah satu pendiri ADPII dalam pagelaran Cerita Kriya yang diselenggarakan di Bali, beberapa waktu lalu, dengan semangat mengatakan siap mendorong ADPII menjadi aggregator bagi pelaku UMKM kriya.

“Saya melihat adanya sebuah peluang ADPII menjadi aggregator di lingkup UMKM kriya,” kata Freddy Chrisswantara.

Menurut Freddy, membangun diferensiasi menjadi penting bagi UMKM sektor kriya.

“Di ranah grassroots saat ini kita menemukan banyak keseragaman, namun hal itu kurang tepat. Membangun diferensiasi lah yang menjadi penting, sehingga memiliki value di mata customer,” ujar Freddy.

Lebih jauh, Freddy berharap kedepannya pelaku usaha kriya juga harus melihat, apakah yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan pembeli. Karena menurutnya selama ini banyak yang hanya mengikuti apa yang sedang tren saat ini.

“Tujuan utamanya adalah value, itulah yang akan ADPII suarakan di ranah kriya,” jelas Freddy.

Dalam perjalanannya tutur Freddy, ADPII merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi profesional desain produk industri sejak tahun 1975, dan resmi dideklarasikan dalam bentuk badan hukum perkumpulan pada tahun 2014.

ADPII mempunyai cita – cita yaitu mewujudkan kemandirian bangsa melalui Desain Produk Indonesia, dengn ditopang visi yakni menjadi tuan rumah di negara sendiri, menuju desain produk industri Indonesia yang mendunia.

ADPII menaungi para profesional desainer produk industri dari berbagai bidang mulai dari skala kecil menengah seperti craft, furniture, jewelry, tas dan sepatu, hingga industri manufaktur seperti industri transportasi, karoseri, dan perlengkapan militer.

“Mulai dari membuat produk untuk ritel hingga bidang jasa konsultasi desain. ADPII memperjuangkan tegaknya kemapanan profesi Desain Produk Indonesia. ADPII menghimpun dan mewadahi anggotanya untuk berkarya serta aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menjamin nilai keprofesian desain produk,” kata Freddy.

Saat ini pun, lanjut Freddy, ADPII telah memiliki 400 anggota desainer produk aktif yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Disamping itu, ADPII juga menaungi 27 Universitas yang memiliki jurusan desain produk.

Freddy menambahkan, bagaimana pentingnya menentukan identitas Indonesia melalui desain. Menurutnya saat ini kita bisa mengacu pada tren yang bersifat kontemporer, sebagai penarik pembeli. Namun demikian Freddy tetap mengingatkan, agar tetap menjaga keseimbangan, hal ini agar membawa nilai baik dari tradisi sehingga dapat diterima di pasar global.

“Kita bisa combine (tradisi dan modern), agar menjadi ide dan identitas baru,” ungkap Freddy.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif Terhadap Teknologi

Tinggalkan komentar

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) saat ini tengah fokus untuk mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” kata Siti Azizah.

Dia menambahkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan, salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Siti Azizah juga mengatakan bahwa sinergi ini menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT,” ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Di mana ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis, yang mana saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki juga menyampaikan pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.

Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKop UKM Dorong Usaha Mikro di Kabupaten Kuningan Untuk Berubah Digital

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id)- Saat ini, produk-produk dari usaha mikro Kabupaten Kuningan, selain dipasarkan secara offline, juga harus dipasarkan secara online melalui berbagai marketplace.

“Ini bertujuan agar produk yang ada saat ini, tidak dibanjiri produk dari luar negeri,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada sambutannya dalam kegiatan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro melalui e-Commerce dan Bela Pengadaan LKPP di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (13/4).

“Digitalisasi merupakan solusi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang telah dialami selama dua tahun belakangan ini,” papar Sutarmo.

Lebih dari itu, lanjut Sutarmo, strategi kemitraan dan tansformasi digital serta masuknya pelaku usaha mikro dalam rantai pasok nasional dan global merupakan kunci UMKM naik kelas.

Menurut Sutarmo, kegiatan bimtek ini merupakan langkah konkrit pemerintah dalam strategi percepatan peningkatan PDN dan pemenuhan target 30 juta UMKM terdigitalisasi hingga tahun 2024. Kedua, merupakan pelaksanaan dari optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga pemerintah sebesar 40% untuk produk dalam negeri, terutama produk UMKM-Koperasi dalam ekosistem pengadaan yang terintegrasi antara K/L/PD, dan Ketiga, memenuhi target 1 juta UMKM untuk masuk pada e-katalog LKPP harus tercapai pada tahun ini.

Sementara dalam pemenuhan target ini, tidak bisa tercapai hanya dengan upaya sendiri, namun harus berkolaborasi dengan stakeholder dalam mempercepat proses transformasi digital UMKM-Koperasi. Untuk itu, pelaku usaha mikro dituntut harus siap berubah digital, serta terus bersikap semakin kompetitif dan berinovasi. Sehingga, produk yang dihasilkan semakin bermutu, baik dari sisi produk, packaging, bahkan hingga branding.” tegas Sutarmo.

Dalam hal pencatatan keuangan, usaha mikro pun tetap dituntut untuk bisa adaptif dalam perkembangan teknologi. Dimana biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan terutama perbankan diperlukan catatan laporan keuangan yang benar dan tepat.

“Untuk itulah dalam kegiatan ini juga akan diajarkan dan didampingi dalam penggunaan aplikasi yang sederhana yaitu Lamikro atau laporan keuangan bagi usaha mikro,” tambah Sutarmo.

Momentum inilah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang harus disikapi sebagai peluang ekonomi oleh pelaku usaha mikro, khususnya sektor kriya yang ada di Kabupaten Kuningan,” pungkas Sutarmo.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan  U. Kusmana, S. Sos, M. Si. dalam laporannya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM untuk bisa masuk dalam ekosistem digital dan siap untuk berubah digital serta untuk meningkatkan peran UMKM melalui Toko  Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kuningan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si. menjelaskan bahwa di Kabupaten Kuningan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengerti akan e-commerce untuk pemasaran produknya. Terdapat kurang lebih 57.000 pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang sebagian besar masih terkendala akses permodalan dan pemasaran.

Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi . Salah satunya melalui kegiatan Bimtek Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro melalui E-Commerce dan Bela Pengadaan LKPP yang dilaksanakan oleh KemenKopUKM dan selanjutnya pelaksanaan Festival Ramadhan tanggal 18-30 April 2022 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan BNI Gelar Pameran di World Superbike Championship Mandalika

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- World Superbike Championship (WSBK) Mandalika yang akan berlangsung pada tanggal 19-21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi momentum membangkitkan kembali perekonomian Indonesia maupun Nusa Tenggara Barat. Wilayah Mandalika merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang kemudian dijadikan sebagai sirkuit internasional dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia yang menawarkan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Mendukung perhelatan WSBK 2021, Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan BNI Xpora serta Pemerintah Provinsi NTB berpartisipasi pada NTB Expo 2021 yang berlangsung mulai tanggal 19-21 November 2021.

“World Superbike Championship di Mandalika merupakan ajang yang strategis untuk   memperluas akses produk UMKM sekaligus memperkuat citra produk UMKM Indonesia di mata dunia,” kata Deputi Bidang UKM, KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman, Kamis (18/11/2021).

Lokasi yang digunakan untuk area NTB Expo 2021 adalah Area Parkir Sirkuit 1 Mandalika karena lokasi tersebut secara strategis akan dilalui oleh pengunjung yang diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 orang baik lokal maupun dari manca negara.

Ada 50 UKM berorientasi ekspor yang difasilitasi oleh Deputi Bidang UKM dari 330 UKM yang akan ikut dalam pameran tersebut. UKM tersebut adalah  39 UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 1 binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB yaitu Science Technology and Industrial Park (STIP), serta 10 UKM binaan PT  Bank BNI (Persero), Tbk.  Agenda lain yang akan berlangsung pada pembukaan NTB Expo 2021 adalah dilakukannya kegiatan business matching UKM provinsi NTB dengan Duta Besar dan Atase Perdagangan dari Belarusia.

“Event WSBK menarik animo penonton dan pengunjung yang sangat besar baik dari kalangan wisawatan asing maupun domestik.  Ini adalah kesempatan yang sangat baik, produk UKM Indonesia tampil di ajang balap motor yang terkenal di dunia,” kata Hanung. 

Hanung mengatakan potensi penyelenggaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Mandalika harus dioptimalkan sebagai akselerasi bagi perekonomian selain menangkap peluang peningkatan pariwisata ke wilayah tersebut.

Sebagai informasi, potensi KEK Mandalika adalah sebagai KEK yang menarik banyak investasi bagi investor saat ini karena merupakan destinasi wisata dunia dalam area seluas 1035 hektar di wilayah kabupaten Lombok Tengah.  KEK Mandalika diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp40 triliun dan akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja hingga tahun 2025.

Mandalika juga ditetapkan sebagai  destinasi wisata super prioritas yang akan mengangkat citra Indonesia di sektor pariwisata. Faktor geografisnya  mendukung terselenggaranya berbagai event olah raga kelas dunia seperti balap motor, kapal layar, surfing, skydiving, dan lain sebagainya yang akan berdampak terhadap meningkatnya pariwisata NTB dan Indonesia. (Jef)